Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Penjabat Gubernur NTT, Robert Simbolon saat acara ramah tamah bersama Pimpinan Perangkat Daerah NTT dan Awak Media di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Rabu/18 Juli 2018 siang, menyampaikan keinginannya untuk dapat menghentikan status NTT sebagai sumber Human Trafficking.
Penjelasan tersebut disampaikan terkait adanya pertanyaan wartawan tentang status NTT sebagai penyumbang terbesar Human Trafficking yangmana hingga saat ini, NTT kerap mendapat “Kado” para jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Meski hanya menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTT untuk jangka waktu 2 (bulan) kedepan hingga Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Periode 2018-2023 Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi pada September mendatang, Pj Gubernur ini punya beberapa rencana kerja salah satunya memperkuat beberapa Balai Latihan Kerja (BLK), seperti yang dibangun pemerintah namun belum berjalan maksimal seperti di Alor dan Tambolaka.
Menjawab pertanyaan wartawan, Robert Simbolon memanggil Kepala Nakertrans NTT, Bruno Kupok untuk ikut memperhatikan tentang Tenaga Kerja dan Human Trafficking.
“Saya tahu bahwa TKI kita dikirim tanpa dokumen. Kita harus pikirkan kemudahan bagi para TKI tersebut, seperti pemeriksaan Kesehatan bagi para TKI yang tinggal di Sumba yangmana harus memeriksakan Kesehatan di Kupang “,ungkap Pejabat Deputi PLBN yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur NTT dan dilantik oleh Mendagri Tahjo Kumolo pada Selasa/17 Juli 2018.
Salah satu angan saya, tegas Robert “Bagaimana menghentikan status NTT sebagai sumber utama Human Trafficking, paling tidak semangat dulu yang kita bangun!“.
Jelas Robert Simbolon, “Saya akrab sekali menjadi bagian dari pengirim jenazah TKI, karena kasus kasus tersebut diselesaikan menggunakan jalur perbatasan. Saya sebagai pejabat yang mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) “
“Tadi malam saya sudah berdiskusi dengan tim Kementrian Ketenagakerjaan salah seorang Staff Khusus Kemenaker. Banyak hal yang harus dibenahi untuk membantu berfungsinya sistem tata kelola ketenagakerjaan dengan merevitalisasi (menghidupkan kembali) Sistem Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) yang lebih baik terkait dengan rekrutmen dan pengiriman TKI“, pungkas Robert Simbolon. (+rb)