Jakarta, Garda Indonesia | “Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR,” ujar Ahmad Basarah politisi PDI Perjuangan Wakil Ketua MPR Periode 2014—2019.
Keputusan tersebut, jelas Ahmad Basarah, diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya.
“Sebenarnya setelah seluruh fraksi di MPR dan Kelompok DPD RI punya perwakilan di Pimpinan MPR, maka dasar penentuan siapa yang menjadi Ketua MPR adalah dengan pertimbangan partai yang memperoleh suara terbanyak di pemilu 2019 lalu,” imbuh Ahmad.
Lanjutnya, Hal tersebut sama dengan mekanisme penentuan jabatan Ketua DPR RI. Namun, PDIP meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila bukanlah the winner take all (pemenang pemilu mengambil semua). “Sehingga kursi Ketua MPR kami serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR sudah dipimpin oleh kader PDI Perjuangan dan jabatan Presiden yang juga dijabat oleh kader PDI Perjuangan,” ungkap Ahmad.
Namun demikian, tambah Ahmad, dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan “cek kosong” artinya bukan tanpa syarat.
Syarat dukungan yang disampaikan PDI Perjuangan kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar pada saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR pada Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 14.00—16.00 adalah :
Pertama, PDI Perjuangan meminta agar pemilihan Ketua MPR harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting. PDI Perjuangan mempersilakan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat.
Kedua, PDI Perjuangan meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fix term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.
Ketiga, PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. Kemudian melanjutkan dengan sungguh-sungguh program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh HM Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa. Semua agenda tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bakti 2014—2019 kepada MPR masa bhakti 2019—2024.
“Syarat-syarat dukungan itulah yang telah kami sampaikan kepada Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar dan disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar,” pungkas Ahmad. (*)
Sumber berita (*/Ahmad Basarah—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)