SoE-TTS, Garda Indonesia | Kondisi Jembatan Noebunu yang menghubungkan Kecamatan Amanuban Timur, Fatukopa, Amanatun Utara, Toianas, Kokbaun, Santian, Boking saat ini sangat memprihatinkan karena sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini belum diperbaiki.
Jembatan Neobunu yang roboh diantisipasi dengan 4 buah besi baja untuk dapat dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Namun sambungan tersebut hanya dapat menahan beban 1.000 Kg.
Jembatan tersebut terancam roboh lagi pada musim hujan ini karena sambungan tersebut dimuat di atas tanah yang kondisinya sangat tidak menjanjikan untuk bertahan. Ditambah lagi satu besi baja yang dipasang sudah bengkok akibat dilalui oleh kendaraan yang mengangkut alat berat.
Viktor Soinbala, anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dikonfirmasi pada Jumat, 18 Oktober 2019 mengatakan bahwa jembatan Noebunu belum masuk dalam rencana pembangunan sehingga pihaknya akan memperjuangkan hal tersebut dalam pembahasan APBD tahun 2020.
“Saya lihat belum ada rencana untuk pembangunan. Dalam pembahasan APBD 2020 saya bersama teman-teman dari daerah pemilihan (dapil) 3 akan memperjuangkan untuk bisa diperbaiki,” ujar Viktor via telepon.
Dengan belum adanya perencanaan maka dipastikan bahwa dalam tahun ini belum dapat diperbaiki. Kondisi ini bisa membuat arus transportasi dari beberapa Kecamatan yang harus melalui jembatan tersebut bisa terputus jika jembatan tersebut kembali ambruk lagi.
Viktor meminta kepada Pemerintah TTS untuk segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi putusnya transportasi dari beberapa Kecamatan tersebut karena akan menghambat aktivitas masyarakat.
“Saya berharap Pemerintah tidak tinggal diam. Walaupun belum ada perencanaan, Pemerintah harus mengambil tindakan yang dapat memungkinkan masyarakat untuk bisa melalui jembatan tersebut, karena jembatan tersebut merupakan jalur yang selama ini dilalui masyarakat menuju Ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi,” jelas Viktor.
Permintaan tersebut disampaikan lantaran pada musim hujan air di kali tersebut akan meluap dan jalan alternatif yang dibuat melalui kali pun tidak bisa dilewati sehingga dibutuhkan langkah strategis untuk dapat menyiasati jembatan tersebut jika terjadi longsor lagi.
Selain itu, dirinya yang merupakan perwakilan rakyat yang sering berkunjung ke desa dan melihat secara langsung pekerjaan yang dilakukan di desa, mengharapkan kepada inspektorat daerah agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap setiap proyek yang dikerjakan agar benar-benar rampung dikerjakan.
“Saya berkunjung ke desa-desa dan melihat perencanaan yang dilakukan sudah tepat sasaran untuk penggunaan dana desa. Tapi sayang ada pekerjaan yang tidak rampung sehingga hasilnya tidak maksimal,” imbuh Viktor.
Ia pun berharap ke depan inspektorat lebih intensif dalam melakukan pengawasan, karena menurut pengamatannya, pendamping desa pun kurang mengawasi pelaksanaan pekerjaan sehingga masih terdapat kekurangan.
Viktor juga meminta kepada pihak desa agar lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan anggaran pekerjaan. Dirinya memberikan contoh pembangunan rumah layak huni bagi warga, yang seharusnya bisa dibangun tembok penuh, hanya dibangun bangun setengah tembok saja.
“Saya juga melakukan perhitungan, bukan hanya asal bicara saja. Jadi menurut perhitungan saya, pembangunan rumah bagi masyarakat itu bisa tembok penuh, tapi hanya dibuat setengah tembok saja,” ungkapnya.
Dirinya meminta kepada pihak desa untuk bisa melakukan perhitungan yang matang terkait anggaran sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan manfaatnya juga maksimal, sehingga dampak pembangunan itu dapat dirasakan. Hal tersebut diminta untuk dilakukan untuk semua pekerjaan yang direncanakan oleh desa. (*)
Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)