Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) mengucurkan pinjaman daerah sebesar Rp.150 Miliar untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperuntukkan bagi 15 paket pembangunan jalan provinsi sepanjang 108 km.
Tahapan realisasi pencairan dana pinjaman daerah diawali dengan Penandatanganan Pinjaman Daerah antara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi pada Kamis, 19 Maret 2020 pukul 09.00 WITA—selesai di Halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT.
Gubernur Viktor Laiskodat kepada awak media usai penandatanganan kerja sama menyampaikan bahwa usai penandatanganan kerja sama langsung dilanjutkan dengan proses pencarian. “ Kemampuan Bank NTT hanya sebesar Rp.150 Miliar, selanjutnya bakal dilakukan pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI),” ujar Gubernur Viktor seraya mengatakan rencana pinjaman Pemprov NTT sebesar Rp.900 Miliar dibagi dalam 2 (dua) tahun yakni Rp.450 Miliar di tahun 2020 dan sisanya Rp.450 Miliar di tahun 2021.
Untuk pinjaman daerah selanjutnya, imbuh Gubernur Viktor Laiskodat, bakal dilaksanakan dengan PT. SMI dan Bank NTT sedangkan rencana pinjaman ke Bank Mandiri belum ada kepastian pinjaman. “Ke depan kita laksanakan pinjaman hingga Rp.1 Triliun ke SMI karena mereka mampu dan APBD NTT memadai,” ungkapnya.
Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi kepada awak media, menyatakan sesuai DPK besaran pinjaman daerah yang dapat disalurkan hanya sebesar Rp.150 Miliar. “Kita lihat ke depan, jika pergerakan modal semakin lebih baik, maka kita dapat meningkatkan pinjaman. Jadi tahap pertama hanya sebesar Rp.150 Miliar dengan bunga efektif sebesar 10,5 persen,” jelas Izhak Eduard Rihi.
Selain itu, ujar Direktur Utama Bank NTT, pinjaman daerah bagi Pemprov NTT ini sebagai model bagi daerah kabupaten/kota se-NTT. “Teman-teman dari kabupaten/ kota dapat mengusulkan pinjaman daerah sesuai dengan APBD dan PAD,” imbuhnya.
Tentang mekanisme pembayaran cicilan pinjaman daerah, Izhak Eduard Rihi menjelaskan pada tahun pertama dibayarkan bunga, tahun kedua dan ketiga pembayaran pokok dan bunga. “Bentuk pinjaman daerah ini aman dengan risiko rendah (low risk), dengan kondisi ini kita ingin memindahkan pinjaman high risk ke model pinjaman daerah yang low risk dengan agunan APBD dan PAD,” pungkasnya.
Penulis, editor dan foto (+rony banase)