Labuan Bajo, Garda Indonesia | Dalam kunjungan kerja di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 5—7 November 2020, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menjadi keynote speech pada kegiatan rapat kerja strategis (rakerstra) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ayana Resort, pada Jumat 6 November 2020.
Menurut VBL, NTT merupakan daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia. Sebenarnya, NTT miliki potensi sumber daya dan industri yang besar namun kurang didesain secara baik, perilaku korupsi yang masih tinggi serta pelayanan perijinan yang kurang maksimal.
“Daerah ini sangat bagus potensinya tetapi tidak didesain dengan baik. Salah satu hambatan bagi akselerasi ekonomi NTT adalah tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) atau rasio output modal tambahan yang masih tinggi. ICOR NTT di kisaran 10. Artinya untuk menghasilkan satu unit output PDRB di NTT, membutuhkan 10 modal tambahan investasi,” jelas Gubernur VBL.
Hal ini, ungkapnya, membuat ekonomi NTT inefisien. ICOR NTT ini lebih tinggi dari ICOR nasional yang ada di kisaran 6. Inilah yang menyebabkan industri di NTT sulit berkembang. Hal ini disebabkan oleh perizinan berbelit-belit serta korupsi yang masih tinggi.
“Dalam masa pemerintahan kami, saat ini berdasarkan hasil laporan KPK kepada Bapak Presiden, NTT masuk dalam lima besar provinsi terbaik dalam pengendalian korupsi. Sebelumnya, NTT masuk kategori sebagai provinsi terkorup keenam,” ungkap Gubernur VBL.
Selanjutnya VBL menguraikan, saat ini, Indonesia masih mengimpor daging sapi dengan kualitas premium. Sementara, Indonesia sesungguhnya mampu menyiapkan daging tersebut jika ada komitmen kuat dari berbagai pihak yang berkompeten. Hal ini berlaku juga untuk garam industri yang potensinya sangat besar di Indonesia.
“Impor daging ini bukan dikarenakan Indonesia tidak mampu mendesain dan mengembangkan sapi seperti Sapi Wagyu akan tetapi masih kurangnya komitmen dan keberpihakan kepada para petani-peternak. Manakala empat tahun ke depan, kita menyiapkan desain bagi para petani-peternak untuk jenis Sapi Wagyu dengan kualitas daging premium, maka untuk kebutuhan daging premium dalam negeri tak perlu lagi impor,” urainya.
Sama halnya dengan Garam, imbuh VBL, Indonesia masih mengimpor 2,7 juta metrik ton garam industri. “Sementara, kita punya kapasitas komoditi strategis ini (garam) yang mampu penuhi kebutuhan industri dalam negeri. Untuk itu kami selalu ajak pemerintah Pusat untuk menghentikan impor garam dan kita bangun industri garam dalam negeri,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, lanjut Gubernur VBL, NTT melakukan percepatan pembangunan melalui cara-cara yang tidak biasa. Meretas rantai kemiskinan dengan pola pendekatan kolaborasi bersama stakeholder terkait melalui optimalisasi potensi yang ada.
“Pada sektor pariwisata dengan atraksi yang luar biasa, kami sementara menyiapkan infrastruktur pendukung dan SDM untuk mewujudkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan. Menyiapkan industri pakan ternak di NTT agar tidak terjadi capital flight dari sektor pakan ternak babi dan ayam yang setelah kami hitung, setahun senilai 1,8 triliun rupiah. Juga telah ada ranch sapi di Sumba. Kami juga siapkan anggaran untuk mereplikasi demi memenuhi kebutuhan daging premium Indonesia yang dihasilkan oleh peternak NTT,” beber VBL.
Untuk garam, lanjut VBL, “Kami memiliki lahan garam di NTT yang selama 26 sudah ada izinnya, tapi tidak berjalan. Saat ini, kami sementara menyiapkan garam lokal dengan kualitas NaCL terendah 95 persen untuk mendukung kebutuhan garam industri dalam negeri. Dan dipastikan kami menyiapkan 1.800 ha untuk tahun depan dipanen langsung oleh Bapak Presiden dan juga komoditi kelor, kopi dan coklat yang merupakan kualitas dunia, sementara kami siapkan rantai ekonominya. Semuanya ini untuk wujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera,” jelasnya.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur NTT yang berkenan hadir dalam kegiatan Rakestra yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Tentunya ada alasan kenapa Labuan Bajo dipilih sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini.
“Saat ini, kami terdiri dari 9 orang dewan komisioner dan saya ketuanya. Peserta yang hadir saat ini sebanyak 300-an lebih. Terdiri dari para pejabat OJK seluruh Indonesia yang hadir secara virtual dan fisik. Dengan pendekatan pembangunan pariwisata sebagai prime mover, pengembangan industri pertanian, peternakan dan perikanan di NTT, tentu akan berkembang pesat. Labuan Bajo juga pantas jadi destinasi wisata super prioritas di Indonesia,” jelas Wimboh.
Selanjutnya, Wimbo menegaskan, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan yang telah dilakukan. Termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan sebagai bagian dari kebijakan di luar kebiasaan karena Covid-19. Masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan tersebut juga diputuskan untuk diperpanjang selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022.
“Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi Covid–19. Sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi kita perpanjang lagi sampai Maret 2022. Hal ini mesti kita optimalkan karena ruang pertumbuhan ekonomi yang besar ada daerah-daerah termasuk NTT,” pungkas Wimboh Santoso.(*)
Sumber berita dan foto (*/Arbi Koreh—Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)