Pelayanan Traktor Distanbun Belu Tak Merata, Warga Desa Duakoran Kesal

Loading

Belu-NTT, Garda Indonesia | Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa mengemukakan bahwa pelayanan traktor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Belu harus merata. Kepala dinas terkait, wajib mengontrol kerja para operatornya di setiap desa se–Kabupaten Belu.

“Dua hari lalu, saya baru telepon kepala dinas. Tolong cek operator, jangan sampai dia kerja hanya pilih dia punya orang saja. Yang bukan dia punya orang, dia tidak mau layani. Saya kasih tahu, kalau kamu minta lagi dan mereka tolak, kasih tahu saya untuk saya panggil kepala dinas itu”, ungkap pemilik sapaan akrab Theo Manek, menjawab laporan masyarakat saat berkampanye Paket SEHATI di Dusun Obasan, Desa Duakoran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 9 November 2020.

Traktor itu, jelas Theo Manek, milik pemerintah, bukan milik paket Calon Bupati/ Wakil Bupati tertentu. Jangan bawa kepentingan politik, seakan–akan fasilitas milik negara itu menjadi milik seseorang. Traktor itu milik umum. Yang namanya milik pemerintah, berarti milik rakyat Belu seluruhnya.

“Saya dengar ada lagi yang tebar ancaman, kalau kamu tidak dukung paket SAHABAT, berarti bantuan PKH akan hilang. Itu omong kosong! Itu, kewenangan ada di pusat, bukan di kabupaten. Kewenangan daerah tidak ada untuk urusan PKH. Ancaman seperti itu tidak boleh! Jangan bodohi masyarakat. Saya tegaskan, kalau ada lagi ancaman seperti itu, beritahu ke saya”, tandas Theo Manek.

Diketahui, berdasarkan pengakuan sejumlah warga Desa Duakoran di titik kampanye tersebut, bahwa saat ini musim hujan sudah tiba tetapi traktor milik pemerintah yang datang ke desa itu melayani seakan – akan atas dasar kepentingan politis Belu 2020.

Theo Manek juga menuturkan, bahwa periode lalu, partai Golkar sebagai salah satu partai yang turut mengusung Paket SAHABAT jilid I. Tetapi dalam perjalanan, sebagian besar visi – misi Bupati dan Wakil Bupati periode lalu itu tidak dijalankan. Alasan itulah yang membuat partai Golkar mengubah haluan, mendukung Paket SEHATI.

“Namanya pemerintah dan DPR itu mitra. Selama ini, kami jalan tidak searah. Bupati jalan sendiri, kami jalan sendiri. Tiap kali hanya bertengkar di ruang sidang sampai mau berkelahi, cukup sudah! Kalau pemerintah dan DPR tidak sejalan, maka rakyat akan tetap jadi korban. Jangan hanya mau ingat diri saja. Cukup dibodohi satu kali, jangan lagi untuk kedua kali. Periode lalu yang hanya 6 sampai 7 program saja tidak tuntas, sekarang datang lagi dengan 40 lebih program,” urai anggota DPRD Belu dua periode itu, sembari mengajak masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada paket SEHATI, Agustinus Taolin – Aloysius Haleserens, nomor urut 2. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)