Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Kita punya masalah serius di sini, hobi melihat orang susah. Kalau dia lebih susah, maka mereka lebih senang lagi. Ini cara berpikir ciri khas orang miskin, selalu berpikir mundur dan tidak pernah berpikir maju. Saya melihat Nusa Tenggara Timur, harus mulai kita dorong cara berpikirnya agar mampu kekuatan dan sinergi menjadi etos kerja,” ungkap Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat menyampaikan sambutan dalam peresmian Gedung Kantor Inspektorat Provinsi NTT pada Kamis pagi, 3 Juni 2021 pukul 10.00 WITA—selesai.
Pengusaha dan Politikus asal Pulau Semau ini pun mengisahkan mimpinya saat awal masuk menjadi Gubernur NTT yakni ingin data orang miskin di NTT ada berapa. “Hari ini mimpi saya satu saja dan paling berat. Saya ingin data orang miskin di NTT itu berapa? Siapa namanya? Di desa mana? Yang miskin berapa?,” ulas Viktor Bungtilu Laiskodat.
Meski ada APBD Kabupaten/Kota, dana provinsi, pusat, PKH (program keluarga harapan) datang sepanjang tahun, namun miskin tetap stabil, ucapnya dengan nada kesal. “Jadi, saya pikir apa guna kita kerja? Bila kita tidak punya sistem data yang kuat, percuma kita kerja! Saya selalu bilang ini peperangan melawan hantu, kita mengetok anggaran, yang terima hantu, tak tahu siapa orang miskin,” tegas Gubernur VBL.
Pemprov NTT dan BPS, imbuh Gubernur VBL, mendesain Si Mandataris (sistem data terpadu, red) agar punya data yang pasti setelah 2—3 tahun dari sekarang. “Setelah jadi pada Agustus 2021, kita mampu menyelesaikan dalam kesempurnaan. Karena tanpa data, maka kita selalu gagal, kita bicara kemiskinan NTT 20%, mulai di provinsi tidak berbicara tentang presentasi, sudah mulai bahas di kecamatan, desa mana saja kemiskinan paling besar; di kabupaten tentang nama orang, dan di desa harus diidentifikasi jelas penyebab kemiskinan apakah tidak ada aset menunjang kehidupan,” beber VBL.
Baca juga : http://gardaindonesia.id/2021/04/17/bakohumas-setda-ntt-si-mandataris-menuju-ntt-satu-data/
VBL pun menegaskan kepada BPS bahwa tidak tertarik kepada angka-angka dan BPS harus mampu menemukan siapa saja orang miskin di NTT, karena bila ditemukan maka dapat diterapi dengan APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT dan dalam beberapa tahun ke depan, mereka mampu menatap masa depan.
“Ini tantangan terbesar Provinsi NTT,” ucap Gubernur VBL sembari menyampaikan bukan saja di NTT, namun di seluruh Indonesia terkait data kemiskinan karena sering ada kesalahpahaman antara pusat dan daerah.
Jadi, tandas VBL, kita harus percaya pada “Satu Data” dan dapat mengukur data tersebut untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 1.175.530 orang meningkat 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 44,07 ribu orang terhadap September 2019.
Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2020 sebesar 8,64 persen, naik menjadi 8,76 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2020 sebesar 24,73 persen, naik menjadi 25,26 persen pada September 2020.
Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 di perkotaan naik sekitar 5,5 ribu orang (dari 113,39 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 118,88 ribu orang pada September 2020). Sementara itu perdesaan naik sekitar 14,3 ribu orang (dari 1.040,37 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 1.054,65 ribu orang pada September 2020).
Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)