Belu-NTT, Garda Indonesia | Guna menikmati program pengobatan gratis yang akan diluncurkan pemerintah pada Agustus 2021, setiap masyarakat Kabupaten Belu, (Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Kenal Lahir (SKL).
Demikian, persyaratan ini dikatakan Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD – KGEH, FINASIM didampingi Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. ketika melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Raihat, pada Kamis 17 Juni 2021.
Baca juga : http://gardaindonesia.id/2021/06/17/bupati-belu-pengobatan-gratis-bukan-untuk-angkat-popularitas/
Bupati Agus Taolin menegaskan, setiap desa harus memiliki data yang akurat terutama data penduduk, kemiskinan, kesehatan, pertanian dan peternakan, dan data penunjang lainnya. “Sekarang bantuan berbasis data, jadi tidak bisa karang – karang. Data itu harus digital dan harus akurat,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, urai Agus Taolin, yang paling kita butuh adalah data penduduk, karena dalam 2 (dua) bulan ke depan ketika Perda sudah disahkan, maka seluruh rakyat Belu dapat berobat gratis dengan menggunakan KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Kenal Lahir. “Kepala Desa, Camat, Lurah, RT dan RW, data baik-baik warganya. Bagi warga yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk, disimpan dengan baik,” tandas dr. Agus Taolin sembari meminta agar camat, kepala desa dan dokter tidak boleh tinggal jauh dari masyarakat demi pelayanan lebih baik.
Terkait pendidikan, Bupati Belu meminta untuk dilakukan pendataan terhadap siswa yang putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan. “Harus ada intervensi orang tua dan guru untuk menjaga kualitas anak kita menjadi baik,” ujar Agus Taolin.
Menyinggung tentang pertanian dan peternakan, Bupati Taolin menginstruksikan untuk dilakukan pendataan tentang luas lahan, baik lahan kering maupun basah, jumlah tenaga kerja, alsintan, pupuk dan lainnya serta sektor peternakan untuk didata jumlah populasi ternak, termasuk mengawal proses Inseminasi Buatan (IB), sehingga memperoleh hasil yang baik.
Terkait Birokrasi, Bupati Belu mewajibkan adanya kedisiplinan dalam pelayanan. “Politik sudah selesai, sekarang kita urus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan kerja sebaik – baiknya”, imbuh Bupati Belu.
Bupati Agus Taolin juga memberikan apresiasi kepada camat dan masyarakat Raihat yang telah menerima kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Belu bersama rombongan secara baik..“Tadi kita diterima secara baik sekali. Kita juga wajib menerima semua yang berkunjung ke Kantor Bupati secara baik. Berkarakter dan bermartabat itu yang seperti ini. Inilah budaya kita. Ini sesuai dengan visi kami, masyarakat sehat, berkarakter dan kompetitif,” ungkap Bupati Belu.
Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. kembali menekankan tentang pentingnya akurasi data. “Jangan kita anggap remeh data. Kita sudah bekerja susah payah tapi tidak mengadministrasikan secara baik, tidak dilaporkan dengan baik, tidak dievaluasi dengan baik,” ujarnya.
Alo Haleserens mengatakan, dalam melakukan perencanaan di desa, harus dilihat skala prioritas dan potensi desa, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak salah sasaran.
Berhubungan dengan kesehatan gratis, Wakil Bupati menekankan lagi tentang kepemilikan KTP. “Jangan bermain dengan data, harus jujur untuk menyajikan data, sehingga dapat mengambil keputusan dengan benar. Secara khusus, saya berikan penekanan kepada kepala desa. Kita adalah pemimpin, jadi harus berpikir orientasinya terhadap masyarakat,” tukas Alo Haleserens.
Wakil Ketua TP PKK/Dekranasda Kabupaten Belu, Rinawati BR Perangin Angin, SE.,M.M. dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa, semuanya harus berjalan, dan ke–4 Pokja harus memiliki program kerja yang terukur.
Rinawati menjelaskan, untuk kegiatan TP PKK, ia bersama Ketua TP PKK Kabupaten Belu akan turun ke kecamatan dan desa untuk melihat program-program yang akan dilaksanakan, dan diharapkan selaras dengan visi–misi pemerintah.
Anggota DPRD Belu, Melkiyaris Lelo, S.Sos. menyebutkan bahwa terkait program kesehatan gratis, tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat, karena dirinya bersama teman-teman di DPRD mendukung secara penuh.
Pada awal kegiatan itu, Camat Raihat, Arther H. Rinmalae, SP melaporkan, Kecamatan Raihat memiliki jumlah penduduk kurang lebih 15.000 jiwa yang tersebar di 6 (enam) wilayah desa, yakni Desa Aitoun, Asumanu, Raifatus, Maumutin, Tohe dan Desa Tohe Leten.
Dilaporkan pula, untuk bidang pendidikan terdapat 14 (empat belas) SD, 4 (empat) SMP, 1 (satu) SMA. Dalam waktu dekat akan dibangun 1 (satu) SMA Katolik bekerja sama dengan Kementerian Agama yang saat ini telah memasuki tahap survei terakhir dan layak untuk didirikan.
Pada kesempatan itu, camat juga melaporkan tentang potensi pertanian, peternakan serta pencegahan dan penanggulangan Covid–19 di setiap desa dengan mendirikan Posko Covid–19.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Belu, Johanes A. Prihatin, Pimpinan OPD, TP PKK Kecamatan dan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat, PPL, Pendamping Desa serta undangan lainnya. (*)
Sumber berita + foto: prokompimdabelu
Editor: Herminus Halek