Belu–NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD – KGEH., FINASIM., didampingi Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M., menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD Prov. NTT) di ruang kerja Bupati Belu, pada Kamis, 1 Juli 2021.
Bupati Belu, menyampaikan, penularan Covid–19 menjadi tren isu di Belu saat ini. Tentang lintas batas, sudah dilakukan evaluasi gugus tugas satgas, bahwa sebenarnya ada isu penting terkait orang masuk keluar Belu. Regulasi nasional mengatur, apabila orang yang masuk ke Belu ketika dites antigen hasilnya negatif, wajib diisolasi lima hari. Dan, yang mendasarinya adalah dari segi medis, dalam waktu lima hari bisa terjadi dari negatif menjadi positif.
Dalam evaluasi, sebut dr. Agus Taolin, orang datang ke Belu dengan kepentingan bermacam–macam. Karena itu, petugas kadang kesulitan mengawasi orang yang bergerak. “Kita mengambil kebijakan terhadap kesulitan ini dengan memutuskan bahwa kita akan melakukan tes, mengawal mereka, dan memberikan surat pengantar untuk mereka melanjutkan perjalanan keluar dari Belu dengan dikawal dan membawa surat itu sampai ke tempat tujuan, dan melakukan karantina/isolasi mandiri di tempat tujuan. Jadi itu yang akan kita lakukan,” tuturnya.
Bupati dr. Taolin memastikan, Kabupaten Belu sama dengan kabupaten lain dalam hal mengeluarkan surat untuk pintu masuk pelabuhan darat, laut dan udara. Pemerintah akan memantau dan memberlakukan sistem masuk dengan tes antigen oleh petugas kesehatan setempat.
Bupati juga menyinggung soal Universitas Pertahanan yang sedang dibangun di Kecamatan Kakuluk Mesak bahwa sebenarnya awal mula, selain transmisi lokal dari Kupang, juga dari ratusan pekerja yang ada di sana yang kontak dengan warga lokal non suplai. “Saya beberapa kali ke sana, pertama kali kami ketemu, kami isolasi pekerja–pekerja di Unhan itu, tetapi ada yang berinteraksi. Selanjutnya mereka yang negatif jadi positif juga. Akhirnya kami masukkan di karantina. Kemarin saya lihat mereka baik–baik saja. Yang dirawat di rumah sakit ada 7 orang dan kondisinya baik. Kapasitas ICU kami masih memungkinkan dan seluruh fasilitas, kami siapkan untuk itu”, imbuh Bupati dr. Taolin.
Bupati Belu menandaskan, setiap suplai yang masuk keluar diawasi. Untuk warga lokal yang masuk dan bekerja di sana harus pakai identitas dan batasi interaksi, dan keluar masuk melaporkan ke camat atau lurah setempat. Jika ada masalah, diperiksa. “Jadi, itu tentang covid di sini, angkanya makin naik hingga ratusan. Ada beberapa daerah yang zona merah tetapi sebagian besar masih zona hijau. Transmisi lokal antar warga juga sudah terjadi. Kami sementara berjuang supaya jangan sampai makin meningkat. Seluruh pesta kita stop”, tekannya.
Terkait lintas batas, lanjut Bupati, masuk keluar truk volumenya besar. Ia melihat dan mendengar bahwa transaksi di sana, ratusan miliar. “Kami sempat bicara tentang bagaimana peran Kabupaten Belu terhadap lalulintas devisa yang demikian besar menggunakan fasilitas, dan dari sini bagaimana kita menyikapi itu. Tetapi, kita lihat dulu dari segi regulasi dan lain–lain, ada/tidak kita di sini. Kalau kita ada hanya mencari–cari celah untuk kita datangkan devisa untuk daerah ini tanpa kontribusi yang bernilai, tidak membebani orang. Dan untuk dagang, jangan menambah cost yang nantinya menjadi beban. Tetapi, kalau kita menyiapkan pergudangan, kemudian repacking di daerah ini, yang menjadi nilai tambah, atau bahan–bahan setengah jadi dan lain–lain, termasuk suplai produk peternak, telur dan lain–lain”, pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi l DPRD Provinsi NTT, Jonas Salean, S.H., M.Si. mengatakan, tujuan kedatangannya bersama rombongan ke Belu untuk melihat fasilitas–fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat di perbatasan Motaain, supaya diberdayakan dengan baik. “Seperti pak bupati katakan, bahwa begitu banyak truk yang keluar masuk, dan yang untungnya di sebelah. Sebenarnya daerah batas mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan regulasi yang ada. Bahwa sebenarnya di sana terdapat banyak sumber pendapatan tetapi dari Belu tidak mendapatkannya. Dan kita lihat regulasinya, sehingga kita bisa mengusulkan ke pemerintah pusat agar Pendapatan Asli Daerah (PAD ini makin baik, dan kesejahteraan masyarakat dari dana itu makin lebih baik,” ucapnya.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emilia Julia Nomleni menyatakan rasa syukur karena bisa berada bersama-sama dengan masyarakat Belu. Tentu ada catatan– catatan yang ingin dilakukan di sini sebagaimana informasi yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten Belu, dan juga mungkin dari masyarakat saat bertemu. “Tugas kami adalah kalau apa yang menjadi tanggung jawab provinsi kami akan lakukan. Apalagi soal perbatasan ini ‘kan negara per negara, antar-negara. Tetapi yang paling penting adalah daerah ini bisa mendapatkan apa dari proses–proses ini. Sumber–sumber devisa yang disampaikan oleh bupati, tentu kita akan diskusikan untuk menjadi sumber pendapatan bagi kabupaten Belu,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Dr. Ince D. P Sayuna, S.H., M.Hum., M.Kn. mengutarakan, bahwa kunjungan kerja DPRD NTT ini adalah kegiatan rutin. Dan kali ini ada 2 agenda di Belu, yakni selain melihat perbatasan, juga ingin melihat problem apa yang dialami masyarakat Belu, mungkin soal tren Covid perbatasan. Karena itu, pihaknya membutuhkan informasi dari pemerintah setempat tentang apa yang sudah dan belum dilakukan; yang mesti diintervensi oleh pemerintah provinsi. “Jadi, masukan bagi kami akan kami diskusikan dengan pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu, anggota DPRD Provinsi NTT dari Komisi l, Wakil Ketua l DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak, S.Sos, Anggota Komisi l DPRD Belu, Eduard Mau Boy dan Manek Rofinus, S.IP.,M.Si, anggota Komisi lll DPRD Belu, Benediktus J. Hale, S.H., Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu, Cristoforus M. Loe Mau, S.E., Plt. Administrator PLBN Motaain – Engelbertus Klau, S.IP., M.Si. (*)
Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)