Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pemprov NTT meminta perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank untuk memberikan kontribusi nyata pembiayaan pada proyek pertanian seperti pengadaan alat untuk mendukung produktivitas hasil pertanian serta tercapainya transformasi digital pada sektor tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), dalam acara pertemuan triwulan III Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FLJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Aula Nembrala Lantai 3 Gedung Bank Indonesia pada Rabu malam, 22 September 2021.
Di hadapan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, Robert Sianipar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, Direktur Utama Bank NTT/Ketua FLJK Provinsi NTT, Alex Riwu Kaho, Para Pimpinan Lembaga Perbankan serta Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Gubernur VBL mengatakan bahwa pembiayaan dari perbankan selama ini menjadi kendala dalam mendukung majunya sektor pertanian di Provinsi NTT.
VBL menegaskan agar perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank tetap diharapkan mendukung pembiayaan pada sektor pertanian, dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko. Alasannya, karena kondisi lahan NTT yang sangat membutuhkan alat berat dalam proses penggarapan. Hal ini berbeda dengan provinsi atau daerah lain di luar NTT yang hanya membutuhkan traktor dalam pengolahan lahan.
“Yang kita butuhkan sekarang ini adalah investasi dalam dunia pertanian, dalam kondisi ini pertanian di NTT sangat membutuhkan alat berat. Karena ini menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani oleh kita semua. Tapi jika kita intervensi dengan alat berat, otomatis lahan-lahan di NTT yang sebelumnya susah digarap, akan jadi berguna untuk kita olah secara maksimal,” tegas Gubernur VBL.
Bayangkan saja, imbuh VBL, dengan banyak bendungan yang sudah diberikan Bapak Jokowi untuk NTT, cadangan air yang semula menjadi masalah utama kita, tapi perlahan sudah mulai teratasi, namun jika tidak kita dukung dengan kondisi lahan yang tidak bisa kita olah, sama saja percuma.
VBL menambahkan, kebutuhan alat-alat berat tersebut tidak hanya berhenti pada pengolahan lahan tetapi juga penanaman hingga masa panen. Terlebih, jika potensi lahan di NTT mencapai lebih dari 5.000 hektar tentu tidak akan dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional.
Bank Indonesia maupun OJK pun diharapkan mendorong perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank untuk mendukung pembiayaan alat-alat berat di NTT sehingga mampu menyelesaikan lahan yang belum banyak dikerjakan.
“Kita semua yang hadir di sini, baik BI dan OJK, saya harapkan mendorong teman-teman industri keuangan baik bank maupun nonbank untuk mendukung kebutuhan alat-alat berat ini, sehingga kita mampu menyelesaikan yang begitu banyak belum dikerjakan selama ini,” tekan VBL.
Sementara itu, Ketua FLJK Provinsi NTT Alex Riwu Kaho, mengatakan semua lembaga perbankan dan lembaga nonbank siap berkolaborasi memberikan kontribusi khususnya untuk program pemerintah dalam sektor pertanian.
“Tentunya sesuai arahan Bapak Gubernur, dalam waktu, singkat ke dapan kami akan hadirkan para off taker bersama seluruh lembaga jasa keuangan perbankan dan nonbank untuk langsung fokus terhadap alat berat sesuai porsinya masing-masing. Untuk pertanian kali ini, sarana produksi akan menjadi perhatian kita, baik pada proses pembukaan lahan, tanam dan serta panen. Kami juga akan sinkronkan kembali data-data pertanian, sehingga tak ada masalah dengan para calon debitur,” urai Alex Riwu Kaho. (*)
Sumber dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)
Editor (+roni banase)