Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos Tjoanda mengatakan Pemerintah Maluku Utara hadir menggratiskan uang komite untuk anak-anak SMA/SMK dan Madrasah melalui anggaran BOSDA.
Kupang | Langkah berani dan sistematis diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan menggratiskan pungutan uang komite bagi seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri mulai April 2025. Sementara untuk SMK swasta dan Madrasah mulai Juli 2025. Kebijakan ini merupakan salah satu prioritas Program 100 Hari Kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos Tjoanda dan Wakil Gubernur, Sarbin Sehe.
Kebijakan ini lahir sebagai jawaban atas tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Maluku Utara.
Simak video di bawah ini:
https://www.instagram.com/reel/DKb-IIFR25d/?igsh=MXhka3FkNTNrY3RzdA==
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos Tjoanda, mengatakan Pemerintah Maluku Utara hadir untuk menggratiskan uang komite kepada anak-anak SMA/SMK melalui anggaran BOSDA. “Telah dibayarkan tagihan BOSDA dari 147 SMA senilai Rp.1,6 miliar yang dianggarkan sebesar Rp34 miliar,” bebernya.
SMK Kolbano di NTT telah menggratiskan uang komite
Langkah berani pun telah diambil oleh salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni SMK Negeri Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Kepala SMK Negeri Kolbano, Joni Leo, S.Pd, mengumumkan kebijakan pembebasan biaya komite selama bersekolah bagi seluruh siswa-siswi kelas 10 hingga kelas 12. Kebijakan itu disampaikan Joni Leo saat rapat bersama dengan orang tua murid pada Rabu, 24 Januari 2024 bertempat di SMKN Kolbano.
Baca juga : https://gardaindonesia.id/2024/01/smk-negeri-kolbano-bebaskan-siswa-dari-uang-komite/
Joni Leo mengatakan bahwa keputusan yang diambil bukanlah keputusan sepele, melainkan hasil dari pemahaman mendalam terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para siswa. Sejak tahun 2022, di SMKN Kolbano secara intensif melakukan survei untuk merinci kendala utama, dan hasilnya menyoroti kesulitan keuangan yang signifikan.
Proses uji coba, imbuh Joni Leo, telah dilakukan pada tahun 2022 dan sekolah mengalami penambahan siswa yang signifikan. Sehingga direncanakan akan dibangun asrama siswa dan sementara dikerjakan gedung berukuran 6×9 m2.
Joni Leo menegaskan bahwa langkah ini tak hanya sekadar pembebasan biaya tetapi komitmennya terhadap peningkatan kedisiplinan. Dengan kesepakatan bersama orang tua dalam rapat, kehadiran siswa menjadi poin penting. Absensi lebih dari 6 hari dalam sebulan akan mendapatkan konsekuensi sesuai kesepakatan.
Saran Ombudsman sekolah gratis di NTT
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengapresiasi langkah cerdas Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos Tjoanda yang menggratiskan uang komite bagi siswa SMA/SMK/Madrasah.
“Beliau (Gubernur Maluku Utara, red) seorang ibu rumah tangga dan tidak punya pengalaman pemerintahan, namun ketika jadi gubernur, beliau paham bahwa urusan pendidikan adalah urusan wajib Pemda yang harus dibereskan. Maka, dalam 100 hari saja, pendidikan di Maluku Utara sudah gratis. Tidak ada pungutan komite,” ujarnya kepada awak media pada Senin, 9 Juni 2025.
Darius Beda Daton mengungkapkan ribuan anak NTT tidak bisa bekerja atau melanjutkan kuliah karena ijazahnya masih ditahan di sekolah gegara belum mampu lunasi tunggakan sumbangan komite.
Ombudsman, imbuh Darius, telah menyurati Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan DPRD NTT terkait pembebasan uang sekolah.
“Semoga ada respons baik demi anak-anak NTT,” tandasnya sembari menekankan sekolah gratis bisa upayakan dari efisiensi di sekolah sebab banyak pembiayaan yang tidak perlu.
Darius pun membeberkan 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan sekolah agar biaya sekolah lebih murah,
Pertama, data kembali jumlah guru honor yang sudah beralih menjadi guru P3K atau PNS tahun ini. Jika banyak yang beralih, otomatis biaya untuk honor mereka berkurang. Karena itu tidak ada alasan memungut sama atau lebih dari tahun sebelumnya.
Kedua, kurangi honor tugas tambahan guru dan kepala sekolah yang bersumber dari sumbangan komite. Guru sudah dapat gaji, sertifikasi dan tunjangan khusus perbatasan bagi guru perbatasan;
Ketiga, kurangi kegiatan ekstra sekolah yang tidak urgen dan berdampak ke peserta didik.
Penulis (+roni banase)