Semua tulisan dari admin

Bareskrim Telusuri 279 Juta Data WNI Diduga Dijual ke Media Sosial

40 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menelusuri informasi mengenai dugaan data kartu tanda penduduk (KTP) yang dijual di forum media sosial.

Dugaan tersebut beredar di media sosial dan menjadi viral usai dicuitkan oleh akun @recehvasi. Disebutkan bahwa data dan foto-foto berkaitan dengan KTP dapat tiba-tiba tersebar dan diperjualbelikan oleh orang tak bertanggungjawab.

“Sedang dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono pada Jumat 25 Juni 2021.

Penelusuran terhadap informasi tersebut, tengah dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Namun demikian, belum dapat dijelaskan secara rinci mengenai benar atau tidaknya peristiwa tersebut. Termasuk, data awal kepolisian mengenai hasil penyelidikan sementara terkait diduga tersebarnya data pribadi masyarakat Indonesia di platform media sosial.

Dalam cuitan yang viral di media sosial. Pemilik akun mewanti-wanti agar masyarakat waspada dengan modus jual-beli data dan foto KTP di media sosial.

Kemudian, dia membagikan hasil tangkapan layar suatu unggahan di platform media sosial yang belum dapat dipastikan. Terlihat, admin yang mengunggah postingan itu menjual sejumlah foto KTP beserta dengan foto diri (selfie) pemilik yang sedang memegang KTP.

Ready KTP selfie HD Minat Pm aja bahan masih fresh,” tulis akun dengan menambahkan beberapa contoh foto selfie dan KTP yang diduga dijual.

Kasus jual-beli data pribadi juga belum lama ini terjadi. Di mana, identitas data penduduk yang terdaftar di BPJS Kesehatan sempat dijual bebas di forum daring beberapa waktu lalu.

Polisi menduga keras bahwa data tersebut dibobol dari server BPJS Kesehatan. Hanya saja, hingga saat ini pelaku belum tertangkap dan terungkap.

Adapun sebanyak 279 juta data kependudukan itu bocor dan dijual ke forum daring melalui situs raidforum. Situs tersebut merupakan tempat populer bagi para peretas untuk menyebarkan data-data kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI). (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

82 Orang Terpapar, Wakil Bupati Belu Pinta ASN Jadi Agen Cegah Covid–19

105 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Data Satgas Covid–19 di Kabupaten Belu per Kamis, 24 Juni 2021 mencatat 82 (delapan puluh dua) orang positif Covid–19. Terkait kondisi tersebut, Wakil Bupati Belu secara tegas mengimbau masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan 5 M yakni, mencuci tangan; memakai masker; menjaga jarak; menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas.

Usai pembukaan acara verifikasi data Sistim Informasi Perangkat Daerah (SIPD) Kabupaten Belu tahun 2020 dan penyempurnaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026 di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Atambua, pada Rabu, 23 Juni 2021; Wakil Bupati Belu meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadi agen edukasi dalam upaya pencegahan Covid–19.

“Kalian semua ini pemimpin di Belu. Jika semuanya sakit siapa lagi yang mau bekerja. Ketika ke pasar untuk berbelanja dan menemui ada yang tidak memakai masker segera diingatkan untuk memakai masker karena penyakit ini membunuh,” tegas Alo Haleserens.

Wakil Bupati menginstruksikan para pimpinan OPD untuk membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas terdekat, jika mengetahui ada pelintas batas yang masuk ke wilayah tempat tinggal. “Tadi saya sudah minta bantuan TNI, Polri, Bais, BIN. Saya instruksikan Satpol PP dan Kesbangpol untuk standby di PLBN. Begitu ada pelintas masuk langsung diperiksa dan dikawal sesuai petunjuk, dan dilakukan penjagaan agar tidak berkeliaran,” jelas Wakil Bupati.

Terkait kelancaran verifikasi data SIPD tahun 2020 dan penyempurnaan penyusunan RPJMD tahun 2021–2026, Wakil Bupati meminta para Pimpinan OPD untuk melakukan akselerasi RPJMD sesuai dengan tupoksi masing-masing. “Data-data segera dilengkapi dan dimasukkan. Bekerja bersama-sama, kita lakukan percepatan, dan KLHS untuk segera diselesaikan. Yang belum lengkap, diidentifikasi agar segera dilengkapi. Jika ada OPD yang belum memasukkan data, BP4D jangan tunggu! Pergi dan jemput,” tekan Wakil Bupati.

Diketahui, kegiatan itu dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Belu, Drs. Alfredo P. Amaral, didampingi Sekretaris BP4D, drh. Theodora Bone dan Perwakilan Bapelitbangda Provinsi NTT. (*)

Penulis dan Foto : (*/ Herminus Halek)

Sampah Ganti Minyak Tanah, Warga Ende Memasak Pakai Kompor Pelet

97 Views

Ende, Garda Indonesia | Warga Kabupaten Ende di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal merasakan manfaat dari hasil olahan Sampah Biomassa. Jika sebelumnya menggunakan minyak tanah atau kayu bakar untuk memasak, kini mulai memakai Kompor Pelet.

Rofika, pengguna Kompor Pelet dan pengelola Pelet di Ende menyampaikan, inovasi Pelet ini pertama dan menjadi solusi bagi masyarakat Ende karena minyak tanah langka dan dibatasi dalam membeli. Sehingga, inovasi Pelet dari PLN ini menjawab permasalahan masyarakat Ende dalam pengelolaan sampah dan pengganti minyak tanah.

“Di sini saya sendiri sudah menggunakan Kompor Pelet dan bagus. Kami menukarkan sampah dengan Pelet per 1 kg hanya Rp.600,- (enam ratus rupiah), jadi uangnya yang biasa kami pakai untuk membeli minyak bisa dipakai untuk kebutuhan lain dan kami sangat bersyukur,” tutur Rofika.

Pelet dari olahan sampah biomassa

Setiap hari, tandas Rofika, kami dari DLH menerima sampah dari masyarakat yang dikelola di Dinas Lingkungan Hidup dan setelah itu dipeuyeumisasi dan Sampah Biomassa dibawa ke PLTD Mautapaga Ende untuk diolah lagi menjadi Pelet.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko menyebutkan Pelet yang dihasilkan sebanyak  80 persen diserap untuk bahan bakar pembangkit PLTU Ropa dan 20 persen untuk kebutuhan memasak warga.

“Saat ini memang pemakaian pelet pada warga memang terkendala pada kompor. Namun, sekali lagi PLN telah punya solusi. Saat ini sedang dikembangkan kompor buatan SMK Negeri 2 Ende. Mereka dilatih PLN membuat Kompor Pelet dengan teknik downdraft gasification jadi gasifikasi kompor (gasification stove),” ungkap Agustinus Jatmiko.

General Manager PLN UIW NTT, Agustinus Jatmiko melihat proses pembuatan Kompor Pelet

Kompor Pelet, ulas Jatmiko, diluncurkan Jumat, 25 Juni 2021 bersamaan dengan acara Launching Continuous Firing Run. “Bupati Ende memberikan kompor gratis untuk 35 kepala keluarga (KK) di desa Keliwumbu. Tak hanya itu, PLN juga telah melatih pengrajin ke desa keramik yang berhasil membuat Kompor Pelet dari tanah liat yang lebih murah,” tutur Jatmiko seraya menyampaikan, akan percuma kalau ada pelet tetapi warga tidak dapat memakainya karena tidak ada kompor. Semakin banyak warga yang memakai Kompor Pelet ini, maka warga banyak terbantu.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 2 Ende Fransisco Soares, mengungkapkan kebahagiaan berkat bantuan PLN, hampir setengah tahun praktik kerja electricity sehingga dapat menghasilkan Kompor Pelet dan berharap ke depan dapat memproduksi  mesin.

“Jadi cita dari program untuk Indonesia. Dulunya kompor karena minyak tanah langka. Dengan kehadiran kompor ini mengatasi kelangkaan. Di Ende, dari SD sampai SMA sudah membentuk Bank Sampah dan bisa barter sampah dengan Pelet. Dengan kolaborasi yang baik bisa tercapai tujuan bagi seluruh masyarakat di Ende,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/humas pln)

Editor (+roni banase)

Deklarasi 2 Desa Sanitasi, Wabup Belu Harap Masyarakat Terapkan Ikrar

104 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. mendeklarasikan Desa Halimodok dan Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di halaman Kantor Desa Halimodok pada Kamis, 24 Juni 2021.

Deklarasi Desa STBM itu merujuk pada 5 (lima) Pilar STBM, yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS); Mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir; Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM–RT); Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

Dalam sambutan, Wakil Bupati Belu menekankan, upaya mengubah perilaku buruk masyarakat, membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. “Karena ada masyarakat sudah terbiasa dengan buang air besar sembarangan, membuang sampah sembarangan, menyimpan makanan dan minuman secara tidak higienis, dan kondisi lingkungan kotor,” sebut Alo Haleserens sembari berharap masyarakat menerapkan ikrar STBM secara baik dan benar.

82 Orang di Belu positif Covid – 19

Data Satgas Covid–19 di Kabupaten Belu per Kamis, 24 Juni 2021 mencatat 82 (delapan puluh dua) orang positif Covid–19. Karena itu, Wakil Bupati Belu mengimbau secara tegas kepada masyarakat, agar tetap menaati protokol kesehatan 5 M yakni, Mencuci tangan; Memakai masker; Menjaga jarak; Menghindari kerumunan; dan Mengurangi mobilitas.

“Kepala desa memantau Posko Covid di desa masing-masing untuk memastikan pergerakan orang masuk dan keluar desa. Jaga diri, jaga keluarga agar desa kita aman, nyaman dan selamat,” perintah Wakil Bupati.

Pimpinan Yayasan Pijar Timur Indonesia (YPTI), Vinsensius Kia Beda mengutarakan, YPTI mendampingi 3 (tiga) desa di setiap kecamatan dari total 12 kecamatan. Jumlah keseluruhan desa yang didampingi YPTI sebanyak 36 desa. “Sekarang proses verifikasi sudah mencapai 23 desa, yang deklarasi 18 desa. Dari proses ini kita berharap semakin banyak deklarasi desa STBM untuk peningkatan derajat kesehatan,” terangnya.

Laporan Kepala Desa Halimodok

Kepala Desa Halimodok, Blas Roman Tes melaporkan, Desa Halimodok memiliki akses sanitasi layak sebesar 81,27 persen dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 299, dan jumlah jiwa 1.399.

Proses pelaksanaan STBM Desa Halimodok, lanjutnya, dimulai tahun 2018 dengan sosialisasi tentang 5 (lima) Pilar STBM, lalu diikuti dengan pembentukan Tim STBM desa. “Terima kasih kepada Yayasan PLAN International Indonesia dan Pijar Timur Indonesia yang sudah bersama kami dalam mengubah perilaku masyarakat sehingga dapat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui 5 (lima) Pilar STBM,” ujar kepala desa.

Turut hadir, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu, Christoforus M. Loe Mau, S.E., Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BP4D, Camat Tasifeto Timur, Kepala Puskesmas Wedomu, Kepala Desa se–Kecamatan Tasifeto Timur, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (*)

Penulis dan foto  (*/ Herminus Halek)

Polisi Bekuk & Ungkap Pelaku Penembakan Wartawan di Sumatra Utara

245 Views

Pematangsiantar, Garda Indonesia | Kasus penembakan hingga tewasnya pemimpin redaksi (Pemred) di salah satu media online, Marasalem (Marsal) Harahap akhirnya berhasil diungkap polisi. Para tersangka pelaku berhasil dibekuk personel Ditreskrimum Polda Sumut bekerja sama dengan Polres Pematangsiantar.

Para tersangka pelaku penembakan berinisial YFP (31) dan S (57), keduanya warga Kota Siantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hasanuddin dan Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, saat jumpa media pada Kamis, 24 Juni 2021 di Mapolres Pematangsiantar, mengungkapkan bahwa para tersangka tega menghabisi korban lantaran merasa sakit hati.

“Korban minta jatah uang sebesar Rp.12 juta per bulan di Diskotek Ferrari Bar and Resto yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumut. Di mana kedua tersangka ini merupakan manager dan pemilik Diskotik Ferari Bar and Resto,“ terang Kapolda Sumut.

Orang nomor satu di Mapolda Sumut ini menyampaikan, bermula dari sakit hati itulah, muncul niat tersangka S untuk menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata api (Senpi). “Untuk senjata api yang digunakan buatan pabrikan Amerika yang diduga berasal dari perdagangan ilegal dan bukan berasal dari institusi TNI,“ papar Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak seraya menegaskan siapa pun yang bersalah akan ditindak tegas.

Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak pun menguraikan kronologis, sebelum menghabisi nyawa korban (Massal Harahap, red) yang sering memberitakan adanya peredaran Narkoba di Ferrari Bar and Resto; tersangka S ini meminta bantuan tersangka YFP agar memberikan pelajaran kepada korban.

Di dalam sebuah pertemuan di akhir Mei dan awal Juni 2021, urai Kapolda Sumut, tersangka S bertemu dengan YFP dan A selaku Humas Ferrari Bar and Resto di rumah tersangka S yang berada di Jalan Seram Bawah, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumut. Pada pertemuan tersebut, tersangka S menyampaikan kepada YFP dan A agar menembak korban. “Dari pertemuan itu, tersangka S ini sempat menyampaikan dan menyuruh YFP dan A dengan ucapan kalau begini orangnya cocoknya dibedil atau ditembak saja,” kata Kapolda Sumut menirukan perkataan tersangka.

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hasanuddin dan Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, saat jumpa media pada Kamis, 24 Juni 2021 di Mapolres Pematangsiantar

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak juga mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 57 orang, menelusuri semua kegiatan korban di saat-saat hari terakhir, serta hasil alat bukti berupa CCTV dan bukti lainnya.

“Kami berhasil mengungkap dan menangkap YFP yang merupakan Humas atau manajer dan S selaku pemilik Ferrari Bar and Resto. Sedangkan untuk tersangka berinisial A dikarenakan statusnya sebagai anggota TNI aktif kewenangan berada di Kodam I Bukit Barisan. Kita sudah meminta keterangan saksi-saksi dari Kantor LasserNewsToday sebanyak 3 orang, saksi di warung tuak sebanyak 8 orang, saksi dari sekitar Hotel Siantar 16 orang, saksi di tempat kejadian perkara (TKP) 23 orang dan saksi di Ferrari Bar and Resto sebanyak 5 orang,” bebernya.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak juga menjelaskan, pihaknya sudah menelusuri seluruh perjalanan almarhum Marasalem (Marsal) Harahap di saat-saat terakhir hayatnya. Polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti CCTV milik korban. Selain itu, polisi juga mengamankan mobil milik Marsal berupa 1 unit mobil Datsun Go warna putih BK 1921 WR yang merupakan tempat jasad Marsal ditemukan tewas, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 6976 WAG yang dikendarai tersangka saat melakukan penembakan.

Kemudian, satu lembar kuitansi dari Ferrari Bar and Resto, air softgun merek Walther Pick, 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merek buatan pabrikan seri N1911A17S, 1 buah magazin dengan 6 butir peluru aktif kaliber 9 MM, sepatu, kemeja dan tali pinggang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan semua pihak, sehingga misteri tewasnya Marsal Harahap bisa terungkap dan Polisi dapat menangkap para tersangkanya. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dukungan kepada Polri untuk mengungkap kasus ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Marsal Harahap ditemukan tewas di dalam mobilnya yang tidak jauh dari rumahnya di Huta 7, Pasar 3 Nagori, Karang Anyer, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara dengan kondisi paha kirinya tertembus peluru, pada Sabtu, 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB.(*)

Sumber berita dan foto (*/Sarwo Edhi—mimbarrakyat.co.id)

PLN Alirkan Listrik ke 18 Desa Terpencil di NTT, Investasi 20,8 Miliar Rupiah

290 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pasca-Badai  Seroja pada April 2021, PLN bergerak cepat melistriki 18 desa terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program listrik desa.  Dengan total investasi sebesar Rp.20,8 miliar, sekitar 742 warga di 18 desa tersebut telah menikmati listrik.

PLN menginvestasikan senilai Rp.28 juta untuk melistriki tiap warga di desa-desa tersebut. Tingginya biaya investasi disebabkan lokasi 18 desa yang terisolir.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko menyatakan, pencapaian ini merupakan bentuk komitmen PLN untuk melistriki desa 3T demi mewujudkan energi berkeadilan hingga ke pelosok negeri. “Sesudah pemulihan pasca-bencana, PLN kebut melistriki desa-desa dari April hingga pertengahan Juni 2021 dan telah berhasil melistriki 18 desa tersebar di NTT,” ujarnya.

Adapun 18 desa sudah menikmati listrik tersebut tersebar di Pulau Flores yaitu Desa Boafeo, Desa Wologai, Desa Focoloderawe, Desa Nagerawe, di Sumba ada Desa Bolora, di Kalabahi ada Desa Welai Selatan,  Desa Tominuku, Desa Fuisama, Desa Malaipea. Kemudian, di Kabupaten Sabu, ada Desa Tada, Desa Bebae, Desa Loborui, Desa Waduwalla, Desa Eikare, Desa Raerobo, Desa Daiano, Desa Matei, dan di Kabupaten TTS, Desa Kaeneno.

Jaringan listrik yang dibangun oleh PLN UIW NTT

Untuk melistriki ke 18 desa tersebut, lanjut Jatmiko, PLN membangun jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 62,79 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 46,09 kms, 18 Gardu dengan kapasitas 900 kVA.

Saat ini, rasio elektrifikasi untuk wilayah NTT mencapai 88,37 persen per Mei 2021 dan Rasio Desa Berlistrik telah mencapai 96,21 persen per Mei 2021.

Sementara itu, Jatmiko mengaku Program Listrik Desa ini membutuhkan sinergi dan kerja ekstra, terutama dalam hal pengangkutan tiang ke lokasi karena medan yang cukup sulit. Sebagian material itu dibawa secara manual dibantu warga desa setempat. “Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang sudah dengan sukarela membantu kami,” ungkapnya.

Jatmiko juga mengapresiasi dukungan pemda dalam mempercepat penyaluran listrik ke desa-desa terpencil. “Kami berharap dukungan pemerintah daerah khususnya pada kemudahan perizinan pembangunan serta saat penarikan kabel dan penentuan lokasi gardu dapat berjalan dengan lancar.

Mewakili masyarakat, Camat Alor Tengah Utara, Sabdi Makanlehi bersyukur atas mengalirnya listrik di wilayahnya. Penantian panjang puluhan tahun, akhirnya berbuah manis. “Akhirnya setelah proses yang panjang, masyarakat di sini bisa menikmati listrik dan berharap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga sehingga lebih meningkatkan roda ekonomi masyarakat,” ungkapnya

PLN akan terus melakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan ke daerah-daerah yang belum mendapatkan aliran listrik PLN melalui Program Listrik Desa. Diharapkan kehadiran listrik desa bisa membuat warga lebih produktif, menggerakkan perekonomian sehingga kesejahteraan warga desa kian meningkat.(*)

Sumber berita dan foto (*/humas pln)

Editor (+roni banase)

Reaksi Pemprov NTT atas Kasus Tumpahan Minyak Montara Australia 2009

277 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Keputusan Pengadilan Federal Australia memenangkan gugatan ribuan Petani Rumput Laut NTT atas perusahaan kilangan minyak Montara Australia tahun 2009, yang mewajibkan membayar ganti rugi mencapai triliunan kepada para petani.

Pemerintah Provinsi (Pemprov)  NTT meminta Pemerintah Pusat untuk lebih serius memperjuangkan ganti rugi kasus tumpahan minyak Montara Australia tahun 2009 tersebut.

Wakil Gubernur NTT,  Josef  Nae Soi saat beraudiensi secara  luring dan daring dengan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT di ruang rapat Gubernur, pada Rabu, 23 Juni 2021 menegaskan, Pengadilan telah memenangkan Rakyat NTT, tetapi pemerintah pusat masih diam, belum ada action ‘aksi nyata’.

Hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Matheus Eko Rudianto, perwakilan UNDP, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT,  Kadis Perikanan dan Kelautan NTT, Karo Administrasi Pimpinan NTT, perwakilan Biro Hukum NTT, dan pemangku kepentingan lainnya.

Wagub Nae Soi pun kembali menegaskan, Masyarakat NTT masih belum dapat ganti kerugian. “Rakyat kita sudah menderita beberapa tahun. Kita telah berjuang, tapi pemerintah pusat terkesan belum bergerak optimal. Dan ini kami sudah sampaikan itu ke Presiden dan akan kami sampaikan lagi,” ujarnya.

Wagub Nae Soi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk serius memperjuangkan hal ini karena Rakyat NTT sudah terlalu lama menderita akibat hal ini. “Saya akan diskusikan hal ini dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, agar jangan hanya fokus untuk memproduksi berbagai peraturan teknis tentang penanganan pencemaran laut sementara hal yang sudah terjadi dan di depan mata yakni penderitaan Rakyat NTT akibat kebocoran kilangan minyak Australia tidak kita perjuangkan secara maksimal. Saya minta Pengawas dari kementerian ini untuk lakukan aksi nyata daripada hanya sekadar berpatroli, ” tegas Wagub JNS.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat secara  luring dan daring dengan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT di ruang rapat Gubernur, pada Rabu, 23 Juni 2021

Lanjut Wagub Nae Soi menjelaskan sebagai orang yang pernah terlibat dalam mengawal perjuangan ini, ia melihat argumen-argumen diplomasi yang disampaikan instansi (kementerian) teknis belum cukup meyakinkan dunia internasional. “Saya harus omong ini secara keras dan serius karena Rakyat NTT menanggung penderitaan luar biasa selama hampir 10 tahun lebih tanpa mendapatkan ganti rugi satu sen pun. Sepertinya kita dianggap remeh oleh Australia,” ulas mantan anggota DPR RI tiga periode itu.

Wagub Nae Soi membandingkan kasus serupa yang pernah terjadi antara Amerika dan Meksiko dalam tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko tahun 2010 yang mana sesudah putusan pengadilan, Perusahaan Kilangan Minyak langsung mengganti rugi kepada masyarakat. “Saya juga minta UNDP untuk membantu Pemerintah Indonesia  dalam mendesak Australia untuk segera mengeksekusi hak-hak ganti rugi dari Rakyat NTT sesuai putusan pengadilan,” jelasnya.

Terkait dengan  Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT, Wagub Nae Soi mengharapkan agar anggota tim yang ditempatkan tidak semata berdasarkan pangkat dan golongan. Juga tidak boleh hanya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri, tapi harus berdasarkan kompetensi.

“Tim ini punya kedudukan strategis ke depannya. Saya tidak akan tanda tangan SK kalau anggota timnya tidak kompeten. Anggota tim harus mengerti tentang laut dan potensi permasalahan internasional yang dihadapi. Jadi, bukan hanya berhadapan dengan nelayan kecil. Saya minta Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis Perikanan dan Kelautan supaya tempatkan orang mumpuni di situ,  bukan lihat pangkat dan golongannya saja,” tegas Wagub Nae Soi.

Wagub Nae Soi juga meminta agar dalam Peraturan Gubernur terkait ini dimasukkan semua aturan perundang-undangan lintas sektoral sebagai konsideransnya. “Saya akan ikuti terus tim ini. Aksinya harus lebih nyata daripada dasar hukumnya. Dasar hukum sudah terlalu banyak, tetapi tolong kegiatannya harus jelas dan rinci. Bulan depan mau bikin apa, goal atau tujuannya apa, tahapan-tahapan  untuk capai goal itu bagaimana.  Anggota boleh sedikit tapi output dan outcome jelas. Termasuk lakukan negoisasi dengan Australia agar hak-hak rakyat NTT sesuai keputusan pengadilan segera dipenuhi,” pungkas Wagub JNS.

Sementara itu Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Matheus Eko Rudianto, menjelaskan Pembentukan tim ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi serta Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya serta Permen Perikanan dan Kelautan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Bawah Laut juga Permen lainnya tentang Sanksi Administrasi dan Penyelesaian Sengketa.

“Tugas tim ini adalah susun rencana aksi penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di wilayah NTT. Harapannya tim ini segera terbentuk karena untuk tingkat provinsi, baru Provinsi Kepulauan Riau yang sudah punya tim seperti ini. Kalau di sini sudah terbentuk, NTT jadi provinsi kedua di Indonesia yang punya tim seperti ini,” jelas Matheus yang sudah menyandang jabatan baru sebagai Pengawas Perikanan Ahli Utama sejak Senin, 21 Juni 2021.(*)

Sumber berita dan foto (*/biro administrasi pimpinan setda ntt)

Editor (+roni banase)

Kasus Covid-19 Melonjak, Ketua DPD RI Minta Tunda Sekolah Tatap Muka

455 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru, Juli 2021. Pasalnya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi. Bahkan, jumlah anak-anak yang terinfeksi virus tersebut sangat tinggi.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), persentase anak-anak yang terinfeksi Covid-19 mencapai 12,5 persen. KPAI juga menyebut ketiadaan ruang ICU pasien usia anak mengakibatkan banyak anak meninggal akibat Covid-19. Akibatnya, angka kematian anak karena Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia.

“Melihat dari data tersebut, saya sebagai Ketua DPD RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek, untuk menunda rencana sekolah tatap muka,” tutur LaNyalla, pada Rabu, 23 Juni 2021.

LaNyalla juga meminta pemerintah mempertimbangkan rencana sekolah tatap muka yang akan dilakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan. Karena, risiko terpaparnya anak dari Covid-19 masih sangat besar. Apalagi, anak-anak masih sulit menerapkan protokol kesehatan seperti orang dewasa.

“Satgas Covid-19 menyatakan data per 10 Juni 2021, tren kasus pada anak cukup tinggi. Padahal kita tahu saat ini sebagian besar anak masih melakukan sekolah jarak jauh dari rumah tetapi ternyata kasus pada anak juga cukup tinggi,” tuturnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, terdapat 64.690 kasus positif pada anak dengan rentang usia 7—12 tahun. Sebanyak 60.642 sembuh, sementara ada 120 kasus kematian. Kemudian pada anak usia 16—18 tahun yang positif Covid-19 sebanyak 58.858 sedangkan yang sembuh 55.159 dengan jumlah kematian 130. Lalu, 46.706 kasus untuk usia 13—15 tahun dengan jumlah anak meninggal dunia 68 orang.

“Ini menunjukkan angka kasus Covid-19 untuk anak usia sekolah sangat tinggi. Untuk kategori SD dan SMA ini termasuk kelompok yang terpapar kasusnya tinggi dan harus jadi perhatian bersama. Dari data ini dapat disimpulkan peta risiko penularan Covid di satuan pendidikan cukup besar,” kata LaNyalla.

Hingga saat ini, sudah sekitar 32,19 persen sekolah yang melakukan PTM terbatas per 17 Juni. Namun, LaNyalla menyoroti data dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan kesiapan sekolah dalam pencegahan Covid-19 saat ini masih rendah. “Masih kurangnya kesiapan sekolah dari segi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, dan disinfektan, ini juga harus jadi pertimbangan penundaan sekolah tatap muka meski dilakukan hanya seminggu 2 kali dengan kapasitas kelas 50 persen,” paparnya.

Menurut LaNyalla, Kemenkes juga sudah mencatat rendahnya kemampuan sekolah mengakses fasilitas kesehatan layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian juga terkait kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu.

Selain itu kesiapan berupa ketersediaan thermogun dan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan dari satuan pendidikan seperti memiliki komorbid. Vaksinasi Covid-19 kepada tenaga pendidik juga masih belum sempurna. “Sementara, saat ini beban Puskesmas sangat besar. Apalagi banyak tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 saat menjalankan tugasnya sehingga harus menjalani isolasi mandiri,” terang LaNyalla.

LaNyalla pun menyoroti keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang saat ini kritis. Ia meminta pemerintah untuk menambah lagi kapasitas ruang perawatan untuk pasien anak. “Pemerintah harus menyediakan fasilitas ruang NICU dan ICU khusus Covid bagi pasien usia anak. Karena kritisnya ruang ICU dan NICU di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan pasien usia anak yang positif Corona sulit diselamatkan saat kondisi mereka kritis,” tegasnya.

Sebagai ganti penundaan sekolah tatap muka, LaNyalla meminta agar pemerintah memaksimalkan sistem pembelajaran jarak jauh. Meski kurang ideal, kondisi Covid-19 yang sudah mengkhawatirkan menjadikan sekolah jarak jauh sebagai solusi terbaik. “Maksimalkan pembelajaran jarak jauh dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki korelasi dengan pendidikan dan anak, seperti NGO dan relawan-relawan pemerhati anak yang fokus terhadap kegiatan mengajar agar pembelajaran lebih intensif,” ucap LaNyalla.

DPD RI melakui Komite III yang membidangi pendidikan dipastikan akan ikut memantau perkembangan mengenai rencana sekolah tatap muka. LaNyalla juga mengimbau agar percobaan sekolah tatap muka untuk sementara disetop dahulu, kecuali bagi daerah yang berstatus zona hijau.

“Saya pun berharap kepada orang tua murid untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Dampingi selalu anak-anak saat belajar dari rumah, dan hindari dulu beraktivitas di luar karena penyebaran virus Corona baru sangat cepat,” tutupnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)