Semua tulisan dari admin

Hari Guru 2020, Wali Kota Kupang Serahkan Bantuan Seragam

37 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Bertepatan dengan peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ke-75, Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore, menyerahkan bantuan pakaian seragam, tas dan buku tulis bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) se-Kota Kupang. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada beberapa siswa di SD Inpres Oepoi, pada Rabu, 25 November 2020.

Saat penyerahan, Wali Kota Jefri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si. dan jajarannya serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si.

Wali Kota Jefri saat penyerahan tersebut menyampaikan, bantuan berupa pakaian seragam, tas sekolah dan buku tulis ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar anak-anak peserta didik. Bantuan ini menurutnya merupakan bagian dari perjuangan Pemerintah Kota Kupang untuk memberikan kontribusi bagi anak-anak yang membutuhkan.

“Kita tidak hanya sekadar urus jalan dan taman saja, tapi juga ingin bantu saudara kita yang tidak mampu di tengah pandemi Covid-19 ini. Jangan sampai korbankan anak-anak yang butuh hanya karena segelintir orang yang sudah mampu,” ujar Wali Kota Jefri sembari mengungkapkan pada bulan Januari 2020, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah mulai berjalan seperti biasa.

Wali Kota Kupang berpose bersama siswa-siswi penerima bantuan seragam

Wali Kota Jefri juga akan berusaha dan berjuang agar bantuan ini bisa menjadi program rutin setiap tahunnya. Namun, tentu rencana tersebut baru bisa terwujud jika mendapat dukungan dan persetujuan dari DPRD Kota Kupang. “Kalau dewan tidak setuju terpaksa program ini kita stop sampai di sini saja,” tambahnya.

Kepala Sekolah SDI Oepoi, Juliana Ludji, S.Pd. menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dan jajarannya yang sudah merancang program bantuan ini. Menurutnya bantuan pakaian seragam, tas sekolah dan buku tulis ini sangat membantu para siswa mereka terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Saat ini SDI Oepoi memiliki 613 orang siswa-siswi, yang terdiri atas 328 siswa dan 285 siswi.

Dukungan terhadap program bantuan seragam sekolah juga disampaikan Ibu Marselina Amalo Adi, orang tua siswa yang turut hadir pada kesempatan tersebut mendampingi anaknya. Atas nama para orang tua dan siswa dia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang yang sudah memberikan bantuan kepada anak-anak mereka. Diakuinya akibat pandemi Covid-19 ini, pendapatan yang mereka gapai jadi terbatas.

Karena itu, mereka sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah dan bantuan semacam ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahunnya. “Kalau bisa jangan hanya bantuan seragam, tas dan buku tulis saja, tetapi anak-anak kami juga diberikan bantuan lainnya, seperti buku pelajaran supaya bisa belajar dari rumah,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_Ans)
Editor (+rony banase)

Semua Warga Belu Dipastikan Masuk Penerima Bantu Iur APBN

35 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Saya sudah bicara dengan wakil ketua komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena (saat kunjungan kerja di Belu, pada Jumat, 20 November 2020, red). Nanti semua orang Belu akan masuk di sini, Penerima Bantu Iur (PBI),” jelas Agus Taolin yang berpasangan dengan Alo Haleserens dari paket SEHATI, nomor urut 2.

Semua orang Belu akan dimasukkan dalam program kesehatan GRATIS pusat, Penerima Bantu Iur (PBI) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI.

Demikian dikemukakan Calon Bupati Belu dari paket SEHATI, Agustinus Taolin saat orasi politik di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 21 November 2020.

Diuraikan lebih lanjut, bahwa PBI tersebut merupakan BPJS GRATIS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) GRATIS tanpa tunggakan. Setiap tahun berobat GRATIS. Yang terjadi selama ini, sampai di rumah sakit disuruh membeli obat lagi. Itu yang paket SEHATI ingin wujudkan kepada semua warga Belu. “BPJS Penerima Bantu Iur dari APBN. Ini, tidak bayar sama sekali, GRATIS. Kartu itu dipakai dan berlaku sepanjang hidup, tidak usah ragu”, sebut Calon Bupati kelahiran Halilulik, (Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat), 11 Agustus 1960.

“Pilih bupati (dengan latar belakang, red.) dokter itu baik. Saya akan pantau secara rutin aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Obat ada atau tidak? Obat apa yang dikasih kepada orang sakit,” tandasnya.

Dikatakan Agus Taolin, ada juga BPJS bayar, Pekerja Bukan Penerima Upah. Ada sekitar 22.000 orang Belu yang masuk dalam BPJS mandiri. Kalau tidak bayar, pasti diblok. Kalau mau pakai, harus denda 1 orang 250 ribu per tahun.

Warga Belu, imbuh Agus Taolin, yang hingga saat ini belum ditanggung oleh pemerintah pusat itu yang berobat pakai KTP. Berobat pakai KTP dimaksudkan untuk melengkapi, menyempurnakan program berobat GRATIS pemerintah pusat. Hasilnya nanti, adalah seluruh masyarakat Belu berobat GRATIS. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

KPK Tangkap 17 Orang Dugaan Korupsi Janji oleh Penyelenggara Negara

57 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Bahwa dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah mengamankan 17 (tujuh belas) orang pada Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di beberapa tempat, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi, ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam siaran persnya pada Rabu malam, 25 November 2020.

Adapun, ketujuh belas nama-nama tersebut adalah ; 1. EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. IRW selaku Istri EP ; 3. SAF selaku Stafsus Menteri KKP; 4. ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP; 5. YD selaku Ajudan Menteri KKP; 6. YN selaku Protokoler KKP; 7. DES selaku Humas KKP; 8. SMT selaku Dirjen Budi Daya KKP; 9. SJT selaku Direktur PT DPP; 10. SWD selaku Pengurus PT ACK; 11. DP selaku Pengendali PT PLI; 12. DD selaku Pengendali PT ACK; 13. NT selaku Istri dari SWD; 14. CM selaku staf Menteri KKP; 15. AF selaku staf Istri Menteri KKP; 16. SA selaku Staf Menteri KKP; 17. MY selaku Staf PT Gardatama Security.

Sebelumnya, terang Nawawi Pomolango, KPK, menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh Penyelenggara Negara pada tanggal 21—23 November 2020, kemudian KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan Penyelenggara Negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada Selasa, 24 November 2020, Tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wib, Tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi, di antaranya di Bandara Soekarno Hatta : EP; IRW; SAF; ZN; YD; YN;DES; SMT. dan di rumah masing-masing pihak : SJT; SWD; DP ; DD; NT; CM; AF; SA; MY.

Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, Tas LV, Tas Hermes, Baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob n Co, Tas Koper Tumi dan Tas Koper LV.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk APS selaku staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas dan SAF selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lt.16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp.1.800/ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SWD.

Maka, atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp.731.573.564. Selanjutnya, PT DPP atas arahan EP melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT. ACK.

“Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nominee dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp.9,8 Miliar,” ungkap Nawawi Pomolango.

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp.3,4 Miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF dan APM, antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS ditanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp.750 juta di antaranya berupa Jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.

“Di samping itu, pada sekitar Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari SJT melalui SAF dan AM. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 SAF dan APM menerima uang dengan total sebesar Rp.436 juta dari AF. Maka, setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” terang Nawawi Pomolango.

Selanjutnya KPK menetapkan 7 orang tersangka : Sebagai Penerima; EP; SAF; APM; SWD; AF; AM disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Serta sebagai pemberi ; SJT disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk Tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT. “Adapun, dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada 2 tersangka yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK”.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga menuturkan bahwasanya pejabat publik saat dilantik telah bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu, KPK selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok.

“Maka, dengan kewengan yang dimiliki sebagai amanah jabatan seorang pejabat publik memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan yang memihak pada kepentingan bangsa dan negara, karenanya jangan simpangkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut hanya demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya,” tutup Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

KPK Tangkap Menteri Eddy, Mahfud MD : Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

128 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Terkait informasi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan menghargai apa yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum. Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Eddy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apa pun alasannya, pemerintah menyatakan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya, pada Rabu, 25 November 2020.

Pemerintah, lanjut Mahfud, terutama Presiden sudah berkali kali mengatakan, tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapa pun.

“Nah mungkin kita baru akan tahu nanti, pukul 1 pagi (dini hari). Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti, pukul 1.26 WIB,” tambahnya.

Mahfud kembali menegaskan, pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. “Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut Mahfud, langkah pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 102 tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi, bahkan jika diperlukan bisa dilakukan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Agung dan dari Kepolisian manakala di kedua institusi tersebut, sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita sudah sampaikan ke KPK, silakan lakukan dan kita akan mem-back up-nya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” pungkas Mahfud. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Kemenkoplhukam)
Editor (+rony banase)

Dinamika Usai, Pemkot dan DPRD Kota Kupang Sepakat Lanjutkan Sidang

101 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sempat mengalami jeda beberapa hari karena dinamika dalam persidangan, akhirnya Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang sepakat untuk melanjutkan agenda sidang I tahun 2020/2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/23/dprd-kota-kupang-batalkan-anggaran-sepihak-pemkot-tak-mau-bersidang/

Kepastian tersebut disampaikan oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore dan Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe dalam jumpa pers bersama awak media di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Rabu sore, 25 November 2020.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Wakil Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kota Kupang, Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, dan Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kota Kupang, Elvianus Wairata.

Dalam penjelasannya, Wali Kota Jefri mengakui dalam sidang beberapa waktu lalu sempat terjadi perbedaan sudut pandang, namun sesungguhnya kedua lembaga ini punya tujuan yang sama yakni kesejahteraan rakyat. Karena itu, menurutnya pimpinan kedua lembaga ini sudah berbesar hati bertemu, berdiskusi dan telah mencapai kesepakatan bersama yang mengakomodir harapan masing-masing.

“Kami sepakat untuk melanjutkan persidangan demi kesejahteraan warga Kota Kupang. Tidak ada lagi sekat antara pemerintah dan dewan. Kita saling menghormati dan mendukung untuk kesejahteraan rakyat. Mari berpegang tangan bersatu padu membangun kota ini” tandas Wali Kota Jefri.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe, juga mengakui segala perbedaan pendapat dan dinamika persidangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu sudah selesai. Menurutnya ini merupakan pengalaman berharga bagi dua lembaga, baik pemerintah maupun DPRD Kota Kupang. Ditambahkannya kesepakatan ini lahir berkat niat baik untuk menghilangkan ego dua lembaga ini demi kepentingan lima ratus ribu lebih warga Kota Kupang.

“Target kami tanggal 30 November 2020 mendatang seluruh tahapan sidang sudah selesai,” ujar Yezkiel Loudoe.

Usai jumpa pers pimpinan DPRD Kota Kupang bersama Badan Musyawarah (Banmus) langsung menggelar rapat Banmus untuk menetapkan jadwal Sidang I Tahun 2020/2021 yang terbaru, dengan memaksimalkan sisa waktu yang ada.(*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_ans/eh)
Editor (+rony banase)

IDI 2019, Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural Belum Substansial

74 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan bahwa berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019, Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Untuk menuju ke sana, memang diperlukan proses yang panjang, dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesigapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas.

Pernyataan Menko Mahfud MD tersebut, disampaikannya dalam peluncuran Buku IDI 2019 pada Selasa, 24 November 2020 di kantor Kemenko Polhukam. Buku IDI ini dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas dan BPS. Hadir dalam acara ini antara lain Deputi bidang Polhukam Bappenas, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Deputi Statistik BPS, para tenaga ahli dan pakar statistik Indonesia, para Gubernur dan Kepala BPS Provinsi yang hadir secara virtual.

“Pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik,” harap Mahfud.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diinisiasi pertama kali oleh Bappenas pada tahun 2008 untuk membantu perencanaan pembangunan politik. Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator).

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60—80 Sedang; dan >80 Baik.

Dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat 7 provinsi dengan kategori kualitas capaiannya “Baik” (skor >80), yaitu DKI Jakarta (88,29); Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38); Kalteng (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar 7 provinsi ini, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori “Sedang” (Skor 60–80), dan 1 provinsi dengan kategori capaian “Buruk” (Skor <60).

IDI 2019 merupakan asesment kesebelas, mengikuti asesment sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009.

Capaian Indeks Nasional pada tahun 2019 adalah 74.92, tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi yang “sedang”; demokrasi yang ditandai oleh hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.

IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks, di mana indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar di semua aspek. Hal ini membuat karakterisasi kondisi demokrasi Indonesia sebagai baik atau buruk menjadi sulit. Selain itu, demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Kemenkopolhukam)
Editor (+rony banase)

NTT Panen Garam & Ikan Kerapu di Juni 2021, VBL Undang Menko Maritim

23 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima audiens tim Kemenko Maritim dan Investasi di ruang kerjanya pada Selasa, 24 November 2020, VBL pun mengundang untuk ikut panen garam dan Ikan Kerapu bulan Juni 2021 di NTT.

” NTT merupakan salah satu Provinsi yang terkenal dengan hasil laut terbaik di Indonesia dan kami sedang membudidayakan Ikan Kerapu untuk kelas ekspor. Seperti yang kita tahu Indonesia sulit untuk membudidayakan ikan kerapu dan NTT sedang berusaha membudidayakan ikan kerapu dan saya yakin pasti berhasil,” tandas Gubernur VBL.

Foto bersama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan tim Kemenko Maritim dan Investasi di ruang kerjanya pada Selasa, 24 November 2020

VBL juga menjelaskan produksi garam industri yang dilakukan di Provinsi NTT akan membantu memenuhi kebutuhan garam nasional dan sebagai bukti kemandirian serta kedaulatan rakyat.

Sementara itu, tim Kemenko Maritim dan Investasi memuji potensi sumber daya alam yang dimiliki NTT. “Kami sangat takjub dengan keindahan pariwisata dan budaya yang ada di NTT. Salah satunya 12 jenis mamalia yang hidup di Laut Sawu yaitu Lumba-lumba,” terang Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dr. Ir Safri Burhanuddin,DEA.

Alumni University Brest, France, ini menambahkan potensi laut yang baik di NTT akan menghasilkan garam industri yang memiliki kualitas terbaik untuk ekspor. Juga dapat memenuhi kebutuhan garam nasional karena kandungan NaCl yang terdapat pada garam NTT adalah 97 persen dan itu adalah garam terbaik.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Kementerian Hukum dan HAM Raih Sertifikat Sistem Merit “Sangat Baik”

158 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil menerapkan sertifikat sistem merit dengan nilai sangat baik, luar biasa. Ini merupakan kerja keras Pak Menteri (Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly, red) dan jajarannya. Kami menyiapkan mulai dari audiensi, coaching dan sebagainya sejak Februari, hari ini kita serahkan sertifikat itu,” ucap Ketua KASN Agus Pramusinto dalam sesi rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Kinerja Semester II secara virtual pada Senin, 23 November 2020 pukul 15.00 WITA atau 14.00 WIB.

Sistem Merit yang digapai Kementerian Hukum dan HAM, ungkap Ketua KASN, mencapai angka 336,5 dengan indeks 0,80. “Ini mengingatkan kerja kami di KASN yang harus memastikan penerapan sistem merit di 719 instansi dan hingga tahun 2024 target kementerian/lembaga harus 100 persen dengan angka sangat baik dan target provinsi harus 85 persen dari 34 provinsi dan 30 persen untuk kabupaten,” urainya.

Ketua KASN juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menerapkan peta jabatan, terkait pengadaan agar diintegrasi dengan latihan dasar (laksa), melaksanakan analisis kompetensi, dan menyusun dan melaksanakan uji kompetensi terhadap semua pegawai.

Dikutip dari http://kasn.go.id  Sistem Merit merupakan cara untuk menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki merupakan salah satu solusi untuk mencapai ASN kelas dunia. Komisi ASN merupakan lembaga pengawas sistem merit ASN Indonesia yang dibentuk sesusai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly saat menerima sertifikat sistem merit dari Ketua KASN

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly dalam sambutannya di hadapan Ketua KASN, Menteri PAN RB Thajo Kumolo, Kepala BKN, dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini (rapat evaluasi, red) dilakukan menjelang akhir tahun untuk menyiapkan langkah-langkah, analisis, dan evaluasi di tahun berjalan untuk disiapkan pada tahun berikutnya.

“Rapat koordinasi ini juga untuk menetapkan target kinerja dan menyukseskan mandat dan janji kepada presiden untuk meningkatkan target kinerja yang terukur sejak tahun 2020—2024 dengan perencanaan yang smart dan matang sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas,” tegas Yasona.

Pandemi Covid-19, beber Yasona, mengubah pola kerja, pola hidup dan gaya hidup masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2020, namun kinerja Kementerian Hukum dan HAM masih dalam rentang hijau atau mampu menyelesaikan target kerja secara tuntas, dan berkualitas meski dihadapkan pada kondisi serba terbatas.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas segala pencapaian kinerja ini, jajaran Kementerian Hukum dan HAM sangat luar biasa, tetap semangat, produktif, dan terus berprestasi,” imbau Yasona kepada jajaran Kumham termsuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT yang diikuti oleh Kakanwil, Marciana Domimika Jone, Kadiv Keimigrasian, Kadiv Administrasi, Kadiv Pemasyarakatan, dan Kadiv Yankumham.

Selain Rakor Pengendalian Kinerja secara virtual yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23—25 November 2020 yang mengusung tema “Kinerja Kumham Lebih Pasti” juga dilaksanakan Pengukuhan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Penulis dan Editor (+rony banase)
Foto utama (*/Humas Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT)