Semua tulisan dari admin

716 Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C di Kupang Ikut Simulasi UNBK

67 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 716 warga belajar pendidikan kesetaraan paket C (setara SMA) dari 11 PKBM  dan 1 SKB yang berada di Kota Kupang, mengikuti Simulasi Hari Pertama UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) pada Minggu, 23 Februari 2020.

716 warga belajar peserta simulasi 11 dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yakni PKBM Bintang Flobamora (78 peserta), Obor Timor Ministry (62 peserta), Lais Manekat (30 peserta), Empowering Pemuda Harapan Bangsa (51 peserta), Sonaf Soet Hinef (18 peserta), Purnama Kasih (29 peserta), Pratama (12 peserta), Harapan Bangsa (50 peserta), Alice (81 peserta), Finoriken (80 peserta), Tunas Harapan (73 peserta), dan SKB Kota Kupang (152 peserta).

Proses simulasi dilaksanakan di 8 lokasi antara lain SMKN 4 Kota Kupang, SKO Flobamorata, SMK Muhammadiyah, PKBM Harapan Bangsa, SMPN 12 Kota Kupang, SMK Wirakarya, SMK Kristen, dan SMA Tunas Harapan.

Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C sedang mengikuti simulasi UNBK

Ketua DPD FK PKBM Kota Kupang, Polikarpus Do kepada media ini pada Minggu, 23 Februari 2020 mengatakan bahwa di hari pertama Simulasi UNBK, para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan simulasi tersebut. “Kegiatan simulasi ini dalam rangka persiapan bagi warga belajar, sebelum menghadapi UNBK pada April 2020 nanti,” terangnya.

Selain itu, ujar Poli sapaan akrabnya, warga belajar dilatih untuk mempersiapkan diri secara baik dari sisi teknis penggunaan fasilitas komputer dan juga aspek mental mereka saat menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada bulan April nanti tidak kaku dan secara mental mereka siap.

“Terima Kasih kepada Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Pendidikan Non formal yang sudah bekerja sama dengan baik dalam mempersiapkan kegiatan simulasi ini, juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, para Operator Dinas, Operator Proton dan teknisi yang sudah bekerja sama dengan baik sehingga Kegiatan Simulasi UNBK paket C hari pertama dengan lancar,” ujar Ketua DPD FK PKBM Kota Kupang.

Ketua DPD FK PKBM Kota Kupang juga menyampaikan bahwa Pendidikan Nonformal terus berbenah dari aspek kualitas penyelenggaraan program maupun aspek kelembagaannya. “Ini dilakukan demi mewujudkan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/PKBM Bintang Flobamora)
Editor (+rony banase)

Wanita Tangguh Penjual Singkong

77 Views

Oleh Drs. Ignatius Sinu, M.A.

Ibu Theresia, wanita penjual singkong, sebagaimana catatan yang saya miliki, bersama dengan rekan-rekan lainnya, bekerja berjualan aneka jenis produk pertanian di Pasar Semi Modern di Sektor Informal, sektor yang sulit sekali mendapatkan status formal, mendapatkan pengakuan dari negara sebagai sektor formal yang bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

Sektor ini sangat independen, sektor yang bebas bagi siapa saja untuk masuk ke dalamnya, dengan modal sekadarnya pun jadi. Para pelaku di sektor ini sesungguhnya individu-individu yang luar biasa. Catatan-catatan saya mengenai sektor informal di Jakarta tahun 1990-an memberikan gambaran mengenai peran yang luar biasa dari sektor ini terhadap pembangunan bangsa ini.

Di Jakarta, sektor informal hidup berdampingan dengan sektor-sektor formal, bahkan kehadirannya sangat dibutuhkan sektor formal. Warung Tegal (Warteg), Pedagang Kaki Lima (PKL) yang muncul jam-jam tertentu pada tempat-tempat tertentu memberikan warna tersendiri bagi dinamika kehidupan masyarakat perkotaan.

Saya teringat akan tulisan-tulasan saya mengenai Pengasong Buah di Jakarta, dengan fokus pada pengasong buah di dalam KRL Gambir-Depok, dengan tempat mangkal Kalibata. Saya tertarik dengan mereka, lantaran dagangan atau asongan mereka adalah mangga, jeruk, apel, salak, rambuatan; semuanya adalah hasil pertanian.

Statemen pokoknya adalah tanpa pengasong di dalam KRL banyak buah terbuang, dan banyak orang yang membutuhkan buah tidak mendapatkan buah. Pernyataan yang punya kaitannya dengan pembangunan di sektor pertanian dan kesehatan. Hasil pertanian yang tidak terjual menghambat pembangunan pertanian, dan manusia yang jarang mengonsumsi buah akan mengalami gangguan kesehatan karena kekurangan vitamin yang bersumber dari buah.

Para pengasong buah dalam KRL Gambir-Depok memiliki dua watak yang luar biasa, yaitu tangguh dan sederhana, yang mungkin pula sangat bertanggung jawab. Tangguh karena kemampuan mereka menjual buah hinggah habis terjual. Buah yang mereka ambil dipastikan habis terjual. Mereka menerapkan strategi-strategi penjualan yang sederhana, dari mendapatkan keuntungan yang signifikan, untuk tidak memperoleh keuntungan besar, hingga tidak mendapatkan keungtungan, atau ’seri’ dalam bahasa mereka.

Dalam hal ini mereka tidak mengenal prinsip merugi. Lebih dari itu mereka sangat bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpang di dalam KRL. Ketika Jakarta sangat ditakuti lantaran pencurian, perampokan, pencopetan di tempat-tempat umum, orang-orang yang bepergian menggunakan jasa KRL Jakarta-Bogor aman dan nyaman. Aman dari pencopetan, pencurian, perampokan, dan nyaman lantaran kondisi di dalam gerbong-gerbong KRL dijaga kerbersihan oleh para pengasong. Manajemen KRL mendapaptkan jasa cuma-cuma dari para pengasong yang setiap saat membersihkan gerbong-gerbong KRL. Perusahaan Kereta Api menghemat puluhan juta rupiah dari biaya operasonal kebersihan dan keamanan.

Para pekerja di sektor informal, seperti PKL dan pengasong, lantaran jasa mereka yang tak terbilang, Presiden Soeharto memberikan penghargaan kepada mereka dengan sebutan ”Laskar Mandiri”, yang benar-benar bekerja atas kemampuan sendiri.

Layaknya Ibu Theresia dan rekan-rekannya di Pasar Inpres adalah pelaku sektor informal. Ketika para akademisi masih berkutat dengan kemungkinan-kemungkinan, seperti kemungkinan membuka lapangan kerja, Thresia dan rekan-rekannya sudah dan sedang berkutat dengan membuat bagi dirinya sendiri lapangan pekerjaan. Ibu Theresia, wanita paru baya beranak dua, yang ditinggal pergi (meninggal) suaminya, memilih menekuni pekerjaan yang diwariskan suami, yaitu berjualan aneka ubi di pasar Inpres Naikoten Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan lapak berukuran kecil, meja jualan dan tenda yang juga berukuran kecil dan sederhana, Ibu Theresia berjualan ubi kayu (singkong), ubi jalar, dan talas. Singkong menjadi jualan utama, atau komoditi utama. Keuntungan yang diperoleh dari menjual singkong sehari dapat mencapai Rp.75.000,-. Besar kecilnya keuntungan amat bergantung kepada volume jualan.

Singkong diambil dari langganannya yang datang dari Tarus, Oebelo, Oesao, dan juga dari Kupang Barat. Setiap hari ia mendapatkan pasokan 5—6 karung singkong, yang diambil dengan harga Rp.70.000—80.000,- per karung. Singkong di dalam karung dikeluarkan lalu diklasifikasi ke dalam dua kelas, yaitu berukuran kecil dan sedang. Lalu diikat dengan jumlah 3—4 batang per ikat. Untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp.10.000 dan ukuran besar dijual dengan harga Rp.15.000. Satu karung bisa diperoleh 10 ikat. Karena itu hasil bruto yang didapatkan ibu Theresia dari berjualan singkong tidak kurang dari Rp.75.000 per hari. Jika ibu Theresia berjualan singkong 20 hari dalam sebulan maka upah yang diperoleh ibu Theresia dari berjualan singkong adalah sebesar Rp.1.500.000; penghasilan yang tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan honor seorang karyawan honorer.

Peran dan Nilai Juang

Theresia, wanita muda berparas cantik dan beranak dua, hidup tegar dalam balutan cintanya bersama kedua anaknya; sejak ditinggal suami dan ayah tercinta beberapa tahun silam. Ibu Theresia memilih hidup bersama kedua anaknya, dari bekerja melanjutkan pekerjaan warisan suaminya. Demi cintanya akan suami dan kedua anaknya, Theresia mencintai dan menekuni pekerjaan menjual aneka ubi di lapak yang sangat sederhana, lapangan pekerjaan di sektor informal.

Dari menekuni pekerjaan sebagai penjual singkong, ibu Theresia sanggup menghidupi dirinya, kedua anak, dan lebih dari itu membawa kesejahateraan di dalam keluarga kecilnya. Anaknya yang sulung sudah duduk di bangkus SMP kelas 2 dan yang kedua di bangku SD kelas 5. Semua biaya untuk pendidikan anak-anaknya adalah hasil berjualan singkong.

Dalam konteks yang lebih luas, terutama pembangunan di sektor pertanian, Theresia sesungguhnya memberikan kontribusi yang amat berarti. Sehari ia berhasil menjual 5—6 karung singkong. Jika volume satu karung 30 kilogram, maka setiap hari Theresia menjual 165 kilogram singkong; dan dalam sebulan ia menjual 3.300 kg atau 3,3 ton singkong basah.

Bayangkan apabila peran ini tidak diambil oleh Theresia, maka sebanyak 3,3 ton singkong petani tidak terjual setiap bulannya; pedagang perantara yang hidup dari mengumpulkan singkong dari petani ke petani pun kehilangan lapangan pekerjaan sebagai pengumpul dan pemasok singkong.

Peran Theresia sebagai pengecer singkong di pasar semi modern amat penting. Dalam bahasa sehari-hari, sebagai pengecer singkong, Theresia adalah ujung tombak penjualan singkong petani. Manakala ujung tombak tumpul maka tombak tidak berfungsi mematikan atau membunuh.

Untuk memahami peran Theresia, saya menyampaikan penghargaan kepada guru saya Harsya W. Bachtiar yang memberikan pendalaman kepada kami mengenari teori Struktural Fungsional yang dikembangkan Talcott Parsons. Harsya dalam perkuliahan lebih mengutamakan ”Teori Differensiasi Taclott Parsons”. Teori ini kemudian saya pahami dengan memberikan argumen bahwa ”kebahagiaan di dalam keluarga batih terletak pada menghargai peran dari setiap anggota keluarga; gagal akan pemahaman peran masing-masing berakibat pada ketidakbahagiaan”.

Parsons berpandangan bahwa tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

Theresia sebagai seorang perempuan berhasil mewujudkan tujuannya, yaitu berkeluarga, punya suami dan anak. Tujuan ini sudah dicapai, yang oleh Parsons disebut voluntaristik, yaitu didasarkan dorongan kemauan, yang proses pencapaiannya berdasarkan nilai, norma (urusan adat istiadat perkawinan). Selanjutnya dipilih pekerjaan di sektor informal dengan berjualan singkong di pasar Inpres. Berjualan dipilih sebagai sarana mencapai tujuan, yaitu penghasilan dan kesejahteraan.

Pasar Inpres Naikoten dipilih sebagai tempat dan pedagang pengumpul dipilih sebagai mitra jual. Dengan demikian terbangun struktur dengan unsur-unsur yang memiliki perannya masing-masing; peran-peran mana yang berfungsi berdasarkan nilai dan norma yang disepakati secara sukarela dan harus dijaga.

Peran Sederhana Bermakna Universal

Theresia wanita muda penjual singkong nan tegar hanyalah seorang wanita di sudut riak pembangunan di sektor pertanian; duduk di sudut sumpek menemani lapaknya tempat berjualan singkong merajut masa depan, yang ditaruh pada masa depan kedua anaknya.

Theresia adalah juga wanita berpendidikan rendah namun punya orientasi masa depan yang amat jauh ke depan, yang ditanamkan di dalam kerinduan akan masa depan yang lebih baik walau beralaskan basis ekonomi di sektor informal.

Theresia, wanita muda itu sudah, sedang, dan akan terus memainkan peran sederhana nan mulia; peran merawat pekerjaan di sektor informal, sektor yang kurang mendapatkan penghargaan dari negara, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya. Peran yang dimainkan itu dibalut dengan cinta yang universal tak ternilai, yang kadarnya ada pada dinamika pembangunan di sektor pertanian, dan dinamika pembangunan dalam arti yang lebih luas. (*)

Penulis merupakan Dosen Fakultas Pertanian dan menjabat sebagai Sekretaris LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Nusa Cendana.

Editor (+rony banase), Foto Istimewa (*/Facebook Masyarakat Singkong Indonesia)

Eddy Ganefo: Majukan Perekonomian, Kadin Harus Bersinergi dengan Pemda

63 Views

Sulut, Garda Indonesia | Musyawarah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Utara secara aklamasi mempercayakan Jemmy Tumimoor sebagai Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2020—2025 dan dilantik oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo di hadapan seluruh Pengurus Kadin se-Sulut pada Jumat, 21 Februari 2020.

Dalam sambutannya, Eddy Ganefo menyampaikan bahwa Kadin Indonesia adalah wadah pengusaha yang mempunyai tugas sebagai alat komunikasi, membina sekaligus bersinergi dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah agar program berjalan dengan baik dan meminta agar Ketua Kadin Sulut dapat bersinergi bersama pemerintah daerah (pemda) agar perekonomian di daerah semakin meningkat dan semakin baik ke depan.

“Indonesia memiliki pohon kelapa terbesar di dunia dan yang paling besar ada di Sulawesi Utara, dan Filipina mendeklarasikan sebagai negara penghasil Kelapa termasuk India, padahal kelapanya berasal dari Sulawesi Utara,” sebut Eddy Ganefo.

Lanjut Eddy, “Saya mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulut dapat melihat hal ini, agar kita di Sulut dapat membuat kelapa yang dapat meningkatkan perekonomian dan penghasilan yang berlipat ganda,”

Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo  (kedua dari kanan) dan Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara, Jemmy Tumimoor ( paling kanan)

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara Jemmy Tumimomor, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. “Saya akan jalankan dengan baik. Sulawesi Utara adalah sebuah kerangka global yang terdiri dari 15 kabupaten/Kota dengan memiliki sumber daya alam yang luar biasa serta perhatian pemerintah Pusat yang sangat intens di bumi nyiur melambai,” ungkap Tumimoor.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk segera melakukan pelebaran bandara yang memiliki banyak proyek strategis nasional, salah satu contoh pelebaran bandara yang akan dibangun hingga ke Likupang.

Ada beberapa proyek strategis pemerintah yang menjadi prioritas seperti pembangunan Bendungan Kuwil yang menelan anggaran sampai 1 Triliun, Jalan Tol yang dalam proses perampungan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan luas areal 2000 hektar.

“Ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi teman-teman pengusaha di Sulut dan pada kesempatan ini juga saya mengajak agar kita memberikan apresiasi pada sektor UMKM yang telah berhasil dan mempromosikannya sampai ke Negara Filipina” jelas Tumimomor.

“Saya mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kadin yang telah dilantik pada hari ini untuk bersinergi bersama kita bergandengan tangan, serta membuat terobosan-terobosan untuk membangun perekonomian Sulawesi Utara yang semakin hebat ke depan,” pinta Tumimoor.

Gubernur Olly Dondokambey diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Drs. Edwin Kindangen, M.Si. memberikan apresiasi dengan Pengurus Kadin Sulut yang baru terpilih dan berharap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan mampu ditunaikan dengan baik.

“Kita patut bersyukur dan bangga, Sulut semakin tahun makin maju dan berkembang, memasuki tahun 2020 tidak sedikit progres positif dalam aspek pembangunan sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi sulut selalu berada di atas 6% bahkan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5%, inflasi daerah yang terkendali, penurunan Angka kemiskinan di Sulawesi Utara,” ungkap Edwin Kindangen.

Pelantikan ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sulut diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Drs. Edwin Kindangen, M.Si,Danlatamal VIII Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta.M.Mar,Stud, Kolonel Arh Christian Noel Frederik Tanjong dan Seluruh Pengurus Kadin Kabupaten Kota Se-Sulut.(*)

Sumber berita (*/amr—Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Bedah Buku ‘Kuasa Media di Indonesia’, Media & Warganet Tangkal Isu Intoleransi

40 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Komunitas Peacemaker Kupang (KOMPAK) menghelat Diskusi dan Bedah Buku ‘Kuasa Media di Indonesia—Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital’ karya Ross Tapsel pada Sabtu, 22 Februari 2020 pukul 09.00—selesai di Luy Pung Cafe areal Ruko Friendship.

Menghadirkan 5 (lima) pemantik diskusi yakni Anna Djukana dari Aliansi Jurnalis Independen, Beverly Rambu dari media Victory News, Pengelola Portal Berita Daring Garda Indonesia, Rony Banase yang mewakili Ikatan Media Online Indonesia (IMO-Indonesia) DPW Provinsi NTT, Novermy Leo dari media Pos Kupang dan Jurnalis detik indonesia, Yoseph Mbete Wangge yang mewakili Organisasi Jurnalis Muda NTT.

Turut hadir dalam Diskusi dan Bedah Buku, Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni, Aktivis Perempuan untuk Kemanusiaan, Pdt.Emy Sahertian; Ketua Majelis Agama Buddha Theravada (Megbudhi) Provinsi NTT, Indra Effendy; dan perwakilan organisasi mahasiswa lintas agama.

Suasana Diskusi dan Bedah Buku “Kuasa Media di Indonesia’ karya Ross Tapsell di Luy Pung Cafe

Hasil bedah buku menunjukkan dua sisi antara Kaum Oligarki dan Warganet dimana Oligarki mengontrol ranah media media arus utama (mainstream) dan mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sektor politik dan media, sedangkan Warganet menggunakan media digital untuk membangun basis komunitas warga dengan tujuan aktivitas dan pembebasan yang dapat digunakan untuk menantang struktur kekuasaan elite melalui penggunaan media digital efektif.

Dari dua kelompok ini (Oligarki dan Warganet) akan memiliki intervensi dan dampak dengan tendensi luas dan jauh ke dalam politik dan budaya Indonesia ke depan. Kondisi ini, menurut Koordinator KOMPAK, Zarniel Woleka, media dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan kampanye toleransi, gender, disabilitas, lingkungan inklusi yang adil bagi masyarakat Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Zarniel berharap agar didorong sebuah Gerakan Toleransi Warganet (nitizen) karena 70 persen populasi daring (online) berada di bawah usia 35 tahun (Generasi Milenial atau Generasi Y) dan sekitar 71,6 persen penduduk Indonesia mengonsumsi berita melalui media sosial.

“Dengan adanya Gerakan Toleransi Warganet, dapat dilakukan pemahaman akan pentingnya isu keberagaman dan dapat mengedukasi nitizen tentang pentingnya kampanye toleransi, gender, disabilitas, lingkungan inklusi yang adil,” harap Zarniel.

Menyikapi kondisi di atas, Ketua IMO Indonesia Wilayah NTT, Rony Banase menyampaikan perlunya edukasi berupa Literasi Media Digital bagi Warganet untuk menggunakan internet secara positif dan sehat. “Diperlukan pembekalan bagi Warganet yang berada pada usia rentan dan dapat dipengaruhi dengan memberikan edukasi berupa Literasi Media Digital,” imbuh Rony Banase.

Menurut Rony, Sejalan dengan Visi Organisasi IMO Indonesia yang telah mengokohkan prinsip untuk tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, ujaran kebencian dan SARA Provokatif, maka merupakan kerja bersama untuk mengedukasi warganet yang merupakan citizen journalism (jurnalis warga).

“Karena warganet membentuk basis komunitas di era digital seperti grup facebook, grup whatsapp, dalam bentuk media jurnalis warga lainya, kita dapat melakukan panetrasi dan memberikan atensi berupa pemahaman akan keberagaman dan penyadaran akan isu Intoleransi,” imbuh Rony Banase sembari menyampaikan bahwa IMO NTT konsisten dan kontinu menyuarakan prinsip dasar kerja organisasi IMO-Indonesia.

Senada, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen Anna Djukana, mengatakan masih banyak media yang tidak mendukung isu keberagaman dan gender bahkan banyak yang mengeksplorasi perempuan “Media tidak mendukung keberagaman dan isu – isu gender, banyak mengeksploitasi perempuan.” ungkap Anna.

Begitu pula dikatakan oleh perwakilan Pos Kupang, Novermy Leo menyatakan bahwa banyak media saat ini memilih pemberitaan dengan rating tinggi untuk kepentingan bisnis, dan mengesampingkan pesan pesan edukasi bagi masyarakat.
“Media hari ini memilih pemberitaan – pemberitaan dengan rating tinggi untuk tujuan bisnis. Sebenarnya kita bisa menyisipkan pesan – pesan dan edukasi bagi masyarakat melalui berita – berita dengan rating tinggi.” ujar Novermy Leo.

Perwakilan Victory News Beverly Rambu, menegaskan bahwa masyarakat sebagai kekuatan media, harus memiliki kecerdasan yang bijak untuk mengikuti perkembangan zaman dan dapat memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pendapat, fakta, peristiwa dengan bijak, tanpa harus disebarkan dengan sistem hoaks dan memprovokasi.

“Dalam berpendapat perlu diperjuangkan nilai-nilai positif yang berguna dan penuh tanggung jawab. “Berpendapatlah dan perjuangkan nilai-nilai positif yang berguna melalui berbagai platform digital dan media sosial dengan penuh tanggung jawab moral serta beretika sehingga benar-benar menjadi kekuatan bangsa yang membanggakan dan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.” ungkapnya.

Ketua II Jurnalis Muda NTT, Yoseph Mbete Wangge menyampaikan perlu ada kecerdasan dalam menyiapkan strategi berkampanye di media sosial, sehingga hasil ke depan dapat dihitung dengan baik serta memiliki nilai yang positif. “Cerdas menyiapkan strategi kampanye medsos misalnya, konsolidasi wacana merupakan salah satu solusi karena untuk menjadikan sebuah isu terakumulasi algoritma dan menjadi tranding, ”pungkasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi

19 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian PPPA melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Ciput Eka Purwianti, bersama Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta H Abraham Lunggana dan Direktur PT. Sari Coffee Anthony Cottan ikut meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang, Blok B pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Pembukaan Starbucks Community Store ini bermitra dengan Yayasan Komunitas Sahabat Anak (YKSA) dan Indonesia Street Children Organization (ISCO), dimana hasil penjualan nantinya akan didonasikan kepada masyarakat sekitar Tanah Abang, khususnya untuk mendukung pendidikan anak-anak. Dukungan yang diberikan berupa beasiswa dan kegiatan mengisi waktu luang bagi anak-anak melalui pelajaran seni tari dan Bahasa Inggris di gedung Community Store.

“Kami sangat mengapresiasi peran serta dunia usaha juga masyarakat dalam melakukan perlindungan bagi anak. Kami harap Starbuck Indonesia akan membuka community stores lainnya di Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami berharap juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk anak yang akan dilakukan oleh YKSA dan ISCO,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti.

Menurut pihak Starbucks, Tanah Abang merupakan kawasan perputaran ekonomi yang cukup tinggi namun banyak anak-anak yang ikut mencari nafkah di jalan untuk membantu orang tua, sehingga salah satu hak mereka terhadap akses pendidikan menjadi terputus.

“Kami berharap ke depan akan semakin banyak community store yang bisa dibangun di Indonesia sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa terbantu terutama dapat memberikan perlindungan bagi anak secara maksimal,” ujar Direktur Starbucks Indonesia, Anthony Cottan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, kedua mitra juga akan melibatkan volunteer, baik dari kalangan umum maupun staf Starbuck Indonesia. Untuk itu, Ciput mengingatkan agar volunteer harus mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Sistem Perlindungan Anak termasuk kode etik dalam bekerja dengan anak. Kemen PPPA juga siap bekerjasama dengan YKSA dan ISCO untuk memberikan materi terkait KHA, SPA, dan kode etik dimaksud agar kepentingan terbaik anak terpenuhi dan terlindungi.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Pemerintah Siapkan Proses Evakuasi Empat WNI di Kapal Pesiar ‘Diamond Princess’

20 Views

Riau, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Menurutnya, saat ini pemerintah masih dalam proses persiapan untuk evakuasi.

“Ya ini dalam proses persiapan tapi belum kita putuskan. Rumah sakit juga kita siapkan, tapi urusan yang berkaitan dengan tempat belum diputuskan,” kata Presiden di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Jumat, 21 Februari 2020.

Untuk mengevakuasi WNI dari Jepang, pemerintah sendiri masih mempertimbangkan apakah evakuasi akan dilakukan lewat jalur laut atau udara. “Apakah nanti dievakuasi dengan kapal, rumah sakit langsung, atau evakuasi dengan pesawat, ini belum diputuskan. Saya kira secepatnya (diputuskan),” imbuhnya.

Kepala Negara berharap, keputusan mengenai evakuasi bisa segera diambil setelah proses diplomasi dengan otoritas Jepang selesai. “Ini juga masih proses diplomasi Indonesia dan Jepang, untuk kita minta ini, minta ini, tapi di sana masih belum menjawabnya. Kita harapkan ada sebuah keputusan sehingga kita bisa langsung memutuskan,” jelasnya.

Seperti diketahui, kapal Diamond Princess telah menjalani proses karantina usai sejumlah penumpang maupun awaknya positif terinfeksi virus korona atau SARS-CoV-2, termasuk empat WNI dari Indonesia. Empat WNI tersebut kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Jepang.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus memastikan agar semua WNI tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

“Kita ingin memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Sekarang ini yang 74 itu masih berada di kapal. Kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang,” kata Presiden, kemarin.

Indonesia melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Jepang juga terus melakukan komunikasi dengan semua WNI yang masih berada di kapal pesiar tersebut. KBRI juga memberikan bantuan logistik dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan perlindungan bagi para WNI.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, IMO-Indonesia Angkat Bicara

48 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dinamika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI sembilan hari yang lalu tepatnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020, menuai kontra dari sejumlah organisasi usaha serta pekerja pada lintas sektor di tanah air.

Tujuan ke depan untuk dapat lebih baik yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja tentunya agar kemaslahatan yang lebih besar dapat segera terwujud di bumi pertiwi yang berbanding lurus dengan perkembangan globalisasi dewasa ini. Agar kiranya Indonesia mampu serta dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa selain mengatur soal investasi, RUU Cipta Kerja ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekiranya dua pasal akan diubah terkait modal asing di pasal 11 serta ketentuan pidana di pasal 18.

“Atas kondisi tersebut IMO-Indonesia selaku organisasi badan usaha media online yang berpedoman kepada UU 40 Tahun 1999 dan berafiliasi kepada Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat, juga merasa perlu angkat bicara terkait industri media khususnya online, ujar Yakub Ismail Ketua Umum IMO-Indonesia ketika diwawancara oleh awak media terkait RUU Cipta Kerja, pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Lebih lanjut Yakub menuturkan bahwa sebagaimana Visi & Misi IMO-Indonesia untuk Menjadi Organisasi Media Online Yang Berimbang dalam Pemberitaan dan Pemersatu Kebinekaan serta Menjadikan Media Online Bagian dari Industri Pers Yang Memiliki Nilai Tambah dengan Memperjuangkan Regulasi yang Berpihak Kepada Industri Pers Online untuk Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang.

“Kami ingin sumbang suara serta memberikan masukan terkait Industri Media khususnya online, sebagaimana kesempatan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait RUU Cipta Kerja,” ucapnya.

Seiring dengan arah perubahan, imbuh Yakub, yang didorong oleh Pemerintah tentunya hal tersebut juga harus dapat memberikan rasa keadilan kepada industri media khususnya online, bahwa organisasi media yang terbentuk dan sudah memiliki legalitas harus mendapat perlakuan yang sama terlepas sudah atau belum diverifikasi.

“Kiranya harus ada saluran komunikasi dua arah yang sehat serta harmonis antara industri media online dengan lembaga yang diakui,” imbuhnya

Untuk itu dapat dibuat data base yang baik dengan kualifikasi baru untuk dapat mengakomodir seluruh media baik yang padat karya maupun padat modal, dan kiranya juga bisa diberikan ruang yang cukup besar agar ada pembinaan serta edukasi secara langsung dari lembaga yang diakui kepada perseroan media yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan maupun yang sudah serta kepada seluruh masyarakat pers di Indonesia.

“Industri media khususnya online mampu menjadi sebuah peluang usaha serta kerja di sektor media untuk menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program pemerintah, hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat perubahan dalam menyongsong era globalisasi yang berkeadilan untuk semua, terutama semangat nasionalisme untuk yakin dan percaya bahwa tetap akan menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Yakub, yang diamini Sekretaris Jenderal M. Masir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffry Karangan.

Terpisah, Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji, menyampaikan pandangannya. Bagi dia, keberadaan RUU tersebut jangan sampai mengganggu kebebasan media. Ia pun memberi kebebasan untuk proses pengesahannya. “Bagi saya yang penting jangan sampai menyentuh pada Kebebasan Media yang kini telah dimiliki oleh para Pegiat Media. Kalau mengganggu, IMO saya sarankan melawan,” tambah Andy sapaan akrabnya itu.

Andy yang sering menjadi Pembicara pada acara tentang peran media tersebut juga meminta agar RUU menjadi penerus semangat reformasi yang salah satunya soal kebebasan berpendapat. Sehingga, rezim tidak terkesan mundur. “Rezim jangan kembali kepada rezim kegelapan, di mana kebebasan bagi rakyat tidak sejalan dengan reformasi yang kita bangun,” sergah Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum tersebut.

Oleh karenanya, saran dan masukan Pengurus IMO bagi Andy sudah tepat. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor media punya tanggung jawab untuk mengawalnya. Tujuannya, lanjut Andy Tokoh Kelahiran Bagan Siapi-Api itu untuk memberi kontribusi secara akademik.

“IMO tentu dalam rangka untuk memberi masukan, sekali lagi biar tidak kembali ke zaman otoriter,” pungkas Andy.

Senada dengan Tjandra Setiadji, Dewan Penasehat IMO-Indonesia Adi Suparto menyampaikan pandangannya telah mengikuti rintisan onmibus law ini sejak Oktober tahun lalu yang tujuan utamanya untuk menggalakkan investasi agar masuk ke Indonesia. Pihak pemerintah menengarai bahwa para investor itu ada keengganan berinvestasi di negeri ini karena terkendala dengan aturan-aturan yang ketat dan terkesan sulit. Maka salah satu upaya untuk mengurangi rasa waswas para investor tersebut dengan menghilangkan atau menyederhanakan pasal-pasal yang dinilai menghambat investasi tersebut yang salah satunya adalah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Agar sebuah peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif seharusnya dimulai sejak awal, sejak menyusun draf pihak pemerintah harus fair. Insan Pers harus dilibatkan agar kami dapat memberi masukan yang tidak merugikan bagi semua pihak.

Menurut Adi, Salah satu bentuk kebebasan pers adalah bahwa UU No.40 tahun 1999 tentang Pers itu adalah satu-satunya Undang-undang yang tidak disertai dengan Peraturan Pemerintah. Segala peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam UU pers tersebut telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Jika saat ini diwacanakan bahwa UU Pers akan direvisi bahkan akan diterbitkan PP oleh Pemerintah, ini sudah merupakan bentuk intervensi dari pemerintah (membelenggu kebebasan pers).

“Tentu saja hal demikian ini kami tolak,” tutur Adi.

Pandangan lainnya juga disampaikan Ketika Pembina IMO-Indonesia DR. Yuspan Zalukhu, SH. MH. diwawancarai media terkait perubahan pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Th 1999 tentang Pers melalui RUU Omnibus Law beliau spontan mengatakan, jadi begini : menurut pemerintah RUU omnibus law ini bermaksud mendorong kemajuan investasi di Indonesia yang tentunya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Nah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya pasal 11 dan pasal 18 yang akan diubah apakah dirasakan sudah terealisasikan mewujudkan pemajuan peran Pers Nasional dalam menjalankan kontribusinya pada pembangunan nasional dengan segala kondisi yang ada ?

Sekarang silakan masyarakat pers dan setiap warganegara umumnya menyimak bunyi pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 kemudian sandingkan dengan bunyi pasal 11 dan pasal 18 perubahan melalui RUU Omnibus Law, mana yang lebih menguntungkan pemajuan pers nasional untuk berkontribusi mendorong pemajuan investasi di Indonesia ?

“Kita berharap eksekutif dan legislatif sungguh-sungguh bertujuan baik akan mengundangkan Omnibus Law demi kemaslahatan bangsa dan negara, tidak sebaliknya yang akan terjadi kemudian. Karenanya silakan masyarakat bersuara lantang dan elegan melalui saluran-saluran inspirasi yang tersedia secara profesional baik terkait perubahan UU Pers maupun lainnya,” ungkap Yuspan Zalukhu mengakhiri.

Adapun hal yang sama juga disampaikan oleh Helex Wirawan ( Dewan Pembina IMO-Indonesia ) saat dihubungi untuk diminta pandangannya terkait RUU Cipta Kerja, menurutnya bahwa pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah melalui pasal 87, yakni Pasal 11 dan Pasal 18. Pasal 11 UU Pers semula tertulis, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”. Dengan masuknya investasi asing melalui penanaman modal asing, hal yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan independensinya.

Sedangkan Pasal 18 UU Pers mengalami perubahan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi berbunyi:

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Helex juga mengatakan bahwa melalui perubahan Pasal 18, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp.500 juta menjadi Rp.2 miliar. Perubahan Pasal 18 yang penyusunannya tidak melibatkan insan pers ini perlu dipertanyakan apa motifnya.

”Hal dapat memberi celah kepada pemerintah untuk campur tangan lagi urusan pers, dan itu tidak sesuai UU Pers yang mendorong sistem self regulation dalam bentuk Kode Etik Jurnalistik yang merupakan Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak perlu diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk PP,” ujarnya.

Helex menuturkan secara umum terdapat 4 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu . Teori Otoritarian, Teori Liberatarian, Teori Tanggung Jawab Sosial dan Teori Soviet Komunis. Pada masa pemerintahan Order Baru, Indonesia lebih cenderung menganut sistem Otoritarian, kemudian pada masa reformasi sistem pers di Indonesia berubah menjadi Sistem Tanggung Jawab Sosial. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa.

“Dalam sistem pers ini, Pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah seperti yang diamanat dalam RUU Cipta kerja,” tutupnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO-Indonesia)
Editor (+rony banase)

Renovasi Sekolah untuk Dukung Pengembangan SDM Indonesia

24 Views

Pekanbaru, Garda Indonesia | Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu dari lima fokus kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2019—2924. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah salah satunya melakukan renovasi bangunan-bangunan sekolah sebagai sarana bagi siswa untuk menuntut ilmu.

“Lima tahun ke depan kita ingin pengembangan sumber daya manusia. Kalau sarana dan prasarana tidak mendukung ya itu mustahil akan kita capai yang namanya pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik,” kata Presiden usai meninjau pembangunan jalan tol di Kota Pekanbaru, Riau, pada Jumat, 21 Februari 2020.

Sebagai informasi, pada tahun 2019 Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan rehabilitasi 1.679 sekolah baik SD, SMP, SMA, maupun SMK, serta 177 madrasah. Khusus di Provinsi Riau, rehabilitasi dan renovasi dilakukan pada 127 sekolah, 2 madrasah, dan 1 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.355,5 Miliar.

“Pembangunan sekolah, renovasi total sekolah-sekolah, 2019 kemarin ada 1.679 sekolah madrasah dari SD, SMP, SMA, SMK yang kita bangun total, rehab total, renovasi total,” ujarnya.

Sebelum meninjau jalan tol, Presiden meninjau sekaligus meresmikan renovasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru. Madrasah yang sebelumnya mengalami sejumlah kerusakan tersebut kini telah menjadi lebih layak digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar.

“Memang mesti kayak gitu, ada toiletnya yang minimal bintang 3, saya cek airnya bagus,” imbuhnya.

Rehabilitasi sekolah tersebut tidak hanya mencakup perbaikan ruang kelas saja, melainkan meliputi perbaikan ruang pendukung, toilet, perbaikan drainase, hingga perbaikan lapangan dan fasilitas olahraga guna mendukung PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

“Saya senang tadi ada untuk tempat olahraganya. Basket ada, badminton ada, voli ada. Kebetulan tadi memang lokasinya 2 hektare di MTs N 3 tadi. Sehingga ya semua nanti akan seperti itu. Pembangunan tidak hanya satu ruang, enggak akan rampung-rampung,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)