Semua tulisan dari admin

Protokol Kesehatan Ketat, Gubernur NTT Lantik Tatap Muka 5 Bupati & Wabup

81 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kelima pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, dilantik oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan menerapkan protokol kesehatan ketat pada Jumat, 26 Februari 2021 pukul 15.00 WITA—selesai di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Sebelumnya, para peserta pelantikan diwajibkan melakukan swab antigen unruk memastikan negatif dari Covid-19. Jumlah orang yang masuk ke dalam tempat pelantikan pun dibatasi hanya sekitar 25 orang, para awak media juga terbatas hanya sekira 3 (tiga) media yang diperbolehkan meliput langsung pelantikan

5 (lima) pasangan Bupati dan Wakil Bupati yakni Sumba Timur, Drs. Kristofel Praing, M.Si. dan David Melo Wadu, S.T., Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, S.E., M.A. dan Heribertus Ngabut,  S.H., Ngada, Andreas Paru, S.H., M.H. dan Raymundus Bena, S.S., M. Hum., Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Drs. David Juandi dan Drs. Eusabius Binsasi, dan Manggarai Barat,  Edistus Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes.

Kelima Bupati dan Wakil Bupati diangkat sumpah berdasarkan agama masing-masing

Dilansir dari Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Pengambilan sumpah dan pelantikan kelima Bupati dan Wakil Bupati itu didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.53-267 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kemudian diubah dengan Keputusan Mendagri Nomor 131.53-370 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas Keputusan Mendagri  Nomor 131.53-267 Tahun 2021 setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada (Kabupaten Manggarai Barat, red).

Pengambilan sumpah dan pelantikan diawali dengan  pengucapan janji jabatan oleh para Bupati dan Wakil Bupati yang dipandu oleh Gubernur NTT.  Diikuti oleh pengukuhan oleh rohaniwan Protestan dan rohaniwan Katolik. Setelahnya para Bupati dan Wakil Bupati menandatangani janji jabatan dan pakta integritas. Acara dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur NTT kepada masing Bupati dan Wakil Bupati.  Serta diakhiri dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur NTT.

Selain itu, juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK/Dekranada pada 5 kabupaten tersebut oleh Ketua TP PKK NTT,  Julie Sutrisno Laiskodat.  Kelima Ketua TP PKK/Dekranasda Kabupaten yang dilantik adalah Merliaty Simanjuntak (Sumba Timur), Meldyanti Hagur Marcelina (Manggarai), Cecilia Sarjiyem (Ngada),  Elvira Berta Maria Ogom (TTU), dan Trince Yuni (Manggarai Barat).

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama dan pendukung (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Maret 2021, Bank NTT & Pemprov Helat Swab Antigen & Donor Plasma Massal

70 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Setelah sukses menghelat kegiatan swab antigen gratis, donor plasma darah dan donor darah biasa pada Jumat, 26 Februari 2021 pukul 09.00 WITA—selesai, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) merencanakan menghelat kegiatan serupa dalam jumlah besar atau massal.

Direktur Utama Bank NTT, Alex Riwu Kaho di sela-sela kegiatan mengungkapkan bahwa sebelumnya saat ia bertemu dan melaporkan kegiatan Donor Plasma Darah dan Swab Antigen Gratis Bank NTT kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan mendapat respons. “Beliau mengajak kita bersama-sama melibatkan lebih banyak pihak melaksanakan kegiatan serupa dalam jumlah besar,” urainya.

Gubernur NTT, imbuh Alex, bakal mengawasi langsung kegiatan kemanusiaan (swab antigen gratis dan Donor Plasma Darah massal, red) massal yang direncanakan dihelat di halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT. “Kami telah berkomunikasi dengan Kadis Kesehatan Provinsi NTT yang bakal bersama dengan Bank NTT dan banyak pihak untuk menyukseskan kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Direktur Utama Bank NTT, Alex Riwu Kaho saat memantau gerakan aksi kemanusiaan donor plasma darah dan donor darah biasa di lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT

Selain itu, dari gerakan kemanusiaan yang telah dilaksanakan atas kerja sama Bank NTT, OJK, FLJK, dan Komunitas Penyintas Covid-19, Direktur Utama Bank NTT pun berharap agar semakin banyak pasien dapat sembuh dari Covid-19. “Dari proses yang telah dilakukan, kami berharap semakin banyak yang sembuh sehingga timbul rasa percaya diri untuk dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasanya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya seraya menyampaikan meski dengan akselerasi yang belum maksimal saat melakukan aktivitas di rumah tangga maupun aktivitas kantor.

Sementara itu, Kepala Unit Transfusi Darah PMI NTT dr. Samson Ehe Teron menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama Bank NTT bersama staf yang telah membuka kesempatan untuk masyarakat mengikuti donor darah konvalesen (plasma darah) dan donor darah biasa. “Dari hasil seleksi diperoleh sekitar 30-an orang yang berhak mengikuti donor darah konvalesen, namun  hanya sekitar 11 orang yang memiliki antibodi tinggi,” ujarnya.

Karena keterbatasan mesin donor darah konvalesen (hanya 1 mesin), imbuh dr Samson, para pendonor harus mengantre. “Proses donor plasma darah membutuhkan waktu satu jam untuk satu orang dan mereka lebih berminat mengantre di PMI dibandingkan ke rumah sakit,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)

Pasal Karet UU ITE, Mahfud MD: Jangan Alergi Terhadap Perubahan

31 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan bahwa hukum adalah produk resultante, dari perkembangan situasi politik, sosial ekonomi hingga hukum. Oleh karena itu jangan alergi terhadap perubahan, karena hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya.

“Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat resultante atau kesepakatan baru terkait  kontroversi di dalam UU ITE. Hal tersebut bisa  dilakukan, jika ditemukan substansi yang memiliki watak haatzai artikelen atau berwatak pasal karet,” ujar Menko saat menjadi keynote speaker dalam diskusi daring Menyikapi Perubahan UU ITE yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Kamis, 25 Februari 2021.

Mahfud menyampaikan bahwa, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan membuat resultante baru yang nantinya mencakup dua hal. Pertama supaya dibuat kriteria implementasi, apa kriterianya  sebuah pasal, sebuah aturan itu, agar bisa diterapkan secara adil. Kemudian yang kedua, menelaah kemungkinan dilakukannya revisi perubahan.

“Jika memang di dalam undang-undang itu ada substansi-substansi yang berwatak haatzai artikelen, berwatak pasal karet maka bisa diubah dan bisa direvisi. Revisi itu dengan mencabut atau menambahkan kalimat, atau menambah penjelasan di dalam undang-undang itu,” ujar Mahfud.

Diskusi daring ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh Pers antara lain, Ketua Umum PWI, Atal S Depari, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, dan Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.

Sebelumnya Menko Polhukam telah membentuk Tim kajian UU ITE. Tim dibagi menjadi dua, yaitu Sub Tim I yang bertugas merumuskan kriteria implementasi atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering menimbulkan multi-tafsir, dan Sub Tim II yang melakukan telaah substansi UU ITE atas beberapa pasal dalam UU yang dianggap multi-tafsir untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi. (*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/tim Kemenkopolhukam)

Editor (+roni banase)

Indeks Kota Toleran 2020, Kota Kupang Peringkat 5 Besar dari 94 Kota

151 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kota Kupang menjadi salah satu kota yang memperoleh skor tertinggi dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 yang di-launching oleh Setara Institute. Pemberian penghargaan atas prestasi  tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefry Riwu Kore dalam acara Launching dan Penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2020 yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis, 25 Februari 2021.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Setara Institute, Ismail Hasani, Irjen Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, M.A., Deputi V Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Risma Agritina, S.H., S.E., MP. dan para Kepala Daerah yang masuk pada 10 besar IKT Award 2020 di antaranya Bekasi, Singkawang, Manado, Ambon, Sukabumi, Kediri, Salatiga dan perwakilan-perwakilan dari kota-kota lainnya yang mengikuti secara daring.

Acara ini juga disaksikan jajaran Pemerintah Kota Kupang yakni Sekretaris Daerah, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si. didampingi oleh Kabag Prokompim Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si. secara daring melalui aplikasi zoom dari Ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang. Selain itu kegiatan ini disiarkan pula secara langsung di saluran youtube Suara Setara.

IKT merupakan study indexing atas praktik dan promosi toleransi di seluruh kota di Indonesia. IKT bertujuan untuk mendorong praktik-praktik toleransi di kota dan memajukan inisiatif kota dalam membangun ruang inklusif bagi seluruh anasir kebinekaan di kota.  Melalui studi tersebut, SETARA Institute menyimpulkan bahwa 10 kota memiliki skor Indeks Toleransi Tertinggi dari 94 kota yang ada di Indonesia. SETARA Institute, dengan dukungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, memberikan penghargaan (award) kepada 10 besar kota dengan skor indeks toleransi tertinggi.

Kota Kupang pada IKT 2020 ini menduduki peringkat ke-5 dengan skor 6,037, naik dua peringkat dibanding tahun 2018 (5,857) dari 94 kota yang dinilai se-Indonesia. Kenaikan tersebut berdasarkan penilaian pada indikator yang ditetapkan oleh Setara Institute diantaranya regulasi pemerintah kota termasuk RPJMD, tindakan pemerintah, regulasi sosial, demografi agama, juga sub-sub indikator yaitu isu gender, inklusi sosial dan partisipasi masyarakat sipil.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefry Riwu Kore saat menerima Penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2020

Berdasarkan indikator tersebut, Kota Kupang dinilai menunjukkan adanya kemajuan toleransi sekaligus bukti kesungguhan pemerintah dan warga Kota Kupang untuk terus menjaga kerukunan. Kota Kupang dianggap memiliki misi yang sangat spesifik untuk penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam arah pembangunannya.

Pada aspek arus pengutamaan gender dan anak, Kota Kupang juga dinilai memiliki potret rencana pembangunan yang sangat baik dan memadai. Dikatakan, selama periode penilaian juga tidak ditemukan kebijakan diskriminatif yang mengganggu tata kehidupan yang toleran. Begitu pun pemerintah kota yang sangat proaktif dalam mencegah peristiwa intoleran. Komitmen toleransi juga terlihat dari terobosan pemerintah Kota Kupang  yang berani mengeluarkan produk hukum yang kondusif dalam pembangunan rumah ibadah, padahal acuannya adalah produk hukum di tingkat pusat yang acap kali mendiskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah.

Adapun dinamika masyarakat sipil Kota Kupang juga dinilai sangat baik. Hal ini terlihat dari sikap proaktif masyarakat dalam melakukan penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Kupang, baik melalui pernyataan-pernyataan sebagai promotif action maupun berupa tindakan atau aksi nyata secara langsung atau tidak langsung yang menyasar pada penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefry Riwu Kore dalam testimoninya sesaat usai menerima penghargaan mengungkapkan rasa bangga Kota Kupang dapat meraih peringkat ke-5 dari lembaga besar seperti Setara Insitute. “Suatu kebanggaan luar biasa berada di sini bersama pemerintah daerah yang lain, atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, saya merasa bangga dan berterima kasih atas penghargaan ini, kami berhasil menjadi 5 terbaik dalam suatu penilaian dari Setara Institute,” ungkapnya.

Dikatakan Wali Kota Jefry, seperti kota-kota lain Kota Kupang memiliki semangat yang sama untuk bagaimana mengatur keberadaan keragaman. Pemkot Kupang senantiasa membuat terobosan-terobosan yang baru agar semua warga masyarakatnya dapat beribadah dengan baik. “Sesuatu yang terbaru yang kami buat di Kota Kupang adalah bagaimana memastikan semua umat beragama dapat memiliki hak sama yaitu beribadah dengan leluasa dan nyaman,” tuturnya.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefry Riwu Kore saat menyampaikan sambutan usai menerima Penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2020

Dijelaskan Wali Kota, jika mengikuti regulasi yang ada maka ada sebagian warga yang tidak dapat beribadah karena jumlahnya yang sedikit untuk menggenapi persyaratan membangun rumah ibadah. “Kalau ikut aturan, saudara-saudara misalnya agama Budha sampai kapan pun di Kota Kupang tidak mungkin ada pembangunan rumah ibadahnya karena aturan mengisyaratkan harus didukung jumlah tertentu kepala keluarga pemeluk agama. Kalau kita ikut aturan itu sampai kapan pun mereka tidak bisa beribadah. Oleh karena itu kita membuat suatu terobosan melalui perda untuk pastikan mereka bisa beribadah dan pemerintah juga menyiapkan tempat untuk rumah ibadah mereka,” jelasnya.

Hal inilah, menurut Wali Kota salah satu yang dibuat oleh Pemkot Kupang dalam kurun waktu dua tahun terakhir dalam pembangunan keberagaman di NTT khususnya di Kota Kupang. Wali Kota berharap penghargaan yang diterima ini dapat menjadi pemicu warga Kota Kupang untuk lebih meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat dan mendukung pembangunan keimanan masyarakat beragama di Kota Kupang.

Direktur Setara Institute. Dr. Hasani Ismail, menjelaskan IKT 2020 adalah satu kerja yang dilakukan oleh pihaknya sejak tahun 2015 yang didukung oleh Kemendagri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini sebagai salah satu upaya oleh Setara Institute dan jejaring di berbagai propinsi untuk mempraktekkan kebijakan-kebijakan terbaik di 94 kota di Indonesia. “Ini bukan kerja sederhana, namun kerja akademik, kerja advokasi yang butuh effort luar biasa,” ujarnya.

Disampaikannya semua kota pada dasarnya toleran namun dalam pemeringkatan ada nomor 1 sampai 94. Dia berharap Kemendagri dan BPIP dapat melakukan pembinaan-pembinaan intensif kepada daerah-daerah yang dinilai kurang toleransinya. Keberhasilan pemerintah kota yang menduduki peringkat-peringkat terbaik merupakan kerja keras pemimpinnya dan sinergi dengan tokoh masyarakat, DPRD, organisasi perangkat daerah seperti Kesbangpol dan tokoh-tokoh agama di daerah masing-masing. “IKT adalah prestasi kolektif dari sebuah kota,” pungkasnya.

Adapun 10 kota yang memperoleh skor tertinggi dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 versi Setara Institute yaitu Salatiga, Singkawang, Manado, Tomohon, Kota Kupang, Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi dan Bekasi. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ghe)

Editor (+roni banase)

Cegah Padam Listrik Daratan Timor, PLN Sigap Pemeliharaan di Cuaca Ekstrem

166 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebagai upaya menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik di Pulau Timor, Tim ULTG (Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk) Kupang melakukan Pemeliharaan pergeseran damper pada Line #1 Tower 27 Section I Bolok – Maulafa 70 kV.

Sistem transmisi tenaga listrik merupakan penyaluran tenaga listrik yang menghubungkan pusat pembangkit listrik ke Gardu Induk melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Damper merupakan salah satu aksesoris tower SUTT yang berfungsi meredam getaran pada penghantar transmisi.

Jeffry Immanuel selaku Manajer ULTG Kupang mengutarakan pemeliharaan damper merupakan tindak lanjut dari temuan inspeksi rutin transmisi yang dilakukan oleh Tim Ground Patrol. “Jadi kegiatan pemeliharaan korektif ini ditujukan untuk  menjaga keandalan dan kontinuitas penyaluran sistem tenaga listrik di Pulau Timor. Jika peralatan utama di Tower Transmisi section 1 ini mengalami kerusakan, maka dapat mengakibatkan terjadinya padam pada daratan Timor dalam waktu yang lama,” ungkapnya.

Oleh karena itu, imbuh Jeffry, semua tower transmisi harus selalu dilakukan pemantauan dan pemeliharaan ketika ditemukan  adanya suatu anomali, agar kelistrikan Sistem Timor selalu dalam keadaan baik dan sistem tetap andal.

Setiap harinya, urai Jeffry, tim Ground Patrol rutin menelusuri hutan, sungai dan gunung guna melakukan pemantauan ke semua tower transmisi sistem Timor. Dalam pemantauan rutin ini, tim melakukan pengecekan semua peralatan utama di tower transmisi seperti isolator, damper, traves, midspan join, grounding, rambu-rambu, anti climbing, dan lain-lain.

“Kami tetap mengusahakan pekerjaan pemeliharaan tanpa padam. Namun jika memang harus padam, tentunya untuk keselamatan petugas. Oleh sebab itu, kami tetap meminta dukungan dan pengertian pelanggan dalam setiap pekerjaan agar berjalan lancar dan aman,” pinta Jeffry.

Pekerjaan pemeliharaan pergeseran damper ini, tandas Manajer ULTG Kupang, dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam yang dimulai pukul 09.39—10.30 WITA. Hasilnya pun memuaskan karena aliran listrik terus menyala sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh daratan Timor. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas PLN UIW NTT)

Editor (+roni banase)

Bank Indonesia Perwakilan NTT Peduli Belajar Daring 16 Lembaga Pendidikan

341 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan perhatian atas kondisi pembelajaran daring (dalam jaringan) atau online yang sedang diterapkan oleh para lembaga pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Bertolak dari kondisi tersebut, maka BI Perwakilan NTT membangun kemitraan dengan Forum Taman Baca Masyarakat (Forum TBM) dalam menyasar dan menetapkan penerima bantuan sarana dan prasarana belajar daring.  Dari proses supervisi yang telah dijalankan sejak November 2020, maka ditetapkan 16 Lembaga Pendidikan (4 SD, 4 SMP, 4 SMA, dan 4 Perguruan Tinggi [PT]).

Adapun 16 Lembaga Pendidikan tersebut antara lain:

  1. SD Adi Widya Pasraman Saraswati Kota Kupang
  2. SD Inpres Laran, Kabupaten Malaka
  3. Madrasah Ibtidayah Al Islamiyah Atambua, Kabupaten Belu
  4. SD Masehi Elopada, Kabupaten Sumba Barat Daya
  5. SMP 11 Kapten Fatubaa, Kabupaten Belu
  6. MTs Negeri Sumba Timur
  7. SMP Negeri 4 Rote Barat Daya
  8. SMP Katolik Sint Vianney Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)
  9. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Kupang
  10. SMA Plus Umma Katukku Sumba Barat Daya
  11. SMTK Bethel Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat
  12. SMA Efata Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)
  13. Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUB) EFFATA Kupang
  14. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kupang
  15. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Surya Kasih Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
  16. Universitas Kristen Wira Wacana Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
Pose bersama Forum TBM NTT dan Pengelola SD Adi Pasraman Saraswati Kupang, usai penyerahan bantuan

Ketua Forum TBM Provinsi NTT, Polikarpus Do menyampaikan tugas lembaga yang diketuainya adalah membangun kemitraan dengan lembaga donatur untuk membantu Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal. “Kali ini, FTBM NTT diberi kepercayaan oleh Bank Indonesia Perwakilan NTT merekomendasikan lembaga-lembaga yang layak  menerima bantuan BI dan juga memfasilitasi bantuan untuk didistribusikan sampai ke lembaga penerima,” urainya pada Rabu, 24 Februari 2021 di sela-sela penyerahan bantuan kepada 4 (empat) lembaga yakni SD Saraswati Kupang, AKUB EFFATA Kupang, MAN Kota Kupang, dan STAI Kupang.

Jenis Bantuan yang diterima FTBM dan didistribusikan ke lembaga pendidikan, terang Polikarpus Do, yakni 48 unit Laptop, 48 unit LCD Proyektor, 48 unit Layar LCD,  48 Unit Modem WIFI. “Masing-masing lembaga pendidikan menerima bantuan berupa 3 unit laptop, 3 unit LCD Proyektor, 3 Layar LCD, dan 3 unit Modem WIFI, seperti yang kami serahkan hari ini kepada para penerima,”urainya saat penyerahan dan disaksikan Garda Indonesia.

Polikarpus Do pun menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Pegiat Literasi di daerah yang sudah bekerja sama dengan dari proses pengusulan hingga survei di lapangan. “Kerja tulus teman-teman pegiat luar biasa.  Terima kasih Bank Indonesia yang terus memberikan perhatian terhadap peningkatan SDM NTT berupa bantuan fasilitas Literasi Digital. Terima kasih juga kepada tim YASPORA NTT yang membantu FTBM NTT untuk pendistribusian bantuan,” tandasnya.

Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Belajar Daring kepada Kepala MAN Kota Kupang

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Adi Widya Pasraman Saraswati Kupang, Ni Nyoman Suparwati, S.Pd. mengungkapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan NTT atas bantuan sarana dan prasarana. “Kami berharap, ke depan bantuan lebih ditingkatkan lagi berupa buku dan rak buku untuk perpustakaan,” ucapnya.

Bantuan ini, imbuh Nyoman, sangat bermanfaat dan menunjang sekali dalam proses belajar dari rumah (BDR). “Kami menggunakan platform Google Meet untuk proses belajar dari rumah dan bantuan Bank Indonesia ini sangat membantu sekali,” ungkapnya seraya menyampaikan SD Adi Pasraman Saraswati berbasis TIK berdiri sejak tahun 2017 dan saat ini tahun 2021 terdapat 4 (empat) rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang.

Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana BI Perwakilan NTT kepada Ketua STAI Kupang, Dr. Umar Ali, M.Pd.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kupang, Dr. Umar Ali, M.Pd. pun mengucapkan syukur alhamdulillah dan menyampaikan terima kasih kepada BI Perwakilan NTT atas bantuannya yang sangat bermanfaat di masa pandemi ini. “Sukses selalu buat BI,” ucapnya.

Senada, Direktur AKUB EFFATA Kupang, Adriana Lopo, S.E., M.M. menyampaikan terima kasih atas perhatian Bank Indonesia Perwakilan NTT. “Baru kali ini kami memperoleh bantuan dari BI. Ini sangat membantu sekali di masa pandemi dan dapat membantu mahasiswa dan dosen agar bisa belajar daring dan semoga kinerja AKUB EFFATA semakin lebih baik,” tuturnya.

Selain itu, tandas Direktur Perempuan yang memimpin AKUB EFFATA Kupang sejak 11 tahun lalu ini pun berharap ada kelanjutan kerja sama dengan BI Perwakilan NTT. “Kami masih menunggu MoU dalam bidang Perpustakaan, semoga ke depan ada kejelasan, namun bantuan tiga laptop ini sudah sangat luar biasa bagi kami,” pungkasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama dan pendukung (roni/tim FTBM NTT)

Abaikan Pengusaha Lokal NTT, Diduga Kuat Proyek APBN Dimonopoli

139 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) era pemerintahan Jokowi menjadi prioritas utama melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengingat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTT rendah dan masuk kategori provinsi termiskin ketiga di Indonesia.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), Gabriel Goa kepada Garda Indonesia menandaskan bahwa fakta membuktikan potensi-potensi unggulan NTT di sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Pariwisata dengan sumber daya manusia (SDM) sangat luar biasa, namun belum dikelola secara profesional dan maksimal.

“Perhatian Negara ke NTT melalui alokasi dana APBN untuk mempercepat pembangunan di NTT diharapkan tidak disalahgunakan melalui kongkalikong oknum-oknum Pejabat Kementerian dan Lembaga berkolusi dengan kaum kuat modal dari Jakarta dan mengabaikan Pengusaha Lokal di NTT,” ungkapnya pada Rabu, 24 Februari 2021.

Terhadap kondisi tersebut, tegas Gabriel Goa, KOMPAK Indonesia terpanggil untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN dalam realisasi proyek Negara melalui dana APBN, dengan pernyataan sikap yakni:

Pertama, mendesak Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah( APIP) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi  NTT dan Polda NTT untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi(BP2JK) Wilayah NTT jika ditemukan adanya “dugaan Kuat KKN”  agar segera diproses hukum tanpa pandang bulu.

Fakta membuktikan, urainya, selama ini diduga kuat proses lelang BP2JK Wilayah NTT syarat KKN  dan mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan juklak serta juknisnya seperti proses lelang peringkat 13 yang memenangkan paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Irigasi di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021. Fakta hukum lain perusahaan yang beberapa dokumennya sudah mati dimenangkan oleh Panitia Lelang proyek jalan di kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.

Ada bukti, terang Gabriel Goa, PPK terlibat  langsung dalam pekerjaan Proyek di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 diduga kuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum paket dilelangkan sudah bocor terlebih dahulu kepada oknum pengusaha luar paket pekerjaan di wilayah perbatasan Belu.

Ada lagi proyek perbatasan di Kabupaten Belu hanya oknum pengusaha luar yang mengerjakan paket pekerjaan proyek jalan nasional dan Pokjanya yang sama juga  memenangkan oknum pengusaha tersebut diduga kuat sudah diketahui perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin lingkungan untuk Asphalt Mixing Plant (AMP);

Kedua, mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kementerian PUPR mendukung Kapolda NTT dan Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait “dugaan kuat praktik KKN” dalam proyek-proyek APBN di NTT;

Ketiga, mendesak KPK RI dan Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap adanya dugaan mafioso KKN dalam proyek-proyek Negara lewat APBN di NTT. (*)

Sumber berita dan foto (*/KOMPAK Indonesia)

Editor (+roni banase)

Gandeng TII, Mahfud MD Tindaklanjuti Rekomendasi Indeks Korupsi

107 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menindaklanjuti rekomendasi soal indeks persepsi korupsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengundang Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko ke kantor Kemenko Polhukam. Hal ini dilakukan Mahfud dalam rangka memperbaiki indeks persepsi korupsi serta langkah-langkah yang tepat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya tadi sengaja mengundang Mas Danang dan Mas Wawan untuk melakukan langkah-langkah ke depan agar negeri ini semakin baik, semakin ramah terhadap investasi,” ujar Mahfud MD usai bertemu dan mendengarkan paparan tim dari Transparancy International Indonesia, di kantornya pada Rabu, 24 Februari 2021.

Mahfud MD saat mendengarkan paparan dari Transparancy International Indonesia

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Mahfud MD memandang perlu melibatkan masyarakat sipil seperti TII, untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat dalam membuat peta jalan pemberantasan korupsi. Ke depan menurutnya, ada tiga hal yang diperlukan antara lain:

Pertama, cepatnya pemulihan ekonomi, Undang-undang Omnibuslaw diharapkan tahun ini sudah mulai menampakkan hasil positif;

Kedua, sejauh mana pandemi Covid-19 lebih baik penanganannya, dan;

Ketiga, kegaduhan politik terutama yang diskriminatif dan konflik antar kelompok masyarakat bisa dikurangi.

“Saya terima kasih kepada TII yang sudah mem-briefieng saya dengan begitu jelas mengenai situasi yang sebenarnya kita hadapi,” pungkas Mahfud.

Sementara itu, Sekjen TII Danang Widoyoko mengapresiasi keterbukaan Menko Polhukam Mahfud MD yang mau mendengar berbagai masukan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pak Mahfud sangat terbuka, sangat positif ya, artinya ini menjadi signal penting bahwa pemerintah juga sangat terbuka dan mau mendengar, tentu kami yang harus kerja keras untuk meresponsnya. Ini kan masih awal, baru gambaran umum dari survei itu, lalu kemudian kebijakan apa yang bisa diambil Pak Menko. Karena Menko kewenangannya juga terbatas hanya pada di bidang politik hukum dan keamanan saja tidak semua, bisnis juga bukan di sini,” ujar Danang seraya menjelaskan, akan menyusun rekomendasi yang lebih operasional yang terkait dengan kewenangan dan kebijakan yang bisa diambil oleh Menko Polhukam.

“Tadi juga disampaikan pak menko nanti akan ada proses dialog terus-menerus, karena tadi waktunya juga singkat nanti kami akan banyak untuk diskusi dengan para staf beliau untuk lebih detail mem-briefieng temuan surveinya. Implikasi apa, lalu kemudian kebijakannya untuk membalik itu supaya tidak turun lagi,” jelas Danang. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim Kemenkopolhukam)

Editor (+roni banase)