Semua tulisan dari admin

Pantau Vaksinasi, Gubernur VBL Bantu 250 Juta Bangun Gedung SMA Efata SoE

277 Views

SoE-TTS, Garda Indonesia | Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melakukan kunjungan kerja dan memantau pelaksanaan vaksinasi tahap 1 untuk siswa-siswi dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka terbatas, bertempat di SMA Efata SoE pada Jumat, 24 September 2021.

Hadir Bupati Timor Tengah Selatan Eguesem Tahun beserta jajarannya, Kepala SMA Efata SoE, Rovis Selan dan guru-guru. Para siswa SMA Efata SoE menyambut Gubernur VBL dengan natoni (budaya tutur adat Timor, red)

Tak menyampaikan sambutan, Gubernur VBL hanya menyampaikan akan membantu dana pembangunan lantai 3 SMA Efata SoE sebesar 250 juta rupiah.

Kepada awak media, Gubernur VBL menyampaikan, menurut bapak presiden kita harus menyelesaikan seluruh vaksin, dan memang banyak yang menyimpan vaksin kedua, tapi ia sudah memerintahkan  untuk dipakai, jika kurang maka diminta lagi.

“Kita sudah memutuskan untuk mendorong semua harus vaksin untuk tahap pertama supaya semuanya bisa terpakai dan itu di cek terus oleh bapak presiden setiap minggu, karena itu saya yakin masalah vaksin akan tersedia dan kita lihat bahwa pemerintah terus mengadakan vaksin, dan kita harapkan pada November—Desember kita akan capai cakupan vaksinasi 70%,” ucap VBL.

Gubernur VBL pun berharap vaksinasi terus berjalan dan lama-kelamaan setelah semua divaksin dan sudah terbiasa, maka kita akan tatap muka secara langsung, dan tidak ada pembatasan lagi.

Foto bersama Kepala dan Guru SMA Efata SoE dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat

Kepala SMA Efata SoE, Rovis Selan,S.Pd., M.Pd. menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT yang berkenan hadir dan secara langsung  memantau vaksinasi tahap pertama di SMA Efata SoE, guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) terbatas. Dan bersyukur kepada Tuhan karena tanpa rencana mengundang Gubernur NTT, namun bisa hadir atas kerja sama Pemerintah Kabupaten TTS.

“Ini adalah kebanggaan bagi kami. Hari ini terjawab impian kami untuk bertemu bapak Gubernur NTT, dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini bisa bertemu dalam keadaan sukacita dan penuh kedamaian, serta anak-anak sekolah bisa melihat dan menyaksikan kehadiran Gubernur NTT yang selama ini kami sebut dan idam-idamkan,” kata Rovis Selan.

Rovis Selan juga berterima kasih kepada Bupati TTS atas dukungan program vaksinasi sehingga SMA Efata SoE menjadi sekolah pertama di TTS yang melakukan  vaksinasi masal dan sudah terlaksana mulai dari tanggal 23—25 September 2021.

“Dan pada Senin (27 September, red) kami akan mulai tatap muka dengan tingkat keyakinan cukup besar karena semua guru, dan hampir 90% siswa sudah divaksin,” ungkap Rovis Selan.

Program vaksinasi Covid-19 ini, tandas Rovis Selan, dapat berjalan sesuai perintah Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT, juga berdasarkan instruksi Menteri, dan Gubernur NTT yang mengarahkan SMA Efata SoE melaksanakan vaksinasi dan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan kerja sama dengan Puskesmas Kota SoE. (*)

Penulis dan Foto (*/Daud Nubatonis)

Editor (+roni banase)

Kumham NTT Siap Bantu Pemda Sumba Barat Wujudkan Perda Berkualitas

180 Views

Waikabubak, Garda Indonesia | Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama tim perancang peraturan perundangan disambut hangat Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade di ruang kerjanya pada Jumat, 24 September 2021. Kunjungan ini guna memenuhi undangan Pemda Sumba Barat untuk melakukan assesment dalam rangka penyusunan naskah akademik dan 4 (empat) draft Ranperda Kabupaten Sumba Barat.

Adapun ranperda yang di- assesment antara lain Ranperda RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021—2026, Ranperda Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Ikatan Belajar, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh, serta Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Usai melakukan audensi, Merci Jone (sapaan akrab Kakanwil Perempuan Pertama di lingkup Kemenkumham NTT, red) melanjutkan pertemuan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat di uula Kantor Bupati. Merci Jone menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumba Barat atas kerja sama yang terjalin antara Pemda Sumba Barat dan Kanwil Kemenkumham NTT dalam mewujudkan pembangunan hukum dan HAM di daerah. Salah satunya penataan regulasi di Kabupaten Sumba Barat.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, Kanwil Kemenkumham NTT memiliki kewenangan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 15/2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, di mana disebutkan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, juga ditegaskan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 51, 52, 53 Tahun 2020 yang mengatur mengenai fasilitasi dan evaluasi Ranperda Kab/Kota harus terlebih dahulu dilakukan harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

“Oleh karena itu, keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan merupakan norma wajib yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami siap membantu Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas,” ujar Merci Jone.

Lebih lanjut, ia memaparkan terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di daerah yakni di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, serta Pelayanan Hukum dan HAM. Kabupaten Sumba Barat dikatakan memiliki berbagai potensi kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal. Terutama kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional seperti tradisi Pasola, tenun ikat yang sudah terkenal dan berkualitas bagus, serta Indikasi Geografis seperti Kopi Sumba dan Beras Gogo.

Merci Jone pun meminta agar potensi kekayaan intelektual komunal yang luar biasa ini perlu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. “Khusus kain tenun ikat Sumba, saat ini sedang diproses untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, kerja sama Kanwil Kemenkumham NTT dengan Dekranasda Provinsi NTT,” tuturnya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Merci Jone saat beraudiensi dengan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade

Tugas Kanwil Kemenkumham NTT selanjutnya adalah memastikan Pelaporan Aksi HAM dan RANHAM berjalan dengan baik di daerah. Di bidang Pemasyarakatan, Merci Jone memohon dukungan Pemda Sumba Barat dalam memenuhi hak-hak WBP di Lapas. Baik dalam bentuk pelayanan kesehatan maupun program reintegrasi sosial. Di bidang Keimigrasian, Pemda juga dapat memberikan informasi dalam kaitan pengawasan terhadap orang asing. Mengingat, Sumba Barat memiliki banyak potensi pariwisata.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade mengaku sangat terbantu dengan adanya pendampingan Kanwil Kemenkumham NTT khususnya tim perancang dalam penyusunan Ranperda. Untuk mendukung terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas, pihaknya telah meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar terlibat secara aktif memberikan informasi dan data dalam penyusunan naskah akademik.

“Perangkat daerah/unit kerja yang akan membentuk peraturan daerah juga telah kami minta agar segera menyampaikan usulan pembentukan peraturan daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi Propemperda 2022,” ujarnya.

Selain penataan regulasi, Yohanis juga siap menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT dalam kaitan pelaksanaan sebagian tugas pembangunan hukum dan HAM di daerah.

Di dalam pertemuan dengan para pimpinan perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Yunus P.S. Bureni memaparkan hasil assesment empat Ranperda Kabupaten Sumba Barat sekaligus memfasilitasi penyusunan Propemperda tahun 2022.

Di sela pemaparan tersebut, Yunus memberikan penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tataran teritik dan konsep. Berkaitan dengan konsepsi Ranperda, antara lain memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

“Materi tersebut selanjutnya dituangkan dalam naskah akademik,” ujarnya.

Yunus menambahkan, penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda. Penyusunan daftar Ranperda didasarkan pada perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. (*)

Sumber dan foto (*/Humas/rin)

Editor (+roni banase)

Sabu Timur Jadi Kawasan Industri, PLN UIW NTT Siap Pasokan Listrik

281 Views

Sabu-NTT, Garda Indonesia | Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 2 (dua) pabrik yakni satu pabrik pengolahan rumput laut dan satu pabrik air mìnum dalam kemasan (AMK). Kedua pabrik milik Pemda Sabu Raijua tersebut  diresmikan pada Agustus 2016 dan berhenti beroperasi sekitar tahun 2017—2019 (informasi dari petugas jaga di kedua pabrik, red).

Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua periode 2021—2026,  Nikodemus Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale memastikan dalam waktu dekat, kedua pabrik mangkrak yang dapat menjadi salah satu kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pulau Sejuta Lontar tersebut dapat kembali beroperasi. Kepastian tersebut disampaikannya kepada Garda Indonesia saat kunjungan kerja General Manager PLN UIW NTT, Agustinus Jatmiko dan tim andal pada Jumat, 24 September 2021.

Bupati Niko Rihi Heke menegaskan bahwa kawasan Sabu Timur telah dirancang dan disiapkan menjadi kawasan industri dan kedua pabrik (rumput laut dan air minum dalam kemasan, red) sementara belum berproduksi.

“Ini akibat dari beberapa persoalan yang dihadapi dan sementara diselesaikan termasuk persoalan administrasi,” ungkap Bupati Niko Rihi Heke sembari mengajak investor untuk bekerja sama dengan Pemda Sabu Raijua.

Bupati Niko Rihi Heke pun menyampaikan terima kasih kepada PLN UIW NTT terutama General Manager Agustinus Jatmiko yang mendukung dan merespons pengembangan jaringan listrik terutama pengembangan kawasan industri di Kecamatan Sabu Timur.

Pose bersama GM PLN UIW NTT dan tim dengan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua usai tatap muka di rumah jabatan Bupati Sabu Raijua

Mengenai bentuk kerja sama dengan investor atau pelaku usaha, Bupati Niko Rihi Heke meminta untuk membuat berupa permintaan kerja sama untuk disinkronisasi dan dianalisis secara bersama. “Kalau tidak melakukan hal tersebut, maka kita bakal salah melangkah,” tandas Bupati Sabu Raijua, Niko Rihi Heke.

Senada, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale menegaskan bahwa salah satu persoalan beroperasi pabrik pengolahan rumput laut dan air minum dalam kemasan terkait jaringan listrik. “Dan terkait pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan Pemda Sabu Raijua, mereka telah mengidentifikasi kekurangan-kekurangan di kedua pabrik dan siap membenahi,” ujar Wabup Jo Uly sapaan akrabnya.

Target beroperasi kedua pabrik di Sabu Timur tersebut, tandas Jo Uly kita doakan bersama semoga tahun ini (2021, red) dapat beroperasi. “Ini menjadi harapan dan kebanggaan kami masyarakat Sabu Raijua,” pungkasnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIW NTT Agustinus Jatmiko menekankan bahwa pihaknya siap menyuplai listrik ke kedua pabrik yang menjadi kebanggaan masyarakat Sabu Raijua tersebut. Di hadapan kedua pemimpin yang baru saja dilantik Gubernur NTT pada Kamis pagi, 16 September 2021, Agustinus Jatmiko memastikan pasokan listrik yang bakal disuplai akan memenuhi kebutuhan operasional pabrik.

Sebelumnya, Agustinus Jatmiko dan tim andal PLN UIW NTT menyempatkan diri melihat dari dekat kondisi kedua pabrik dan memastikan jaringan dan pasokan listrik yang bakal disuplai.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Jaga Keutuhan NKRI, KPID NTT Advokasi Lembaga Penyiaran Daerah Belu

142 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (KPID NTT) menghelat kegiatan advokasi lembaga penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi daerah perbatasan Kabupaten Belu di ruang rapat RRI Atambua pada Jumat, 24 September 2021.

Ketua KPID NTT, Fredrikus Royanto Bau menjelaskan kegiatan itu bertujuan untuk memastikan semua lembaga penyiaran perbatasan mempunyai program penyiaran tentang wawasan kebangsaan. Hal ini dipandang perlu, agar ruang udara kita dipakai untuk menjaga wilayah perbatasan RI–RDTL demi keutuhan NKRI di tapal batas dengan cara menanamkan semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme sehingga masyarakat sekitar perbatasan merasa bangga sebagai bagian dari Indonesia, memiliki bendera warna merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mata uang rupiah.

“Jangan kita berpikir bahwa yang bisa menjaga keutuhan NKRI di tapal batas ini hanya tentara dan polisi,” tandas Edi Bau, sapaan akrab Ketua KPID NTT.

Edi Bau menuturkan, bahwa lembaga penyiaran memproduksi konten dan informasi untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran sebagai bagian dari NKRI. Karena itu, propaganda penyiarannya harus diadvokasi untuk mewaspadai hal–hal yang mengarah ke perpecahan NKRI.

Terkait isu terkini bahwa pada era digital ini, minat masyarakat untuk mendengarkan siaran radio dan menonton TV semakin redup, Edi Bau membantah dengan menegaskan bahwa lembaga penyiaran menjadi satu–satunya lembaga produsen konten dan informasi yang dapat dipercaya. Sajian penyiarannya baik dan benar, dan tentu dapat dipertanggungjawabkan karena sebelum berita dan konten ditayangkan, proses dan tahapannya terukur, yakni wartawan terjun ke lapangan, ada proses verifikasi, dan editing di tingkat editor. Sedangkan media sosial seperti facebook dan youtube bisa saja tidak terukur dan sulit pertanggungjawabannya.

“Karena itu, saya mau sampaikan bahwa tetaplah menjadikan lembaga penyiaran radio dan televisi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, “imbau Edi Bau, mantan wartawan Harian Pos Kupang.

Berhubungan dengan Belu TV, Edi Bau menambahkan bahwa KPID NTT berkomitmen untuk mengaktifkan kembali sesuai dengan harapan Gubernur Viktor Laiskodat.

“Saya sudah bertemu dengan Bupati Belu dan beliau merespons dengan sangat baik. Setelah batas akhir Analog Switch Off (ASO) pada November 2022, Pemkab Belu akan mengajukan untuk menghidupkan kembali. Ini, kabar gembira bagi kita karena pemerintah daerah melalui LPPL Belu TV berkewajiban memenuhi hak asasi masyarakat dengan menyajikan informasi,” ungkapnya.

Ketika Belu TV tidak aktif menyalurkan siaran informasi pada periode kemarin, alas Edi Bau, itu hal yang sangat memprihatinkan bagi kami karena melanggar hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Diketahui, lembaga–lembaga penyiaran di daerah perbatasan RI–RDTL yang hadir selaku peserta antara lain RRI Atambua, Radio Favorit, Radio Miscal, Radio Dian Mandiri, dan Dinas Kominfo Belu sebagai pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Belu TV.

Turut diundang, segenap pimpinan dan wartawan media cetak, online, dan elektronik yang bertugas di Belu, yakni Pos Kupang, Timor Ekspres, Viktory News, Garda Indonesia, Media Kupang, The East, Kalam Batu, GerbangNTT, NTT Online, Intim News, Go Berita, Timor Daily, Vox NTT, Inews Belu, TVRI NTT, dan Kompas TV. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Interpelasi, Siapa yang Takut? Dan Kenapa Takut?

190 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Siapa yang takut dengan interpelasi? Apakah Gubernur Anies Baswedan? Atau ketujuh fraksi itu? Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKS, PKB-PPP. Atau keduanya? Ya Anies ya ketujuh fraksi itu, sama-sama takut.

Kenapa Anies mesti takut dengan interpelasi? Apakah ada yang ia tidak mampu menjelaskannya, atau dibuat tidak mampu (oleh sekelompok mafia misalnya) untuk menjelaskannya.

Lalu, kenapa ketujuh fraksi itu juga takut dengan interpelasi? Apakah ada yang mesti ditutup-tutupi jangan sampai terbongkar dalam sesi tanya jawab formal nanti?

Kemarin (Kamis, 23 Sept 2021), saya berdialog (berdebat?) dengan kader Gerindra di TV One, disiarkan secara live. Pak Syarif namanya. Ia bilang bahwa mereka menolak interpelasi lantaran framing dari PSI adalah untuk membatalkan Formula E. Dan karena itu mereka rupanya tidak setuju. Begitu menurutnya.

Hmm… aneh juga. Membatalkan Formula E itu adalah konsekuensi dari: Studi Kelayakan (apakah hasil studi menunjukkan layak atau tidaknya perhelatan ini dilakukan) yang mesti dibikin oleh eksekutif, dan dari kesepakatan pihak Eksekutif dan Legislatif setelah melewati proses interpelasi (tanya jawab formal). Mana bisa PSI sendiri membatalkan?

Kalau takut dengan apa yang ia katakan sebagai “framing” untuk membatalkan Formula E, ya tinggal berdebat dan ajukan argumentasi-argumentasi yang masuk akal saja dalam forum formal-terbuka di sesi interpelasi itu. Bukankah begitu selayaknya? Masak sih sudah gentar dahulu dengan apa yang menurutnya adalah “framing”, itu khan cuma gambaran bayang-bayang saja dalam suatu komunikasi politik?

Kalau Gubernur Anies begitu yakin bahwa perhelatan ini amat sangat penting dan genting penyelenggaraannya bagi kepentingan rakyat Jakarta, serta bisa menjelaskan rasionalisasinya secara terbuka, tentu tidak ada masalah untuk tidak membatalkannya. Bisa lanjut terus.

Tapi kalau tidak bisa atau tidak mampu, atau tidak mau menjelaskan secara formal dan terbuka (jujur dan transparan kata Giring Ganesha), ya simple saja toh kesimpulannya? Batalkan dan balikan duitnya! Gitu aja kok repot.

Balikin duitnya? Iya, apa ada masalah? Kedip…kedip…

Yah memang, yang paling aneh memang kalau legislatifnya itu sendiri yang alergi dengan interpelasi. Dan malah balik badan bertindak  sebagai jubir dan ajudannya eksekutif. Bahkan, ini yang lebih parah, malah jadi herdernya (anjing penjaga) pihak eksekutif. Ini khan lucu bin norax-to-the-max!

Seyogianya legislatif punya kedudukan politik yang setara dengan eksekutif dan berfungsi untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan (eksekutif) agar tetap on-track.

Ini malah bukannya mengawasi jalannya roda pemerintahan (fungsi kontrol), tapi malah bertandang malam-malam untuk diberi makan oleh Gubernur Anies. Lalu setelah perut kenyang, laksana paduan suara, mereka bersama-sama seakan menyanyikan lagu dangdut: Ada Uang Abang Disayang, Tak Ada Uang Abang ditendang!

Sebuah lagu bernada manja sekaligus juga bernada ancaman.

Acara makan malam-malam itu pun ditutup dengan seremoni berfoto bersama, dengan hiasan senyum semu sambil mesem-mesem.

Adakah guratan kelicikan di wajah mereka? Yang sayangnya tertutup oleh masker.

Jumat, 24 September 2021

Penulis merupakan Andre pemerhati ekonomi-politik

Foto utama oleh tirto.id

Muhammad Kace Dianiaya, Polri Bakal Evaluasi Sistem Pengamanan Rutan

231 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Mabes Polri akan mengevaluasi sistem pengamanan di Rumah Tahanan (Rutan) seluruh kantor polisi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaca usai terjadi kasus dugaan penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama Muhamad Kosman alias Muhammad Kace.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tahanan tersebut secara menyeluruh.

“Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan penganiayaan antar sesama penghuni Rutan itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak hanya di Rutan Bareskrim tapi seluruh Rutan yang ada di Kepolisian, di Polda, di Polres, Polsek,” tegas Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis, 23 September 2021.

Dia menjelaskan bahwa Korps Bhayangkara akan memaksimalkan pengamanan di Rutan sehingga kejadian serupa tak terulang lagi.

Selain itu, Rusdi juga mengatakan bahwa setiap Rutan dipastikan harus dapat menjamin hak-hak dari para tahanan yang mendekam. Dalam hal ini, kata dia, termasuk hak para tahanan untuk mendapat keamanan juga harus dijaga.

“Polri akan lebih berhati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di Kepolisian, dalam hal ini sebagai tahanan,” jelasnya.

Aksi penganiayaan di sel tahanan markas pusat Polri itu diduga dilakukan oleh Napoleon (mantan Kadiv Hubinter Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal. Perwira tinggi ini terjerumus kasus dugaan penerimaan suap terkait penghapusan red notice buronan hak tagih [cessie] Bank Bali, Djoko Tjandra); dengan dibantu tiga tahanan lain yakni eks Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) yang juga pimpinan FPI, Maman Suryadi dan dua napi lainnya merupakan tahanan kasus pidana umum.

Berdasarkan rekaman CCTV, mereka melakukan aksi itu pada tengah malam selama satu jam. Napoleon disebut masuk kamar Muhammad Kace pukul 00.30 WIB.

Napoleon bisa melakukan hal tersebut karena meminta petugas tahanan untuk mengganti gembok yang ada. Menurut polisi, petugas manut terhadap perintah karena Napoleon masih menganggap dirinya sebagai pimpinan di Korps Bhayangkara. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Bareskrim Polri Tangkap Empat Jaringan Pengedar Uang Palsu

171 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Bareskrim Polri menangkap empat jaringan pengedar dan pembuat uang palsu yang beraksi sejak Agustus hingga September 2021.

Wadir Tipideksus Kombes Whisnu Hermawan menuturkan pihaknya mengamankan jaringan uang palsu Jakarta-Bogor, jaringan wilayah Tangerang, kemudian jaringan wilayah Sukoharjo Jawa Tengah, dan juga jaringan Demak, Jawa Tengah.

Tak hanya membuat uang palsu, ungkap Whisnu, jaringan ini juga membuat mata uang asing, khususnya Dollar Amerika. Sebanyak 20 tersangka dari empat jaringan tersebut berhasil diamankan oleh aparat kepolisian.

“Jadi kita berhasil bukan saja menangkap jaringan terkait pembuat atau pengganda uang tapi kita juga menangkap di mana uang palsu itu dibuat,” papar Whisnu di Bareksrim Polri, Jakarta, pada Kamis 23 September 2021.

Jaringan pertama, lanjut Whisnu, merupakan oknum yang membuat uang palsu US Dollar. Artinya, uang palsu tersebut dibuat untuk orang asing dengan barang bukti kurang-lebih 48 lak.

“Dari hasil pengembangan telah ditangkap di daerah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Namun kami masih mendalami terkait pembuatannya,” ucapnya.

Kemudian, pihaknya menangkap jaringan pembuat uang palsu di Sukoharjo dan Demak. “Kurang lebih banyaknya uang palsu sekitar 110.138 lak. Ini gak ada harganya, kami tidak akan menyebutkan dengan nilai total berapa miliar tidak ada,” tegasnya.

Wishnu menyebut pihaknya  berhasil menangkap inisial MA dan H alias B di saat mereka menawarkan uang palsu tersebut.

“Kita berhasil menyita beberapa barang bukti selain uang palsu tersebut, juga beberapa printer, komputer, kemudian beberapa hal dan barang bukti mobil,” ungkapnya. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Pecut Sektor Pertanian NTT, VBL Ajak Perbankan Biayai Proyek Pertanian

483 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pemprov  NTT meminta perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank untuk memberikan kontribusi nyata pembiayaan pada proyek pertanian seperti pengadaan alat untuk mendukung produktivitas hasil pertanian serta tercapainya transformasi digital pada sektor tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), dalam acara pertemuan triwulan III Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FLJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Aula Nembrala Lantai 3 Gedung Bank Indonesia pada Rabu malam, 22 September 2021.

Di hadapan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, Robert Sianipar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, Direktur Utama Bank NTT/Ketua FLJK Provinsi NTT, Alex Riwu Kaho, Para Pimpinan Lembaga Perbankan serta Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Gubernur VBL mengatakan bahwa pembiayaan dari perbankan selama ini menjadi kendala dalam mendukung majunya sektor pertanian di Provinsi NTT.

VBL menegaskan agar perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank tetap diharapkan mendukung pembiayaan pada sektor pertanian, dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko. Alasannya, karena kondisi lahan NTT yang sangat membutuhkan alat berat dalam proses penggarapan. Hal ini berbeda dengan provinsi atau daerah lain di luar NTT yang hanya membutuhkan traktor dalam pengolahan lahan.

“Yang kita butuhkan sekarang ini adalah investasi dalam dunia pertanian, dalam kondisi ini pertanian di NTT sangat membutuhkan alat berat. Karena ini menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani oleh kita semua. Tapi jika kita intervensi dengan alat berat, otomatis lahan-lahan di NTT yang sebelumnya susah digarap, akan jadi berguna untuk kita olah secara maksimal,” tegas Gubernur VBL.

Bayangkan saja, imbuh VBL, dengan banyak bendungan yang sudah diberikan Bapak Jokowi untuk NTT, cadangan air yang  semula menjadi masalah utama kita, tapi perlahan sudah mulai teratasi, namun jika tidak kita dukung dengan kondisi lahan yang tidak bisa kita olah, sama saja percuma.

VBL menambahkan, kebutuhan alat-alat berat tersebut tidak hanya berhenti pada pengolahan lahan tetapi juga penanaman hingga masa panen. Terlebih, jika potensi lahan di NTT mencapai lebih dari 5.000 hektar tentu tidak akan dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional.

Bank Indonesia maupun OJK pun diharapkan mendorong perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank untuk mendukung pembiayaan alat-alat berat di NTT sehingga mampu menyelesaikan lahan yang belum banyak dikerjakan.

“Kita semua yang hadir di sini, baik BI dan OJK, saya harapkan mendorong teman-teman industri keuangan baik bank maupun nonbank untuk mendukung kebutuhan alat-alat berat ini, sehingga kita mampu menyelesaikan yang begitu banyak belum dikerjakan selama ini,” tekan VBL.

Sementara itu, Ketua FLJK Provinsi NTT Alex Riwu Kaho, mengatakan semua lembaga perbankan dan lembaga nonbank siap berkolaborasi memberikan kontribusi khususnya untuk program pemerintah dalam sektor pertanian.

“Tentunya sesuai arahan Bapak Gubernur, dalam waktu, singkat ke dapan kami akan hadirkan para off taker bersama seluruh lembaga jasa keuangan perbankan dan nonbank untuk langsung fokus terhadap alat berat sesuai porsinya masing-masing. Untuk pertanian kali ini, sarana produksi akan menjadi perhatian kita, baik pada proses pembukaan lahan, tanam dan serta panen. Kami juga akan sinkronkan kembali data-data pertanian, sehingga tak ada masalah dengan para calon debitur,” urai Alex Riwu Kaho. (*)

Sumber dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)