Semua tulisan dari admin

Hingga Kini Telah 13 Kali Jokowi Ke NTT, 5 Kali dalam Kepemimpinan VBL-JNS

881 Views

Labuan Bajo, Garda Indonesia | Hingga kini, terhitung telah 13 kali Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana kunjungan pertama dilakukan pada April 2014, saat melihat Peternakan Sapi di Kabupaten Kupang dan kunjungan ke-13 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari ini Kamis, 1 Oktober 2020, bertepatan pada ulang tahun ke-57 Ibu Iriana Joko Widodo.

Namun, dalam masa kepemimpinan Gubernur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur, Josef Nae Soi (JNS); Jokowi yang telah 2 (dua) kali menjabat sebagai Presiden RI tersebut telah 5 (lima) kali mengunjungi Provinsi NTT.

Presiden Jokowi saat menuruni tangga pesawat kepresidenan di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo

Kali ini, saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Labuan Bajo, disambut oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di tangga pesawat. Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas menuju Kabupaten Manggarai Barat dengan Pesawat Kepresidenan dan tiba di Bandar Udara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan.

Presiden kemudian menuju Kampung Ujung, Waecicu dan Goa Batu Cermin untuk melakukan peninjauan.

Setelah itu, Kepala Negara diagendakan untuk turut meninjau kelanjutan proyek pembangunan terminal multi purpose atau multifungsi Labuan Bajo. Terminal tersebut sebelumnya pernah ditinjau oleh Presiden pada 20 Januari 2020 lalu, selanjutnya pada 11 September 2020 yang lalu, Menko Marves bersama Menteri PUPR turut mengunjungi proyek tersebut.

Gubernur VBL saat menyambut Presiden Jokowi di tangga pesawat kepresidenan

Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dan langsung menuju Bandara Komodo untuk bertolak kembali menuju Jakarta.

Turut hadir dalam kunjungan kerja yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Presiden Jokowi saat berbincang intens dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat

Ada pun perincian jumlah kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Provinsi NTT (berbagai sumber) sebagai berikut:

  1. April 2014, kunjungan ke Peternakan Sapi di Kabupaten Kupang;
  2. Des 2018, kunjungan ke Pos Perbatasan Motaain, di Kabupaten Belu;
  3. Juli 2015, kunjungan ke Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang.
  4. Des 2014, Natal Bersama di Kota Kupang;
  5. Juli 2016, Harganas Ke-23 di Kota Kupang;
  6. Des 2016, kunjungan ke PLBN Motaain di Kabupaten Belu;
  7. Juli 2017, kunjungan ke Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD);
  8.  Pada 8–9 Jan 2018, kunjungan di Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Rote Ndao;
  9. 20 Mei 2019, kunjungan ke Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu;
  10. Juli 2019, kunjungan ke Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat;
  11. Pada 26 Agustus 2019, Panen Garam di Nunkurus Kabupaten Kupang;
  12. Jan 2020, Presiden mesmikan Hotel Ina Bay di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;
  13. Kamis, 1 Oktober 2020, Presiden Jokowi meninjau pembangunan terminal multi purpose atau multifungsi Labuan Bajo.

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Kunker di Kota Kupang, VBL Sorot Air Bersih, Parkir & Pedagang Kaki Lima

50 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Upaya Pemerintah Kota Kupang mewujudkan Kota Kupang sebagai kota yang maju dan modern diapresiasi oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL). Menurutnya, kemajuan Kota Kupang ditandai dengan pembangunan taman kota, jalur pedestrian (trotoar) dan lampu penerangan jalan yang diminta langsung oleh Wali Kota Kupang saat bertemu Presiden RI beberapa waktu lalu.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/30/masalah-sampah-di-kota-kupang-gubernur-vbl-desain-penanganan-harus-jelas/

Pujian tersebut disampaikan Gubernur VBL saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kota Kupang, bertempat di kawasan wisata Pantai Lasiana Kupang pada Rabu, 30 September 2020.

Di hadapan Wali Kota, Doktor Jefri Riwu Kore, Wakil Wali Kota, dokter Herman Man, pimpinan DPRD Kota Kupang, jajaran Forkompinda, Sekda Kota Kupang serta jajaran pimpinan daerah yang hadir termasuk camat dan lurah, Gubernur menyampaikan beberapa fokus perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintah di Kota Kupang.

“Bicara kota yang bagus itu malam terang, siang bersih, parkir jelas dan bebas sampah,” ujar Gubernur. Dikatakan, Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT juga perlu melakukan servis pelayanan publik karena semua fasilitas penting ada di sini, baik pelabuhan, bandara, gedung-gedung perkantoran, semua yang hal yang memerlukan pelayanan publik yang ramah karenanya perlu didorong secara serius.

Tentang permasalahan parkir di Kota Kupang, VBL meminta untuk ditata dengan baik. “Setiap hotel ataupun restoran memiliki lahan parkir sendiri dan pemkot Kupang juga menyiapkan lahan parkir untuk disewakan sehingga dapat menambah PAD,” pintanya.

Sementara, untuk penanganan air bersih di Kota Kupang, Gubernur VBL mengatakan perlunya re-design. Ia pun mengimbau dilakukan gerakan tanam air dari tingkat rumah tangga dan perkantoran agar air dapat tertampung dalam tanah selama musim hujan dan digunakan untuk penyiraman di musim kemarau. Bahkan menurutnya, air ini pula dapat dikonsumsi jika dikelola dengan teknologi yang baik. Untuk itu, Gubernur minta kerja sama dengan Pemkot agar membuat proposal bersama untuk diajukan ke pemerintah pusat.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat mengurai masalah krusial di Kota Kupang

Gubernur juga fokus terhadap keberadaan pengaturan pedagang kaki lima yang menurutnya sebagai salah satu syarat suatu kota. Menurutnya, Pemerintah Provinsi akan menghibahkan pengelolaan Pantai Lasiana kepada Pemkot Kupang sehingga dapat menambah PAD. Para pedagang kaki lima di kawasan ini bisa diarahkan dan diatur dengan baik untuk dapat menyuguhkan makanan khas disertai suguhan atraksi wisata lewat nyanyian dan musik sasando sehingga pengunjung selain menikmati alamnya juga mendapat hiburan khas di lokasi wisata Pantai Lasiana. Tempat ini juga diharapkan dapat menjadi ajang untuk berekspresi bagi kaum muda di kota ini.

Gubernur VBL juga mengatakan Kota Kupang harus siap menjadi destinasi pariwisata. Ia mengatakan sedang membuat perencanaan agar tahun depan dibuka penerbangan langsung dari Kupang ke China. Untuk itu, Kota Kupang perlu berbenah baik infrastruktur maupun persiapan akomodasi serta hotel yang baik, bertaraf internasional dengan tetap menonjolkan ciri khas budaya NTT.

Gubernur juga menyinggung soal pelabuhan Tenau yang sudah masuk dalam rencana pembangunan nasional dan sebentar lagi sudah mulai dibangun. Maka, Pemkot Kupang perlu melakukan penyesuaian tata ruang termasuk dalam mengatur jalur keluar masuk kontainer. Untuk itu, Pemkot Kupang perlu bekerja sama dengan Pemkab Kupang agar bisa dialihkan ke Kabupaten Kupang, tentunya dengan perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Terhadap semua catatan yang disampaikan Gubernur, Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore menyampaikan terima kasih. Dirinya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot untuk perlu melakukan akselerasi guna mewujudkan arahan gubernur. “Semua catatan akan diperhatikan. Khusus penanganan sampah, kasih kami waktu 6 bulan untuk penataan masalah sampah,” ujarnya. Dikatakan Wali Kota, pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan dan arahan dari gubernur dengan segera membuat pertemuan untuk penyusunan proposal.

Wali Kota Jefri pun memaparkan, sebagai Ibu Kota Provinsi dan satu-satunya kota di NTT, Kota Kupang terus melakukan penataan kota yang lebih baik. Namun, diakuinya hingga saat ini, Pemkot Kupang juga masih mengalami beberapa masalah yang sedang dalam proses pembenahan seperti air bersih dan sampah.

Tentang air bersih menurut Wali Kota berkat komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat saat ini, Pemerintah Kota Kupang mendapat dukungan dana untuk peningkatan kapasitas sumber air di tiga titik yakni Kali Dendeng di Kelurahan Fontein, Air Sagu di kelurahan Batuplat dan sumber air di kompleks Kampus UKAW Kupang, Kelurahan Oesapa. Diperkirakan dengan peningkatan kapasitas ini akan tambahan 38 ribu pelanggan atau sekitar 231 ribu jiwa. Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan DPRD Kota Kupang juga telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bantuan langsung air bersih bagi warga di titik-titik yang mengalami kekeringan.

Usai melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Gubernur bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat untuk memantau persiapan menyambut kunjungan Presiden RI besok, pada Kamis, 1 Oktober 2020. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans/ghe)
Editor (+rony banase)

Pungut Uang Saat Pandemi, Kepala Sekolah SMAN 1 Kimbana Dikritik di Facebook

1.315 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Salah satu pemilik akun facebook atas nama Bobi mengkritik Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kimbana, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yeremias Nana di grup facebook ‘Kotak Suara’ pada Selasa, 29 September 2020 pagi.

Akun Bobi mengkritisi kebijakan sekolah memungut uang dari orang tua siswa senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per siswa di tengah pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19). “SAYA MINTA KLARIFIKASIH BAIK DARI KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI TASIFETO BARAT ATAU SMA KIMBANA MAUPUN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB BELU..TENTANG KELUHAN PARA ORANG TUA MURID DI SMA KIMBANA..Inilah hasil pertemuan para orang tua murid dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Tasifeto Barat atau SMA Kimbana..Bapak Yerem Nana. Hari ini tanggal 29-9-2020..jam 9 pagi tadi..Jika ceritanya seperti ini lalu pertanyaan saya….DANA BOS ITU DI GUNAKAN UNTUK APA SAJA…UNTUK.LAPANGAN BOLA VOLI SAJA HARUS DIBEBANKAN KEPADA ORANG TUA MURID,APALAGI MASA PADEMI COVlD-19,SEPERTI INI… sekian dan terima kasih.

“Pagi om Bobi, saya mau tanya di masa pandemik begini, Apa boleh kepala sekolah mewajibkan orang tua murid untuk mengumpulkan uang sejumlah 300 ribu per siswa untuk alasan pembangunan lapangan bola voli dengan alasan kalau pak WiIi Lay ad los stroom untuk batu pecah/kerikil sehingga orang tua murid diwajibkan untuk mengumpulkan uang dengan nominal tadi Hanya sekedar info, anak itu kelas 10 sampai 12 total sejumlah 900 siswa Itu artinya menelan biaya yang sangat besar”, demikian isi teks hasil screenshot Garda Indonesia dari laman grup facebook Kotak Suara, dua jam setelah diposting akun Bobi.

Kepala Sekolah SMAN 1 Kimbana Yeremias Nana ketika dikonfirmasi pada Selasa petang via sambungan telepon seluler membenarkan isi postingan itu. Ia menjelaskan, bahwa pungutan itu atas inisiatif pihak sekolah melalui rapat resmi dewan guru beberapa waktu sebelumnya. Kemudian, dilanjutkan dengan rapat resmi bersama seluruh orang tua siswa dan sudah disepakati tanpa ada orang tua yang merasa keberatan.

Pertemuan itu pun, lanjut Yerem Nana (sapaannya), dilengkapi dengan notulen rapat dan tanda tangan daftar hadir orang tua siswa, pertanda telah ada kesepakatan. “Tiga tahun ini lapangan praktik untuk anak –anak tidak ada. Karena itu, kita minta persetujuan orang tua membantu kita untuk membangun lapangan serba guna berukuran 52 × 31 meter itu. Rencana ini sudah sejak tahun lalu. Kita sudah dua kali rapat dengan orang tua siswa kelas X dan XI. Nanti hari Kamis (1 Oktober 2020,red) rapat lagi dengan orang tua kelas XII. Tujuannya untuk anak – anak. Uangnya belum mulai kumpul. Kalau mau bangun yang bagus butuh anggaran empat ratus juta sekian. Tapi, kita ambil yang standar saja dengan anggaran dua ratus juta sekian. Makanya kita bagi ke anak – anak. Saya sebagai kepala sekolah juga sudah sampaikan kepada orang tua untuk ikut sumbang lima juta”, tandas Yerem Nana.

Berkaitan dengan nama Bupati Belu Wilibrodus Lay disebut dalam postingan akun Bobi itu, lebih lanjut Yerem Nana menuturkan, bahwa itu janji bupati sendiri saat menghadiri acara pesta perak sekolah tahun lalu. “Waktu pesta perak itu, beliau hadir dan menjanjikan untuk sumbang kerikil. Lapangan itu serba guna seperti bola volly putra/ putri, basket, badminton, futsal. Saya tidak mau dinilai sebagai pungutan liar, karena itu orang tua juga tanda tangan daftar hadir dan dibuatkan notulen rapat. Pembayarannya pun tidak satu kali. Kita kasih kesempatan cicil sampai dengan bulan Desember 2020”, urainya.

Ketua Komite SMAN 1 Kimbana, Fransisco Manek

Yerem Nana juga mengatakan bahwa pihak sekolah sudah memberikan keringanan bagi orang tua yang anaknya lebih dari satu bersekolah di sekolah itu. “Kalau ada orang tua yang punya dua atau tiga anak maka satu saja yang bayar, yang lain tidak boleh bayar”, tegasnya.

Yerem Nana juga menyinggung tentang dana BOS. Menurutnya, petunjuk teknis (juknis) dana BOS tidak ada untuk membangun lapangan baru. Yang ada justru rehabilitasi. “Juknis dana BOS tidak ada pos untuk bangun baru. Kalau untuk rehab ada”, tutur Yerem Nana sembari memastikan akan segera melakukan klarifikasi dengan para pejabat terkait.

Ketua Komite SMAN 1 Kimbana Fransisco Manek yang ditemui Garda Indonesia di kediamannya pada Rabu, 30 September 2020 siang menambahkan, bahwa dana komite memang ada tetapi setelah dikalkulasi, ternyata keuangan komite tidak cukup untuk pembangunan fisik seperti lapangan olah raga. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Bupati Belu Willibrodus Lay untuk membantu kerikil 12 (dua belas) kubik dan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

“Bupati sendiri mau untuk tanggulangi kerikil 12 kubik dan uang semen lima juta. Uang sudah kasih ke bendahara panitia, sedangkan kerikil belum”, ungkap ketua komite.

Frans Manek mengaku, bahwa dirinya tidak pernah hadir dalam pertemuan dewan guru dan orang tua siswa. Tetapi hasil pertemuannya selalu disampaikan kepala sekolah kepadanya. “Memang saya tidak hadir dalam rapat tapi hasil kesepakatannya, kepala sekolah selalu beritahu ke saya”, bebernya.

Manek membantah secara tegas bahwa informasi postingan akun Bobi itu sama sekali tidak benar. Karena, katanya, pungutan itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama orang tua siswa, tidak ada paksaan. “Saya berharap kepada seluruh orang tua siswa untuk tidak percaya informasi liar yang sifatnya menghasut. Mari kita sama – sama jalankan hasil kesepakatan ini dan jangan mengingkari. Kita perlu dukung untuk kepentingan sekolah terutama untuk kepentingan anak – anak kita. Saya pastikan untuk ikut mengawasi pembangunan lapangan serba guna ini hingga selesai”, pungkasnya. (*)

Penulis + foto : (*/ Heminus Halek)
Editor : (+ rony banase)

Masalah Sampah di Kota Kupang, Gubernur VBL: Desain Penanganan Harus Jelas

356 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Masalah penanganan sampah, menjadi perhatian serius Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), ia pun meminta Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dan jajarannya untuk memperhatikan secara serius pengelolaan sampah. Sebagai Ibu Kota Provinsi NTT, Kota Kupang harus punya desain penanganan sampah yang jelas.

“Desainnya (penanganan sampah, red) dulu harus jelas. Kita perlu armada untuk pengumpulan sampah berapa? Bagaimana para lurah dan ketua RT/RW lakukan sosialisasi manajemen sampah rumah tangga? Titik-titik sampah ditempatkan di mana, itu menjadi tanggung jawab Lurah dan RT/RW. Ini dulu harus jelas,” jelas Gubernur VBL dalam sambutannya saat lakukan Kunjungan Kerja di Kota Kupang, pada Rabu, 30 September 2020.

Acara yang dilaksanakan di Pantai Lasiana tersebut dihadiri oleh Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore, Wakil Wali Kota, Dokter Herman Man, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Padron A.S. Paulus, Forkompinda Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah, para camat, Lurah dan Kepala puskesmas se-Kota Kupang, para staf khusus Gubernur, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya.

Menurut Gubernur, sebagai ibu Kota Provinsi NTT, Kota Kupang harus menampilkan ciri khas sebuah kota. Yakni malam terang, siang bersih, parkirannya jelas dan sampahnya dikelola dengan baik. Pembangunan kota itu terutama berkaitan dengan aspek services atau pelayanan publik termasuk dalamnya manajemen pengelolaan sampah atau waste management harus didorong secara serius.

“Pungut sampah atau collecting itu hanya merupakan satu aspek dari manajemen pengelolaan sampah. Kalau soal ini saja sudah merupakan masalah berat, bagaimana kita bicara aspek lain seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan proses daur ulang. Termasuk di dalamnya bak-bak sampah harus ditempatkan di tempat yang sesuai, bukan di jalan-jalan protokol,” terang Gubernur VBL.

Lebih lanjut pria asal Semau tersebut mengungkapkan, persoalan sampah di Kota Kupang bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota Kupang tapi juga pemerintah provinsi. Perlu ada kerja sama dan pembagian tanggung jawab yang jelas, mana yang jadi tanggung jawab provinsi dan juga termasuk pemerintah pusat. Harus dirumuskan secara tegas.

“Saya serius sekali bicara seluruh permasalahan di kota ini, bukan karena tidak suka atau punya maksud tertentu tapi karena ini kota provinsi. Yang malu kalau kota ini tidak tertata dengan baik dan kotor, bukan hanya wali kota tapi juga gubernur. Saya ingin kita menjadi pemimpin yang in charge, kerja terlibat dan sampai tuntas, tidak hanya omong saja. Hari ini saya datang bertemu pak wali (wali kota), kita bagi tugas, saya punya tugas apa dan pak wali punya apa,” ungkap Gubernur NTT.

Persoalan sampah, lanjut mantan Ketua Fraksi NasDem DPR tersebut, harus menjadi gerakan bersama seluruh komponen di Kota Kupang. Termasuk TNI/Polri, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dari SD sampai dengan SMA. Karena hal ini berkaitan dengan membangun peradaban dan mindset.

“Kalau kita bisa tanamkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya sejak anak usia SD, pengaruhnya akan sangat besar. Guru-guru juga harus latih anak-anak hal ini. Ini sosialisasi dan gerakan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk bangun peradaban. Tinggal tiap pagi kita bisa atur, misalnya Gubernur selama beberapa menit sosialisasi di sekolah mana, Wali Kota masuk SD mana, Dandim masuk SMP mana dan Kapolres di sekolah mana. Termasuk melibatkan pihak swasta baik itu pemilik toko, restoran dan penanggung jawab hotel. Kalau ini kita lakukan dengan baik, saya yakin dalam tempo 6 bulan, masalah sampah bisa selesai,” ungkap Gubernur VBL.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Jefri yang telah memperjuangkan ke Presiden Jokowi untuk penataan trotoar di Kota Kupang. Juga untuk pembenahan taman-taman. Adanya predestrian yang baik untuk pejalan kaki menunjukkan kota makin maju.

“Presiden Jokowi sangat cinta NTT terutama Kota Kupang. Presiden sudah siapkan lagi dana tambahan untuk rapikan lagi jalan-jalan di Kota Kupang. Jadi seumpama kebutuhan air bersih direncanakan dengan baik, kita tinggal omong Kota tanggung berapa, provinsi buat apa dan minta juga di pusat mumpung Presidennya sangat perhatian dengan kita,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore mengakui, persoalan sampah memang menjadi momok bagi Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang terus berupaya untuk menangani permasalahan tersebut.

“Kami malu pak Gub (Gubernur) karena sampah masih bertebaran di mana-mana. Sampai saat ini, kami baru bisa angkut sekitar 87 persen sampah. Karena beberapa kendala seperti bin kontainer yang hanya 6 unit saja saat kami memimpin. Sejak tahun 2019, kami adakan 40 bin kontainer untuk penataan kota. Mobil sampah ada sekitar 30 unit, 23 unit sudah tua. Periode ini kita tambah 8 unit mobil baru. Dalam dua tahun terakhir kita juga adakan 2.000 unit tong sampah. Kami berterima kasih atas bantuan satu unit mobil penyapu jalan dari pemerintah provinsi,” jelas Wali Kota Jefri.

Wali Kota Kupang memberikan apresiasi atas motivasi dan perhatian dari Gubernur NTT terhadap berbagai permasalahan di Kota Kupang. Jefri berjanji akan mengambil langkah-langkah strategis dan lebih tegas untuk mengelola sampah di kota Kupang.

“Terima kasih banyak Bapak Gubernur atas semua masukan dan catatan yang luar biasa. Kasih tanggung jawab kepada kami untuk kami berubah dalam enam bulan ini khususnya dalam penataan kebersihan ini. Kita akan kerjakan dengan lebih sungguh,” pungkas Jefri Riwu Kore.(*)

Sumber berita dan foto (*/Aven Rame—Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Hadir di APEC WEF 2020, Menteri Bintang Dorong Ekonomi Perempuan

48 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga sebagai Ketua Delegasi Indonesia mengikuti pertemuan tingkat Menteri pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Women and the Economy Forum (WEF) 2020 yang diselenggarakan di Malaysia melalui virtual, pada Rabu, 30 September 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Bintang menyoroti pentingnya upaya memajukan ekosistem pendukung untuk pemberdayaan ekonomi perempuan demi pembangunan berkelanjutan.

“Menyikapi krisis, kita seharusnya tidak hanya fokus pada kebangkitan ekonomi. Penting juga untuk membangun dunia yang berkelanjutan, dengan perempuan sebagai pusat pemulihan,” ujar Menteri Bintang.

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi global. Kesejahteraan dan kehilangan mata pencaharian menjadi isu utama yang dialami hampir semua orang di kawasan Asia-Pasifik, pandemi juga memberi dampak ekonomi dan sosial yang tidak proporsional terhadap perempuan. Oleh karena itu, Menteri Bintang mendorong seluruh anggota APEC untuk dapat menguatkan solidaritas global.

“Saya mempercayakan potensi luar biasa perempuan di seluruh dunia untuk dikembangkan, dilindungi, dan diberdayakan. Hanya solidaritas dan kerja sama global yang akan memastikan kita dapat mengatasi ini bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, potensi dan peran perempuan tidak bisa dianggap remeh dalam mendukung pemulihan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, 99 % dari bisnis di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan lebih dari 50% dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Meski menghadapi banyak tantangan, Menteri Bintang meyakini peluang akan selalu ada.

Suasana Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Women and the Economy Forum (WEF) 2020 yang diselenggarakan di Malaysia melalui virtual, pada Rabu, 30 September 2020

“Bahkan di saat-saat tersulit pun, peluang terbentang di depan. Survei terbaru mengenai dampak Covid-19 mengungkapkan bahwa bisnis berbasis online berhasil meningkatkan kinerja penjualan mereka. Perempuan pelaku usaha perlu memanfaatkan peluang ini, untuk memulihkan dan mempertahankan mata pencaharian mereka,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang menjelaskan, Indonesia telah mengembangkan program pemberdayaan UMKM perempuan dengan berfokus pada pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran online. Menteri Bintang berharap upaya penguatan ekonomi pada perempuan di ranah online mendapat dukungan agar lebih inklusi.

“Kita membutuhkan upaya global yang lebih kuat untuk meningkatkan literasi media digital dan menciptakan lingkungan yang aman untuk melindungi perempuan secara online,” kata Menteri Bintang.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia mendorong APEC PPWE untuk membuat sistem pemantauan atau berbagi informasi secara berkala terkait cara dan kebijakan yang dapat mendukung kehidupan dan penghidupan perempuan sehingga dapat menjadi ruang belajar satu sama lain antar negara APEC.

“Sistem tersebut akan mengumpulkan informasi yang komprehensif dan memungkinkan setiap pemangku kepentingan untuk menilai status, kebutuhan, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Asia-Pasifik, serta menciptakan intervensi yang lebih baik untuk mendukung kelangsungan hidup dan pembangunan ekonomi di negaranya,” ujar Menteri Bintang.

Pertemuan APEC WEF dimaksudkan untuk menguatkan komitmen negara peserta terkait kerja sama regional, pengembangan kapasitas dan berbagai praktik terbaik untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Tahun ini, APEC WEF mengangkat tema ‘Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan untuk Memperkuat Pemulihan dan Ketahanan Pasca-Pandemi’. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Tanam Pohon di Kota Kupang, Yeri Padji : Dipelihara Pihak Ketiga Sampai April 2021

164 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Pemkot Kupang terus melakukan gebrakan dengan menanam pohon guna menuju kota yang berwawasan lingkungan sesuai dengan jabaran visi Pemerintah Kota Kupang untuk menjadikan ibu kota Provinsi NTT ini menjadi kota layak huni.

Program tersebut dicanangkan dalam gerakan bersama yang dinamai Gerakan Kupang Hijau (GKH) dan dikomandoi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan melibatkan seluruh stakeholders, baik itu pengusaha, PNS/PTT maupun masyarakat lainnya yang ingin berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir; Pemerintah Kota Kupang juga menggelontorkan dana dari APBD untuk membeli pohon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan tahun 2020. Hal ini dilakukan mengingat pohon secara global sangat penting bagi kehidupan manusia dan diyakini sebagai salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global.

Aksi tanam pohon dalam Gerakan Kupang Hijau

Bahkan, secara nasional, penanaman pohon merupakan langkah strategis pemerintah pusat dan provinsi yang digalakkan untuk kelestarian ekosistem. Selain manfaat utama pohon sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida, bahkan sekarang sedang digalakkan hutan kota di berbagai daerah, sebagai salah satu syarat pelestarian lingkungan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas LHK Kota Kupang, Yeri Padji Kana saat dikonfirmasi terkait program penanaman pohon yang saat ini sedang berlangsung.

Penanaman pohon, imbuh Yeri Padji, menjadi dasar utama persoalan air yang terjadi hingga hari ini. Menurutnya, Penanaman pohon adalah salah satu solusi jangka panjang untuk melestarikan air bawah tanah, sehingga tidak langsung mengalir ke laut. Selain itu, penting dalam penataan Kota Kupang.

Pohon yang ditanam menggunakan jasa pihak ketiga

“Pohon ditanam dan ditata penanamannya agar menjadi salah satu faktor menambah estetika keindahan kota, selain sebagai peneduh jika panas,” kata sosok yang akrab disapa JPK ini.

Terkait adanya informasi dari masyarakat di berbagai media tentang proses penanaman pohon, dirinya mengatakan bahwa penanaman pohon yang dilakukan pada tahun 2019 tidak ada masalah, bahkan saat ditanya oleh DPRD dalam sidang Badan Anggaran dirinya memastikan pohon tersebut sudah di-PHO.

“Kalau ada yang mati, itu karena cuaca ekstrem, bahkan ada juga karena ulah manusia, ada juga yang cabut, ada yang sandar di pohon, namun itu sudah clear, tidak ada masalah lagi,” kata Yeri.

Sementara, untuk kegiatan pada tahun 2020, ia mengatakan penanaman pohon tahun ini sementara diproses dan terus diawasi. Kegiatan tersebut sedang berlangsung hingga 19 Oktober 2020 mendatang. Setelah selesai masa kontraknya, pihak ketiga akan memelihara pohon tersebut selama enam bulan atau sampai April 2021.

“Idealnya, pemeliharaan hanya tiga bulan namun kita komitmen bersama kontraktor kita sepakat untuk masa pemeliharaan 6 bulan, yakni sampai bulan April tahun 2021. Dia kan bantu pemerintah juga, lantas apa yang mau dipersoalkan, kontrak saja sementara berjalan, lalu kalau mati mereka ganti lagi dengan pohon yang baru,” tutup Yeri. (*)

Sumber berita dan foto (*/Nina—PKP)
Editor (+rony banase)

Listrik Masuk ke Desa Balus Permai Manggarai Timur dan di Pulau Lembata

150 Views

Flores, Garda Indonesia | Pembangunan listrik ke darah 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) terus diupayakan demi mewujudkan energi berkeadilan hingga pelosok nusantara.

Di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLN berhasil melistriki Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dan Desa Balus Permai, Borong, Kabupaten Manggarai Timur; usai membangun jaringan listrik ke desa – desa tersebut yang mampu melistriki 560 KK.

Kepala Desa Belobatang, Paskhalis Demon Udak mengatakan bahwa hadirnya listrik lebih hemat dibandingkan menggunakan lampu pelita yang dulu mereka gunakan. “Sebelumnya warga menggunakan lampu pelita untuk penerangan di malam hari, dengan biaya setiap bulan sekitar Rp.200.000,- namun sejak listrik menyala warga membeli token Rp.50.000,- dan sampai sekarang belum beli lagi token.

Personil instalasi PLN usai melistriki Desa Balus Permai di Borong 

Selain itu, tandas Paskhalis, untuk kegiatan ibadah di gereja sebelumnya menggunakan genset dengan membeli BBM di Lewoleba Rp.400.000,- per bulan serta harus mengantre sepanjang 2 kilometer untuk mendapatkan BBM dan hingga sekarang token Rp.200.000,- belum habis digunakan.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT, Agustinus Jatmiko menyampaikan meskipun pandemi semakin marak terjadi sampai dengan saat ini tidak menghalangi PLN untuk terus berjuang menghadirkan energi listrik di desa-desa yang belum berlistrik demi mewujudkan Indonesia terang, dan senyum bahagia warga desa atas kehadiran listrik yang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan kehidupan lebih baik.

Pembangunan jaringan listrik

Berdasarkan Data dari PLN UP2K (Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Flores, untuk melistriki Desa Belobatang dan Desa Balus Permai, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 20,95 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 10,93 kms, dan 4 buah gardu di mana 1 buah gardu kapasitas 50 kVa dan 3 buah gardu dengan kapasitas 75 kVa.

Saat ini, rasio desa berlistrik di Kabupaten Lembata telah mencapai 99,34% dan Kabupaten Manggarai Timur 86,93%, sedangkan untuk rasio elektrifikasi Provinsi NTT sendiri saat ini telah mencapai 86,15% dan rasio desa berlistrik NTT 94,48% hingga Agustus 2020.

Jatmiko juga berpesan apabila ada informasi, keluhan, atau apa pun terkait tagihan listrik atau Pelayanan PLN, Pelanggan bisa langsung ke situs http://www.pln.co.id  Aplikasi PLN Mobile yang dapat di-download pada Aplikasi store dan play store, lalu Call Center 123 serta media sosial Facebook PLN 123, Twitter PLN_123 dan Instagram PLN123_OFFICIAL; siap melayani 24 jam yang mana guna dari layanan ini adalah mudah, cepat dan menjadi solusi layanan cepat dalam genggaman.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas PLN UIW NTT)
Editor (+rony banase)

Covid-19 Naik di NTT, Pelabuhan Udara & Laut Tak Tutup dan Wajib ‘Pool Test’

816 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Kebijakan penutupan bandara dan pelabuhan laut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di NTT yang mengalami kontraksi 1,96 persen (kuartal kedua, red). Atas dasar tersebut, maka kita berlakukan apa yang kita sebut new normal,” jelas Kadis Perhubungan Provinsi NTT, Isyak Nuka dalam sesi jumpa media pada Senin siang, 28 September 2020 di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT.

Meski angka kasus Positif Covid-19 di Provinsi NTT terus merangkak naik, namun Pemprov NTT tidak akan menutup jalur penerbangan udara maupun pelayaran laut. Kondisi ini, sebut Isyak Nuka, “Pilihan untuk membatasi itu tidak mudah, karena ekonomi harus berjalan, terutama distribusi logistik dan kita tak bisa mendeteksi saat awal bahwa seseorang terkonfirmasi positif Covid-19, namun kita mendorong agar protokol kesehatan diberlakukan ketat.”

Kondisi new normal di Provinsi NTT, imbuh Isyak, untuk penerbangan maupun pelayaran dalam wilayah NTT bebas ketentuan rapid test dan swab, termasuk surat keterangan kesehatan. “Itu semua kita bebaskan, agar para pelaku perjalanan di dalam wilayah NTT seolah-olah merasakan masa sebelum kasus Covid-19 merebak,” urainya.

Ķecuali, pelaku perjalanan dari luar NTT, terang Isyak Nuka, mereka harus menggunakan rapid test, dites suhu tubuh dan mengisi HAC. “Termasuk yang ke luar NTT berlaku hal yang sama, maka setelah new normal angka positif di NTT meningkat akibat dari pelaku perjalanan di Labuan Bajo maupun di Bandara El Tari Kupang,” ungkapnya.

“Kita di NTT, tak melakukan swab,” ungkap Isyak.

Seperti kita tahu bersama, urai Isyak, rapid test itu berlaku 14 hari. “Pada saat dia melakukan rapid test itu negatif, namun bisa saja pada hari ketujuh saat berada di wilayah NTT, dia (pelaku perjalanan, red) terkonfirmasi positif Covid-19. Ini memang menjadi kesulitan kita di pintu-pintu masuk dan menjadi kesulitan petugas di KKP,” ungkapnya.

Oleh karena itu, beber Isyak, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Perhubungan NTT mencoba menggandeng Forum Akademia NTT (FAN) yang menemukan pengetesan cepat Covid-19 terhadap para pelaku perjalanan atau dinamakan Pool Test. “Ini memang belum diuji coba, teman-teman sedang men-setting, kita telah berkoordinasi dengan KKP, operator, kepala bandara dan pelabuhan, jika alat pool test telah siap, maka dipakai di pintu masuk bandara dan pelabuhan,” tandasnya.

Sementara, Dr. Elcid Lee dari FAN  saat dihubungi media ini via telepon untuk menelisik tentang mekanisasi dan manfaat pool test, hingga berita ini ditulis, belum merespons.

Kasie Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Hengki Jezua mengatakan instrumen pengendalian telah diperketat terhadap para pelaku perjalanan dengan mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan. “Dengan mengisi kartu tersebut, maka ke mana pun pelaku perjalanan dapat dipantau secara baik,” jelasnya.

Selain itu, urai Hengki, dilakukan pengamatan terhadap tanda dan gejala. “Tanda dan gejala ini, ada yang muncul dan yang tidak. Ketika pelaku perjalanan datang tanpa konfirmasi tanpa gejala di suatu daerah, kemudian pada hari ketujuh atau kesepuluh muncul gejala (karena masa inkubasi covid sekitar 14 hari),” terangnya sembari mengatakan seluruh pelaku perjalanan diberlakukan tidak diskriminatif.

Manajer Pelayanan Terminal Pelindo III, Cahyo Mursito mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengurangi kerentanan penyebaran Covid-19 di NTT. “Secara teknis, telah bekerja sama dengan pihak pelayaran dengan membatasi penumpang yang turun yakni menunda turunnya penumpang secara bertahap, misalnya 30 orang duluan, termasuk pembatasan penumpang hanya 50 persen dari kapasitas normal dan telah berlaku efektif,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)