Semua tulisan dari admin

Sosok Cornelis Lay di Mata Ganjar : Beliau Sahabat Sekaligus Guru Politik Saya

575 Views

Depok, Garda Indonesia | Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Cornelis Lay meninggal dunia. Sosok Cornelis yang juga politisi senior PDI Perjuangan itu meninggalkan banyak kesan, salah satunya pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/08/05/prof-dr-cornelis-lay-ma-duka-cita-bagi-guru-sahabat-cendekiawan-soekarnois/

Saat melayat ke rumah duka di Perum Cemara Blok F-13 Maguwoharjo, Depok, pada Rabu, 5 Agustus 2020; Ganjar sangat kehilangan sosok Cornelis. Baginya, Cornelis Lay adalah sahabat baik sekaligus guru politik politisi PDI Perjuangan itu.

“Beliau itu teman, senior sekaligus guru saya. Beliau orang yang membuat saya yakin untuk terjun ke dunia politik,” kata Ganjar.

Cornelis lanjut Ganjar merupakan sosok yang selalu memberikan semangat bagi anak muda. Sosoknya selalu memberikan inspirasi bagi anak muda, khususnya yang ingin terjun ke dunia politik.

“Beliau selalu mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang nasionalis. Beliau pemikir, intelektual dan sampai sekarang masih peduli pada adik-adiknya di organisasi GMNI,” terangnya.

Ada kesan mendalam antara Ganjar dengan Cornelis. Saat itu, dia ditelepon oleh seseorang dan diminta gabung dalam Badan Diklat PDI Perjuangan. Ternyata, orang yang menelepon itu adalah Cornelis Lay.

“Sekitar 2003 kalau tidak salah, saya ditelepon beliau dan ikut di Badiklat PDI Perjuangan. Saya diajak ngajar ke mana-mana. Di situlah saya pertama gabung secara intens dengan PDI Perjuangan, meskipun sejak mahasiswa saya sudah ikut partai itu. Beliau pula yang mendorong saya terjun ke politik, maka saya katakan, beliau adalah guru politik saya,” terangnya.

Sosoknya yang ngayomi dirasakan betul oleh Ganjar. Sejak menjadi anggota DPR RI dua periode dan Gubernur Jateng dua periode, Cornelis lanjut Ganjar selalu memberikan masukan. Kritik, saran, solusi dan informasi selalu diberikan.

“Maka setiap ada acara di Jogja, saya pasti menyempatkan mampir untuk ngobrol banyak dengan beliau. Itu yang membuat saya sangat dekat, bahkan dengan keluarganya,” pungkasnya.

Cornelis Lay dilahirkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 6 September 1959. Selain sebagai Guru Besar Fisipol UGM, Cornelis juga dikenal sebagai Politisi Senior PDI Perjuangan.

Dalam Pemilu Presiden 2014, Cornelis dipercaya sebagai Ketua Tim Ahli dan Pakar Politik Tim Pemenangan dan Perumus Joko Widodo-Jusuf Kalla. Cornelis juga pernah ditunjuk untuk menyusun teks pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada pelantikan 20 Oktober 2014 lalu.(*)

Sumber berita dan foto (*/lahendra)
Editor (+rony banase)

Julie Laiskodat Jadi Bunda PAUD, Wagub Josef : Revolusi Bentuk Manusia NTT

559 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengatakan, untuk membentuk sumber daya manusia NTT yang berkualitas, dibutuhkan upaya luar biasa. Harus dipersiapkan sejak awal sehingga bisa menghasilkan manusia-manusia berkualitas.

“Kita harus melakukan suatu revolusi radikal. Ini harus dilakukan secara serius. Masalah pembentukan sumber daya manusia di NTT tidak bisa kerja dengan cara-cara biasa, tapi dengan cara luar biasa. Mengubah manusia NTT butuh inovasi terus-menerus,” jelas Wagub Nae Soi saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Julie Sutrisno Laiskodat sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi NTT di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, pada Jumat, 7 Agustus 2020.

Mengutip pendapat psikolog besar Sigmund Freud tentang peranan alam bawah sadar yang sangat besar, Wagub JNS menekankan, mengubah karakter seseorang tidak mudah. Namun kalau hal ini dilakukan sejak dini, lebih khusus sejak dalam kandungan, maka akan menghasilkan kualitas manusia yang mumpuni.

“Mengubah orang harus dilakukan sejak usia dini bahkan harus dibentuk sejak dalam kandungan. Tak heran, bila ibu-ibu yang mengandung sering mengusap-usap kandungannya dan berbicara dengan janin sejak usia tiga bulan untuk membentuk alam bawah sadar anaknya,” jelas Wagub.

Lebih lanjut pria asal Ngada itu menyatakan, peranan PAUD dalam membentuk dan memberi warna pada karakter anak sangatlah vital. Pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terus-menerus dengan lakukan bimbingan, pengajaran dan latihan sehingga anak-anak bisa memiliki spiritualitas, akhlak dan kompetensi sejak kecil.

“Minimal ada enam karakter yang bisa dibentuk sejak PAUD yakni kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan. Dan untuk tercapainya hal-hal ini, pendekatan dan hati seorang ibu sangat dibutuhkan,” ungkap Wagub Josef.

Mantan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM itu, memberikan apresiasi dan penghargaan besar terhadap apa yang telah dilakukan oleh tim penggerak PKK dan para Bunda PAUD di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT untuk menghasilkan generasi NTT yang lebih bermutu ke depannya.

“Ke depan, saya minta teman-teman di perangkat daerah agar cukup jadi regulator saja. Kita jangan sungkan-sungkan kolaborasi dengan PKK dan para Bunda PAUD karena mereka memiliki cinta lebih dari kita. Cinta dalam arti care atau perhatian, fair atau keadilan, dan shared atau berbagi dengan tulus. Mereka kerja tanpa gaji dan selalu bersama dengan masyarakat dan anak-anak,” pungkas Wagub Nae Soi.

Foto bersama usai pengukuhan Julie Laiskodat sebagai Bunda PAUD NTT

Sementara itu, Bunda PAUD NTT, Julie Sutrisno Laiskodat mengatakan, selama dua tahun PKK NTT telah menjalankan tugas untuk mengembangkan PAUD. Mengambil bagian dalam semangat membangun NTT dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia.

“Kami, para perempuan dan wanita seluruh NTT ingin membantu pa Gub dan Wagub dalam pengembangan sumber daya manusia. Kita memiliki sekitar 3.236 desa di seluruh NTT, kami sadar belum mampu menjangkau semua. Karenanya kami sepakat memilih 22 desa model PKK selama dua tahun ini. Kami fokus di desa-desa ini. Dan di desa-desa ini, kami punya PAUD model,” kata Juli Sutrisno Laiskodat.

Dikatakan anggota Komisi IV DPR RI itu, cita-citanya sebagai koordinator para Bunda PAUD di NTT adalah mendorong semakin banyaknya PAUD di NTT terakreditasi. Karena menurut data dari UNICEF, di NTT banyak PAUD yang liar dan tidak terakreditasi.

“Para orang tua umumnya berpikir PAUD hanya sebagai tempat penitipan anak. Padahal pendidikan harusnya dimulai dari masa ini. Di desa model, kami mengedukasi para orang tua tentang peranan penting PAUD sebagai tempat dimulainya dasar pembentukan sumber daya manusia,” jelas ketua Dekranasda tersebut.

Dalam kesempatan itu, Julie Sutrisno mengharapkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi NTT untuk peningkatan sarana, prasarana dan alat-alat permainan. Fokus kerja ke depan adalah juga meningkatkan kompetensi dan sertifikasi guru-guru PAUD.

“Para Guru PAUD ini sebagian besar tidak digaji dan dibayar. Hanya karena mereka punya hati untuk mengajar dan berbagi. Karenanya kami meminta Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar memberikan masukan buat para Kepala Desa untuk memanfaatkan Dana Desa bagi pengembangan PAUD. Juga untuk memberikan insentif kepada para guru PAUD,” pungkas Julie Sutrisno.

Pengukuhan Julie Sutrisno Laiskodat berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 239/KEP/HK/2020. Para Ketua Tim Penggerak PKK/Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-NTT mengikuti acara pengukuhan ini secara virtual.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua PKK NTT, Ibu Maria Fransiska Jogo, Kepala Balai PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) NTT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Maria B. Advensia Salem, Kadis Kesehatan NTT, perwakilan organisasi perempuan, para mitra PAUD dan undangan lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Puan Maharani dan AHY Bertemu, Bahas Pandemi Covid-19 & Pilkada 2020

444 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua DPR RI, Puan Maharani. Salah satu pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

AHY mengaku, Demokrat dan PDIP banyak bersama di beberapa Pilkada lalu. Putra sulung Presiden RI keenam ini juga memberi sinyal partainya bakal berkoalisi dengan PDIP di beberapa daerah.

“Tadi bicara ternyata banyak kebersamaan PDIP dan Demokrat di berbagai Pilkada. Mudah-mudahan kerja sama dan sinergi ini bisa terus dipelihara dan upaya untuk bangsa ini,” ujar AHY usai pertemuan dengan Puan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020.

AHY mengatakan, sudah lama berencana untuk bertemu dengan Puan dan memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum Demokrat terpilih. Namun rencana itu sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan itu, AHY juga menitipkan salam untuk Ketua Umum PDIP sekaligus ibunda Puan yaitu Megawati Soekarnoputri. “Karena memang ini pertemuan pertama, saya sampaikan salam hormat untuk Ketum PDIP, Megawati semoga beliau selalu sehat walafiat,” kata AHY.

Di kesempatan yang sama, Puan pun mengamini kebersamaan Demokrat dan PDIP di Pilkada 2020. Bahkan, kata Puan, AHY sendiri menyampaikan bakal ada koalisi PDIP-Demokrat di beberapa wilayah.

Seperti diketahui, Puan merupakan salah satu Ketua DPP PDIP yang mendapat tanggung jawab untuk mengurus Pilkada 2020. “Di beberapa tempat di Pilkada 2020, di 270 daerah, alhamdulillah di beberapa tempat antara PDIP dengan Demokrat lakukan kerja sama untuk dukung calon di beberapa tempat,” ujar Puan.

Puan berharap pertemuan silaturahmi antara dirinya dan AHY tidak berhenti di sini saja. “Kami berharap ini bukan pertemuan pertama dan terakhir tapi tetap lakukan silaturahmi untuk bangsa ini bersama-sama,” tutup Puan.

Selain membicarakan Pilkada 2020, keduanya juga membahas soal percepatan penganan pandemi Covid-19 yang berdampak di berbagai aspek baik kesehatan maupun ekonomi.(*)

Sumber berita dan foto (*/lahendra)
Editor (+rony banase)

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka

338 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan. Hal itu dibuktikan dengan adanya peranan perempuan dalam merebut kemerdekaan dan pembangunan bangsa yang sudah dimulai sejak lama.

“Dalam perjalanan panjang untuk mencapai Kemerdekaan Indonesia, tidak terlepas dari peran penting perempuan-perempuan Indonesia, yang berjuang mempersembahkan jiwa dan raganya, baik di garis depan maupun garis belakang pertempuran,” ujar Menteri Bintang dalam Webinar “Maju dan Merdeka” Refleksi HUT Ke-75 RI Perspektif Perempuan yang diselenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020.

Keberhasilan pembangunan manusia dinilai dari terciptanya ruang dan kesempatan yang setara baik perempuan maupun laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan. Menjelang Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Menteri Bintang mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender demi kemajuan Bangsa Indonesia.

“Perjuangan kita dalam menuju kesetaraan dapat dimulai dari memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya dimulai dari lingkup terkecil sekalipun yaitu keluarga. Akan sangat baik jika perempuan tidak hanya didengar pendapatnya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menempati posisi strategis atau bahkan menjadi pemimpin,” tutur Menteri Bintang.

Menurut Menteri Bintang ada cara-cara sederhana yang dapat dilakukan seperti, pelibatan pendapat perempuan di dalam pembuatan keputusan di dalam rumah tangga, lingkungan bermasyarakat, organisasi, pemerintahan terkecil seperti kepala desa, maupun tempat kerja. Menteri Bintang meyakini meskipun dengan cara sederhana, jika dilakukan bersama-sama dan terus menerus, dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat sehingga terbentuk konstruksi sosial yang akan berpihak pada kaum perempuan.

“Besar harapan saya muncul kesadaran, upaya, partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam mendukung tujuan kita bersama yaitu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Karena hanya dengan menyatukan kekuatan dan mengesampingkan ego masing-masing, hal tersebut dapat tercapai,” tambah Menteri Bintang.

Berbicara tentang makna kemerdekaan dari perspektif perempuan, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Muthmainnah mengajak untuk mempertanyakan kembali dengan berkaca pada situasi dan posisi perempuan saat ini yang rentan mengalami kekerasan.

“Kita bisa melihat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan grafiknya selalu naik tiap tahun, sehingga kita bisa mengatakan apakah perempuan itu bisa merdeka kalau dia mendapatkan kekerasan baik di dalam rumah tangga maupun di wilayah publik? Tentu tidak, budaya membuat perempuan terbelenggu sehingga situasi perempuan tidak mengalami banyak kemajuan,” ujar Yulianti yang juga menjadi narasumber dalam webinar

Untuk menggali makna merdeka bagi perempuan, Yulianti mengatakan PSIPP telah melakukan survei pada 200 mahasiswa dan mahasiswi di ITB Ahmad Dahlan. Menurut Yulianti hasil survei menunjukkan bahwa di samping terpenuhinya hak dasar perempuan sebagai manusia, merdeka bagi perempuan juga berarti posisi sejajar atau setara antara perempuan dan laki-laki, adanya penghormatan pada perempuan, dan memanusiakan perempuan, serta non diskriminasi.

“Perempuan harus sejajar dengan laki-laki dan bisa mengaktualisasikan rasa kebangsaannya. Menurut mereka (responden), posisi yang sejajar itu harus dibangun dari rumah tangga. Perempuan bukan pelayan dan tidak ada relasi kuasa di dalam rumah tangga. Penghormatan pada perempuan berarti mengubah paradigma, bahwa perempuan harus dipandang sebagai makhluk terhormat, akalnya sempurna, dan bukan objek seks. Memanusiakan perempuan yaitu kecerdasan dan keahliannya diakui, serta perempuan mendapat perlakuan yang tidak membeda-bedakan,” jelas Yulianti.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Reposisi Alm. Mauk Martinus, Kristo Rin Duka Jadi Anggota DPRD Belu

328 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Partai Demokrat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran Jr melantik dan mengambil sumpah/janji Kristoforus Rin Duka sebagai anggota DPRD Belu Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan anggota DPRD Belu Mauk Martinus (alm.) periode 2019—2024 di Ruang Paripurna DPRD Belu, pada Jumat, 7 Agustus 2020.

“Hari ini, saya Ketua DPRD Kabupaten Belu akan memandu pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Belu Pergantian Antar Waktu (PAW) masa jabatan tahun 2019—2024. Kiranya sumpah/janji yang akan saudara ucapkan ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Mendengar dan Maha Mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara,” ungkap Ketua DPRD Belu menjelang pengambilan sumpah/janji.

Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran Jr saat melantik Kristoforus Rin Duka sebagai anggota DPRD Belu Pergantian Antar Waktu (PAW)

“Demi Tuhan saya berjanji,…bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh – sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan. Bahwa, saya akan memperjuangkan aspirasi untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya,” ucap Manek Seran Jr diikuti Rin Duka.

Turut hadir dalam acara pelantikan itu Bupati Belu Willibrodus Lay dan Wakil Bupati JT. Ose Luan, Wakil ketua I DPRD Kabupaten Belu Yohanes Jefri Nahak, Forkopimda plus Kabupaten Belu, para anggota DPRD Kabupaten Belu, perwakilan Ketua DPD Partai Demokrat NTT, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi wanita se-Kabupaten Belu, rohaniwan pendamping dan insan pers.

Anggota DPRD Belu, Kristo Rin Duka bersama istrinya Petronela Berek

Sebelumnya, dalam pemilihan legislatif (pileg) serentak 17 April 2019, Kristo Rin Duka dari Partai Demokrat terpilih dengan jumlah suara 571, setara dengan almarhum Mauk Martinus, Daerah Pemilihan (dapil) IV: Kecamatan Tasifeto Barat; Kecamatan Nanaet Dubesi; dan Kecamatan Raimanuk. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Modal Inti Bank NTT Kurang 1,23 Triliun, Perlu Partisipasi Pemda Se-NTT

390 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) menghelat Rapat Pembahasan Rencana Penyertaan Modal pada Kamis, 6 Agustus 2020 di Aula Fernandes Gedung Sasando. Difasilitasi oleh Pemprov NTT, rapat menghadirkan para Sekda, Ketua DPRD, dan Kabag Keuangan dari pemda/pemkot se-NTT. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala OJK NTT, Robert Sianipar; Asisten III Setda NTT, Johanna Lisapaly; dan Sekda NTT, Benediktus Polo Maing.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/05/16/dua-langkah-bank-ntt-pemprov-ntt-pemkot-pemda-gapai-modal-inti-3-triliun/

Tujuannya untuk mendorong peran aktif pemda/pemkot untuk menyertakan modal disetor dalam rangka memenuhi modal inti sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengerek syarat minimal modal inti pada bank umum dari saat ini sebesar Rp.100 miliar menjadi Rp.3 triliun. Ketentuan ini diharapkan akan mempercepat proses penggabungan atau konsolidasi pada industri perbankan. Jika tak juga mampu memenuhi syarat modal tersebut, maka bank tersebut harus bersiap turun kelas menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR.

Terkait penetapan regulasi OJK tersebut, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) pun diwajibkan mengikuti regulasi usaha perbankan saat ini berdasarkan modal inti tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti bank dengan perubahan regulasi pada tahun 2020.

Kepala OJK NTT, Robert Sianipar mengungkapkan bahwa saat ini Bank NTT berada di urutan 12 dalam segi modal disetor. “Hingga Juli kemarin (tahun 2020, red) baru mengumpulkan modal disetor mencapai Rp.1,4 triliun, namun jika dilihat perkembangan 5 tahun terakhir, booking fee terus meningkat,” urainya.

Sekda NTT, Benediktus Polo Maing saat memimpin Rapat Pembahasan Rencana Penyertaan Modal didampingi oleh Plt. Dirut Bank NTT, Alex Riwu Kaho; Asisten III Setda NTT, Johanna Lisapaly dan Kepala OJK NTT, Robert Sianipar

Namun, imbuh Robert, rata-rata peningkatan relatif kecil. “Jadi, 22 kabupaten/kota rata-rata penyertaan modal disetor sekitar 60 miliar, harus diupayakan agar modal inti terus meningkat dengan penyertaan modal disetor,” pintanya sembari menyampaikan berdasarkan data yang dihimpun OJK menunjukkan bahwa laba yang diperoleh telah disetor menjadi dividen yang mana rata-rata laba per tahun Bank NTT sekitar 300 miliar.

Plt. Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan bahwa berdasarkan perhatian dari OJK NTT, maka manajemen Bank NTT perlu membeberkan tingkat keyakinan sebagai dasar pendorong penambahan modal inti minimum dengan kekuatan modal disetor Bank NTT hingga Desember 2019 sebesar Rp.1,383 miliar dan modal inti Bank NTT sebesar 1,7 triliun.

Alex Riwu Kaho pun membeberkan pertumbuhan modal disetor dari tahun 2016—2020. “ Modal disetor pada tahun 2016 Rp.291 miliar (36,77%), 2017 Rp.204 miliar (18,82%), 2018 Rp.45 miliar (3,54%), 2019 Rp.53 miliar (4,01%), dan tahun 2020 Rp.209 miliar (15,13%),” bebernya.

Terkait Dividen Bank NTT dalam 9 tahun terakhir, Alex Riwu Kaho menyampaikan bahwa dividen yang diberikan kepada para pemegang saham pada tahun 2010 sebesar Rp.114 miliar, sedangkan tahun 2019, dari laba yang dicapai, dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebesar Rp.207 miliar. “Sehingga dari total penyertaan modal dari seluruh pemegang saham, maka total dividen yang telah dibayarkan oleh Bank NTT sebesar Rp.1,906 triliun,” tandasnya.

Sehingga, imbuh Alex, berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 6 Mei 2020, diputuskan pemotongan 50% untuk penyetoran modal inti, namun putusan tersebut belum sesuai dengan ketentuan pencatatan keuangan pemda, maka akan ditinjau kembali, sehingga seluruh dividen akan disetor tahun buku 2019 secara penuh kepada pemerintah daerah.

Jajaran Direksi Bank NTT, (dari kiri ke kanan); Direktur Umum, Umbu Landu Praing; Direktur Pemasaran Dana, Absalom Sine; dan Direktur Kepatuhan, Hilarius Minggu saat mengikuti rapat pembahasan

Sementara itu, Sekda NTT Benediktus Polo Maing menyampaikan bahwa Bank NTT harus bekerja secara optimal dengan dukungan penuh dari pemprov, pemkot/pemkab untuk menunjang struktur modal agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, sehingga diperlukan pemenuhan modal inti sebesar Rp.3 triliun.

“Saat ini, modal inti Bank NTT sebesar Rp.1,7 triliun dan perlu penambahan sebesar Rp.1,3 triliun dan untuk pemenuhan tersebut dilakukan dengan skema internal atau pun eksternal,” jelasnya.

Skema pemenuhan internal, urai Sekda, melalui pemenuhan dividen sesuai RUPS di Labuan Bajo langsung dipotong 50 persen, namun sesuai regulasi diperlukan perda dan telah diprogramkan dividen yang diterima oleh pemda sebagai pendapatan jadi harus masuk ke rekening baru kemudian dipotong. “Jadi, tidak bisa langsung dipotong dan untuk menganulir keputusan RUPS, maka harus dilakukan RUPS, namun pihak Bank NTT meminta waktu hingga 2 minggu ke depan,” terangnya.

Sekda NTT pun menyampaikan jika menempuh jalur eksternal, dengan menggunakan investor, maka prosesnya pun tidak mudah karena harus melalui tahapan panjang dan tidak mudah. “Terkait hal ini, maka yang diperlukan adalah kepastian dan kesediaan penyertaan modal dan berapa besar nilai modal yang akan disetor oleh masing-masing pemda. Jadi, kita segera melakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap kabupaten/kota untuk segera menyiapkan perda dan nilai minimal modal yang akan disetor,” pungkasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh Humas Bank NTT

Pariwisata & Penerbangan Terdampak, Presiden: Ini Momentum Transformasi

27 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik telah merilis angka pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Penurunan ekonomi juga dirasakan mayoritas negara-negara yang tengah berupaya memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.

Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas untuk membahas penggabungan BUMN di sektor aviasi dan pariwisata pada Kamis, 6 Agustus 2020, di Istana Merdeka, Jakarta, melihat bahwa sektor yang sangat terdampak dari penurunan ekonomi di Indonesia antara lain sektor pariwisata dan penerbangan.

“Angka yang saya peroleh di triwulan yang kedua tahun 2020, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482 ribu dan ini turun 81 persen untuk quarter-to-quarter dan turun 87 persen untuk year-on-year. Artinya memang terkontraksi sangat dalam,” ujarnya.

Namun, penurunan yang dirasakan tersebut justru menjadi momentum tersendiri untuk melakukan konsolidasi dan transformasi untuk dua sektor tersebut. Transformasi dilakukan misalnya dengan penataan yang lebih baik untuk rute penerbangan, penentuan hub maupun super hub, hingga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata untuk mengukuhkan fondasi ekonomi di sektor tersebut.

Untuk itu, hal pertama yang diminta Presiden untuk dikaji kembali ialah mengenai penghubung maskapai penerbangan (airline hub)yang dinilai sangat banyak dan tidak merata.

Untuk diketahui, saat ini terdapat kurang lebih 30 bandara internasional di Indonesia. Namun, dari sekian banyak lalu lintas penerbangan di Indonesia, sebanyak kurang lebih 90 persennya hanya terpusat di empat bandara saja, yakni Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, dan Kualanamu.

“Apakah diperlukan sebanyak ini? Negara-negara lain saya kira enggak melakukan ini,” kata Presiden.

Kemudian, Presiden meminta agar jajarannya cermat dalam melihat potensi bandara-bandara yang memang cocok dijadikan sebagai hub internasional yang disertai pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan karakteristik wilayah sekitarnya.

Kepala Negara mencatat setidaknya terdapat delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub, yakni Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin, Sam Ratulangi, dan Juanda.

Selain itu, bersamaan dengan transformasi sektor penerbangan, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya dilakukan dengan manajemen yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memunculkan sebuah lompatan besar di sektor penerbangan dan pariwisata.

“Mulai dari manajemen airline, manajemen bandaranya, manajemen layanan penerbangannya yang tersambung dengan manajemen destinasi, manajemen hotel dan perjalanan, dan bahkan sampai pada manajemen dari produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Bangun 16 Ruas Jalan Provinsi, Pemprov NTT Pinjam 187,9 Miliar ke PT.SMI

2.429 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi atas inisiatif Pemprov NTT untuk melakukan pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Pinjaman ini ditujukan untuk membangun 16 ruas jalan Provinsi NTT .

“Selamat atas perjanjian penandatanganan ini. Pa Gub (Gubernur) adalah orang (baca : kepala daerah) keempat yang melakukan penandatanganan perjanjian seperti ini. Ini terobosan yang sangat baik. Kami terus dorong dan fasilitasi daerah-daerah untuk lakukan inovasi-inovasi sehingga bisa menjalankan program-program prioritasnya terutama di saat pandemi Covid-19 seperti ini,” ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti melalui video konferensi pada acara Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SMI di Ruang Rapat Gubernur, pada Rabu, 5 Agustus 2020.

Penandatanganan ini dilakukan masing-masing oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) di Kupang dan Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad di Jakarta.

Menurut Astera, pandemi covid punya dampak yang luar biasa terhadap keuangan nasional maupun daerah. Secara nasional, APBD dari pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten turun sekitar 16,7 persen. Hampir sama dengan penurunan yang terjadi di NTT sekitar 1,14 triliun rupiah. Begitu pun dengan pertumbuhan ekonomi sesuai data BPS pada kuartal kedua mengalami depresi sebesar minus 5,32 persen.

“Karenanya perlu langkah-langkah inovatif agar program-program prioritas daerah tetap bisa dilaksanakan saat terjadi kekurangan keuangan akibat pandemi Covid-19 ini. Penggerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dari sisi spending (pembelanjaan) baik itu dari pempus maupun pemda. Pinjaman seperti ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah agar bisa kembali positif di akhir kuartal ketiga,” jelas Primanto.

Lebih lanjut, Dirjen Primanto menjelaskan pinjaman daerah adalah program dari Pemerintah Pusat, Kemenkeu bekerja sama dengan Kemendagri dengan melakukan relaksasi-relaksasi dari segi prosedur, tata cara dan pengembaliannya. Presiden harapkan agar proses seperti ini tidak dilakukan bussines as usual atau cara-cara biasa tetapi harus extra ordinary atau cara luar biasa.

“Mohon nanti kalau pinjaman ini dicairkan oleh PT. SMI agar segera dilakukan percepatan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan pinjaman sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, secepatnya,” ujar Primanto.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Bangda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov NTT karena berinisiasi dan berupaya untuk membangun NTT dengan tidak tergantung dana transfer (pusat). Tapi melalui upaya inovasi dengan pinjaman daerah.

“Dengan kondisi keterbatasan sumber pendapatan dari PAD maupun dari dana transfer, langkah inovatif seperti ini sangat diperlukan pemerintah daerah. Pembiayaan dari pinjaman ini untuk dorong program-program prioritas daerah. Tentu kewajiban dari Pemerintah Provinsi NTT untuk menyediakan penganggaran yang memadai di APBD selama tiga tahun ke depan berupa pokok pinjaman, bunga serta pembiayaan lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani,” pinta Ardian.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (kanan) didampingi Sekda NTT, Benediktus Polo Maing melakukan penandatanganan pinjaman ke PT.SMI

Lebih lanjut Ardian meminta agar Pemprov NTT dapat mengelola pinjaman secara efisien, efektif, akuntabel , transparan, penuh kehati-hatian dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya. “Kami meminta agar pinjaman ini dimanfaatkan secara baik, dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan bebas dari konflik kepentingan dengan prinsip kehati-hatian tanpa ada masalah. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTT khususnya di masa pandemi Covid-19 ini,” beber Adrian.

Dirut PT SMI, Edwin Syahruzad juga memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT yang telah sabar dan teguh melalui berbagai proses sehingga bisa dilakukan penandatanganan pembiayaan.

“Kami dari PT SMI telah setuju dengan usulan permohonan dari Pemprov sebesar 189,7 miliar rupiah. Yang terdiri atas dua fasilitas pembiayaan yakni fasilitas pertama untuk pembangunan 7 ruas jalan sebesar 66 miliar rupiah dan fasilitas kedua juga untuk pembangunan 9 ruas jalan sebesar 123,7 miliar rupiah. Pembangunan ruas jalan ini tersebar di pulau-pulau di NTT dan menjadi prioritas program Pemprov,” jelas Edwin.

Gubernur NTT, VBL mengatakan penandatanganan pinjaman ini merupakan agenda penting untuk NTT. Ini pertama kali NTT belajar pinjam supaya tidak tergantung pada dana transfer. “Kami mohon maaf kepada Dirut SMI karena agak terlambat dan sedikit mengalami kendala. Karena ini baru pertama. Tapi kami bersyukur dengan acara hari ini, kami sudah bisa belajar untuk pinjam. Ini langkah luar biasa untuk kami. Sehingga kalau lakukan pinjaman berikut bisa lebih lancar terutama administrasinya,” jelas VBL.

Lebih lanjut VBL menyampaikan terima kasih karena dengan pinjaman ini sangat membantu mengatasi kendala Infrastruktur NTT yang buruk. “Kalau infrastruktur bisa berjalan baik, seluruh destinasi pariwisata kami yang sangat eksotik dan atraktif itu dapat berkembang dan ekonomi juga bertumbuh baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan kementerian Dalam Negeri yang telah lakukan pembinaan sehingga kami dapat pinjaman ini. Ini memberikan manfaat yang besar untuk kami,” lanjut VBL.

VBL juga menjamin, pinjaman tersebut akan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. “Pinjaman ini bukan untuk memperkaya pundi-pundi orang perorangan juga tidak untuk dikorupsi tapi semata-mata untuk memperbaiki infrastruktur demi menggerakkan pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT,” pungkas VBL.

Untuk diketahui, PT SMI merupakan salah satu Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan dengan mandat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di Indonesia.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zacharias Moruk menjelaskan panjang ruas jalan Provinsi yang dikerjakan dengan biaya pinjaman dari PT SMI adalah sepanjang 189 kilometer.

Tampak hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah NTT, Bene Polo Maing,Staf Khusus Gubernur, Prof. Daniel Kameo, Ph.D, Markus Hage, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)