Semua tulisan dari admin

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi

21 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian PPPA melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Ciput Eka Purwianti, bersama Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta H Abraham Lunggana dan Direktur PT. Sari Coffee Anthony Cottan ikut meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang, Blok B pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Pembukaan Starbucks Community Store ini bermitra dengan Yayasan Komunitas Sahabat Anak (YKSA) dan Indonesia Street Children Organization (ISCO), dimana hasil penjualan nantinya akan didonasikan kepada masyarakat sekitar Tanah Abang, khususnya untuk mendukung pendidikan anak-anak. Dukungan yang diberikan berupa beasiswa dan kegiatan mengisi waktu luang bagi anak-anak melalui pelajaran seni tari dan Bahasa Inggris di gedung Community Store.

“Kami sangat mengapresiasi peran serta dunia usaha juga masyarakat dalam melakukan perlindungan bagi anak. Kami harap Starbuck Indonesia akan membuka community stores lainnya di Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami berharap juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk anak yang akan dilakukan oleh YKSA dan ISCO,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti.

Menurut pihak Starbucks, Tanah Abang merupakan kawasan perputaran ekonomi yang cukup tinggi namun banyak anak-anak yang ikut mencari nafkah di jalan untuk membantu orang tua, sehingga salah satu hak mereka terhadap akses pendidikan menjadi terputus.

“Kami berharap ke depan akan semakin banyak community store yang bisa dibangun di Indonesia sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa terbantu terutama dapat memberikan perlindungan bagi anak secara maksimal,” ujar Direktur Starbucks Indonesia, Anthony Cottan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, kedua mitra juga akan melibatkan volunteer, baik dari kalangan umum maupun staf Starbuck Indonesia. Untuk itu, Ciput mengingatkan agar volunteer harus mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Sistem Perlindungan Anak termasuk kode etik dalam bekerja dengan anak. Kemen PPPA juga siap bekerjasama dengan YKSA dan ISCO untuk memberikan materi terkait KHA, SPA, dan kode etik dimaksud agar kepentingan terbaik anak terpenuhi dan terlindungi.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Pemerintah Siapkan Proses Evakuasi Empat WNI di Kapal Pesiar ‘Diamond Princess’

22 Views

Riau, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Menurutnya, saat ini pemerintah masih dalam proses persiapan untuk evakuasi.

“Ya ini dalam proses persiapan tapi belum kita putuskan. Rumah sakit juga kita siapkan, tapi urusan yang berkaitan dengan tempat belum diputuskan,” kata Presiden di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Jumat, 21 Februari 2020.

Untuk mengevakuasi WNI dari Jepang, pemerintah sendiri masih mempertimbangkan apakah evakuasi akan dilakukan lewat jalur laut atau udara. “Apakah nanti dievakuasi dengan kapal, rumah sakit langsung, atau evakuasi dengan pesawat, ini belum diputuskan. Saya kira secepatnya (diputuskan),” imbuhnya.

Kepala Negara berharap, keputusan mengenai evakuasi bisa segera diambil setelah proses diplomasi dengan otoritas Jepang selesai. “Ini juga masih proses diplomasi Indonesia dan Jepang, untuk kita minta ini, minta ini, tapi di sana masih belum menjawabnya. Kita harapkan ada sebuah keputusan sehingga kita bisa langsung memutuskan,” jelasnya.

Seperti diketahui, kapal Diamond Princess telah menjalani proses karantina usai sejumlah penumpang maupun awaknya positif terinfeksi virus korona atau SARS-CoV-2, termasuk empat WNI dari Indonesia. Empat WNI tersebut kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Jepang.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus memastikan agar semua WNI tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

“Kita ingin memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Sekarang ini yang 74 itu masih berada di kapal. Kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang,” kata Presiden, kemarin.

Indonesia melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Jepang juga terus melakukan komunikasi dengan semua WNI yang masih berada di kapal pesiar tersebut. KBRI juga memberikan bantuan logistik dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan perlindungan bagi para WNI.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, IMO-Indonesia Angkat Bicara

49 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dinamika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI sembilan hari yang lalu tepatnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020, menuai kontra dari sejumlah organisasi usaha serta pekerja pada lintas sektor di tanah air.

Tujuan ke depan untuk dapat lebih baik yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja tentunya agar kemaslahatan yang lebih besar dapat segera terwujud di bumi pertiwi yang berbanding lurus dengan perkembangan globalisasi dewasa ini. Agar kiranya Indonesia mampu serta dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa selain mengatur soal investasi, RUU Cipta Kerja ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekiranya dua pasal akan diubah terkait modal asing di pasal 11 serta ketentuan pidana di pasal 18.

“Atas kondisi tersebut IMO-Indonesia selaku organisasi badan usaha media online yang berpedoman kepada UU 40 Tahun 1999 dan berafiliasi kepada Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat, juga merasa perlu angkat bicara terkait industri media khususnya online, ujar Yakub Ismail Ketua Umum IMO-Indonesia ketika diwawancara oleh awak media terkait RUU Cipta Kerja, pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Lebih lanjut Yakub menuturkan bahwa sebagaimana Visi & Misi IMO-Indonesia untuk Menjadi Organisasi Media Online Yang Berimbang dalam Pemberitaan dan Pemersatu Kebinekaan serta Menjadikan Media Online Bagian dari Industri Pers Yang Memiliki Nilai Tambah dengan Memperjuangkan Regulasi yang Berpihak Kepada Industri Pers Online untuk Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang.

“Kami ingin sumbang suara serta memberikan masukan terkait Industri Media khususnya online, sebagaimana kesempatan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait RUU Cipta Kerja,” ucapnya.

Seiring dengan arah perubahan, imbuh Yakub, yang didorong oleh Pemerintah tentunya hal tersebut juga harus dapat memberikan rasa keadilan kepada industri media khususnya online, bahwa organisasi media yang terbentuk dan sudah memiliki legalitas harus mendapat perlakuan yang sama terlepas sudah atau belum diverifikasi.

“Kiranya harus ada saluran komunikasi dua arah yang sehat serta harmonis antara industri media online dengan lembaga yang diakui,” imbuhnya

Untuk itu dapat dibuat data base yang baik dengan kualifikasi baru untuk dapat mengakomodir seluruh media baik yang padat karya maupun padat modal, dan kiranya juga bisa diberikan ruang yang cukup besar agar ada pembinaan serta edukasi secara langsung dari lembaga yang diakui kepada perseroan media yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan maupun yang sudah serta kepada seluruh masyarakat pers di Indonesia.

“Industri media khususnya online mampu menjadi sebuah peluang usaha serta kerja di sektor media untuk menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program pemerintah, hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat perubahan dalam menyongsong era globalisasi yang berkeadilan untuk semua, terutama semangat nasionalisme untuk yakin dan percaya bahwa tetap akan menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Yakub, yang diamini Sekretaris Jenderal M. Masir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffry Karangan.

Terpisah, Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji, menyampaikan pandangannya. Bagi dia, keberadaan RUU tersebut jangan sampai mengganggu kebebasan media. Ia pun memberi kebebasan untuk proses pengesahannya. “Bagi saya yang penting jangan sampai menyentuh pada Kebebasan Media yang kini telah dimiliki oleh para Pegiat Media. Kalau mengganggu, IMO saya sarankan melawan,” tambah Andy sapaan akrabnya itu.

Andy yang sering menjadi Pembicara pada acara tentang peran media tersebut juga meminta agar RUU menjadi penerus semangat reformasi yang salah satunya soal kebebasan berpendapat. Sehingga, rezim tidak terkesan mundur. “Rezim jangan kembali kepada rezim kegelapan, di mana kebebasan bagi rakyat tidak sejalan dengan reformasi yang kita bangun,” sergah Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum tersebut.

Oleh karenanya, saran dan masukan Pengurus IMO bagi Andy sudah tepat. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor media punya tanggung jawab untuk mengawalnya. Tujuannya, lanjut Andy Tokoh Kelahiran Bagan Siapi-Api itu untuk memberi kontribusi secara akademik.

“IMO tentu dalam rangka untuk memberi masukan, sekali lagi biar tidak kembali ke zaman otoriter,” pungkas Andy.

Senada dengan Tjandra Setiadji, Dewan Penasehat IMO-Indonesia Adi Suparto menyampaikan pandangannya telah mengikuti rintisan onmibus law ini sejak Oktober tahun lalu yang tujuan utamanya untuk menggalakkan investasi agar masuk ke Indonesia. Pihak pemerintah menengarai bahwa para investor itu ada keengganan berinvestasi di negeri ini karena terkendala dengan aturan-aturan yang ketat dan terkesan sulit. Maka salah satu upaya untuk mengurangi rasa waswas para investor tersebut dengan menghilangkan atau menyederhanakan pasal-pasal yang dinilai menghambat investasi tersebut yang salah satunya adalah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Agar sebuah peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif seharusnya dimulai sejak awal, sejak menyusun draf pihak pemerintah harus fair. Insan Pers harus dilibatkan agar kami dapat memberi masukan yang tidak merugikan bagi semua pihak.

Menurut Adi, Salah satu bentuk kebebasan pers adalah bahwa UU No.40 tahun 1999 tentang Pers itu adalah satu-satunya Undang-undang yang tidak disertai dengan Peraturan Pemerintah. Segala peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam UU pers tersebut telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Jika saat ini diwacanakan bahwa UU Pers akan direvisi bahkan akan diterbitkan PP oleh Pemerintah, ini sudah merupakan bentuk intervensi dari pemerintah (membelenggu kebebasan pers).

“Tentu saja hal demikian ini kami tolak,” tutur Adi.

Pandangan lainnya juga disampaikan Ketika Pembina IMO-Indonesia DR. Yuspan Zalukhu, SH. MH. diwawancarai media terkait perubahan pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Th 1999 tentang Pers melalui RUU Omnibus Law beliau spontan mengatakan, jadi begini : menurut pemerintah RUU omnibus law ini bermaksud mendorong kemajuan investasi di Indonesia yang tentunya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Nah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya pasal 11 dan pasal 18 yang akan diubah apakah dirasakan sudah terealisasikan mewujudkan pemajuan peran Pers Nasional dalam menjalankan kontribusinya pada pembangunan nasional dengan segala kondisi yang ada ?

Sekarang silakan masyarakat pers dan setiap warganegara umumnya menyimak bunyi pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 kemudian sandingkan dengan bunyi pasal 11 dan pasal 18 perubahan melalui RUU Omnibus Law, mana yang lebih menguntungkan pemajuan pers nasional untuk berkontribusi mendorong pemajuan investasi di Indonesia ?

“Kita berharap eksekutif dan legislatif sungguh-sungguh bertujuan baik akan mengundangkan Omnibus Law demi kemaslahatan bangsa dan negara, tidak sebaliknya yang akan terjadi kemudian. Karenanya silakan masyarakat bersuara lantang dan elegan melalui saluran-saluran inspirasi yang tersedia secara profesional baik terkait perubahan UU Pers maupun lainnya,” ungkap Yuspan Zalukhu mengakhiri.

Adapun hal yang sama juga disampaikan oleh Helex Wirawan ( Dewan Pembina IMO-Indonesia ) saat dihubungi untuk diminta pandangannya terkait RUU Cipta Kerja, menurutnya bahwa pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah melalui pasal 87, yakni Pasal 11 dan Pasal 18. Pasal 11 UU Pers semula tertulis, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”. Dengan masuknya investasi asing melalui penanaman modal asing, hal yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan independensinya.

Sedangkan Pasal 18 UU Pers mengalami perubahan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi berbunyi:

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Helex juga mengatakan bahwa melalui perubahan Pasal 18, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp.500 juta menjadi Rp.2 miliar. Perubahan Pasal 18 yang penyusunannya tidak melibatkan insan pers ini perlu dipertanyakan apa motifnya.

”Hal dapat memberi celah kepada pemerintah untuk campur tangan lagi urusan pers, dan itu tidak sesuai UU Pers yang mendorong sistem self regulation dalam bentuk Kode Etik Jurnalistik yang merupakan Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak perlu diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk PP,” ujarnya.

Helex menuturkan secara umum terdapat 4 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu . Teori Otoritarian, Teori Liberatarian, Teori Tanggung Jawab Sosial dan Teori Soviet Komunis. Pada masa pemerintahan Order Baru, Indonesia lebih cenderung menganut sistem Otoritarian, kemudian pada masa reformasi sistem pers di Indonesia berubah menjadi Sistem Tanggung Jawab Sosial. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa.

“Dalam sistem pers ini, Pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah seperti yang diamanat dalam RUU Cipta kerja,” tutupnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO-Indonesia)
Editor (+rony banase)

Renovasi Sekolah untuk Dukung Pengembangan SDM Indonesia

24 Views

Pekanbaru, Garda Indonesia | Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu dari lima fokus kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2019—2924. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah salah satunya melakukan renovasi bangunan-bangunan sekolah sebagai sarana bagi siswa untuk menuntut ilmu.

“Lima tahun ke depan kita ingin pengembangan sumber daya manusia. Kalau sarana dan prasarana tidak mendukung ya itu mustahil akan kita capai yang namanya pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik,” kata Presiden usai meninjau pembangunan jalan tol di Kota Pekanbaru, Riau, pada Jumat, 21 Februari 2020.

Sebagai informasi, pada tahun 2019 Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan rehabilitasi 1.679 sekolah baik SD, SMP, SMA, maupun SMK, serta 177 madrasah. Khusus di Provinsi Riau, rehabilitasi dan renovasi dilakukan pada 127 sekolah, 2 madrasah, dan 1 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.355,5 Miliar.

“Pembangunan sekolah, renovasi total sekolah-sekolah, 2019 kemarin ada 1.679 sekolah madrasah dari SD, SMP, SMA, SMK yang kita bangun total, rehab total, renovasi total,” ujarnya.

Sebelum meninjau jalan tol, Presiden meninjau sekaligus meresmikan renovasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru. Madrasah yang sebelumnya mengalami sejumlah kerusakan tersebut kini telah menjadi lebih layak digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar.

“Memang mesti kayak gitu, ada toiletnya yang minimal bintang 3, saya cek airnya bagus,” imbuhnya.

Rehabilitasi sekolah tersebut tidak hanya mencakup perbaikan ruang kelas saja, melainkan meliputi perbaikan ruang pendukung, toilet, perbaikan drainase, hingga perbaikan lapangan dan fasilitas olahraga guna mendukung PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

“Saya senang tadi ada untuk tempat olahraganya. Basket ada, badminton ada, voli ada. Kebetulan tadi memang lokasinya 2 hektare di MTs N 3 tadi. Sehingga ya semua nanti akan seperti itu. Pembangunan tidak hanya satu ruang, enggak akan rampung-rampung,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

‘Runner Up 2 Miss Indonesia 2020’, Kado Nadia Riwu Kaho bagi Masyarakat NTT

214 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perhelatan Miss Indonesia 2020 telah usai. Pada malam Grand Final Miss Indonesia, Kamis, 20 Februari 2020, Nadia Riwu Kaho akhirnya ditetapkan sebagai Miss Indonesia Runner Up 2 (peringkat 3).

Sebelumnya, Riwu Kaho masuk dalam tahapan 16 besar lalu melaju ke posisi 5 (lima) besar dan melaju ke 3 (tiga) besar (Miss NTT, Miss Bangka Belitung, dan Miss Sulawesi Selatan). Penilaian Miss Indonesia 70 persen selama karantina dan 30 persen saat malam puncak Pemilihan Miss Indonesia

Miss Indonesia 2020 akhirnya jatuh ke tangan Miss Indonesia Sulawesi Selatan, Pricilia Carla Yules dan Runner 1 diraih oleh Miss Bangka Belitung.

Pose Runner Up 2 Miss Indonesia 2020, Nadia Riwu Kalo bersama keluarga tercinta

Nadia Riwu Kaho bersama Ayahanda, Uly Riwu Kaho dan Ibunda Tercinta, mengucapkan Segala puji dan hormat hanya untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yesus dan menyampaikan terima kasih atas segala dukungan kepada Nadia.

“Bapa mama, kaka adik dan basodara (bersaudara,red) semua, kami atas nama ananda Nadia Riwu Kaho datang ke hadapan bapa mama, kakak, adik dan basodara semua mengucapkan banyak banyak terima kasih untuk semua doa yang tiada henti dinaikkan hingga membuat semuanya ajaib dan indah,” tutur Ayahanda Nadia Riwu Kaho.

Salah satu Wakil Rektor UPG 1945 NTT ini juga menyampaikan limpa terima kasih atas dukungan jari jemari untuk memberikan dukungan (vote) dan membuat status dan komentar luar biasa di media sosial bagi Nadia. “Tanpa bapa mama, kakak, adik dan basodara semua Nadia bukanlah siapa-siapa, karena itu kami tetap memohon dukungan dan doa untuk langkah Nadia selanjutnya agar Nadia selalu dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan,” pinta Uly Riwu Kaho.

Lanjut Uly, “Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan doa tulus kami. Nadia bukan lagi milik kami semata tetapi menjadi milik masyarakat NTT dan dari Nusa Terindah Toleransi kami persembahkan Nadia untuk Indonesia.”

Penulis dan editor (+rony banase)

Plan International Dukung Kompetisi Olahraga Siswa Nasional di Aesesa

8 Views

Nagekeo, Garda Indonesia | KOSN (Kompetisi Olahraga Siswa Nasional) Sekolah Dasar Tahun 2020 menggantikan O2SN yang sudah 1 dasawarsa. Pada Selasa, 18 Februari 2020 dilaksanakan pembukaan kegiatan KOSN di SDI Marapokot Desa Marapokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dilaksanakan selama 4 hari (18—21 Februari 2020), KOSN Tahun 2020 diikuti oleh 7 (tujuh) gugus se-Kecamatan Aesesa yang mengusung tema “Membangun Karakter Unggul Melalui Kegiatan Olahraga”.

Yayasan Plan international Indonesia Program Implementasi Area Flores -Nagekeo mendukung kegiatan KOSN Kecamatan Aesesa dengan memberikan Piala Bergilir, Piala Tetap sejumlah mata lomba, dan hadiah berupa buku-buku serta air minum untuk atlet. Pemerintah Desa Marapokot pun turut memberikan dukungan.

Ketua Panitia KOSN Kecamatan Aesesa, Marianus Djari (juga Ketua Gugus 2 Aesesa dan Kepala SDK Stelamaris Danga) mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memupuk cinta tanah air, menumbuhkan hidup sehat dan minat olah raga siswa dan menjalin solidaritas di antara peserta didik.

Camat Aesesa Oskar Yoseph Amekae Sina, S.STP., M.Si. saat pembukaan KOSN pada Selasa, 18 Februari 2020, meminta agar panitia dapat menyelenggarakan kegiatan sebaik-baiknya. “Juri dan wasit, pimpinlah pertandingan dengan baik, pakailah ilmu yang dipelajari dalam menilai, memimpin pertandingan atau menjuri. Tanggalkan keterikatan dengan tiamnya sendiri dan bersikaplah profesional,” pintanya.

Selain itu, Camat Aesesa meminta para atlet untuk bertanding secara profesional dan menampilkan yang terbaik.

Hadir saat prosesi pembukaan KOSN, Kapolsek Aesesa, Para Kepala Desa se-Kecamatan Aesesa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Pendidikan.

Pihak yang terlibat dalam KOSN Kecamatan Aesesa 2020 yakni 238 orang atlet, 49 orang pelatih, official 7 orang, 38 kepala sekolah, dan 68 orang panitia. Sedangkan jenis lomba yang dihelat antara lain Catur, Tenis Meja, Bulu tangkis, Bola Kaki Mini, Bola Voli, dan Atletik.

Sumber berita dan foto (*/Jhon Orlando)
Editor (+rony banase)

Ultras Helat Diskusi Publik ‘Membaca Ulang 1,5 Tahun Kepemimpinan VBL – JNS’

139 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Unity In Diversity (Ultras) sebagai organisasi sayap pendukung garis keras VBL – JNS, bertugas mendukung, memenangkan dan mengawal kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Josef Nae Soi (JNS). Ultras selalu ada hingga VBL- JNS menyelesaikan kepemimpinan bahkan jika diperlukan Ultras tetap eksis untuk mengawal program pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Guna menjalankan fungsinya secara maksimal, dan untuk mencari solusi terhadap permasalahan selama kepemimpinan VBL- JNS kurun waktu 1,5 tahun ini, maka Ultras menghelat sebuah Diskusi Publik bertajuk “Membaca Ulang Satu Tahun Setengah Perjalanan Kepemimpinan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi periode 2018—2023”.

Diskusi Publik yang konon baru pertama kali dihelat sejak masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur pertama di Provinsi NTT ini, dikemas oleh Ultras dan disajikan dalam bentuk diskusi publik yang dilaksanakan pada tanggal unik dan cantik yakni 20-02-2020 (20 Februari 2020) pukul 08.00—18.00 WITA di Aula Hotel Neo Aston Kupang.

Demikian penjelasan Ketua Panitia Petra Bilaut dalam sesi konferensi pers pada Rabu, 19 Februari 2020 pukul 16.30 WITA di Aula Hotel Neo Aston Kupang (lokasi pagelaran Dialog Publik Ultras).

Petra Bilaut menambahkan bahwa 5 (lima) figur pembicara yang bakal mewarnai Dialog Publik tersebut antara lain Dr.Dominggus Elcid Li (IRSGC); Dr.Laurens Sayrani (Akademisi Undana); Matheos V.Messakh (Satu Timor); Lecky Frederich Koli, STP (Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT), dan Fredi Ongko Saputra (Perwakilan Pengusaha).

Ketua Ultras NTT, Jongki Asadoma

Ketua Ultras NTT, Jongki Asadoma saat menjawab beberapa pertanyaan awak media yang hadir dalam sesi konferensi pers, menegaskan bahwa kehadiran Ultras untuk mendukung, memenangkan dan mengawal janji kampanye kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Josef Nae Soi (JNS).

“Kami berharap dalam dialog, para pembicara dan pengkritik dapat memberikan sebuah solusi jelas yang dapat diterima dan dipakai yang bersifat konstruktif,” ujar Jongki seraya menyampaikan bahwa Ultras juga bakal menerima dan menyampaikan ide, solusi yang bersifat konstruktif kepada Gubernur NTT.

Selain itu, imbuh Jongki, Ultras membangun sebuah tradisi demokrasi baru untuk mempertemukan pihak pro dan kontra terhadap pemerintah. “Ini sebuah konsep yang baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi NTT,” ungkapnya.

Ketua Ultras Kupang, Vecky Taseseb

Sementara itu, Ketua Ultras Kota Kupang Vecky Taseseb menyampaikan untuk model dialog publik akan dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi yakni dialog publik dan pembahasan komisi-komisi (Komisi 1 Ekonomi, Komisi 2 Birokrasi Pemerintahan, dan Komisi 3 Janji-janji Politik).

“Hasil dialog publik berupa catatan kritis akan dituangkan dalam sebuah rekomendasi yang disampaikan kepada kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi,” tandas Vecky.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

BNPB dan Gojek Jalin Kerja Sama Penanggulangan Bencana

26 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Gojek menjalin kerja sama dalam penanggulangan Bencana Indonesia. Ini merupakan upaya konkret BNPB dalam pentaheliks, yaitu pelibatan unsur Lembaga usaha dalam penanggulangan bencana.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Gojek, Jakarta, pada Rabu 19 Februari 2020. Kerja sama ini akan melingkupi beberapa hal, seperti penempatan konten informasi bencana yang tertanam di aplikasi Gojek, pelatihan karyawan dan mitra Gojek, maupun kerja sama bentuk lain yang tidak terbatas pada pemberian bantuan personel maupun logistik.

Chief of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho mengatakan, “Dalam jangka panjang, ruang lingkup kerja sama Gojek dan BNPB akan melampaui aktivasi bantuan relawan dan kebutuhan logistik, dan mencakup kerja sama pengembangan inovasi yang berfokus pada edukasi dan diseminasi informasi tentang kebencanaan lewat aplikasi Gojek.

“Selain itu, BNPB juga akan memberikan pelatihan tanggap bencana untuk mitra dan karyawan Gojek,” tambah Shinto.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNPB Harmensyah menyampaikan apresiasi dan komitmen Gojek sebagai perusahaan teknologi on-demand pertama yang berinisiatif menjadi mitra pemerintah dalam usaha penanggulangan bencana di Indonesia. “Perlu digaris bawahi bahwa upaya penanggulangan bencana adalah urusan bersama,” tegasnya.

“Melihat respon cepat tanggap yang dilakukan saat banjir di Jabodetabek kemarin, kami percaya kolaborasi bersama Gojek dapat membantu kami menetapkan strategi yang efektif untuk mengelola penanggulangan bencana,” tambah Harmensyah.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BNPB dan Gojek yang berlangsung di Kantor Gojek, Jakarta, pada Rabu 19 Februari 2020

BNPB memandang Gojek sebagai pihak yang strategis dalam upaya membangun kesadaran kolektif publik dalam penanggulangan bencana. Melihat jangkauan di tengah masyarakat, Gojek telah beroperasi di 203 kota di Indonesia, sedangkan per kuartal ketiga 2019, aplikasi dan ekosistem Gojek telah diunduh oleh lebih dari 170 juta kali oleh pengguna Gojek. Bahkan aplikasi ini telah merambah 4 kota di kawasan Asia Tenggara. Ini sebagai nilai tambah dalam membangun kerja sama dengan Gojek yang menjangkau publik secara luas.

BNPB berharap kerja sama seperti Gojek ini tidak hanya dilakukan oleh pihaknya tetapi sektor lintas. Hal tersebut tidak terlepas bahwa penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor serta melibatkan multipihak. Salah satunya Lembaga usaha, seperti Gojek, terkadang memiliki kapasitas yang besar dan dibutuhkan untuk melengkapi kesenjangan dalam penanggulangan bencana.

Dalam peresmian kerja sama tersebut, Shinto menegaskan bahwa sejalan dengan DNA Gojek yang berfokus kepada perluasan dampak sosial yang positif, kerja sama dengan BPNB, ini merupakan perwujudan komitmen jangka panjang Gojek sebagai perusahaan anak bangsa dan bagian dari masyarakat Indonesia.

“Kami sangat mendukung BNPB dan terus bersinergi dengan pemerintah mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin waspada dan tangguh bencana,” kata Shinto

Selanjutnya, kerja sama akan dirinci lagi ke dalam perjanjian kerja sama (PKS) di antara unit teknis di lingkungan BNPB. Secara detail, pembahasan teknis lanjutan akan dilakukan oleh unit teknis BNPB dengan pihak Gojek.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Gojek menyerahkan donasi sebesar Rp.1 Miliar untuk membantu fase pemulihan pasca-bencana banjir yang melanda Jabodetabek pada awal 2020 lalu. Donasi tersebut berasal dari kebaikan hati puluhan ribu masyarakat Indonesia pengguna dan mitra ekosistem Gojek. Penggalangan dana untuk banjir Jabodetabek ini dilakukan dengan memanfaatkan platform GoGive, layanan donasi online Gojek dengan Kitabisa.com, sementara penyaluran donasi terkumpul akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Tidak berhenti di situ, komitmen Gojek untuk ketangguhan bencana dipertegas melalui kerja sama yang tertuang di nota kesepahaman dengan BNPB. (*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)