Semua tulisan dari admin

Indonesia Tolak Kekerasan Pada Anak

109 Views

Sorong-Papua,gardaindonesia.id – Beberapa waktu lalu, kabar duka menyelimuti daerah Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Setelah ditemukannya seorang anak perempuan berinisal “S” (8 tahun) pada Jumat/13 Juli 2018 lalu dalam kondisi meninggal dunia, setelah hilang selama 2 hari.

“S” yang dilaporkan hilang oleh orangtuanya ditemukan dalam keadaan menggenaskan di hutan sekitar tempat tinggalnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise didampingi Kapolres Sorong Selatan, AKBP Romylus Tamtelahitu saat konferensi pers, Jumat/20 Juli 2018, menyampaikan kesedihan sekaligus kekecewaannya atas kejadian tersebut.

“Saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sungguh sangat menyayangkan harus ada lagi anak perempuan di tanah papua yang meregang nyawa dengan tidak wajar,” ujar Menteri Yohana.

“Saya mengecam kejadian ini dan meminta kepada para aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini hingga selesai agar “S” mendapatkan keadilan,” tegasnya lagi.

Menteri Yohana juga menyampaikan ucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya, kepada kedua orangtua korban atas kehilangan putri semata wayang mereka.

Kedatangan Menteri Yohana ke Sorong, Papua Barat dalam rangka agenda Diplomatik Tour 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 19-21 Juli 2018. Kegiatan yang mengikutsertakan perwakilan lebih dari 20 negara ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam hal perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, khususnya wilayah Papua.

“Saya mau membuktikan bahwa Indonesia tidak mentolerir kekerasan terhadap anak dan negara hadir hingga ke ujung Indonesia untuk melindungi anak,” tegas Menteri Yohana.

Memberikan perlindungan bagi anak, bukan hanya urusan Pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab dari setiap individu.

Sebab anak adalah aset Negara.

Pemerintah juga telah berupaya memperkuat kebijakan dan pemberatan hukuman, melalui Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak.

“Kepada seluruh masyarakat dimana pun berada, mari kita tingkatkan kepekaan dan kepedulian kita untuk memperhatikan dan melindungi anak-anak yang ada disekitar kita,” ajak Menteri Yohana. (*/PM PPPA +rb)

957 Bacaleg DPRD Prov Mendaftar, Hasil Penilaian KPU 21 Juli 2018

67 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Sejak KPU Prov NTT membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari 4-17 Juli 2018, telah terdaftar 957 Bacaleg dari 16 Partai Politik. Adapun 16 Partai Politik yang mendaftarkan Bacaleg yakni Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, PSI, Perindo,Demokrat, Hanura, PDIP, PKPI, Golkar, Berkarya, PPP, PKS, Berkarya dan Partai Bulan Bintang.

Dari 957 Bacaleg, kuota perempuan telah memenuhi syarat mencapai 36% yakni 349 Bacaleg dan Sisanya Bacaleg laki laki mencapai 608 orang.

Saat ini KPU NTT sedang melakukan verifikasi dan penilaian keabsahan administrasi semua bacaleg. Komisioner KPU NTT Yosafat Koli, melalui pesan Whatsapp,Rabu/18 Juli 2018, menyatakan, “Ini baru data yang diajukan, masih diteliti keabsahan dokumenya, dengan penilaian MS (memenuhi syarat) dan BMS (belum memenuhi syarat) “.

Jika diperlukan perbaikan administrasi, Ini mekanismenya:

Pertama, Balon yang telah MS tidak boleh diganti

Kedua, Tidak boleh mengganti nomor urut

Ketiga, Balon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) bisa diganti oleh parpol

Keempat, Tidak boleh menambah balon, khusus dalam dapil yang tidak diusulkan saat pengajuan kemarin

Lebih lanjut Yosafat Koli menyampaikan bahwa hasil penilaian akan disampaikan kepada parpol paling lambat Sabtu/ 21 Juli 2018.

Masa Perbaikan Administrasi 22-31 Juli 2018 

Disamping itu, Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe menyampaikan bahwa 16 partai yang telah mendaftarkan bacalegnya, sudah memperoleh surat tanda terima sehingga sah.

“KPU NTT menerima dokumennya, jika ada yang dokumen yang kurang maka akan dilakukan perbaikan selama masa perbaikan dari tanggal 22-31 Juli,” jelas Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, usai menyerahkan surat tanda terima daftar dari partai-partai politik. (+rb)

Pj Gubernur NTT: Hentikan Status NTT Sebagai Sumber Human Trafficking

119 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Penjabat Gubernur NTT, Robert Simbolon saat acara ramah tamah bersama Pimpinan Perangkat Daerah NTT dan Awak Media di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Rabu/18 Juli 2018 siang, menyampaikan keinginannya untuk dapat menghentikan status NTT sebagai sumber Human Trafficking.

Penjelasan tersebut disampaikan terkait adanya pertanyaan wartawan tentang status NTT sebagai penyumbang terbesar Human Trafficking yangmana hingga saat ini, NTT kerap mendapat “Kado” para jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Meski hanya menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTT untuk jangka waktu 2 (bulan) kedepan hingga Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Periode 2018-2023 Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi pada September mendatang, Pj Gubernur ini punya beberapa rencana kerja salah satunya memperkuat beberapa Balai Latihan Kerja (BLK), seperti yang dibangun pemerintah namun belum berjalan maksimal seperti di Alor dan Tambolaka.

Menjawab pertanyaan wartawan, Robert Simbolon memanggil Kepala Nakertrans NTT, Bruno Kupok untuk ikut memperhatikan tentang Tenaga Kerja dan Human Trafficking.

“Saya tahu bahwa TKI kita dikirim tanpa dokumen. Kita harus pikirkan kemudahan bagi para TKI tersebut, seperti pemeriksaan Kesehatan bagi para TKI yang tinggal di Sumba yangmana harus memeriksakan Kesehatan di Kupang “,ungkap Pejabat Deputi PLBN yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur NTT dan dilantik oleh Mendagri Tahjo Kumolo pada Selasa/17 Juli 2018.

Salah satu angan saya, tegas Robert “Bagaimana menghentikan status NTT sebagai sumber utama Human Trafficking, paling tidak semangat dulu yang kita bangun!“.

Jelas Robert Simbolon, “Saya akrab sekali menjadi bagian dari pengirim jenazah TKI, karena kasus kasus tersebut diselesaikan menggunakan jalur perbatasan. Saya sebagai pejabat yang mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) “

“Tadi malam saya sudah berdiskusi dengan tim Kementrian Ketenagakerjaan salah seorang Staff Khusus Kemenaker. Banyak hal yang harus dibenahi untuk membantu berfungsinya sistem tata kelola ketenagakerjaan dengan merevitalisasi (menghidupkan kembali) Sistem Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) yang lebih baik terkait dengan rekrutmen dan pengiriman TKI“, pungkas Robert Simbolon. (+rb)

Pemkot Kupang Teken MoU dengan Nippon Koei Co Menuju Kupang Smart City

139 Views

Kota Kupang, gardaindonesia.id – Sebagai Persiapan dini Kota Kupang Menuju The Smart City, Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH selaku Pemerintah Kota Kupang dan Mr. Tomonori Kimura dari Perusahaan Nippon Koei Co., Ltd yang mewakili Pemerintah Jepang dalam hal pengembangan Kota Kupang baik dari sarana dan prasarana.

Bertempat di Ruang Rapat Garuda, Lantai 2 Kantor Walikota Kupang, Jalan S. K. Lerik Nomor 1, Kelapa Lima, Kota Kupang pada hari Rabu/18 Juli 2018 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)

Tertuang dalam MoU tersebut, Pemkot Kupang bersedia menyiapkan ijin, jaminan keamanan investasi kepada pihak dari Pemerintah Jepang, sedangkan dari pihak Mr. Tomonori Kimura (Nippon Koei Co., Ltd) berjanji akan menyiapkan master plan pembangunan Kota Kupang sebagai Smart City serta mengusahakan teknologi dalam bidang penyediaan listrik, pertanian dan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang.

Pertimbangan yang mendasari adanya penandatanganan MoU tersebut antara lain mengingat potensi pengembangan Kota Kupang baik dari sarana dan prasarana, para pihak sepakat untuk berinisiatif merencanakan pengembangan Kota Kupang melalui kerja sama.

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam proyek yang bertajuk Proyek Kupang Jepang, dengan maksud dan tujuan diantaranya :

Pertama, Membuat masterplan yang baik untuk penataan ruang di Kota Kupang, penyediaan listrik dan air bersih serta lahan pertanian.

Kedua, Mendirikan perusahaan kerjasama serta mempersiapkan teknologi untuk pengembangan dan operasional.

Ketiga, Menyiapkan konsultasi dan membantu Pemerintah Kota Kupang dalam mengatasi masalah perkotaan.

Keempat, Mendorong dan mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan mengembangkan sumber energi ramah lingkungan untuk menyelamatkan bumi dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

Dalam nota kesepahaman tersebut kedua pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut 

Pertama, Pemerintah Kota Kupang sebagai pihak pertama sepakat dan setuju untuk bekerja sama dengan pihak Pemerintah Jepang dan pihak Pemerintah Jepang bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang dalam investasi dan pengembangan teknologi proyek di Kota Kupang

Kedua, Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menggunakan teknologi terbaik yang dapat diterapkan di Kota Kupang termasuk pengembangan teknologi.

Ketiga, Dalam perjanjian yang disetujui dan disepakati, kedua belah pihak telah menyelesaikan penelitian dan studi kelayakan proyek melalui berbagai analisis dan evaluasi.

Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing antara lain :
Pemerintah Kota Kupang selaku Pihak Pertama, Mengidentifikasi lokasi pengembangan Kota Kupang menjadi kota pintar (Smart City), Perizinan yang disyaratkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Memastikan keamanan berinvestasi bagi pihak Pemerintah Jepang, Memastikan bahwa proyek yang akan dilakukan oleh Pihak Pemerintah jepang aman dari sengketa atau masalah dari pihak lain, Menyiapkan kerja sama dengan perusahaan lokal dengan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan proyek

Sedangkan Pemerintah Jepang (Mr. Tomonori Kimura / Perusahaan Nippon Koei Co., Ltd) sebagai pihak kedua berkewajiban: Menyiapkan rencana pengembangan proyek lengkap termasuk rencana bisnis untuk pembiayaan proyek, Mencari paten, menggunakan hak dan/atau lisensi teknologi untuk digunakan di Indonesia, Mencari potensi pasar, pembeli dan jaringan distribusi produksi, menyiapkan tim untuk instalasi, sistem terintegrasi dan uji coba dari proyek, mengusahakan manajemen proyek untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan proyek.

Nota kesepahaman tersebut berlaku hingga 1 (satu) tahun dan efektif sejak tanggal penandatanganan serta dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya jika kedua belah pihak tidak menyepakati isi perjanjian karena alasan apapun.

Walikota Kupang, DR. Jefri Riwu Kore berharap Pemkot Kupang lebih diuntungkan melalui kesepakatan ini dan nantinya kerjasama akan menandai dimulainya Pembangunan Kota Kupang sebagai Smart City dan diharapkan pariwisata Kota Kupang dapat lebih berkembang lebih pesat untuk kemajuan Kota Kupang dan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.

Ketika Ditanya oleh awak media apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Jepang melirik Kota Kupang sebagai tempat untuk berinvestasi, Mr. Tomonori Kimura yang didampingi para koleganya antara lain Mr. Masaru Ishikawa dan Mr. Sokhom Seng, menjawab bahwa pihaknya melihat perkembangan Kota Kupang sebagai destinasi wisata karena potensi masyarakat, sosial budaya serta keindahan alamnya serta sebagai tempat singgah menuju destinasi wisata lain di wilayah Nusa Tenggara Timur, menjanjikan iklim berinvestasi yang kondusif sehingga pihaknya memandang baik untuk menjalin kerjasama dengan Pemkot Kupang. (*/humas+rb)

Tak Diakomodir Golkar,Bobby Hartono Tantoyo Hengkang Ke Partai Hanura

106 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Akibat tidak diakomodir oleh Partai Golkar dibawah kepemimpinan Melki Laka Lena, kader Partai Golkar, Bobby Hartono Tantoyo sebagai Wakil Ketua Infrastruktur dan Prasarana Fisik Partai Golkar 2 Periode sejak Golkar dinahkodai oleh Ibrahim Medah, memutuskan hengkang /pindah ke Partai Hanura dibawah kepemimpinan Drs Refafi Gah.

Bobby Hartono Tantoyo yang diwawancarai usai ikut mendampingi proses pendaftaran bakal calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Prov NTT dari Partai Hanura di KPU Prov NTT, Selasa/17 Juli 2018 pukul 21.00 wita menjelaskan bahwa dirinya memutuskan pindah karena tidak diakomodir oleh Partai Golkar ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kota Kupang.

“Saya diterima baik oleh Partai Hanura “, terang Bobby

“Saya putuskan pindah karena apirasi Politik saya tidak diakomodir ke Dapil 1 NTT namun dipindahkan ke Dapil Kec Kelapa Lima untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang “, ungkap Bobby Hartono

“Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri per tanggal 12 Juli 2018 dan disetujui tanggal 17 Juli 2018. Banyak pertimbangan Golkar namun pertimbangan sebagai kader saya putuskan undur diri “, jelasnya.

Sebagai tanda pengukuhan sebagai kader Partai Hanura, Ketua DPW Partai Hanura, Drs Refafi Gah memakaikan jaket Hanura kepada Bobby Hartono Tantoyo dan disaksikan oleh kader Partai dan para bacaleg di ruang depan Kantor KPU Prov NTT, Selasa/17 Juli 2018 sebelum pemasukan berkas pendaftaran Bacaleg DPRD NTT dari Partai Hanura.

“Adanya perpindahan kader dari Partai Golkar, Bobby Hartono Tantoyo, itu hak seseorang yang dijamin Undang Undang dan telah diterima semua berkasnya. Sebagai bukti telah masuk dalam Partai Hanura dipakaikan Jaket Hanura“, jelas Refafi. (+rb)

Robert Simbolon Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur NTT

125 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo resmi melantik Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa siang, 17 Juli 2018.

Robert dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2013-2018 dan pengangkatan Penjabat Gubernur NTT.

“Sebelum saya ambil sumpah, saya mau bertanya, apakah saudara Robert Simbolon bersedia diambil sumpah?” tanya Tjahjo saat akan melantik Robert sebagai Pj Gubernur NTT.

Robert pun menjawab dengan sigap. “Bersedia,” katanya.

Tjahjo mengingatkan sumpah yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab besar kepada negara dan bangsa. Sumpah yang diucapkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia.

Tjahjo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti Robert. Usai prosesi penagmbilan sumpah jabatan, Pj Gubernur NTT melakukan penandatanganan berita acara dan pakta integritas. Selanjutnya, serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada Pj Gubernur NTT Robert Simbolon.

Pada acara tersebut, Kemendagri turut menyerahkan plakat penghargaan kepada Frans Lebu Raya yang diserahkan langsung oleh Mendagri.

Dalam sambutannya, Frans mengatakan, selama lima tahun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi yang ia pimpin berjalan aman. Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 yang berlangsung di sepuluh kabupaten di NTT pun diikuti warga dengan antusias.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan NTT juga cukup pesat. Saat ini terdapat tujuh bendungan yang sudah dan sedang dibangun.

“Selama kepemimpinan kami, terdapat perkembangan infrastruktur, misal tujuh bendungan besar yang sedang dan sudah kami bangun,” kata Frans seraya menambahkan kondisi toleransi dan kerukunan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah pun berkembang pesat.

Usai acara pelantikan, Pj Gubernur NTT Robert menyatakan dirinya siap melaksanakan arahan Mendagri untuk keberlangsungan roda pemerintahan di NTT.

“Sesuai arahan Pak Menteri, kami tetap akan fokus pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berlanjut serta tidak ada gangguan hingga bekerjanya pemerintahan yang baru nanti di bawah Gubernur dan Wagub nanti yang terpilih,” kata Robert.

Robert menambahkan, dia juga akan melakukan sinkronisasi program-program kerja yang sudah berlangsung dan sedang berjalan dengan janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

Selain pelantikan Pj Gubernur NTT, pada acara tersebut berlangsung pula serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTT. (*Puspen Kemendagri)

Anak “GENIUS” Siap Meriahkan Hari Anak Nasional 23 Juli 2018

108 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Dalam upaya menjamin pemenuhan hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi sesuai harkat dan martabat serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pemerintah menetapkan 23 Juli sebagai Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan menyelenggarakan Peringatan HAN 2018 yang mengangkat tema “Anak Indonesia, Anak GENIUS (Gesit-Empati-Berani-Unggul-Sehat)“.

“Melalui tema yang diangkat kali ini, saya berharap anak Indonesia dapat menjadi anak yang sehat, berbahagia dan aman. Selain itu sejalan dengan akan diadakannya ASIAN GAMES, anak juga dapat berolahraga, beraktivitas di luar ruangan, belajar sportifitas sehingga dapat terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Konferensi Pers terkait Peringatan HAN, Senin/16 Juli 2018.

Puncak Peringatan HAN 2018, akan dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur dan akan dihadiri oleh 500 orang dewasa dan 3000 anak yang terdiri dari anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah, anak-anak dari Panti Asuhan serta perwakilan anak-anak dari Forum Anak Nasional (FAN) dan anak-anak penyandang disabilitas.

“Peringatan HAN Tahun 2018 akan berbeda dari tahun sebelumnya, anak-anak akan benar-benar menjadi pelaku utama tidak hanya sekedar menjadi peserta dalam acara puncak HAN. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan akan menghadiri puncak acara tersebut, sekaligus akan mewawancarai 5 perwakilan anak GENIUS yang berprestasi di bidang masing-masing,” ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian Peringatan HAN, Kemen PPPA akan menyelenggarakan Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2018 yang mengangkat tema “Bakti Anak Kepada Negeri Menjadi Inspirasi Bagi Negeri Untuk Pelopor dan Pelapor Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”.

Pertemuan ini akan dihadiri 514 wakil Forum Anak dari seluruh Provinsi di Indonesia, yang diharapkan dapat menginspirasi agar anak Indonesia merasa bangga dan termotivasi untuk menjadi inspirator perubahan, serta mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu akan ada pemberian penghargaan bagi Forum Anak Daerah (FAD) yang berprestasi dan berpartisipasi aktif di lingkungannya, dengan menjadi pelapor dan pelopor dalam pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak melalui FAD yang tersebar di seluruh Provinsi.

“Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional ini tujuan kita untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak Indonesia dapat segera terwujud, karena Anak Indonesia adalah anak kita semua,” tutup Menteri Yohana. (*/PM PPPA)

Partai Hanura Targetkan 14 Kursi dan Gapai Kursi Ketua DPRD NTT

98 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) NTT dibawah kepemimpinan Drs Refafi Gah, SH, Mpd yakin semua proses pecalonan anggota DPRD NTT telah dilaksanakan sesuai aturan dan semua dokumen persyaratan pencalonan anggota DPRD Prov NTT telah memenuhi syarat KPU

“Target Partai Hanura akan memperoleh 14 (empat belas) kursi dari 8 Dapil masing masing 1 kursi dan beberapa Dapil 2 kursi “, jelas Refafi Gah saat diwawancara oleh awak media, Selasa/17 Juli 2018 malam.

Partai Hanura mendaftar ke KPU Prov NTT pada Selasa/17 Juli 2018 pukul 18.05 wita, Ketua Hanura didampingi Sekretaris Siprianus Pokaritan, para pengurus DPW dan para Bacaleg Hanura diterima oleh Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe dan Komisioner memeriksa kelengkapan formulir administrasi pendaftaran bacaleg (bakal calon legislatif) DPRD Prov NTT.

Saat menerima berkas pendaftaran dari Partai Hanura NTT, KPU NTT menegaskan kembali bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yang dinyatakan sah adalah yang dinyatakan sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:N.HH /01/AH.11.01.2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bhakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Usman Sapta dan Sekretaris Umum Hery Lontung Siregar

“Sehingga kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah yang sah adalah yang ditandatangani oleh Ketua Umum Usman Sapta dan Sekretaris Umum Hery Lontung Siregar “, jelas Komisioner KPU Thomas Dohu

“Semua dokumen ada dan sah, sehingga kami akan memberikan tanda terima kepada Partai Hanura “, tegas Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe.

Dari 8 (delapan) Daerah Pemilihan (Dapil) yakni Dapil 1 (Kota Kupang) memenuhi kuota perempuan 35% , Dapil 2 (Kab Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua) kuota perempuan 42,86%, Dapil 3 (Sumba) kuota perempuan 30% , Dapil 4 (Manggarai) kuota perempuan 30%, Dapil 5 (Ende,Sikka,Ngada,Nagekeo) kuota perempuan 36,36%, Dapil 6 (Flotim,Lembata,Alor) kuota perempuan 42, 86%, Dapil 7 (Belu & TTU) kuota perempuan 37,5% dan Dapil 8 (Timor Tengah Selatan) kuota perempuan 33,33%. (+rb)