Semua tulisan dari admin

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Peroleh Bantuan 7 Titik Akses Internet BAKTI

376 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) terus mengembangkan program Pemerintah yaitu USO (Universal Service Obligation). Program USO tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan informatika RI (Kemkominfo) melalui BAKTI memberikan pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika kepada publik untuk mengurangi kesenjangan digital di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang secara ekonomi sulit dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi komersial.

Kerjasama BAKTI dengan Pemda/Kementrian beserta profil pengguna diantaranya Kementrian Pendidikan (sekolah), Badan Karantina Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan), Kantor Staf Presiden (Kantor Desa), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Posisi Lintas Batas Negara), Kementrian Ketenagakerjaan (Balai Latihan Kerja), Kementrian Pariwisata (Layanan Publik), Kementrian Kesehatan, Kementrian Desa PDTT dan Kementrian Perindustrian (Layanan Publik/Sentra UMKM)

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sebagai salah satu lembaga yang peroleh Pemanfaatan Program Akses Internet Bakti/BP3TI Kementrian Kominfo, telah menggunakan akses internet untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan akses Internet warga sekeliling.

Untuk mengevaluasi dan melihat Lebih dekat fungsi dan aksesibilitas akses internet BAKTI, Kamis/5 Juli 2018, Anggota Komisi I DPR RI diantaranya Ketua Komisi I Mayjend Asry Tanjung, Hugo Parera, Jacky Uly dan beberapa anggota Komisi I mengunjungi Balai Karantina Kelas IA Kupang.

Ditemui para Anggota DPR RI, Kepala Balai Karantina Kelas I Kupang, Heru Nur Hartanto, mengucapkan terima kasih kepada Direktur BAKTI karena telah memperoleh bantuan akses Internet untuk Balai Karantina Pertanian bantuan akses internet BAKTI ditempatkan di 7 titik diantaranya Tenau, El Tari, Rote, Wini, Atambua, Waingapu dan Waikelo.

“8M akses internet optik untuk Tenau, 4M di Bandara El Tari, 1M di Pelabuhan Wini, 2M Pelabuhan Atapupu, 2M di Rote, Waingapu dan Waikelo “, jelas Heru.

Saat ditanya Komisi 1 DPR RI mengenai kesempatan masyarakat sekitar apakah dapat mengakses internet, Heru Hartanto menyampaikan bahwa bisa diakses oleh masyarakat, seperti di Waikelo

“Semua masyarakat bisa mengakses free (secara gratis), kebanyakan anak muda yang mengakses Internet dari pagi hingga malam hari“, ungkap Heru.

Kepada Komisi 1 DPR RI, Heru Hartanto menyampaikan untuk Wilayah Kerja Alor, Sabu dan Bolok belum memperoleh akses internet karena terkendala listrik dan jaringan sementara dibangun. Khusus wilayah perbatasan Wini, Mota Ain dan Motamasin yang mengelola PLBN belum maksimal dan karena jaringan masih kecil.

“Akses belum maksimal untuk melakukan pelayanan secara digital di daerah perbatasan “, ungkap Nur Hartanto

Perwakilan BAKTI menyampaikan akses internet di seluruh Indonesia mencapai 2.717 lokasi, 260 di NTT, salah satunya di Karantina. Sektor terbesar di Pendidikan sekitar 65%.

Terkait Merdeka Jaringan di Tahun 2020 BAKTI menyatakan kesiapan untuk memperbaiki pelayanan dan menargetkan 5000 BTS di 2019 yangmana saat ini hanya sekitar 800 BTS dan berencana Bebas Jaringan di 2020. (+rb)

Komunitas Pekerja Migran dan Aktivis Migran Mendesak Malaysia Hentikan Operasi PATI

221 Views

Malaysia, gardaindonesia.id – Lebih dari 100 kelompok yang mewakili komunitas dan aktivis pekerja migran serta organisasi masyarakat sipil (CSO) mengeluarkan pernyataan bersama mendesak pemerintah Malaysia agar menghentikan operasi terhadap pekerja migran tak berdokumen atau yang biasa diistilahkan PATI, Rabu/4 Juli 2018.

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh perwakilan komunitas dan aktivis migran Filipina, Banglades, Nepal, Indonesia, Myanmar, Kamboja, India serta mendapat dukungan beberapa CSO/NGO di Malaysia dan aktivis migran di Singapura, Hong Kong, Macau.

Menanggapi penegakan pekerja migran tidak berdokumen yang dicanangkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia dan sesuai siaran pers (31 Mei 2018) oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, YB Tan Sri Muhyiddin Haji Mohd Yassin, komunitas migran dan CSO yang memperhatikan hak-hak migran di Malaysia sangat prihatin dengan masa depan para migran di negara ini.

Arahan dalam pernyataan pers tersebut kembali gagal mengatasi akar penyebab masalah dan tidak menyediakan cukup waktu untuk diskusi dan analisis yang tepat demi perbaikan yang holistik, komprehensif dan didasarkan pada Konvensi ILO serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.
Kekhawatiran juga mencakup pengungsi, pencari suaka dan masyarakat tanpa negara yang juga berisiko ditahan selama operasi penegakan ini.

Bagaimana Migran Menjadi Tidak Terdokumentasi
Banyak para migran yang oleh Pemerintah Malaysia telah diberi label “Illegal” (atau dalam istilah yang lebih manusiawi “tidak berdokumen”) mendapat status itu bukan karena kesalahan mereka sendiri. Beberapa faktor berikut yang turut mempengaruhi:

Trafficking
Sejarah Malaysia sebagai pusat perdagangan manusia telah didokumentasikan dengan baik oleh masyarakat dan bahkan tercermin dalam data Pemerintah. Sindikat perdagangan manusia yang besar dan berhubungan dengan kebijakan politik, semakin memperkuat ketakutan kita akan keberadaan jaringan perdagangan manusia yang lazim dan bahkan mungkin sistemik di Malaysia.
Kita tidak boleh menghukum para migran yang menjadi korban perdagangan orang di Malaysia karena keadaan tersbut sesungguhnya di luar kendali mereka sendiri. Mengkriminalisasi korban dan orang yang selamat dari jeratan perdagangan orang juga bukanlah jalan solusi. Kita malah harus mengejar sindikat dan mereka yang bertanggung jawab.

Penipuan
Agen migran juga memiliki rekam jejak bahwa mereka memberikan saran dan janji palsu mengenai proses mendapatkan izin dan pekerjaan di Malaysia. Sebagian migran yang memiliki tingkat melek huruf yang rendah, membuat mereka rentan terhadap penipuan. Begitu pula buruh migran yang bisa membaca, mereka menjadi korban penipuan dan perlakuan tidak adil baik oleh perekrut maupun majikan.
Perekrut menjanjikan izin kerja dan kontrak kerja yang baik dengan upah dan perlakuan yang layak. Namun pada saat kedatangan, para pekerja ini sering menemukan bahwa tidak hanya kontrak mereka, tempat kerja, dan syarat dan ketentuan telah diubah, tetapi juga melanggar undang-undang imigrasi Malaysia. Dari sebagian besar pekerja tersebut, hanya ada sedikit yang bisa mendapat akses keadilan atau hak untuk membuktikan penipuan.

Rehiring
Proses rehiring (mempekerjakan kembali) juga sangat panjang dan tidak transparan oleh subkontraktor dan sub-agen. Proses yang seperti ini didorong oleh motif penipuan. Sebagai contoh, pekerja tidak diberikan tanda terima pembayaran rehiring, banyak agen curang mengambil uang mereka dan tidak menyediakan e-cards. Sementara, tidak ada mekanisme ganti rugi dan sistem penyelidikan untuk melacak agen-agen ini. Meskipun kami menyambut baik pembatalan kontraktor rehiring yang bermasalah, kami khawatir pekerja di tengah-tengah pendaftaran dapat kembali menjadi korban oleh proses seperti ini.

Pembaruan Visa
Proses pembaruan visa pekerja migran juga dipenuhi dengan kecurangan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas oleh agen dan majikan. Sebagian besar migran memiliki sedikit gagasan tentang bagaimana proses ini bekerja. Paspor sering kali dipegang oleh majikan dan apakah visa mereka diperbarui atau tidak, berada di luar perhatian pekerja.

Ikatan dan Eksploitasi Majikan
Kebijakan perekrutan Pemerintah Malaysia yang lalu, perlu ditinjau oleh pemerintah baru. Pekerja membutuhkan persetujuan untuk menggantikan majikan. Ketidakfleksibelan ini menjadi masalah yang berhubungan erat dengan kasus-kasus eksploitasi, intimidasi dan kekerasan fisik di mana para pekerja tidak punya pilihan lain selain melarikan diri lalu menjadi tidak berdokumen atau ilegal. Hal ini diperburuk dimana paspor pekerja ditahan oleh majikan.

Amnesti Daftar Hitam
Program pengampunan ‘3 + 1’ yang membuat daftar hitam pekerja selama lima (5) tahun, semakin membuat mereka enggan menggunakan sistem amnesti. Dengan demikian memaksa mereka untuk tidak berdokumen. “Di bawah program 3+1, mereka (buruh migran) cuma perlu membayar denda sebanyak RM400 dan seterusnya membeli tiket kapal terbang dan pulang ke negara masing-masing,” kata Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Mustafar Ali, seperti dilansir dari, www.freemalaysiatoday.com, 5 Juli 2017.

Akuntabilitas
Rantai komersial yang kompleks dari perusahaan-perusahaan dan agen-agen outsourcing swasta yang mengatur kegiatan-kegiatan pekerja migran tidak akuntabel. Perusahaan dan agen sering mengabaikan tanggung jawab mereka untuk pekerja sehingga banyak pekerja migran menjadi tidak berdokumen.

Penegakan Perbatasan
Rekam jejak korupsi dan ketidakefisienan lembaga penegakan perbatasan menambah masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Mereka mengambil manfaat dari kegiatan industri rekrutmen yang tidak bertanggung jawab dan memberikan sedikit bantuan ketika ada yang salah.

Utang Rekrutmen
Banyak pekerja migran percaya dengan janji-janji yang dibuat oleh agen dan majikan. Sindikat dan rentenir meminjamkan uang mereka untuk membiayai biaya migrasi awal. Hutang ini diperburuk oleh pergantian kontrak yang tidak sah, yang secara sewenang-wenang menurunkan upah dan memaksakan pemotongan gaji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat pembayaran semakin sulit.

Solusi Untuk memastikan bahwa semua masalah migrasi tenaga kerja ditangani dengan cara yang bermartabat dan terhormat kepada pekerja migran, kami menuntut solusi menyeluruh berdasarkan rekomendasi berikut:

Pertama, moratorium segera operasi penggerebekan/penegakan “Ops Mega 3.0” untuk memastikan tidak ada pekerja yang dihukum atas kejahatan yang bukan karena kesalahan mereka.

Penggerebekan dan operasi ini harus dihentikan. Penilaian holistik atas semua masalah dan solusi komprehensif dilakukan bersama semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja.

Kedua, Pemerintah menyediakan Prosedur Operasi Standar untuk melakukan penggerebekan dan menahan pekerja migran yang tidak berdokumen, sehingga organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil dapat memastikan hak-hak dasar mereka dilindungi dan prosesnya terjamin.

Ketiga, mendekriminalisasi status pekerja yang tidak terdokumentasi (yang merupakan pelanggaran administratif) dan mengakui bahwa mereka menjadi tidak berdokumen karena sistem eksploitasi tenaga kerja. Hal ini sangat relevan untuk kelompok rentan seperti perempuan dan pekerja migran anak.

Keempat, Komite Reformasi Kelembagaan memfasilitasi ruang dialog yang kondusif antara Pemerintah Malaysia, komunitas migran, pemangku kepentingan terkait lainnya dan aktor sosial untuk mengajukan solusi berbasis bukti.
Solusi tersebut harus didasarkan pada data pasar tenaga kerja yang terverifikasi jelas (misalnya dari Institut Informasi dan Analisis Pasar Ketenagakerjaan, organisasi pengusaha dan analisis ekonomi lainnya) dan mendasarkan solusi pada Hak Asasi Manusia dan Prinsip Kerja yang Layak. Tentu, keterlibatan Organisasi Perburuhan Internasional dianjurkan dalam dialog ini.

Kelima, memfasilitasi perombakan mekanisme perekrutan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab serta berbasis bukti dan hak.

Keenam, diberikan banyak waktu kepada pekerja migran untuk memproses dan mengamankan status visa kerja mereka.

Ketujuh, pemerintah harus menghentikan daftar hitam pekerja migran yang menggunakan Program Amnesti 3 + 1. Program ini harus dilakukan secara eksklusif oleh Departemen Imigrasi untuk menghindari pengenaan biaya yang berlebihan pada pekerja.

Kedelapan, pemerintah harus memastikan semua migran memiliki akses terhadap keadilan dan hak mereka, termasuk ketika mereka ditangkap dan ditahan. Hal ini harus dipraktekkan oleh lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memastikan terdakwa migran mendapat pengadilan yang adil dan memiliki kesempatan untuk membela diri. Para migran juga harus dijamin akses ke lembaga bantuan hukum dari National Legal Aid Foundation untuk mendapat bantuan hukum.

Pekerja migran memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia dan masih akan dibutuhkan di tahun-tahun mendatang oleh berbagai industri.

Pemerintah harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendidik rakyat Malaysia bahwa pekerja migran bukan musuh, penyebab masalah keuangan dan pekerjaan mereka sendiri.

Kehadiran migran di sini karena pemerintah Malaysia, pengusaha di sektor formal dan informal dan agen membuka ruang pekerjaan bagi mereka.

Jadi bagaimana bisa buruh migran menjadi ‘ilegal’? Tidak ada orang yang ilegal. Kami selalu tertarik untuk membahas masalah ini dengan semua pihak yang berwenang untuk menemukan solusi terbaik. Ini adalah saat yang tepat bagi Pemerintah baru Malaysia untuk mengetahui situasi sebenarnya sehingga bisa menentukan solusi apa yang paling mungkin sebelum mengambil tindakan. (+rb)

Menteri Yohana Yembise: Jangan Coba Main Main Dengan Anak Anak

202 Views

NTT, gardaindonesia.id – Target PBB tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2030, mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia, saat 2 Tahun lalu, Presiden RI Jokowi cukup marah terkait kekerasan seksual terhadap anak anak sampai ada yang meninggal, sehingga Kementrian PPPA RI dan Kementrian terkait menerbitkan Undang Undang No 17 Tahun 2016

Undang Undang No 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat 1-9 “Barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anak anak, jika anak anak ada yang mati, cacat, mengidap penyakit berbahaya, maka akan dikenakan hukuman tembak mati, hukuman kebiri, hukuman seumur hidup, pemasangan chip di tubuh pelaku dan pengumaman Identitas pelaku ke publik “.

Urusan Perempuan dan Anak anak adalah urusan Wajib Daerah yang harus dilaksanakan oleh Provinsi dan Kota, Anggaran juga harus diperhatikan, diberikan kepada anak anak, karena anak anak investasi masa depan.

Himbauan dan penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Prof Yohana Yembise pada Pembukaan Jambore V PAR GMIT NTT,Rabu/4 Juli 2018. Jambore dilaksanakan dari tanggal 3-8 Juli 2018 di pelataran Gereja Alfa Omega Labat, Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi NTT-Indonesia.

Prof Yohana Yambesi bersama anak anak Jambore V PAR GMIT NTT 2018 yang berjumlah sekitar 2000 anak yang berasal dari 53 klasis GMIT, bersama menyanyikan lagu “Hari Ini Kurasa Bahagia”.

Usai bernyanyi bersama anak anak, Menteri PPPA RI, Yohana Yembise memberikan arahan;

“Ibu Menteri PPPA ada disini (Pembukaan Jambore) bukan untuk orang dewasa namun untuk anak anak NTT “, tandas Menteri Yohana kepada anak anak PAR.

“Walaupun saya dari Papua, namun punya hati untuk anak anak NTT, mewakili anak anak mengucapkan Terima Kasih kepada Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dunia usaha, dunia media dan masyarakat “, sebut Mama Yo sebutan akrab Yohana Yembise, perempuan asal Papua ini. “Ini bukti nyata, banyak yang membantu anak anak “, ujarnya.

“Saya titip anak anak, karena mereka yang akan melanjutkan pembangunan di NTT “, pinta Mama Yo.

“Saya punya tugas melindungi anak anak dari segala bentuk Kekerasan terhadap mereka, Jangan coba main main dengan anak anak ini “, tegas Menteri PPPA RI asal Papua tersebut.

Saya titip anak anak, karena mereka yang akan melanjutkan pembangunan, kepada Ibu Ketua Sinode GMIT, Gereja harus Menjadi contoh. Gereja harus memberikan pencerahan terhadap orang tua sebagai Anggota jemaat untuk membina keluarga, karena keluarga kunci segalanya.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak masih tinggi di Indonesia Timur masih tinggi, orang masih minum mabuk hingga pukul isteri dan anak. (+rb)

53 Klasis Sinode GMIT Semarakkan Jambore V PAR GMIT Tahun 2018

477 Views

Kota Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Sebanyak 53 Klasis Sinode Gereja Masehi Injili Timur (GMIT) semarakkan Jambore V PAR (Persekutuan Anak & Remaja) GMIT Tahun 2018, dengan tema “Anak GMIT Citra Krsitus” dan sub-tema “Anak GMIT bermain, Cerdas, Kreatif, dan Berkarakter Kristus”.

Kegiatan pembukaan Jambore V PAR GMIT diselenggarakan pada Rabu/4 Juli 2018 pukul 10.00 wita-selesai di Lahan Raja Nisnoni Depan Gereja Alfa Omega-Labat Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara, Indonesia

Jambore V PAR GMIT NTT 2018 akan berlangsung dari tanggal 4 – 8 Juli 2018.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, berkesempatan menghadiri dan menyampaikan sambutan dalam kegiatan Pembukaan Jambore V PAR GMIT NTT Tahun 2018.

Adapun kontingen PAR (Pendidikan Anak & Remaja) GMIT diantaranya Klasis Amarasi Barat, Fatuleu Barat, Alor Barat Laut, Amanatun Selatan, Flores, Lobalain, Kupang Barat, Amanuban Timur, Mollo Timur, Semau, Amanatun Utara, Teluk Kabola, Kupang Barat2, Mollo Barat, Alor Barat Daya, Kupang Tengah, Rote Timur, Alor Tengah Utara, Kupang Barat3, Pantar Timur, Rote Barat Daya, Amfoang Utara, Kupang Tengah, Klasis Sumbawa, Amanatun Timur, Alor Tengah Selatan, Mollo Timur2, Sabu Timur, Amanuban Tengah Selatan, Alor Timur Laut, Amarasi Barat, Belu, Alor Barat Laut, Amanuban Selatan, Flores2, Lobalain2, Timor Tengah Utara, Kupang Timur, Amfoang Selatan, Pantai Baru, Amarasi Timur, Kota SoE, Teluk Kabola, Amfoang Selatan, Amanuban Tengah Utara, Belu, Termanu Timur, Sabu Barat, Mollo Timur, Alor Tengah Utara, Kota KupangA, Kota KupangB, Kota KupangC, Kota KupangD. (+rb)

Gunung Agung Bali Kembali Normal, Hanya Deburan Asap & Debu Vulkanik

152 Views

Bali, gardaindonesia.id – Gunung Agung Bali yang sempat memuntahkan lava panas, Senin/2 Juli 2018 pukul 21.05 wita, Hari ini Selasa/3 Juli 2018 tampak kembali normal beraktifitas. Hasil Pantauan BMKG Bali, Selasa/3 Juli 2018 pukul 04.30 wita, erupsi Gunung Agung Bali hanya berupa kepulan asap/debu vulkanik yang bergerak ke arah barat dan tidak berlangsung secara terus.

Laporan informasi Meteorologi untuk aktifitas Gunung Agung Bali dari BMKG Bali, dengan kategori aktifitas gempa dengan frekuensi rendah.
Strombolian Eruption alias letusan lava pijar sifatnya sementara dan jarak pendek. Gunung Agung pagi ini sangat tenang dan cuaca cerah, Hanya sedikit asap yang mengepul dari kawah (a little smoke).

Tim Pasebaya Gunung Agung dan Tim Tanggap Bencana Gunung Agung semua bekerja dengan baik di lapangan terutama radius 28 Desa (KRB). Masyarakat memang diperintahkan bergeser setelah terjadi letusan, namun semuanya berjalan lancar.

Ternyata Pijar Api di Puncak Gunung Agung sebelah Timur dan Utara Bukan larva panas melainkan semak semak yang terbakar. Giat masyarakat hari ini sudah kembali normal dan masyarakat sudah ada yang kembali ke rumah masing masing.

Dihubungi terpisah, Humas PT Angkasa Pura Bali, Arie Ahsanurrohim, mengatakan, aktifitas Gunung Agung Bali tidak berdampak signifikan pada operasional penerbangan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali

“Masih lancar dan normal mas “, terang Ari kepada gardaindonesia.id melalui pesan Whatsapp Selasa/3 Juli 2018 Pukul 11.11 wita. (+rb)

Gunung Agung Bali Kembali Muntahkan Lahar Panas

226 Views

Bali, gardaindonesia.id  – Gunung Agung yang berlokasi di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali kembali mengeluarkan lahar panas/erupsi sekitar pukul 21:04 wita (9 malam), Senin/2 Juni 2018, dengan tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.142 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 24 mm dan durasi ± 7 menit 21 detik.

Erupsi terjadi secara strombolian dengan suara dentuman. Lontaran lava pijar teramati keluar kawah mencapai jarak 2 km. Saat ini G. Agung berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi:

Pertama, Masyarakat di sekitar Gunung Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak berada, tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun di Zona Perkiraan Bahaya yaitu di seluruh area di dalam radius 4 km dari Kawah Puncak Gunung Agung.
Zona perkiraan bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual/terbaru.

Kedua, Masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama pada musim hujan dan jika material erupsi masih terpapar di area puncak. Area landaan aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung. (*/KESDM, Badan Geologi, PVMBG)

Pertamina Turunkan Harga Pertamax Series & Dex Series Untuk Wilayah NTT, Papua & Maluku

147 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – PT Pertamina (Persero) menaikkan Harga Pertamax series mulai 1 Juli 2018 pukul 00.00 WIB. Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ini berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Sedangkan Harga Premium, Solar dan Pertalite tidak naik.

Namun untuk mendorong Penggunaan bahan bakar Jenis Pertamax Series dan Dex Series, PT.Pertamina (Persero) menyesuaikan harga 2 jenis BBM tersebut khusus Pertamax Series dan Dex Series berlaku mulai Minggu/1 Juli 2018.
Harga Pertamax untuk daerah Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Gorontalo diturunkan.

Hal ini dimaksudkan utk mendorong penggunaan BBM berkualitas dan disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Sebagai contoh di Maluku dan Papua, harga Pertamax diturunkan menjadi Rp 9.700/liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengemukakan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex, merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik dimana saat ini harga minyak dunia rata-rata mencapai 75 dolar per barel.

“Bahan baku BBM adalah minyak mentah, tentunya ketika harga minyak dunia naik akan diikuti dengan kenakan harga BBM,” ungkap Adiatma.

Adiatma menambahkan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex tersebut, dilakukan Pertamina sebagai badan usaha, dengan mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.
Atas ketentuan tersebut, maka Pertamina menetapkan harga Pertamax untuk wilayah DKI Jakarta Rp 9.500/liter, sementara Pertamax Turbo Rp 10.700/ liter. Sedangkan untuk Dex Series, ditetapkan harga Pertamina Dex Rp 10.500/liter, dan Dexlite Rp 9.000/liter.

“Penyesuaian harga ini juga dalam rangka Pertamina tetap bisa bertahan untuk menyediaakan BBM dengan pasokan yang cukup sesuai kebutuhan secara terus menerus sehingga tidak mengganggu konsumen dalam beraktifitas sehari-hari dimanapun,” tambahnya.

Pertamina juga mengapresiasi masyarakat yang setia menggunakan BBM berkualitas, ramah lingkungan dan sesuai dengan spesifikasi kendaraannya. Karena itu perubahan harga BBM Pertamax Series dan Dex Series, menurut Adiatma masih lebih kompetitif. “Kami senantiasa memberikan BBM dengan kualitas dan harga terbaik bagi konsumen setia Pertamina,”imbuhnya.

Adiatma menjelaskan, untuk penyesuaian harga BBM umum selengkapnya di beberapa daerah, bisa dilihat di website www.pertamina.com yaitu https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-1-juli-2018.(+rb/pertamina.com)

Pantai Pasir Panjang – Pantai Beragam Manfaat Yang Harus Diperhatikan

357 Views

Kota Kupang, gardaindonesia.id – Jika Kita Ingin melepas kepenatan, Banyak hal yang bisa dilakukan termasuk mengunjungi pantai dengan panorama indah, hamparan pasir putih, nikmati sunset/matahari terbenam yang memukau, dapat digunakan untuk beragam manfaat.

Manfaat tersebut dapat diperoleh di Pantai Pasir Panjang yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang. Pantai ini menawarkan banyak manfaat.

Gardaindonesia.id menjumpai beberapa penikmat suasana pantai, Minggu/1 Juli petang, tampak para anak muda bermain bola kaki, bersepeda, menyusuri sepanjang pesisir pantai tanpa alas kaki, mengajak jalan anjing peliharaan, dan masih banyak aktitas lain yang dapat dilakukan di pantai ini. Beberapa keluarga kecil juga asyik menikmati Indahnya sunset dan hamparan putih.

Tampak juga beberapa nelayan sedang memperbaiki perahu penangkapan Ikan mereka. Lokasi pantai Ini memang digunakan para nelayan untuk menambatkan perahu Mereka sekaligus pusat Lokasi para nelayan

Andrew Nahas usia 15 tahun, penikmat Pantai Pasir Panjang bersama teman teman bermain bola kaki, Katakan setiap minggu selalu bersihkan pantai bersama para warga jika pantai kelihatan kotor.

Pantauan GardaIndonesia.id beragam sampah Seperti botol plastik, bekas makanan, dan beragam sampah Lain dibiarkan berserakan dan ditiup Angin sehingga mengotori pantai.

Wini Mangi asal Nunhila, penikmat Pantai Pasir Panjang senang dapat menikmati pantai dengan bersepeda menyusuri pantai. Wini menghimbau agar Jangan membuang sampah sembarangan dan berharap peran Masyarakat dan Pemerintah setempat dapat membersihkan sampah yang berserakan.

Beberapa wisatawan manca negara yang menginap di Hotel Swissbel Kristal dan Sotis Hotel meluangkan waktu lakukan jogging di sepanjang pesisir pantai.

Seperti Tris wisman asal West Cost-Australia, saat dijumpai mengatakan Pantai Pasir Panjang Sangat Indah namun kecewa dengan sampah berserakan di sepanjang pantai. Tris juga berharap peran pemerintah untuk meminimalisir sampah yang ada seperti sampah plastik dapat didaur ulang dan bisa mendapat perhatian dari banyak pihak untuk membersihkan sampah yang berserakan.

Para penikmat Pantai Pasir Panjang mulai menggunakan areal Pantai mulai pukul 16.00 (4 sore) dan mulai beranjak meninggalkan Pantai sekitar pukul 18.00 (6 petang)

Meski sudah dipasang papan himbauan dan tempat penampungan sampah namun tidak dipedulikan, masih saja sampah dibuang sembarangan dan tong sampah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (+rb)