Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Gubernur Viktor: ‘Yang Pimpin BUMDes Harus Punya Jiwa Bisnis!’

Gubernur Viktor: ‘Yang Pimpin BUMDes Harus Punya Jiwa Bisnis!’

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 6 Apr 2019
  • visibility 22
  • comment 0 komentar

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Saya punya keyakinan dengan 100 BUMDes saja yang hebat di tahun 2019 di mana masing-masing punya produk unggulan, tentu akan menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong pembangunan perekonomian desa di NTT. Orang-orang yang pimpin BUMDes haruslah mereka yang punya jiwa bisnis,” jelas Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019 di Hotel Sasando Kupang, Jumat, 5 April 2019.

Gubernur Viktor menargetkan pada tahun 2019 harus ada 100 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) unggulan dan berdaya saing di NTT. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi BUMDes lainnya di NTT.

Menurut Gubernur, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kesatuan gerak dalam berpikir dan bekerja dari Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa dan para pendamping. Dengan Dana Desa yang mencapai Rp. 3 triliun lebih dari Pemerintah Pusat

“Kita punya modal besar untuk mendorong NTT keluar dari urutan ketiga terbelakang dan termisikin. Program dan kegiatan harus mampu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dengan karakter kepemimpinan yang berintegritas”, harapnya

Lanjut Gubernur Viktor, “Jangan banyak-banyak. Cukup dengan 100 BUMDes yang dipimpin oleh mereka yang punya karakter yang luar biasa dan terbiasa berpikir bisnis. Punya jiwa birokrat entrepreneur. Jangan buat BUMDes dengan struktur hebat, adakan rapat luar biasa lalu tempatkan orang seadanya. Kita ingin 100 ini tumbuh menjadi gerakan hebat dan yang lain pasti akan mengikuti. Jangan kita ingin punya 1000 BUMDes, tapi mati suri dan tidak aktif semua,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Ketua Fraksi Nasdem tersebut mengingatkan agar BUMDes tersebut mengembangkan satu produk unggulan lokal. Pemerintah daerah punya peran untuk melakukan proteksi terhadap potensi-potensi tersebut. Juga membuka akses pasar terhadap hasil olahan BUMDes tersebut.

“Umpamanya untuk 3 (tiga) Kabupaten di Manggarai Raya, di sana ada produk unggulan Kopi. BUMDes bikin kopi bubuk. Demikian juga Ngada, buat kopi bubuk. Kopi dari dua daerah ini terkenal dengan aromanya yang sudah mendunia. Jangan pikir pasar, kita punya Peruasahaan Daerah Flobamor untuk menampung produk-produk tersebut. Kita punya kewajiban untuk mendorong inovasi masuk ke desa sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai fasilitator. Makan dan minum pada acara kantor dan hotel hendaknya dari hasil BUMDes. Kalau kita kerjakan semuanya ini dengan tanggung jawab moril yang sama, maka pada tahun 2020 kita akan lahirkan 100 BUMDes dengan produk-produk luar biasa yang menggetarkan pentas nasional dan dorong petumbuhan BUMDes lainnya,” jelas Gubernur Viktor.

Gubernur Viktor juga meminta para kepala desa dan para pendamping untuk bekerja semaksimal mungkin. Sebagai garda terdepan, keduanya harus berperan seperti malaikat karena orang-orang di desa pasti penuh dengan keterbatasan.

“Kelemahan sekecil apapun dalam membangun BUMDes khususnya dan desa pada umumnya harus segera diatasi. Jangan membiarkan ruang kesalahan menjadi semakin besar. Kita harus punya semangat kerja tidak hanya push to the limit (bekerja sampai batas,red), tapi terutama bekerja push over the limit (bekerja melampaui batas, red). Bekerja serius untuk membawa NTT ke luar dari garis kemiskinan,”pungkas Viktor Laiskodat.

Sedangkan, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sinun Petrus Manuk dalam laporannya mengungkapkan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, total Dana Desa (DD) yang dialirkan ke NTT berjumlah sekitar Rp. 10 triliun lebih. Pada tahun 2015, total Dana Desa yang digulirkan hanya Rp. 812 miliar lebih. Sementara untuk tahun 2019 mencapai sekitar Rp. 3 triliun 20 miliar lebih untuk 3.026 desa di seluruh Nusa Tenggara Timur. Namun untuk tahun 2019, baru Kabupaten Manggarai Barat yang DD nya sudah ditransfer ke rekening desa. Sementara untuk kabupaten lainnya, pembentukan produk-produk hukum di desanya masih berproses dan belum selesai, sehingga dananya belum ditransfer dari pusat.

“Untuk pembentukan BUMDes belum mencapai 30 persen atau sekitar 987 BUMDes. Yang aktif hanya sekitar 781 unit. Kami akan pantau lagi pada tahun ini terkait model usaha BUMDes yang aktif tersebut. Kami targetkan 1.000 yang aktif pada tahun ini. Kami juga meminta kerjasama dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pendampingan terkait pembuatan produk hukum desa sehingga dana desa dapat segera ditransfer,” jelas mantan Kadis Kebudayaan tersebut.

Dijelaskan oleh Sinun Manuk, untuk tahun 2020 ada beberapa prioritas penggunaan Dana Desa yang telah disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Kepala PMD Kabupaten/Kota di Rote Ndao Tahun ini. Di antaranya, untuk penanggulangan stunting, pelestarian tenun ikat, penyertaan Dana Desa dalam BUMDes untuk menghasilkan produk unggulan.

“Kita juga sepakat agar mulai tahun 2020, Dana Desa juga dipakai untuk membangun rumah layak huni sebanyak 5 unit per desanya. Biaya per rumah, Rp. 50 juta. Dengan demikian, dalam setahun mulai dari 2020 akan dibangun 15 ribu lebih unit rumah. Bahkan di Kabupaten Rote Ndao sudah mulai diaplikasikan mulai tahun 2019 ini untuk 10 unit rumah dengan dana per rumahnya Rp. 69 juta,” jelas Sinun Manuk. (*)

Sumber berita (*/Biro Humas Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendanai Teroris Jemaah Islamiyah, Farid Okbah cs Kena Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara

    Mendanai Teroris Jemaah Islamiyah, Farid Okbah cs Kena Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara

    • calendar_month Sab, 20 Nov 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Polri mengungkap Ustaz Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamat yang ditangkap Densus 88 Antiteror diduga terlibat dalam pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiganya terancam hukuman 15 tahun penjara. “Ancaman hukumannya kalau berdasarkan pendanaan teroris ancaman 15 tahun penjara,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad […]

  • Kemendagri Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Banjir

    Kemendagri Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Banjir

    • calendar_month Ming, 5 Jan 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan aksi jemput bola mengunjungi warga terdampak banjir di beberapa wilayah. Kunjungan pertama dilakukan Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh ke Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, pada Sabtu, 4 Januari 2020 untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir. “Hari […]

  • Mimpi Kosong Naturalisasi Akhirnya Pupus oleh Program Normalisasi

    Mimpi Kosong Naturalisasi Akhirnya Pupus oleh Program Normalisasi

    • calendar_month Sab, 4 Jan 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Oleh: Rudi S Kamri Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan bahwa program normalisasi sungai Ciliwung dan kali Pasanggrahan serta sodetan sungai Ciliwung yang diarahkan ke Banjir Kanal Timur (BKT) harus dilanjutkan. Keputusan tegas tersebut diputuskan dalam sebuah rapat terbatas tentang pengendalian program banjir pada Jumat, 3 Januari 2020. Keputusan yang tidak boleh ditawar dari Presiden Jokowi […]

  • Prosesi Adat ‘Neka Tana’ Sokong PLN Melistriki Desa Reka di Ende

    Prosesi Adat ‘Neka Tana’ Sokong PLN Melistriki Desa Reka di Ende

    • calendar_month Jum, 3 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Ende-NTT, Garda Indonesia | Beragam adat istiadat terdapat di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya adalah Desa Reka yang terletak di Kecamatan Ndona Kabupaten Ende. Adat istiadat tersebut digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pedesaan. Di Desa Reka, sebelum pembangunan jaringan listrik harus diawali dengan acara adat yang oleh masyarakat […]

  • Kapolres Manggarai: Tak Ada Tindakan Represif di PLTP Ulumbu Poco Leok

    Kapolres Manggarai: Tak Ada Tindakan Represif di PLTP Ulumbu Poco Leok

    • calendar_month Kam, 22 Jun 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Ruteng, Garda Indonesia | Marak beredar informasi bahwa Polres Manggarai melakukan tindakan represif di lapangan terkait pengamanan proyek pengembangan atau perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu unit 5—6 di wilayah Poco Leok Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Manggarai, AKBP Edwin Saleh S.I.K. M.I.K. menegaskan, tidak […]

  • Bersama 43 Eks Pegawai KPK, Novel Baswedan Dilantik Jadi ASN Polri

    Bersama 43 Eks Pegawai KPK, Novel Baswedan Dilantik Jadi ASN Polri

    • calendar_month Jum, 10 Des 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK lainnya. 44 eks pegawai KPK itu dilantik di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan. “Kita lantik sesuai Nomor Induk Pegawai 1 Januari 2021 rekan-rekan resmi jadi Pegawai Negeri Sipil Polri,” ujar Kapolri Jenderal Listyo saat prosesi pelantikan […]

expand_less