Inisiasi SIAP SIAGA, Rakor PB NTT Tahun 2025 Hasilkan 13 Rekomendasi

Deswanto Marbun, Head of Sub-National Program SIAP SIAGA dalam sesi pembukaan berharap rapat koordinasi dapat menghasilkan laporan yang memuat kondisi faktual, tantangan, solusi, serta strategi percepatan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana.

Kupang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghelat rapat koordinasi penanggulangan bencana (Rakor PB) Provinsi NTT tahun 2025 yang dihelat pada 19—20 November. Rakor ini melibatkan 127 peserta dari seluruh kabupaten/kota.

Rakor ini didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Pengurangan Risiko Bencana) dan bekerja sama dengan BPBD NTT dan perangkat daerah terkait untuk memperkuat berbagai aspek sistem penanggulangan bencana, mulai dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana, penguatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD), hingga manajemen data, PRB berbasis masyarakat, Pengurangan Risiko Bencana (PRB) inklusif, serta manajemen pasca bencana.

Rakor ini menggunakan metode world café, yaitu pendekatan diskusi kelompok kecil dalam suasana santai untuk mendorong pertukaran ide secara progresif. Melalui metode ini, para peserta dibagi ke dalam 8 desk dan membahas berbagai isu strategis seperti kualitas dokumen dan perencanaan pengurangan bencana, evaluasi pemenuhan dan mutu layanan SPM-SUB, Asistensi Pengisian Kompetensi Dasar (KD), Manajemen pasca-bencana, dan isu kunci lainnya. Hasil diskusi kemudian dirangkum dalam siding pleno untuk menghasilkan rekomendasi resmi rapat koordinasi dan komitmen bersama lintas sektor, yang akan ditandatangani oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota dan provinsi.

Deswanto Marbun, Head of Sub-National Program SIAP SIAGA dalam sesi pembukaan berharap rapat koordinasi dapat menghasilkan laporan yang memuat kondisi faktual, tantangan, solusi, serta strategi percepatan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana. Selain itu, rapat ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut dengan komitmen implementasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

SIAP SIAGA, imbuh Deswanto, terus bermitra dengan BPBD dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di NTT. Dukungan yang diberikan mencakup implementasi SPM Sub-Urusan Bencana, penguatan regulasi lokal yang relevan, fasilitasi pengukuran Indeks Ketahanan Daerah sebagai bagian dari IKU pemerintah daerah, penguatan manajemen data dan informasi, Desa Tangguh Bencana dan PKD, PRB inklusif, manajemen pasca bencana, serta peningkatan kapasitas di berbagai aspek lainnya.

Sementara, Gubernur NTT diwakili oleh Semuel Halundaka,S.IP.,M.Si selaku Asisten III Sekda Provinsi NTT, menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada visi dan misi daerah serta program prioritas Dasa Cita, sistem penanggulangan bencana perlu di perkuat. Sistem penanggulangan bencana yang baik akan membuat proses dan pencapaian Dasa Cita lebih berkelanjutan dan resilien. Terlebih lagi, upaya ketahanan bencana dan iklim harus dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak.

Pose bersama para peserta Rakor Penanggulangan Bencana Provinsi NTT tahun 2025. Foto : tim SIAP SIAGA

Rakor ini menghadirkan narasumber nasional dan daerah, antara lain dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bappenas, Kemendagri, dan perangkat daerah Provinsi NTT. Peserta terdiri dari 136 orang yang hadir secara langsung dan 30 orang yang hadir secara online, termasuk BPBD dan Bappeda dari 22 kabupaten/kota, staf perangkat daerah provinsi, Forum PRB NTT, Unit Layanan Disabilitas BPBD NTT, serta SIAP SIAGA.

13 Rekomendasi Rakor PB Tahun 2025

Berdasarkan hasil diskusi bersama, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi NTT Tahun 2025, Forum diskusi menghasilkan beberapa rekomendasi yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi ini dibuat sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota untuk mendorong peningkatan ketangguhan bencana di Provinsi NTT. Rekomendasi ini disari dari pendapat, gagasan, dan semangat yang muncul selama proses kegiatan berlangsung, sebagai berikut :

1. Memperkuat kebijakan & perencanaan penanggulangan bencana dan perubahan iklim yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk sinergi kebijakan berbasis desa/kelurahan serta pemenuhan target SPM SUB sebagai fondasi layanan dasar

2. Pelibatan pentaheliks dalam upaya pengurangan risiko bencana mutlak dilakukan dalam upaya membangun ketangguhan di Provinsi NTT dan di kabupaten/kota untuk memperkuat Destana inklusif, sosialisasi dan penguatan ketangguhan desa melalui ID PKD serta PKD pada wilayah administrasi kelurahan dan peningkatan kapasitas SDM PB secara berkelanjutan

3. Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus menjadi prioritas guna memastikan integrasi prinsip inklusivitas dalam seluruh siklus penanggulangan bencana.

4. Mengembangkan sistem peringatan dini dan infrastruktur ketangguhan yang inklusif.

5. Mengusulkan alokasi anggaran dari APBD secara proporsional (minimal 2%) & dan penguatan SDM untuk pencapaian layanan dasar PB.

6. Memperkuat tata kelola pemenuhan SPM SUB melalui penguatan kelembagaan tim SPM, penetapan target yang terukur melalui SK tahun 2025 dan 2026, serta penyusunan rencana aksi pemenuhan SPM yang operasional, terintegrasi dalam perencanaan daerah, dan didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang konsisten.

7. Dukungan peningkatan kapasitas dari BPBD Provinsi NTT, BNPB atau pentahelix untuk proses dan metodologi penyusunan kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan dokumen PB lainnya di tingkat kabupaten/kota.

8. Memperkuat kapasitas PUSDALOPS-PB terkait system pelaporan manajemen PB.

9. Mendorong perencanaan, aktivasi hingga monitorng dan evaluasi klaster logistik multi pihak

10. Membangun budaya sadar bencana melalui pengembangan program satuan pendidikan aman bencana (SPAB) dengan dengan pelibatan multi pihak.

11. Memperkuat kapasitas BPBD Kab/Kota terutama terkait dengan penyusunan Jitupasna dan R3P

12. BPBD kabupaten/kota mendorong pembentukan dan penguatan Forum PRB di tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa untuk mendorong pelibatan semua unsur dalam kerja penanggulangan bencana.

13. Meningkatkan peran strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi dalam kerangka memastikan asistensi APBD kab/kota yang memenuhi target SPM SUB di daerah. Hasil Rakor atau MONEV SPM SUB perlu disampaikan oleh BPBD NTT (melalui surat) kepada Badan Keuangan yang ditembuskan ke Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, dan Sekda NTT.(*)