Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Kick Off Gerbang Pembayaran Nasional; Gubernur diberi Gelar “Tokoh Penggerak“

Kick Off Gerbang Pembayaran Nasional; Gubernur diberi Gelar “Tokoh Penggerak“

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 22 Sep 2018
  • visibility 22
  • comment 0 komentar

Kupang-NTT,gardaindonesia.id – Bank Indonesia sebagai bank sentral telah meluncurkan program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Senin (4/12/2017). GPN merupakan terobosan dalam rangka menghapus sekat-sekat yang selama ini diciptakan melalui peraturan dari masing-masing bank, dimana untuk mengakses kebutuhan perbankan maupun transaksi hanya bisa dilakukan pada bank yang sama.

Melalui GPN, pemilik kartu debit bank tertentu bisa bertransaksi melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) atau perangkat electronic data capture (EDC) bank lain. Pemersatu semua proses transaksi antarbank itu nantinya adalah sebuah logo GPN berupa burung garuda berwarna merah yang disematkan di tiap kartu debit dan kartu uang elektronik.

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah sebuah sistem jaringan antarbank di Indonesia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia; GPN melokalisasi sistem pembayaran perbankan di Indonesia yang sebelumnya terkonsentrasi pada produk pembayaran Internasional seperti Visa dan Mastercard.

Kick off GPN Nasional telah dilaksanakan di Jakarta pada Bulan Mei 2018 dan di Wilayah Nusa Tenggara Timur dilaksanakan Sabtu/22 September 2018 di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kupang,Naek Tigor Sinaga saat Kick Off GPN memberikan apresiasi kepada Gubernur NTT Viktor Laiskodat, yang telah memberikan contoh dengan upaya bangkit menuju sejahtera; dalam mendukung Kick Off GPN dengan memberikan ruang dan kesempatan.

Naek Tigor Sinaga juga memberikan Gelar Tokoh Penggerak Gerakan Perubahan Nasional (GPN) kepada Gubernur 1, Viktor Laiskodat dan Gubernur 2, Josef Nae Soi.

Lebih lanjut Naek Tigor menyampaikan, Dalam tahun 2017, kami mencermati 10 ribu transaksi ATM per menit dalam bentuk debit maupun kredit, sehingga perlu adanya Sistem Pembayaran Nasional yang lancar, efisiensi, aman dan handal.

“Masih terdapat fragmentasi dan resiko keamanan yang dihadapi oleh konsumen. dengan kecenderungan industri perbankan yang membangun platform pembayaran yang eksklusif, sehingga muncul pulau-pulau yang tidak terkoneksi dan Platform-platform tersebut belum terhubung sehingga belum mampu memunculkan ekosistem layanan yang saling melayani/Interact operator; yang dapat dilihat dengan banyaknya Mesin ATM dan Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Toko Atau Pusat Pembelanjaan, “ jelas Naek Tigor

“Masyarakat juga dibebankan dengan biaya transaksi (merchant discount rate) yang tinggi yang berkisar 2—3 persen, biaya Ini jauh Lebih rendah dari Negara Lain yang hanya berkisar 0,2—1 persen. Berdasar Kondisi tersebut Bank Indonesia meyakini bahwa GPN menjadi hal penting dan dibutuhkan; GPN merupakan sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional, “terang Kepala Perwakilan BI Kupang. (+rb)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • 5 Fakta Unik Tentang Laut yang Harus Kamu Tahu!

    5 Fakta Unik Tentang Laut yang Harus Kamu Tahu!

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Setiap tanggal 8 Juni, dunia memperingati Hari Laut Sedunia. Momen ini bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah pengingat akan peran vital samudra bagi kehidupan di Bumi dan tanggung jawab kolektif kita untuk menjaganya. Laut, yang menutupi lebih dari 70 persen permukaan planet kita, sering kali hanya dipandang sebagai hamparan biru yang indah atau sumber daya perikanan. […]

  • Dugaan Korupsi Kuota Haji, Jokowi Berpeluang Diperiksa KPK

    Dugaan Korupsi Kuota Haji, Jokowi Berpeluang Diperiksa KPK

    • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Perkara ini berawal dari tambahan 20.000 kuota haji yang didapat Indonesia setelah lobi Jokowi kepada pemerintah Arab Saudi pada 2023.   Jakarta | Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 terus bergulir dan kini memasuki tahap penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut akan memanggil siapa pun […]

  • Pjs. Bupati Belu Terima Rekomendasi KASN tentang Sanksi Bagi 9 Camat

    Pjs. Bupati Belu Terima Rekomendasi KASN tentang Sanksi Bagi 9 Camat

    • calendar_month Sel, 3 Nov 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Belu-NTT, Garda Indonesia | “Rekomendasi KASN-nya sudah ada, diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada 9 camat yang bermasalah. Jenis sanksinya tentu sama karena terlibat dalam titik kegiatan yang sama,” ungkap Pjs. Bupati Belu, Zakarias Moruk saat ditemui awak media di ruang kerjanya, pada Selasa siang, 3 November 2020. Dalam rekomendasi KASN […]

  • Kasus Perdata Jadi Pidana, Refafi Gah Minta Kapolres Sumba Timur Hentikan

    Kasus Perdata Jadi Pidana, Refafi Gah Minta Kapolres Sumba Timur Hentikan

    • calendar_month Rab, 13 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Penasehat Hukum Rafafi Gah, S.H & Partners meminta Kapolres Sumba Timur di Waingapu untuk menghentikan Penyidikan Kasus Pidana Penipuan yang ditersangkakan kepada kliennya Lodoweyk Dima Lulu, S.Pi alias Dodi, karena merasa janggal; dengan Surat No.0016/ADV/KPG/2018 perihal penghentian penyidikan tertanggal 23 Agustus 2018 Surat penghentian penyidikan tersebut ditembuskan kepada Bapak Kapolri di […]

  • Skenario ‘Law of Spider Web’ Peradin: Ferdy Sambo dkk Sulit Lolos

    Skenario ‘Law of Spider Web’ Peradin: Ferdy Sambo dkk Sulit Lolos

    • calendar_month Ming, 16 Okt 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Kasus Polisi tembak Polisi yang menjadi atensi masyarakat luas kini tengah dalam penanganan para penegak hukum, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung terkait dugaan pembunuhan serta obatruction of justice kasus Ferdy Sambo dkk kini bergulir ke Pengadilan. Pada Senin, 17 Oktober 2022, mata publik akan tertuju pada sidang […]

  • Kasus Meningkat, Kemen PPPA Ajak Kaum Milenial Cegah KDRT

    Kasus Meningkat, Kemen PPPA Ajak Kaum Milenial Cegah KDRT

    • calendar_month Sen, 25 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Kab. Batang-Jateng, Garda Indonesia | Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ali Khasan menyebutkan, angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini didasarkan pada angka KDRT yang mengalami peningkatan. “Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada 6 Maret 2019, jumlah […]

expand_less