Komitmen PKB Merawat Pluralisme

Oleh Yucundianus Lepa

Menghadapi percaturan politik  Pilpres tahun 2024, sejumlah partai berbasis Islam mencoba meramu strategi untuk tampil sebagai kekuatan alternatif. Berawal dari pertemuan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pertemuan ini menarik masuk PKB ke dalam bayang-bayang koalisi. Ide ini juga direspons positif oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Masyumi, walaupun dua partai politik yang disebutkan terakhir tidak memiliki kursi di parlemen.

Sebaliknya PKB dengan peroleharan suara 9,4 % pada Pemilu 2019, terlihat sangat antusias dan berusaha untuk menjadi pimpinan koalisi. Berbeda dengan PKB yang memberi respons positif, Partai Amanant Nasional justru menolaknya. Partai yang kelahirannya dekat dengan pemilih di kalangan Muhammadiyah ini memandang poros koalisi partai Islam tak sejalan dengan semangat rekonsiliasi nasional yang saat ini terus digaungkan pasca-polarisasi hebat yang terjadi pada Pemilu 2019.

PAN mengkhawatirkan hadirnya poros baru ini hanya akan memantik kembali isu SARA dan perpecahan di tengah masyarakat (Kompas, 4 Mei 2021).

Langkah Mundur

Sejarah mencatat bahwa partai politik dengan ideologi Islam pernah mencapai kejayaan pada Pemilihan Umum tahun 1955 yang direpresentasekan oleh Partai NU dan Masyumi. Dalam perjalanan selanjutnya, kesuksesan ini tidak cukup kuat bertahan. PPP sebagai hasil fusi dari partai-partai Islam tidak memperoleh dukungan yang signifikan dalam pemilu di era Orde Baru hingga era reformasi.

Hilangnya kegayutan partai politik berideologi Islam sudah terasa sejak 80-an ketika Nurcholis Madjid menggaungkan prinsip “Islam Yes Partai Islam No”. Ada kejenuhan masyarakat terhadap kecenderungan menggunakan agama sebagai instrumen politik. Suasana batin ini mempercepat pergeseran Islam sebagai ideologi menjadi Islam sebagai identitas.

Sejarawan Anhar Gonggong menyebut ideologi Partai Islam yang dipegang sejumlah partai politik saat ini telah bergeser. “Ada pergeseran. Islam tidak (lagi) menjadi idelogi tetapi hanya jadi identitas,” ujarnya dalam diskusi perspektif Indonesia, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Maret 2019.

Pergeseran ini tentu saja berakibat koalisi poros Partai Islam ibarat membangun rumah di atas pasir. Kekuatan politik yang dibangun tidak menjadi representase dari basis massa yang telah meninggalkan idelogi yang sama dan hanya sebagai identitas. Menjadi sebuah kemunduran, manakala pergeseran ini justru menggiring “Poros Partai Islam” kembali membangun politik identitas, sebuah praktik politik yang bertentangan secara diametral dengan demokrasi modern.

Patut diakui bahwa ada perbedaan yang signifikan dari partai-partai berbasis massa Islam dalam hal platform perjuangan dan orientasi nilai. PKB kelahirannya atas istikhoroh NU dalam menjaga pluralitas dalam bingkai NKRI. Spirit perjuangan yang menjadi  mental-kultur NU ini diadopsi menjadi platform perjuangan PKB dan terbukti menjadi daya tarik tersendiri dan berkontribusi secara politik untuk meraih dukungan.

Raihan yang mengejutkan dalam Pemilu 1999 tidak terlepas dari aspek ini. PKB sebagai wadah perjuangan NU dalam menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam ahlussunnah waljamaah, yang memiliki empat prinsip utama, yakni tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), ‘dan adalah (adil). Menjadi sebuah kemunduran besar jika platform perjuangan yang mengusung keterbukaan, pluralitas demi kemaslahatan umat secara menyeluruh ini diabaikan hanya untuk kepentingan politik sesaat.

Kesuksesan PKB dan sejumlah partai lainnya, dalam Pemilu 1999, memunculkan fenomena politik baru yakni personalisasi politik yang ikut menggeser keberadaan ideologi politik. Euforia reformasi yang memicu lahirnya sejumlah besar partai politik tidak dapat bertahan dalam panggung politik nasional. Apapun ideologinya, banyak partai politik tereliminasi karena tidak memiliki tokoh sentral yang menjadi personifikasi partai.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah salah satu contoh dari kuatnya personalisasi politik. Sejak awal pendiriannya tahun 1998 PKB identik dengan tokoh Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Sebelum pendirian PKB, Gus Dur adalah sosok yang telah jamak dikenal publik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), seorang tokoh pluralis yang disegani. Bermodalkan kekuatan basis massa NU dan ketokohan Gus Dur, partai ini berhasil melenggang dalam posisi empat besar dalam Pemilu 1999. Raihan ini juga menguatkan personalisasi politik dalam pemilihan umum.

Dalam konteks pilpres, personalisasi parpol telah menghadirkan pengaruhnya secara signifikan. Pengamat politik Amerika Serikat, David J Samuels, dalam tulisannya berjudul Presidentialized Parties: The Separation of Powers and Party Organization and Behavior (2002) mengungkapkan, personalisasi politik dalam pemilihan presiden kerap kali mendominasi pemilihan dalam sistem presidensialisme dibandingkan dengan pemilihan legislatif.

Dampaknya, sebagian partai lebih mengandalkan efek ekor jas atau coattail effect dari figur personal yang diusung dalam pilpres dibandingkan dengan identitas kolektif organisasi.. Dengan demikian, koalisi yang hanya mengusung identitas tidak memiliki daya tarik politik untuk tawaran kepada publik.

Konsistensi PKB

PKB sebagai partai politik sekaligus menjadi wadah perjuangan Kaum Nahdliyin,  sejak awal berdiri hingga sekarang mengusung identitas kepartaian yang inklusif melalui ideologi nasionalis-religius. Dengan identitas ini PKB berhasrat membumikan ruh politik “rahmatan lil alamin” yang memberi terang kepada kemaslahatan umat manusia tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan.

Karakter Mental Nasionalis membuka ruang bagi tumbuhnya pluralisme yang inklusif  sebaliknya religiusitas merujuk pada nilai-nilai universal yang menjadi spiritualitas keagamaan. Platform perjuangan PKB ini menjadi salah satu daya tarik dan berkontribusi secara signifikan dalam dukungan politik.

Dengan demikian, respons PKB untuk bergabung dalam Koalisi Poros Partai Islam adalah langkah yang gegabah dan sikap inkonsistensi PKB dalam merawat pluralitas dan inklusifitas. Sejumlah langkah DPP PKB dalam konteks kaderisasi dan restrukturisasi yang mengindikasikan sikap “tebang pilih”, penyeragaman, penyingkiran, semakin menguatkan kesan bahwa PKB mulai hilang kesetiaannya pada demokrasi politik yang inklusif.

Layak menjadi catatan bahwa dukungan PKB yang terus menguat di wilayah Timur Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari inklusifitas, pluralitas, dan konsistensi PKB dalam membumikan spiritualitas nasionalis-religius NU dan ketokohan Gus Dur sendiri yang diyakini sedang menjiwai praktik politik PKB kini dan seterusnya. Setiap kealpaaan politik yang mengabaikan eksistensi nasionalis-religius dengan pluralitas, berpotensi mencederai nurani pendukung setia PKB maupun masyarakat luas. (*)

Penulis merupakan Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB NTT periode 2000—2021

Ketua Fraksi PKB DPRD NTT periode 2004—2009 dan 2014—2019

Foto utama (*/nu.or.id)