Mimpi Kosong Naturalisasi Akhirnya Pupus oleh Program Normalisasi

Oleh: Rudi S Kamri

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan bahwa program normalisasi sungai Ciliwung dan kali Pasanggrahan serta sodetan sungai Ciliwung yang diarahkan ke Banjir Kanal Timur (BKT) harus dilanjutkan. Keputusan tegas tersebut diputuskan dalam sebuah rapat terbatas tentang pengendalian program banjir pada Jumat, 3 Januari 2020.

Keputusan yang tidak boleh ditawar dari Presiden Jokowi tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh semua kalangan. Karena selama kepemimpinan ABas program normalisasi yang telah dilakukan oleh Jokowi dan Ahok pada kurun waktu 2013—2017 dihentikan oleh ABas.

ABas rupanya gengsi untuk meneruskan program dari pendahulunya. Seperti biasa dia ingin tampil dengan program sendiri. Sama seperti dulu dia punya program hunian vertikal, padahal sebetulnya itu hanya ganti istilah saja dari rumah susun.

ABas memang paranoid tingkat dewa. Dia tega mengorbankan rakyat Jakarta hanya untuk menjaga gengsinya. Untuk revitalisasi sungai Ciliwung dia ngotot mencanangkan program naturalisasi. Dia emoh melanjutkan program normalisasi.

ABas menjual halusinasi mimpi program naturalisasi yang katanya lebih ramah ekosistem, tapi dia tidak realistis bahwa program naturalisasi tersebut hampir mustahil dilaksanakan di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta dan mempunyai sifat penyerapan air yang lambat. Dan celakanya dia juga tidak siap dengan konsep implementasi yang diperlukan. Alhasil program naturalisasi versi ABas hanya mimpi kosong belaka.

Dengan total target normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 33,69 Km, yang dimulai saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta yang kemudian dilanjutkan oleh Ahok baru mencapai 16,38 Km. Sisanya yang sepanjang 17,31 Km mandeg belum dikerjakan oleh ABas satu senti pun selama 2017—2019.

Ini yang saya sebut ABas dengan sengaja telah menggergaji program Pemerintah Pusat. Akibat kepekokan ABas, awal 2020 warga Jakarta harus menanggung akibatnya dengan tertimpa bencana banjir yang konon terbesar dalam kurun 24 tahun terakhir.

Cuaca ekstrem dan belum selesainya pengendalian wilayah hulu yaitu belum selesainya pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi selalu dijadikan kambing hitam oleh ABas. Tapi ABas lupa bahwa tugasnya untuk pengendalian di daerah hilir yaitu melakukan normalisasi sungai Ciliwung sama sekali tidak dikerjakan.

Kini ABas harus mengakui bahwa dia ternyata hanya seorang Gubernur yang harus tunduk oleh perintah atasannya yaitu Presiden. Keputusan tegas Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah menampar arogansi dan keangkuhannya.

Dia tidak punya pilihan kecuali harus tunduk pada keputusan Presiden Jokowi. Dia harus membunuh mimpi kosongnya tentang program naturalisasi.

Terima kasih Presiden Jokowi, Bapak telah menyelamatkan warga Jakarta dari kesombongan dan ego yang tidak ukur diri seorang Gubernur yang dipilih dengan cara yang menjijikkan.

Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita menggagalkan pelaksanaan event Formula E pada Juni 2020 nanti yang telah menggerogoti uang rakyat Jakarta. Uang rakyat seharusnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menyuburkan gengsi gubernurnya. Paham loe ABas ? (*)

(*/Penulis merupakan pegiat media sosial)
Editor (+rony banase)