Herman Hery Dipolisikan, Diduga Aniaya Pengguna Jalan

29 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Pengeroyokan dan penganiayaan yang diduga dilakukan Anggota DPR RI dan Ajudannya dilaporkan ke Mapolres Jakarta Selatan Siang ini Kamis, 21Juni 2018 Pukul 13.00 WIB dengan pelapor korban atas nama Ronny Kosasih Yuliarto, istri dan dua anak berusia 7 tahun dan 10 tahun.

Melalui pesan Whatsapp, gardaindonesia.id menghubungi Febby Sagita,Pengacara Ronny Kosasih Yuliarto, mengkonfirmasi kejadian tersebut. “Benar mas sudah dilaporkan, Hari ini Kamis/21 Juni 2018, mau follow up ke Polres Jaksel “, terang Febby

”Kami melaporkan adanya tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan dialami Ronny Kosasih Yuliarto, istri dan dua anak berusia 7 tahun dan 10 tahun yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI Komisi III bernama Herman Hery di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan pada hari Minggu, 10 Juni 2018 lalu, sekitar pukul 21.30-22.00 malam.” Jelas Febby Sagita.

Anggota DPR RI dari PDIP tersebut menganiaya Ronny sebagai pengendara mobil yang sedang di tilang Polisi karena masuk jalur busway (mobil Herman Heri, Rolls Royce B88NTT juga masuk jalur busway).

”Berawal dari mobil korban, atas nama Ronny, masuk jalur busway dan ditilang oleh Polisi lalu lintas yang sedang bertugas disana. Sedangkan mobil Herman Heri, Rolls Royce Phantom B88NTT tepat berada dibelakang mobil korban.” Tambah Febby Sagita.

”Mungkin karena lama menunggu, Herman Heri langsung turun dari mobil dan memukul korban tanpa alasan yang jelas. Karena tidak terima atas perlakuan Herman Heri, korban mencoba membalas pukulannya, lalu kemudian ajudan-ajudan Herman Heri langsung turun dan mengeroyok korban bersama Herman Heri.” Papar Febby Sagita.

”Polisi yang tengah melakukan Razia disana hanya menonton aksi brutal Anggota DPR-RI tersebut tanpa ada yang melerai.” Imbuh Febby Sagita.

”Istri Korban yg membantu melerai bahkan ikut dipukul oleh ajudan Herman Heri tanpa mempedulikan ada 2 anak korban yang masih kecil berusia 7 tahun dan 10 tahun.” Ucap Febby Sagita.

“Kedua anak korban menangis didalam mobil melihat kedua orang tuanya dianiaya oleh Anggota DPR-RI tersebut.” Tutur Febby Sagita.

“Karena kalah jumlah, akhirnya korban menyerah dan diminta oleh Polisi memindahkan mobilnya ke Masjid Pondok Indah untuk penyelesaian lebih lanjut.
Akan tetapi sesampainya di Masjid Pondok Indah, Polisi dan Herman Hery malah langsung kabur tidak menyusul korban di Masjid Pondok Indah.” Tegas Febby Sagita.

“Korban yang tetap kena tilang oleh Polisi tersebut langsung melakukan visum di RSPP dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, Mapolres Jakarta Selatan.
Tapi karena sudah mendekati Idul Fitri, pihak Kepolisian mengatakan akan menindak lanjuti perkara ini setelah libur lebaran, pada Kamis 21 Juni 2018.” Tambah Febby Sagita.

“Mohon teman-teman Pers mengawal kasus ini sehingga diproses secara hukum oleh pihak Mapolres Jakarta Selatan.” Tutup Febby Sagita

Sementara Itu dihimpun dari jawapos.com, saat dikonfirmasi, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu membantah melakukan penganiayana tersebut. Penganiayaan itu bukan dilakukan olehnya melainkan adiknya.

“Bukan saya ternyata adik saya,” ujar Herman saat dihubungi, Kamis (21/6).

Herman pun juga belum mengetahui secara rinci penganiayaan yang dilakukan oleh sang adik. Karena dirinya sampai saat ini masih di Amerika Serikat. (+rb)

Sumber Foto: hukum.rmol.co

DPS Pemilu 2019 Didasari DPT Pilkada Serentak 2018

93 Views

NTT, gardaindonesia.id – Dalam tahapan Pemilu 2019 untuk daerah daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018, didasarkan pada Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, tidak melakukan coklit terhadap Daftar Pemilih dari rumah ke rumah. Demikian penjelasan Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe saat membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019, Rabu/20 Juni 2018 di Ballroom Hotel Swissbel Kristal Kupang.

“Jadi yang digunakan untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara adalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada Serentak 2018 ditambah dengan Pemilih Pemula “ terang Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe.

“Terhadap DPT Pemilihan Serentak 2018 yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan dilakukan pemetaan kembali TPS, Karena Jumlah Pemilih dalam TPS berbeda antara Pilkada Serentak 2018 dengan Pemilu 2019” , papar Maryanti

Untuk Pemilihan Serentak 2018 maksimal 800 orang per TPS sedangkan Pemilu 2019 maksimal 500 per TPS, Namun Setelah dilakukan simulasi oleh KPU, tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari untuk pemungutan dan perhitungan suara.

“Sehingga KPU mengambil kebijakan jumlah Pemilih paling banyak 300 orang per TPS, sehingga sudah pasti akan ada penambahan jumlah TPS yang signifikan “, jelas Maryanti.

Adapun Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019 sebagai berikut:

Sedangkan Jumlah Pemilih Pemula sebagai berikut: Kab Belu 4.033, Ende 4.207, Flotim 4.623, Kab Kupang 7.043, Kota Kupang 5.768, Lembata 2.176, Malaka 3.616, Manggarai 6.308, Manggarai Barat 4.985, Manggarai Timur 5.166, Nagekeo 2.618, Ngada 3.016, Rote Ndao 2.367, Sabu Raijua 1.521, Sikka 5.558, Sumba Barat 2.438, Sumba Barat Daya 6.120, Sumba Tengah 1.418, Sumba Timur 3.866, TTS 8.107, TTU 4.202.

Adapun Total Pemilih Pemula 92.208 dan total Pemilih Laki Laki dan Perempuan sebanyak 3.276.362 dengan sebaran TPS 14.647 di 3.323 Desa dan 309 kecamatan. (+rb)

 

Pancasila Pemersatu Dalam Kebhinekaan

40 Views

NTT, gardaindonesia.id  – Selama 73 Tahun Pancasila telah menjadi Rumah Kita yang Ber-Bhineka Tunggal Ika hingga Akhir jaman. Pancasila Akan terus mengalir dalam denyut nadi seluruh Rakyat Indonesia.

Demikian seuntai sambutan Presiden RI Ir Joko Widodo dalam sambutan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2018. Selanjutnya Presiden mengingatkan bahwa Pancasila adalah berkah Indah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, Melalui perenungan, pergulatan, pemikiran dan kejernihan bathin founding fathers pendiri Bangsa Indonesia.

Pancasila pertama kali diuraikan secara jelas oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 di Rumah Pengasingan Bung Karno di Kota Ende, tempat lahirnya Pancasila, kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan dirumuskan secara final pada 18 Agustus 1945.

Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan “Pancasila sebagai Pemersatu Segala Perbedaan “. Pancasila berperan sebagai falsafah dan dasar negara yang kokoh, yang menjadi fondasi dibangunnya Indonesia yang yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Rangkaian proses besar tersebut harus kita ingat, kita dalami semangatnya dan Kita pahami rohnya. Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa Pancasila selalu hadir dalam setiap sudut kehidupan serta hati dan pikiran kita.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo mengajak kita untuk meneguhkan semangat kita untuk bersatu, berbagi dan berprestasi.

Sebagai bangsa majemuk yang terdiri atas 714 Suku dengan lebih dari 1.100 bahasa lokal yang hidup di lebih dari 17.000 pulau, semangat persatuan merupahkan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita harus terus menerus bersatu memperkokoh Semangat Bhineka Tunggal Ika.

Kita harus terus bersatu dalam upaya kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan bangsa pemimpin. (+rb)

BPJS Kesehatan Luncurkan Aplikasi Mudik Lebaran

22 Views

NTT, gardaindonesia.id – Untuk memastikan kelancaran peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan selama Mudik Lebaran 2018, BPJS Kesehatan telah meluncurkan Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload di Google Play Store untuk perangkat android.

Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan menyediakan telepon penting, alamat Kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan (faskes) mjtra BPJS Kesehatan, tanya Jawab BPJS Kesehatan, Info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan berupa Instagram, facebook, Youtube, Twitter, Kompasiana dan Kaskus.

Disamping itu, selama libur lebaran 2018, masyarakat Juga tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 yang beroperasi 1 X 24 Jam termasuk hari minggu dan libur, untuk memperoleh informasi, melakukan pengaduan, melakukan Konsultasi Kesehatan, memperoleh pelayanan administrasi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) untuk mutasi dan aktivasi, pendaftaran peserta JKN-KIS, pendaftaran bayi baru Lahir Kategori PPU anak Pertama Sampai anak ketiga dan bayi peserta PBI-APBN serta mengetahui perhitungan denda pelayanan.

Kantor Cabang BPJS tertentu juga akan tetap beroperasi pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018 dari pukul 08.00 – 12.00.

BPJS Kesehatan juga membuka Posko Mudik Lebaran di 8 (delapan) titik padat pemudik yakni Terminal Pulo Gadung Jakarta, Rest Area KM 57 Cikampek, Stasiun Yogyakarta, Terminal Tirtonadi Surakarta, Terminal Bungurasih Surabaya, Pelabuhan Soekarno Hatta Makasar, Pelabuhan Gilimanuk Bali serta Pelabuhan Merak Banten.

Posko Mudik Lebaran BPJS Kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan, obat obatan, fasilitas relaksasi hingga pemberian informasi program jaminan kesehatan kepada para pemudik. (+rb)

Foto Ilustrasi Mudik: andromedamalang.com

Pilkada Bukan Ajang Pencitraan Diri Atau Golongan

23 Views

NTT, gardaindonesia.id – Daniel Tagu Dedo, SE, M.Ak – Ketua Dewan Pembina Ikatan Media Online (IMO) melalui Press Rilis, Kamis/14 Juni 2018 pagi, katakan bahwa saat ini NTT masih tergolong sebagai daerah termiskin nomor tiga dari propinsi lainnya di Indonesia dan juga masih menempati rangking tiga kesenjangan, sebagai akibat dari miskinnya nilai-nilai demokrasi.

Jelang pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di tingkat pemilihan umum kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur NTT) tahun 2018, Daniel Tagu Dedo, meminta kepada semua pihak, agar tidak memanfaatkan momentum Pilkada, sebagai ajang untuk pencitraan diri ataupun golongan semata.

Dia menghimbau agar semua lapisan masyarakat pemilih yang ada di NTT, dapat dengan bijak menggunakan hak pilihnya, untuk menghasilkan produk Pilkada yang berkuatlitas, berintegritas dan semangat totalitas dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk membangun sekaligus sebagai penentu kebijakan dalam upaya perubahan nasib NTT lima tahun kedepan.

Rakyat NTT butuh kepemimpinan yang egaliter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, obyektifitas, Integritas dan profesionalisme serta benar-benar ingin mengabdi kepada rakyat.

Oleh karena itu momentum PILGUB NTT 2018 janganlah disalahgunakan hanya karena ingin berkuasa tanpa adanya niat suci untuk melepaskan rakyat NTT dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Kasus-kasus Human Trafficking adalah bukti tidak berhasilnya Pembangunan Kesejahteraan Manusia di NTT. Apapun alasannya inilah bukti nyata laki-laki dan perempuan NTT harus menjadi korban Human Trafficking. Hampir setiap bulan ada saja jenasah rakyat NTT yang kita terima akibat Human trafficking.

“Itulah hasil demokrasi di NTT! “

Itukah yang kita banggakan tentang geopolitik yang kita anut selama ini? Belum lagi kasus-kasus korupsi yang menimpa para Wakil kita di DPR RI.

Sangatlah naif kalau kita masih menganut sistem kepemilihan kita berdasarkan premordialisme, berdasarkan politik identitas.

Daniel mengajak untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT berdasarkan Kapasitasnya, Kompetensinya, INTEGRITASnya. Jangan pilih karena sukunya, agamanya atau rasnya, kita tidak memilih Pemimpin Agama atau Kepala Suku.

Kita akan memilih GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR yang merupakan Figur Terbaik yang akan mengeluarkan NTT dari Kemiskinan dan Ketertinggalan. (+rb)

Selamat memilih!

Foto: id.beritasatu.com

Sumba Jadi Target Operasi Human Trafficking

36 Views

NTT, gardaindonesia.id – Direktur Lembaga Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan.dan Perdamaian Indonesia) sekaligus Koordinator Pokja MPM (Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia) dan Ketua Satgas Anti Human Trafficking Partai Golkar NTT, Gabriel Goa, menyatakan mendukung total kerja keras Kanit Tipiter Polres Sumba Barat Bripka Martin Jurumana,SH dan jajaran Polres Sumba Barat.

Sesuai berita yang dirilis oleh satu media online bahwa Bripka Martin Jurumana beserta Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Mabes POLRI yang telah menangkap dan memproses hukum TPPO terhadap satu orang tersangka inisial ANK  Ground Staff maskapai penerbangan di Bandara Kelas II Tambolaka (16/05/18) sebagai jaringan mafia Human Trafficking yang menjadikan Sumba sebagai target operasi Human Trafficking.

Melalui pesan Whatsapp kepada gardaindonesia.id, Rabu/13 Juni 2018 pukul 13.33 wita, Gabriel Goa juga mendesak Kapolri dan Kapolda NTT untuk memberikan penghargaan khusus kepada para Kasat, Kanit dan anggota Polri di NTT yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan dan “kocek” (=uang) pribadinya untuk menindak tegas dan memproses para pelaku dan aktor Intelektualis TPPO dengan Target Operasi Human Trafficking di NTT.

Ketua Satgas Anti Human Trafficking Partai Golkar NTT ini juga mengajak semua pihak baik Pemerintah Legislator, Lembaga Agama, Lembaga Adat, Aparat Penegak Hukum, Perusaahaan, Pers dan Masyarakat untuk bahu membahu selamatkan korban Human Trafficking dan mencari solusi bersama atasi Darurat Human Trafficking NTT.

“Stop Bajual Orang NTT!”, Tegas Gabriel Goa.

Koordinator Pokja MPM ini mendesak Pemerintah segera membangun dan merealisasikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Balai Latihan Kerja Standar Internasional bekerjasama dengan pihak Lembaga Agama dan Perusahaan Profesional serta Perguruan Tinggi di Kupang untuk layani wilayah Timor, Sabu Raijua, Semau, Rote Ndao dan di Tambolaka untuk melayani seluruh Wilayah Sumba dan di Maumere untuk wilayah Ende, Sikka, Flotim, Lembata dan Alor serta di Labuan Bajo untuk layani wilayah Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat.

Direktur Lembaga Padma Indonesia asal Pulau Flores ini mendesak semua pihak yang terlibat dalam LTSA sesuai rekomendasi KPK RI agar bekerjasama, bukan main Sendiri sendiri lagi tapi bersatu dalam satu layanan yakni ImigrasiD Dukcapil, Kesehatan, BPJS, PPTKIS, Disnaker, BP3TKI, Polri dan lainnya di LTSA. (+rb)

*/Picture Of TOTPI

Partai Golkar Jadikan Satgas Human Trafficking Sebagai Program Kerja Nasional

36 Views

NTT, gardaindonesia.id – Satgas Human Trafficking Partai Golkar dijadikan sebagai program Kerja Nasional dengan pengelolaan dan sistem terintegrasi. Demikian penjelasan Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Melki Laka Lena katakan Saat Buka Puasa Bersama para awak media dan Pengurus DPD Partai Golkar NTT, Mohamad Ansor dan Riesta Megasari (Jubir Satgas Human Trafficking) di Kantor Golkar, Selasa/12 Juni 2018 petang.

Turut Hadir Anggota DPRD Fraksi Golkar NTT, Hans Takalapeta, Gabriel Manek, Sekretaris DPD I Partai Golkar, Inche Sayuna dan Bacaleg Bobby Hartono Tantoyo.

Melki Laka Lena menuturkan, Partai Golkar berkomitmen untuk melatih satgas Human Trafficking hingga ke tingkat desa/Kelurahan dengan berpegang pada pedoman yang terintegrasi. Pedoman satgas sedang disusun oleh Tim DPD I Partai Golkar.

“Sedang disiapkan divisi terkait kelembagaan, Kami atur rapih, Juga divisi pelayanan, investigasi dan advokasi bakal diatur “, jelas Melki

Tambah Melki, “Lagi dirumuskan oleh tim untuk membuat pedoman dan petunjuk pelaksanaan di tingkat lapangan sehingga setelah selesai di tingkat provinsi akan dilanjutkan ke Kab/Kota hingga ke desa/kelurahan “.

Satgas Human Trafficking Partai Golkar akan dilatih untuk dapat memantau dan membantu Persoalan Human Trafficking.
Partai Golkar Juga akan menerapkan Mitra Satgas Human Trafficking dengan memberdayakan ASN (Aparatur Negeri Sipil), Polisi, Masyarakat, LSM, Pastor, Pendeta dan Ustad.

Ditanya tentang peran DPP Partai Golkar, Melki menjelaskan akan menjadi Advokasi pada Level Kebijakan Kementrian Tenaga Kerja dan BNP2TKI dan membantu buruh migran NTT di Malaysia dengan membentuk Paguyuban Masyarakat NTT.

“Kemudian Paguyuban Masyarakat NTT dapat terkoneksi dengan Kedutaan dan Kepolisian Diraja Malaysia untuk mendapatkan keadilan “, tandas Melki Laka Lena Pimpinan DPD I Partai Golkar termuda ini kepada gardaindonesia.id (+rb)

IMO Indonesia Turut Prihatin Atas Wafatnya Wartawan Kemajuan Rakyat Muhammad Yusuf

24 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Turut Prihatin dan Menyampaikan Turut Berduka cita atas Wafatnya Wartawan Kemajuan Rakyat Muhammad Yusuf yang meninggal dunia di dalam jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Baru Kalimantan Selatan Minggu/10 Juni 2018.

IMO-Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, IMO-Indonesia mengecam tindakan kekerasan terhadap Insan Pers maupun warga biasa.

Kedua, IMO-Indonesia meminta kepada Dewan Pers untuk secara Proporsional dan Profesional memperhatikan kasus ini.

Ketiga, IMO-Indonesia menghimbau kepada Perusahaan Pers yang bersangkutan untuk segera mengurus ketentuan ketenagakerjaannya dan memberikan santunan yang layak dan semestinya kepada keluarga Muhammad Yusuf.

Keempat, IMO-Indonesia menghimbau kepada segenap Masyarakat Pers Tanah Air untuk berpegang teguh pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalis dalam menjalankan Profesinya.

IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail – Ketua Umum &M. Nasir Bin Umar – Sekretaris Jendral. (+rb)

Foto:Tribunnews.com

Bersama Mengawal NKRI