Pemerintah Indonesia Jalin Komunikasi dengan WHO terkait Penyebaran Corona

Jakarta, Garda Indonesia | Sejak mengumumkan kasus positif virus korona di Indonesia pada 2 Maret 2020, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari Covid-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan.

Dalam pernyataan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya intens melakukan komunikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menangani penyebaran virus korona di Indonesia. “Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO, menggunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran Covid-19 ini,” ujarnya.

Pemerintah juga membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang dikomandoi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo. Gugus tugas itu akan mengerahkan sumber daya terpadu dalam penanganan penyebaran virus ini. “Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dan menyinergikan kekuatan nasional kita baik pusat maupun daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi,” kata Presiden.

Mengingat luas dan tersebarnya wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta tingkat penyebaran Covid-19 yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk memantau kondisi daerahnya dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada.

Kepala Negara juga meminta sinergi erat antara para kepala daerah dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya, yakni apakah siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam untuk mengambil langkah terukur lanjutan yang diperlukan.

“Berdasarkan status daerah tersebut jajaran pemerintah daerah, dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, dan membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tuturnya.

Dengan mempertimbangkan status daerah itu, pemerintah daerah juga dapat membuat kebijakan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar serta meningkatkan pelayanan pemeriksaan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Dari sisi anggaran, pemerintah juga memberikan dukungan dan prioritas penggunaan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk menangani tantangan penyebaran Covid-19,” imbuhnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)