PLN UIP Nusra Wujudkan Integrasi Energi Hijau di Bali, NTB, dan NTT

Rizki menekankan bahwa konektivitas energi antara ketiga provinsi menjadi fondasi penting bagi kolaborasi lintas daerah, termasuk dalam menopang sektor-sektor prioritas.

Mataram | PLN melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menegaskan komitmennya dalam mendorong kemandirian energi berbasis energi baru terbarukan (EBT) pada kegiatan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT (BNN) yang berlangsung di Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Selasa, 25 November 2025.

Komitmen pengembangan energi bersih ini selaras dengan visi memperkuat sektor-sektor unggulan di ketiga provinsi, mulai dari pertanian, perikanan hingga pariwisata, agar mampu secara optimal menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dan daerah.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menargetkan porsi pembangkit EBT mendekati 70%.

“Di Bali, kami akan membangun 892 MW pembangkit EBT. Di NTB, 494 MW, dan di NTT 562 MW. Potensi besar ini akan optimal jika kita membangun jembatan konektivitas yang mampu menghubungkan seluruh sumber energi yang tersebar,” ujarnya.

Rizki menekankan bahwa konektivitas energi antara ketiga provinsi menjadi fondasi penting bagi kolaborasi lintas daerah, termasuk dalam menopang sektor-sektor prioritas. “Kami siap mendukung pengembangan studi kelayakan apabila diperlukan, karena potensinya besar. PLN juga mendukung penguatan sektor pariwisata melalui pengembangan green lifestyle,” tambahnya.

Komitmen PLN ini sesuai dengan MoU regional yang ditandatangani tiga gubernur dari ketiga provinsi dalam KR-BNN yang menetapkan tiga fokus utama dalam klaster integration: pariwisata, energi, dan konektivitas, serta tiga fokus utama dalam klaster cooperation: ekonomi, logistik, dan kelembagaan & inovasi.

“NTB, Bali, dan NTT bersepakat membangun ekonomi hijau. Kami selalu berbicara soal lingkungan karena kami adalah pulau-pulau kecil. Jika climate change tidak terkendali, kitalah yang akan terdampak pertama kali,” kata Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya.

Iqbal juga menegaskan bahwa ketiga provinsi memiliki visi yang sama dalam pengembangan ekonomi biru, memanfaatkan potensi kelautan sebagai sumber kesejahteraan.

“Kami juga sepakat untuk mulai menjalankan kerja sama ini secara konkret pada 2026. Karena itu kami sangat konsisten mendorong percepatan ini,” tutup Iqbal.

Sejalan dengan itu, Gubernur Melki Laka Lena mengatakan Provinsi NTT memegang peran strategis sebagai beranda selatan NKRI, berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste, sehingga pengembangan listrik bersih perlu digencarkan.

“Kondisi ekonomi makro NTT di 2025 tetap tumbuh positif: 4,88% pertumbuhan ekonomi (Y-on-Y TW III 2025). 18,6% Tingkat kemiskinan (penurunan konsisten),” ucap Melki.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan adapun tujuan dari kesepakatan KR-BNN ini, antara lain memperkuat integrasi wilayah pengembangan kawasan ekonomi, mewujudkan konektivitas wilayah terintegrasi meliputi darat, laut, dan udara, membangun pariwisata terintegrasi secara inklusif dan berkelanjutan, dan meningkatkan peran serta/pemberdayaan masyarakat, akademisi, mitra pembangunan, sektor swasta, media, dan pemangku kepentingan lainnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

“Maksud kesepakatan bersama ini mendukung pencapaian taget kinerja pembangunan Kawasan Ekonomi Bali-Nusa Tenggara yaitu Super Hub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara yang bertaraf Internasional,” paparnya.(*)