Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Prabowo Hapus Tantiem Puluhan Miliar Direksi-Komisaris BUMN

Prabowo Hapus Tantiem Puluhan Miliar Direksi-Komisaris BUMN

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 16 Agu 2025
  • visibility 52
  • comment 0 komentar

Loading

Prabowo juga memberikan perintah kepada Danantara mengawasi pemberian tantiem kepada direksi. Ia pun memperingatkan apabila ada direksi dan komisaris yang keberatan dengan kebijakan baru tersebut, dipersilakan untuk berhenti.

 

Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini disampaikannya dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR RI, Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo menegaskan, mereka yang keberatan dengan kebijakan ini dipersilakan mundur, karena banyak generasi muda yang dinilai mampu menggantikan posisi tersebut.

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tantiem merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan sebagai apresiasi atas kinerja direksi, komisaris, dan karyawan atas kinerja mereka, khususnya jika perusahaan berhasil memperoleh laba. Biasanya, tantiem diberikan berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan.

Menurut Prabowo istilah tantiem yang berasal dari bahasa asing, merupakan akal-akalan saja agar banyak yang tidak memahami komponen tersebut.

“Saudara-saudara masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” katanya.

Prabowo juga memberikan perintah kepada Danantara mengawasi pemberian tantiem kepada direksi. Ia pun memperingatkan apabila ada direksi dan komisaris yang keberatan dengan kebijakan baru tersebut, dipersilakan untuk berhenti.

“Untungnya harus bener, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia,” tekannya.

Prabowo juga menyoroti jumlah komisaris BUMN yang dinilai terlalu banyak, sehingga berencana memangkas jumlahnya menjadi maksimal enam orang, bahkan idealnya empat atau lima. Ia memerintahkan Danantara sebagai super holdings untuk membereskan hal ini, termasuk memastikan tantiem hanya diberikan jika BUMN benar-benar meraih keuntungan nyata, bukan hasil manipulasi laporan.(*)

Sumber (*/Goodnews+ ragam)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tular Nular Latih Milenial Kritis Hadapi Pemilu 2024

    Tular Nular Latih Milenial Kritis Hadapi Pemilu 2024

    • calendar_month Sen, 11 Des 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Tular Nalar merupakan sebuah program pelatihan literasi digital yang diinisiasi oleh Masyarakat Anti fitnah Indonesia (MAFINDO) bersama Love Frankie dan didukung oleh Google.org. Program Tular Nalar dilakukan di 38 provinsi di Indonesia. Kali ini, saat pelaksanaan di Kota Kupang, Tular Nalar bersama mitranya IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change) […]

  • PSI Minta Menteri Perdagangan Tunjuk Hidung Mafia Minyak Goreng

    PSI Minta Menteri Perdagangan Tunjuk Hidung Mafia Minyak Goreng

    • calendar_month Sab, 19 Mar 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menyikapi kebijakan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan Permendag No.11 Tahun 2022 tentang pencabutan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) kemasan ini; PSI menyambut baik. Kebijakan HET migor kemasan selama ini terbukti di lapangan tak efektif menjamin pasokan di pasar konsumen ritel. “Pertama kita menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah. Kita segera […]

  • Polri & Imigrasi Tangkap DPO Interpol Warga Negara Jepang di Batam

    Polri & Imigrasi Tangkap DPO Interpol Warga Negara Jepang di Batam

    • calendar_month Kam, 22 Feb 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau bekerja sama dengan Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kota Barelang (Satpolairud Polresta Barelang), serta Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian RI (Divhubinter Mabes Polri) menangkap daftar pencarian orang (DPO) Interpol (blue notice) berinisial […]

  • Konsumsi Obat Legal, Dua Warga Atambua Ditahan Unit Narkoba Polres Belu

    Konsumsi Obat Legal, Dua Warga Atambua Ditahan Unit Narkoba Polres Belu

    • calendar_month Ming, 15 Des 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Dua warga Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Syaiful (asal Batam- Kepulauan Riau) dan Feridian (asal Bima- NTB) ditahan oleh Unit Narkoba Polres Belu tanpa Surat Perintah Penahanan (SPH) pada Kamis, 12 Desember 2019. Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Ferdinandus Tahu Maktaen kepada wartawan di Atambua, pada Sabtu 14 Desember 2019. Menurut […]

  • Nelayan Amfoang Sepakat Dukung Simon Petrus Kamlasi

    Nelayan Amfoang Sepakat Dukung Simon Petrus Kamlasi

    • calendar_month Sel, 12 Nov 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Loading

    Nataniel Liunome, warga, Kelurahan Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, menekankan bahwa pengorbanan Simon Petrus Kamlasi (SPK) menanggalkan pangkat Brigadir Jenderal adalah tanda cinta yang besar bagi kami masyarakat NTT.   Amfoang | Harapan masyarakat agar Simon Petrus Kamlasi memimpin NTT sebagai gubernur semakin membesar. Pasalnya, figur Simon Petrus Kamlasi dinilai memiliki kemampuan dan kepedulian […]

  • Apkasi Dukung Kemendagri Rumuskan Opsi Penyelenggaraan Pilkada 2020

    Apkasi Dukung Kemendagri Rumuskan Opsi Penyelenggaraan Pilkada 2020

    • calendar_month Sab, 3 Okt 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memberikan dukungan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera merumuskan opsi-opsi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Hal ini terkait dengan keputusan untuk tetap menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Rapat Terbatas terkait Persiapan Pelaksanaan […]

expand_less