Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan Pola Hidup » Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 8 Nov 2019
  • visibility 85
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Organisasi eks relawan Jokowi yang terhimpun dalam Rumah Nawacita meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 sebesar Rp 42 ribu per orang anggota keluarga yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 mendatang. Desakan itu berasal dari suara akar rumput yang menilai kenaikan mencapai 100 persen tersebut memberatkan ekonomi rakyat khususnya segmen keluarga ekonomi bawah.

“Kami berharap agar Bapak Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Ini belum terlambat dan pembatalan ini amat diharapkan oleh masyarakat akar rumput yang masih hidup pas-pasan. Pembatalan kenaikan yang kita minta hanya berlaku untuk peserta kelas 3,” tegas Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto M.Si. dalam keterangan pers pada Kamis, 7 November 2019.

Raya menegaskan, Presiden Jokowi seharusnya tidak menerima begitu saja alasan dan usulan dari para staf dan menteri terkait yang mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebaiknya, kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah yang masih hidup pas-pasan harus menjadi perhatian utama dan tekor kas BPJS Kesehatan bisa dilakukan lewat kebijakan dan langkah-langkah lainnya yang lebih substantif.

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, M.Si.

“Jadi, kami pikir menaikkan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 mencapai 100 persen bukan opsi yang tepat untuk menutupi tekor kas BPJS Kesehatan. Ada banyak opsi lain yang lebih tepat, ketimbang langsung menaikkan iuran begitu saja. Kami menilai, masukan dari staf dan pembantu presiden hanya ingin main gampang dan instan saja, tapi efeknya bisa melukai hati rakyat,” tegas Raya.

Ia menjelaskan, subsidi kesehatan masih dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lapisan bawah. Hal tersebut merupakan kewajiban konstitusi negara yang utama, termasuk juga pendidikan.

“Sudah jadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi rakyatnya, terutama dari segmen ekonomi bawah yang rentan. Kami meminta agar kenaikan iuran kelas 3 itu dibatalkan dan dicari alternatif lain untuk pemasukan keuangan bagi BPJS Kesehatan. Jangan lupa, pemilih Pak Jokowi ini banyak dari kalangan wong cilik, partai pengusungnya juga punya julukan partai wong cilik. Jangan sampai masyarakat kita kecewa berat. Pasti pemerintah punya solusi, tapi jangan solusi instan yang dampaknya muncul penolakan rakyat, seperti yang terjadi saat ini,” tegas Raya.

Raya menegaskan, pelayanan dan jaminan kesehatan rakyat sama pentingnya dengan pelayanan dan jaminan pertahanan, keamanan ketertiban negara. Oleh karena itu, amat miris ketika melihat anggaran pertahanan (TNI) dan keamanan (Polri) naik secara signifikan, namun pemerintah tidak melakukan subsidi perlindungan kesehatan rakyat level bawah.

“Kesehatan adalah aset masa depan negara. Sama halnya, pertahanan dan keamanan, kesehatan juga adalah sektor yang paling utama bersama dengan pendidikan,” imbuh Raya.

Rumah Nawacita meminta agar dilakukan audit total terhadap BPJS Kesehatan agar didapat akar persoalan dan masalah yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan tersebut. Termasuk juga dengan memangkas biaya operasional, pegawai dan tunjangan para pejabat BPJS Kesehatan untuk efisiensi keuangan BPJS Kesehatan.

Selain itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan juga dapat ditutupi dengan penyusunan dan pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan terukur. Misalnya dengan mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat negara, anggota DPD, DPR, MPR, pejabat kementerian dan lembaga lain. Seperti memangkas anggaran kegiatan kunjungan kerja luar negeri, studi banding, seminar, diskusi dan kegiatan lain yang tak bermanfaat untuk rakyat.

“Mana pejabat dan anggota DPR nya rajin kunjungan sana sini, lembaga pemerintah kebanyakan buat seminar, tapi rakyat ekonomi bawah untuk bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 saja kewalahan. Ini kan ironi sekali. Harusnya, anggaran yang terbuang itu bisa menambah subsidi kesehatan rakyat,” pungkas Raya. (*)

Sumber berita (*/ Raya Desmawanto—Rumah Nawacita)
Editor (+rony banase) Foto utama oleh nusabali.com

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Viktor Laiskodat : Modal Inti Bank NTT 3 Triliun Dapat Dipenuhi 2 Tahun

    Gubernur Viktor Laiskodat : Modal Inti Bank NTT 3 Triliun Dapat Dipenuhi 2 Tahun

    • calendar_month Sab, 20 Nov 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyanggupi pemenuhan modal inti sebesar Rp. 3 triliun pada bank NTT dalam waktu 2 tahun. Pemenuhan modal inti itu menjadi syarat sesuai POJK Nomor:12/POJK.03/2020. Konsekuensi apabila modal inti minimum (MIM) tidak bisa dipenuhi adalah penurunan status bank. Bank NTT akan turun status menjadi bank perkreditan […]

  • Investasi Ekonomi Digital Indonesia Jadi Perhatian Presiden Jokowi

    Investasi Ekonomi Digital Indonesia Jadi Perhatian Presiden Jokowi

    • calendar_month Jum, 28 Jan 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Loading

    Bogor, Garda Indonesia | Transformasi ekonomi digital merupakan salah satu fokus utama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Untuk itu, Indonesia memberikan perhatian serius pada pengembangan teknologi digital, terutama yang mempunyai kontribusi langsung kepada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Saat membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting […]

  • Berlinang Air Mata, Petrus Naisau Terima Bantuan Sembako dari Jasa Raharja

    Berlinang Air Mata, Petrus Naisau Terima Bantuan Sembako dari Jasa Raharja

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur melakukan aksi peduli warga terdampak Covid-19 dengan menyerahkan 92 Paket bantuan sembako kepada Portir Service di Bandara El Tari Kota Kupang dan pedagang di Pelabuhan Bolok Kabupaten Kupang. Warga penerima bantuan terlihat sangat senang dan bersyukur atas bantuan tersebut. Berbeda dengan Petrus Naisau yang […]

  • Lindungi Lansia dari Segala Bentuk Eksploitasi

    Lindungi Lansia dari Segala Bentuk Eksploitasi

    • calendar_month Jum, 24 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta,gardaindonesia.id – Memasuki masa lanjut usia (60 tahun ke atas), bukan berarti seseorang tidak produktif dan diabaikan oleh lingkungan sosial. Namun sebaliknya, lansia memiliki potensi untuk berdaya di masa senjanya. Berdasarkan data sensus pada 2015 menunjukkan jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai ± 28 juta jiwa atau sekitar 8% dari total penduduk, dengan jumlah lansia […]

  • HPI ke-110, KPPI Provinsi NTT dan Dinas PPPA Gelar Baksos dan Zumba Bersama

    HPI ke-110, KPPI Provinsi NTT dan Dinas PPPA Gelar Baksos dan Zumba Bersama

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada Hari Perempuan Internasional ke-110, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghelat kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis, senam zumba bersama di areal Car Free Day (CFD) pada Sabtu, 7 Maret 2020 pukul 06.00 WITA—selesai. Pada kesempatan tersebut, turut […]

  • Ekonomi NTT Triwulan II Tahun 2021 Tumbuh 4,22%, Nasional 7,07%

    Ekonomi NTT Triwulan II Tahun 2021 Tumbuh 4,22%, Nasional 7,07%

    • calendar_month Jum, 6 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 27,65 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp17,61 triliun. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus pada sesi rilis pertumbuhan ekonomi NTT triwulan II 2021 secara daring pada […]

expand_less