Sudah 174 Orang Tewas, Istana Belum Cap Status Darurat Nasional

Oleh: Rosadi Jamani

Saya mencoba menyuguhkan tulisan secara komprehensif. Cukup lama mengumpulkan data-datanya. Ini terkait Bencana Sumatera yang sudah memakan korban 174 jiwa.

Pada detik-detik terakhir November 2025, tepatnya 29 November, ketika siklon tropis Senyar masih mengamuk dengan hujan deras yang tak kunjung reda, Pulau Sumatera memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara paling mengerikan yang pernah disaksikan bangsa ini. Ia merobek urat-urat nadi hijaunya sendiri. Lereng-lereng hutan yang seluas 30,4 juta hektare menurut SK Menteri LHK 2023, lalu melemparkan jutaan batang pohon raksasa. Kayu mahogni, meranti, jati, kruing terlempar ke dalam sungai-sungainya yang kini berubah menjadi konvoi pemakaman terapung terpanjang di dunia.

Sungai Sibolga, Batang Toru, Aek Singolot, dan puluhan sungai lain tak lagi mengalir air jernih. Melainkan, mengalir dendam ekologis. Ribuan gelondongan sebesar tiang listrik meluncur dari bukit-bukit botak. Lalu, menghantam rumah-rumah seperti palu dewa yang murka. Kemudian, menyeret serta 174 nyawa manusia sebagai tumbal terakhir perpisahan yang tragis.

Di Sumatera Utara, 116 jiwa lenyap dalam pelukan longsor Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Dari 34 tewas dan 52 hilang awal minggu lalu, kini bertambah menjadi 116 tewas dan 42 masih dicari, dengan 1.000 lebih KK mengungsi di tenda-tenda basah.

Di Sumatera Barat, 21 nyawa hilang di Agam dan Padang, menyisakan 12.000 jiwa terdampak dan 3.900 keluarga tercerabut seperti nomaden akhir zaman, jembatan Gunung Nago putus, jalan terisolasi.

Di Aceh, 35 korban tewas dan 25 hilang, dengan 4.846 KK mengungsi di 16 kabupaten/kota seperti Pidie Jaya dan Aceh Besar. Status darurat bencana ditetapkan selama 14 hari mulai 28 November hingga 11 Desember.

Total: 174 tewas, 79 hilang, ribuan mengungsi, 12 luka-luka, infrastruktur hancur. Jembatan putus seperti urat yang dipotong, listrik padam, penyakit kulit merebak, kendaraan tenggelam. Semua dipicu cuaca ekstrem bibit siklon 95B yang berubah menjadi Senyar. Tapi, akar masalahnya lebih dalam, deforestasi netto nasional 175,4 ribu hektare tahun 2024 menurut KLHK, dengan Sumatera sebagai episentrum, di mana Riau kehilangan 5,3 juta hektare, Jambi 2,2 juta, Sumatera Selatan 3,9 juta, Aceh 3,5 juta, Sumatera Utara 3 juta, Sumatera Barat 2,6 juta, Bengkulu 1,3 juta, Lampung 1 juta, Bangka Belitung 0,6 juta, Kepulauan Riau 0,9 juta. Total 30,4 juta hektare yang kini hanya angka di kertas. Sementara lebih dari 50% hutan Sumatera sejak 1985 telah lenyap, digantikan monokultur rakus yang membakar langit dengan asap kebakaran gambut, membuat anak-anak Pekanbaru sekolah pakai masker N95 sejak TK.

Sudah 174 tewas. Bukan angka dingin di spreadsheet BNPB.

Itu nama-nama yang hilang. Ibu di Lubuk Minturun yang tak sempat selamatkan anaknya dari banjir bandang, bapak di Tapanuli Selatan tertusuk batang meranti berstempel HPH legal tahun 2022, pohon yang ditebang atas izin negara. Kini, jadi senjata pembunuh. Bayi tiga hari berumur di tas kresek ayahnya yang mengambang di sungai, akta kelahirannya basah kuyup oleh lumpur yang lahir dari akar hutan yang dicabut demi 326.417 hektare HGU sawit, 2,43 juta hektare IUP tambang, dan 5,67 juta hektare izin HTI. Total beban konsesi lebih dari 8,4 juta hektare di Sumatera, di mana setiap hektare hutan harus melayani tiga tuan sekaligus, yakni sawit monokultur yang rakus air, tambang yang menggali perut bumi, HTI yang membakar gambut untuk eukaliptus cepat panen.

UNESCO sudah memasukkannya ke daftar “In Danger” sejak 2011, ada 2,5 juta hektare Warisan Hutan Hujan Tropis mencakup Gunung Leuser (Aceh & Sumut), Kerinci Seblat (Jambi, Sumbar, Bengkulu), Bukit Barisan Selatan (Lampung, Bengkulu, Sumsel). Tapi, siapa peduli? Pejabat sibuk foto di COP, janji nol deforestasi 2030. Padahal 2025 saja deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektare jadi netto 175,4 ribu.

Sementara degradasi lebih luas akibat penebangan liar, perambahan sawit, kebakaran gambut di Riau-Sumsel. Infrastruktur yang memecah habitat seperti pisau bedah salah potong. Di Tesso Nilo, taman nasional Riau seluas 120 ribu hektare sejak 2004, kini tinggal 38 ribu hektare utuh. Sisanya sawit ilegal milik perusahaan pemilik kursi DPR, habitat gajah Sumatera yang tersisa 6.500 hektare dari 81 ribu, di mana gajah Tari mati September 2025 karena fragmentasi, keluar kawasan picu konflik manusia-satwa. Sementara WWF tanam 1 juta pohon tapi perusahaan panen 10 juta ton CPO.

Tapi di Istana, suasana tetap adem ayem, seperti ruang rapat ber-AC di tengah neraka. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan “percepatan penanganan” empat pesawat Hercules dan A400 angkut bantuan logistik ke tiga provinsi, TNI-Polri evakuasi, modifikasi cuaca hentikan hujan, posko nasional di Tapanuli Utara, koordinasi lintas kementerian, semua ada, intensif katanya.

Kecuali satu hal kecil yang bikin darah mendidih, stempel “Bencana Nasional”.

BNPB, melalui Kepala Suharyanto, jelaskan dengan nada teknis dingin. “Daerah masih mampu tangani dengan dukungan pusat,” syarat nasional (UU No.24/2007, PP No.21/2008, Perpres No.17/2018) belum terpenuhi. Ini harus lumpuh total lintas provinsi, kendali penuh Jakarta. Seolah 174 mayat dan 79 hilang cuma angka Excel, bukan darah hangat di sungai. Provinsi sudah darurat daerah, Aceh 14 hari hingga 11 Desember, Sumbar hingga 8 Desember, Sumut hingga 10 Desember, Tapanuli Utara hingga 9 Desember, tapi pusat? “Monitor terus,” kata Prabowo di BI, seperti pasien stabil padahal EKG flatline.

Sementara itu, panggung sulap murahan berlanjut. Di depan kamera, “Gerakan Sejuta Pohon Setahun”menteri tanam bibit di pot keramik impor, drone rekam, anak sekolah lambaikan tangan, slogan “Hijaukan negeri!”tepat saat tangan yang sama teken 4.634 IUP aktif nasional (31 KK, 59 PKP2B, 4.302 IUP, 184 SIPB, 48 IPR, 10 IUPK), kuasai 9,1 juta hektare. Ini dua kali luas Jawa, dengan PNBP tambang Rp268 triliun 2024 masuk kas negara. Tapi, drainase Sibolga tak kunjung dibangun, tanggul tak diperkuat, rumah korban longsor tetap rapuh. Satu tangan tanam pohon simbolik, satu tangan cabut akar ribuan tahun demi nikel baterai “ramah lingkungan”. Deforestasi 600 ribu hektare prediksi 2025, naik dari 261 ribu 2024 menurut Auriga, dengan Sumatera sumbang 428 ribu hektare/tahun rata-rata, Riau rank 4 nasional. Di Tesso Nilo, konflik agraria mafia sawit vs masyarakat, restorasi WWF vs patroli anti-perambahan yang lemah, wisata edukasi yang ironis di tengah degradasi cepat.

Ini tarik-menarik birokrasi vs realitas lapangan. DPR Komisi VIII (M. Nasir Djamil Aceh, Sutarto Sumut) teriak sudah penuhi syarat, ratusan ribu terdampak, infrastruktur hancur, tuntut jangan hindari tanggung jawab; NGO WWF, TaHuKah, YEL soroti penanganan lambat, moratorium izin baru, transparansi konsesi, MoU Sumut-NGO Oktober 2025 simbolis tapi buldoser masih nyala. Ironi pahit, hutan lindung cegah longsor-banjir, produksi rawan eksploitasi, konservasi habitat harimau-gajah-orangutan, semua rapuh karena “Protokol Batang Toru” rahasia 1982, tebang primer 50 tahun, samarkan longsor sebagai force majeure, salahkan cuaca bukan tanda tangan.

Ini bukan bencana alam. Ini pembantaian berstempel halal, holocaust hijau disponsori negara, dengan 8,4 juta hektare konsesi Sumatera sebagai pisau pembunuh, 4.634 IUP nasional sebagai racun lambat.

174 tewas sudah cukup tagihan, tapi Istana bilang, “Belum darurat nasional. Sabar ya, rakyat.”

Sumatera sekarat di depan mata. Sebelum napas terakhir, ia kirim jutaan batang pohon yang kita bunuh, demi sawit, tambang, HTI, kembali sebagai peti mati terapung, fragmentasi habitat, konflik agraria, degradasi UNESCO “In Danger”.

Alfatiha untuk 174 korban, nama, keluarga, masa depan yang lenyap di lumpur. Karma untuk tangan teken IUP baru esok, tolak stempel darurat hari ini. Selamat tidur, Indonesia. Semoga malam ini gelondongan kayu tak ketuk pintu uda uni. Mereka tahu alamatnya, pernah berdiri ribuan tahun, sebelum kita tebang demi Rp268 triliun. Sekarang, mereka pulang. Dengan tagihan tak lunas kata “monitor”. (*)