Meski ditunda sehari, Ikram memastikan aksi akan tetap berlangsung di berbagai daerah pada 2 September. Ia menekankan, BEM SI masih memantau kondisi agar segala bentuk tuntutan bisa tersampaikan dengan baik.
Jakarta | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk Indonesia C(emas) Jilid II pada Selasa, 2 September 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar di Jakarta pada 28 Juli lalu.
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak turun ke jalan pada Senin, 1 September 2025, diambil karena situasi Jakarta dinilai sangat buruk dan belum kondusif.
“Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” jelas Ikram.
Meski ditunda sehari, Ikram memastikan aksi akan tetap berlangsung di berbagai daerah pada 2 September. Ia menekankan, BEM SI masih memantau kondisi agar segala bentuk tuntutan bisa tersampaikan dengan baik.
“Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” imbuhnya.
Diperkirakan sejumlah titik vital di Jakarta menjadi pusat konsentrasi massa, antara lain Gedung DPR/MPR Senayan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Gambir, Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Silang Selatan Monas, depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kantor DPP Partai NasDem Menteng, dan kawasan Sawah Besar.
Selain Jakarta, Yogyakarta juga disebut menjadi salah satu daerah dengan titik rawan demonstrasi. Lokasi yang diperkirakan dipadati massa antara lain Kompleks Pemda DIY, Kantor Pemda DIY, Mako Polda DIY, Mako Brimob DIY, Mapolresta DIY, serta sejumlah kawasan kampus seperti pertigaan Universitas Islam Indonesia (UIN), Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pertigaan Gejayan.
Dalam aksinya, BEM SI membawa 11 tuntutan yang sebagian besar masih sama seperti demonstrasi Juli lalu, antara lain:
- Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN dan APBD.
- Transparansi pembangunan dan pajak rakyat.
- Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah.
- Tolak dwifungsi TNI di bidang sosial-politik.
- Segera sahkan UU Perampasan Aset.
- Tolak segala bentuk aktivitas promosi LGBT, desak regulasi sesuai nilai budaya bangsa.
- Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan hentikan impunitas.
- Tolak pengadilan militer di Universitas Riau maupun perguruan tinggi lain.
- Tolak pengaburan dan politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
- Batalkan pembangunan lima batalion baru di Aceh serta buka data jumlah tentara organik sesuai MoU Helsinki.
Sementara itu, aparat keamanan tetap bersiaga penuh. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu, 31 Agustus 2025, menegaskan TNI dan Polri tidak boleh ragu bertindak tegas terhadap aksi anarkis.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” tegas Prabowo.
Prabowo juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi. Pemerintah bahkan menugaskan BIN untuk melakukan pemantauan intensif di lapangan serta melaporkan langsung dinamika yang terjadi kepada Presiden.
Gelombang demonstrasi BEM SI kali ini diperkirakan akan kembali menyedot perhatian publik, mengingat isu yang diangkat menyentuh aspek fundamental mulai dari demokrasi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan sumber daya negara.(*)
Sumber (*/melihatindonesia)