Arsip Kategori: Pendidikan

LLDikti XV Kupang Pastikan Layanan Pendidikan Tinggi Terpusat di NTT

69 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) XV Kupang yang dipimpin Sekretaris, Drs. Ade Erlangga Masdiana, M.Si. menyambangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Selain bersilaturahmi, pihak LLDikti juga menyampaikan berbagai program dan rencana untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Provinsi NTT.

“Sekarang kami masih menata atau membereskan organisasinya, sumber daya manusianya, dan berbagai infrastruktur lainnya,” tandas Ade Erlangga bersama tim di depan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Ir. Ben Polo Maing, di ruang kerja Sekda Gedung Sasando, Jalan Raya El Tari nomor 52 Kupang, pada Jumat sore, 12 Juni 2020.

Di hadapan Sekda Polo Maing didampingi Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT, Dr. Zet Sonny Libing, M.Si.; Ade Erlangga juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov NTT yang telah mendukung keberadaan LLDikti XV Kupang.

“Atas nama Kemendikbud dan Pak Sekjen, kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk perhatian dan dukungan Pemprov NTT; secara khusus telah menghibahkan tanah untuk kami membangun gedung LLDikti,” ucap Ade Erlangga.

Untuk sementara kata Ade Erlangga, pihaknya masih menggunakan gedung yang ada di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTT. “Kami masih di gedung LPMP Provinsi NTT. Semoga tahun depan kami sudah punya gedung sendiri,” kata Ade, sambil tersenyum.

Kalau proses penataannya rampung, lanjut Ade Erlangga, pihaknya akan mengundang Pemprov NTT, Wali Kota Kupang dan para Bupati seluruh NTT untuk sama-sama mendiskusikan bagaimana model dan desain pendidikan tinggi yang di Provinsi NTT. “Kami mohon dukungannya sehingga ke depan kita bisa diskusi bersama bagaimana strategi dan desain pendidikan tinggi di Provinsi NTT. Agar para lulusan dari perguruan tinggi yang ada di Provinsi NTT mampu dan sanggup menjawab kebutuhan pasar kerja,” tandasnya.

Sebelumnya, Ade Erlangga dan tim sempat bertandang ke Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT dan diterima Kepala Biro, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si. “Kehadiran kami di Kupang hanya untuk memastikan adanya dukungan Pemprov NTT agar akselerasi pembangunan pendidikan tinggi di Provinsi NTT dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan kualitas sumber daya manusia,” kata Ade Erlangga.

Keberadaan LLDikti XV di Kupang, sebut Ade Erlangga, untuk memperpendek layanan pendidikan tinggi. “Karena selama ini layanan pendidikan tinggi harus ke Bali; tapi ke depan semua layanan pendidikan tinggi akan terpusat di Provinsi NTT,” jelas Ade Erlangga.

Terkait 17 tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diseleksi oleh Pemprov NTT, Ade Erlangga menjelaskan, mereka semua akan di-assesment pihak Kemendikbud RI.(*/+rb)

Sumber berita dan foto (*/Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pendidikan 2020—2035

232 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perubahan global serta disrupsi teknologi yang berdampak pada seluruh sektor, termasuk pendidikan, menuntut adanya adaptasi atau penyesuaian terhadap sistem pendidikan mulai dari prasekolah, dasar, menengah, vokasi, hingga pendidikan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan dari perubahan besar yang ada saat ini.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi pada Kamis, 4 Juni 2020, yang membahas tentang peta jalan pendidikan tahun 2020—2035. Kepala Negara dalam pengantar rapat terbatas mengatakan bahwa negara kita harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi.

“Kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini mulai dari disrupsi teknologi yang berdampak pada semua sektor baik penerapan otomatisasi, artificial intelligence, big data, internet of things, dan lain-lain. Kita juga harus mengantisipasi perubahan demografi profil sosio-ekonomi dari populasi yang termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, perubahan lingkungan, hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi Covid yang kita alami sekarang ini,” ujarnya dari Istana Merdeka, Jakarta.

Banyak negara telah mengadaptasi sistem pendidikan mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan-perubahan tersebut. Sebab, cara kerja di masa mendatang tentu akan jauh berbeda dengan cara kerja yang dialami saat ini dan bahkan di masa lalu.

“Cara bekerja pada masa depan akan jauh lebih berbeda dengan yang kita alami hari ini, maka pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu, tapi (mengacu) tren masa depan,” kata Presiden.

Tolok ukur mengenai hal tersebut selanjutnya dapat diperoleh melalui benchmarking terhadap negara-negara yang diketahui telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan mereka. Di antaranya ialah Australia untuk sistem pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk sistem pendidikan dasar dan menengah, Jerman untuk pendidikan vokasinya, hingga Korea untuk sistem perguruan tinggi mereka.

Namun, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang nantinya hendak dicapai oleh adaptasi sistem tersebut merupakan SDM yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memegang nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Seadaptif apa pun sistem pendidikan kita yang harus berubah, pendidikan karakter terhadap keluhuran bangsa tidak boleh ditinggalkan.

“Pendidikan karakter tidak boleh dilupakan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa,” tuturnya.

Kemudian, dalam mengimplementasikan peta jalan pendidikan 2020—2035 tersebut, diperlukan pula target-target tinggi dan terukur mengenai hasil belajar berkualitas, perbaikan kualitas guru, kurikulum, maupun infrastruktur sekolah, dan bagaimana mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan merata.

Kepala Negara juga menegaskan, berhasilnya reformasi di bidang pendidikan ini tidak hanya ditentukan oleh satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, melainkan harus didukung pula oleh segenap komunitas pendidikan, kementerian dan lembaga lain, masyarakat, pemerintah daerah, juga kemitraan dengan pihak swasta.

“Karena reformasi pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian, tapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi, dan yang berkaitan dengan dukungan pendanaan,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

‘Gerakan Tengok Tetangga’ Aksi Perdiknas Denpasar Bantu Warga Saat Covid-19

75 Views

Denpasar-Bali, Garda Indonesia | Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar (Perdiknas) Peduli Covid-19, hadir di tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban warga saat pandemi Covid-19, dengan membagikan 300 nasi gratis siap santap pada setiap Selasa dan Jumat.

Kegiatan tersebut sebagai program  Perdiknas Denpasar membantu masyarakat di tengah pandemi virus corona dengan tema “Gerakan Tengok Tetangga”, bertempat di depan gedung Perdiknas Denpasar, Jalan Tukad Yeh Aya No. 15 Panjer pada Jumat, 15 Mei 2020. Satu per satu masyarakat di lingkungan Banjar Sasih pun berdatangan ke lokasi kegiatan.

Ketua Perkumpulan Pendidikan Nasional (PERDIKNAS) Denpasar. Dr. A.A. Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, mengatakan saat ini ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Karena ini, masyarakat harus mulai saling menumbuhkan kepedulian antar tetangga.

“Kami harap aksi ini bisa diterapkan masyarakat Bali khususnya unit kami di SMP Nasional Denpasar, SMK Nasional Denpasar dan Undiknas,” kata Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda saat ditemui di ruangannya usai membagikan sembako.

Dengan Gerakan Tengok Tetangga, imbuh Eddy Gorda, tidak ada lagi masyarakat di Denpasar-Bali mengalami kesulitan pangan. Sebab, masyarakat di sekitar siap membantu satu sama lain, setidaknya dari tetangga terdekat. “Seperti kita membantu warga Br. Sasih Panjer yang kena dampak langsung Pandemi Covid-19 ini,” bebernya.

Potret Gerakan Tengok Tetangga oleh Perdiknas Denpasar

Lanjut Eddy Garda, “Ini gerakan bersama untuk menengok tetangga kita apakah mereka tidak kekurangan makanan atau kah mereka membutuhkan pertolongan. Jangan tunggu banyak untuk memberi, mari peduli sesama dengan meluangkan waktu untuk menengok tetangga” ucapnya sembari menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tahap pertama dan ada beberapa tahap yang akan dilakukan nanti. Bantuan tersebut baru untuk Banjar Sasih Panjer yang terkena dampak Covid-19.

Kepala Lingkungan Banjar Sasih Panjer, Wayan Suwerta, mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian Perdiknas kepada warga Br. Sasih Panjer dengan program Gerakan Tengok Tetangga, dan berharap makin banyak lagi perusahaan atau instansi yang mau peduli seperti Perdiknas Denpasar.

Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Wayan (54), juga mengucapkan terima kasih karena telah dibantu dengan adanya paket sembako. Lelaki yang hanya tinggal dengan istrinya ini sudah lama tidak bekerja.

“Sembako ini sangat berarti bagi kami, terlebih di tengah pandemi saat ini,” ucap Wayan.

Dalam acara Perdiknas Denpasar Tengok Tetangga, turut hadir dan menyerahkan bantuan, Ketut Gede Sri Diwya Tuvoli Amararaja, S.T., M.Int.Bus., M.Inf.Tech. selaku Bendahara Perdiknas Denpasar dan Sri Maitri S.E., M.M. selaku Sekretaris Perdiknas.(*)

Sumber berita dan foto (*/Rudiantara—IMO Bali)
Editor (+rony banase)

Belajar dari Covid-19, Webinar Edukasi IGI Flores Timur Jadi Wahana Belajar

304 Views

Larantuka, Garda Indonesia | Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, membuat banyak perubahan di segala bidang kehidupan manusia pada skala besar maupun kecil, pada tingkat desa maupun nasional bahkan internasional. Pandemi Covid-19 begitu kuatnya mengguncang dunia hingga dalam jangka waktu yang begitu singkat, sang virus sudah menjadi objek yang mengerikan karena memakan jutaan korban jiwa di seluruh dunia.

Hal langka yang terjadi dan melanda dunia ini, tak membuat mati harapan dan semangat hidup bagi manusia sang pelaku utama panggung kehidupan ini, dengan berbagai cara dan upaya berusaha agar segera keluar dari masalah global ini. Hampir semua bidang kehidupan terkena dampak pandemi Covid-19 ini, termasuk dunia pendidikan yang sangat merasakan dampaknya. Kondisi ini membuat para pelaku di dunia pendidikan mencari solusi agar dapat mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan karena Corona .

Ya, karena Corona seluruh sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/sederajat hingga Perguruan Tinggi tidak lagi menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Anak-anak sekolah dan para guru terpaksa dirumahkan. Semua ini dilakukan atas pertimbangan kesehatan dan keselamatan anak dan tenaga pengajar dan menjaga agar virus Corona bisa dipersempit ruang geraknya.

Melihat situasi seperti ini, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur mengajak semua pihak bergandengan tangan mengadakan pembelajaran secara online, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif melalui aplikasi Zoom meeting, tidak hanya bagi siswa, para guru pun diberi kesempatan untuk belajar bersama, saling berbagi, saling bertukar informasi secara daring dengan menghadirkan narasumber dalam diskusi online (webinar) atau web seminar online.

Webinar seri 2 dihelat pada Kamis,7 Mei 2020 pada pukul 10.00 WITA, melibatkan partisipan sebayak 65 peserta terdiri dari guru, dosen, pemerhati pendidikan, dan Kepala Dinas PKO Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu narasumber.

Sekretaris IGI Flotim bertindak sebagai host didampingi beberapa pengurus IGI sebagai Co Host. Perbincangan online sangat menarik dengan tema “Pengenalan aplikasi zoom dan pemanfaatannya dalam pembelajaran online”. Turut hadir salah satu narasumber, seorang dosen cerdas berpengalaman asal Flores Timur yang mengabdi pada Universitas Negeri Mataram, Aurelius Teluma.

Banyak hal yang diperoleh dari kegiatan ini. Bernad B. Keda selaku Kadis Pendidkan, Kebudayaan dan Olahraga (PKO), begitu setia menemani para guru selama video conference (vicon) ,beliau menyampaikan pesan kepada bapak ibu guru pendidik agar benar-benar memanfaatkan peluang yang ada sekarang, harus bisa menjawab tantangan pembelajaran online dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang akan datang.

“Sebagai seorang guru yang profesional harus selalu memperkaya diri dengan berbagai informasi dan pengetahuan baru. Jangan menjadi guru zaman kuno (old), tapi harus menjadi guru zaman now yang tentunya tidak gagap teknologi (gaptek),”imbaunya.

Memang benar yang dikatakan para pakar pendidikan bahwa teknologi dunia pendidikan semodern apa pun tetap tidak bisa menggantikan posisi sejati para guru.

Guru tetap menjadi pelaku utama pendidikan, namun para guru pun tidak boleh ketinggalan informasi, tidak boleh kalah dari siswa dalam menggunakan media untuk menunjang pembelajaran.

Terima kasih rekan-rekan pengurus IGI Kabupaten Flores Timur yang telah membuka ruang bagi guru-guru untuk dapat berbagi melalui aplikasi Zoom dengan Program Webinar Edukasi Flores Timur. Kami menanti Vicon berikutnya.
Share and growing together with IGI. (*)

Penulis dan foto (*/Helmy Tukan)
Editor (+rony banase)

HMJ Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang Inisiasi Bantu Mahasiswa Terdampak Covid-19

631 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang (PNK) menginisiasi untuk membantu para mahasiswa/mahasiswi yang terdampak Pandemi Covid-19, terutama mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman karena penutupan akses transportasi laut dan udara.

Upaya empati HMJ Teknik Sipil PNK tersebut direspons oleh Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, Dian Erlina Waty Johannis, S.T., M.Eng. menghubungi dan bersinergi dengan Alumni Jurusan Teknik Sipil (Alumni JTS) untuk membantu meringankan beban mahasiswa yang terdampak selama Pandemi Covid-19.

Hasil sinergisitas tersebut diperoleh dukungan sembako bagi 88 Mahasiswa/mahasiswi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang.

Pantauan Garda Indonesia pada Rabu siang, 6 Mei 2020, HMJ Teknik Sipil PNK mendatangi lokasi domisili para mahasiswa/mahasiswi di belakang STIM Kupang untuk menyerahkan sembako dan memberikan masker untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Penyerahan bantuan sembako dari HMJ dan Alumni JTS Politeknik Negeri Kupang kepada mahasiswa/mahasiswi terdampak Covid-19

Kepada media ini, Ketua HMJ Teknik Sipil PNK Elbens Nenabu menyampaikan alasan memberikan bantuan dampak Covid-19 karena banyak dari teman-teman yang mengatakan bahwa mereka kesulitan tidak bisa pulang kampung dan merasa berat karena biaya bertambah atas diberlakukannya kebijakan kuliah online.

“Itu yang menjadi kesulitan mereka, karena setiap hari harus mengisi data paket internet sehingga kebutuhan sehari-hari juga agak berkurang. Jadi, kami dari HMJ berinisiatif mengajukan ke jurusan untuk membantu teman-teman kita dari teknik sipil. Dari jurusan juga memberi respons yang bagus. Kami juga meminta bantuan dari alumni,” bebernya.

Scolastika Niluh Dewi Wahyuni, salah satu penerima bantuan, merasa sangat terbantu. “Kita mengalami kesulitan. Tinggal di kos tidak memiliki pekerjaan dan orang tua kita di rumah juga tidak melakukan kegiatan apa-apa, walaupun orang tua saya itu PNS. Jadi bantuan ini sungguh sangat membantu untuk kami,” ungkapnya.

Perwakilan Alumni JTS, Aprianus Kale mengatakan alasan utama dirinya dan para alumni tergerak untuk membantu karena pandemik Covid-19 yang sangat sulit untuk diatasi ditambah dengan instruksi dari pemerintah tidak ada penerbangan dan kapal laut. Otomatis, distribusi uang maupun bahan makanan untuk adik-adik mahasiswa sangat sulit.

“Dari situ, kami tergerak dari alumni untuk membantu dan selanjutnya bersinergi dengan jurusan, sehingga kami sepakat untuk menyumbang untuk 88 orang. Ini sangat sedikit, harapan kami semoga dapat membantu. Alumni yang berpartisipasi sangat banyak. Satu dua hari lagi moga-moga bisa ditambah lagi. Data sementara masih 88 orang, jika ada penambahan kita akan atur untuk distribusi lagi bagi mereka. Harapannya jangan ada mahasiswa yang lapar,” bebernya.

Pose HMJ, Alumni JTS dan Kajur Teknik Sipil PNK usai penyerahan bantuan sembako di hari pertama

Sementara itu, Kajur Teknik Sipil PNK Dian Johannis yang ditemui saat memantau distribusi bantuan oleh HMJ dan Alumni JTS mengungkapkan bahwasanya para mahasiswa/mahasiswi sudah satu bulan kuliah di rumah dan dipaksa dengan segala metode. Itu pun menguras pengeluaran mereka seperti paket data.

Dari kondisi tersebut, imbuh Dian, memantik empati dan gayung bersambut saat HMJ datang kepada saya bahwa dengan adanya paket data itu mengurangi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Kemudian mereka berinisiatif dengan memasukkan surat permohonan lalu disebarkan kepada alumni.

Lanjutnya, melalui HMJ, dirinya melakukan imbauan kepada para dosen, alumni dan yang merasa terpanggil untuk membantu mereka. “Saya meminta mereka untuk membuat tim agar melakukan identifikasi. Setelah itu, mereka mendapat beberapa orang yang layak mendapat bantuan hingga mencapai 88 orang. Kelebihan bantuan akan diberikan kepada cleaning service dan satpam di jurusan,” pungkasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Ketika Belum Merdeka Sekolah Kita

137 Views

Ketika Belum Merdeka Sekolah Kita

Oleh Prof. Feliks Tans, M.Ed., Ph.D.

(Sebuah Catatan Ringan Menyambut Belajar di Rumah)

Pandemi penyakit virus korona sejak 2019 (Covid-19), Moga-moga segera bisa diatasi, mengharuskan banyak orang bekerja di/dari rumah. Termasuk jutaan pelajar kita di seluruh negeri ini. Mereka pun harus tinggal dan belajar di rumah. Dari hari ke hari.
Dalam batasan tertentu, tinggal dan belajar di rumah, sejatinya, menyenangkan. Home sweet home. Sesuatu yang indah karena di rumah ada kasih.

Namun, bagi para murid, yang terjadi, sebaliknya. Tinggal dan belajar di rumah menimbulkan kecemasan yang, kalau tidak segera teratasi, bisa menjadi depresi. Sebab ada begitu banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus mereka kerjakan. Pada saat yang sama, tidak ada kontak langsung dengan guru dan temannya. Dalam keadaan normal, kontak langsung ini membantu murid mengatasi persoalannya dalam belajar dan mengerjakan PR.

Secara sepintas, orang tua murid, mungkin, berpikir bahwa kecemasan karena banyaknya PR itu hanya terjadi pada murid yang malas. Murid yang rajin, sejatinya, tidak bermasalah dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan secara serentak. Termasuk PR. Namun, kecemasan leading to depression itu, sebenarnya, bukan hanya karena banyaknya PR an sich, tetapi juga karena PR itu sering tidak relevan dengan potensi/bakat, minat dan kebutuhan belajar murid.

Yang tidak punya potensi bagus dalam berbahasa Inggris, misalnya, dan, karena itu, tidak hanya tidak berminat dalam bahasa itu tetapi juga merasa tidak membutuhkannya, jelas, akan cemas ketika harus belajar dan mengerjakan PR Bahasa Inggris. Ketika yang dikerjakan begitu banyak dan semuanya tidak/kurang relevan dengan potensi, minat, dan kebutuhannya, di situ muncul kecemasan murid. Murid merasa dirinya terjajah oleh PR yang tidak relevan tersebut; dia tidak lagi merasa bebas merdeka dalam belajar di rumahnya sendiri.

Pada titik itu, tema akbar Anwar Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, yang disampaikanya kepada dunia pendidikan Indonesia dalam bentuk Program Merdeka Belajar, saya kira, terasa bak oase di padang gurun. Menyejukkan. Menyegarkan. Memberi harapan baik. Menimbulkan semangat belajar dan spirit hidup baru yang berapi-api.

Seperti yang dibaca via media massa, Program Merdeka Belajar itu menyangkut kemerdekaan guru dalam mengajar sehingga murid merasa lebih “nyaman karena … dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru.” Tujuannya adalah untuk “membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking … karena setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat” (Merdeka Belajar. id.m.wikipedia.org. Diunduh pada 2 April, 2020).

Ide tersebut, sesungguhnya, bukan sesuatu yang baru. Pakar pendidikan seperti John Dewey (dalam Ellwood P. Cubberley, 1948. The History of Education, hlm. 780-783), Carl Rogers (1983. Freedom to Learn for the 80’s. New York: Macmillan), Bernie Neville (1989. Educatiing Psyche. Melbourne: CollinsDove) dan pengamat pendidikan seperti Paul Tough (2012. How Children Succeed. London: Random House) telah lama menyampaikan ide seperti itu. Menurut mereka, freedom to learn adalah prasyarat utama bagi terjadinya belajar dan pembelajaran yang menyenangkan, total, dan bermakna. Bila itu terpenuhi, murid, pada akhirnya, atau dalam tautan dengan belajar seumur hidup, pasti sukses.

Karena itu pula, saya mengingatkan Pemerintah Indonesia pentingnya memerdekakan pendidikan formalnya secara segera (Feliks Tans, Indonesiakoran.com. 17/19 Agustus, 2018, Memerdekakan Pendidikan).

Tema besar yang lahir sebagai hasil refleksi kritis atas kegagalan masif pendidikan formal tersebut, sayangnya, belum diterapkan sepenuhnya di sekolah-sekolah kita. Artinya, secara praktis, dia belum menjadi oase yang nyata. Masih dalam bentuk mimpi. Sebab sekolah-sekolah kita, para guru dan muridnya, belum merdeka dalam belajar (learning) dan pembelajaran (teaching) seperti yang saya gambarkan di awal tulisan ini. Dalam konteks itu, kehadiran tokoh besar seperti Nadiem Anwar Makarim diperlukan untuk segera memerdekakan sekolah kita dari ujung ke ujung negeri ini sehingga di setiap ruang kelasnya, termasuk ketika belajar dan mengerjakan PR di rumah seperti sekarang ini, ada kemerdekaan belajar.

Bahwa, saat ini, sekolah-sekolah kita belum merdeka bisa dimengerti karena tema besar “merdeka belajar” itu baru dicanangkan oleh Menteri Nadiem. Relatif terlambat setelah sekian lama terjajahlah sekolah kita oleh sebuah sistem pendidikan yang, ternyata, salah besar. Kita mengutamakan kecerdasan kognitif secara sedemikian rupa sehingga yang (begitu) cerdas secara kognitif saja yang kita anggap hebat; yang (begitu) cerdas secara psikomotorik dan/atau afektif (spiritual) dianggap sebagai orang yang tidak berguna.

Fokus yang salah itu, tentu, membuat hasil pendidikan kita, secara umum, menyedihkan. Apa yang mengembirakan ketika yang lahir dari sekolah, termasuk perguruan tinggi, adalah, misalnya, koruptor, teroris, penganggur, pencipta masalah dan bukan pemecah masalah, egois, intoleran, rasialis, pemalas dan penyuka jalan pintas, dan pencinta kekerasan.

Juga orang-orang yang tidak peduli pada lingkungannya. Lihatlah di sekitar kita! Sampah berserakkan. Di Kota Kupang, NTT, misalnya, jalan dan selokannya, totum pro parte, bak sampah raksasa. Jalan Jalur 40 yang membentang dari Bolok di barat hingga Penfui di timur kota, misalnya, penuh sampah.

Kali setali tiga uang: menjadi bak sampah. Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sungai menjadi limbah air kotor produksi rumah tangga dan industri sehingga warna airnya menghitam-pekat. Jauh dari kesan bersih, bening, dan jernih. Di kota seperti Maumere dan Kupang, kalinya yang kebanyakan mati, tanpa air, terutama saat musim kemarau, berubah menjadi bak sampah besar, tempat setiap orang membuang sampah apapun sesuka mereka. Tidak mengherankan kalau Indonesia kini menjadi negara keempat terkotor di dunia (https://www.cekaja.com. 10 Negara Paling Kotor di Dunia, Indonesia Salah Satunya. 9 Decedmber, 2019. Diunduh pada 3 April, 2020).

Keadaan tersebut, tentu, menimbulkan berbagai pertanyaan. Di mana, misalnya, instansi dan pejabat terkait yang, mestinya, mengawasi jalan dan kali tersebut setiap saat, 1 x 24 jam, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya? Ataukah mereka sudah bekerja dari rumah sejak beberapa dekade terakhir, bukan hanya sejak munculnya Pandemi Covid-19? Siapa yang membuang sampah secara sembarangan itu dan mengalirkan air mahapekat ke kali seenak perutnya itu serta siapa yang lalai dalam pengawasan, kalau bukan orang terdidik? Merekalah output dan outcome sekaligus sekolah kita. Sekolah tanpa “merdeka belajar” selama ini.

Untuk mencegah terjadinya produk pendidikan seperti itu di hari esok, Program “Merdeka Belajar” Menteri Nadiem dengan ciri utama seperti yang dikemukakan di atas, saya kira, harus diterapkan di setiap ruang kelas, di setiap sekolah, di setiap sudut negeri ini. Segera. Sekarang. Jangan ditunda lagi.

Ada banyak cara untuk menerapkan Program “Merdeka Belajar” Menteri Nadiem. Di sini saya menyampaikan beberapa di antaranya :

Pertama, biarkanlah setiap murid belajar sesuai dengan potensi, minat dan kebutuhan belajarnya. Artinya, murid yang potensinya sangat bagus, misalnya, dalam mata pelajaran yang dia yakin bisa diandalkan untuk membuat masa depannya cerah, biarkan dia belajar mata pelajaran itu saja. Biarkan ! Mata pelajaran lain, tentu, dipelajari tetapi dengan tujuan untuk mendukung mata pelajaran yang padanya dia punya potensi (sangat) tinggi, dia (sangat) berminat, dan dia (amat) membutuhkannya untuk menciptakan hari esok yang bilang-gemilang bagi dirinya sendiri dan, melalui dia, bagi keluarga dan bangsanya. Bagi kita semua. Itu bisa saja matematika atau fisika atau olahraga atau seni suara atau apapun. Yang penting ini: belajarnya terfokus (Bdk., misalnya, Ana Weber, 360 Derajat Keberhasilan: Uang-Relasi-Energi-Waktu. 2015. Terjemahan S.F. Atmaka. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).

Di lain pihak, jika dia tidak berminat pada mata pelajaran, misalnya, matematika karena tidak membutuhkannya (baca: matematika tingkat “tinggi”, bukan hanya soal kali, bagi, tambah, kurang sederhana) sebab dia, misalnya, tidak mau melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi dalam bidang matematika, jangan paksa dia belajar matematika. Jangan! Betapa pun dia sangat potensial dalam bidang matematika.

Biarkan dia menentukan sendiri mata pelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan minat dan kebutuhan masa depannya. Apakah itu, misalnya, ekonomi karena dia mau menjadi pedagang, serahkan padanya. Guru dan orang tua hanya membantu membimbing untuk menjamin bahwa dia menemukan mata pelajaran yang memang pas, cocok, dengan potensi, minat, dan kebutuhan belajarnya (Feliks Tans, Kompas, 28 Desember, 2011, Desentralisasi Pendidikan, hlm. 7).

Saat ini, pendidikan kita bermasalah karena, antara lain, anak-anak kita dibuat menderita oleh begitu banyaknya mata pelajaran yang harus mereka pelajari. Kebanyakan di antaranya tidak/kurang sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan belajarnya. Semua anak belajar semua, seolah-olah mereka semua berpotensi dan berminat dalam semua mata pelajaran dan membutuhkan semuanya di masa depannya.

Penderitaan itu terlihat secara jelas ketika mereka tidak ke sekolah dan harus belajar sendiri di rumah untuk mencegah Covid-19. Di rumah, mereka harus mengerjakan belasan PR yang, dalam banyak hal, tidak/kurang relevan dengan potensi, minat, dan kebutuhan belajarnya. Inilah yang membuat mereka galau. Cemas. Seperti yang dikatakan sebelumnya.

Ini, jelas, ironis. Sebab belajar di rumah, seharusnya, menyenangkan dan intensif. Self-initiated. Self-evaluated. Pervasive. Bermakna dan total (Carl Rogers, 1983. Freedom to Learn for the 80’s. New York: Macmillan, hlm. 20). Namun, keceriaan, intensitas, makna, pengaruhnya ynag terlihat pada kata dan sikap hidupnya yang beradab, dan totalitas seperti itu, saya takut, absen dalam belajar mandiri di rumah. Sebab yang dipelajari dan PR yang dikerjakan, secara umum, tidak/kurang sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhannya.

Di lain pihak, kita tahu, banyak orang hebat dalam sejarah peradaban manusia tercipta dari etos belajar mandiri yang sangat luar biasa di rumah. Di Amerika Serikat, kita kenal, misalnya, Thomas A. Edision. Di Indonesia ada, antara lain, Adam Malik, Pramoedya Anantatoer, dan Ayib Rosidi. Tidak tamat SD, tetapi menjadi kebanggaan Indonesia karena kompetensi dan karya besar mereka.

Kedua, belajar dan pembelajaran di kelas, sejatinya, harus berbasis pada tujuan belajar murid, Bukan pada bahan ajar yang harus diselesaikan pada satu semester atau satu tahun pembelajaran (teaching) oleh guru. Artinya, jika seorang murid merasa tujuannya belum tercapai atau gurunya merasa muridnya belum mencapai tujuan belajarnya, biarkan dia, dengan gurunya atau siapa saja yang mau membantu, terlibat lebih lama lagi mendalami materi yang sedang digaulinya. Dalam konteks inilah, diskusi, tanya-jawab dengan gurunya, dan/atau aktivitas apa pun di kelas atau di luar kelas, seperti yang diisyaratkan oleh Program “Merdeka Belajar,” akan lebih intensif. Sebab waktu tidak membatasinya secara kaku.

Selama ini, alokasi waktu belajar ini menjadi sesuatu yang menyulitkan guru. Juga murid. Ketika seorang guru, misalnya, merasa bahwa muridnya belum memahami apa yang dipelajarinya atau diajarkannya, sang guru harus mengabaikan itu karena masih ada banyak topik yang harus diselesaikan sesuai dengan perintah kurikulum yang disusun oleh Jakarta (Kemendiknas). Murid pun dibiarkan dalam keadaan tidak paham dengan apa yang dipelajarinya dan/atau yang diajarkan oleh gurunya.

Ketiga, ujian nasional seperti yang dikatakan oleh Menteri Nadiem ditiadakan. Saya setuju. Biarkan para guru menentukan apakah seorang murid lulus atau tidak dari sekolah tertentu. Sebab merekalah yang, sejatinya, tahu secara persis kemampuan muridnya dalam bidang yang dipelajarinya sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhannya seperti yang saya katakan di atas. Supaya sekolah sungguh-sungguh dalam bertugas dan murid juga total dalam belajar, pengawasan dari berbagai pihak perlu: dari pemerintah, media massa, LSM, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Keempat, guru, pahlawan tanpa tanda jasa itu, dan segala haknya diberikan oleh sekolah karena mutu tugas yang diembannya, bukan karena kuantitas pekerjaannya. Selama ini, seorang guru, misalnya, tidak akan diberi tunjangan sertifikasi guru (sergu) bila jam mengajarnya tidak sampai 24 jam per minggu. Ini, antara lain, membuat guru berusaha sedapat mungkin menggapai jumlah jam mengajar tersebut dan, dalam banyak hal, mengabaikan mutu. Dalam konteks kemerdekaan guru dalam mengajar (pembelajaran), sejatinya, haknya harus tetap diberikan, walaupun, di atas kertas, dia tidak mencapai jumlah jam mengajar sebanyak itu. Artinya, dalam konteks ini, hasil aktivitasnya jadi patokan. Ketika, misalnya, dia berhasil dalam mengubah seorang murid yang malas menjadi rajin, yang nakal menjadi santun, yang “bodok” menjadi “smart”, yang intoleran menjadi toleran, dan berbagai perkembangan positif lainnya, itu sudah cukup untuk memberinya tunjangan sergu dan gaji sesuai haknya.

Jika keempat hal itu dilakukan di setiap lembaga pendidikan formal bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, saya yakin, impian Menteri Nadiem dan, saya yakin, impian setiap orang Indonesia yang berkehendak baik, tentang “medeka belajar” akan dapat kita laksanakan dengan sepenuh hati. Jika, kemudian, itu terlaksana, mutu pendidikan kita pasti menjadi lebih baik dan, karena itu, produk pendidikan kita akan pernah menjadi beban; tidak akan pernah menjadi masalah.

Mereka, sebaliknya, menjadi berkat karena total dalam belajar dan, karenanya, mereka cerdas, jujur, mandiri, sungguh-sungguh, anti-korupsi, beradab, tangguh, tanggap, percaya diri, toleran, cinta damai, anti-kekerasan, dan cinta lingkungan (membuang sampah secara teratur). (*)

Penulis merupakan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(FKIP), Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang

Foto utama oleh Kemdikbud

Ujian Nasional 2020 Dibatalkan, Pemerintah Pertimbangkan Kesehatan Siswa

302 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah memutuskan ujian nasional (UN) tahun 2020 ditiadakan menyusul pandemi virus korona atau Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdiskusi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 24 Maret 2020.

“Ratas siang hari ini akan dibahas mengenai kebijakan ujian nasional untuk tahun 2020. Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air dan kita juga telah melakukan kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Presiden.

Adapun keputusan ditiadakannya UN disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam keterangan persnya usai rapat terbatas. Nadiem menyebut alasan utama ditiadakannya UN adalah prinsip keamanan dan kesehatan untuk para siswa dan keluarganya.

“Setelah kami pertimbangkan dan juga diskusikan dengan Pak Presiden dan dengan instansi-instansi lainnya di kementerian dan di luar, kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan dari siswa-siswa kita dan tentunya juga keamanan keluarga mereka, dan kakek-neneknya siswa-siswa tersebut,” kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan bahwa UN bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi bagi siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara untuk ujian sekolah, Nadiem mengatakan bahwa setiap sekolah masih bisa melaksanakannya, dengan catatan tidak melalui tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas.

“Ada berbagai macam opsi sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah, misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai lima semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah,” imbuhnya.

Ujian sekolah tersebut, kata Nadiem, tidak dipaksakan untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum sampai semester terakhir yang terdampak oleh bencana Covid-19 dan terdisrupsi pembelajarannya.

Sebelumnya dalam ratas, Presiden menjelaskan bahwa ada 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti ujian nasional dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Tanah Air. Maka itu, Presiden meminta agar kebijakan mengenai ujian nasional dapat segera diputuskan dengan memegang prinsip tidak merugikan hak para siswa.

“Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan,” tegas Presiden.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres) Foto oleh Muchlis Jr.
Editor (+rony banase)

‘PKBM Obor Timor Ministry’ Wujudkan Impian Anak Putus Sekolah

215 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Warga belajar pendidikan kesetaraan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Obor Timor Ministry yang terletak di Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini berjumlah sekitar 500 orang yang datang dari berbagai latar belakang seperti anak jalanan, pekerja, bahkan ibu rumah tangga.

Pada tahun 2020, jumlah Warga Belajar dari PKBM Obor Timor Ministry paket A atau setara kelas 6 Sekokah Dasar (SD) berjumlah 15 orang, setara kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 35 orang, dan setara kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 62 orang.

Seperti disampaikan Fitria Dwi Utami (22 tahun) asal Surabaya, telah bergabung pada 2018 dan merasakan manfaat tambahan saat menjadi warga belajar PKBM Obor Timor Ministry. “Awalnya saya minder karena anggapan banyak orang tentang belajar paket C, namun saya merasakan kenyamanan dan perkembangan akan keahlian karena mendapat pelatihan merias wajah (make up) secara gratis dan kini, saya telah menerima job make up sambil mencari ijazah,” kisah Fitria sambil menyampaikan meski berdomisili di Surabaya namun tetap mengikuti pendidikan dengan pembelajaran daring (online).

Warga Belajar paket C (setara SMA) di PKBM Obor Timor Ministry sedang mengikuti ujian akhir

Berbeda dengan Tifany Sasa Bora yang berdomisili di Kelurahan Fontein Kota Kupang yang hendak melanjutkan kuliah usai menerima ijazah dari PKBM Obor Timor Ministry. “Saya ingin melanjutkan kuliah di fakultas hukum atas dorongan dan dukungan orang tua,” bebernya.

Salah satu Warga Belajar PKBM Obor Timor Ministry bernama Fiona Jabi (21 tahun) yang telah berumah tangga dan kini tengah mengandung anak kedua merasa sangat senang karena bakal memperoleh ijazah yang dapat digunakan untuk mencari kerja dan membantu ekonomi rumah tangga.

Ketua PKBM Obor Timor Ministry, Berthadyn Fony Mella, S.Th

Ketua PKBM Obor Timor Ministry, Berthadyn Fony Mella, S.Th. menyampaikan bahwa lembaga pendidikan non formal ini didirikannya pada tahun 2010 kemudian menggapai legalitas pada 2011. “Awalnya kami melakukan kegiatan bagi anak-anak jalanan, seperti anak-anak di lampu merah El Tari Kupang, anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Alak, penjual kantong plastik dan pendorong gerobak di pasar, dengan menangani mereka ternyata sebagian dari mereka tak menyelesaikan pendidikan karena tidak mau bersekolah formal,” kisah Fony Mella sapaan akrabnya saat dijumpai media ini di sela-sela ujian akhir bagi warga belajar paket C pada Kamis, 19 Maret 2020.

Kemudian, imbuh Fony, Obor Timor Ministry membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada 2013 yang bertujuan agar anak-anak binaan Obor Timor Ministry dapat kembali menikmati pendidikan layaknya anak-anak di sekolah formal. “Saat ini banyak anak-anak yang telah menyelesaikan sekolah bahkan ada 5 (lima) warga belajar melanjutkan ke bangku kuliah dan menggapai beasiswa hasil kerja sama Obor Timor Ministry dan perusahaan di Jakarta,” ungkap Fony seraya menyampaikan tak hanya anak-anak jalanan saja yang belajar namun warga di sekitar lokasi PKBM Obor Timor Ministry pun ikut menikmati pendidikan non formal.

Hingga saat ini, ungkap Fony, perhatian pemerintah yakni dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT turut mendukung keberlanjutan PKBM Obor Timor Ministry dengan memberikan biaya operasional, termasuk dana hibah dari Bank Indonesia yang memberikan bantuan buku dan pojok baca bagi warga belajar, dan Dinas Sosial juga turut memberikan dukungan.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)