Arsip Kategori: Nasional

Kominfo Prediksi Bakal Terjadi Kenaikan Traffic Selular Saat Lebaran 2020

3 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memprediksi bakal terjadi kenaikan traffic selular atau lalu lintas data saat lebaran hingga mencapai 40 persen. Hal itu diperkuat dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah kepada masyarakat untuk melaksanakan Work From Home atau bekerja di rumah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kami juga saat ini sedang bekerja bersama-sama dengan operator seluler untuk mengantisipasi pada saat kenaikan trafik yang besar di hari bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri nanti kemungkinan kenaikan trafik antara 30—40 persen,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, pada Rabu, 8 April 2020.

Apabila dianalisa lebih lanjut, kenaikan tersebut meningkat 10 persen dari hari raya biasa saat tidak adanya wabah Covid-19. Meski begitu, Kominfo memastikan bahwa ketersediaan Bandwidth dari operator seluler masih cukup sehingga Pemerintah belum memikirkan untuk menambah ketersediaan Broadband atau jangkauan frekuensi di Indonesia.

Dalam hal ini, Pemerintah tetap meminta kepada seluruh operator untuk tetap menjaga kualitas jaringan di tengah krisis pandemi ini. “Kami juga bersama operator seluler memastikan terjaganya bandwidth yang cukup hingga saat ini. Kita belum ada kenaikan yang terlalu luar biasa, masih di dalam kendali dan kapasitas broadband yang tersedia,” jelas Menkominfo.

Di samping meminta operator menjaga jaringan, Pemerintah juga mengingatkan pada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan internet. Salah satu yang paling ditekankannya yakni tidak menyebar atau memproduksi hoaks.

“Kami juga menyampaikan dan berharap pada masyarakat agar menggunakan ruang digital kita secara sehat, secara cerdas, dan secara bermanfaat,” pinta Menkominfo Johnny.

Sebelumnya, dalam rapat virtual dengan Komisi I DPR RI, Selasa, Kemenkominfo menyatakan peningkatan arus lalu lintas selama periode bekerja di rumah masih berada dalam kapasitas penyedia operator seluler.

Adapun peningkatan selama periode ini terjadi kenaikan lima hingga sepuluh persen dan itu pun jauh dari kenaikan lalu lintas data pada saat lebaran 2019 yang mencapai 20—30 persen.(*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)
Editor (+rony banase)

Glenn Fredly Meninggal, Keluarga Pinta Pelayat Tak Hadiri Prosesi Pemakaman

6 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Mozes Latuihamallo, Perwakilan Keluarga dari Penyanyi Berbakat asal Ambon, Glenn Fredly menyampaikan kabar duka yang mendalam atas berpulangnya putra, saudara, kerabat, teman, dan sahabat bagi semua, Glenn Fredly yang bernama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamallo pada Rabu, 8 April 2020, pukul 18.47 WIB dalam usia 44 tahun di Rumah Sakit Setia Mitra, Cilandak, Jakarta Selatan akibat meningitis.

Mozes Latuihamallo dalam pesannya dalam platform media menyampaikan bahwa Almarhum Glenn Fredly sempat mengeluhkan penyakitnya ini beberapa waktu lalu, namun masih sanggup beraktivitas seperti biasa.

“Satu bulan terakhir, Glenn mulai merasa tidak nyaman atas penyakit yang dideritanya sehingga memutuskan untuk menjalani rawat-inap. Meski kondisinya menurun selama tiga hari terakhir, namun masih bisa berinteraksi hingga akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir pada Rabu, 8 April 2020,” ungkap Mozes.

Melalui pernyataan tertulis ini, Pinta Mozes, kami pihak keluarga meminta doa dari rekan-rekan musisi, kerabat, teman, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk almarhum Glenn Fredly dan memaafkan segala kesalahan yang pernah Beliau lakukan, baik sengaja mau pun tidak disengaja.

“Tanpa mengurangi rasa hormat, kami berharap agar para pelayat tidak hadir dalam prosesi pemakaman dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan saat ini. Doa rekan-rekan sekalian di mana pun berada sudah lebih dari cukup untuk menguatkan kami dalam rasa duka ini,” pinta Mozes mewakili keluarga.

Selamat jalan, Bung Glenn.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh id.bookmyshow.com

Pemerintah Kini Miliki 20 PCR untuk Tes Covid-19 & Mulai Didistribusi

48 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia kini memiliki 20 alat tes Reaksi Berantai Polimerase atau ( Polymerase Chain Reaction) yang terdiri atas dua buah RNA Extractor Automatic dan 18 Detector PCR yang bisa mengetahui ketepatan hasil tes Covid-19 hingga 10 ribu per harinya.

“Sekitar tiga minggu lalu, kita sudah berhasil membeli alat dari Swiss Roche sudah datang ke Indonesia. Detailnya adalah ada dua buah Manufacture RNA ini adalah automatic RNA untuk ekstraktor biasanya di Indonesia ada yang manual dan matic juga,” ujar Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2020.

Arya mengatakan kedua alat ini memiliki kemampuan tes yang berbeda. RNA Extractor bisa mengetahui hasil tes RNA hingga 1.000 per hari, sementara Detector PCR memiliki kapasitas 500 tes per hari.

Apabila semua alat tes telah terinstal maka dalam satu hari bisa mengetahui hasil tes 9.000 hingga 10.000. Menurut hitung-hitungannya, apabila dalam satu hari bisa dilakukan 5.000—10.000 tes, maka dalam sebulan bisa mencapai 300.000 tes. “Sehingga ini bisa mengejar orang yang bisa dites, dengan alat PCR kepastian bahwa orang itu terkena corona atau tidak. Alat ini sudah hadir dan sudah di Set Up,” terang Arya.

Ia berharap dengan adanya alat ini Indonesia akan semakin mudah mendata berapa banyak masyarakat yang positif tertular Covid-19. Dengan begitu, upaya penyembuhan serta memutus rantai penularan akan semakin mudah. “Ini langkah cepat supaya bisa mengantisipasi kondisi corona yang ada di Indonesia. Semua negara berebutan karena hampir seluruh dunia terkena corona,” tandas Arya.

Sementara itu, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona penyebab Covid-19 per 7 April 2020 menjadi 2.738 orang. Dari jumlah itu, 221 orang di antaranya meninggal dunia dan 204 pasien dinyatakan sembuh.

Gugus Tugas Distribusikan Alat PCR Deteksi Covid-19 ke 12 Provinsi

Terpisah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 segera mendistribusikan Lab Test Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mendeteksi seseorang positif atau negatif Covid-19 ke sejumlah provinsi di Indonesia. Saat ini satu alat PCR telah terpasang di salah satu rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta.

Di samping DKI Jakarta, sebelas provinsi penerima alat ini yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua. Perakitan alat ini membutuhkan waktu beberapa hari dan kehati-hatian yang tinggi.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menyampaikan bahwa alat ini harus terpasang di ruang tekanan negatif. “Kalau rumah sakit sudah punya tempat namanya negative pressure, maka sudah bisa alat tersebut digunakan. Dan banyak item-item lain yang disesuaikan dengan kriteria sebuah lab, apalagi lab virus seperti ini yang harus sesuai standar Kementerian Kesehatan,” ujar Arya saat Konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2020.

Alat ini berhasil didatangkan dari Roche Swiss atas upaya Kementerian BUMN dari Roche Swiss. Alat ini merupakan alat yang diburu oleh berbagai negara yang bersamaan terjangkit pandemik Covid-19.

Melalui pengadaan logistik peralatan ini, ia berharap fasilitas kesehatan semakin cepat dan mudah mendata berapa banyak masyarakat yang positif tertular Covid-19. Dengan begitu, upaya penyembuhan serta memutus rantai penularan akan semakin mudah. “Ini langkah cepat supaya bisa mengantisipasi kondisi corona yang ada di Indonesia. Semua negara berebutan karena hampir seluruh dunia terkena corona,” pungkas Arya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)

Padma Indonesia : Bupati Sabu Raijua Jangan Salah Guna Kekuasaan

17 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Bupati Sabu Raijua telah melantik Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sabu Raijua Salmon D Pellokilla (*-), yang mana seharusnya melantik Piter Mara Rohi (*/) yang direkomendasikan DPRD Sabu Raijua atas dasar Surat Nomor : 170/83/DPRD-SR/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Rekomendasi atas tanggapan Surat Bupati Sabu Raijua Nomor : 800/699/BKDPP-SK/IX/2019 tanggal 21 September 2019 perihal Konsultasi dan Permintaan Pendapat Pimpinan DPRD.

Dalam surat Bupati tersebut, sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Sabu Raijua, dan khusus untuk Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan memimpin Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Sabu Raijua diajukan 3 (tiga) nama yaitu :

  1. Markus Lodo, S.Sos. (Pembina Tk I/IVa) Jabatan Sekretaris BKDPP Kab Sabu Raijua;
  2. Pither Mera Rohi, S.E., (Pembina Tk I/IVb) Jabatan Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab Sabu Raijua (*/yang bersangkutan direkomendasi Pimpinan DPRD sebagai Sekwan DPRD Sabu Raijua);
  3. Salmon Daniel Pellokilla, SP.(Pembina Tk I/IVb) Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua (*- dilantik oleh Bupati Sabu Raijua sebagai Sekwan).

Maka, Direktur Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa dalam pernyataan sikap yang diterima oleh media ini pada Selasa, 7 April 2020 pukul 21.12 WITA menyampaikan fakta ini menunjukkan bahwa Bupati Sarai mengabaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Sabu Raijua.

Selain itu, beber Gabriel Goa, terdapat surat dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 170/1835/OTDA tanggal 1 April 2020 perihal tanggapan Permohonan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD Sabu Raijua agar Bupati melantik Sekwan sebagaimana yang direkomendasikan oleh DPRD Sabu Raijua, namun Bupati Sabu Raijua tidak peduli.

Hal ini, tegas Direktur Padma Indonesia, memperlihatkan arogansi kekuasaan dan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada pelayanan publik rakyat Sabu Raijua ! Oleh karena itu, Padma Indonesia terpanggil untuk menyelamatkan kepentingan rakyat kecil Sabu Raijua.

Dengan demikian, imbuh Gabriel Goa, Kami dari Lembaga Hukum dan Ham Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak Bupati Sabu Raijua untuk menghormati Rekomendasi DPRD Sabu Raijua dan Mendagri up Dirjen Otonomi Daerah agar melantik Sekwan yang direkomendasikan DPRD Kabupaten Sabu Raijua atas nama Piter Mara Rohi !;

Kedua, Mendesak Mendagri dan Gubernur NTT untuk mengingatkan Bupati Sabu Raijua agar jangan menyalahgunakan kekuasaan!;

Ketiga, Mendesak Ombudsman RI dan KPK RI untuk mengawasi khusus Bupati Sabu Raijua!.

Penulis dan editor (+rony banase)

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Minta Warga Jakarta Patuhi PSBB

90 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta warga di DKI Jakarta untuk mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah disetujui Menteri Kesehatan sebagai salah satu upaya bersama memutus penyebaran Covid-19.

“Ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita semua dari kemungkinan terjadi penularan Covid-19 dari orang lain,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta, pada Selasa, 7 April 2020.

Ia mendorong masyarakat untuk bersama-sama tetap bekerja dan belajar dari rumah, jaga jarak fisik ketika berkomunikasi, dan menggunakan masker ketika terpaksa harus keluar rumah. Selain itu, beribadah dari rumah, menghindari kegiatan berkumpul dan membatasi mobilitas sosial.

Menurut Yuri, dengan kepatuhan dan disiplin termasuk dari warga, maka tujuan dari PSBB yakni memberikan jaminan untuk memutus rantai penularan virus corona jenis baru ini bisa terlaksana.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan status PSBB untuk wilayah DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan Covid-19. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani pada 7 April 2020.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pelaksanaan PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. PSBB di DKI Jakarta berlaku pada tanggal ditetapkan yakni mulai 7 April 2020.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat usulan PSBB kepada Menkes bagi wilayah itu pada 1 April 2020 mengingat DKI Jakarta menjadi salah satu pusat Covid-19.

Tak hanya itu, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 5 April 2020 juga mengirimkan surat kepada Menkes terkait usulan penetapan PSBB di DKI Jakarta. (*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)

Achmad Yurianto: Isolasi Mandiri Bukan Berarti Diasingkan

47 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Achmad Yurianto mengatakan orang yang melakukan isolasi mandiri bukan berarti untuk diasingkan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memahami agar tidak terjadi salah pengertian dan penanganan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19.

“Bukan berarti isolasi sosial atau diasingkan,” terang Yuri pada perbincangan yang mengangkat tema “Sukses Isolasi Mandiri Selama 14 Hari” di Gedung Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, pada Senin, 6 April 2020.

Dalam hal ini isolasi mandiri menjadi kunci penting sebagai upaya pencegahan virus SARS-CoV-2 atau Corona penyebab Covid-19 yang menular kepada orang tidak sakit terutama rentan tertular.

Oleh sebab itu, Pemerintah tak henti selalu menegaskan bahwa orang yang sakit harus dipisah dengan orang yang tidak sakit dengan cara isolasi mandiri atau karantina kesehatan.

Perlu diketahui bahwa beberapa kategori orang yang perlu melakukan isolasi mandiri ialah pertama, setelah melakukan pengambilan atau tes swab dan diketahui positif.

Kemudian kedua orang kategori yang mungkin sakit, yaitu setelah melakukan rapid test atau tes cepat dan diketahui positif maka harus melakukan karantina kesehatan.

Selanjutnya orang yang mengalami keluhan di antaranya tubuh mengalami peningkatan panas, batuk, sakit tenggorokan, sesak napas dan sebagainya maka dianggap sakit dan harus melakukan karantina kesehatan.

Kendati demikian, hal yang menjadi suatu masalah saat ini ialah paling banyak orang tanpa keluhan dan dikhawatirkan mereka sudah terinfeksi serta berpotensi menularkan virus pada orang lain.

“Dalam kondisi kini kalau ada keluhan sebaiknya isolasi diri,” kata Yuri yang juga ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 tersebut. (*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)

Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

132 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi.

Hal itu dengan tegas disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 April 2020. “Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini,” ujarnya.

Kepala Negara memastikan bahwa pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tersebut yang telah disetujui minggu lalu hanya ditujukan bagi narapidana untuk tindak pidana umum.

“Tetapi tidak bebas begitu saja. Tentu saja ada syarat, kriteria, dan pengawasannya,” imbuhnya.

Pembebasan secara bersyarat ini dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19, utamanya di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada. Warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang perlu diakui melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada tentunya sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19.

“Di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi, Brazil 34 ribu napi, negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama,” kata Presiden. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Pemerintah Wajibkan Warga Pakai Masker saat Beraktivitas di Luar Rumah

136 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengingatkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. “Di awal, WHO menyampaikan bahwa yang pakai masker hanya yang sakit. Tapi, sekarang semua yang keluar rumah harus pakai masker,” ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 April 2020.

Kepala Negara meminta agar masyarakat mematuhi imbauan tersebut. Maka itu, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk memastikan ketersediaan masker yang dapat digunakan oleh masyarakat. “Saya meminta agar penyiapan masker sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker,” kata Presiden.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto (Yuri), juga telah menyatakan bahwa kebijakan tersebut mengikuti rekomendasi dari WHO.

Yuri menyampaikan bahwa masyarakat disarankan untuk mengenakan masker kain yang dapat dicuci dan dikenakan berkali-kali. Untuk saat ini, masker medis seperti masker bedah dan N-95 diprioritaskan bagi dokter dan paramedis. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)