Arsip Kategori: Nasional

Presiden Jokowi Tunjuk 7 Staf Khusus dari Kaum Milenial

45 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 7 (tujuh) staf khusus milenial atau dari kalangan anak muda. Jokowi berharap staf khususnya yang baru ini bisa memberi kesegaran ide-ide pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.

“Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan segar yang inovatif,” kata Jokowi di Istana Merdeka, pada Kamis, 21 November 2019.

Pertama, langsung saja saya perkenalkan. Saudara Adamas Belva Syah Devara, umur 29 tahun, S2 ganda lulusan Harvard dan Stanford di Amerika Serikat. Kita kenal Mas Belva adalah pendiri dan CEO Ruang Guru. Masuk ke Forbes 30 di umur di bawah 30 tahun. Juga dapat medali emas dari Lee Kuan Yew saat lulus NTU Singapura.

Kedua, Putri Indahsari Tanjung umur sangat muda 23, saya juga kaget. Ini lulusan di Academy of Arts di San Fransisco. Kita sering dengar sebagai CEO Creativepreneur dan Chief Business Officer Kreavi.

Ketiga, Andi Taufan Garuda Putra umur 32 tahun. Lulusan Harvard di dunia entrepreneur banyak meraih penghargaan atas inovasinya dan kepeduliannya sektor-sektor UMKM. Menjadi CEO Amartha Mikro fintech. Saya kenal beliau saat urusan fintech.

Keempat, Ayu Kartika Dewi, 36 tahun, tapi kelihatannya masih 25 tahun. Adalah salah satu anak muda yang punya misi mulia untuk merekatkan persatuan di tengah kebinekaan. Menjadi pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke (Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali). Meraih Gelar MBA di Duke University di Amerika.

Kelima, Gracia Billy Mambrasar umur 31 tahun. Ini putra tanah Papua, lulusan Australia National University (ANU) S2, sekarang sebentar lagi selesai di Oxford dan nanti Oktober juga akan masuk Harvard untuk S3. Billy talenta hebat tanah Papua yang kita harapkan banyak berkontribusi dengan gagasan inovatif dalam membangun tanah Papua. Menjadi CEO Kitong Bisa.

Keenam, Angkie Yudistia, umur juga masih muda 32 tahun. Anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak sociopreneur melalui ThisAble Enterprise yang didirikan. Saya minta Angkie jadi jubir presiden di bidang sosial.

Ketujuh, Aminuddin Ma’ruf, umur 33 tahun, pernah jadi ketum PB PMII, saya minta keliling ke santri, pesantren, untuk menebar gagasan inovasi baru. Saya yakin santri bisa lahirkan talenta-talenta yang hebat memajukan bangsa ini.

“Tujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan segar yang inovatif. Sehingga kita bisa mencari cara baru, cara yang out of the box, yang melompat mengejar kemajuan negara kita,” jelas Presiden Jokowi.

“Saya juga minta mereka untuk menjadi jembatan saya dengan anak-anak muda, santri, diaspora yang tersebar di berbagai tempat, dan saya yakin dengan gagasan segar kreatif untuk membangun negara ini. Kita akan lihat nanti gagasan itu apakah bisa diterapkan dalam pemerintahan,”tandas Jokowi. (*)

Sumber berita (*/idn/imk)
Editor (+rony banase)

MPR RI dan BNN Akan Bersinergi Perangi Narkoba

25 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo siap membangun sinergi antara MPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sehingga, sosialisasi 4 Pilar MPR RI tidak hanya sekadar dilakukan dengan simposium maupun seminar saja. Melainkan juga ada aksi nyata, khususnya dengan BNN, dalam mencegah generasi muda terpapar Narkoba.

Teror Narkoba kini telah masuk menjadi salah satu teror yang membuat hancur peradaban bangsa, negara, bahkan dunia. Karenanya pencegahan harus dimulai sedini mungkin.

“MPR RI dan BNN punya semangat yang sama dalam menjaga bangsa dan negara. Semangat kebangsaan menjadikan Indonesia tetap utuh dari berbagai teror maupun tindakan yang memecah belah bangsa. Teror Narkoba yang sudah memasuki semua lini, dari mulai anak-anak sampai dewasa, pria dan wanita, tak boleh kita diamkan. Mengingat di masa kini jenis Narkoba tak hanya sekadar ganja atau sabu. Tapi sudah beragam jenisnya, bahkan ada yang sintesis seperti metamfitamin, yang kadang kala tak diketahui generasi muda sebagai salah satu varian Narkoba. Inilah pentingnya sosialisasi yang dilakukan secara simultan,” ujar Bamsoet saat menerima Kepala BNN Heru Winarko, di Ruang Kerja Ketua MPR RI pada Rabu,20 November 2019.

Turut hadir antara lain Deputi Bidang Pencegahan BNN Anjan Pramuka Putra, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Dunan Ismail Isja, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Mufti Djusnir, dan Kepala Biro Humas BNN Sulistyo Pudjo Hartono.

Ketua MPR RI juga menyoroti banyaknya varian new psychoactive substances (NPS) yang kini beredar di kalangan generasi muda. Seperti tanaman Kratom yang berada di Kalimantan, yang saat ini sedang banyak mendapat perhatian dunia, lantaran efek konsumsinya menyebabkan dampak negatif pada psikologis dan medis. Layaknya orang mengonsumsi varian Narkoba.

“BNN perlu segera mengambil tindakan. Karena yang paling berbahaya adalah jika orang-orang tidak tahu tumbuhan tersebut adalah tumbuhan berbahaya bagi kesehatan. Namun demikian, tak hanya sekadar melarang masyarakat membudidayakan Kratom, BNN bersama pemerintah pusat dan daerah juga perlu memikirkan langkah taktis sebagai substitusi bagi masyarakat. Misalnya, melakukan pendampingan masyarakat untuk mengganti lahan Kratom menjadi lahan kopi, ataupun tanaman produksi lainnya. Seperti yang sudah dilakukan BNN di Aceh, dengan mengalihfungsikan lahan ganja seluas 13.000 hektar menjadi lahan pertanian jagung, kopi, dan lainnya,” jelas Bamsoet.

Foto bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo , Kepala BNN RI, Heru Winarko dan jajarannya

Bamsoet tak ingin Indonesia menjadi surga Narkoba. Selain tak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa, penggunaan Narkoba juga bisa menghambat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Data BNN, saat ini pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 4,5 juta jiwa atau sekitar 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 50 persen atau sekitar 2 juta penduduk merupakan pengguna baru dari anak-anak muda.

“Sedangkan yang menjadi pecandu lebih kurang 800 ribu jiwa. Angka-angka tersebut bukanlah angka kecil, jika didiamkan bisa menjadi bola salju yang terus menggelinding dan membesar. BNN juga bisa melakukan terobosan dengan menggandeng BUMN agar pengelolaan CSR-nya bisa ditujukan untuk membina kalangan rumah tangga menjadi benteng utama bagi keluarga terbebas Narkoba,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Kopilot Wings Air Tewas Diduga Bunuh Diri, Begini Penjelasan Maskapai

74 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group menyampaikan keterangan sehubungan penanganan salah satu kopilot (first officer) laki-laki bernama Nicolaus Anjar Aji Suryo Putro (29 tahun).

Dilansir dari laman kompas.com, Warga Rawa Lele, Kalideres, Jakarta Barat terkejut dengan adanya dugaan kasus bunuh diri di salah satu rumah indekos di Jalan Rawa Lele, RT 07 RW 01, Kalideres, Jakarta Barat. NA (27) yang dikenal sebagai kopilot Wings Air ditemukan tewas gantung diri di kamar indekosnya di daerah itu.

A, adik kandung korban yang tinggal dalam satu kompleks indekos itu tetapi beda kamar, kaget setelah melihat kakaknya tak beryawa pada Senin, 18 November 2019.

“Atas meninggal dunia kopilot (first officer) Nicolaus Anjar Aji Suryo Putro, segenap jajaran manajemen, kru pesawat (air crew) dan seluruh karyawan, Wings Air mengucapkan rasa duka yang mendalam dan menyampaikan turut prihatin atas kejadian tersebut,” ujar Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro pada Rabu, 20 November 2019.

Lanjut Danang, Wings Air menegaskan, bahwa penerapan aturan kerja, kedisiplinan dan pelaksanaan standar operasional prosedur berlaku kepada semua awak pesawat dalam hal ini awak kokpit. Hal ini sudah sesuai ketentuan dalam memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first).

“Wings Air sudah mengimplementasikan program pembinaan kepada seluruh karyawan, termasuk awak pesawat. Kebijakan itu berfungsi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, integritas dan berkarakter baik, sebagai upaya peningkatan kinerja tinggi,” ungkap Danang.

Danang menambahkan bahwa Wings Air juga sudah melakukan pembinaan secara bertahap kepada awak kokpit yang melakukan tindakan tidak disiplin (indisipliner).

“Apabila dalam fase pembinaan, karyawan atau awak kokpit tidak memenuhi kualifikasi/ hasil yang diharapkan, maka perusahaan akan memberikan penindakan/ keputusan sesuai aturan,” tegasnya.

Sumber berita (*/Corporate Communications Strategic of Wings Air)
Editor (+rony banase)

Kemenparekraf & Kemenkes Sepakat Kembangkan Wisata Kesehatan

37 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat mengembangkan wisata kesehatan sebagai salah satu segmen pariwisata yang potensial mendatangkan wisatawan berkualitas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio saat peluncuran Katalog Wisata Kesehatan dan Skenario Perjalanan Wisata Kebugaran di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2019 menjelaskan, saat ini tujuan orang berwisata beragam. Dan kunci untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia adalah keunikan yang ditawarkan itu sendiri.

“Tujuan orang traveling saat ini beragam, salah satunya adalah wisata kesehatan dan kebugaran. Pemikiran semacam ini harus kita kembangkan, misalnya dengan menawarkan treatment tradisional yang kita kemas dengan baik. Dan yang paling penting adalah uniqueness. Sehingga tidak bisa dirasakan di tempat lain,” kata Menparekraf Wishnutama.

Menparekraf Wishnutama

Ia juga menjelaskan, kerja sama antara dua Kementerian ini merupakan tindak lanjut dan menjadi sasaran prioritas dalam program kerja Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019—2024. Sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

“Oleh karena itu tindak lanjut dan kerja sama mengenai Wellness Tourism, baik untuk pencegahan serta perbaikan bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kualitas wisatawan. Sehingga mempunyai pengalaman yang nantinya bisa diceritakan kemana-mana. Baik pengalaman positif atau negatif,” katanya.

Peluncuran Katalog Wisata Kesehatan dan Skenario Perjalanan Wisata Kebugaran ini merupakan upaya perubahan konsep dan strategi pariwisata Indonesia ke depan dari pariwisata berbasis kuantitas menuju pariwisata berdasarkan kualitas. “Sehingga hal itulah yang benar-benar membawa devisa ke negeri ini. Dan memberi dampak yang lebih bagi negara, wisatawan juga akan lebih care untuk menjaga alam budaya di tempat yang mereka datangi,” ujarnya.

Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto

Pada kesempatan yang sama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menegaskan kerja sama dua kementerian ini harus menghasilkan inovasi yang bisa diterima wisatawan, baik mancanegara atau nusantara. Dirinya juga meyakini, kerja sama ini menjadi jalan terbaik untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia.

Konsep pengembangan wisata ini, kata Terawan terbagi dalam empat klaster. Yang pertama yaitu wisata medis, wisata kebugaran dan jamu, wisata olahraga yang mendukung kesehatan, dan klaster keempat, wisata ilmiah kesehatan.

Ia juga menjelaskan yang bisa dilakukan terkait konsep pariwisata kesehatan di Indonesia yakni pertama harus ada inovasi di wisata kesehatan yakni paket-paket yang ditawarkan berbeda dengan negara lain. Kedua, pemerintah harus memikirkan cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia agar tidak lagi berwisata kesehatan ke luar negeri.

“Bagaimana caranya kita merebut kepercayaan orang Indonesia agar jangan berobat ke luar negeri. Kita harus menawarkan paket yang bertanggung jawab, rasional, dan berinovasi,” kata Terawan.

Cara ketiga yang juga dipercaya Menkes bisa menarik wisatawan adalah membuat paket wisata yang bisa dinikmati berhari-hari. Dan keempat adalah mempermudah pembayaran sistem paket wisata kesehatan. “Intinya dalam paket wisata kesehatan ini harus mengacu pada kemajuan teknologi, jadi jangan ada masalah di bidang pembayaran,” ujarnya.

Sumber berita (*/Guntur Sakti–Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf)
Editor (+rony banase)

Kapal Pesiar Aqua Blu Diluncurkan di Labuan Bajo, Tawarkan Wisata Bahari

153 Views

Labuan Bajo, Garda Indonesia | Kapal pesiar mewah berlambung baja Aqua Blu resmi diluncurkan di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan siap menawarkan wisata bahari di perairan kawasan tersebut.

Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina pada Selasa, 19 November 2019 mengatakan diluncurkannya Aqua Blu menambah alternatif baru bagi wisatawan yang ingin berlibur di Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo dengan menggunakan kapal pesiar.

“Kehadiran Aqua Blu memberikan pilihan baru untuk aktivitas wisata bahari di Labuan Bajo dan Flores. Nantinya perjalanan wisata bahari ini akan dikombinasikan dengan beragam atraksi di daratan. Hal itu akan menjaga pariwisata berkelanjutan, khususnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,” ungkap Shana.

Aqua Blu menjadi kapal eksplorasi Indonesia pertama dengan lambung baja yang menawarkan wisata bahari di Labuan Bajo. Kapal itu dioperasikan oleh 25 kru lokal yang sudah mendapatkan pelatihan khusus sesuai standar keselamatan dan keramahan.

Aqua Blu juga sudah menyiapkan rute menarik, yaitu Bali, Labuan Bajo, Maumere, Banda Neira, Ambon, Sorong, dan Waisai.

Shana menilai, kehadiran Aqua Blu akan bisa menghidupkan perekonomian pada tiap destinasi yang disinggahi. Aliran ekonomi berpotensi diberikan melalui beragam pembiayaan pelabuhan dan permintaan jasa lainnya. Untuk pemintaan jasa di antaranya, penyimpanan, persediaan makanan, transportasi lokal, dan penyediaan lain.

Fasilitas Kapal Pesiar Aqua Blu

Shana menambahkan, kehadiran Aqua Blu membuat industri pariwisata berdenyut cepat dan merata. “Industri pariwisata di lintasan Aqua Blu akan berdenyut cepat. Ada economy value besar yang bisa dinikmati langsung masyarakat. Sebarannya juga merata di banyak destinasi yang disinggahi kapal ini. Sebab, Aqua Blu membuat perjalanan melalui laut semakin kompetitif,” lanjut Shana.

Aqua Blu dikonsep sebagai Luxurious Yacht. Kapal mewah ini dilengkapi dengan sun deck, lounge dan bar, jacuzzi, hingga fasilitas spa. Aktivitas wisata airnya juga lengkap. Ada perlengkapan penyelaman, snorkling, kayak, juga stand-up paddleboards.

“Fasilitas yang dimiliki Aqua Blu sangat lengkap. Semuanya serba yang terbaik. Bagaimanapun, Aqua Blu ini dikonsep oleh pakar perancang yacht terkemuka. Story kapal ini sendiri sebenarnya sangat unik, apalagi konsepnya sekarang,” jelas Shana lagi.

Konseptor Aqua Blu adalah Perancang Yacht Dunia Cor D Rover. Aqua Blu sendiri sejatinya eks kapal perang Inggris HMS Beagle. Di tangan Rover dan tim, karakter penjelajah HMS Beagle diubah menjadi Ocean-Sea Expedition Yacht pada 2006. Kapal ini lalu didesain ulang pada 2019 hingga menjadi Aqua Blu.

“Kami menyambut gembira kehadiran Aqua Blu. Kapal ini berpotensi menaikkan pergerakan wisatawan di Labuan Bajo dan destinasi lainnya. Kami yakin, pergerakan wisatawan pada poros lintas Aqua Blu akan terus naik. Apalagi, pergerakan wisatawan di Labuan Bajo positif pada 3 tahun terakhir,” jelas Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional III Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Muh. Ricky Fauziyani.

Pergerakan wisatawan di Labuan Bajo dalam 3 tahun terakhir terkoreksi naik. Mengacu data Disparbud Manggarai Barat, pergerakan wisman sepanjang 2018 berjumlah 80.683 orang. Jumlah tersebut pun naik 17,45% dari tahun sebelumnya. Arus wisman pada 2017 sendiri berjumlah 66.601 orang. Angka tersebut naik 18,42% dari 2016. Sepanjang 2016, pergerakan wismannya sekitar 54.335 nama.

“Wisatawan di destinasi Labuan Bajo akan semakin positif di masa depan. Aqua Blu akan memberikan pengaruh besar dalam memobilisasi wisatawan. Lalu, bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman berwisata bahari dan wisata di darat sekaligus silakan bergabung bersama Aqua Blu. Segera pesan tiketnya. Harganya ditawarkan kompetitif,” tutup Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenparekraf Rizki Handayani. (*)

Sumber berita (*/Guntur Sakti–Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpakeraf)
Editor (+rony banase)

Bamsoet Ajak Perguruan Tinggi Aktif Bahas Amandemen Terbatas UUD NRI 1945

36 Views

Depok, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak kampus sebagai institusi intelektual turut terlibat dalam pembahasan perubahan terbatas Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Karenanya, MPR RI akan bekerja sama dengan berbagai kampus di Indonesia melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan sekaligus brainstorming gagasan mengenai penataan wewenang dan tugas MPR RI ke depan.

“MPR RI periode 2014—2019 sudah mengamanahkan agar MPR RI 2019—2024 melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945. Tanggung jawab itu sekarang berada di pundak saya. Sebelum mengambil keputusan, MPR RI perlu melakukan kajian yang lebih mendalam, antara lain melalui kajian-kajian akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena itu, kajian akademik yang dilakukan Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia akan menjadi masukan yang sangat penting bagi MPR dalam merumuskan wewenang dan tugas MPR ke depan,” ujar Bamsoet saat membuka FGD ‘Penataan Wewenang dan Tugas MPR RI’, diselenggarakan CEPP FISIP UI, di Kampus UI Depok, pada Selasa 19 November 2019.

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019—2024 ini memaparkan, sejauh ini ada berbagai gagasan yang perlu dielaborasi lebih jauh oleh kampus. Misalnya, gagasan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN dalam penyelenggaraan negara. Dengan dihapuskannya wewenang MPR untuk menetapkan GBHN, maka sistem perencanaan pembangunan nasional tidak berlandaskan pada Ketetapan MPR tentang GBHN tetapi berlandaskan pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo

“Dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan mengingat implementasi RPJMN didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan,” jelas Bamsoet.

Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, menurut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berpotensi menyebabkan ketidakselarasan pembangunan. Mengingat sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada RPJMN mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota yang mungkin dapat berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih, demikian juga dengan Visi dan Misi Gubernur/Bupati/Walikota di daerah daerah lainnya.

“Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah (sub-nasional) berpotensi menghasilkan program-program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegaskan satu sama lain. Yang hampir pasti, inkonsistensi antar-jenjang dan antar-wilayah, berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan nasional,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR RI dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada umumnya sependapat, bahwa diperlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Perdebatan barulah muncul ketika pembahasan mulai memasuki bentuk hukum apa yang paling tepat dilekatkan pada model GBHN itu sendiri.

“Di sini letak penting kampus untuk memberikan masukan kepada MPR RI. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain mendapat dukungan politik, MPR RI juga mendapat dukungan dan legitimasi akademik dari kampus. Dengan demikian meminimalisasi terjadinya gejolak maupun dinamika di kemudian hari. Kita tak ingin Indonesia dihadapkan pada hiruk pikuk politik, karena kestabilan politik merupakan kunci dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Senator Fachrul Razi : “Sudah Saatnya Papua Punya Partai Lokal!”

36 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDPU) yang digelar pada Senin malam, 18 November 2019, di hadapan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Kontras, Senator Aceh Fachrul Razi meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Papua untuk mendirikan partai politik lokal sendiri.

“Saya meminta Papua untuk memperjuangkan lahirnya partai lokal,” kata senator.

Parpol lokal disebut dapat menjadi solusi memutus mata rantai politik transaksional, yang dilakukan oknum-oknum pengurus partai nasional di tingkat pengurus pusat.

“Parpol lokal perlu segera dibentuk untuk mengakomodir hak orang asli Papua. Tak ada alasan pemerintah pusat, tidak setuju karena ini amanat UU Otsus, kami tidak minta hal lain,” tegasnya.

Pada awalnya aturan mengenai Otonomi Khusus Papua khususnya Pasal 28 ayat 1 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua. (*)

Sumber berita (*/Mul–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Kasus First Travel-Bukti Sitaan Dikembalikan ke Negara, Ini Usulan LPSK

49 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Kasus penggelapan uang jamaah First Tavel kembali menyita perhatian publik termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain mengucapkan keprihatinan mendalam, LPSK juga menawarkan beberapa solusi agar setidaknya derita jamaah dapat sedikit teratasi.

Kasus First Travel memasuki babak baru setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan seluruh barang bukti sitaan dari pelaku di kembalikan negara.

Menyikapi perihal itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan kurang sependapat bila barang bukti dan seluruh sitaan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Sebab menurutnya, negara tidak sedikit pun dirugikan akibat peristiwa ini. Justru jamaah korban penggelapan uang lah yang mengalami penderitaan berat.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu

“Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari kasus ini, justru hak-hak korban yang harus dipikirkan. Bayangkan, selain sudah menderita kerugian berupa materi yang tidak sedikit, terkadang korban juga mengalami penderitaan psikis akibat terpaan sosial dari lingkungan sekitar karena gagal umroh. Bahkan yang menyedihkan jika ada korban yang jatuh sakit karena memikirkan kegagalan mereka berangkat ke tanah suci,” ujar Edwin dalam program talkshow salah satu radio di Bali, pada Sabtu, 16 November 2019.

Untuk itu LPSK menawarkan beberapa solusi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah yakni :

Pertama, LPSK mengusulkan agar para korban First Travel melakukan pendekatan ke pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan untuk meminta seluruh aset yang disita pemerintah dikembalikan kepada seluruh korban.

Kedua, korban bisa mengajukan ganti kerugian kepada pelaku melalui pengajuan restitusi ke pengadilan, untuk hal ini LPSK dapat memfasilitasi bila mana korban mengajukan permohonan. Namun kata Edwin, dua tawaran solusi ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Sulitnya mengidentifikasi, verifikasi dan melakukan kompilasi terkait data jumlah korban yang tersebar di seluruh Indonesia, bukti kerugian, dan proses administrasi lainnya menjadi tantangan sendiri yang tidak mudah dijalankan. Belum lagi jumlah aset yang disita tidak sebanding dengan nominal kerugian yang diderita korban. Bila aset itu dibagikan rata kepada korban, tentu nilainya menjadi kecil dan belum tentu seluruh korbannya ikhlas menerima.

Oleh karena itu menurut Edwin, LPSK menawarkan opsi ketiga sebagai jalan tengah dengan mendorong pemerintah agar pemanfaatan aset sitaan kasus First Travel dapat digunakan sebagaimana tujuan para korbannya, yakni beribadah. LPSK menyarankan para korban meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian keuangan agar aset sitaan first travel digunakan membangun rumah ibadah berupa masjid dan musala di beberapa titik tempat para korban berasal.

“Masjid atau musala yang dibangun dengan menggunakan aset itu sepenuhnya atas nama korban, amal jerih payahnya pun tidak terputus dan akan terus mengalir pahalanya bagi korban. Selain itu masjid atau musala yang dibangun bisa menjadi monumen pengingat agar masyarakat tidak lagi ada yang menjadi korban serupa di masa yang akan datang,” pungkas Edwin.(*)

Sumber berita (*/Humas LPSK)
Editor (+Rony banase) Foto oleh merdeka.com