Arsip Kategori: Nasional

BKKBN Jadi Ketua Program Percepatan Penanganan ‘Stunting’

14 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.

“Hari ini Bapak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang kuat,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 25 Januari 2021, selepas rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran terkait.

Selama ini, penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya. Melalui penugasan tersebut, Presiden memiliki target bahwa setidaknya dalam tiap tahun angka stunting di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen.

Pemerintah, imbuh Hasto Wardoyo, menaruh perhatian besar bagi upaya pengurangan angka stunting ini. Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas angkatan kerja Indonesia di masa mendatang.

BKKBN dalam menjalankan tugas ini akan dibantu oleh sejumlah kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah dan akan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.

“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang angka stunting-nya masih tinggi betul-betul memiliki kesungguhan dalam upaya menangani stunting ini,” tandasnya.

Sejumlah langkah luar biasa segera dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, penanganan stunting di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.

“Artinya bahwa penurunan angka stunting ini basisnya adalah dalam upaya untuk membangun keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka stunting,” ucapnya. (*)

Sumber berita (BPMI Setpres)

Foto utama oleh klikjatim.com

Editor (+roni banase)

Prosesi Tabur Bunga Korban Sriwijaya Air SJ-182, Operasi SAR Resmi Ditutup

118 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Prosesi tabur bunga bagi korban Sriwijaya Air SJ-182 oleh keluarga korban bersama instansi terkait di Last Known Position (LKP), dilaksanakan pada Jumat, 22 Januari 2021, menandaskan berakhirnya upaya pencarian dan penelusuran oleh tim SAR gabungan dan didukung oleh stakeholder terkait.

Sebelumnya, Kabasarnas Marsdya TNI (Purn) Bagus Puruhito menutup secara resmi pelaksanaan operasi SAR Sriwijaya Air SJ-182, pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 16.57 WIB. “Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 secara resmi saya nyatakan ditutup,” tegas Kabasarnas disaksikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Ketua KNKT Soerjanto, Pangkoarmada I, Kepala RS Polri, Dirjen Perhubungan Udara, Direktur Utama (Dirut) Jasa Raharja, Dirut Sriwijaya Air, serta perwakilan dari Potensi SAR, saat konferensi pers di Posko Terpadu, Jakarta International Container Terminal (JICT) 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selanjutnya, Kabasarnas memerintahkan Kantor SAR Jakarta untuk melaksanakan pemantauan secara aktif di area pencarian. Jika ditemukan human remain atau material pesawat akan langsung dievakuasi dan diserahkan kepada tim DVI maupun KNKT.

Kabasarnas Marsdya TNI (Purn) Bagus Puruhito menutup secara resmi pelaksanaan operasi SAR Sriwijaya Air SJ-182

Pengakhiran operasi SAR tersebut, terang Kabasarnas, dilaksanakan setelah melalui pertimbangan teknis, temuan korban, efektivitas, pertemuan dengan pihak keluarga korban, serta hasil rapat terakhir bersama Menhub, Ketua KNKT, DVI, unsur TNI dan Polri, serta Potensi SAR lainnya di posko terpadu, satu jam sebelum penutupan diumumkan. “Evaluasi menyeluruh telah kami lakukan setelah pelaksanaan operasi yang telah kami perpanjang dua kali, masing-masing selama tiga hari,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah memberikan dukungannya selama pelaksanaan operasi SAR berlangsung. Apresiasi dan penghargaan juga diberikan orang nomor satu di Korps Baju Oranye tersebut kepada seluruh Potensi SAR, mulai dari Kementerian, Lembaga, TNI, Polri, BUMN, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Komunitas, dan awak media massa, serta masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan operasi SAR.

Selaku SAR koordinator, Kabasarnas mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182. “Saya dan seluruh tim SAR gabungan mendoakan, semoga para korban diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” ucapnya.

Kabasarnas berharap, kerja sama yang apik, sinergi, dan solid dalam bingkai misi kemanusiaan yang mulia ini, dapat terus terjalin erat di kegiatan yang lain. “Selain menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, semoga apa yang kita kerjakan tercatat menjadi amal ibadah kita kepada Tuhan YME. Saya juga meminta maaf jika selama pelaksanaan operasi SAR terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-ibu sekalian,” tandasnya.

Prosesi tabur bunga bagi korban Sriwijaya Air SJ-182 oleh rekan pramugari Sriwijaya Air

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pun menyampaikan, mengalihkan lead operasi kepada KNKT untuk mencari memori Cockpit Voice Recorder (CVR) dengan home base di Pulau Lancang. “Pak Presiden mengharapkan memori CVR itu ketemu sehingga analisa yang dilakukan KNKT akan paripurna,” ucapnya.

Selama 13 hari pelaksanaan operasi SAR, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 324 kantong human remains, 67 serpihan kecil pesawat, dan 55 kantong berisi potongan material pesawat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat Sriwijaya SJ-182 rute Jakarta-Pontianak dilaporkan hilang kontak pada Sabtu sore, 9 Januari 2021, sekitar pukul 14.40 WIB. Pesawat jatuh di kawasan Kepulauan Seribu, antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, tepatnya pada koordinat 05°57’47.81’’ S – 106°34’10.76’’ E.

Pesawat yang bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut mengangkut 62 penumpang, terdiri dari 6 awak aktif, 40 orang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, dan 6 awak sebagai penumpang. (*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Ramli Prasetio-Humas Basarnas Jakarta)

Foto utama (*/istimewa/facebook)

Editor (+roni banase)

Karya UGM, Deteksi Covid-19 “GeNose” Dipakai di Transportasi Umum

85 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah memberikan apresiasi kepada tim GeNose dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang sudah bekerja keras untuk menciptakan inovasi ini dan membantu pemerintah dalam melakukan upaya 4 T (Tracking, Tracing, Testing dan Treatment). “Hari ini pak Menko Luhut memberikan dukungan yang luar biasa dengan mencoba langsung. Kami akan mendorong penggunaan alat ini di simpul-simpul transportasi umum,” jelas Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.

Menhub Budi menjelaskan, sesuai arahan Menkomarvest untuk mendorong penggunaan alat GeNose pada transportasi umum, Kemenhub telah berkoordinasi dengan Kemenkes, UGM, dan Satgas Penanganan Covid-19.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dan akan segera ditindaklanjuti dengan surat persetujuan untuk penggunaan di simpul-simpul transportasi umum. Selanjutnya Kemenhub akan membuat Surat Edaran kepada para operator transportasi. Kita rencanakan penggunaannya sudah dimulai pada 5 Februari 2021 pada Stasiun KA terlebih dahulu, baru kemudian bertahap selanjutnya di Bandara,” ungkap Menhub Budi Sumadi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung penggunaan alat deteksi Covid-19 “GeNose” buatan anak bangsa di Stasiun KA Pasar Senen, pada Sabtu, 23 Januari 2021. Pemerintah mendorong penggunaan alat deteksi Covid-19 “GeNose” di simpul-simpul transportasi umum seperti di stasiun kereta api, bandara, pelabuhan dan terminal.

Foto bersama usai uji coba alat deteksi Covid-19 karya anak bangsa

Dalam kunjungannya, Menko Marves langsung mencoba alat deteksi GeNose dengan cara menghembuskan nafas ketiga ke dalam kantung yang telah disiapkan. Hasilnya, Menkomarvest dinyatakan negatif Covid-19.

Sementara itu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, alat GeNose ini telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia mengatakan, kelebihan dari alat ini di antaranya : bisa mendeteksi lebih cepat dan harga yang relatif lebih murah dengan akurasi di atas 90 persen.

Menko Luhut menyarankan, agar plastik yang digunakan pada alat ini dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang agar lebih ramah lingkungan. “Ke depannya kita akan gunakan ini di semua area publik seperti di hotel, mall, di lingkungan masyarakat RT/RW. Alatnya hanya seharga Rp.62 juta dan harga per orangnya hanya dikenakan sekitar 20 ribu rupiah. Jika pemakaian lebih banyak tentunya cost-nya akan semakin turun dan nantinya alat ini akan terus dikembangkan sehingga mempunya akurasi yang akan lebih tajam. Dan tentunya kita harus bangga karena ini buatan Indonesia,” jelas Menko Luhut.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Kepala Produksi Konsorsium GeNose C19 Prof. Eko Fajar Prasetyo, serta Kepala Stasiun Pasar Senen Widhusukma Dananjaya.(*)

Sumber berita (*/Dephub RI/LNM/RDL/LA/JD)

Foto utama oleh Humas UGM

Editor (+roni banase)

Bangun Pos RPA di Lokasi Bencana, Menteri Bintang : Agar Aman & Nyaman

42 Views

Sumedang, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi langsung daerah kena dampak bencana longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat pagi, 22 Januari 2021, guna memastikan kondisi perempuan dan anak di lokasi bencana, sekaligus meninjau Pos Ramah Perempuan dan Anak (RPA) yang telah didirikan di Pos pengungsian Taman Burung SBG, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

“Kemen PPPA mengupayakan kerja sama dengan stakeholder di daerah untuk membangun Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA), sehingga diharapkan dapat memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak di tempat pengungsian,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga usai meninjau posko pengungsian.

PRPA yang ada di lokasi pengungsian menyediakan layanan pengaduan, dukungan psikosial bagi perempuan dan anak serta dukungan spesifik berupa pemberdayaan bagi perempuan. Terkait pemberdayaan, menurut Menteri Bintang akan menjadi catatan bersama untuk memberikan dukungan bagi perempuan pasca bencana khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Menteri Bintang Puspayoga saat meninjau lokasi bencana longsor di Kabupaten Sumedang

“Sesuai data terdapat 24 perempuan kepala keluarga. Ini harus jadi perhatian kita semua agar perempuan kepala keluarga khususnya yang baru ditinggal suaminya sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dan kehidupan bersama anak-anaknya. Kita akan lebih intens komunikasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pendampingan perempuan kepala keluarga di tempat pengungsian,” jelas Menteri Bintang.

Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil mengakibatkan tanah longsor pada 9 Januari 2021 di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Longsor mengakibatkan rumah warga tertimbun dan sejumlah korban jiwa. 40 orang korban meninggal dunia akibat longsor, 25 korban luka-luka, dan 1.119 warga mengungsi akibat bencana longsor.

Didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, Forkompinda Provinsi Jawa Barat dan Kab. Sumedang dan Perwakilan Organisasi Pegiat Perempuan dan Anak serta Relawan, Menteri Bintang juga memberikan sejumlah paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak.

Disampaikan Menteri Bintang, pentingnya pemenuhan kebutuhan spesifik sebagai salah satu upaya menjaga pasokan gizi perempuan, anak dan lansia kena dampak  bencana agar daya tahan tubuh mereka tetap dalam kondisi baik. Di antaranya berupa popok bayi dan dewasa, pembalut, bubur bayi, susu, makanan dan vitamin tambahan, kit hygiene, peralatan mandi, dan sejumlah buku dan permainan anak.

“Kami dari Kemen PPPA hadir hari ini ingin memastikan kondisi perempuan dan anak. Sesuai mandat undang-undang tentang Bencana, perempuan (terutama perempuan hamil dan menyusui), anak, disabilitas, dan lansia adalah kelompok rentan, yang harus diprioritaskan dalam mitigasi dan situasi bencana. Pemenuhan hak-haknya harus diperhatikan karena mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus dan spesifik,” ujar Menteri Bintang.

Bantuan dan edukasi dari Kementerian PPPA bagi anak-anak korban bencana longsor di Kabupaten Sumedang

Menteri Bintang juga menerangkan dalam penanggulangan bencana agar kepentingan perempuan dan anak menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, juga pemerintah daerah untuk dapat menyediakan layanan psikologis bagi para pihak, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak di situasi paling sulit sekalipun. Untuk ke depannya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus bergandengan tangan, bergotong royong, dan memberikan perlindungan yang terbaik dalam hal penanggulangan bencana, hingga pada saat pasca bencana,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga mengapresiasi penanganan cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang di lokasi pengungsian dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sebab dikatakan Menteri Bintang, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Sehingga, penerapan Protokol Kesehatan harus terus dilakukan, seperti menjaga jarak sebisa mungkin, memakai masker, rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Siswi Non-Muslim Harus Berjilbab di Padang, Kemendikbud : Ada Sanksi Tegas

229 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Polemik aturan bahwa seluruh siswi di sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 2 Padang wajib mengenakan jilbab atau kerudung, meski siswi itu bukan Muslim; berangsur mereda.

Dilansir dari wartaekonomi.co.id, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi memohon maaf, video percakapan antara Elianu, orangtua Jeni Cahyani Hia, siswi non-muslim yang dituntut untuk berjilbab, dengan pihak sekolah, viral di media sosial.

“Selaku Kepala SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi,” ucapnya pada Sabtu, 23 Januari 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyesalkan tindakan intoleransi saat seorang siswi non-muslim diminta mengenakan hijab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat.

Sesuai rilis yang diperoleh Garda Indonesia pada Sabtu, 23 Januari 2021, Kemendikbud menyesalkan tindakan intoleransi tersebut dan menyatakan bahwa harus ada sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto sangat menyesalkan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. “Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Wikan dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2021.

Ketentuan mengenai seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Selain itu, tegas Wikan, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau imbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

“Dinas Pendidikan harus memastikan Kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” ujar Wikan.

Menyikapi kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, telah menyatakan sikapnya bahwa akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang sifatnya diskriminatif, dan mengambil tindakan tegas terhadap aparatnya yang tidak mematuhi peraturan. Wikan mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang bertindak cepat untuk menuntaskan persoalan ini. “Kami mendukung setiap langkah investigasi dan penuntasan persoalan ini secepat mungkin untuk memastikan kejadian yang sama tidak terulang baik di sekolah yang bersangkutan atau di daerah lain,” tegasnya.

Kemendikbud juga meminta dan terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.

Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin. “Harapannya tidak akan terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi di lingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tutup Wikan.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh pixabay

Usai Perjalanan ke Mamuju, Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

480 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengumumkan dirinya  positif tertular virus corona menyusul  aktivitas padat dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan.

“Dari hasil tes PCR tadi malam, pagi ini mendapatkan hasil positif Covid-19 dengan CT Value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apa pun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki 8  kilometer,” tutur Doni dalam siaran pers Sabtu pagi, 23 Januari 2021.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tersebut, kini tengah melakukan isolasi mandiri sambil terus memantau perkembangan penanganan Covid-19 dan penanganan bencana di berbagai daerah.

Doni yang baru kembali dari Mamuju, Sulbar, Jumat sore, menuturkan dirinya selama ini begitu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan.

Pada Jumat sore, Doni dan seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulbar dan Kalimantan Barat juga menjalani tes PCR. Hasilnya, salah satu stafnya juga dinyatakan positif.

“Covid-19 ini begitu dekat di sekitar kita. Selama ini saya berusaha sekuat tenaga patuh dan disiplin menjalan protokol kesehatan dan tetap bisa tertular. Dengan kejadian ini saya meminta masyarakat agar jangan kendor dalam memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” tuturnya.

Egy Massadiah, Tenaga Ahli BNPB yang juga staf khusus Doni Monardo, mendapatkan hasil tes PCR-nya negatif. Dia mengatakan selalu berada di dekat Doni dalam seminggu terakhir, termasuk selalu satu mobil ketika aktivitas penanganan bencana di Mamuju, Majene dan Banjarmasin.

Menurut Egy, Doni telah berada di Mamuju pada Jumat sore, 15 Januari 2021 kurang dari 12 jam dari saat gempa di Sulawesi Barat terjadi. Selanjutnya Kepala BNBP bergeser ke Banjarmasin pada Minggu, 17 Januari 2021 dan kembali ke Mamuju pada Selasa pagi sebelum kembali ke Jakarta, kemarin. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas BNPB)

Editor (+roni banase)

Beredar dan Viral Video Simulasi Vaksinasi Covid-19 di NTT, Ini Klarifikasinya

135 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebuah cuplikan video tentang simulasi Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT pada Rabu pagi, 13 Januari 2021; beredar luas dan viral di dunia maya, telah diedit dan dipelesetkan oleh orang yang tak bertanggung jawab.

Video berdurasi 3 menit 49 detik tersebut diunggah secara langsung atau live oleh reporter Pos Kupang, Ryan Nong di Fanpage Facebook PosKupang.com dan mendapat beragam respons dan kemudian diedit dan disebarluaskan untuk menakuti atau mengintimidasi masyarakat agar tidak ikut melakukan Vaksinasi Covid-19.

Ryan Nong pada Jumat, 22 Januari 2021, menyampaikan klarifikasi di beberapa platform media sosial termasuk di grup whatsapp HUMAS NTT. Berikut klarifikasinya:

Video simulasi yang ditayangkan secara Live di Pos Kupang diambil dan dipotong serta disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengganti judul dan caption. Video itu kemudian disebar dengan caption seolah olah pasien pingsan setelah vaksin sehingga viral dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Video asli simulasi dan berita yang dibuat adalah benar adanya.

Tidak ada niat Pos Kupang atau saya sebagai reporter yang menayangkan berita itu untuk membuat resah. Terima kasih. Salam sehat.

Sebelumnya, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, dr. Stefanus Soka saat dihubungi Garda Indonesia pada Senin, 18 Januari 2021 pukul 10.29 WITA menyampaikan bahwa rangkaian simulasi dilakukan jika terjadi reaksi atau permasalahan usai vaksinasi semacam syok anafilaktik (guna mempersiapkan vaksinasi Covid-19 perdana di Kantor Gubernur NTT pada Kamis, 14 Januari 2021, red).

“Jadi, sekali lagi video itu merupakan bagian dari simulasi,” tegas dr Stefanus Soka yang bertugas sebagai pengarah Vaksinasi Covid-19 di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT pun telah mengeluarkan surat klarifikasi bernomor: Dinkes. Sekr.149/879/1/2021 tertanggal 19 Januari 2021 perihal “Klarifikasi Video Simulasi Imunisasi Vaksin Covid-19 di Provinsi NTT” yang meluruskan beberapa hal:

Pertama, kegiatan dalam video dengan kejadian pasien pingsan tersebut merupakan kegiatan simulasi vaksinasi yang dilaksanakan di halaman di Kantor Gubernur NTT pada tanggal 13 Januari 2021 dengan skenario penanganan apabila terjadi “Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ringan, sedang, dan berat” oleh tim Vaksinasi RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

Kedua, Kegiatan vaksinasi tahap I bagi pejabat publik, tokoh agama, tokoh masyarakat Provinsi NTT, berjalan sesuai prosedur tetap atau petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.02/4/1/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021.

Penulis,  editor dan foto (+roni banase)

Jadi Kapolri ke-25, Ini Tiga Pekerjaan Besar Komjen Listyo Sigit Prabowo

154 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Melalui rapat paripurna, DPR RI telah menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Listyo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses persetujuan dirinya sebagai Kapolri yang ke-25.

“Terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan Komisi III yang sudah mengikuti mulai dari tahapan pendalaman oleh PPATK, kemudian Kompolnas. Dan hari berikutnya kita menyerahkan makalah dan hari Rabu kemarin, kami melaksanakan kegiatan tanya jawab dan diakhiri dengan pendapat Fraksi,” ujar Listyo Sigit usai rapat paripurna DPR RI, pada Kamis, 21 Januari 2021

Usai disahkan DPR, Listyo Sigit mengaku bakal mempersiapkan rencana aksi untuk menjabarkan program yang telah dituangkannya ke dalam makalah saat uji kepatutan dan kelayakan atau Fit and Proper Test di Komisi III.

“Tentunya setelah ini, kami akan segera melakukan rapat kesiapan dalam rangka melaksanakan rencana aksi, bagaimana makalah yang kami presentasikan, semoga bisa menjadi program yang akan kita laksanakan sebagai Kapolri nanti,” tandas Sigit.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan unsur pimpinan lainya, Rachmat Gobel, Sufmi Dasco, Aziz Syamsyddin dan Muhaimin Iskandar di ruang rapat Paripurna, Kompleks Parlemen.

Sebelum pengesahan, diawali dari laporan Komisi III terkait hasil fit and proper test Listyo Sigit yang dibacakan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Setelah itu, Sahroni pun membacakan pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri dan persetujuan pengangkatan Komjen Listyo sebagai Kapolri.

Ketua DPR Puan Maharani pun menanyakan kepada anggota dewan yang hadir apakah Listyo Sigit dapat disetujui hasil Fit and Proper-nya. Kemudian ditetapkan sebagai pengganti Idham Azis.

“Sidang dewan yang kami hormati sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?” tanya Puan, pada Kamis, 21 Januari 2021.

“Setuju,” jawab anggota DPR.

Setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, disetujui menjadi Kapolri dan telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Ada tiga pekerjaan besar Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yakni terkait Penegakan Hukum, Pelayanan Publik, dan Reformasi internal.

Pertama, Penegakan Hukum agar ada keadilan restoratif. Penegakan Hukum tidak memakai kaca mata kuda, tapi melihat konteks masalah dan memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan;

Kedua, Pelayanan Publik harus ditingkatkan. Fungsi Polisi melayani masyarakat, di sini penting penggunaan teknologi mengingat keterbatasan personel. Polisi harus responsif terhadap pengaduan masyarakat;

Ketiga, Reformasi internal, meningkatkan  kualitas SDM agar dapat difokuskan pada sikap serta mental anggota Polisi harus bekerja secara profesional. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)