Arsip Kategori: Nasional

21 Tahun LPJK—Potret Kiprahnya di Indonesia

33 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kontribusi lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan badan usaha di bidang jasa konstruksi secara nasional merupakan amanah masyarakat konstruksi Indonesia, telah dilalui melewati jalan panjang selama 21 tahun.

“LPJK Indonesia dengan UU No 18 tahun 1999 secara mandiri telah terlibat aktif pada pembangunan infrastruktur di tanah air,” ujar Bachtiar R. Ujung Dewan Pengawas LPJK Nasional kepada awak media, pada Kamis 6 Agustus 2020 di bilangan Jakarta Selatan.

Lahirnya UU No 2 Tahun 2017 pengganti UU No 18 tahun 1999, imbuh Bachtiar, masih banyak menyisakan perdebatan di kalangan masyarakat konstruksi tiga tahun terakhir ini, meski tidak menyeruak ke publik, namun perdebatan tersebut dirasa masih cukup tajam di kalangan masyarakat jasa konstruksi Indonesia.

Pasalnya, semangat yang diusung oleh UU No 2 Tahun 2017 sepertinya tidak begitu sejalan dengan harapan kebanyakan masyarakat jasa konstruksi Indonesia. “Yang mana pada UU sebelumnya (UU No. 18 Th 1999 ) masyarakat jasa konstruksi diberikan kewenangan dan kemandirian dalam mengatur rumah tangganya melalui LPJK Indonesia,” terang Bachtiar

Bahwa prinsip utama sebagaimana semangat reformasi atas demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999 untuk dapat dijalankan secara mandiri, dari dan oleh serta untuk masyarakat jasa konstruksi Indonesia kini telah sirna.

Pembina YAKIN Indonesia ini juga menuturkan perihal tumbuh kembangnya masyarakat konstruksi secara nasional selama kurun waktu 21 Tahun melalui UU No 18 Th 1999 tersebut telah menjadi satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat jasa konstruksi untuk dapat melaksanakannya secara mandiri di bawah pengawasan kementerian PUPR sebagai dewan pembina.

Untuk diketahui, bahwasanya kemandirian dalam pengembangan masyarakat konstruksi selama 21 tahun secara nasional juga telah memberikan manfaat serta sumbangsih secara nyata kepada 514 kabupaten/kota di 34 provinsi secara nasional, dengan begitu banyak masyarakat jasa konstruksi yang telah turut menyukseskan segala program pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan teknologi dibidang konstruksi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur dan rantai pasoknya di tanah air.

Adapun, regulasi baru dari UU No 2 tahun 2017 yang permennya baru terwujud di awal tahun 2020 langsung diambil alih oleh Kementerian PUPR dengan memberikan sebagian kewenangannya kepada masyarakat jasa konstruksi via asosiasi dengan syarat harus lulus akreditasi untuk dapat mengusulkan sebagai calon pengurus lembaga.

“Dan kemudian, disyaratkan juga untuk membentuk lembaga sertifikasi baik profesi dan badan usaha yang persyaratannya dirasa sangat luar biasa oleh masyarakat jasa konstruksi yang tergabung dalam asosiasi,” beber Bachtiar

Di tengah pandemi Covid-19, tentunya apa yang telah ditempuh oleh Kementerian PUPR saat ini bisa dianggap tidak sejalan dengan kebijakan kementerian lintas sektor lainnya yang hari-hari ini berlomba-lomba terjun langsung kepada masyarakat di sektornya masing-masing untuk memberikan semangat, pengawalan bahkan relaksasi serta berbagai bantuan langsung agar masyarakat pada industri di sektornya dapat bertahan hidup.

“Sebagaimana selalu disinggung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang saat ini tengah berusaha sekuat tenaga untuk dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya Negara hadir di tengah Pandemi Covid-19 ini,” terangnya.

Jadi seharusnya, mengingat pandemi Covid-19 kiranya agar dapat menekan anggaran biaya dan juga mengurangi aktivitas para penyelenggara asosiasi konstruksi dalam memenuhi persyaratan yang diatur dalam turunan UU No.2 tahun 2017 yakni PP no.22/2020 dan Permen PUPR no.9/2020 yang diimplementasikan dengan Kepmen PUPR no.489 /2020 tentang pembentukan panitia seleksi pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi periode 2021-2024 cukup sebenarnya memberikan perpanjangan dengan mengadopsi yang sudah diputuskan sesuai Permen 51 tahun 2016,” jelas Bachtiar.

Kiranya, bagi asosiasi yang sudah lulus kelompok unsur dapat dianggap sudah memenuhi Ketentuan persyaratan akreditasi dan selanjutnya dapat mengusulkan calonnya untuk pengurus LPJK Nasional.

Adapun, dalam membentuk lembaga sertifikasi bagi asosiasi yang tidak masuk kelompok unsur dapat berkolaborasi dengan asosiasi yang masuk kelompok unsur untuk membentuk lembaga sertifikasi. Dengan begitu pemerintah cq. Kementrian PUPR tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk tim atau pokja akreditasi dan lainnya, sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk Covid-19 yang sedang mewabah di negeri ini.

Sudah sepatutnya di tengah Pandemi Covid-19, kementerian PUPR mempertimbangkan eksistensi daripada peranserta masyarakat jasa konstruksi yang tergabung dalam asosiasi baik yang unsur maupun non unsur.

Kiranya, pembenahan yang dilakukan agar dapat berbanding lurus dengan keberlangsungan hajat hidup jutaan masyarakat jasa konstruksi untuk dapat bertahan di tengah badai pandemi Covid-19, dengan tetap mendorong tumbuh kembangnya secara berkesinambungan.

“Tentunya, dinamika ini membutuhkan perhatian para pemangku kepentingan untuk extra ordinary dengan melihat secara utuh seluruh rangkaian dari regulasi yang ada saat ini yang akan berdampak kepada jutaan masyarakat jasa konstruksi di Indonesia.” tutup Bachtiar R. Ujung(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

Mahfud MD Koordinasikan Penegakan Hukum Penanganan Covid-19

109 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD diminta Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan penegakan hukum dan disiplin terkait penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan Mahfud MD kepada wartawan, pada Jumat 7 Agustus 2020 lewat saluran zoom, sehubungan dengan terbitnya Inpres No 6 Tahun 2020, tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Penanganan Covid-19. Dalam Inpres tersebut, Menko Polhukam ditetapkan sebagai koordinator.

Latar belakang dikeluarkannya Inpres Nomor 6 tersebut, menurut Mahfud adalah untuk mengefektifkan seluruh upaya pemerintah di dalam penanganan Covid-19. Masyarakat masih belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan. “Inpres itu sendiri bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan,” ujar Mahfud.

Dikatakan, selama ini upaya sudah banyak dilakukan, tetapi seperti yang juga terjadi di negara lain, perkembangan penularan covid belum melandai, meskipun daya membunuhnya kecil. Karena itu penegakan disiplin dan hukum perlu lebih dipertegas.

Sebagai koordinator penegakan disiplin dan hukum, Mahfud berharap tidak sampai pada tahap menerapkan sanksi pidana, walaupun hukum materiilnya sudah tersedia, sebagaimana telah dimaklumatkan oleh Kapolri beberapa waktu lalu.

Karena itu, tahapan awal yang dilakukan adalah sosialisasi seperti pemakaian masker, cuci tangan dan pengaturan kerumunan massa seperti di mal atau pasar. Masing-masing daerah sudah membuat aturan sesuai kearifan lokal masing-masing.

Jika terjadi pelanggaran, diupayakan tindakan persuasif atau meningkat ke administratif. Jerat pidana baru diterapkan kalau mereka melawan aparat yang sedang menjalankan tugas. “Aturan hukumnya ada di KUHP maupun perundangan lain seperti UU Kesehatan dan UU Karantina Wilayah, dan sebagainya.” Urai Mahfud.

Mahfud MD juga mengapresiasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang akan mengedepankan tindakan persuasif. Pendekatan untuk masyarakat Yogyakarta tentu beda dengan provinsi lain, karena beda kultur dan adat. “Paling bagus memang pendekatan persuasif, dan atas kesadaran masyarakat mendisiplinkan diri,” kata Mahfud.

Sebagai koordinator, dalam waktu dekat Mahfud segera mengumpulkan menteri terkait dan para kepala daerah untuk membicarakan tahapan-tahapan penerapan disiplin dan penegakan hukum tersebut, sesuai Inpres No. 6 Tahun 2020. Penerapannya akan disesuaikan dengan tingkatan zona daerah. Zona merah tidak akan sama penanganannya dengan zona hijau atau kuning.

Terkait adanya kritik pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan covid-19, menurut Mahfud tidak ada masalah, karena ini merupakan tugas kemanusiaan, bukan penanganan kejahatan terorisme atau tindak pidana lain. “Penanganan covid merupakan tugas bersama satu kesatuan, dan tidak membedakan sipil atau militer,” ujar Mahfud.

Selama ini TNI dan Polri juga sudah dilibatkan dalam penyaluran bantuan, juga pengawasan agar bantuan tersebut sampai pada sasaran. Bahkan Polri ikut membantu sampai penanganan pemakaman jenazah.(*)

Sumber berita dan foto (*/Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Sosok Cornelis Lay di Mata Ganjar : Beliau Sahabat Sekaligus Guru Politik Saya

575 Views

Depok, Garda Indonesia | Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Cornelis Lay meninggal dunia. Sosok Cornelis yang juga politisi senior PDI Perjuangan itu meninggalkan banyak kesan, salah satunya pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/08/05/prof-dr-cornelis-lay-ma-duka-cita-bagi-guru-sahabat-cendekiawan-soekarnois/

Saat melayat ke rumah duka di Perum Cemara Blok F-13 Maguwoharjo, Depok, pada Rabu, 5 Agustus 2020; Ganjar sangat kehilangan sosok Cornelis. Baginya, Cornelis Lay adalah sahabat baik sekaligus guru politik politisi PDI Perjuangan itu.

“Beliau itu teman, senior sekaligus guru saya. Beliau orang yang membuat saya yakin untuk terjun ke dunia politik,” kata Ganjar.

Cornelis lanjut Ganjar merupakan sosok yang selalu memberikan semangat bagi anak muda. Sosoknya selalu memberikan inspirasi bagi anak muda, khususnya yang ingin terjun ke dunia politik.

“Beliau selalu mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang nasionalis. Beliau pemikir, intelektual dan sampai sekarang masih peduli pada adik-adiknya di organisasi GMNI,” terangnya.

Ada kesan mendalam antara Ganjar dengan Cornelis. Saat itu, dia ditelepon oleh seseorang dan diminta gabung dalam Badan Diklat PDI Perjuangan. Ternyata, orang yang menelepon itu adalah Cornelis Lay.

“Sekitar 2003 kalau tidak salah, saya ditelepon beliau dan ikut di Badiklat PDI Perjuangan. Saya diajak ngajar ke mana-mana. Di situlah saya pertama gabung secara intens dengan PDI Perjuangan, meskipun sejak mahasiswa saya sudah ikut partai itu. Beliau pula yang mendorong saya terjun ke politik, maka saya katakan, beliau adalah guru politik saya,” terangnya.

Sosoknya yang ngayomi dirasakan betul oleh Ganjar. Sejak menjadi anggota DPR RI dua periode dan Gubernur Jateng dua periode, Cornelis lanjut Ganjar selalu memberikan masukan. Kritik, saran, solusi dan informasi selalu diberikan.

“Maka setiap ada acara di Jogja, saya pasti menyempatkan mampir untuk ngobrol banyak dengan beliau. Itu yang membuat saya sangat dekat, bahkan dengan keluarganya,” pungkasnya.

Cornelis Lay dilahirkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 6 September 1959. Selain sebagai Guru Besar Fisipol UGM, Cornelis juga dikenal sebagai Politisi Senior PDI Perjuangan.

Dalam Pemilu Presiden 2014, Cornelis dipercaya sebagai Ketua Tim Ahli dan Pakar Politik Tim Pemenangan dan Perumus Joko Widodo-Jusuf Kalla. Cornelis juga pernah ditunjuk untuk menyusun teks pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada pelantikan 20 Oktober 2014 lalu.(*)

Sumber berita dan foto (*/lahendra)
Editor (+rony banase)

Puan Maharani dan AHY Bertemu, Bahas Pandemi Covid-19 & Pilkada 2020

444 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua DPR RI, Puan Maharani. Salah satu pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

AHY mengaku, Demokrat dan PDIP banyak bersama di beberapa Pilkada lalu. Putra sulung Presiden RI keenam ini juga memberi sinyal partainya bakal berkoalisi dengan PDIP di beberapa daerah.

“Tadi bicara ternyata banyak kebersamaan PDIP dan Demokrat di berbagai Pilkada. Mudah-mudahan kerja sama dan sinergi ini bisa terus dipelihara dan upaya untuk bangsa ini,” ujar AHY usai pertemuan dengan Puan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020.

AHY mengatakan, sudah lama berencana untuk bertemu dengan Puan dan memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum Demokrat terpilih. Namun rencana itu sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan itu, AHY juga menitipkan salam untuk Ketua Umum PDIP sekaligus ibunda Puan yaitu Megawati Soekarnoputri. “Karena memang ini pertemuan pertama, saya sampaikan salam hormat untuk Ketum PDIP, Megawati semoga beliau selalu sehat walafiat,” kata AHY.

Di kesempatan yang sama, Puan pun mengamini kebersamaan Demokrat dan PDIP di Pilkada 2020. Bahkan, kata Puan, AHY sendiri menyampaikan bakal ada koalisi PDIP-Demokrat di beberapa wilayah.

Seperti diketahui, Puan merupakan salah satu Ketua DPP PDIP yang mendapat tanggung jawab untuk mengurus Pilkada 2020. “Di beberapa tempat di Pilkada 2020, di 270 daerah, alhamdulillah di beberapa tempat antara PDIP dengan Demokrat lakukan kerja sama untuk dukung calon di beberapa tempat,” ujar Puan.

Puan berharap pertemuan silaturahmi antara dirinya dan AHY tidak berhenti di sini saja. “Kami berharap ini bukan pertemuan pertama dan terakhir tapi tetap lakukan silaturahmi untuk bangsa ini bersama-sama,” tutup Puan.

Selain membicarakan Pilkada 2020, keduanya juga membahas soal percepatan penganan pandemi Covid-19 yang berdampak di berbagai aspek baik kesehatan maupun ekonomi.(*)

Sumber berita dan foto (*/lahendra)
Editor (+rony banase)

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka

337 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan. Hal itu dibuktikan dengan adanya peranan perempuan dalam merebut kemerdekaan dan pembangunan bangsa yang sudah dimulai sejak lama.

“Dalam perjalanan panjang untuk mencapai Kemerdekaan Indonesia, tidak terlepas dari peran penting perempuan-perempuan Indonesia, yang berjuang mempersembahkan jiwa dan raganya, baik di garis depan maupun garis belakang pertempuran,” ujar Menteri Bintang dalam Webinar “Maju dan Merdeka” Refleksi HUT Ke-75 RI Perspektif Perempuan yang diselenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020.

Keberhasilan pembangunan manusia dinilai dari terciptanya ruang dan kesempatan yang setara baik perempuan maupun laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan. Menjelang Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Menteri Bintang mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender demi kemajuan Bangsa Indonesia.

“Perjuangan kita dalam menuju kesetaraan dapat dimulai dari memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya dimulai dari lingkup terkecil sekalipun yaitu keluarga. Akan sangat baik jika perempuan tidak hanya didengar pendapatnya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menempati posisi strategis atau bahkan menjadi pemimpin,” tutur Menteri Bintang.

Menurut Menteri Bintang ada cara-cara sederhana yang dapat dilakukan seperti, pelibatan pendapat perempuan di dalam pembuatan keputusan di dalam rumah tangga, lingkungan bermasyarakat, organisasi, pemerintahan terkecil seperti kepala desa, maupun tempat kerja. Menteri Bintang meyakini meskipun dengan cara sederhana, jika dilakukan bersama-sama dan terus menerus, dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat sehingga terbentuk konstruksi sosial yang akan berpihak pada kaum perempuan.

“Besar harapan saya muncul kesadaran, upaya, partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam mendukung tujuan kita bersama yaitu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Karena hanya dengan menyatukan kekuatan dan mengesampingkan ego masing-masing, hal tersebut dapat tercapai,” tambah Menteri Bintang.

Berbicara tentang makna kemerdekaan dari perspektif perempuan, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Muthmainnah mengajak untuk mempertanyakan kembali dengan berkaca pada situasi dan posisi perempuan saat ini yang rentan mengalami kekerasan.

“Kita bisa melihat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan grafiknya selalu naik tiap tahun, sehingga kita bisa mengatakan apakah perempuan itu bisa merdeka kalau dia mendapatkan kekerasan baik di dalam rumah tangga maupun di wilayah publik? Tentu tidak, budaya membuat perempuan terbelenggu sehingga situasi perempuan tidak mengalami banyak kemajuan,” ujar Yulianti yang juga menjadi narasumber dalam webinar

Untuk menggali makna merdeka bagi perempuan, Yulianti mengatakan PSIPP telah melakukan survei pada 200 mahasiswa dan mahasiswi di ITB Ahmad Dahlan. Menurut Yulianti hasil survei menunjukkan bahwa di samping terpenuhinya hak dasar perempuan sebagai manusia, merdeka bagi perempuan juga berarti posisi sejajar atau setara antara perempuan dan laki-laki, adanya penghormatan pada perempuan, dan memanusiakan perempuan, serta non diskriminasi.

“Perempuan harus sejajar dengan laki-laki dan bisa mengaktualisasikan rasa kebangsaannya. Menurut mereka (responden), posisi yang sejajar itu harus dibangun dari rumah tangga. Perempuan bukan pelayan dan tidak ada relasi kuasa di dalam rumah tangga. Penghormatan pada perempuan berarti mengubah paradigma, bahwa perempuan harus dipandang sebagai makhluk terhormat, akalnya sempurna, dan bukan objek seks. Memanusiakan perempuan yaitu kecerdasan dan keahliannya diakui, serta perempuan mendapat perlakuan yang tidak membeda-bedakan,” jelas Yulianti.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Pariwisata & Penerbangan Terdampak, Presiden: Ini Momentum Transformasi

27 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik telah merilis angka pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Penurunan ekonomi juga dirasakan mayoritas negara-negara yang tengah berupaya memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.

Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas untuk membahas penggabungan BUMN di sektor aviasi dan pariwisata pada Kamis, 6 Agustus 2020, di Istana Merdeka, Jakarta, melihat bahwa sektor yang sangat terdampak dari penurunan ekonomi di Indonesia antara lain sektor pariwisata dan penerbangan.

“Angka yang saya peroleh di triwulan yang kedua tahun 2020, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482 ribu dan ini turun 81 persen untuk quarter-to-quarter dan turun 87 persen untuk year-on-year. Artinya memang terkontraksi sangat dalam,” ujarnya.

Namun, penurunan yang dirasakan tersebut justru menjadi momentum tersendiri untuk melakukan konsolidasi dan transformasi untuk dua sektor tersebut. Transformasi dilakukan misalnya dengan penataan yang lebih baik untuk rute penerbangan, penentuan hub maupun super hub, hingga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata untuk mengukuhkan fondasi ekonomi di sektor tersebut.

Untuk itu, hal pertama yang diminta Presiden untuk dikaji kembali ialah mengenai penghubung maskapai penerbangan (airline hub)yang dinilai sangat banyak dan tidak merata.

Untuk diketahui, saat ini terdapat kurang lebih 30 bandara internasional di Indonesia. Namun, dari sekian banyak lalu lintas penerbangan di Indonesia, sebanyak kurang lebih 90 persennya hanya terpusat di empat bandara saja, yakni Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, dan Kualanamu.

“Apakah diperlukan sebanyak ini? Negara-negara lain saya kira enggak melakukan ini,” kata Presiden.

Kemudian, Presiden meminta agar jajarannya cermat dalam melihat potensi bandara-bandara yang memang cocok dijadikan sebagai hub internasional yang disertai pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan karakteristik wilayah sekitarnya.

Kepala Negara mencatat setidaknya terdapat delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub, yakni Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin, Sam Ratulangi, dan Juanda.

Selain itu, bersamaan dengan transformasi sektor penerbangan, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya dilakukan dengan manajemen yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memunculkan sebuah lompatan besar di sektor penerbangan dan pariwisata.

“Mulai dari manajemen airline, manajemen bandaranya, manajemen layanan penerbangannya yang tersambung dengan manajemen destinasi, manajemen hotel dan perjalanan, dan bahkan sampai pada manajemen dari produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Kemenkumham Raih Rekor Zona Integritas, Yasonna: Tak Ada Lagi Praktik Pungli

42 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI tidak melakukan pungutan liar (pungli) dan percaloan sewaktu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen ini sejalan dengan upaya Kementerian Hukum dan HAM RI dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Petugas memberikan pelayanan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian,” kata Yasonna sewaktu memimpin Apel Pagi Penguatan ASN Kementerian Hukum dan HAM ‘Era New Normal’, pada Senin, 3 Agustus 2020 di lapangan upacara gedung Kementerian Hukum dan HAM RI Kuningan – Jakarta.

Yasonna melanjutkan, sekalipun Kementerian Hukum dan HAM RI cukup banyak mendapatkan prestasi terkait inovasi pelayanan publik, ia meminta jajarannya untuk tidak cepat puas namun terus menerus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Ia mendorong seluruh jajaran baik Unit Utama ataupun Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lebih termotivasi dan terpacu untuk bekerja lebih keras dan menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik tercela yang merugikan masyarakat.

Yasonna menegaskan, jangan sampai pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM hanya ‘di atas kertas’, yang terpenting hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan sebanyak 139 Satuan Kerja (Satker) berpredikat WBK dan WBBM. Hasilnya, 43 Satker mendapatkan ZI, di mana 39 Satker berpredikat WBK dan empat Satker berpredikat WBBM. Tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan sebanyak 520 Satker ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Kementerian kita yang terbesar dalam mengajukan usulan WBK dan WBBM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” kata Yasonna. “Bisa tidak kita lakukan? Kepada para Kakanwil dan para Kadiv di daerah, para Kepala UPT, bisa tidak? Pasti Bisa! kalau kita mau,” Yasonna berseru.

Apel Pagi Pegawai yang dirangkai dengan Penguatan Pembangunan Zona Integritas 520 Satker Menuju WBK/WBBM, diikuti seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM secara virtual. Yasonna memimpin deklarasi pernyataan sikap Tim Kerja Pembangunan ZI dan seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM. Dalam mewujudkan ZI, kata Yasonna, akan banyak menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen mulai dari staf hingga pimpinan sehingga jalan menuju WBK dan WBBM dapat berhasil dicapai.

Yasonna Laoly saat menyematkan pin pencanangan Zona Integritas (ZI) Kementerian Hukum dan HAM RI

Di samping itu, Yasonna berpesan kepada Koordinator WBK dan WBBM dari Unit Utama (Eselon I) selaku pembina, untuk terus mengawasi Satker yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memenuhi Komponen Pengungkit dan memantau hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana Peraturan Menteri Pan-RB (Permenpan-RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Jika kita bersama-sama dan jika kita punya komitmen yang tinggi dalam mewujudkan Zona Integritas. Kita akan mampu mencapai target, kalau ini terjadi rakyat yang akan menikmati,” kata Yasonna.

Kementerian Hukum dan HAM RI ‘Pecahkan’ Rekor

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Jufri Rahman mengapresiasi keseriusan Kementerian Hukum dan HAM RI karena di tengah pandemi Covid-19 ini, instansi vertikal terbesar di Indonesia tetap berkomitmen membangun birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukti keseriusan Kementerian Hukum dan HAM RI membangun ZI. ZI sebenarnya miniatur pembangunan reformasi birokrasi, kita membangun unit kerja percontohan untuk membangun birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Jufri.

Secara umum, lanjut Jufri, Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah yang mengusulkan WBK dan WBBM mengalami peningkatan. Berdasarkan data terkini, per 2 Agustus 2020, Kemenpan-RB menerima 3.640 usulan Satker yang terdiri dari 71 K/L, 19 Pemerintah Provinsi, dan 147 Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Kemenpan-RB berharap dengan banyaknya K/L dan Pemerintah Daerah yang berpredikat WBK atau WBBM, semangat reformasi birokrasi akan semakin meluas hingga ke seluruh instansi pemerintah baik di pusat atau daerah.

“Kementerian Hukum dan HAM RI mencatatkan rekor sebagai Kementerian terbanyak yang mengajukan, ini mengalahkan rekor yang selama ini dipegang oleh Kepolisian,” kata Jufri.(*)

Sumber berita dan foto (BPHN—kementerian Hukum dan HAM RI)
Editor (+rony banase)

Ketua MPR RI Dorong Pemerintah Fokus dan Percepat Realisasi Vaksin Corona

49 Views

Bali, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Indonesia harus berupaya mandiri dalam memenuhi kebutuhan vaksin Corona. Karena, diyakini virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 ini akan eksis untuk jangka waktu yang lama.

“Durasi flu Spanyol bisa dijadikan patokan. Flu Spayol mulai mewabah Maret 1918, dan berlangsung hingga Juni 1920. Pada rentang waktu Pandemi Covid-19 yang masih sulit dihitung itu, Indonesia harus berupaya menghindar dari ketergantungan akan kebutuhan vaksin Corona,” ujar Bamsoet di Bali, pada Minggu, 2 Agustus 2020.

Karenanya, mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah fokus dalam mempercepat realisasi vaksin Corona produk lokal. Pemerintah harus segera mengambil prakarsa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para akademisi dan peneliti.

‘’Sejauh yang saya amati sampai saat ini, sudah ada upaya dari sejumlah pihak di dalam negeri untuk menciptakan vaksin Corona. Namun, upaya itu tidak mudah karena ada sejumlah tantangan. Saya mendorong pemerintah untuk segera hadir di dalam upaya itu, sekaligus membantu mengurai tantangan-tantangan itu,‘’ kata Bamsoet.

Ia pun menuturkan, tantangan tersebut di antaranya meliputi kebutuhan biaya yang besar untuk riset dan pengembangan vaksin, upaya percepatan menghasilkan vaksin hingga tahap ketersediaannya di publik. Selain itu, tantangan lainnya menyangkut besarnya skala produksi vaksin.

“Demi kepentingan 270 juta penduduk Indonesia, kehadiran dan keterlibatan pemerintah di dalam upaya yang sarat tantangan itu sangat relevan dan urgen. Dari komunikasi dan koordinasi dengan para akademisi serta peneliti, minimal akan ditemukan jalan keluar mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” tutur Bamsoet.

Ia juga mendukung upaya inaktivasi virus yang sedang dilakukan sejumlah perusahaan Indonesia yakni, PT Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac dari Tiongkok, PT Kalbe Farma dengan Genexine dari Korea Selatan serta perusahaan swasta dengan Sinopharm dari Tiongkok.

“Indonesia tidak bisa hanya menunggu hasil riset dan pengembangan serta produksi vaksin Corona dari negara lain. Indonesia harus mandiri. Apalagi, Indonesia juga memiliki PT Bio Farma yang sudah berpengalaman membuat vaksin,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Tim Publikasi MPR RI)
Foto utama oleh shutterstok
Editor (+rony banase)