Arsip Kategori: Nasional

Bareskrim Telusuri 279 Juta Data KTP Diduga Dijual ke Media Sosial

22 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menelusuri informasi mengenai dugaan data kartu tanda penduduk (KTP) yang dijual di forum media sosial.

Dugaan tersebut beredar di media sosial dan menjadi viral usai dicuitkan oleh akun @recehvasi. Disebutkan bahwa data dan foto-foto berkaitan dengan KTP dapat tiba-tiba tersebar dan diperjualbelikan oleh orang tak bertanggungjawab.

“Sedang dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono pada Jumat 25 Juni 2021.

Penelusuran terhadap informasi tersebut, tengah dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Namun demikian, belum dapat dijelaskan secara rinci mengenai benar atau tidaknya peristiwa tersebut. Termasuk, data awal kepolisian mengenai hasil penyelidikan sementara terkait diduga tersebarnya data pribadi masyarakat Indonesia di platform media sosial.

Dalam cuitan yang viral di media sosial. Pemilik akun mewanti-wanti agar masyarakat waspada dengan modus jual-beli data dan foto KTP di media sosial.

Kemudian, dia membagikan hasil tangkapan layar suatu unggahan di platform media sosial yang belum dapat dipastikan. Terlihat, admin yang mengunggah postingan itu menjual sejumlah foto KTP beserta dengan foto diri (selfie) pemilik yang sedang memegang KTP.

Ready KTP selfie HD Minat Pm aja bahan masih fresh,” tulis akun dengan menambahkan beberapa contoh foto selfie dan KTP yang diduga dijual.

Kasus jual-beli data pribadi juga belum lama ini terjadi. Di mana, identitas data penduduk yang terdaftar di BPJS Kesehatan sempat dijual bebas di forum daring beberapa waktu lalu.

Polisi menduga keras bahwa data tersebut dibobol dari server BPJS Kesehatan. Hanya saja, hingga saat ini pelaku belum tertangkap dan terungkap.

Adapun sebanyak 279 juta data kependudukan itu bocor dan dijual ke forum daring melalui situs raidforum. Situs tersebut merupakan tempat populer bagi para peretas untuk menyebarkan data-data kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI). (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Polisi Bekuk & Ungkap Pelaku Penembakan Wartawan di Sumatra Utara

242 Views

Pematangsiantar, Garda Indonesia | Kasus penembakan hingga tewasnya pemimpin redaksi (Pemred) di salah satu media online, Marasalem (Marsal) Harahap akhirnya berhasil diungkap polisi. Para tersangka pelaku berhasil dibekuk personel Ditreskrimum Polda Sumut bekerja sama dengan Polres Pematangsiantar.

Para tersangka pelaku penembakan berinisial YFP (31) dan S (57), keduanya warga Kota Siantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hasanuddin dan Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, saat jumpa media pada Kamis, 24 Juni 2021 di Mapolres Pematangsiantar, mengungkapkan bahwa para tersangka tega menghabisi korban lantaran merasa sakit hati.

“Korban minta jatah uang sebesar Rp.12 juta per bulan di Diskotek Ferrari Bar and Resto yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumut. Di mana kedua tersangka ini merupakan manager dan pemilik Diskotik Ferari Bar and Resto,“ terang Kapolda Sumut.

Orang nomor satu di Mapolda Sumut ini menyampaikan, bermula dari sakit hati itulah, muncul niat tersangka S untuk menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata api (Senpi). “Untuk senjata api yang digunakan buatan pabrikan Amerika yang diduga berasal dari perdagangan ilegal dan bukan berasal dari institusi TNI,“ papar Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak seraya menegaskan siapa pun yang bersalah akan ditindak tegas.

Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak pun menguraikan kronologis, sebelum menghabisi nyawa korban (Massal Harahap, red) yang sering memberitakan adanya peredaran Narkoba di Ferrari Bar and Resto; tersangka S ini meminta bantuan tersangka YFP agar memberikan pelajaran kepada korban.

Di dalam sebuah pertemuan di akhir Mei dan awal Juni 2021, urai Kapolda Sumut, tersangka S bertemu dengan YFP dan A selaku Humas Ferrari Bar and Resto di rumah tersangka S yang berada di Jalan Seram Bawah, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumut. Pada pertemuan tersebut, tersangka S menyampaikan kepada YFP dan A agar menembak korban. “Dari pertemuan itu, tersangka S ini sempat menyampaikan dan menyuruh YFP dan A dengan ucapan kalau begini orangnya cocoknya dibedil atau ditembak saja,” kata Kapolda Sumut menirukan perkataan tersangka.

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hasanuddin dan Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, saat jumpa media pada Kamis, 24 Juni 2021 di Mapolres Pematangsiantar

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak juga mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 57 orang, menelusuri semua kegiatan korban di saat-saat hari terakhir, serta hasil alat bukti berupa CCTV dan bukti lainnya.

“Kami berhasil mengungkap dan menangkap YFP yang merupakan Humas atau manajer dan S selaku pemilik Ferrari Bar and Resto. Sedangkan untuk tersangka berinisial A dikarenakan statusnya sebagai anggota TNI aktif kewenangan berada di Kodam I Bukit Barisan. Kita sudah meminta keterangan saksi-saksi dari Kantor LasserNewsToday sebanyak 3 orang, saksi di warung tuak sebanyak 8 orang, saksi dari sekitar Hotel Siantar 16 orang, saksi di tempat kejadian perkara (TKP) 23 orang dan saksi di Ferrari Bar and Resto sebanyak 5 orang,” bebernya.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak juga menjelaskan, pihaknya sudah menelusuri seluruh perjalanan almarhum Marasalem (Marsal) Harahap di saat-saat terakhir hayatnya. Polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti CCTV milik korban. Selain itu, polisi juga mengamankan mobil milik Marsal berupa 1 unit mobil Datsun Go warna putih BK 1921 WR yang merupakan tempat jasad Marsal ditemukan tewas, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 6976 WAG yang dikendarai tersangka saat melakukan penembakan.

Kemudian, satu lembar kuitansi dari Ferrari Bar and Resto, air softgun merek Walther Pick, 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merek buatan pabrikan seri N1911A17S, 1 buah magazin dengan 6 butir peluru aktif kaliber 9 MM, sepatu, kemeja dan tali pinggang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan semua pihak, sehingga misteri tewasnya Marsal Harahap bisa terungkap dan Polisi dapat menangkap para tersangkanya. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dukungan kepada Polri untuk mengungkap kasus ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Marsal Harahap ditemukan tewas di dalam mobilnya yang tidak jauh dari rumahnya di Huta 7, Pasar 3 Nagori, Karang Anyer, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara dengan kondisi paha kirinya tertembus peluru, pada Sabtu, 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB.(*)

Sumber berita dan foto (*/Sarwo Edhi—mimbarrakyat.co.id)

Kasus Covid-19 Melonjak, Ketua DPD RI Minta Tunda Sekolah Tatap Muka

455 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru, Juli 2021. Pasalnya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi. Bahkan, jumlah anak-anak yang terinfeksi virus tersebut sangat tinggi.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), persentase anak-anak yang terinfeksi Covid-19 mencapai 12,5 persen. KPAI juga menyebut ketiadaan ruang ICU pasien usia anak mengakibatkan banyak anak meninggal akibat Covid-19. Akibatnya, angka kematian anak karena Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia.

“Melihat dari data tersebut, saya sebagai Ketua DPD RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek, untuk menunda rencana sekolah tatap muka,” tutur LaNyalla, pada Rabu, 23 Juni 2021.

LaNyalla juga meminta pemerintah mempertimbangkan rencana sekolah tatap muka yang akan dilakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan. Karena, risiko terpaparnya anak dari Covid-19 masih sangat besar. Apalagi, anak-anak masih sulit menerapkan protokol kesehatan seperti orang dewasa.

“Satgas Covid-19 menyatakan data per 10 Juni 2021, tren kasus pada anak cukup tinggi. Padahal kita tahu saat ini sebagian besar anak masih melakukan sekolah jarak jauh dari rumah tetapi ternyata kasus pada anak juga cukup tinggi,” tuturnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, terdapat 64.690 kasus positif pada anak dengan rentang usia 7—12 tahun. Sebanyak 60.642 sembuh, sementara ada 120 kasus kematian. Kemudian pada anak usia 16—18 tahun yang positif Covid-19 sebanyak 58.858 sedangkan yang sembuh 55.159 dengan jumlah kematian 130. Lalu, 46.706 kasus untuk usia 13—15 tahun dengan jumlah anak meninggal dunia 68 orang.

“Ini menunjukkan angka kasus Covid-19 untuk anak usia sekolah sangat tinggi. Untuk kategori SD dan SMA ini termasuk kelompok yang terpapar kasusnya tinggi dan harus jadi perhatian bersama. Dari data ini dapat disimpulkan peta risiko penularan Covid di satuan pendidikan cukup besar,” kata LaNyalla.

Hingga saat ini, sudah sekitar 32,19 persen sekolah yang melakukan PTM terbatas per 17 Juni. Namun, LaNyalla menyoroti data dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan kesiapan sekolah dalam pencegahan Covid-19 saat ini masih rendah. “Masih kurangnya kesiapan sekolah dari segi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, dan disinfektan, ini juga harus jadi pertimbangan penundaan sekolah tatap muka meski dilakukan hanya seminggu 2 kali dengan kapasitas kelas 50 persen,” paparnya.

Menurut LaNyalla, Kemenkes juga sudah mencatat rendahnya kemampuan sekolah mengakses fasilitas kesehatan layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian juga terkait kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu.

Selain itu kesiapan berupa ketersediaan thermogun dan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan dari satuan pendidikan seperti memiliki komorbid. Vaksinasi Covid-19 kepada tenaga pendidik juga masih belum sempurna. “Sementara, saat ini beban Puskesmas sangat besar. Apalagi banyak tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 saat menjalankan tugasnya sehingga harus menjalani isolasi mandiri,” terang LaNyalla.

LaNyalla pun menyoroti keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang saat ini kritis. Ia meminta pemerintah untuk menambah lagi kapasitas ruang perawatan untuk pasien anak. “Pemerintah harus menyediakan fasilitas ruang NICU dan ICU khusus Covid bagi pasien usia anak. Karena kritisnya ruang ICU dan NICU di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan pasien usia anak yang positif Corona sulit diselamatkan saat kondisi mereka kritis,” tegasnya.

Sebagai ganti penundaan sekolah tatap muka, LaNyalla meminta agar pemerintah memaksimalkan sistem pembelajaran jarak jauh. Meski kurang ideal, kondisi Covid-19 yang sudah mengkhawatirkan menjadikan sekolah jarak jauh sebagai solusi terbaik. “Maksimalkan pembelajaran jarak jauh dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki korelasi dengan pendidikan dan anak, seperti NGO dan relawan-relawan pemerhati anak yang fokus terhadap kegiatan mengajar agar pembelajaran lebih intensif,” ucap LaNyalla.

DPD RI melakui Komite III yang membidangi pendidikan dipastikan akan ikut memantau perkembangan mengenai rencana sekolah tatap muka. LaNyalla juga mengimbau agar percobaan sekolah tatap muka untuk sementara disetop dahulu, kecuali bagi daerah yang berstatus zona hijau.

“Saya pun berharap kepada orang tua murid untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Dampingi selalu anak-anak saat belajar dari rumah, dan hindari dulu beraktivitas di luar karena penyebaran virus Corona baru sangat cepat,” tutupnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Teken Pedoman Implementasi UU ITE, Mahfud : Bisa Lindungi Masyarakat

182 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Adanya pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat, sambil menunggu RUU masuk dalam perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Petunjuk teknis yang sudah ada seperti Surat Edaran Kapolri atau Pedoman Jaksa Agung bisa terus diberlakukan.

“Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Ini dibuat setelah mendengar dari para pejabat terkait, dari kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya, semua sudah diajak diskusi, inilah hasilnya,” tegas Mahfud MD usai menyaksikan penandatanganan di Kantor Kemenko Polhukam RI, pada Rabu, 23 Juni 2021.

Pada prinsipnya, menurut Mahfud, adalah merespons suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap makan korban, karena dinilai mengandung pasal karet dan menimbulkan kadang kala kriminalisasi, termasuk diskriminasi. Oleh sebab itu, pihaknya mengeluarkan dua keputusan yaitu revisi terbatas dan pembuatan pedoman implementasi.

“Di tengah suasana pandemi yang meningkat, kami tetap melaksanakan tugas kenegaraan dan tata pemerintahan, tadi kami berempat, saya Menko Polhukam, Menkominfo, kemudian Jaksa Agung, kemudian Kapolri, menindaklanjuti keputusan rapat kabinet internal tanggal 8 Juni 2021 kemarin, yang memutuskan tentang: satu, rencana revisi terbatas UU ITE, kemudian yang kedua tentang pedoman implementasi beberapa pasal UU ITE, pasal 27 28 29 36,” tambah Mahfud sembari menegaskan bahwa suara atau aspirasi masyarakat masih bisa diteruskan lagi ketika nanti dibahas di DPR atau sedang diolah di Kemenkumham.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate juga berharap pedoman implementasi dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana atau lex specialis, yang mengedepankan penerapan restorative justice. Sehingga, lanjut Plate, penyelesaian masalah yang terkait UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan.

“Hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai ultimum remedium atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pedoman penerapan ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain, terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat. Pedoman penerapan ini merupakan lampiran dari surat keputusan bersama yang tadi ditandatangani, mencakup delapan substansi penting pada pasal-pasal UU ITE,” ujar Johnny G Plate usai penandatanganan.

Berikut lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:

a. Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini  adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b. Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

  1. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
  2. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
  3. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
  4. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
  5. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

d. Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

e. Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

f. Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

g. Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

h. Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Tindak lanjut dari penandatanganan Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan Sosialisasi kepada aparat penegak hukum secara masif dan berkesinambungan. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+roni banase)

Jalin Sinergi Lintas Sektor, Pemerintah Target 1 Juta Vaksinasi per Hari

194 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berhasil mewujudkan target vaksinasi sebesar 700 ribu per hari sebagaimana yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 17 Juni 2021, pemerintah berhasil mencatat capaian angka 716 ribu vaksinasi per harinya.

“Bapak Presiden pada minggu lalu, meminta agar kita bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angka 700 ribu (vaksinasi) di bulan ini. Kami sampaikan bahwa angka 716 ribu sudah tercapai hari Kamis kemarin,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang memberikan keterangan secara virtual selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Senin, 21 Juni 2021.

Atas capaian tersebut, Budi menyebut bahwa pihaknya akan berupaya untuk segera mencapai angka 1 juta vaksinasi per harinya dalam beberapa waktu yang akan datang. Ia meyakini bahwa dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah maka target tersebut akan mampu dicapai.

“Alhamdulillah kami bekerja sama terus, berkomunikasi, dengan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Insyahlah kita percaya dan yakin bahwa angka 1 juta vaksin per hari kita bisa capai di awal bulan depan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Menteri Kesehatan menyampaikan, lonjakan kasus penularan Covid-19 seperti yang sedang terjadi saat ini sebelumnya juga pernah terjadi di beberapa daerah seperti Riau, Cilacap, Kudus, hingga Bangkalan. Dengan berbekal pengalaman tersebut dan disertai dengan kerja keras serta kerja sama seluruh pihak, maka persoalan yang kini tengah dialami di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya juga dapat diselesaikan bersama.

“Insyahlah kita akan bisa menghadapi masalah ini bersama. Ingat, batasi kegiatan, selama liburan ini stay at home, tinggal di rumah dan kumpul bersama keluarga,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Bank NTT Luncurkan Aplikasi Go NTT di Labuan Bajo

434 Views

Labuan Bajo, Garda Indonesia | PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) bekerja sama dengan pemerintah daerah meluncurkan Aplikasi UMKM Bank NTT – Pemprov NTT. Aplikasi GO-NTT (Gerbang Online Nusa Tenggara Timur) diluncurkan dalam even Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) bertajuk “Kilau Digital Permata Flobamora” pada Jumat, 18 Juni 2021 di Puncak Waringin Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Simak Video YouTube Peluncuran Aplikasi GO NTT  :  https://youtu.be/29FPLUh8-Eo

Peluncuran Aplikasi GO NTT disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate; Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL); Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja; Anggota DPR RI Komisi XI, Ahmad Johan; Direktur Utama Bank NTT, Alex Riwu Kaho dan Direktur Pemasaran Dana Bank, Paulus Stefen Mesakh. Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyaksikan secara virtual.

Direktur Utama Bank NTT, Alex Riwu Kaho kepada Garda Indonesia pada Selasa, 22 Juni 2021 menyampaikan, Aplikasi GO NTT (Gerbang Online Nusa Tenggara Timur) merupakan wujud dukungan Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Gubernur NTT melalui Bank NTT guna menyiapkan marketplace online ‘pasar dalam jaringan (daring)’ bagi produk-produk lokal NTT secara digital.

“Pastinya dengan tujuan mulia menciptakan hilirisasi bagi UMKM, mendorong perkembangan dan kemajuan industri UMKM NTT, membuka lapangan kerja baru serta memastikan off taker ‘penjamin’ untuk membeli produk-produk UMKM NTT,” terang Alex Riwu Kaho.

Selain peluncuran Aplikasi GO NTT, turut diluncurkan Virtual Expo Flobamora, Aplikasi JP Hub Pariwisata melalui penayangan video, Aplikasi Pikampung (Desa Adat Bank Indonesia), dan Aplikasi Pemanfaatan Toko Online BUMDES.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Hoaks! Bikin SIM & SKCK Harus Ada Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19

192 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Beredar informasi di media sosial yang menyebut ada syarat baru dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) per 1 Juli 2021, yang mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki surat keterangan vaksinasi atau sudah divaksin Covid-19, saat hendak bikin SIM dan SKCK.

Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo memastikan kabar tersebut tidak benar. Djati menegaskan informasi yang beredar di media sosial itu hoaks. “Hoaks, jangan percaya,” ujar Kombes Djati dikutip dari situs resmi Korlantas Polri, pada Senin, 21 Juni 2021.

Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo

Kombes Djati menyayangkan beredarnya kabar bohong tersebut. Menurutnya, belum semua warga Indonesia divaksin Covid-19 sehingga kebijakan itu tak mungkin diberlakukan.

“Kan vaksin belum semua masyarakat Indonesia,” ucapnya.(*)

Sumber berita (*/humas polri)

Foto utama oleh polri.go.id

Amankan Stok Vaksin Covid-19, 10 Juta Dosis Bahan Baku Tiba di Indonesia

148 Views

Banten, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia kembali mengamankan pasokan vaksin Covid-19 untuk mendukung program vaksinasi nasional. Sebanyak 10 juta dosis bahan baku (bulk) vaksin CoronaVac dari Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Minggu, 20 Juni 2021, sekitar pukul 12.39 WIB, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-891.

“Tentunya pemerintah selalu hadir dalam rangka mengamankan sekitar 426,8 juta dosis vaksin Covid-19 ini. Upaya-upaya tentunya kita lakukan dalam rangka penyediaan-penyediaan dalam bentuk pendekatan bilateral, multilateral, dan juga maupun eksplorasi dan produk dalam negeri,” ujar Sekjen Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, dalam keterangannya di lokasi kedatangan vaksin.

Kedatangan ini merupakan kedatangan vaksin yang ke-17 dari keseluruhan vaksin yang didatangkan pemerintah. Dengan tambahan 10 juta dosis vaksin ini, jumlah total keseluruhan vaksin yang telah diterima Indonesia mencapai 104.728.400 dosis.

“Tentunya dengan adanya kedatangan ini kita terus berupaya untuk dapat melakukan distribusi dan kemudian melakukan program vaksinasi ini agar berjalan dengan baik dan kita jamin,” imbuh Oscar.

Secara rinci, Indonesia telah menerima vaksin CoronaVac dari Sinovac sebanyak 94.500.000 dosis, AstraZeneca sebanyak 8.228.400 dosis, dan Sinopharm sebanyak 2.000.000 dosis.

Seluruh vaksin yang disediakan pemerintah secara gratis ini telah teruji dari sisi pemenuhan, aspek keamanan, aspek efikasi, maupun dari mutunya. Hal ini ditandai dengan adanya penerbitan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin-vaksin tersebut.

Tambahan pasokan vaksin ini juga diharapkan akan memperkuat upaya pemerintah dalam mengakselerasi program vaksinasi nasional sehingga kekebalan komunal bisa segera tercapai. Di saat yang sama, masyarakat diharapkan tetap menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

“Sekali lagi, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap tentunya menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan pandemi dapat terus selalu kita dapat kendalikan,” tandas Oscar.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Foto utama oleh halodoc.com