Arsip Kategori: Anak & Perempuan

Kasus Ibu Aniaya Bayi Usia 15 Hari di Lebak, Kemen PPPA Turun Dampingi

184 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga sangat menyayangkan terjadinya penganiayaan terhadap seorang anak (bayi, red) berusia 15 hari oleh ibu kandungnya di Lebak, Provinsi Banten. (Pelaku berinisial PS [31] warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, masih diperiksa petugas untuk mendalami motif penganiayaan terhadap anaknya sendiri. Kasus aniaya bayi tersebut, viral melalui media sosial,red).

Menteri Bintang Puspayoga menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi korban atas masalah yang sedang dialami orang tua. “Kasus ini bukanlah satu satunya, banyak kasus serupa di mana orang tua melakukan sikap tidak terpuji pada anaknya. Hal ini memberikan banyak pelajaran pada kita semua pentingnya pengetahuan pola asuh dan komunikasi intens dalam keluarga agar persoalan yang dihadapi orang tua tidak lantas menjadikan anak-anak sebagai korban,” tegas Menteri Bintang, pada Sabtu, 5 Juni 2021.

Terkait kasus tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Dinas PPPA dan UPTD PPA Lebak sudah melakukan pendampingan pada anak dan ayahnya. Pengecekan kesehatan sudah dilakukan di Poli Anak Rumah Sakit Ajidarmo. Pendampingan hukum juga terus dilakukan mulai dari pelaporan hingga proses berita acara pemeriksaan (BAP).

“Kami juga sudah memastikan saat ini anak berada di tempat yang aman bersama keluarga lainnya,” kata Menteri Bintang.

Pelaku aniaya bayi usia 15 hari, PS (tengah berkaos putih) saat digiring dan diperiksa di Polres Lebak (foto dok Polres Lebak)

Menteri Bintang mengatakan masyarakat perlu edukasi bahwa tidak mudah menjadi orang tua karena dalam perjalanan sebuah pernikahan dan menjadi orang tua, terkadang berbagai argumentasi dan pertengkaran tidak bisa dihindari.

“Orang tua harus memahami bahwa konflik dalam rumah tangga, terlebih jika melibatkan anak di dalamnya (melihat, mendengar atau mengalami kekerasan) bisa menjadi hal buruk dalam perkembangan emosi dan perilaku anak di masa depan,” terangnya.

Kemen PPPA juga berharap, selain pelaku diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah dapat melakukan konseling dan edukasi pengasuhan terhadap pelaku, suami dan keluarga lainnya.

“Upaya pencegahan sangat penting dilakukan agar kasus serupa tidak terulang lagi,” kata Menteri Bintang.

Pemda juga diharapkan dapat melaksanakan konseling psikologis terhadap anak kedua pelaku yang melihat pertengkaran kedua orangtua nya secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan psikologis dan perilaku yang terjadi di kemudian hari akibat dampak pengelolaan trauma yang tidak tuntas. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Saraswati: Pemerkosaan dalam Pacaran Kerap Terjadi dan Bukan Salah Korban

519 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Belakangan ini, ramai diperbincangkan sebuah kasus pemerkosaan dan pelacuran yang terjadi di Bekasi. Diberitakan bahwa tersangka pelaku, AT (usia 21 tahun) telah berpacaran dengan PU (usia 15 tahun) selama 9 bulan, namun sayangnya hubungan tersebut penuh dengan kekerasan yang dialami oleh korban.

Saat keluarga korban membawanya ke Kepolisian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya terungkaplah berbagai kekejaman yang diduga dilakukan oleh pelaku terhadap korban, mulai dari pemerkosaan sampai dengan pemaksaan pelacuran.

Pendiri Yayasan Parinama Astha (ParTha), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pada Sabtu, 29 Mei 2021 mengungkapkan dari informasi yang diperoleh, dampak yang dialami oleh korban adalah secara mental, fisik dan seksual, di mana sang korban pun harus melalui tindakan medis.

Yang sangat memprihatinkan, namun tidak mengagetkan, imbuh Rahayu Saraswati adalah upaya pelaku untuk berdamai dengan cara menikahi korban. Kata-kata ‘bertanggung-jawab’ dalam hal ini menurut saya adalah topeng untuk menutupi keinginan sang pelaku untuk menghindari hukuman.

“Kenapa tidak mengagetkan?” tanya Rahayu Saraswati, karena hal seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Teralu sering, sebagai aktivis anti perdagangan orang, kami mendengar kesaksian para pendamping korban pemerkosaan di daerah-daerah yang harus berhadapan dengan pihak keluarga dan bahkan aparat penegak hukum yang justru mendorong agar pelaku dan korban menikah, semata-mata agar terhindar dari stigma dan aib, dan juga menghindar adanya tuntutan hukum dan prosesnya yang bisa berkepanjangan. Pandangan dan sikap seperti ini harus disudahi!

Pemerkosaan di dalam hubungan berpacaran, urai Saraswati kerap terjadi, namun di negara seperti Indonesia, pembuktian masih sangat berat karena beban ditekankan kepada korban untuk membuktikan bahwa kekerasan seksual itu betul terjadi. Kekerasan seksual ini bisa terjadi saat ada intimidasi dan pemaksaan dari pihak pelaku, bahkan sering kali tidak terlepas dari kekerasan fisik.

Rayuan seperti: “Kalau kamu sayang sama aku, kamu harusnya mau berhubungan intim denganku” bukan hal yang aneh lagi. Belum lagi jika setelah kejadian, pelaku mengintimidasi sang korban dengan “revenge porn” di mana pelaku mengancam korban bahwa jika dia tidak mau melayaninya lagi atau jika dia memberitahukan kepada orang lain, maka foto atau video yang diambilnya akan disebar luaskan. Karena terlepas dari adanya penegakan hukum bagi pelaku sebagai penyebar konten pornografi maupun kondisi mental korban saat kejadian, sang korban pasti tetap akan terkena dampak sosial.

Dalam kasus AT dan PU, berdasarkan bukti psikologis dan fisik, serta kesaksian korban, tegas Saraswati seharusnya sudah cukup untuk mendorong aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Saya beserta Yayasan Parinama Astha mendukung adanya penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka pelaku AT. Namun, jangan dilupakan bahwa ada pelaku-pelaku lain yang masih lepas dari jerat hukum, yaitu mereka yang melakukan pemerkosaan terhadap PU selama dirinya mengalami pemaksaan pelacuran oleh pelaku,” tegas Rahayu Saraswati yang konsisten berjibaku sebagai aktivis perempuan dan anak.

Setiap dari mereka berdasarkan undang-undang yang disebut telah melakukan hubungan intim dengan anak usia di bawah 18 tahun dan tentunya melakukannya dalam konteks pelacuran dan eksploitasi seksual sehingga masuk dalam kategori pelaku perdagangan anak. “Kami meminta agar pihak aparat penegak hukum juga menggunakan kekuatan Cyber Crime Unit untuk mengejar para pengguna jasa dan klien perdagangan anak,” pintanya.

Terakhir, tak kalah pentingnya adalah proses pemulihan dan hak restitusi bagi korban. Sebaiknya pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diamanatkan oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan keadilan dan pemenuhan hak bagi korban dan keluarganya.

“Yayasan Parinama Astha yang fokus bergerak dalam perlawanan perdagangan orang akan terus mengawal prosesnya kasus ini sampai tuntas,” tandas Rahayu Saraswati. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Dinas PPPA NTT Inisiasi Pelatihan Ayah ASI, Menuju Pola Asuh Cegah Stunting

375 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Guna meningkatkan peran Laki-laki Baru melalui pola asuh setara gender demi peningkatan ketahanan keluarga dalam upaya percepatan penanggulangan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menginisiasi Pelatihan Ayah ASI yang diikuti oleh 56 orang secara tatap muka maupun daring dengan metode zoom.

Pelatihan Ayah ASI berangkat dari sebuah inisiatif yang percaya bahwa Air Susu Ibu (ASI) terlalu penting untuk hanya diurus oleh ibu-ibu dan bahwa laki-laki perlu terlibat dalam proses menyusui agar keberhasilannya bisa mencapai 100% dalam masa pemberian ASI Eksklusif bagi bayi sejak berumur 0 hingga 6 bulan. Ayah ASI menggunakan pendekatan teman sebaya untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah diterima oleh sesama pria.

Dibuka oleh Kadis PPPA Provinsi NTT, drg. drg. Iien Adriany M.Kes. Pelatihan yang dihelat dihelat pada Kamis—Sabtu, 27—29 Mei 2021 di Hotel Neo Aston Kupang, menghadirkan Idzma Mahayattika, M.Pd. selaku Co Founder Ayah ASI Indonesia, Deputi Bidang Pemenuhan  Hak Anak dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Ir. Agustina Erni, M.Sc. Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, dr. Theresia Sarlyn Ralo, MPH. Dosen Fakultas Kedokteran Undana, Dr. dr. Christina Olly Lada, M.Gizi. dan Direktur Perkumpulan Pendidikan Penguatan Perempuan dan Masyarakat/PEKA-PM, Delmysar Maka Ndolu, S.TH.

Para peserta Pelatihan Ayah ASI sedang berinteraksi satu sama lain

Peserta Pelatihan Ayah ASI disuguhkan materi tentang Ketahanan Keluarga untuk Pemenuhan Hak Anak dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting, Intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Peningkatan Kualitas ASI Eksklusif, Relasi Setara Gender dalam Pola Asuh Percepatan Penurunan Stunting, dan terpenting tentang Hambatan Ayah dan Keuntungan Menyusui, Permasalahan Umum Menyusui, dan Menyusui pada Situasi Bencana.

Selain itu, peserta Pelatihan Ayah ASI diajak oleh Idzma Mahayattika untuk berdiskusi, menelisik, dan memahami bersama siapa yang berperan penting dalam proses keberhasilan menyusui, dan kapan sebenarnya menyusui dapat dilakukan serta mengenali apa saja yang meningkatkan dan menghambat refleks oksitosin (refleks pengaliran atau pelepasan ASI (let down reflex) setelah diproduksi oleh sumber pembuat ASI, red).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT melalui Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, dr. Theresia Sarlyn Ralo, MPH. pada Jumat, 28 Mei 2021, mengatakan peserta pelatihan Ayah ASI dilakukan untuk meningkatkan peran laki-laki di dalam pengasuhan anak yang setara gender yang dapat memberikan dampak percepatan penurunan stunting, maka kegiatan pelatihan dinamakan Ayah ASI.

Kelompok Pelatihan Ayah ASI sedang memaparkan hasil diskusi

Mengapa Ayah ASI, imbuh dr Essy (sapaan akrabnya, red), karena penyebab stunting ada 2 (dua) faktor yakni asupan gizi kurang dan penyakit. “Nah, asupan yang sangat bagus yang disiapkan Tuhan adalah ASI. Kita ingin agar bapak-bapak berperan dalam peningkatan kualitas ASI Eksklusif. Kita menyadari pemerintah tak bisa bekerja sendiri, maka konsep pentahelix dipakai untuk melibatkan peran laki-laki yang setara gender,” urainya.

Kriteria peserta Ayah ASI, terang dr Essy, adalah laki-laki yang sedang menyiapkan  diri untuk menikah, telah menikah dan memiliki minimal 2 (dua) balita, ada ibu hamil di dalam keluarga. “Konsep kolaborasi terlihat dari para peserta yang berasal dari media, unsur lembaga agama, perguruan tinggi, karang taruna, organisasi perangkat daerah, dan Dinas PPPA Kota Kupang,” ungkapnya.

Ke depan, tandas dr. Essy, diharapkan para peserta Pelatihan Ayah ASI dapat menjadi Duta ASI. “Mereka dapat mendukung istri guna meningkatkan pemenuhan kecukupan gizi bayi dan mereka dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan peran laki-laki yang dapat dimulai dari para Ayah ASI ini dan kami dari DP3A akan berupaya mengadvokasi Opa ASI pada level pimpinan daerah sehingga mereka dapat menjadi penggerak,” pungkasnya.

Penulis, editor dan foto pendukung  (+roni banase)

Foto utama (*/istimewa/DPPPA NTT)

JasNas Anti TPPO : Hukum Oknum Artis Pelaku Prostitusi Online Pakai UU TPPO

168 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Maret 2021 melakukan operasi penggerebekan terhadap sebuah hotel yang terletak di Tangerang, diduga menjadi tempat aktivitas terjadinya perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, diduga melibatkan artis berinisial CA yang merupakan pemilik hotel.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/20/saraswati-prostitusi-online-melibatkan-anak-harus-dihentikan/

Menyoroti persoalan di atas, Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO) yang merupakan salah satu jaringan bersama yang dibentuk atas dasar kesamaan visi dan misi untuk penghapusan perdagangan orang di Indonesia menyampaikan keprihatinan dan memberikan dukungan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk memproses kasus ini dengan cepat dan menggunakan hukuman yang berat bagi para pelaku dan berharap dapat mengungkapkan lebih banyak lagi kasus perdagangan orang yang terjadi semakin banyak.

Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pada Senin, 22 Maret 2021, mengatakan bahwa JarNas sangat mendukung Kepolisian Polda Metro Jaya untuk memproses kasus ini dengan baik dan tuntas sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga bisa ditambahkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

Aktivis perempuan dan anak ini  menambahkan, karena banyak korban masih berusia anak, maka Kepolisian wajib untuk memberikan pasal tambahan yang memberatkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang mengenai adanya pemberatan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perdagangan orang terhadap anak.

Perempuan yang biasa disapa Sara ini juga meminta kepada Kepolisian untuk tidak menggunakan KUHP dalam memberikan penghukuman bagi pelaku perdagangan orang, karena sudah ada undang-undang khusus untuk memberikan hukuman bagi pelaku perdagangan orang.

Dihubungi melalui telepon, Romo Pascalis Saturnus, Wakil JarNas Anti TPPO menyampaikan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan memberikan pemenuhan hak-hak korban, maka sangat berharap Kepolisian dapat bekerja sama dengan LPSK untuk dapat memberikan pemulihan(rehabilitasi) bagi korban dan memberikan pemenuhan hak-hak korban khususnya hak untuk mendapatkan ganti rugi (restitusi), selanjutnya.

Romo Pascal yang merupakan aktivis kemanusian dan menetap di Batam tersebut menambahkan juga bahwa undang-undang TPPO juga telah mengatur untuk memberikan sanksi bagi korporasi yang ikut terlibat dalam masalah perdagangan orang. “Kepolisian harus mengusut mengenai hotel yang menjadi milik pelaku dan mencabut izin operasi hotel tersebut,” tegasnya.

Sementara, Andy Ardian (ECPAT Indonesia), yang juga sebagai Sekretaris JarNas Anti TPPO menyampaikan, JarNas Anti TPPO akan melakukan koordinasi dan diskusi dengan Kementerian Pariwisata, khusus mengenai perizinan hotel, mengingat hotel bagian dari aktivitas pariwisata.(*)

Sumber berita (*/tim JarNas)

Foto utama oleh eposdigi.com

Editor (+roni banase)

Saraswati: Prostitusi ‘Online’ Melibatkan Anak Harus Dihentikan!

300 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Prostitusi online menjadi modus baru bagi pelaku perdagangan orang yang rentan terjadi karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah, pengetahuan yang minim, keterbatasan informasi mengenai dampak fisik dan psikis dari perdagangan orang dan juga adanya penyalahgunaan media sosial untuk tindakan pelanggaran hukum.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/19/awas-bujuk-rayu-puluhan-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual/

Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19, di mana perekonomian semakin sulit, orang sulit mencari pekerjaan bahkan ada yang terdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kondisi perekonomian sedang terpuruk. Berbagai tempat hiburan pun ditutup dalam rangka untuk mengurangi penularan virus Covid-19 ini.

Namun, situasi pandemi Covid-19, bagi pelaku perdagangan orang memiliki cara baru untuk mendapatkan uang dengan menggunakan media digital melakukan tindakan pelanggaran hukum sebagaimana pada kasus perdagangan orang dengan modus prostitusi online yang terjadi di wilayah Kreo, Larangan Tangerang, di mana Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan operasi penggerebekan di salah satu hotel yang diduga pemilik hotel adalah seorang selebriti yang berinisial CA.

Menyoroti persoalan di atas, pendiri Yayasan Parinama Astha (ParTha), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pada Jumat, 19 Maret 2021, menyampaikan bahwa prostitusi online yang melibatkan anak makin meningkat jumlahnya dan hal ini harus menjadi keprihatinan kita bersama.

“Kami memberikan dukungan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk memproses kasus ini dengan baik dan cepat, dan berharap dapat mengungkapkan lebih banyak lagi kasus perdagangan orang yang selama ini cenderung menggunakan media online untuk iklan atau transaksi,” tegas Saraswati.

Aktivis perempuan dan anak yang akrab dipanggil Sara ini, mendorong upaya aparat penegak hukum untuk lebih giat menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA) dan juga bisa ditambahkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sara pun menambahkan karena korban masih berusia anak maka kepolisian wajib untuk memberikan pasal tambahan yang memberatkan. “Karena hal tersebut telah diatur dalam UU mengenai adanya pemberatan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perdagangan orang terhadap anak,” terangnya.

Ibu dari dua anak ini pun menegaskan bahwa dengan adanya anak-anak yang terlibat menjual diri dalam prostitusi online dengan maupun tanpa mucikari, penting untuk adanya pemberian pemulihan bagi anak-anak tersebut. “Anak-anak ini harus diberikan proses bimbingan, pemulihan maupun rehabilitasi. Jangan sampai mereka justru kembali lagi nanti menjadi korban maupun pelaku dalam prostitusi online. Proses ini tidak akan mudah maupun singkat maka harus ada dukungan dana restitusi yang dapat dipenuhi melalui sanksi pada pelaku yang memfasilitasi perdagangan anak ini maupun dari pemerintah melalui APBN yang ada di bawah Kementerian Sosial,” urainya.

Selain itu, Sara menandaskan bahwa perlu adanya pembekuan terhadap aktivitas hotel tersebut. “Hal ini sangat penting untuk memberikan informasi ke publik bahwa seharusnya hotel bukan untuk menjadi tempat terjadinya transaksi prostitusi,” pungkasnya.

Sumber berita dan foto (*/tim ParTha)

Editor (+roni banase)

Awas Bujuk Rayu! Puluhan Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual

319 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Humas Polda Metro Jaya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI dan stakeholders lain, pada Jumat, 19 Maret 2021, secara resmi mengungkap kasus eksploitasi seksual melalui online yang melibatkan 15 orang anak sebagai korban.

Sebelumnya, dalam penggerebekan yang dilakukan pada Selasa, 16 Maret 2021 di Hotel A milik publik figur CCA di Larangan, Tangerang Selatan, polisi meringkus sejumlah orang mulai dari pengelola hingga pelanggan hotel termasuk 15 orang di antaranya masih berusia anak yang berasal dari daerah Jakarta, dan Tangerang.

“Korban ada 15 orang yang semuanya anak di bawah umur yang rata-rata umurnya 14—15 tahun. Ini adalah murni kejahatan eksploitasi anak,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, pada Jumat, 19 Maret 2021.

Dijelaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, para pelaku mulai dari muncikari, pengelola hotel, sampai pemilik hotel bekerja sama terlibat dalam eksploitasi anak di Hotel A. CA yang berstatus sebagai pemilik hotel juga ditangkap karena perannya mengetahui langsung dan melakukan pembiaran dengan dalih mempertahankan occupancy atau jumlah pengunjung hotel serta melonggarkan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Para pelaku ini kerja sama, mulai dari muncikari, pengelola hotel sampai ke pemilik hotel. Modusnya (pelaku), bekerja sama dengan menawarkan perempuan anak di bawah umur melalui aplikasi online MiChat,” jelas Yusri.

Sesuai dengan tambahan fungsi baru tentang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, Kementerian PPPA telah melakukan pendampingan dan assesment bagi korban kasus eksploitasi anak ini sejak awal pemeriksaan oleh kepolisian dilakukan. Assesment  lebih mendalami motif masing-masing korban yang berbeda, salah satunya karena kebutuhan hidup.

“Mayoritas terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian orang tuanya ada yang tahu, sebagian lagi tidak karena dianggapnya itu pergaulan biasa,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar usai konferensi pers.

Nahar berharap kejadian ini dapat menjadi pengingat bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan dan menjaga anak agar terhindar dari bujuk rayu. “Ini tentu diharapkan tidak di contoh oleh orang lain, karena kita berharap kalau orang tuanya menyiapkan tumbuh kembang anak dengan sebaik-baiknya kasus-kasus seperti ini bisa kita cegah. Imbauan kepada semua orang yang mempunyai anak untuk lebih mewaspadai modus-modus bujuk rayu yang menjebak anak kita atau anak orang lain dalam kasus serupa,’” tegas Nahar.

Kementerian PPPA juga telah berkoordinasi dengan UPTD P2TP2A DKI Jakarta untuk memberikan penampungan sementara serta pendampingan psikologis kepada para korban dan terus memantau proses hukum dan memastikan pelaku dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Akibat aksi tersebut, para pelaku dapat dijerat pidana dengan pasal berlapis. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menjelaskan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan Pasal 76I Jo Pasal 88  UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Sesuai Pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak. Para pelaku akan berhadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda hingga 200 juta rupiah,” jelas Nahar.

Selain Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, para pelaku juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 296 KUHP tentang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan dan atau Pasal 506 KUHP tentang Prostitusi jika memenuhi unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian.

Kasus ini juga dapat didalami lebih lanjut untuk mengetahui kaitan dengan praktek perdagangan orang dan pelanggaran UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Forum Anak Kota Kupang, dr. Herman Man: Anak Corong Protokol Kesehatan

216 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Wakil Wali Kota Kupang, dr. Herman Man minta anak-anak  untuk bisa menjadi corong penegakan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Permintaan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Workshop Forum Anak Tingkat Kota Kupang Tahun 2021 yang diikuti secara daring dari ruang kerjanya, pada Kamis, 18 Maret 2021.

Kepada anak-anak peserta workshop, dokter Herman Man menyampaikan Covid-19 kini sudah menjadi pandemi yang menyebar luas dalam waktu singkat di seluruh dunia, termasuk Kota Kupang. Karena itu dia meminta agar anak-anak selalu hati-hati. Dalam materinya selain memaparkan tentang situasi terkini Covid-19 di Kota Kupang, ia juga menjelaskan tentang bagaimana upaya Pemerintah Kota Kupang memastikan anak-anak aman dari wabah Covid-19.

Menurutnya salah satu upaya pencegahan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Kupang adalah dengan secara rutin melakukan operasi penegakan protokol kesehatan atau yang lebih dikenal dengan operasi Pro Kasih. Dalam operasi tersebut masyarakat diimbau untuk menerapkan 5M; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi interaksi/mobilisasi.

Anak-anak, tambah dokter Herman Man, juga bisa ikut berperan dalam upaya ini dengan cara membantu mengingatkan keluarga dan orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang belum taat prokes, tentunya dengan cara yang santun. Selain penegakan protokol kesehatan, terangnya, Pemerintah Kota Kupang juga gencar mengampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, mulai dari usia anak-anak.

Kepada anak-anak dan orang tua, dokter Herman Man meminta agar selalu menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi  seimbang, banyak makan sayur, istirahat yang cukup serta minum air putih yang cukup.  “Tugas kami adalah memastikan anak-anak Kota Kupang sehat. Dengan menggalakkan Germas, anak-anak bisa hidup sehat dan jauh dari Covid-19,” tandasnya.

Workshop Forum Anak Kota Kupang juga menghadirkan narasumber yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Kupang, Ir. Clementina Soengkono, Ketua Forum Anak Kota Kupang, Putra A.N. Bengu dan Fasilitator Nasional Forum Anak, Yolanda O. Kono.

Workshop yang digagas oleh Forum Anak Kota Kupang bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang ini diikuti oleh perwakilan Forum Anak dari tingkat kelurahan, perwakilan anak jalanan, perwakilan sekolah-sekolah serta perwakilan anak  kelompok keagamaan. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_ans)

Editor (+roni banase)

Tahun 2021, Kementerian PPPA Kembali Evaluasi Kab/Kota Layak Anak

221 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) kembali melaksanakan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), setelah pelaksanaannya sempat ditunda selama 1 tahun akibat pandemi Covid-19.

Pada pembukaan Evaluasi KLA secara luring dan daring pada Selasa, 9 Maret 2021, Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta N Sitepu menuturkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya perlu dikawal. “Melindungi anak Indonesia adalah kewajiban dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan dan di dalam proses Evaluasi KLA ini kita ingin melihat sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban semua pemangku kepentingan tersebut dalam melindungi anak-anak di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Dalam presentasinya, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin menegaskan bahwa seperti halnya Evaluasi KLA yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu diukur melalui 24 indikator KLA, yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif Konvensi Hak Anak, yang meliputi: Klaster 1, Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; Klaster 2, Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster 3, Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; Klaster 4, Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan Klaster 5, Perlindungan khusus anak.

Sedangkan, apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori, mulai dari kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan hasil Evaluasi KLA Tahun 2019, terdapat 435 kab/kota yang telah menginisiasi KLA, dan sebanyak 247 kabupaten/kota memperoleh peringkat pratama, madya, nindya dan utama. Namun, belum ada satu pun daerah yang masuk ke dalam peringkat tertinggi, KLA.

“Hasil evaluasi (KLA) Tahun 2019, ada sebanyak 247 kabupaten/kota yang telah memperoleh peringkat Pratama hingga Utama. Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan kepedulian yang terus meningkat dari semua pemangku kepentingan di daerah dalam melindungi anak Indonesia,” tutur Lenny.

Lebih lanjut Lenny menjelaskan definisi KLA adalah sebuah sistem yang dibangun untuk menjamin semua anak terpenuhi hak-haknya dan terlindungi. Menurutnya, implementasi KLA juga tidak bicara satu atau dua tahun tetapi secara menyeluruh dan berkelanjutan serta perlu dievaluasi secara berkala.

“Evaluasi KLA ini untuk mengetahui kinerja dari semua stakeholders anak di daerah, yang ditunjukkan dalam bentuk regulasi, program, dan kegiatan pembangunan dalam bentuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta melihat sejauh mana setiap daerah bermitra dan bersinergi dengan pilar-pilarnya seperti lembaga masyarakat, media, perguruan tinggi, dan semua stakeholders di daerah,” jelas Lenny.

Suasana Evaluasi KLA secara luring dan daring pada Selasa, 9 Maret 2021

Di masing-masing daerah baik provinsi maupun kab/kota dalam menerjemahkan pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak (PKA) sangat bervariasi bahkan sampai ke tingkat RT, RW, desa/kelurahan. Hal tersebut menurut Lenny patut diapresiasi karena membuat anak-anak semakin terlindungi dan pelayanan semakin dekat dengan anak.

Lenny juga menambahkan pada tahun 2020, Menteri PPPA dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Hal ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan KLA yang garapannya harus sampai ke tingkat desa. “Sudah ada MOU dengan Menteri PPPA dan Menteri Desa PDTT di tahun 2020, sehingga mulai tahun ini kita sudah mulai menggarap Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau disingkat DRPPA. Kaitannya dengan KLA, akan turun hingga tingkat desa/kelurahan menjadi Desa Peduli Anak atau DELA dan Kelurahan Peduli Anak atau KELA,” jelasnya.

Di sisi lain, Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA) Kemen PPPA, Nahar menjelaskan di tahun 2021 penyelenggaraan Evaluasi KLA terdapat sedikit perbedaan dalam hal bobot penilaian. Selain itu, Kementerian PPPA juga memiliki beberapa target di antaranya meningkatnya jumlah daerah yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan memperoleh data kasus yang berkaitan dengan anak. “Perubahannya, ada beberapa bobot yang berubah misalnya advokasi dan sosialisasi karena sudah lumayan massif dilakukan, tapi secara fisik misalnya seperti penyediaan layanan UPTD PPA, penguatan kapasitas, upaya pencegahan agar target kita mengurangi angka kekerasan, dan pekerja anak bisa tercapai. Termasuk memastikan daerah mulai mendata terkait dengan kasus-kasus pekerja anak, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus” jelasnya.

Pelaksanaan Evaluasi KLA dilakukan berjenjang, dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Nahar juga menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan daerah dalam pelaksanaan evaluasi KLA. Pertama, dengan melakukan evaluasi secara bersama. Kedua, menyadari tentang kelebihan dan kekurangan daerahnya. Ketiga, tidak menjadikan persoalan yang masih terjadi di wilayahnya sebagai hambatan namun sebaliknya harus dijadikan pemicu untuk maju.

“Setiap daerah pasti memiliki nilai plus dan minus. Kami berharap kelebihan daerah akan terus ditingkatkan, tapi begitu ada kekurangan tidak membuat pesimis. Melalui evaluasi ini harus disampaikan saja apa adanya sehingga kami juga bisa menilai dan bisa bersama-sama mendorong untuk memperkuat sisi mana yang kurang dan sisi mana yang harus dipertahankan. Evaluasi ini sangat menentukan daerah dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak,” ujar Nahar.

Hari pertama pelaksanaan Evaluasi KLA Tahun 2021 diikuti lebih dari 400 perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di daerah dan beberapa pembicara lainnya melalui virtual di antaranya Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan beberapa pembicara dari lingkup Kementerian PPPA; dijadwalkan berlangsung hingga 10 Maret 2020. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)