Arsip Kategori: Anak & Perempuan

Bantu Anak Terhindar dari Gangguan Kesehatan Jiwa Saat ‘New Normal’

72 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menghadapi situasi new normal akibat pandemi Covid-19; bukanlah hal mudah bagi anak maupun orang tua. Setiap individu perlu beradaptasi kembali pada perilaku yang tidak biasa.

Menurut Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Debora Basaria, tidak hanya pada orang dewasa kondisi psikologis anak juga rentan terganggu oleh situasi yang saat ini tidak menentu.

“Walaupun mungkin anak-anak tidak begitu mengerti tentang kondisi saat ini, anak-anak juga dapat merasa tertekan akibat rasa takut, cemas, dan kebingungan yang dilihat dari lingkungan di sekitarnya. Kondisi masing-masing anak bisa jadi berbeda, tergantung pada pemaknaan anak itu sendiri,” ujar Debora dalam Webinar Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak (BAKIAK) tentang ‘New Normal dan Kesehatan Jiwa Bagi Anak’ yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Rabu, 1 Juli 2020.

Dikutip dari The Union Journal, ada berbagai dampak yang mungkin terjadi pada anak seperti perilaku regresif misalnya anak mengalami kemunduran dalam bersikap dan berperilaku, perubahan nafsu makan, dan mengalami gangguan tidur. Perubahan suasana hati seperti mudah marah dan menangis, mencari jaminan perlindungan dari orang tua, keluhan somatik, hingga sulit berkonsentrasi.

Webinar Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak (BAKIAK) tentang ‘New Normal dan Kesehatan Jiwa Bagi Anak’ yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Rabu, 1 Juli 2020

Menurut Debora, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut. “Bagi orang tua, jelaskan pada anak kondisi saat ini dan hal yang harus mereka antisipasi, gunakan bahasa yang sederhana dan konkret. Luangkan waktu lebih, dukung anak selama belajar di rumah dan sediakan waktu untuk bermain. Sedangkan bagi anak, disarankan lebih banyak berbicara dan berdiskusi bersama orang dewasa seperti orang tua, atau saudara. Keluarkan apa yang dipikirkan dan dirasakan, tidak perlu merasa takut atau khawatir,” jelas Debora.

Di sisi lain, menurut Psikolog Klinis Annisa Poedji, cara anak berbeda-beda dalam menyampaikan pikiran dan mengekspresikan perasaannya, sehingga orang tua atau teman sebaya perlu memikirkan cara-cara terbaik untuk melakukan pendekatan.

“Bisa jadi ada anak yang jarang bicara karena karakternya tertutup atau introvert atau cara mengekspresikan perasaannya tidak melalui verbal atau lisan. Kita yang perlu proaktif pendekatan dan menawarkan berbagai alternatif untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan tidak hanya lewat verbal, tapi bisa lewat tulisan atau gambar. Mungkin dengan media itu membantu mereka bercerita dengan lebih nyaman. Pastikan juga tempat ngobrolnya, nyaman bagi anak untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan,” kata Annisa.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Lenny N Rosalin menjelaskan jika pengaruh positif teman sebaya juga menjadi salah satu hal penting untuk mewujudkan kesehatan jiwa bagi anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, Lenny mengajak agar anak dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor bagi orang di sekitarnya.

“Anak bisa berperan sebagai 2P yaitu pelopor dan pelapor dengan saling sharing teman sebaya. Sharing atau berbagi cerita itu bisa turut meringankan kecemasan yang dirasakan anak. Kalau kalian merasa tidak bisa memberikan bantuan, kalian juga bisa melapor ke ahlinya. Misalnya menanyakan ke orang tua, mereka bisa menindaklanjuti ke psikolog atau pusat bantu layanan lainnya,” tutur Lenny.

Lenny juga menambahkan, dampak psikologis bagi individu masih akan berlangsung, meskipun masa PSBB telah lewat. Sehingga konsultasi-konsultasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental masih sangat diperlukan termasuk pada anak. Adapun layanan yang dapat diakses melalui Layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang tersebar 135 PUSPAGA di 12 Provinsi dan 120 Kab/Kota, dan Layanan konsultasi psikologi SEJIWA (Sehat Jiwa) di Hotline Telepon 119 (ext.8).

“Kita harus bantu jangan sampai anak-anak mengalami gangguan kesehatan jiwa, karena kalau sudah mengalami ini pasti perlu waktu untuk pemulihannya, dan tentunya akan mengganggu proses belajar mengajar, tumbuh kembang anak dan kualitas hidup mereka,” tandas Lenny.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh klikdokter.com
Editor (+rony banase)

Lindungi Anak dengan Imunisasi di Masa Pandemi, Hindari Wabah Ganda

59 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Situasi pandemi Covid-19 mempengaruhi pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi. Hasil survei Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil surveinya bersama Unicef dan pemerhati imunisasi anak menyebutkan mayoritas pelayanan kesehatan menurun.

Meskipun vaksin Covid-19 belum berhasil ditemukan, anak-anak tetap perlu untuk mendapatkan kekebalan melalui imunisasi. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Dokter Reisa Broto Asmoro mengatakan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut tantangan program imunisasi dalam masa pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan wabah ganda (double outbreak), merebaknya Covid-19 dan penyakit menular lainnya.

“Oleh karenanya, imunisasi kepada anak ditekankan tetap penting diberikan meski di tengah pandemi dengan catatan protokol kesehatan tetap diutamakan,” ujar Dokter Reisa saat konferensi pers secara virtual, pada Selasa, 30 Juni 2020.

Ia menekankan perlu dilakukan langkah-langkah penting untuk memastikan setiap sasaran imunisasi, yaitu anak yang merupakan kelompok rentan menderita PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Melalui imunisasi, anak-anak terlindungi dari penyakit-penyakit berbahaya.

Reisa mengungkapkan prinsip – prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan program imunisasi pada masa pandemi Covid-19. Pertama, imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I. Kedua, secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling maupun fasilitas kesehatan lain yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Ketiga, kegiatan surveilans PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya.

“Keempat, menerapkan prinsip ppi dan menjaga jarak aman 1—2 meter,” lanjutnya.

Dokter Reisa mengatakan, pelayanan imunisasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan lain penyedia layanan imunisasi para masa pandemi memiliki ketentuan ruang atau tempat pelayanan imunisasi, seperti menggunakan ruang atau tempat pelayanan yang cukup luas dengan sirkulasi udara yang baik dan berdekatan atau terpisah dari poli pelayanan anak atau dewasa sakit.

“Ruang atau tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani bayi dan anak sehat,” katanya.

Ketentuan kedua yakni memastikan ruang atau tempat rutin dibersihkan dengan cairan disinfektan dan tersedia fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.

Selanjutnya, “Atur meja pelayanan antar petugas dan orang tua agar jarak aman satu hingga dua meter,” ujar dr. Reisa.

Kemudian, jalur keluar dan masuk diatur berbeda dan sediakan tempat duduk bagi sasaran imunisasi dan orang tua dan pengantar untuk menunggu. Penyediaan tempat duduk di ruang terbuka, untuk menunggu sebelum dan sesudah imunisasi juga diperlukan. Penentuan jadwal hari dan jam pelayanan imunisasi. Ini bertujuan untuk memberikan layanan secara efektif dan informasi jumlah sasaran yang akan dilayani.

Hal terpenting yang tak kalah penting yaitu prosedur petugas media dengan dilengkapi alat pelindung diri, seperti masker dan sarung tangan.

Dokter Reisa mengatakan, dunia tanpa satu vaksin saja dapat melumpuhkan aktivitas miliaran penduduk dunia. Memanfaatkan semaksimal mungkin ketahanan tubuh buatan yang sudah ditemukan para ilmuwan dan pakar penyakit menular, dapat membantu menumbuhkan kekebalan tubuh bersama dan pada akhirnya memusnahkan penyakit.

Di akhir, Reisa berpesan untuk melakukan lima langkah, (1) bawa anak ke puskesmas, posyandu untuk imunisasi, (2) disiplin terapkan protokol kesehatan selama di fasilitas kesehatan, (3) imunisasi melindungi anak dari ancaman berbagai penyakit berbahaya dan imunisasi adalah cara teraman dan ter-efektif. Melindungi anak sama dengan melindungi diri kita, keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit menular, (4) segera imunisasi, pastikan imunisasi lengkap sesuai panduan, dan (5) lindungi diri dan lindungi orang lain.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Kristiana Muki—Sosok Sederhana Pemerhati Anak dan Perempuan

265 Views

Kefa-T.T.U, Garda Indonesia | Sebelum melihat lebih dekat dan membangun komunikasi, tentunya bakal muncul beragam perspektif tentang sosok Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai NasDem, Kristiana Muki, S.Pd., M.Si.

Kristiana Muki ternyata merupakan sosok sederhana dan peduli serta memberikan atensi khusus terhadap isu anak dan perempuan.

Dijumpai di rumahnya pada Selasa siang, 23 Juni 2020, Kristiana Muki sedang menjalankan rutinitas melakukan komunikasi virtual dan mengikuti rapat secara daring di rumahnya yang berlokasi di Km.5 Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Secara eksklusif, kepada Garda Indonesia, Kristiani Muki membeberkan beragam rencana aksi, perhatian dan dukungan terhadap isu anak dan perempuan. Simak petikan wawancara di bawah ini :

Garda Indonesia : Bagaimana menyatukan perspektif yang sama terhadap isu anak dan perempuan?

Kristiana Muki : Teman-teman lintas OPD juga harus berpikir hal yang sama. Kita belum bisa menemukan orang yang benar-benar fighting untuk masalah ini. Kemarin saya juga mendorong teman-teman di pemberdayaan perempuan dan anak, saya juga turut membantu teman-teman di sana. Kami di PKK juga punya program itu, kami tidak bisa memfasilitasi hingga selesai.

Garda Indonesia : Apa program yang sedang dipersiapkan saat ini ?

Kristiana Muki : Saat ini, TTU belum memiliki Rumah Singgah yang aman. Kemarin, saya membantu memfasilitasi beberapa teman. Semua orang-orang yang berkaitan dengan pengambil kebijakan untuk hadir. Saya belum memeriksa sudah berjalan atau belum, sehingga kalaupun belum berjalan kita bisa membantu. Rencananya, berlokasi di kilo 9, sementara kami inginkan kalau bisa di dalam kota Kefa sehingga aksesnya lebih gampang seperti rumah sakit, kapolres, kejaksaan jaraknya dekat. Karena Covid, makanya pertemuan kita terbatas dan kurang. Saya menunggu saja mana yang sudah siap maka saya siap membantu.

Garda Indonesia : Seperti apakah pola penerapan Rumah Singgah tersebut?

Kristiana Muki : Saya sudah melihat beberapa kabupaten. Mereka memiliki rumah singgah yang betul-betul menjadi tempat yang aman bagi korban perempuan dan anak. Mereka merasa seperti ini rumah mereka sendiri. Kita membantu untuk memfasilitasi mereka. Terkadang saya melihat konsumsi mereka harus banyak, sementara kita menginginkan itu gratis. Sebenarnya kebijakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran. Ini sangat riskan sekali. Saya memikirkan agar semua yang ada di sini aman.

Garda Indonesia : Bagaimana memperlakukan korban tindak kekerasan, dan kasus lain yang bakal ditampung di Rumah Singgah?

Kristiana Muki : Pada prinsipnya, saya memperhatikan yang pertama rumah singgah itu ada sehingga kita bisa pelan-pelan memulihkan rasa kepercayaan diri dari korban. Selanjutnya kita melihat minat dan bakat mereka lalu memberikan pelatihan khusus buat mereka. Kita siapkan modal juga mereka agar mereka bangkit dan merasa punya masa depan yang lebih baik lagi. Kalau itu semua sudah aman dan hubungan dengan teman-teman di lintas sektoral berjalan dengan baik dan saling mendukung.

Selain itu, Pemerintah juga harus siap mendukung dan menyiapkan semua itu. sekarang saya sudah melihat pemerintah menyiapkan rumah buat pelatihan-pelatihan. Saya beberapa waktu lalu sudah MoU dengan beberapa pihak untuk mengadakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan anak-anak yang putus sekolah.

Garda Indonesia : Bagaimana Ibu ikut terlibat dalam masalah anak dan perempuan?

Kristiana Muki : Seperti kasus kemarin yang dimuat di media sosial [Ayah menghamili anak sendiri di TTU]. Rumahnya di bawah. Pamannya memukul bapak dan ibunya karena kondisi ponakan seperti ini. Saya pikir ada keluarga yang berkelahi dan bertanya lewat kakak perempuan di sini. Pelan-pelan saya ikuti cerita. Saya bangun komunikasi dengan suami kakak perempuan saya. Bapak korban lari ke Belu, saya mengatakan bahwa dia akan kembali. Ketika dia datang tolong hubungi polisi untuk datang. Anaknya hamil lalu paksakan untuk menikah dengan seorang pria. Pria ini mau menerima, saya pikirkan pasti dia mau menyelamatkan ibu dan anak. Sejak SD kelas VI. Dia orang Belu. Anak yang dilahirkan meninggal di perut minggu lalu. Kasus begitu banyak sekali.

Garda Indonesia : Menurut Ibu, Bagaimana proses pemulihan terhadap anak dan perempuan pasca kejadian yang menimpa mereka?

Kristiana Muki : Kalau berkaitan dengan masalah ini, tentu saja lebih khusus karena mereka tidak mengalami hal yang tidak sama dengan teman-teman mereka di luar sana. Itu harus butuh pemulihan yang lama yang perlu kita dorong pelan-pelan sehingga mereka tidak merasa minder. Mereka punya sesuatu yang lebih baik ke depan. Baru setelah itu kita kolaborasi. Kalau menurut saya kalau hal-hal itu sudah matang, hal yang harus ditopang selanjutnya adalah modal. Mereka harus meyakinkan diri kalau mereka juga bisa. Walaupun pernah melalui masa-masa kelam, mereka tetap harus keluar dari zona itu dan maju.

Garda Indonesia : Seperti apa konsep kolaborasi lintas sektor yang dipersiapkan untuk meminimalkan kasus anak dan perempuan?

Kristiana Muki : Ke depannya kita mengurangi hal-hal seperti itu. Kita harus saling menopang dan bersatu antar sektoral. Kalau kita tidak selesaikan sampai akar permasalahan, maka akan sulit sekali. Penyumbang terbesar juga termaksud kita di TTU.

Konsep saya sederhana. Kita memang harus bisa memetakan apa yang sesungguhnya sangat dibutuhkan dan itu harus duduk bersama. Kita melihat dengan baik sehingga pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi. Kita harus mendorong pendidikan dan pertanian. Saya menginginkan pertanian dahulu. Kedua kesehatan lalu pendidikan. Kalau tiga komponen ini kuat pasti akan terbentuk dengan baik. Kita harus melihat dan tepat sasaran.

Garda Indonesia : Apa konsep riil pemberdayaan bagi tenaga pendamping bagi anak dan perempuan ?

Kristiana Muki : Berdasarkan pengalaman orang menyusun itu keluarnya lebih banyak ketimbang konsep dan isi dalam. Kalau saya lebih baik di dalam banyak daripada keluar. Misalnya pelatihan keterampilan lebih baik saya mengundang orang dari luar untuk memberikan pelatihan bagi banyak orang di sini dibandingkan dengan mengirimkan orang keluar tapi dia tidak bisa buat apa-apa.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Hentikan “Kawin Culik’’ di Sumba, Itu Pelanggaran Hak Perempuan & Anak

201 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Praktik “kawin culik” di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur menjadi budaya yang masih ada hingga saat ini. Terkini, kasus kawin culik/kawin tangkap kembali terjadi di Sumba Tengah pada awal Juni 2020 yang beredar melalui video dan viral. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan praktik kawin culik/kawin tangkap yang mengandung unsur kekerasan dan eksploitasi masih terjadi.

“Ini persoalan serius, yang terkini ada 2 (dua) kasus kawin culik/kawin tangkap yang muncul lagi, jadi ini (kawin culik/kawin tangkap) tidak hilang. Persoalan ini mengandung unsur kekerasan, tindakan kriminal dan menjadi isu internasional terutama jika terjadi pada anak. Jadi tahapan berikutnya, Kemen PPPA ingin memastikan untuk hentikan kawin culik/kawin tangkap yang tidak sesuai adat dan merugikan perempuan dan anak,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar pada Rabu, 24 Juni 2020.

Nahar menjelaskan upaya perlindungan korban yang harus diutamakan. Sebab, dalam praktiknya kawin culik/kawin tangkap berpotensi melanggar hak perempuan dan anak. Adat kawin tangkap dalam budaya Sumba menurut pemangku adat, agama dan pemerintah menempatkan penghormatan atau penghargaan terhadap perempuan. Namun dalam praktiknya kawin culik/kawin tangkap berpotensi menimbulkan kekerasan yang berlapis pada korban, bentuk perkawinan tanpa peminangan, dan menimbulkan dampak traumatis korban. Sementara dalam konstruksi hukum, kawin culik/kawin tangkap merupakan tindak pidana.

“Kalau korbannya usia anak berarti masuk dalam praktik perkawinan usia anak, sedangkan dari segi kesehatan alat reproduksi anak tentu belum siap dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi perempuan, kalau dia tidak ingin melakukan perkawinan tersebut berarti ada unsur eksploitasi. Kita lihat dari sisi seperti itu, merujuk pada unsur-unsur perlindungannya,” jelas Nahar.

Guna memastikan kasus kawin culik/kawin tangkap tak berulang kembali, Kemen PPPA mendorong seluruh Bupati di Kepulauan Sumba untuk melakukan ‘Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Praktik Adat Kawin Tangkap’. Gerakan ini dilakukan melalui kesepakatan bersama 4 kepala daerah yakni Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya dan deklarasi yang diharapkan mendapat dukungan dari tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Kemen PPPA membuat satu gerakan bersama ini artinya kita mencegah sebagai upaya perlindungan. Jadi lebih kepada masalah hak perlindungannya itu yang kita kuatkan. Mencegah jangan sampai ada hak yang dilanggar baik hak pada perempuan maupun anak. Kita lihat dari unsur-unsur perlindungannya,” tambah Nahar.

Sejak Desember 2019, Kemen PPPA telah merespons kasus kawin culik/kawin tangkap dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan pertemuan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari 4 kabupaten di Pulau Sumba pada 19 Desember 2019. Pada Januari 2020, Kemen PPPA menyampaikan surat kepada Gubernur NTT untuk melakukan Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Praktik Adat Kawin Tangkap. Kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas PPPA Provinsi NTT dengan menyurati seluruh kab/kota di Pulau Sumba terkait hal tersebut. Maret 2020, gerakan bersama yang telah dijadwalkan harus tertunda karena adanya pandemi Covid-19.

“Pada Maret 2020, awalnya kami akan meninjau langsung bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, tapi karena pandemi Covid-19 jadi tertunda. Namun upaya ini tidak boleh berhenti, dalam waktu dekat akan dilakukan sebagai bentuk keseriusan Kemen PPPA untuk menangani kasus ini. Tidak hanya sekedar gerakan, namun akan diikuti dengan tindak lanjutnya. Kemen PPPA bersama seluruh stakeholder akan menyusun rencana aksi bersama, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan masing-masing kabupaten tentang hal yang harus dilakukan untuk mencegah praktik salah dari kawin culik/kawin tangkap,” tambah Nahar. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Diversi Belum Maksimal, Merci Jone : Hanya Berlaku bagi Anak dengan Anak

101 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sejak diundangkan pada tahun 2012 dan mulai efektif berlaku Juli 2014 lalu, pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dinilai masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya, menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), adalah pihak Kepolisian belum memahami arti diversi sebenarnya.

Dilansir dari bantuanhukum.or.id, Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi”.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian Perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dan yang berhak memperolehnya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni Anak berkonflik dengan Hukum [Umur 12—sebelum 18 tahun], Anak yang menjadi korban tindak pidana [sebelum 18 tahun], dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana [sebelum 18 tahun].

Sementara, untuk Anak yang belum berusia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial (Peksos) Profesional mengambil keputusan untuk : menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LKPS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian penegasan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTT, Merci Jone saat Dialog Publik TVRI dengan Tema “Sistem Peradilan Pidana Anak” pada Rabu, 17 Juni 2020 pukul 18.00—19.00 WITA.

Pada kesempatan tersebut, Merci dalam sesi dialog bersama Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Dju Johnson Mira Mangngi menegaskan bahwa Hakim harus memperhatikan kasus tindak pidana anak dan umur anak juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

“Roh dari pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak memperoleh kemerdekaan secara utuh, juga menghindarkan stigma negatif terhadap anak bahwa jika mereka [anak,red] telah berhadapan dengan hukum dan telah melakukan tindak pidana, maka selesai hidup mereka,” terang Merci.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Merci Jone (tengah) dalam sesi dialog di TVRI pada Rabu, 17 Juni 2020 pukul 18.00–19.00 WITA

Selain itu, imbuhnya, selagi masyarakat tidak menerima jika anak Diversi, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. “Karena, anak sebagai Pelaku adalah korban dan Anak juga diajarkan bagaimana bertanggung jawab,” terang Kakanwil Kemenkumham NTT yang kerapkali aktif memperjuangkan hak-hak anak.

Lanjutnya dengan tegas, “Korban harus diminta persetujuan (anak harus setuju), termasuk Pendamping Sosial (Peksos) harus dipilih oleh anak”.

Mengenai syarat Diversi, urai Kakanwil Merci, kalau gagal di penyidikan, maka dilanjutkan ke penuntutan, kalau gagal di penuntutan, maka dilanjutkan ke pengadilan. “Namun, syarat-syarat Diversi tetap diberlakukan, contohnya ganti rugi,” tegasnya seraya mencontohkan kasus anak dengan Diversi di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) itu batal karena ganti rugi tidak dipenuhi dan tidak menyepakati Diversi.

Untuk Diversi, jelas Kakanwil Merci, hanya berlaku bagi anak dengan anak. “Kalau orang dewasa dengan anak, tak ada Diversi, namun penerapan di NTT yang merupakan Diversi terhadap anak-anak kita. Misalnya, kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak dan tidak dilindungi, kita hanya duduk urus adat, padahal itu merupakan kriminal murni dan bukan delik aduan,” terangnya.

Diversi di NTT, beber Merci, terkait kasus yang berhubungan antara anak dengan orang dewasa juga masuk Diversi. “Namun, Kasus terkait terorisme, narkotika, pemerkosaan dengan hukuman di atas 7 tahun tidak boleh Diversi dan wajib dihadiri oleh Peksos,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Dju Johnson Mira Mangngi menyampaikan bahwa Diversi anak menjadi tantangan sejak 2016—Juni 2020. “ Diversi Anak yang berhasil dilakukan oleh hakim pada tahun 2016 ada 3 kasus,” ungkapnya.

Pada 2019 dari 12 penetapan, urai Johnson, ada 1 yang berhasil dilakukan Diversi. Selain itu, tandasnya, Pengadilan Negeri Kupang telah menyiapkan ruang khusus bagi anak dalam menjalani proses peradilan.

Penulis, foto dan editor (+rony banase)

Hari Pekerja Rumah Tangga, Kemen PPPA Perhatian & Dukung Pekerja Informal

49 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyerahkan secara simbolis 494 paket tersebut kepada para Pekerja Rumah Tangga (PRT) bertepatan dengan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional pada 16 Juni 2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan berbagai mitra, dunia usaha, dan lembaga masyarakat memberikan paket pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang rentan terdampak pandemi Covid-19.

“Di Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada para PRT yang memiliki peran penting dalam menunjang urusan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari, terutama jika di dalam rumah tangga tersebut terdapat balita, ibu hamil, penyandang disabilitas atau lanjut usia. PRT tentu memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan keluarga, tetapi juga kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman di lingkungan keluarga tempat ia bekerja,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang mengatakan PRT merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam sektor informal. Dalam sektor informal sendiri, persentase pekerja perempuan memang lebih kecil dibanding laki-laki, namun pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang cukup riskan, seperti pekerja domestik serta pekerja rumahan atau pekerja keluarga.

“Sampai saat ini masih sangat sulit untuk mendapatkan data akurat mengenai jumlah PRT, mengingat mereka biasanya diperkerjakan hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Semoga momentum ini menjadi pengingat kita semua untuk memenuhi, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, termasuk PRT,” ujar Menteri Bintang.

Leni Suryani, salah satu PRT penerima bantuan menuturkan jika pandemi Covid-19 berdampak cukup besar bagi dirinya dan teman-temannya, baik dari segi pekerjaan maupun dampak kesehatan. Adanya bantuan spesifik yang diberikan Kemen PPPA kepada PRT dinilai Leni sangat bermanfaat.

“Dampak pandemi ini sangat terasa sekali bagi saya dan teman-teman PRT, seperti teman-teman yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, dirumahkan, ada juga yang pekerjaannya dikurangi, dan berdampak pada gaji yang dipotong. Dari segi kesehatan, PRT bekerja penuh risiko. Kalau yang lain seperti pekerja kantoran bisa bekerja di rumah, sedangkan kami tidak. Dalam bekerja kami juga harus tetap ke luar rumah, misalnya ke pasar. Ini sangat riskan sekali bagi kami PRT terpapar Covid-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemen PPPA karena bantuan ini menjadi pemantik semangat kami untuk tetap berjuang bekerja di saat pandemi ini,” kata Leni yang telah bekerja selama 20 tahun sebagai PRT.

Usai memberikan bantuan, Menteri Bintang Puspayoga (kanan) berbincang dengan para PRT

Berdasarkan data Survey ILO dan Universitas Indonesia pada 2015, diperkirakan jumlah PRT di Indonesia adalah sebanyak 4,2 juta, dengan rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki. Berbagai kerentanan dikhawatirkan dialami oleh PRT perempuan, di antaranya bekerja tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, tidak mendapatkan asuransi kesehatan, mendapatkan upah yang relatif rendah, dan rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Mereka yang bekerja di lingkup domestik atau PRT rentan terhadap tindak eksploitasi, perbudakan modern, korban trafficking, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Akses PRT terhadap informasi juga sangat terbatas sehingga minim pengetahuan tentang perlindungan. Mereka tidak tahu bagaimana jika mengalami kekerasan, cara melapor, dan meminta bantuan,” jelas Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT).

Data yang dihimpun JALA PRT pada 2020, terdapat 417 PRT yang mengalami kasus kekerasan dan sebagian besar mengalami multi bentuk, yakni kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Lita menambahkan jika selama ini mereka yang bekerja di sektor rumah tangga atau domestik tidak ada perlindungan hukumnya.

“Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) belum dapat melindungi PRT karena hanya mengatur tindak pencegahannya dan berbagai bentuk kekerasan, tetap tidak mengatur hubungan kerjanya. Maka kami mendorong upaya perlindungan terhadap PRT dikuatkan dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT),” tambah Lita.

Kegiatan pemberian bantuan ini merupakan salah satu langkah konkret Kemen PPPA terkait Gerakan #Berjarak (Bersama Jaga Keluarga Kita) yang telah diinisiasi sejak Maret 2020 dengan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Kemen PPPA: Pendamping Anak Disabilitas Harus Terapkan Protokol Kesehatan

43 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Anak penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan terpapar Covid-19. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka membutuhkan perhatian dan upaya perlindungan khusus.

Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas telah menyusun Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat menjelaskan perlakuan khusus yang dimaksud bagi anak penyandang disabilitas, di antaranya memastikan alat bantu steril termasuk disinfektan atau membersihkan dengan sabun tapi tidak membahayakan anak itu sendiri. “Lakukan secara rutin, termasuk alat bantu yang ada di rumah, seperti pegangan. Jika terpaksa keluar rumah, terapkan jarak fisik. Oleh karena itu, kesehatan orang tua dan pendamping sangat penting. Pastikan pula akses informasi terhadap Covid-19 tersampaikan secara utuh dan jelas disertai penjelasan sederhana sesuai kapasitas intelektual anak,” ujar Harry Hikmat.

Berdasarkan data Riskesdas 2018, di Indonesia terdapat 3,3% anak usia 5—17 tahun mengalami disabilitas. Salah satu temuan dalam kajian Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19 pada April 2020 menemukan fakta bahwa 80,9% disabilitas termasuk anak di Indonesia telah terdampak serius Covid-19 secara ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar menjelaskan tidak semua informasi mengenai Covid-19 bisa diserap dan diakses anak penyandang disabilitas. Kendala ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan informasi secara utuh tentang cara-cara pencegahan sehingga mereka rentan tertular dan terdampak Covid-19.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar

“Diharapkan protokol perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dalam situasi pandemi Covid-19 yang telah kami susun dapat menjadi panduan bagi pihak terkait dan pelaksana perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas karena ragam dan karakter yang melekat pada setiap anak penyandang disabilitas memerlukan cara penanganan dan pencegahan yang berbeda pula dalam masa pandemi Covid-19 ini,” tutur Nahar dalam Sosialisasi Online Protokol Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 pada Jumat, 12 Juni 2020.

Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Achmad Yurianto menuturkan tidak hanya bagi anak penyandang disabilitas, Covid-19 juga harus dipahami oleh orang yang mendampingi dan merawat mereka. Penularan Covid-19 terjadi akibat kontak dekat dengan orang yang membawa virus tanpa ada perlindungan.

“Cegah anak penyandang disabilitas jangan sampai sakit, itu kuncinya. Jadi yang paling penting bukan hanya memberikan edukasi bagi anak penyandang disabilitas tapi bagi siapa pun yang berinteraksi dengan mereka harus paham betul tentang Covid-19. Terapkan dan pertahankan gaya hidup sehat pada anak penyandang disabilitas maupun orang di sekitarnya agar anak penyandang disabilitas terlindungi dari penularan Covid-19,” tutur Achmad Yurianto dalam sosialisasi tersebut.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Samto memaparkan jika anak penyandang disabilitas memiliki kerawanan yang tinggi terdampak Covid-19 sehingga pembukaan sekolah atau lembaga pendidikan masih dalam tahap persiapan yang harus dilakukan secara matang.

“Ketika nanti akan dimulai pembelajaran baru, sekolah-sekolah harus dipastikan betul sudah memiliki fasilitas protokol kesehatan, baik dari segi kebersihan, peralatan, jarak tempat duduk dan sebagainya. Akan diatur secara detail nantinya, tapi yang pasti tidak dalam waktu dekat membuka sekolah. Bahkan kemungkinan untuk SLB (Sekolah Luar Biasa) akan menjadi lembaga pendidikan terakhir atau kedua terakhir yang akan dibuka,” ujar Samto.

Selain sosialisasi online, Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 telah disebarluaskan melalui website resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, gerakan #BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita) yang diinisiasi Kemen PPPA, serta melalui aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), dan relawan #BERJARAK Kemen PPPA yang ada di daerah.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh Mohammad Ayudha/antara
Editor (+rony banase)

Anak 7 Tahun asal Rote Ndao Sembuh Covid-19,Total Sembuh di NTT 28 Orang

496 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Clara, anak perempuan berusia 7 tahun asal Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan sembuh oleh Tim Medis Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTT.

Kabar gembira atas kesembuhan Clara diperoleh melalui surat yang disampaikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTT kepada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Rote Ndao pada Jumat, 5 Juni 2020.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2020/06/04/1-positif-covid-19-transmisi-lokal-di-mabar-1-kasus-di-ende-total-101-kasus/

Direktur RSUD Ba’a, dr.Widyanto Pangarso Adhy kepada Garda Indonesia melalui sambungan telepon pada Jumat, 5 Juni 2020 pukul 20.47 WITA menyampaikan bahwa anak Clara dinyatakan sembuh dari Covid-19. “Usai swab tes kedua dengan hasil negatif dan kami telah menerima surat secara resmi,” ungkap dr. Adhy seraya berujar orang tua Clara belum mengetahui bahwa anaknya telah sembuh dari Covid-19.

Saat ini, imbuh dr. Adhy, Clara masih dirawat sedang dirawat di Pusat Karantina Terpusat di Dusun Ne’e Kabupaten Rote Ndao.

Saat dikonfirmasi Garda Indonesia, apakah Gugus Tugas menyampaikan kepada Anak Clara bahwa dirinya terpapar Covid-19?, dr. Adhy yang merupakan Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 di Rote Ndao, mengungkapkan bahwa dengan cara khusus mengedukasi tentang Covid-19 kepadanya.

“Karena dia anak 7 tahun, tentunya dia (anak Clara, red) tidak begitu paham mengenai Covid-19,” tandas dr. Adhy.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/05/14/anak-perempuan-usia-7-tahun-di-rote-ndao-provinsi-ntt-positif-covid-19/

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi NTT, Dr. drg. Domi Minggu Mere, M.Kes. melalui sambungan telepon pada Jumat sore, 5 Juni 2020, kepada awak media menyampaikan bahwa Laboratorium Bio Molekuler RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang telah memeriksa 116 sampel swab.

“Hari ini diperiksa 116 spesimen swab dan diperoleh hasil 6 pasien sembuh Covid-19,” ungkap drg. Domi sambil menyampaikan pasien sembuh tersebut berasal dari klaster Sukabumi [Kota Kupang] 2 orang, 2 sembuh dari klaster Gowa [Labuan Bajo Manggarai Barat], 1 sembuh dari klaster STT Sangkakala [Waingapu, Sumba Timur], dan 1 sembuh dari Kabupaten Timor Tengah Selatan [T.T.S].

Dengan demikian, imbuhnya, jumlah Pasien positif Covid-19 yang telah sembuh dari Covid-19 sebanyak 28 orang dari total 101 kasus positif Covid-19 di Provinsi NTT.

Ada pun perincian pasien sembuh Covid-19 yakni Kota Kupang sembuh 12 orang, T.T.S sembuh 3 orang, Rote Ndao sembuh 1 orang [anak Clara, red], Sikka 6 orang sembuh, 4 orang dari Manggarai Barat, dan Sumba Timur sembuh 2 orang.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)