Arsip Kategori: Anak & Perempuan

BKKBN Jadi Ketua Program Percepatan Penanganan ‘Stunting’

8 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.

“Hari ini Bapak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang kuat,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 25 Januari 2021, selepas rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran terkait.

Selama ini, penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya. Melalui penugasan tersebut, Presiden memiliki target bahwa setidaknya dalam tiap tahun angka stunting di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen.

Pemerintah, imbuh Hasto Wardoyo, menaruh perhatian besar bagi upaya pengurangan angka stunting ini. Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas angkatan kerja Indonesia di masa mendatang.

BKKBN dalam menjalankan tugas ini akan dibantu oleh sejumlah kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah dan akan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.

“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang angka stunting-nya masih tinggi betul-betul memiliki kesungguhan dalam upaya menangani stunting ini,” tandasnya.

Sejumlah langkah luar biasa segera dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, penanganan stunting di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.

“Artinya bahwa penurunan angka stunting ini basisnya adalah dalam upaya untuk membangun keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka stunting,” ucapnya. (*)

Sumber berita (BPMI Setpres)

Foto utama oleh klikjatim.com

Editor (+roni banase)

Bangun Pos RPA di Lokasi Bencana, Menteri Bintang : Agar Aman & Nyaman

40 Views

Sumedang, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi langsung daerah kena dampak bencana longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat pagi, 22 Januari 2021, guna memastikan kondisi perempuan dan anak di lokasi bencana, sekaligus meninjau Pos Ramah Perempuan dan Anak (RPA) yang telah didirikan di Pos pengungsian Taman Burung SBG, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

“Kemen PPPA mengupayakan kerja sama dengan stakeholder di daerah untuk membangun Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA), sehingga diharapkan dapat memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak di tempat pengungsian,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga usai meninjau posko pengungsian.

PRPA yang ada di lokasi pengungsian menyediakan layanan pengaduan, dukungan psikosial bagi perempuan dan anak serta dukungan spesifik berupa pemberdayaan bagi perempuan. Terkait pemberdayaan, menurut Menteri Bintang akan menjadi catatan bersama untuk memberikan dukungan bagi perempuan pasca bencana khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Menteri Bintang Puspayoga saat meninjau lokasi bencana longsor di Kabupaten Sumedang

“Sesuai data terdapat 24 perempuan kepala keluarga. Ini harus jadi perhatian kita semua agar perempuan kepala keluarga khususnya yang baru ditinggal suaminya sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dan kehidupan bersama anak-anaknya. Kita akan lebih intens komunikasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pendampingan perempuan kepala keluarga di tempat pengungsian,” jelas Menteri Bintang.

Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil mengakibatkan tanah longsor pada 9 Januari 2021 di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Longsor mengakibatkan rumah warga tertimbun dan sejumlah korban jiwa. 40 orang korban meninggal dunia akibat longsor, 25 korban luka-luka, dan 1.119 warga mengungsi akibat bencana longsor.

Didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, Forkompinda Provinsi Jawa Barat dan Kab. Sumedang dan Perwakilan Organisasi Pegiat Perempuan dan Anak serta Relawan, Menteri Bintang juga memberikan sejumlah paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak.

Disampaikan Menteri Bintang, pentingnya pemenuhan kebutuhan spesifik sebagai salah satu upaya menjaga pasokan gizi perempuan, anak dan lansia kena dampak  bencana agar daya tahan tubuh mereka tetap dalam kondisi baik. Di antaranya berupa popok bayi dan dewasa, pembalut, bubur bayi, susu, makanan dan vitamin tambahan, kit hygiene, peralatan mandi, dan sejumlah buku dan permainan anak.

“Kami dari Kemen PPPA hadir hari ini ingin memastikan kondisi perempuan dan anak. Sesuai mandat undang-undang tentang Bencana, perempuan (terutama perempuan hamil dan menyusui), anak, disabilitas, dan lansia adalah kelompok rentan, yang harus diprioritaskan dalam mitigasi dan situasi bencana. Pemenuhan hak-haknya harus diperhatikan karena mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus dan spesifik,” ujar Menteri Bintang.

Bantuan dan edukasi dari Kementerian PPPA bagi anak-anak korban bencana longsor di Kabupaten Sumedang

Menteri Bintang juga menerangkan dalam penanggulangan bencana agar kepentingan perempuan dan anak menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, juga pemerintah daerah untuk dapat menyediakan layanan psikologis bagi para pihak, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak di situasi paling sulit sekalipun. Untuk ke depannya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus bergandengan tangan, bergotong royong, dan memberikan perlindungan yang terbaik dalam hal penanggulangan bencana, hingga pada saat pasca bencana,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga mengapresiasi penanganan cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang di lokasi pengungsian dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sebab dikatakan Menteri Bintang, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Sehingga, penerapan Protokol Kesehatan harus terus dilakukan, seperti menjaga jarak sebisa mungkin, memakai masker, rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Anak Muda Kota Kupang Terpapar Covid, Ini Pesan Yolanda Kadjakoro

4.861 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Corona Virus Disease (Covid-19) tak hanya menyerang usia lanjut, bayi, dan anak-anak, termasuk kaum muda pun terpapar virus mematikan yang mulai mewabah sejak Maret 2020 di Indonesia. Bahkan saat ini, jumlah kasus terpapar Covid-19 di Kota Kupang per Senin, 18 Januari 2021, jumlah kasus mencapai 1.431 jiwa, masih dirawat 831 jiwa, sembuh 552 jiwa, dan meninggal 48 jiwa.

Golongan muda tak luput dari paparan virus corona termasuk Yolanda Kadjakoro (23 tahun) yang mulai menunjukkan gejala pada Senin, 11 Januari 2021. “Beta (saya, red) mulai demam saat sore, karena disertai dengan pilek, jadi beta pikir mungkin pengaruh cuaca yang berubah-ubah. Memang selama sakit itu cuman di rumah hanya sonde (tak, red) pakai masker karena pikirnya pilek biasa,” tulis Yolan sapaan akrabnya di ruang facebook-nya.

Selain Yolanda Kadjakoro, masih banyak anak muda Kota Kupang lain yang mungkin telah terpapar Covid-19, namun tak punya nyali untuk memberikan edukasi bagi anak muda lain agar tak ikut terpapar dan jangan menjadi carier atau pembawa virus mematikan ini ke dalam keluarga. Berdasar kondisi ini, Garda Indonesia menghubunginya dan meminta untuk dapat menorehkan kisahnya menjadi berita.

Saat dihubungi Garda Indonesia pada Selasa sore, 19 Januari 2021, Yolanda membeberkan awal terpapar Covid-19. “Masuk hari kedua dan ketiga, beta rasa mulai aneh, kiranya pilek tapi sonde ada cairan dari hidung atau mulut, nah setelah pilek, lalu mulai batuk-batuk. Batuknya pun sonde mengeluarkan lendir alias batuk kering,” ucapnya.

Di hari keempat, lanjut mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang ini pun melanjutkan kisahnya. “Beta punya indra perasa dan pembau mulai hilang, hari pertama kedua itu masih bisa rasa tapi di hari keempat sudah mulai hilang dan hari kelima baru mulai sesak nafas meskipun sesak sonde parah karena sonde (Saya tak, red) pernah alami sesak nafas,” ungkapnya.

Nah hari kelima itu, papar Yolanda yang merupakan warga Kelurahan Sikumana ini melanjutkan. “Beta mulai curiga jangan sampai beta terpapar covid. Di hari kelima itu baru beta mulai pakai masker. Dan hari keenam, pada Sabtu, 16 Januari 2021, jalani swab test dan hasilnya positif,” urainya.

Menurut perempuan yang aktif di berbagai organisasi ini, dirinya tak tahu dengan jelas terpaparnya dari siapa dan kapan. “Beta tekankan, jangan sampai teman-teman kecolongan sonde pake (tak memakai, red) masker, sonde jaga jarak, dan taat protokol kesehatan lainnya,” imbaunya seraya mengatakan bahwa terkadang kecolongan kayak lepas masker karena pengap, terus berdekatan dengan banyak orang, tak langsung cuci tangan usai bersentuhan dengan apa pun/siapa pun.

Yolanda juga menyampaikan pesan kepada anak muda lain agar tak menganggap remeh Covid-19. “Pesan saya tetap waspada patuhi protokol kesehatan dan yang paling penting apalagi sekarang orang gampang sekali menerima berita hoaks terkait covid. Jadi sambil tetap waspada tetap edukasi diri dengan bacaan, berita-berita yang benar dan berkualitas,” ucapnya.

Selain itu, tandas Yolanda, juga jangan menganggap diri karena masih muda tak mematuhi protokol kesehatan, karena yakin nanti sembuh. “Karena kita hidup bukan cuma untuk diri sendiri tetapi ada orang-orang di sekeliling kita yang harus kita jaga,” tegasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama (*/koleksi pribadi Yolanda)

Ana Kolin, Figur Perempuan Caketum DPW PKB dalam Muswil Keenam 2021

218 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sosok Ana Waha Kolin, S.H., anggota DPRD Provinsi NTT, muncul dalam bursa pencalonan calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi NTT. Selain Ana Kolin, terdapat 3 (tiga) calon lain yakni Yucundinus Lepa (Ketua DPW PKB), Aloysius Malo Ladi, S.E. (Sekretaris DPW PKB dan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT) dan Daniel Hurek dari unsur Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Hal ini terkuak dan disampaikan oleh Ketua DPW PKB, Yucundinus Lepa dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Sekretariat DPW PKB Provinsi NTT pada Jumat siang, 15 Januari 2021; saat menjawab pertanyaan awak media.

Dikatakan Yucun Lepa bahwa proses kaderisasi harus berjalan, memenuhi unsur perempuan, dan para calon Ketua DPW PKB harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. “Para calon ketua merupakan kader terbaik PKB di NTT dan penentuan ketua dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh DPP PKB,” urainya.

Ana Waha Kolin yang juga selaku Ketua Panitia Muswil Keenam PKB dan menjadi aktivis perempuan dalam berbagai organisasi termasuk Forkomwil PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) ini menyatakan siap. “Sebagai kader, wajib hukumnya siap. Terkait program akan dibahas dalam sidang pleno tentang program 5 (lima) tahun ke depan,” ungkapnya.

Ana Waha Kolin (tengah) saat mengatur jalannya konferensi pers didampingi Ketua DPW PKB NTT, Yucun Lepa, dan Sekretaris Panitia

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Fraksi PKB dari Dapil VI NTT tersebut pun menyatakan kesigapannya untuk bertarung dalam bursa pencalonan calon Ketua DPW PKB NTT menyampaikan keoptimisannya untuk bertarung. “Saya optimis, kalau pun tidak terpilih, maka optimis harus menjadi bagian dari seorang politisi, kalau tidak optimis, dia bukan seorang politisi,” tegasnya.

Ana Waha Kolin yang juga menjabat sebagai Caretaker Ketua DPC PKB Manggarai Barat didampingi Marselinus Marsi Urus selaku sekretaris dan Hj Yuliana selaku bendahara, menegaskan lagi seorang politisi harus sanggup menghadapi hasil Muswil PKB.

“Sebagai seorang politisi PKB, dada harus kuat, nafas harus panjang, tandas Ana Waha Kolin yang ditetapkan sebagai Caretaker Ketua PKB Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu, 2 September 2020 berdasarkan SK Nomor : 3810/DPP/01/VII/2020.

Musyawarah wilayah (Muswil) keenam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi NTT dihelat pada 16—17 Januari 2021 di Hotel Aston Kupang, akan dihadiri oleh Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan memberikan sambutan secara virtual.

Penulis, editor, dan foto (+roni banase)

Ayo Dukung Negara Melindungi Anak dari Kejahatan Kekerasan Seksual

45 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Apa bedanya suntik kebiri kimia dengan suntikan KB dan vaksin? Mengapa menolak upaya negara melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya,” ujar Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia.

Ketua FAKTA Indonesia mempertanyakan sikap beberapa orang yang mempersoalkan hukuman kebiri kimia yang akan dilakukan kepada para penjahat kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa penolakan terhadap rencana pemerintah menerapkan hukuman suntik kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual  pada anak.

Azas Tigor pun menjabarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 70 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hukuman Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak dinyatakan berlaku sejak tanggal 7 Desember 2020 saat ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

“Dalam aturan tersebut, dinyatakan bahwa para pelaku kekerasan seksual diberikan hukuman kebiri kimia selama 2 tahun melalui suntikan setelah menjalankan hukuman pokok penjaranya. Proses pelaksanaan suntikan itu pun dilakukan setelah melalui beberapa proses pemeriksaan dan penetapan pelaksanaannya,” urainya.

Pemberian dan pelaksanaan kebiri kimia ini pun, imbuh Azas Tigor, hanya bersifat sementara yakni 2 (dua) tahun. “Sifat sementara ini ditujukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian agar si pelaku kekerasan seksual pada anak tidak melakukan kejahatan yang sama lagi,” jelasnya.

Prinsip hukuman, terang Azas Tigor, adalah untuk mencegah, mengendalikan, memutus rantai kejahatan dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. “Pemberian hukuman ini adalah otoritas Negara yang kita berikan sebagai warga negaranya. Nah, pemberian atau pelaksanaan hukuman termasuk hukuman kebiri kimia adalah kewajiban negara untuk melindungi anak-anak bangsa ini dari para paedofil, predator anak yang berada di sekitarnya,” tegasnya.

Lalu, tanya Advokat yang aktif membela dan mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual ini, ke mana saja kita selama ini ketika anak-anak menjadi korban kekerasan seksual? Tahukan kita, betapa angka kejahatan seks pada anak di Indonesia meningkat terus?

“Masalah kekerasan seksual pada anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan angka kejadiannya,” ungkap Azas Tigor Nainggolan seraya membeberkan data dari Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mencatat sepanjang tahun 2020 terjadi 1.088 kasus kekerasan seksual pada anak dengan 1.656 orang anak yang menjadi korban. Saat ini, Indonesia berada pada situasi darurat kasus kekerasan seksual pada anak.

“Apakah kita mau mendiamkan keadaan berbahaya ini dan menolak upaya negara mau bekerja secara baik melindungi anak-anak?. Mengapa kita mempersoalkan hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pada anak? Prinsip hukuman adalah untuk mencegah dan memotong rantai kejahatan serta melindungi korban. Adakah yang bertentangan hukuman kebiri kimia pada PP No 70/2020 dengan melindungi anak-anak kita dari para paedofil dan predator di sekitar kita?” tanyanya lagi.

“Kita para orang dewasa atau orang tua memiliki kewajiban menjaga,  membesarkan dan mendidik anak-anak secara baik dibantu oleh negara. Mari lindungi anak kita dan negara  memiliki kewajiban melindungi setiap warga negaranya dari kejahatan yang merusak masa depannya,” pinta Ketua FAKTA Indonesia.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Sinergi 3 Pemimpin Perempuan dalam Refleksi Pemberdayaan Perempuan 2020

234 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Tahun 2020 menjadi tahun yang tidak mudah bagi kita semua, tak terkecuali pada pemberdayaan perempuan Indonesia. Diskriminasi dan tak berkeadilan masih menjadi tantangan pemberdayaan perempuan Indonesia bahkan sejak Kongres Wanita Indonesia I Tahun 1928. Padahal dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, tanpa kemajuan perempuan sulit bagi Bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa maju lainnya.

“Kemajuan perempuan adalah kemajuan bangsa. Mendiskriminasi perempuan dengan sendirinya hanya melemahkan kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu pembangunan nasional harus mampu membuat perempuan berdaya,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam Webinar Kaukus Perempuan Politik Indonesia bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2020 menuju 2021, Quo Vadis Perempuan Indonesia” pada Senin, 4 Januari 2021.

Menteri Bintang menambahkan, perempuan Indonesia telah memainkan peran yang tidak sedikit dalam melawan tak berkeadilan bahkan memberikan pengaruh politik bagi pembentukan karakter bangsa, jauh sebelum Indonesia merdeka yang tampak pada hasil Kongres Perempuan I Tahun 1928 hingga Kongres Perempuan IV tahun 1947.

“Perjuangan perempuan Indonesia menyadarkan bahwa yang kita lakukan hari ini adalah untuk melanggengkan perjuangan itu. Dengan kondisi yang jauh lebih baik, sesungguhnya kita bisa berbuat lebih jauh lagi. Kongres Perempuan yang kemudian diperingati sebagai “Hari Ibu” adalah tonggak penting pencapaian perempuan dalam kebijakan politik bangsa dan meletakan dasar bagi pembentukan berbagai undang-undang yang memajukan perempuan” tutur Menteri Bintang.

Di samping itu, Menteri Bintang menyadari jika perjuangan pemberdayaan perempuan Tahun 2020 dihadapkan pada tantangan baru akibat pandemi Covid-19 yang membutuhkan solusi dan peran bersama.

“Tantangan tersebut antara lain, mengupayakan bangkitnya kembali usaha ekonomi perempuan dan memperkuat peran ekonomi perempuan dengan berbagai strategi. Mengupayakan pembagian kerja domestik. Mengupayakan ruang kehidupan yang aman dan nyaman agar potensi perempuan dapat berkembang. Selain itu, pandemi juga membuat perempuan semakin rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KBG),” jelas Menteri Bintang.

Di sisi lain Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini juga memaparkan salah satu tantangan yang dihadapi perempuan akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 adalah meningkatnya angka kemiskinan yang berpengaruh terhadap kondisi perempuan dan keluarga di Indonesia.

“Tentunya (kenaikan angka kemiskinan) ini akan sangat berpengaruh dan dirasakan oleh kaum perempuan yang mempunyai peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pengelola keuangan yang bertugas mengelola keuangan rumah tangga. Dampak pandemi juga membuat banyak perempuan pekerja yang kehilangan pekerjaannya,” tutur Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersinergi dengan seluruh jaringan dan pemangku kepentingan untuk melakukan pendampingan, konsultasi, dan memperkuat komunikasi bagi perempuan. Mendukung dikembangkannya sekolah-sekolah perempuan. Melakukan intervensi untuk memperkuat peran ekonomi perempuan. Terus mengupayakan terciptanya sistem pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban, serta memberdayakan perempuan desa melalui program peningkatan kepemimpinan perempuan.

Menteri Bintang juga berharap bahwa kehadiran Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI) dapat memberikan warna yang kuat dalam karakter pembangunan nasional Indonesia agar semakin berperspektif gender di seluruh sektor pembangunan serta mendorong kemajuan kepemimpinan perempuan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar juga menuturkan jika perempuan dengan perilaku, peran, dan kepemimpinannya punya kapasitas yang kuat untuk mendorong perubahan.

“Studi internasional juga menyebutkan bahwa kepemimpinan perempuan di eksekutif dan legislatif itu sama pentingnya dan akan membangkitkan secara cepat kemajuan untuk perempuan Indonesia,” terang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Pentingnya Peran Partai Politik Lindungi Hak Perempuan di Masa Pandemi

66 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kekerasan terhadap perempuan bukan saja mengancam hak perempuan untuk merasa aman, namun juga mengancam hak kebebasan dan kesetaraan. Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, di mana berbagai persoalan seperti impitan ekonomi serta beban mental yang berat dan berlarut membuat perempuan semakin rentan menjadi sasaran kekerasan.

“Kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya mengancam 3 hal penting akan pemenuhan HAM terhadap perempuan yaitu; hak atas kebebasan, kesetaraan, dan rasa aman. Untuk itulah perlindungan bagi perempuan dari kekerasan menjadi semakin penting untuk terus diperjuangkan dalam masa pandemi serta masa paska pandemi,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Webinar “Perlindungan HAM Bagi Perempuan Sebagai Ibu Bangsa Di Masa Pandemi Covid-19” yang digelar oleh PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG Golkar) pada Senin, 28 Desember 2020.

Menteri Bintang juga menyerukan pentingnya penguatan kerja sama dan sinergi semua pihak, termasuk  partai politik untuk bersama-sama memutus mata rantai kekerasan pada perempuan serta mengawal isu perempuan dan anak. Terutama, karena partai politik dinilai mempunyai kekuatan untuk dapat membuat perubahan masif dan menyeluruh dari pusat hingga tingkat akar rumput.

“Isu-isu perempuan dan anak sifatnya sangat kompleks dan multi-sektoral, sehingga penyelesaiannya pun hanya dapat dilakukan dengan komprehensif melalui sinergi yang kuat dengan seluruh sektor pembangunan, tidak terkecuali partai politik,” tambah Menteri Bintang.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Webinar “Perlindungan HAM Bagi Perempuan Sebagai Ibu Bangsa Di Masa Pandemi Covid-19” yang digelar oleh PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG Golkar)

Terkait sinergi ini, Menteri Bintang tekankan beberapa hal yang diharapkan datang dari partai politik khususnya Partai Golkar untuk mendukung upaya perlindungan HAM bagi perempuan.

“Pertama, turut menggelorakan dan mengamalkan nilai-nilai kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi bagi perempuan dan anak. Kedua, membangun dan mendukung tersedianya layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk pembentukan dan peningkatan kualitas UPTD PPA di daerah. Ketiga, mendukung pembahasan dan pengesahan kebijakan yang berperspektif gender dan mengedepankan hak anak, termasuk RUU PKS,” papar Menteri Bintang.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP KPPG Airin Rachmi Diany. Menurut Airin, perempuan merupakan bagian dari HAM yang haknya harus dilindungi. Airin menekankan perlunya seluruh kader politik mendukung pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan di Indonesia.

“Perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia di mana perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak. Bagi lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun partai politik dan lembaga swadaya masyarakat bahkan warga negara secara perorangan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengakui hak asasi perempuan,” jelas Airin.

Menyikapi peranan perempuan sebagai Ibu Bangsa dalam masa pandemi Covid-19, Airin menambahkan peran perempuan sangat besar di antaranya membangun suasana yang nyaman di rumah, serta memastikan pola hidup sehat dan protokol kesehatan keluarga saat keluar dan masuk rumah. Oleh karena itu menurut Airin sudah selayaknya perempuan senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuannya melalui pendidikan demi meningkatkan akses perempuan terhadap aktivitas ekonomi dan mendapatkan perlakuan yang setara.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

dr Herman Man : Istri ASN Harus Jamu, Jari dan Jati

147 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Dalam acara puncak hari ulang tahun (HUT) Ke–21 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kupang, pada Jumat, 11 Desember 2020, Wali Kota Kupang, dr. Herman Man saat menyampaikan sambutan, mengatakan bahwa sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia dan mitra strategis pemerintah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) diharapkan dapat semakin berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Kupang.

Wali Kota Kupang pun berharap agar DWP Kota Kupang juga dapat mendukung pembangunan nasional, sesuai dengan tema “Peran Dharma Wanita Persatuan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Digital Untuk Mendukung Terwujudnya Ketahanan Keluarga Indonesia”.

Mengambil lokasi di Aula Rumah Jabatan Kota Kupang. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang dan didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ny. Elisabeth Man – Rengka, Ketua DWP Kota Kupang, Lousje Marlinda Funay – Pellokila, S.TP., pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang dan para pengurus dan anggota DWP Kota Kupang.

Menurut Wakil Wali Kota Kupang yang juga berprofesi sebagai dokter tersebut, perayaan HUT ke-21 ini memiliki makna bahwa DWP telah cukup lama berkiprah dan berkarya menjadi mitra Pemerintah untuk turut serta membangun keluarga dan bangsa.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Aparatur Sipil Negara (ASN), atas dedikasi dan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah, guna menyejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan dan target yang terukur,” ucapnya.

Momentum peringatan HUT Ke-21 DWP ini, imbuh dr. Herman Man, juga dapat dimanfaatkan untuk introspeksi dan evaluasi diri, sejauh mana langkah yang sudah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Sebab usia 21 tahun merupakan usia yang cukup dewasa bagi DWP sebagai mitra Pemerintah untuk menjadi organisasi yang profesional.

“Saya berharap istri ASN (ibu-ibu DWP Kota Kupang, red) bisa memiliki Jamu (Jaga Mulut), Jari (Jaga Diri), dan Jati (Jaga Hati) dalam menjaga ketahanan keluarga. Senantiasa dapat melakukan sinergi, sinkronisasi serta kerja sama perencanaan, pelaksana, antara program kerja DWP dengan program kerja OPD di Lingkungan Pemkot Kupang,” imbau dokter Herman Man.

“Mari kita bekerja sama, beriringan dan bergotong royong dalam mewujudkan pembangunan Kota Kupang di berbagai aspek,” ajaknya.

Penulis, editor, dan foto (+rony banase)