Arsip Kategori: Anak & Perempuan

Hadir di APEC WEF 2020, Menteri Bintang Dorong Ekonomi Perempuan

47 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga sebagai Ketua Delegasi Indonesia mengikuti pertemuan tingkat Menteri pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Women and the Economy Forum (WEF) 2020 yang diselenggarakan di Malaysia melalui virtual, pada Rabu, 30 September 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Bintang menyoroti pentingnya upaya memajukan ekosistem pendukung untuk pemberdayaan ekonomi perempuan demi pembangunan berkelanjutan.

“Menyikapi krisis, kita seharusnya tidak hanya fokus pada kebangkitan ekonomi. Penting juga untuk membangun dunia yang berkelanjutan, dengan perempuan sebagai pusat pemulihan,” ujar Menteri Bintang.

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi global. Kesejahteraan dan kehilangan mata pencaharian menjadi isu utama yang dialami hampir semua orang di kawasan Asia-Pasifik, pandemi juga memberi dampak ekonomi dan sosial yang tidak proporsional terhadap perempuan. Oleh karena itu, Menteri Bintang mendorong seluruh anggota APEC untuk dapat menguatkan solidaritas global.

“Saya mempercayakan potensi luar biasa perempuan di seluruh dunia untuk dikembangkan, dilindungi, dan diberdayakan. Hanya solidaritas dan kerja sama global yang akan memastikan kita dapat mengatasi ini bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, potensi dan peran perempuan tidak bisa dianggap remeh dalam mendukung pemulihan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, 99 % dari bisnis di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan lebih dari 50% dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Meski menghadapi banyak tantangan, Menteri Bintang meyakini peluang akan selalu ada.

Suasana Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Women and the Economy Forum (WEF) 2020 yang diselenggarakan di Malaysia melalui virtual, pada Rabu, 30 September 2020

“Bahkan di saat-saat tersulit pun, peluang terbentang di depan. Survei terbaru mengenai dampak Covid-19 mengungkapkan bahwa bisnis berbasis online berhasil meningkatkan kinerja penjualan mereka. Perempuan pelaku usaha perlu memanfaatkan peluang ini, untuk memulihkan dan mempertahankan mata pencaharian mereka,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang menjelaskan, Indonesia telah mengembangkan program pemberdayaan UMKM perempuan dengan berfokus pada pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran online. Menteri Bintang berharap upaya penguatan ekonomi pada perempuan di ranah online mendapat dukungan agar lebih inklusi.

“Kita membutuhkan upaya global yang lebih kuat untuk meningkatkan literasi media digital dan menciptakan lingkungan yang aman untuk melindungi perempuan secara online,” kata Menteri Bintang.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia mendorong APEC PPWE untuk membuat sistem pemantauan atau berbagi informasi secara berkala terkait cara dan kebijakan yang dapat mendukung kehidupan dan penghidupan perempuan sehingga dapat menjadi ruang belajar satu sama lain antar negara APEC.

“Sistem tersebut akan mengumpulkan informasi yang komprehensif dan memungkinkan setiap pemangku kepentingan untuk menilai status, kebutuhan, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Asia-Pasifik, serta menciptakan intervensi yang lebih baik untuk mendukung kelangsungan hidup dan pembangunan ekonomi di negaranya,” ujar Menteri Bintang.

Pertemuan APEC WEF dimaksudkan untuk menguatkan komitmen negara peserta terkait kerja sama regional, pengembangan kapasitas dan berbagai praktik terbaik untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Tahun ini, APEC WEF mengangkat tema ‘Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan untuk Memperkuat Pemulihan dan Ketahanan Pasca-Pandemi’. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Peran Ibu Sebagai “Manajer Keluarga” dalam Pencegahan Covid-19

182 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perempuan khususnya seorang ibu, memiliki peran penting untuk terlibat menjaga agar keluarga tidak terpapar Covid-19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan peran aktif perempuan terutama ibu dalam konteks keluarga dan rumah tangga, merupakan kunci pertahanan kesehatan keluarga dari paparan Covid-19.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/25/keluarga-makin-terdampak-covid-19-ini-arahan-presiden-kepada-menteri-pppa/

“Kalau kita bicara rumah tangga, perempuan ini adalah manajer rumah tangga. Kita melihat peran ibu dalam rumah tangga ini lebih banyak bisa memastikan agar keluarga dan lingkungannya aman dari Covid-19. Ibu rumah tangga di Indonesia tentu menjadi sumber informasi dan kunci kesehatan bagi keluarganya. Mengedukasi lingkungan keluarga terdekat bagaimana bisa menghindari dari paparan Covid 19 ini,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang menambahkan sebagai manajer rumah tangga, seorang ibu diharapkan mampu mengedukasi orang-orang di lingkungan terdekatnya, terutama keluarga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, di samping tetap mengedepankan kebutuhan utama keluarga di masa pandemi.

“Kita harapkan ibu sebagai seorang manajer rumah tangga memastikan anggota keluarga di rumah, seperti anak-anak dan lansia tetap tinggal di rumah di masa pandemi ini kalau tidak ada urusan yang memang harus atau penting untuk keluar rumah. Memastikan kebutuhan dasar perempuan dan anak terpenuhi, dan yang lebih penting lagi memastikan semua rumah dan keluarga menyediakan alat perlindungan diri yang standar seperti kebutuhan masker, sabun, dan hand sanitizer untuk bisa melakukan protokol kesehatan melalui 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak), serta memastikan keluarga mengikuti protokol kesehatan, baik di rumah maupun di luar rumah,” jelas Menteri Bintang.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga di Istana Negara pada Kamis, 25 September 2020, saat ini Kementerian PPPA tengah menyusun Protokol Kesehatan Keluarga bersama Satgas Penanganan Covid-19. Pada proses penyusunan Protokol Kesehatan Keluarga ini, Kemen PPPA juga akan memperluas jejaring dengan melibatkan pakar di bidang kesehatan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat akar rumput demi menyinergikan dan merancang upaya pencegahan penyebaran Covid-19, terutama di kluster keluarga.

“Berkaitan dengan protokol perempuan dan anak, di awal April 2020 Kemen PPPA sudah menginisiasi program BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita). Tapi yang spesifik untuk perempuan inilah yang kita harus buat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sudah bisa kita selesaikan protokol kesehatan keluarga ini dan kita akan sosialisasikan kepada masyarakat luas nantinya melalui jejaring perempuan dan jejaring Forum Anak,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menjelaskan di dalam protokol kesehatan keluarga nanti akan mencakup mengenai protokol kesehatan keluarga secara umum, protokol kesehatan keluarga di dalam dan di luar rumah, protokol kesehatan berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan keluarga ketika ada anggota keluarga yang terpapar Covid-19.

Menteri Bintang juga menekankan realisasi dan evaluasi protokol kesehatan keluarga nantinya menjadi tanggung jawab semua pihak. “Ketika kita bicara paparan Covid-19 ini sebenarnya kita kan harus melindungi diri sendiri, kita harus menjaga sesama. Kalau kita bicara pengawasan yang kita harus lakukan juga secara bersama-sama. Ya, ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama, yang harus kita mulai dari keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Kalau ini kita lakukan, bergerak bersama, bekerja sama, bersinergi ini akan bisa kita dapatkan hasil yang maksimal,” tutur Menteri Bintang.

Lebih lanjut Menteri Bintang juga menegaskan jika ada masyarakat yang diketahui telah melakukan kontak erat dengan anggota keluarga yang positif Covid-19, maka dapat segera melaporkan hal tersebut kepada petugas puskesmas/dinas kesehatan/Satgas Covid-19 setempat, untuk kemudian dilakukan pendataan dan tracing. Selanjutnya orang tersebut dapat diberikan layanan tes usap atau swab test secara gratis asalkan telah memenuhi prosedur/persyaratan yang telah ditetapkan Satgas Covid-19 di tiap-tiap daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak April 2020 telah meluncurkan gerakan BERJARAK. Menteri Bintang menerangkan, di dalam gerakan BERJARAK terdapat 10 langkah aktif yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan agar perempuan dan anak terhindar dari paparan Covid-19. Materi Komunikasi Edukasi dan Informasi terkait gerakan BERJARAK tersebut dapat diakses masyarakat melalui portal  http://berjarak.kemenpppa.go.id (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Keluarga Makin Terdampak Covid-19, Ini Arahan Presiden kepada Menteri PPPA

171 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak, termasuk lanjut usia (Lansia). Pada September 2020, kasus positif Covid-19 menunjukkan tren meningkatnya kasus di kluster keluarga. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan beberapa arahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga terkait langkah untuk menekan dampak Covid-19 pada perempuan, anak, dan keluarga pada Kamis, 24 September 2020, di Istana Negara.

“Arahan Presiden Joko Widodo di antaranya adalah melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan 3M (Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) kepada keluarga, terutama perempuan dan anak. Dalam melakukan sosialisasi dan kampanye protokol kesehatan 3M, Kemen PPPA akan melibatkan lembaga atau pemerhati perempuan, termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) yang tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten/kota,” ungkap Menteri Bintang pada Konferensi Pers terkait Covid-19 di Keluarga, Perempuan, dan Anak yang dilakukan secara virtual di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Bintang menyampaikan bahwa kunci disiplin mematuhi protokol kesehatan seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat keluar rumah, namun juga di dalam rumah.

“Saya mendorong kaum perempuan sebagai “manajer” rumah tangga selalu mengingatkan keluarga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, baik ketika di luar maupun di dalam rumah. Walaupun sedang berada di dalam rumah, saya sarankan untuk tetap memakai masker, apalagi jika di dalam rumah tersebut terdapat kelompok rentan, yakni balita dan lansia,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan paparan Covid-19 pada klaster keluarga semakin meningkat karena kemungkinan paparan tersebut terjadi ketika Ayah atau Ibu bekerja di luar rumah. Oleh karenanya, saya mengimbau ketika Ayah atau Ibu baru masuk rumah segera membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan keluarga.

Dalam waktu dekat Kemen PPPA juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 membuat protokol kesehatan keluarga untuk pencegahan terinfeksi Covid-19, baik di dalam dan di luar rumah, serta tindakan yang dilakukan bila ada anggota keluarga yang terinfeksi.

Menteri Bintang juga mengimbau agar masyarakat mengurangi intensitas pertemuan secara offline. “Pada situasi pandemi seperti ini, saya berharap agar kita tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga harus melindungi sesama. Oleh karenanya, kami mengimbau agar masyarakat dapat mengurangi pertemuan dengan keluarga besar secara offline. Jika terdapat acara keluarga, sebaiknya dilakukan secara daring atau online. Di sinilah kreativitas kita semua dituntut demi menekan penyebaran Covid-19,” imbau Menteri Bintang.

“Mari kita bersatu dan saling bekerja bersama. Saya yakin dengan kekuatan Perempuan Indonesia, kita akan bisa segera pulih dan bangkit kembali. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” tutup Menteri Bintang.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Anggaran Kemen PPPA Tidak Berubah, Menteri Bintang Maksimalkan Kinerja

42 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menghadiri Rapat Kerja (raker) bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 22 September 2020. Pembahasan utama rapat ini terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian atau Lembaga Tahun Anggaran 2021 Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa Banggar DPR RI memutuskan tidak ada perubahan anggaran tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

“Kita sudah berjuang untuk kenaikan anggaran, tapi ya mungkin belum saat ini. Kami juga agak sedih tapi apa mau di kata karena anggaran kita memang sangat terbatas tahun 2021. Banyak dipakai untuk Covid-19 dan pembangunan-pembangunan yang tertunda. Tapi bukan kemudian masalah perempuan dan anak tidak menjadi prioritas, tetap itu menjadi prioritas kami. Ke depannya kita akan berkoordinasi lebih baik lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus.

Berdasarkan rapat Banggar DPR RI telah ditetapkan bahwa pagu anggaran Kemen PPPA tidak mengalami perubahan. Artinya, pagu anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan nomor S-692/MK.02/2020 dan B.636/M.PPN/D.8/ KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.279,5 miliar.

Suasana rapat penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian atau Lembaga Tahun Anggaran 2021 Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI

Meski pagu anggaran Kemen PPPA tidak mengalami perubahan, Menteri Bintang mengaku optimis dan tetap berupaya maksimal untuk melindungi perempuan dan anak. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Kami merasakan dukungan Komisi VIII DPR RI sangat besar terhadap Kemen PPPA. Tapi kita juga sangat memahami ini adalah situasi yang sulit, kami sangat memaklumi keputusan tersebut,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, penambahan anggaran yang diajukan sebelumnya akan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional, serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 65 Tahun 2020.

“Mudah-mudahan dengan anggaran tersebut bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin termasuk dengan 2 tambahan kewenangan yang kami dapatkan di Kemen PPPA ini berkaitan dengan Perpres 65 Tahun 2020. Layanan rujukan akhir ini tidak terlepas dari pada anggaran, tapi mudah-mudahan situasi yang sulit ini juga memotivasi kami di Kemen PPPA untuk lebih kerja ekstra lagi dan dana bukan menjadi hambatan bagi kita semua. Semangat tetap harus kita bangun dalam hal memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak di Indonesia,” tambah Menteri Bintang.

Di akhir rapat, Komisi VIII DPR RI masih optimis dan mendorong agar ke depannya ada penambahan anggaran bagi Kemen PPPA. Dalam salah satu rekomendasinya, Komisi VIII DPR RI mendukung penambahan anggaran sebesar Rp.156 miliar terkait dengan tambahan 2 tugas dan fungsi Kementerian PPPA dari Presiden. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Sunat Perempuan Timbulkan Trauma Pada Ibu dan Anak Korban Sunat

491 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) atau Pemotongan/Perlukaan Genital Perempuan (P2GP) atau kerap disebut dengan istilah sunat perempuan dari sisi medis tidak memiliki manfaat terhadap kesehatan, namun yang justru mengkhawatirkan adalah sunat perempuan lebih banyak dilakukan oleh bidan yang tidak memiliki SOP untuk melakukan hal tersebut.

“Ada beberapa pengalaman yang kami dengar bahwa ketika ibu yang baru melahirkan dan belum pulang ke rumah kadang kala ditawari paket untuk anak perempuannya, untuk ditindik dan disunat. Sering kali ada tawaran-tawaran seperti itu. Padahal sebenarnya dokter dan perawat atau bidan itu tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk melakukan sunat perempuan,” jelas Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Maydian Werdiastuti dalam Webinar ‘Pencegahan FGM/C atau Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Sesi II’ yang diselenggarakan Kemen PPPA melalui daring pada Rabu, 15 September 2020.

Dalam melakukan pencegahan P2GP ini, Kemen PPPA bersinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan sasaran dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat.

Maydian menjelaskan sunat perempuan masih banyak dilakukan hampir di setiap wilayah di Indonesia terutama saat anak usia 0—1 tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Kajian yang dilakukan oleh Kemen PPPA berkerjasama dengan 4 Universitas Islam Negeri di 4 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) serta penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM), P2GP di Indonesia masih tinggi namun hasil-hasil penelitian/kajian ini masih harus terus dianalisis kembali.

“Kami sekarang sudah memiliki roadmap dan rencana aksi yang akan dilakukan secara bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Komnas Perempuan, BKKBN, dan lain-lain untuk melakukan pendataan, pendidikan publik, dan advokasi kebijakan. Kami juga telah membuat panduan pencegahan FGM/C dan melakukan advokasi sejak 2016 hingga 2020 dengan sasaran pokok tokoh agama dan masyarakat, keluarga, serta remaja,” jelas Maydian.

Sejalan dengan pernyataan Maydian, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Maria Ulfa menuturkan saat ini terjadi perubahan tren usia anak yang mengalami praktik sunat perempuan.

“Dahulu anak berusia 4—5 tahun sehingga anak mengetahui dan merasakan proses sunat yang dialaminya. Saat ini, anak disunat sekitar 40 hari atau sebelum ia berusia satu tahun,” ujar Maria.

Webinar ‘Pencegahan FGM/C atau Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Sesi II’ yang diselenggarakan Kemen PPPA melalui daring pada Rabu, 15 September 2020.

Maria Ulfa juga menambahkan jika praktik sunat perempuan masih terjadi karena tradisi atau budaya yang sudah berlangsung secara turun temurun. Hal ini tercermin dari pengambilan keputusan sunat perempuan yang sering dilakukan oleh orang tua, terutama ibu dan lingkungan sekitar.

“Mengingat sunat perempuan cenderung dilakukan terhadap anak usia bayi, preferensi atau penentuan pilihan terhadap pelaku sunat perempuan didominasi oleh ibu anak perempuan, sementara suami atau ayah anak perempuan cenderung bersikap pasif. Biasanya keputusan untuk melakukan sunat perempuan juga didorong oleh keluarga, terutama mertua atau nenek,” tambah Maria.

Dalam webinar, salah satu narasumber yang merupakan seorang ibu mengaku trauma karena melakukan prosedur sunat perempuan pada anaknya melalui bidan padahal niat awalnya hanya untuk melakukan imunisasi. Sambil tersedu, Kartini menceritakan pengalamannya menyaksikan proses dan dampak sunat pada anaknya yang memberikan efek trauma baginya.

“Pengalaman ini cukup emosional bagi saya. Saya melihat waktu itu, bidan menggunakan gunting kemudian ada sesuatu yang diambil dari alat kelamin anak saya dan ditunjukkan kepada saya. Lalu dari alat kelamin anak saya itu keluar darah, anak saya menangis, dan malamnya demam. Saya tenang saja karena yang melakukan itu bidan yang saya anggap punya otoritas kesehatan yang mempunyai pengetahuan dan kewenangan,” tutur Kartini.

Kartini mengaku, ketika hamil ia sudah mencari informasi terkait sunat terhadap anak perempuan. Namun, membuatnya gamang karena tidak ada informasi yang menurutnya betul-betul utuh sehingga membuatnya ragu apakah anaknya harus disunat atau tidak. Kartini juga mengaku mendapat dukungan dari orang tua dan dikuatkan oleh argumen dari bidan.

“Saya bersyukur sekali karena pendarahan dan demam hanya terjadi sehari. Namun yang menjadi permasalahan sampai saat ini, saya merasakan konflik internal dan sedih sebagai seorang ibu. Mungkin pendidikan publik ini perlu disebarkan sehingga ibu-ibu muda seperti saya punya bekal yang cukup untuk memutuskan. Jujur saja, saya merasakan sebagai orang awam ketika disarankan oleh bidan, saya merasa tidak bisa apa-apa. Saya merasa harus mengikuti karena merasa mereka lebih paham,” jelas Kartini.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh image source
Editor (+rony banase)

Menteri Bintang Ajak Wujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Ramah Anak

96 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu); pada Jumat, 11 September 2020, melaksanakan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menegaskan tidak boleh lagi ada pelibatan anak yang menyimpang dalam pelaksanaan politik praktis khususnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

“Dalam rangkaian kampanye yang merupakan bagian dari momentum pemilu, masih terdapat penyimpangan yang melibatkan anak dalam berbagai kegiatan atau aktivitas untuk menggalang dukungan, baik secara offline maupun online. Dengan demikian, sudah sepantasnya berbagai upaya dilaksanakan untuk memastikan tidak ada lagi pelibatan yang menyimpang bagi anak dalam kegiatan politik. Untuk itu, kegiatan hari dilaksanakan sebagai komitmen bersama dalam upaya mencegah pelibatan anak dalam kampanye pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 26 September s.d 5 Desember 2020,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan untuk mencapai pemilihan kepala daerah yang ramah anak, tentunya membutuhkan kerja sama dan sinergi dari semua pihak. “Besar harapan agar SEB tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ramah anak tidak hanya dipandang sebagai dokumen saja, tetapi harus dipandang sebagai komitmen dan tanggung jawab bersama serta dapat diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan yang dapat melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Mari bersama kita wujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak demi mewujudkan pemilu 2020 yang ramah anak,” tambah Menteri Bintang.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak

Pada awal tahun 2019, Kemen PPPA bersama KPU dan Bawaslu telah menyelenggarakan deklarasi pemilu ramah anak dengan harapan pemilu 2019 bisa berlangsung dengan aman tanpa adanya praktik eksploitasi anak dalam bentuk pelibatan anak dalam kegiatan politik. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan berbagai kasus pelanggaran yaitu sejumlah 55 kasus pelibatan anak dalam kampanye politik selama pemilu 2019 yang ditemukan KPAI selama tahapan pemilu berlangsung, termasuk kampanye terbuka.

KPAI juga mencatat terdapat 52 anak yang terlibat dalam unjuk rasa yang dilakukan untuk menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional dan berujung rusuh pada 22 Mei 2019. Bawaslu sendiri juga menemukan 56 kasus pelibatan anak dalam kampanye Pemilu 2019 di 21 provinsi sehingga perlu langkah strategis sehingga hal tersebut tidak lagi terjadi pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto menyampaikan apresiasi kepada Kemen PPPA atas komitmen dan fasilitasi penandatanganan SEB tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ramah anak tahun 2020. “Ini merupakan komitmen sebagai tindaklanjut dari apa yang telah kita lakukan ditahun lalu dalam pemilu 2019. Pada pilpres tahun lalu isu anak menjadi topik pembahasan yang ramai diperbincangkan, ini sangat baik mengingat dampaknya akan terasa sebagai bagian dari pengarusutamaan perlindungan anak di tingkat nasional. KPAI berharap melalui SEB ini menciptakan kesadaran bagi para kepala daerah agar membangun komitmen terhadap perlindungan anak dalam setiap peraturan daerahnya dan juga bagi para pemilih agar dapat menentukan pilihannya kepala daerah yang tepat dan peduli isu perlindungan anak,” ujar Susanto.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menuturkan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak harus terus didorong untuk menjadi arus utama pembicaraan dalam proses pemilihan kepala daerah. “Melihat fakta di lapangan memang masih banyak terjadi penyimpangan dengan melibatkan anak dalam kampanye. Akan tetapi kita tentunya tidak tinggal diam, setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Surat Edaran Bersama ini menjadi langkah konkret bagaimana melindungi penyalahgunaan dan penyimpangan anak dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilu. Namun, yang tidak kalah penting juga adalah upaya pencegahan sejak dini. KPU mempunyai fasilitas Rumah Pintar Pemilu yang ada di 34 provinsi dan 514 kab/kota selain itu sebagai program nasional kami juga menyasar tempat wisata salah satunya melalui taman pintar di Yogyakarta. Rumah Pintar Politik dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan politik pada anak agar paham tentang pemilu. Kalau kita berhasil memberikan pendidikan politik pada anak-anak, maka saat mereka sudah menjadi pemilih wajib, mereka akan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kami percaya, memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula atau anak akan memberikan dampak yang baik kepada mereka,” ujar Arief.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengungkapkan potensi pelanggaran dengan melibatkan anak memang masih terjadi hingga saat ini. “Perkembangan teknologi melalui dunia maya dan digitalisasi yang dapat diakses oleh semua orang termasuk anak menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu. Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pencegahan agar anak tidak terlibat dalam penyimpangan kegiatan kampanye politik, hal tersebut kami implementasikan salah satunya dengan penandatanganan SEB pada hari ini. Kami berharap agar tindak lanjut dari SEB ini adalah dengan adanya pendidikan politik yang lebih komprehensif lagi ke depannya. Tak lupa apresiasi kami sampaikan kepada Kemen PPPA, KPU, dan KPAI atas komitmennya untuk melindungi anak Indonesia dari penyimpangan dalam hal pemilu dan pilkada yang ramah anak dan sehat,” ujar Abhan. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Bintang Puspayoga : Sudah Saatnya Perempuan Memimpin

289 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan sejarah telah membuktikan bahwa perempuan patut diperhitungkan. Jika di masa lalu perempuan hanya dikonstruksikan sebagai pengurus atau pengelola rumah tangga, saat ini tidak sedikit perempuan yang menempati posisi penting dalam berbagai bidang bahkan menjadi pemimpin.

“Sudah saatnya perempuan diperhitungkan tidak saja untuk dipimpin, namun juga memimpin. Perempuan ‘tidak harus mendominasi’ laki-laki tetapi bagaimana membuat hubungan relasi antara keduanya seimbang dan harmonis, berbagi peran baik di dalam keluarga, masyarakat sampai dalam tahapan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Menteri Bintang dalam webinar bertajuk ‘Perempuan Pemimpin Perkasa Berkarya di setiap Masa dan Era’ yang diselenggarakan Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia (PPPI) melalui daring pada, Rabu, 9 September 2020.

Suasana webinar bertajuk ‘Perempuan Pemimpin Perkasa Berkarya di setiap Masa dan Era’ yang diselenggarakan Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia (PPPI) melalui daring pada, Rabu, 9 September 2020.

Menteri Bintang menambahkan jika kesetaraan gender dapat tercipta salah satunya dengan adanya akses atau peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan di mana perempuan mampu memberikan suara dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara dengan lebih baik. Meski kesetaraan gender di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik, namun Menteri Bintang menegaskan jika perjalanan menuju kesetaraan gender belum usai.

“Dengan terciptanya kesempatan bagi perempuan memegang peranan sebagai pemimpin, saya yakin akan membawa dampak yang positif yaitu terciptanya kesetaraan gender. Perjuangan kita belum selesai, berbagai tantangan ke depan masih akan kita hadapi, maka kepemimpinan para perempuan sampai kapan pun akan terus diperlukan,” antara jelas Menteri Bintang.

Di sisi lain, pengusaha sekaligus Pendiri Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Dewi Motik Pramono berpandangan bahwa sebagai manusia, baik perempuan maupun laki-laki hakikatnya adalah saling mengisi, menghargai, dan mendukung satu sama lain karena tidak ada manusia yang sempurna dan hal itu harus dimulai dari rumah tangga atau keluarga. Dewi pun menceritakan jika pencapaiannya saat ini merupakan buah dari dukungan orang tua di masa lalu.

Pendiri Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Dewi Motik Pramono

“Saya bersyukur bahwa saya punya orang tua yang sangat-sangat penuh kasih sayang, memberikan saya kesempatan untuk maju dari saya kecil. Kita sebagai anak itu tidak pernah dihina. Ayah saya tak pernah memaksa anaknya menjadi juara, yang ada Ayah saya selalu mendukung apa pun pekerjaan anaknya selama itu benar,” jelas Dewi Motik.

Dewi Motik juga membagikan tips menjadi pemimpin perempuan dan dapat berkarir seperti dirinya hingga saat ini. “Kita tak usah pilih-pilih, selama itu membuat orang senang, membuat karya untuk orang banyak, dan penyerapan tenaga kerja itu sesuatu yang harus dilaksanakan terus menerus. Jadi hidup itu soal berpikir apa yang harus saya buat. Tidak boleh tidak, kita harus berkarya nyata setiap saat setiap waktu sehingga apa yang kita buat itu dirasakan oleh orang banyak,” tutup Dewi Motik.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020, Menteri Bintang Minta Dukungan

188 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah melalui proses yang sangat panjang, mulai penyusunan konsep, naskah akademik, hingga menjadi Rancangan Undang-Undang. Namun, pada 2 Juli 2020, Ketua Badan Legislasi DPR RI menjelaskan RUU PKS ditarik dari Program legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/03/menteri-bintang-dorong-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-dalam-raker-dpr-ri/

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pun tidak menampik, RUU PKS masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, namun ia mengajak seluruh pihak mengambil hikmah dari berbagai masukan tersebut untuk memperkaya muatan substansi RUU PKS dalam pembahasan berikutnya.

“Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bagi kita semua, mengingat urgensi adanya RUU ini sangat besar karena kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak kepada korban tetapi juga kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengharapkan tokoh agama dan organisasi keagamaan untuk turut serta mengadvokasi, mengedukasi, menarasikan, dan membangun persepsi yang benar di masyarakat mengenai muatan RUU PKS ini. RUU PKS bukan hanya permasalahan bagi perempuan, tetapi juga menyangkut kepentingan semua pihak, baik laki-laki, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Menteri Bintang dalam Dialog RUU PKS dengan Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan melalui virtual.

Menteri Bintang menjelaskan Kemen PPPA secara proaktif terus membuka ruang diskusi dan dialog untuk mendapat masukan, gambaran, menghimpun berbagai perspektif, upaya, pendapat, dan masukan dari berbagai pihak mengenai strategi terbaik dalam rangka penghapusan kekerasan seksual. Dari berbagai diskusi dan pertemuan tersebut disimpulkan bahwa urgensi disahkannya RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi sebab secara dasar penyusunan RUU PKS telah memenuhi syarat. Selain itu, dibutuhkan sistem pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif dan adanya pengaturan yang berperspektif korban.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang membenarkan jika RUU PKS menjadi sebuah keharusan untuk disahkan karena adanya kekosongan hukum untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban dan memberikan efek jera pada pelaku.

“Dari hari ke hari, korban kekerasan seksual terus bertambah. Namun Undang-Undang yang ada mengalami kekosongan. Sekalipun ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tapi pengaturannya itu terpencar-pencar tidak utuh. Sementara, kita butuh ada sebuah keutuhan alurnya, mulai dari pencegahan sampai rehabilitasi prosesnya utuh. Oleh karena itu, Undang-Undang ini (UU PKS) menurut saya memang penting dan segera,” tutur Marwan Dasopang.

Suasana Dialog RUU PKS dengan Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan melalui virtual.

Dari perspektif tokoh agama, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Cirebon, KH Husein Muhammad meyakini jika tujuan dari semua agama bukan untuk menciptakan kerusakan, membodohi, apalagi melakukan kekerasan tapi untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik, persaudaraan, keadilan, kasih sayang dan cinta. Oleh karena itu, kehadiran RUU PKS diharapkan dapat dimaknai dengan bijak.

“Sesungguhnya secara normatif, RUU PKS ini sudah menjadi dapat diterima tinggal penyesuaian pada isu-isu krusial yang mungkin harus dipahami secara bersama. Mungkin ada pemahaman-pemahaman yang belum cukup disepakati mengenai terminologi sehingga menimbulkan kesan-kesan negatif,” tutur Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Cirebon, KH Husein Muhammad.

Dari dasar hukum, Senior Independent Advisor and Legal Policy and Human Rights Valentina Sagala menjelaskan prinsip dasar pembentukan RUU PKS adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak akan lepas dari Pancasila. Valentina juga membenarkan jika ada kekosongan substansi hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga dibutuhkan sebuah RUU.

“Dalam RUU PKS ini, pengalaman korban berhadapan dengan sistem hukum itu akan tercermin. Artinya negara hadir untuk melindungi para korban. Bisa ada beberapa pengalaman dari korban, pertama kasusnya tidak diadili karena tidak ada hukumnya. Kedua mungkin ada, tapi hukum acaranya terbatas artinya kesulitan dalam mencari pembuktian. Jadi memang RUU ini sebaiknya dibuat evidence base (berbasis bukti) artinya tidak mengada-ada, memang korbannya ada, korbannya menderita maka dari itu perlu diatur,” jelas Valentina Sagala.

Di sisi lain, Prof. Musda Mulia dari Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan seksual dan yang paling menonjol adalah faktor ketidakadilan gender. Musda menegaskan jika pandangan-pandangan bias gender harus dihapuskan, terutama dalam konteks untuk menggolkan RUU PKS.

“Prinsip keadilan gender adalah prinsip yang sejalan dengan konstitusi, bahkan sejalan dengan esensi agama itu sendiri, yang ujungnya adalah memanusiakan manusia. Marilah kita bersama-sama memahami dengan baik bahwa RUU PKS ini sangat-sangat urgen. Semua tokoh agama seharusnya dilibatkan karena Undang-Undang ini bukan untuk mengatur perempuan tetapi membawa kesejahteraan bagi kita semua,” ujar Musda Mulia.

Dalam dialog, dukungan terhadap RUU PKS juga disampaikan oleh berbagai perwakilan tokoh agama yang hadir mulai dari tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, juga Katolik serta organisasi keagamaan lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)