Arsip Kategori: Anak & Perempuan

LPSK Temui Keluarga Korban Kasus KDRT di Bali

39 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak untuk mencari solusi terkait pembayaran biaya rumah sakit seorang perempuan korban penusukan oleh suaminya sendiri pada bulan Oktober silam. Pertemuan untuk menjelaskan posisi dan kewenangan LPSK dalam peristiwa ini.

Bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bali, LPSK bersama BPJS Denpasar, Ombudsman Bali, Dinas Kesehatan Bali, RSUP Sanglah Bali, LBH Apik dan keluarga korban duduk bersama untuk meluruskan kesimpangsiuran yang berkembang selama ini pada Jumat, 15 November 2019.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyayangkan beberapa pihak yang terburu-buru menyalahkan LPSK karena dianggap tidak mau menanggung keseluruhan biaya pengobatan korban. “Terlalu gegabah kalau ada pihak yang menyalahkan dan menganggap LPSK lepas tangan,” ujar Hasto

Menurut Hasto, dalam kasus ini LPSK telah bekerja sesuai dengan kewenangan. Bahkan LPSK telah memberikan perlindungan darurat kepada korban sejak ditetapkan sebagai terlindung. Namun, yang harus dipahami, setiap korban yang mendapatkan bantuan medis dibutuhkan penetapan oleh LPSK yang mengacu pada syarat dan ketentuan perundang-undangan.

Bila melihat aturan yang ada, LPSK hanya bisa mengeluarkan biaya medis setelah korban ditetapkan menjadi terlindung. Akibatnya biaya medis yang telah keluar sebelum korban menjadi terlindung tidak dapat ditanggung oleh LPSK.

“LPSK tidak punya legalitas untuk mengeluarkan biaya, justru bila LPSK mengeluarkan biaya maka LPSK yang melanggar Undang-Undang,” tutur Hasto

Hasto mengatakan dalam peristiwa semacam ini BPJS tetap memiliki kewajiban untuk menanggung biaya medis korban, karena selain posisinya sebagai lembaga penjamin, BPJS juga menarik iuran dari masyarakat. Karena dalam praktiknya BPJS pernah tetap memberikan layanan medis kepada korban tindak pidana yang tidak mendapatkan layanan medis dari LPSK. Hal semacam ini pernah terjadi di RS Imelda Medan dan RSUD Pasar Minggu Jakarta. Untuk itu LPSK mempertanyakan mengapa ada tafsiran-tafsiran yang berbeda pada peristiwa yang hampir serupa.

Namun begitu, menurut Hasto, LPSK tetap akan mencari solusi untuk keluarga korban penusukan bersama lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Jenis layanan yang mungkin bisa diberikan misalnya dalam bentuk layanan psikososial. Namun, LPSK belum bisa memastikan pihak mana yang akan digandeng untuk memberikan layanan psikososial kepada keluarga korban.

Hasto berharap peristiwa semacam ini bisa dicarikan jalan keluar agar tidak ada lagi kekecewaan masyarakat akibat harapan yang terlalu tinggi namun tidak berbanding lurus dengan kewenangan yang LPSK miliki. Sebagai langkah konkrit, LPSK telah menyurati Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan yang baru untuk mengagendakan pertemuan guna membahas persoalan tanggungan biaya rumah sakit bagi korban tindak pidana.

Terlepas dari masalah ini, LPSK mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Bali utamanya pendamping korban yang terus memberikan perhatian kepada korban-korban tindak pidana. Semoga peristiwa ini tidak merusak hubungan yang sudah terjalin baik selama ini. (*)

Sumber berita (*/Humas LPSK)
Editor (+rony banase)

Menteri PPPA dan DPR RI Sepakat RUU PKS Segera Disahkan

103 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga didampingi Sekretaris Kementerian PPPA dan jajaran Eselon 1 mengikuti rapat pertama dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Rabu, 13 November 2019.

Dibuka Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, pembahasan rapat menyoroti evaluasi dan rencana realisasi program PPPA, rencana tindak lanjut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan isu-isu terkini tentang perempuan dan anak.

Dalam rapat tersebut, Yandri menegaskan bahwa DPR RI siap bergandengan tangan dengan Kemen PPPA untuk mengatasi tantangan pembangunan PPPA. “Kita tidak hanya bicara besar kecil anggaran, tapi kinerja yang terukur dan tepat sasaran. Dalam hal pembangunan PPPA ke depan, DPR RI siap bergandengan tangan,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.

Terkait RUU PKS, Yandri mengatakan pihaknya mendukung untuk dibahas kembali dan meminta pemerintah untuk merespons. “RUU PKS ini menjadi fokus kita dan pemerintah harus merespon. Kami akan mengkaji kembali naskah akademiknya,” tambah Yandri.

Hal ini juga diikuti mayoritas anggota Komisi VIII yang hadir. Mereka sangat mendorong RUU PKS segera disahkan, serta mengingatkan agar substansi lebih komprehensif. Sebanyak 45 dari 53 anggota Komisi VIII DPR RI hadir dalam rapat pertama ini.

“Kami di Komisi VIII sudah mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) bahwa RUU PKS yang merupakan take over dari periode sebelumnya kita masukkan kembali dalam prolegnas usulan Komisi VIII. Jangan khawatir, kita punya komitmen yang sama untuk RUU PKS,” jelas Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII.

Dukungan maksimal Komisi VIII DPR RI untuk Kementerian PPPA

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengapresiasi besarnya perhatian Komisi VII DPR RI untuk memperjuangkan RUU PKS dan masalah perempuan dan anak. Menteri Bintang mengatakan Kemen PPPA dan Komisi VIII DPR RI menyepakati untuk melakukan pembahasan RUU PKS.

“Kami akan menindaklanjuti RUU PKS setelah draf tersebut dikirimkan oleh Baleg DPR RI. Pembahasan tidak akan mengulang kembali, justru kami akan mengkaji hingga menemukan persepsi yang sama, agar tidak rancu dan tidak bias,” kata Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang juga menjelaskan jika dalam pembangunan PPPA, terdapat sejumlah tantangan seperti rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, peran keluarga dalam pengasuhan anak, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, serta tingginya perkawinan anak. Menteri Bintang menegaskan hal ini akan menjadi priroitas utama.

“Saya akan lebih banyak konsolidasi untuk mempelajari apa yang ada di kementerian, sehingga ke depan saya bisa membangun fondasi yang kuat terkait arah kebijakan, tentunya dengan tidak terlepas dari dukungan Komisi VIII. Kami berharap Komisi VIII betul-betul menjadi mitra terbaik pemerintah untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak,” jelas Menteri Bintang.

Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan optimisme dan besarnya harapan mereka bagi pembangunan PPPA di bawah pimpinan Menteri Bintang Puspayoga.(*)

Sumber berita (*/Alin—Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Afganistan Belajar Industri Rumahan dari Indonesia

25 Views

Mataram, Garda Indonesia | Pemerintah Republik Islam Afghanistan terus berupaya memajukan negara dan kaum perempuannya meski negaranya masih dilanda perang. Salah satunya dengan belajar tentang Industri Rumahan (IR) dari Indonesia.

Deputi Deputi bidang Teknis dan Kebijakan Kementerian Urusan Perempuan Republik Islam Afghanistan, Spozhmai Wardak mengemukakan hal ini dalam penutupan Second Workshop on Women Economic Empowerment for Afghanistan dan Pertemuan Tim Pengarah di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Jumat malam, 8 November 2019.

“Di workshop ini kami dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan Indonesia dalam memberdayakan perempuan, dan kami mendapat hal-hal positif. Tiga negara (Indonesia – Jerman – Afghanistan) juga sepakat akan mengambil langkah konkret untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Afghanistan ke depan. Keberhasilan workshop ini sangat penting bagi negara dan perempuan Afghanistan,” ujar Deputi bidang Teknis dan Kebijakan Kementerian Urusan Perempuan Republik Islam Afghanistan, Spozhmai Wardak.

Workshop ini merupakan bagian dari program Kerja Sama Triangular antara Indonesia – Jerman – Afghanistan untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Urusan Perempuan, Republik Islam Afghanistan dan Pemerintah Jerman melalui Geselleschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ). Tujuannya untuk menyusun dan memperdalam konsep pemberdayaan ekonomi perempuan yang berada dalam struktur patriarki dan konservatif.

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Kemen PPPA, Muhammad Ihsan menjelaskan dalam workshop kedua ini peserta mempelajari laporan kondisi ekonomi perempuan di Samangan, Afghanistan (daerah percontohan) sebagai tindak lanjut workshop sebelumnya, “Workshop Development Women Empowerment Through Home Industry in Indonesia” yang digelar pada Juli 2019 di Yogyakarta.

“Laporan ini mendiskusikan 4 isu terkait pemberdayaan ekonomi perempuan yang ingin dipelajari oleh Afghanistan yaitu produksi dan pengemasan, pemasaran atau marketing, akses dan keuangan, serta aspek sosial budaya dalam sistem patriarki,” kata Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Kemen PPPA, Muhammad Ihsan.

Peserta workshop terdiri dari perwakilan Kementerian Urusan Perempuan, Republik Islam Afghanistan yaitu Deputi bidang Teknis dan Kebijakan sebagai ketua delegasi, dua direktur, satu perwakilan dari Provinsi Samangan, dan staf bidang monev. Kegiatan yang berlangsung sejak 4 November 2019 ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kami hadirkan banyak narasumber seperti TGH M. Subhi Sasaki, berbagai praktisi dan fasilitator IR di NTB, Koperasi Syariah, Bukalapak, serta berkunjung ke lokasi yang relevan seperti Balai Kemasan. Kiranya bisa menginspirai pihak Afghanistan tentang bagaimana menjalankan home industry development,” kata Ihsan. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

PATBM Nunhila Jadi Percontohan, Menteri Bintang Tinjau Langsung

32 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Mengakhiri kunjungan kerja perdana selama 2 (dua) hari sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri PPPA Bintang Puspayoga berkunjung ke Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak, Kota Kupang pada Jumat, 8 November 2019.

“Kita memang datang dari warna yang berbeda, tapi ketika memberikan pelayanan pada masyarakat memang kita tidak membedakan warna, kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutur Menteri Bintang dalam sambutannya.

Menteri Bintang menambahkan Kota Kupang bukanlah tempat yang asing baginya, selama 5 tahun beliau mendampingi suaminya untuk tugas di OASE, PKK, dan Dekranas daerah yang paling sering dikunjungi adalah NTT. “Kunjungan ini saya lakukan untuk mengetahui lebih banyak lagi apa saja yang sudah dilakukan PATBM untuk masyarakat. Sebelumnya saya sudah mengetahui terkait keberadaan PATBM ini, namun saya ingin sekali melihat langsung bagaimana bentuk, apa saja kegiatan, dan manfaatnya pada masyarakat,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga

“Penghargaan sebesar-besarnya tak lupa saya sampaikan atas komitmen penuh para pihak di Kota Kupang, pemerintah daerah, aparat kelurahan Nunhila, dan para aktivis PATBM yang telah mencurahkan waktu tenaga dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan berbagai aktivitas sesuai dengan pedoman dan berbagai pelatihan yang telah diterima untuk memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah lainnya,” tutur Menteri Bintang.

“Tentunya dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak, karena tidak mungkin pemerintah atau masyarakat hanya berjalan sendiri untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Melihat semangat aktivis PATBM Nunhila, saya optimis jika dapat terus ditingkatkan maka angka kekerasan pada perempuan dan anak yang menjadi salah satu prioritas kami 5 tahun ke depan akan lebih mudah diturunkan. Kami harapkan pula dukungan PATBM untuk mencegah pernikahan anak dan pekerja anak. Kerja keras aktivis PATBM dan aparat yang responsif pada kepentingan terbaik anak, kami yakin menjadi amunisi yang cukup kuat untuk mewujudkan prioritas nasional ini,” tutup Menteri Bintang.

Pada 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi desa model PATBM di 34 provinsi, 68 kab/kota, dan 136 desa. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di 4 kabupaten/kota dan 8 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Bakunase dan Kelurahan Nunhila di Kota Kupang, Desa Oebelo dan Desa Kuaklalo di Kabupaten Kupang, Desa Kele dan Desa Kesetnana di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Desa Weerame dan Desa Watukawula di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Beberapa hal yang dilakukan oleh PATBM yakni memberdayakan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan anak yang ada di masyarakat secara mandiri. Gerakan PATBM ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak mulai dari lingkungan terkecil yakni kelurahan.

Foto bersama Ketua PATBM Nunhila, Rahel Magdalena Rihi (baju putih diapit Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dan Menteri Bintang Puspayoga) dan pengurus PATBM Nunhila

Ketua PATBM Kelurahan Nunhila, Rahel Magdalena Rihi menuturkan PATBM merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, menumbuhkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak.

“Salah satu pencapaian PATBM Kelurahan Nunhila yakni penurunan angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pada 2018 terdapat 3 kasus yang kami tangani, angka tersebut turun jumlahnya menjadi 1 kasus pada 2019. Ini sejalan dengan rangkaian kegiatan sosialisasi yang kami lakukan selama ini. Sosialisasi untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak,” tutur Oma Len sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menyampaikan rasa terima kasih dan bangga atas kehadiran Menteri Bintang di Kota Kupang khususnya di Kelurahan Nunhila. “Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami atas kehadiran Bu Menteri. Sebagai informasi, Kelurahan Nunhila merupakan salah satu kelurahan percontohan yang tentunya membanggakan Kota Kupang dalam hal kepedulian masyarakatnya terhadap perlindungan anak,” ujar Jefri.

Jefri menambahkan Kota Kupang termasuk daerah yang tinggi angka stunting pada anak yakni mencapai 23,3%. Namun, di sisi lain hal baik yang patut menjadi contoh, tentang bagaimana orang tua, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat mempunyai perhatian khusus pada perlindungan anak-anak. “Semoga dengan adanya pelaksanaan PATBM dapat mendorong percepatan pembentukan desa/kelurahan layak anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khusunya di Kota Kupang,” tandas Jefri. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Sekolah Perempuan Bifemeto di TTS, Wujud Sinergi Pemberdayaan Perempuan

111 Views

SoE-TTS, Garda Indonesia | Masih dalam rangkaian kunjungan kerja perdana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga meresmikan Sekolah Perempuan Bifemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Kamis siang, 7 November 2019.

“Perempuan tidak boleh lagi ada di belakang laki-laki melainkan harus setara di samping laki-laki, sebab mereka akan menjadi aktor penting untuk meningkatkan perekonomian perempuan guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” tegas Menteri Bintang dalam sambutannya.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga

Menteri Bintang menambahkan sinergi dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan merupakan kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara, ”Melihat masih maraknya praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di masyarakat maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan melalui pendidikan. Salah satunya melalui Sekolah Perempuan, yang diharapkan menjadi upaya konkret dalam rangka pemberdayaan perempuan salah satunya di bidang ekonomi dari akar rumput,” ungkap Menteri Bintang.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni menuturkan sekolah perempuan yang menjadi salah satu program dari Kemen PPPA merupakan wadah untuk membantu meningkatkan dan mengenali kemampuan mereka, menggali potensi alam sekitarnya, mengenali masalah yang mereka hadapi, mengetahui hak-hak mereka dalam program pembangunan, mekanisme pembangunan, serta cara mereka dapat ikut dan mendapatkan manfaat dan cara membangun gotong royong agar dapat menyatukan kemampuan mereka untuk masyarakat.

”Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah perempuan menjadi modal awal untuk membangun kepercayaan diri mereka sehingga berani dan dapat memaksimalkan akses sumber daya alam guna peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan,” tambah Erni.

Saat ini, Kemen PPPA tengah menggali potensi kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM yang memungkinkan untuk dapat menciptakan sinergi bersama PNM Mekaar dalam upaya pemberdayaan ibu rumah tangga melalui wirausaha. Salah satu program yang ditawarkan adalah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang diprakarsai oleh PNM. Program unggulan Mekaar ini memberikan akses permodalan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha terutama perempuan ibu rumah tangga.

Perempuan TTS yang tergabung dalam Sekolah Perempuan Bifemeto

Direktur Utama PNM Mekaar, Arief Mulyadi menuturkan PNM Mekaar merupakan salah satu produk yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menjadi salah satu penyebab keterampilan berusaha mereka kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan.

”Untuk di Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri PNM Mekaar hadir sejak 2016 dan hingga saat ini nasabahnya sudah mencapai 11.050 ibu-ibu yang tergabung dalam Mekaar. Program PNM Mekaar tentunya tidak terlepas dari dukungan Bapak Presiden Jokowi, sehingga saat ini Mekaar sudah mempunyai 5.668.000 nasabah yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia. Ke depan, Mekaar akan terus berusaha meningkatkan akses peminjaman modal bagi perempuan ibu rumah tangga, hal ini tentunya sejalan dengan sekolah perempuan, ibu-ibu yang tergabung dalam Mekaar juga merupakan ibu-ibu yang hebat di mana mereka juga ikut berperan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga,” ujar Arief.

”Untuk ibu-ibu yang sudah menjadi nasabah PNM Mekaar, saya bangga dengan ibu-ibu semua terus tingkatkan peran kalian dalam peningkatan ekonomi keluarga. Namun, yang tidak boleh lupa adalah prinsip 3 Sukses yakni; sukses peminjaman, sukses kemanfaatan, dan sukses pengembaliannya. Besar harapan agar Sekolah Perempuan Bifemeto di Kabupaten TTS mampu menjadi mesin penggerak untuk kemajuan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya menuju masyarakat yang sejahtera dan setara,” tutup Menteri Bintang. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Anak TTS Sehari Belajar di Luar Kelas Bersama Menteri Bintang

51 Views

Soe-NTT, Garda Indonesia | Dalam rangkaian kunjungan kerja perdana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri PPPA Bintang Puspayoga turut dan larut dalam kebersamaan Sehari Belajar di Luar Kelas bersama anak-anak di SMP Kristen Harapan, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Kamis, 7 November 2019.

Sehari Belajar di Luar Kelas bersama anak-anak merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Internasional pada 20 November, di tingkat global setiap tahunnya dilakukan suatu gerakan yang diberi nama Outdoor Classroom Day (OCD) atau Sehari Belajar di Luar Kelas (SBLK).

Indonesia telah berpartisipasi dalam SBLK sejak 2017. Pelaksanaan SBLK di Indonesia diintegrasikan ke dalam program Sekolah Ramah Anak (SRA). Hal ini selaras dengan arahan Presiden yang meminta agar sekolah melakukan lebih banyak proses pembelajaran di luar kelas dari pada belajar di dalam kelas.

“Melalui kegiatan SBLK, saya berharap anak Indonesia yang berada di semua satuan pendidikan dapat merasakan proses belajar yang menyenangkan. Kegiatan ini tetap sebuah proses belajar namun dilakukan di luar kelas dengan banyak sekali kegiatan yang lebih baik dalam membentuk karakter dan perilaku serta pembiasaan yang positif bahkan termasuk mendukung kebudayaan dalam bentuk permainan tradisional,” ujar Menteri Bintang.

Ia menambahkan dalam kegiatan ini anak melakukan kegiatan fisik yang menyenangkan, belajar sportivitas dalam permainan tradisional. “Saya berharap agar permainan tradisional ini dapat terus dilakukan oleh anak-anak sehingga mereka dapat terhindar dari ketergantungan pada gawai dan anak akan jauh lebih sehat,” pinta Menteri Bintang.

Foto bersama anak Timor Tengah Selatan (TTS) dan Menteri Bintang Puspayoga

Pelaksanaan SBLK 2019 diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, terutama yang telah berkomitmen menuju SRA sebanyak 33 provinsi, 356 kabupaten/kota, 15.588 sekolah dari semua jejang pendidikan, dan 4.042.536 murid se-Indonesia yang dilakukan sekitar 3 jam di masing-masing sekolah.

Fokus pelaksanaan SBLK 2019 di 9 titik pantau, yaitu; Sulawesi Selatan (Kab. Bantaeng), Jawa Timur (Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban), Lampung (Kab. Pringsewu), Sulawesi Utara (Kab. Minahasa), Maluku Utara (Kota Ternate), Nusa Tenggara Timur (Kab. TTS), DI Yogyakarta (Kab. Kulon Progo), dan Jawa Barat (Kota Bandung).

“Pelaksanaan SBLK tahun ini akan lebih semarak dari tahun sebelumnya, dimana ada 10 nilai yang ditanamkan pada setiap murid selama 3 jam tersebut, yaitu; pendidikan karakter, kesehatan, iman dan taqwa, gemar membaca, adaptasi perubahan iklim, peduli dan cinta lingkungan, melestarikan budaya, cinta tanah air, sadar bencana, dan mau dan berkomitmen mendukung SRA,” ujar Menteri Bintang.

“Semoga dengan kegiatan SBLK tahun ini akan semakin mendorong sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan dan porsi belajar diluar kelas dapat lebih diperbanyak lagi sesuai dengan himbauan Presiden. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan hak-hak anak terutama melindungi anak selama berada di sekolah. Keberhasilan SRA mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030,” tutup Menteri Bintang.

Sementara itu, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rossalin mengungkapkan Indonesia pertama kali mengikuti SBLK pada 2017 dan menjadi terbaik kedua setelah Inggris berdasarkan jumlah sekolah yang mengikuti SBLK dan beragam tema yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

“Untuk pelaksanaan SBLK tahun 2019 Indonesia telah memiliki aplikasi sendiri untuk pendaftaran kegiatan SBLK yaitu melalui aplikasi “Pentas Anak” yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Ke depan, diharapkan kegiatan SBLK dapat diikuti lebih banyak lagi satuan pendidikan dari semua jenjang. Tentunya hal ini sebagai upaya mewujudkan pemerataan SRA di Indonesia sekaligus meningkatkan nilai-nilai yang ditanamkan pada setiap murid. Setiap sekolah juga dapat melakukan SBLK tidak hanya pada tanggal 7 November tetapi bisa setiap minggu, atau setiap bulan, karena dampaknya sangat positif bagi murid,” tutur Lenny. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Kemen PPPA & Yayasan Sejiwa Edukasi PATBM tentang Parenting di Era Digital

41 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Persoalan anak merupakan persoalan multisektor, karena itu perlu disikapi secara serius, komprehensif melalui aktivitas yang terpadu. Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di desa/kelurahan sangat tepat untuk dikuatkan.

Melalui PATBM, diharapkan terbangun suatu sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang aman, guna mencegah kekerasan, meningkatnya ketrampilan hidup dan ketahanan bagi Anak. Demikian pula masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil Inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sendiri.

Pesatnya perkembangan teknologi di era digital memberikan berbagai dampak baik secara positif maupun negatif khususnya pada anak, dampak positifnya anak dengan mudah mengakses namun dampak negatif juga ditimbulkan dari bahaya internet, yaitu kecanduan bermain games yang rentan menjadi korban kejahatan seksual di dunia maya, serta terpaparnya konten pornografi dan informasi yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa sebanyak 65,34% anak pada usia 9—19 tahun telah memiliki gawai (smartphone), data ini membuktikan bahwa tidak ada daerah yang bebas dari isu kejahatan terhadap anak baik pornografi dan prostitusi di ranah daring.

Kadis PPPA NTT, Sylvia Peku Djawang (kiri) didampingi Kabid Pemenuhan Hak Anak, Dra.Maria Patricia Sumarni,M.M. (baju putih) saat membuka pelatihan Parenting di Era Digital bagi Aktivis PATBM

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Sylvia.R.Peku Djawang, S.P., M.M. pada Selasa, 5 November 2019 di Aula Hotel Neo Aston Kupang.

Bertolak pada kondisi tersebut maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Yayasan Sejiwa menghelat kegiatan Pelatihan Parenting di Era Digital bagi Aktivis PATBM yang dilaksanakan pada tanggal 5—7 November 2019 di Aula Hotel Neo Aston Kupang.

“Pelatihan ini bertujuan untuk menyosialisasikan berbagaí kebijakan pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam bahaya internet,” jelas Sylvia Peku Djawang.

Para aktivis PATBM saat mengikuti pelatihan Parenting di Era Digital

Selain itu, Melalui Aktivis PATBM diharapkan dapat menyampaikan ilmu yang didapatkan kepada para orang tua di lingkungan sekitar, minimal di rumah masing-masing agar menjadi teladan dimasyarakat tentang cara mendidik anak diera digital.

“Tujuan utama kegiatan ini agar dapat membuka wawasan para orang tua dan pendidik, agar mampu menjadi pendamping dan pelindung anak di era digital saat ini. Mereka diajak untuk membentuk diri menjadi suri teladan bagi anak, baik didunia nyata maupun di ranah daring (online) dan menjadi nitizen unggul. Orang tua diberi pemahaman bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak agar bisa dekat dan mampu membangun kedisiplinan, menanamkan nilai luhur serta kebiasaan baik pada anak, serta bagaimana cara mempengaruhi anak agar bisa menjadi manusia yang cerdas, berkarakter dan mandiri,” jelas Sylvia Peku Djawang secara gamblang.

“Intinya agar dapat membentuk anak menjadi generasi masa depan bermanfaat,” tandas Kadis PPPA NTT ini dengan optimis.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Menteri PPPA Ajak TP-PKK, Bhayangkari dan Dharma Pertiwi Sinergi Program

172 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menerima audiensi Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian, Ketua Umum Bhayangkari Fitri Handari dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Nanny Hadi Tjahjanto di Kantor Kementerian PPPA pada Senin sore, 4 November 2019.

Pertemuan tersebut membahas program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bisa disinergikan dan dilaksanakan bersama antara Kemen PPPA dengan Tim Penggerak PKK, Bhayangkari dan Dharma Pertiwi.

“Ibu Ketua Umum TP-PKK, Bhayangkari, dan Dharma Pertiwi ini kapasitasnya sangat luas dan program-program di bawah naungan mereka sangat berkaitan sekali dengan kegiatan Kemen PPPA. Banyak program yang beririsan dan berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan yang bisa disinergikan,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menjelaskan luasnya jangkauan TP-PKK, Bhayangkari, dan Dharma Pertiwi dengan ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia dapat menjadi salah satu jalan mengentaskan masalah ekonomi perempuan, kekerasan, pekerja anak, serta merealisasikan program prioritas Kemen PPPA sesuai arahan Presiden RI.

“Kita ingin kerja sama program yang sifatnya jangka panjang maupun kegiatan spesifik terdekat seperti Peringatan Hari Ibu dengan melibatkan ibu-ibu dari TP-PKK, Bhayangkari, dan Dharma Pertiwi agar lebih masif lagi. Kita cari networking, kerja sama dan solusi apa yang bisa kita lakukan bersama dan yang bisa kita lakukan itu ya sinergi,” jelas Menteri Bintang.

Terkait konsep, Menteri Bintang mengaku masih memikirkan dan mematangkan kembali pola atau konsep yang bisa diberlakukan di seluruh Indonesia terkait PHI. “Saya berencana ada konsep terkait pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan dengan mendorong kolaborasi antara orang tua dan anak dalam pemberdayaan ekonomi yang bisa jadi dibuat kompetisi atau lomba. Masih dikembangkan lagi,” tambah Menteri Bintang.

Apresiasi dan dukungan disampaikan oleh Ketua Umum TP PKK, Ketua Umum Bhayangkari dan Ketua Umum Dharma Pertiwi, Tri Tito Karnavian, Fitri Handari dan Nanny Hadi Tjahjanto dalam pertemuan dengan Menteri Bintang. Mereka banyak memberikan ide dan masukan terkait konsep PHI dan mengaku siap mendukung dan menyukseskan PHI dengan menggerakkan tim yang ada di bawah jajarannya masing-masing. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)