Arsip Kategori: Anak & Perempuan

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi

19 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian PPPA melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Ciput Eka Purwianti, bersama Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta H Abraham Lunggana dan Direktur PT. Sari Coffee Anthony Cottan ikut meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang, Blok B pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Pembukaan Starbucks Community Store ini bermitra dengan Yayasan Komunitas Sahabat Anak (YKSA) dan Indonesia Street Children Organization (ISCO), dimana hasil penjualan nantinya akan didonasikan kepada masyarakat sekitar Tanah Abang, khususnya untuk mendukung pendidikan anak-anak. Dukungan yang diberikan berupa beasiswa dan kegiatan mengisi waktu luang bagi anak-anak melalui pelajaran seni tari dan Bahasa Inggris di gedung Community Store.

“Kami sangat mengapresiasi peran serta dunia usaha juga masyarakat dalam melakukan perlindungan bagi anak. Kami harap Starbuck Indonesia akan membuka community stores lainnya di Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami berharap juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk anak yang akan dilakukan oleh YKSA dan ISCO,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti.

Menurut pihak Starbucks, Tanah Abang merupakan kawasan perputaran ekonomi yang cukup tinggi namun banyak anak-anak yang ikut mencari nafkah di jalan untuk membantu orang tua, sehingga salah satu hak mereka terhadap akses pendidikan menjadi terputus.

“Kami berharap ke depan akan semakin banyak community store yang bisa dibangun di Indonesia sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa terbantu terutama dapat memberikan perlindungan bagi anak secara maksimal,” ujar Direktur Starbucks Indonesia, Anthony Cottan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, kedua mitra juga akan melibatkan volunteer, baik dari kalangan umum maupun staf Starbuck Indonesia. Untuk itu, Ciput mengingatkan agar volunteer harus mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Sistem Perlindungan Anak termasuk kode etik dalam bekerja dengan anak. Kemen PPPA juga siap bekerjasama dengan YKSA dan ISCO untuk memberikan materi terkait KHA, SPA, dan kode etik dimaksud agar kepentingan terbaik anak terpenuhi dan terlindungi.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Gelar Bahtsul Masail, PP Muslimat NU Bahas Pencegahan Perkawinan Anak

101 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Di Indonesia masih sangat sedikit pengetahuan mengenai Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) pada anak perempuan. Akibatnya, penyebab dan dampak MKM pada perempuan belum banyak dipahami. Menstruasi bisa menyebabkan anak absen dari sekolah bahkan bisa sampai drop out.

Menstruasi juga akan berdampak terhadap kondisi kesehatan anak. Anak perempuan yang telah mengalami menstruasi menunjukkan organ reproduksinya sudah matang. Artinya anak tersebut bisa melakukan hubungan seksual dan dapat menjalani kehamilan.

Pada masyarakat sosio ekonomi rendah dengan pengetahuan yang minim, seringkali orang tua mengawinkan anaknya pada usia kanak-kanak atau di bawah 18 tahun, padahal anak belum siap secara fisik dan mental.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia angka perkawinan anak di bawah umur terus meningkat.

Dalam laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan PUSKAPA UI pada Februari 2020, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi (19,43%) sementara Jawa Barat memiliki angka absolut tertinggi yang diperkirakan mencapai 273.300 perkawinan anak. Pada tahun 2018, sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berumur 20—24 menikah sebelum berusia 18 tahun dan sekitar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berumur 20—24 menikah sebelum berusia 18 tahun. Diperkirakan ada 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun.

Pernikahan anak terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama atau karena kehamilan.

Alasan orang tua menyetujui pernikahan dini seringkali dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Selain itu, pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya yang telah mapan, sehingga sulit untuk mengubahnya. Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas.

Pernikahan anak akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak yakni terhadap pendidikan, kesehatan, psikologi dan kemiskinan. Anak yang menikah dini akan putus sekolah sehingga wajib belajar 12 tahun tak terpenuhi. Hal ini tentunya merenggut hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Perempuan umur 20—24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan yang menikah setelah umur 18 tahun.

Dari sisi kesehatan, komplikasi pada saat hamil dan melahirkan anak adalah penyebab utama kematian perempuan berumur 15 sampai 19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu di bawah 20 tahun hampir 2 kali lebih mungkin meninggal selama 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20—29 tahun.

Berdasarkan persoalan di atas, Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bekerja sama dengan UNICEF (United Nations Children’s Fund) Indonesia menggelar Bahtsul Masail “Pencegahan Pernikahan Usia Anak” di Jakarta pada tanggal 14—16 Februari 2020.

Acara dihadiri dan dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Ketua Periodik PP Muslimat NU Hj. Siti Aniroh, Keynote Speaker Muslimat NU Yenny Wahid, beserta Tubagus Arie Rukmantara perwakilan UNICEF Indonesia.

“Pelaksanaan Bahtsul Masail ini momentumnya sangat pas karena menjadi salah satu tindak lanjut dari diluncurkannya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan oleh pemerintah,”ujar Menteri Bintang dalam sambutannya. “Target pemerintah ialah menurunkan perkawinan anak dari 11,2 persen ke 8,74 persen pada tahun 2024. Apresiasi yang tinggi kepada UNICEF dan Muslimat NU karena mendukung upaya pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat kita, saya juga mendorong Kemendagri untuk melahirkan kebijakan-kebijakan daerah, serta mendorong Kemendesa untuk menggunakan dana desa dalam rangka pencegahan perkawinan anak”.

“Perkawinan anak memiliki dampak yang buruk seperti menyebabkan stunting, kecemasan memiliki bayi karena tidak siap, dan mengakibatkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Kita perlu menyampaikan pemahaman dengan bahasa rasional dan emosional. Agama dipercaya efektif untuk mengubah sikap masyarakat karena dapat menyentuh secara emosional. Bahtsul Masail menjadi landasannya karena masyarakat Indonesia ini masyarakat beragama”, ujar Yenny Wahid saat dimintai keterangan.

Tubagus Arie Rukmantara, perwakilan UNICEF Indonesia yang hadir menambahkan bahwa target yang saat ini dimiliki pemerintah untuk menurunkan perkawinan anak sangat krusial untuk didukung. “Tentu upaya Muslimat NU ini patut kita apresiasi. Organisasi keagamaan ini kontribusinya sangat kuat karena umatnya berjumlah jutaan. Bisa kita lihat jika pencegahan perkawinan anak diikuti oleh seluruh umatnya, maka pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk menyelamatkan anak-anak perempuan kita akan dapat tercapai.” terang Arie.

Dewan Pakar Bahtsul Masail PP Muslimat NU Hj Mursyidah Thahir, menyatakan bahwa pihaknya ingin mengambil peran penting dalam pencegahan pernikahan anak melalui kegiatan Bahtsul Masail dan pembuatan buku pedoman pencegahan pernikahan pada anak. Nantinya, buku tersebut disosialisasikan pada ibu-ibu muslimat NU di seluruh Indonesia.

“Kami ingin menggalang komitmen bersama antara penentu kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan Muslimat NU, khususnya warga Muslimat NU, pesantren, majelis taklim serta stake holder untuk isu Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Pernikahan Anak,” kata Hj Mursyidah dalam sambutannya.

Ia berharap, dengan berperannya Muslimat NU dalam program ini, angka prevalensi pernikahan anak di Indonesia dapat menurun secara signifikan, diskriminasi terhadap gender dapat terhapuskan sehingga tercipta generasi bangsa yang cerdas, sejahtera, dan berkualitas. Hal itu disebutnya sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menghapus semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak pada 2030.

100 orang peserta yang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang Muslimat NU dilibatkan untuk mengikuti sesi selama 3 hari. Mereka berasal dari tokoh agama, pakar kesehatan, tokoh sosial, serta tokoh dan pimpinan Muslimat NU dari provinsi dan daerah yang angka pernikahan anaknya tinggi. Bappenas, Tulodo, Rumah KitaB,

Rekomendasi untuk umat akan disusun dan dibacakan di akhir acara.

Forum bahtsul masail ini mendatangkan sejumlah narasumber dari MUI Pusat, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan RI, Kementerian Agama RI, PP Muslimat NU, UNICEF, dan Pengadilan Agama (PA). (*)

Sumber berita (*/Press release oleh: Muslimat NU)
Editor: DFU

Awasi Anak Berinternet, Menteri Bintang : “Orang tua dan Guru Jangan Gaptek”

125 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta orang tua dan guru terlibat aktif mengawasi anak saat menggunakan internet. Mereka diharapkan dapat membantu mengantisipasi konten internet yang tidak sesuai bagi anak.

“Kami harapkan peran aktif para orang tua dan guru, karena orang tua dan guru merupakan pendidik dan pelindung utama bagi anak. Mudah-mudahan seperti harapan anak agar orang tua tidak gagal teknologi (gaptek) dan bisa mengikuti perkembangan, sehingga kita bisa mengawasi anak-anak dalam berinternet,” ujar Menteri Bintang Puspayoga dalam acara peluncuran ‘Tangkas Berinternet’ yang diselenggarakan Google Indonesia pada Senin, 10 Februari 2020.

Menteri Bintang menyebutkan, masyarakat yang mengakses internet dari tahun ke tahun meningkat termasuk usia anak. “Berdasarkan data BPS (2018), 25,62% penduduk yang mengakses internet adalah anak usia 5—18 tahun. Tak bisa dipungkiri, saat ini kita hidup di era digital,” kata Menteri Bintang.

Besarnya jumlah pengguna serta tingginya mobilitas pengguna dalam mengakses internet ditekankan Menteri Bintang perlu disertai kewaspadaan semua pihak akan risiko yang bisa timbul kemudian.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga memberikan pengarahan saat peluncuran ‘Tangkas Berinternet’ yang diselenggarakan Google Indonesia pada Senin, 10 Februari 2020.

“Internet akan bermanfaat khususnya bagi anak-anak kita kalau itu dimanfaatkan secara positif. Itu (internet) akan membantu mereka dalam hal belajar dan mengembangkan dirinya. Tapi juga ada hal-hal yang rentan terjadi pada anak-anak yang perlu kita waspadai,” kata Menteri Bintang.

Menurut Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah dari Google Indonesia, Puteri Alam, 1 dari 3 pengguna internet adalah anak-anak. Oleh sebab itu, Google meluncurkan ‘Tangkas Berinternet’ sebagai program literasi digital dan keamanan online guna meningkatkan ketahanan berinternet pada anak.

“Tangkas berinternet menyediakan konten berbasis web yang dapat membantu mengajarkan konsep literasi digital dan keamanan online kepada anak-anak dengan bantuan guru dan orang tua,” kata Puteri Alam.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang mengapresiasi program yang diluncurkan Google Indonesia karena ikut mendorong peran serta orang tua dan guru. Terkait pemanfaatan internet, Menteri Bintang juga menyampaikan pesan khusus kepada anak Indonesia. “Demikian juga bagi anak-anak, mudah-mudahan internet ini dimanfaatkan sebaik mungkin dalam hal positif dan bermanfaat bagi pengembangan dirinya,” tutup Menteri Bintang.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Anak dan Murid Hanya Hiasan dan Ladang Keuntungan

101 Views

Oleh : Mochammad Sinung Restendy, M.Pd.I., M.Sos.

Konflik, pertengkaran ataupun pertikaian orang tua adalah satu dari sekian banyak tekanan psikologis bagi anak, yang sangat berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak.

Seringnya tidak ada perhatian pada kondisi psikologis anak yang kadang dilakukan sebagian orangtua, lingkungan ataupun sekolah dapat menimbulkan anggapan dan suasana negatif bahwa anak hanyalah penghias bagi biduk rumah tangga ataupun lingkungan luar seperti sekolah, seolah memiliki seorang anak hanyalah dihadirkan sebagai objek pelengkap di rumah tangga, atau sebagai murid hanya dianggap sebagai target jumlah yang harus dipenuhi oleh sekolah agar ‘bisnis tetap berjalan’.

Mari kita merenung sejenak untuk membicarakan harapan dan pendapat anak agar bisa didengar. Mari kita kesampingkan ego sebagai orang tua ataupun lembaga yang mengabaikan kepentingan anak, terlebih lagi jika mengeksploitasi anak, apalagi menganggap anak dijadikan lahan mengeruk uang.

Kasus yang kadang sering kita dengar di lingkup sekolah yaitu adanya pungutan liar, negosiasi biaya bahkan jual beli meja kelas menunjukkan anak hanya dilihat sebagai potensi mengeruk uang di mata sebagian sekolah, sedangkan di mata sebagian orang tua anak hanya sebagai penghias rumah tangga mereka, saat tetangga, saudara tahu bahwa anak mereka berada di sekolah favorit maka imbalan yang pantas adalah kerapkali pujian-pujian bagi orangtuanya.

Lagi-lagi psikologis anak tertekan dengan harus memantaskan diri sesuai yang diharapkan orang tua. Begitupun sekolah yang dibutakan untuk melengkapi sarana prasarana juga kompetisi gedung tertinggi antar sekolah sehingga menarik iuran terus menerus dan mengorbankan hak dan prestasi siswa dalam arti sesungguhnya – malah fokus terhadap pembangunan infrastruktur bukan terhadap pembangunan karakter anak-anaknya.

Sekolah juga harus berbenah, pernahkah meminta pendapat murid di mana harus meletakkan tempat bermain, kelas, laboratorium, masjid? Pernahkah diajak duduk bersama menyusun kebutuhan-kebutuhan mereka? Pernahkah diajak duduk bersama untuk memutuskan kebijakan sekolah?

Maka disinilah sekolah harus partisipatif, karena ukuran kesuksesan bukan banyaknya gedung tinggi ataupun ruang kelas tetapi kemampuan siswa yang berkembang tanpa adanya eksploitasi juga penerapan cara penguatan siswa yang salah dengan cara sogokan-sogokan harus dihapuskan. Agar orang tua paham dan benar-benar menerima anak dengan keunikan dan kemampuannya masing masing, bukan hanya memaksa anak terus menerus berhias diri padahal hatinya menangis demi membanggakan orangtuanya masing masing!

Anak perlu ditanyakan apa minat dan bakatnya dan dukung ia agar terus berkembang.

Anak yang dipandang sebagai ziinatun hayat (perhiasan dunia) ataupun qurrota ayun (penyejuk hati) selalu dalam catatan dimana anak tersebut harus mampu berperilaku solih (baik) bukan anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan akibat dari pola pendidikan yang salah, dan pola pendidikan dan pengasuhan yang salah inilah yang mengakibatkan jangka panjangnya bisa saja anak menjadi aduwwun (musuh) ataupun fitnatun (ujian), oleh karenanya perlu dididik dan diajari dengan benar.

Jika menilik dari konsep Watson yang melihat bahwa belajar mengharuskan interaksi dan respon secara natural dan aktif maka sebenarnya ada yang salah dalam pola pengasuhan dan pendidikan di sebagian keluarga juga sekolah di Indonesia. Belum ada upaya secara sadar dan sukarela dari mereka sendiri murid dan anak untuk mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang terjadi sebaliknya yaitu penekanan sebagian orangtua ataupun lembaga.

Memaksakan persepsi orangtua kepada anak jelas tidak bisa, karena simpel saja orang tua ataupun sekolah tidak akan pernah bisa memaksa anak untuk menjadi sesuai dengan kemauan mereka (walaupun tujuan sama tetapi perlu upaya bersama bukan memaksakan). Jadi iya, visi-misi sekolah ataupun di lingkup keluarga boleh sama tetapi penerapan strategi dan metodenya jelas harus berbeda (atau tidak sama rata) pada setiap anak, karena setiap anak memiliki keunikan masing masing (murid boleh berseragam tetapi jiwa dan karakter mereka beragam, jangan selalu disamakan).

Maka dengan diskusi dan membangun konsekuensi logis bersama secara otomotis mengajarkan anak dengan logika dan kedewasaan bukan hanya hukuman-hukuman dan sogokan-sogokan yang terkesan memaksakan! Dari upaya aktif diskusi dan membangun konsekuensi logis maka akan bertahap tertanam dari dini tanggung jawab dan kedisiplinan, dan itu butuh upaya sadar secara aktif partisipatif dari sekolah dan masyarakat sehingga anak dan murid benar-benar dianggap ada dan didengar pendapatnya.

Anak akan menjadi aduwwun (musuh ) dan fitnatun (ujian) jika dibesarkan dengan sogokan-sogokan, bullying, hukuman fisik dan psikis yang bisa menyebabkan trauma panjang dan akan merubah tingkah laku anak yang cenderung menabrak norma sosial kedepannya.

Anak itu melihat figur baik di rumah ataupun sekolah, yang akan dijadikan acuan dalam setiap tahap perkembangan dan pertumbuhan kehidupannya mulai dari pembiasaan, penanaman pengertian sampai kepada bisa bijak dan menjadi guru bagi dirinya sendiri. Jika yang menjadi role model baik personal atau kelembagaan bagus, maka akan membentuk karakter kuat dan juga bagus bagi anak dan murid, tetapi jika yang muncul adalah upaya eksploitasi demi nafsu, ego pribadi orangtua dan lembaga juga mafia-mafia pendidikan maka karakter anak dan murid yang terbentuk bisa berbahaya bagi kemajuan bangsa dan negara.

Dari itulah anak bisa menjadi hiasan saat berkembang di alam bebas mereka dengan membentuk jati diri yang mandiri dengan tetap ada arahan, partisipatif dan konsultatif positif dari lingkungan, lembaga dan keluarga sehingga bermanfaat dan jadi kebanggaan masyarakat yang secara garis lurus merupakan keuntungan tersendiri bagi diri, keluarga, masyarakat dan negara. Demi SDM unggul Indonesia! (*)

(*/Penulis merupakan Dosen dan Pengamat Komunikasi Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Editor: Derry Fahrizal Ulum Foto oleh Rony Banase

PUSPA NTT Bina Pemulung TPA Alak Kupang Kelola Pupuk Bokashi

84 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Oktober 2018 hingga sekarang telah membina para pemulung di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Alak Kota Kupang.

Pola pembinaan yang dilakukan dengan melatih sekitar 40 pemulung yang setiap hari mengais rezeki dengan memanfaatkan limbah sampah ini dengan mengedukasi mereka cara mengolah Pupuk Bokashi (bahan organik kaya sumber hidup) yang menggunakan kotoran sapi dan cromolaena odorata (semak bunga putih yang tumbuh liar), arang sekam dan dekomposer (starter) EM4 dan ABG-Degra.

Wadah yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA dan memperoleh SK Gubernur NTT ini terus berkiprah sejak dibentuk pada tahun 2018.

Demikian penjelasan Dr. Twen Dami Dato dari Bidang Ketahanan Keluarga PUSPA NTT pada Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 15.20 WITA usai mengolah pupuk bokashi bersama para pemulung di TPA Alak Kota Kupang. “Kami bersama Kelompok Pemulung di TPA Alak hari ini mengolah bokashi periode ke-4 yang rencana bakal melakukan panen pada 1 Maret 2020 nanti,” ujar Dr. Twen Dami Dato kepada Garda Indonesia.

Dr Twen Dami Dato (bertopi) sedang mengawasi Kelompok Pemulung TPA Alak mengolah pupuk bokashi

Dosen Fapet Undana Undana Kupang ini menyampaikan bahwa dirinya dan kelompok Pemulung TPA Alak telah mengolah pupuk bokashi sejak Oktober 2018.

“Tahap pertama pada 30 Oktober 2018, dihasilkan pupuk bokashi sebanyak 2,25 ton yang setara dengan Rp.2.230.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Kedua pada 29 Mei 2019 sebanyak 2,3 ton (2,3 juta rupiah); Ketiga pada 26 Juni 2019 dihasilkan 3 ton (3 juta rupiah), dan Keempat 1 Februari 2020 bakal dipanen pada 1 Maret 2020 dengan estimasi sebanyak 2—3 ton,” ungkap Dr. Twen.

Menurut Koordinator Bidang Ketahanan Keluarga PUSPA NTT ini, dari 40 orang yang dilatih sejak awal namun saat ini hanya 3 orang saja yang mau bekerja hingga sekarang. “Namun pada pada periode kelima bakal ikut sekitar 3 orang lagi,” ungkapnya.

Dr Twen Dami Dato menunjukkan pupuk bokashi hasil olahan Kelompok Pemulung TPA Alak Kupang

Lebih lanjut Dr. Twen menyampaikan bahwa pola pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PUSPA NTT adalah untuk membuka cara berpikir para pemulung agar dapat memanfaatkan sampah organik yang ada di TPA Alak untuk dijadikan pupuk.

“Memang susah untuk mengubah cara berpikir (mindset) para pemulung agar berminat menekuni di waktu senggang, namun kami berkomitmen dan konsisten melatih dan membina mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT Sylvia R Peku Djawang, S.P., M.M. melalui Kabid Kelembagaan Gender dan Kemitraan, drg. Maria Silalahi, MPHM. yang dihubungi pada Minggu, 2 Februari 2020 pukul 15.11 WITA menyampaikan bahwa peran Pemprov NTT melalui Dinas PPPA dapat memberikan bantuan sosial kepada para Kelompok Pemulung TPA Alak

“Sebenarnya bansos untuk Kelompok Pemulung TPA Alak dapat segera dicairkan namun terkendala karena mereka belum menyusun proposal dan menyerahkan kepada kami,” beber drg Maria.

Lanjutnya, Semoga dalam minggu ini bisa masuk sehingga minggu depan masuk dananya. drg. Maria menambahkan jika Kelompok Pemulung TPA Alak rajin membuat proposal ke pemprov maka pasti akan dibantu oleh Pemprov sepanjang dalam proposal tersebut tercantum nama dan nomor penanggung jawab yang dapat dihubungi, nomor rekening bank dan fotokopi KTP.

“Pengawasannya nanti melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT,” pungkasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh Twen Dami Dato

Plan Internasional Latih 138 Pengurus KP2AD Kabupaten Nagekeo

114 Views

Nagekeo, Garda Indonesia | Bertempat di Aula Hotel Sinar Kasih Mbay pada 30—31 Januari 2020, Yayasan Plan International Program Implementasi Area Flores melakukan pelatihan kepada 138 pengurus Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) kabupaten Nagekeo dari kecamatan Boawae dan Keo Tengah.

Dibuka oleh Kepala Dinas PMDP3A yang diwakili oleh Kabid P3A Vinsensius Je, pelatihan ini merupakan kerja sama Yayasan Plan International Indonesia dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Nagekeo guna meningkatkan kapasitas pengurus KP2AD dari 23 desa dan 5 OPD yakni Dispendukcapil, Dinsos, DPMDP3A, Dinkes dan KP2AC dari Kecamatan Boawae dan Kecamatan Keo Tengah.

Vinsen Je mewakili pemerintah menyampaikan beberapa poin antara lain:

Pertama, isu perlindungan anak sudah menjadi perhatian pemerintah pusat dengan diadakannya rapat terbatas antara presiden dan kabinetnya untuk membahas terkait isu perlindungan dan upaya mencegah kekerasan terhadap anak.

Kedua, kerja sama lintas sektor untuk peningkatan upaya mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Harus ada upaya terpadu dan menyeluruh terhadap penanganan kasus kekerasan dan upaya perlindungan anak.

Ketiga, memperkuat pelaporan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Suasana pelatihan kepada 138 pengurus Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) kabupaten Nagekeo

Zuniatmi, Deputi Program Implementasi Area Flores menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus KP2AD untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, meningkatkan ketrampilan pengurus KP2AD dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan diharapkan setelah penguatan kapasitas ini KP2AD yang dilatih mampu menyusun program kerja perlindungan perempuan dan anak di desa.

Yayasan Plan International Indonesia cukup intensif dalam mengembangkan mekanisme ini yang dikenal dengan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Hingga akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 942 KPAD yang berdiri di daerah kerja YPII di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

Pendekatan ini cukup efektif dalam kontribusi pencegahan dan penanganan korban karena sekitar 57% KPAD yang ada di NTT berfungsi dengan baik dan artinya bahwa lembaga ini melakukan peran dalam edukasi ke masyarakat tentang perlindungan anak.

Di sisi lain bahwa penanganan korban juga meningkat dengan meningkatnya laporan yang ditindaklanjuti oleh KPAD, dan sebagai contoh pada tahun 2014 kasus kekerasan seksual tercatat 32 kasus, meningkat menjadi 51 kasus pada tahun 2015, dan 114 kasus pada tahun 2016. Kenaikan kasus ini merupakan refleksi dari kesadaran masyarakat meningkat dengan cara melaporkan bentuk kekerasan tersebut.

Di 44 desa dampingan YPII di Kabupaten Nagekeo, terdapat 44 KP2AD telah dibentuk dan 12 KP2AD sudah dilatih pada FY 2019, ada 32 KPAD belum dilatih. Pengurus KP2AD yang sudah dilatih telah menjalankan fungsi perlindungan anak di desa serta mendampingi korban dan melapor melalui jaringan kerja ke Pusat Perlindungan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten.

KP2AD yang sudah menjalankan tugas secara baik merupakan bentuk perkembangan positif dan berkontribusi terhadap keselamatan anak dari ancaman-ancaman kekerasan. Sebagian KP2AD belum dilatih karena disebabkan beberapa faktor, terutama sumber dana dan sumber daya manusia yang terbatas untuk melatih pengurus KP2AD.

Menyadari pentingnya fungsi KP2AD sebagai salah satu institusi di desa untuk perlindungan perempuan dan anak, suatu pendekatan yang cukup efektif dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat, karena di dalamnya menggunakan unsur pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat termasuk anak-anak sebagai subyek perlindungan.

Dengan adanya gerakan-gerakan penyadaran maka sensitivitas keluarga dan masyarakat semakin peka terhadap adanya bentuk-bentuk kekerasan sehingga mudah dicegah. Dengan adanya mekanisme perlindungan anak akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor apabila terjadi kekerasan, eksploitasi atau bentuk-bentuk kekerasan lainya.

Banyak pihak yang punya kepentingan terwujudnya mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat seperti pemerintah, organisasi sipil, dan organisasi kemasyarakatan dan keluarga. Di samping berkepentingan terwujudnya mekanisme yang kuat, di sisi lain mereka memiliki peran-peran yang strategis untuk terwujudnya perlindungan anak secara lestari. Peran-peran edukasi masyarakat untuk menghindarkan adanya praktik kekerasan merupakan bagian yang paling penting dalam pendekatan mekanisme ini.(*)

Penulis (*/Jhon Orlando)
Editor (+rony banase)

Luncurkan Gesit Asuh, Menteri PPPA : Pengasuhan Baik Tekan Potensi Kekerasan Anak

150 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018 menunjukkan 2 dari 3 anak pernah mengalami kekerasan fisik, emosional maupun seksual. Demikian juga kasus-kasus yang mengemuka di media massa terkait anak seperti bunuh diri, eksploitasi, dan penelantaran.

“Berbagai fakta ini merupakan contoh dampak dari pengasuhan yang kurang baik,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga pada Acara “Gerak Sinergi Terpadu Pengasuhan Anak (Gesit Asuh)” yang digelar di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada Kamis, 30 Januari 2020.

Pengasuhan menurut Menteri Bintang merupakan hal mendasar dalam pembentukan karakter bagi anak, sehingga dibutuhkan teladan sikap orang tua bagi perkembangan anak. “Anak-anak akan melakukan imitasi atau meniru dari lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pengasuhan anak pada masa tumbuh kembangnya sangat penting, khususnya dalam pengasuhan anak usia dini,” ujar Menteri Bintang.

Terkait upaya pemenuhan hak-hak anak, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak meluncurkan program Gerak Sinergi Terpadu Pengasuhan Anak atau Gesit Asuh. Adanya sinergi antar stakeholder dinilai Menteri Bintang sebagai kunci untuk menjawab permasalahan dan tantangan perlindungan anak.

“Gesit Asuh tidak hanya sekadar tagline, tapi bagaimana kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika bicara upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemen PPPA, kita perlu bergandengan tangan, kita perlu bersinergi,” tambah Menteri Bintang.

Peluncuran Gesit Asuh pada Kamis, 30 Januari 2020

Peluncuruan Gesit Asuh ini pun mendapat tanggapan positif, salah satunya berasal dari Ketua Lembaga Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau Kak Seto. “Saya memberikan apresiasi kepada Kemen PPPA dengan gebrakan ini. Selama ini stakeholder yang terlibat dalam upaya perlindungan anak sering sendiri-sendiri, tidak ada keterpaduan, tidak ada sinergi, yang kadang-kadang justru membuat anak jadi bingung. Dengan adanya gerak sinergi terpadu mudah-mudahan bisa kompak dan satu arah sehingga anak terlindungi dan mendapat pengasuhan yang tepat,” ujar Kak Seto.

Gesit Asuh merupakan jaringan kerja sama sinergi program-program pengasuhan anak berkualitas melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan jaringan media. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Gesit Asuh serta peluncuran iklan Kampanye Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga yang dihadiri perwakilan Kantor Staf Presiden, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Masyarakat oleh Aliansi Pengasuhan Berbasis Keluarga (Aliansi Asuh Siaga), Dunia Usaha oleh Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dan Media oleh Komunitas Jurnalis Kawan Anak (Jurkawan). (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Mendagri Wajibkan Daerah Punya UPTD, Menteri PPPA Minta Dinas Bekerja Cepat

969 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi himbauan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tirto Karnavian terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di seluruh provinsi di Indonesia dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

“Sudah ada pernyataan Bapak Mendagri, bahwa pimpinan daerah baik Bupati, Wali Kota, Gubernur di seluruh Indonesia diberi tenggat waktu 3 bulan untuk membentuk UPTD. Kami mengapresiasi hal itu,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga usai Penandatanganan Berkas Hibah dan Berita Acara Serah Terima MOLIN (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) di Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2020.

Sebelumnya, Mendagri, Tirto Karnavian mengimbau dan memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi kepada seluruh Pemda di Indonesia untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah masing-masing.

Menteri Bintang mengingatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di daerah agar meneruskan himbauan tersebut kepada pimpinan daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Penandatanganan Berkas Hibah dan Berita Acara Serah Terima MOLIN dan Torlin (Mobil/Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) di Jakarta

“UPTD adalah hal yang sangat penting untuk bisa merespons cepat kasus demikian juga penanganan tuntas kasus. Tapi realitas yang ada hanya 15 persen atau 59 provinsi yang memiliki UPTD sedangkan Kabupaten/Kota hanya sekitar 7 persen dari 514 kab/kota. Dengan adanya instruksi Mendagri, artinya sudah menjadi kewajiban daerah untuk membentuk UPTD,” jelas Menteri Bintang.

Terbentuknya UPTD diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan respons cepat daerah terhadap penanganan kasus. Menteri Bintang menambahkan, penanganan tuntas kasus yang terjadi pada perempuan dan anak juga tak lepas dari kerja sama yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam hal ini, Kemen PPPA berkomitmen menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak yang bermanfaat dan tepat sasaran, salah satunya melalui pemberian bantuan hibah MOLIN (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) kepada Pemda melalui Dinas Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah,” kata Menteri Bintang.

Sejak tahun 2016—2019, sebanyak 386 unit MOLIN dan 518 unit TORLIN (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Menteri Bintang berharap, agar MOLIN dan TORLIN yang telah diberikan dapat digunakan sesuai fungsinya.

“Saya harapkan komitmen daerah agar jangan sampai MOLIN ini berlaih fungsi. Betul-betul digunakan sesuai amanah, karena ini amanah rakyat, digunakan dari uang rakyat dan harus kita pertanggung jawabkan. Gunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya adalah pencegahan dan menjangkau korban,” tegas Menteri Bintang.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)