Arsip Kategori: Anak & Perempuan

JasNas Anti TPPO : Hukum Oknum Artis Pelaku Prostitusi Online Pakai UU TPPO

96 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Maret 2021 melakukan operasi penggerebekan terhadap sebuah hotel yang terletak di Tangerang, diduga menjadi tempat aktivitas terjadinya perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, diduga melibatkan artis berinisial CA yang merupakan pemilik hotel.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/20/saraswati-prostitusi-online-melibatkan-anak-harus-dihentikan/

Menyoroti persoalan di atas, Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO) yang merupakan salah satu jaringan bersama yang dibentuk atas dasar kesamaan visi dan misi untuk penghapusan perdagangan orang di Indonesia menyampaikan keprihatinan dan memberikan dukungan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk memproses kasus ini dengan cepat dan menggunakan hukuman yang berat bagi para pelaku dan berharap dapat mengungkapkan lebih banyak lagi kasus perdagangan orang yang terjadi semakin banyak.

Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pada Senin, 22 Maret 2021, mengatakan bahwa JarNas sangat mendukung Kepolisian Polda Metro Jaya untuk memproses kasus ini dengan baik dan tuntas sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga bisa ditambahkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

Aktivis perempuan dan anak ini  menambahkan, karena banyak korban masih berusia anak, maka Kepolisian wajib untuk memberikan pasal tambahan yang memberatkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang mengenai adanya pemberatan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perdagangan orang terhadap anak.

Perempuan yang biasa disapa Sara ini juga meminta kepada Kepolisian untuk tidak menggunakan KUHP dalam memberikan penghukuman bagi pelaku perdagangan orang, karena sudah ada undang-undang khusus untuk memberikan hukuman bagi pelaku perdagangan orang.

Dihubungi melalui telepon, Romo Pascalis Saturnus, Wakil JarNas Anti TPPO menyampaikan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan memberikan pemenuhan hak-hak korban, maka sangat berharap Kepolisian dapat bekerja sama dengan LPSK untuk dapat memberikan pemulihan(rehabilitasi) bagi korban dan memberikan pemenuhan hak-hak korban khususnya hak untuk mendapatkan ganti rugi (restitusi), selanjutnya.

Romo Pascal yang merupakan aktivis kemanusian dan menetap di Batam tersebut menambahkan juga bahwa undang-undang TPPO juga telah mengatur untuk memberikan sanksi bagi korporasi yang ikut terlibat dalam masalah perdagangan orang. “Kepolisian harus mengusut mengenai hotel yang menjadi milik pelaku dan mencabut izin operasi hotel tersebut,” tegasnya.

Sementara, Andy Ardian (ECPAT Indonesia), yang juga sebagai Sekretaris JarNas Anti TPPO menyampaikan, JarNas Anti TPPO akan melakukan koordinasi dan diskusi dengan Kementerian Pariwisata, khusus mengenai perizinan hotel, mengingat hotel bagian dari aktivitas pariwisata.(*)

Sumber berita (*/tim JarNas)

Foto utama oleh eposdigi.com

Editor (+roni banase)

Saraswati: Prostitusi ‘Online’ Melibatkan Anak Harus Dihentikan!

220 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Prostitusi online menjadi modus baru bagi pelaku perdagangan orang yang rentan terjadi karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah, pengetahuan yang minim, keterbatasan informasi mengenai dampak fisik dan psikis dari perdagangan orang dan juga adanya penyalahgunaan media sosial untuk tindakan pelanggaran hukum.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/19/awas-bujuk-rayu-puluhan-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual/

Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19, di mana perekonomian semakin sulit, orang sulit mencari pekerjaan bahkan ada yang terdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kondisi perekonomian sedang terpuruk. Berbagai tempat hiburan pun ditutup dalam rangka untuk mengurangi penularan virus Covid-19 ini.

Namun, situasi pandemi Covid-19, bagi pelaku perdagangan orang memiliki cara baru untuk mendapatkan uang dengan menggunakan media digital melakukan tindakan pelanggaran hukum sebagaimana pada kasus perdagangan orang dengan modus prostitusi online yang terjadi di wilayah Kreo, Larangan Tangerang, di mana Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan operasi penggerebekan di salah satu hotel yang diduga pemilik hotel adalah seorang selebriti yang berinisial CA.

Menyoroti persoalan di atas, pendiri Yayasan Parinama Astha (ParTha), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pada Jumat, 19 Maret 2021, menyampaikan bahwa prostitusi online yang melibatkan anak makin meningkat jumlahnya dan hal ini harus menjadi keprihatinan kita bersama.

“Kami memberikan dukungan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk memproses kasus ini dengan baik dan cepat, dan berharap dapat mengungkapkan lebih banyak lagi kasus perdagangan orang yang selama ini cenderung menggunakan media online untuk iklan atau transaksi,” tegas Saraswati.

Aktivis perempuan dan anak yang akrab dipanggil Sara ini, mendorong upaya aparat penegak hukum untuk lebih giat menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA) dan juga bisa ditambahkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sara pun menambahkan karena korban masih berusia anak maka kepolisian wajib untuk memberikan pasal tambahan yang memberatkan. “Karena hal tersebut telah diatur dalam UU mengenai adanya pemberatan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perdagangan orang terhadap anak,” terangnya.

Ibu dari dua anak ini pun menegaskan bahwa dengan adanya anak-anak yang terlibat menjual diri dalam prostitusi online dengan maupun tanpa mucikari, penting untuk adanya pemberian pemulihan bagi anak-anak tersebut. “Anak-anak ini harus diberikan proses bimbingan, pemulihan maupun rehabilitasi. Jangan sampai mereka justru kembali lagi nanti menjadi korban maupun pelaku dalam prostitusi online. Proses ini tidak akan mudah maupun singkat maka harus ada dukungan dana restitusi yang dapat dipenuhi melalui sanksi pada pelaku yang memfasilitasi perdagangan anak ini maupun dari pemerintah melalui APBN yang ada di bawah Kementerian Sosial,” urainya.

Selain itu, Sara menandaskan bahwa perlu adanya pembekuan terhadap aktivitas hotel tersebut. “Hal ini sangat penting untuk memberikan informasi ke publik bahwa seharusnya hotel bukan untuk menjadi tempat terjadinya transaksi prostitusi,” pungkasnya.

Sumber berita dan foto (*/tim ParTha)

Editor (+roni banase)

Awas Bujuk Rayu! Puluhan Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual

235 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Humas Polda Metro Jaya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI dan stakeholders lain, pada Jumat, 19 Maret 2021, secara resmi mengungkap kasus eksploitasi seksual melalui online yang melibatkan 15 orang anak sebagai korban.

Sebelumnya, dalam penggerebekan yang dilakukan pada Selasa, 16 Maret 2021 di Hotel A milik publik figur CCA di Larangan, Tangerang Selatan, polisi meringkus sejumlah orang mulai dari pengelola hingga pelanggan hotel termasuk 15 orang di antaranya masih berusia anak yang berasal dari daerah Jakarta, dan Tangerang.

“Korban ada 15 orang yang semuanya anak di bawah umur yang rata-rata umurnya 14—15 tahun. Ini adalah murni kejahatan eksploitasi anak,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, pada Jumat, 19 Maret 2021.

Dijelaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, para pelaku mulai dari muncikari, pengelola hotel, sampai pemilik hotel bekerja sama terlibat dalam eksploitasi anak di Hotel A. CA yang berstatus sebagai pemilik hotel juga ditangkap karena perannya mengetahui langsung dan melakukan pembiaran dengan dalih mempertahankan occupancy atau jumlah pengunjung hotel serta melonggarkan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Para pelaku ini kerja sama, mulai dari muncikari, pengelola hotel sampai ke pemilik hotel. Modusnya (pelaku), bekerja sama dengan menawarkan perempuan anak di bawah umur melalui aplikasi online MiChat,” jelas Yusri.

Sesuai dengan tambahan fungsi baru tentang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, Kementerian PPPA telah melakukan pendampingan dan assesment bagi korban kasus eksploitasi anak ini sejak awal pemeriksaan oleh kepolisian dilakukan. Assesment  lebih mendalami motif masing-masing korban yang berbeda, salah satunya karena kebutuhan hidup.

“Mayoritas terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian orang tuanya ada yang tahu, sebagian lagi tidak karena dianggapnya itu pergaulan biasa,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar usai konferensi pers.

Nahar berharap kejadian ini dapat menjadi pengingat bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan dan menjaga anak agar terhindar dari bujuk rayu. “Ini tentu diharapkan tidak di contoh oleh orang lain, karena kita berharap kalau orang tuanya menyiapkan tumbuh kembang anak dengan sebaik-baiknya kasus-kasus seperti ini bisa kita cegah. Imbauan kepada semua orang yang mempunyai anak untuk lebih mewaspadai modus-modus bujuk rayu yang menjebak anak kita atau anak orang lain dalam kasus serupa,’” tegas Nahar.

Kementerian PPPA juga telah berkoordinasi dengan UPTD P2TP2A DKI Jakarta untuk memberikan penampungan sementara serta pendampingan psikologis kepada para korban dan terus memantau proses hukum dan memastikan pelaku dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Akibat aksi tersebut, para pelaku dapat dijerat pidana dengan pasal berlapis. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menjelaskan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan Pasal 76I Jo Pasal 88  UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Sesuai Pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak. Para pelaku akan berhadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda hingga 200 juta rupiah,” jelas Nahar.

Selain Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, para pelaku juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 296 KUHP tentang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan dan atau Pasal 506 KUHP tentang Prostitusi jika memenuhi unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian.

Kasus ini juga dapat didalami lebih lanjut untuk mengetahui kaitan dengan praktek perdagangan orang dan pelanggaran UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Forum Anak Kota Kupang, dr. Herman Man: Anak Corong Protokol Kesehatan

157 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Wakil Wali Kota Kupang, dr. Herman Man minta anak-anak  untuk bisa menjadi corong penegakan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Permintaan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Workshop Forum Anak Tingkat Kota Kupang Tahun 2021 yang diikuti secara daring dari ruang kerjanya, pada Kamis, 18 Maret 2021.

Kepada anak-anak peserta workshop, dokter Herman Man menyampaikan Covid-19 kini sudah menjadi pandemi yang menyebar luas dalam waktu singkat di seluruh dunia, termasuk Kota Kupang. Karena itu dia meminta agar anak-anak selalu hati-hati. Dalam materinya selain memaparkan tentang situasi terkini Covid-19 di Kota Kupang, ia juga menjelaskan tentang bagaimana upaya Pemerintah Kota Kupang memastikan anak-anak aman dari wabah Covid-19.

Menurutnya salah satu upaya pencegahan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Kupang adalah dengan secara rutin melakukan operasi penegakan protokol kesehatan atau yang lebih dikenal dengan operasi Pro Kasih. Dalam operasi tersebut masyarakat diimbau untuk menerapkan 5M; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi interaksi/mobilisasi.

Anak-anak, tambah dokter Herman Man, juga bisa ikut berperan dalam upaya ini dengan cara membantu mengingatkan keluarga dan orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang belum taat prokes, tentunya dengan cara yang santun. Selain penegakan protokol kesehatan, terangnya, Pemerintah Kota Kupang juga gencar mengampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, mulai dari usia anak-anak.

Kepada anak-anak dan orang tua, dokter Herman Man meminta agar selalu menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi  seimbang, banyak makan sayur, istirahat yang cukup serta minum air putih yang cukup.  “Tugas kami adalah memastikan anak-anak Kota Kupang sehat. Dengan menggalakkan Germas, anak-anak bisa hidup sehat dan jauh dari Covid-19,” tandasnya.

Workshop Forum Anak Kota Kupang juga menghadirkan narasumber yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Kupang, Ir. Clementina Soengkono, Ketua Forum Anak Kota Kupang, Putra A.N. Bengu dan Fasilitator Nasional Forum Anak, Yolanda O. Kono.

Workshop yang digagas oleh Forum Anak Kota Kupang bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang ini diikuti oleh perwakilan Forum Anak dari tingkat kelurahan, perwakilan anak jalanan, perwakilan sekolah-sekolah serta perwakilan anak  kelompok keagamaan. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_ans)

Editor (+roni banase)

Tahun 2021, Kementerian PPPA Kembali Evaluasi Kab/Kota Layak Anak

169 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) kembali melaksanakan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), setelah pelaksanaannya sempat ditunda selama 1 tahun akibat pandemi Covid-19.

Pada pembukaan Evaluasi KLA secara luring dan daring pada Selasa, 9 Maret 2021, Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta N Sitepu menuturkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya perlu dikawal. “Melindungi anak Indonesia adalah kewajiban dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan dan di dalam proses Evaluasi KLA ini kita ingin melihat sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban semua pemangku kepentingan tersebut dalam melindungi anak-anak di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Dalam presentasinya, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin menegaskan bahwa seperti halnya Evaluasi KLA yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu diukur melalui 24 indikator KLA, yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif Konvensi Hak Anak, yang meliputi: Klaster 1, Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; Klaster 2, Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster 3, Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; Klaster 4, Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan Klaster 5, Perlindungan khusus anak.

Sedangkan, apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori, mulai dari kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan hasil Evaluasi KLA Tahun 2019, terdapat 435 kab/kota yang telah menginisiasi KLA, dan sebanyak 247 kabupaten/kota memperoleh peringkat pratama, madya, nindya dan utama. Namun, belum ada satu pun daerah yang masuk ke dalam peringkat tertinggi, KLA.

“Hasil evaluasi (KLA) Tahun 2019, ada sebanyak 247 kabupaten/kota yang telah memperoleh peringkat Pratama hingga Utama. Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan kepedulian yang terus meningkat dari semua pemangku kepentingan di daerah dalam melindungi anak Indonesia,” tutur Lenny.

Lebih lanjut Lenny menjelaskan definisi KLA adalah sebuah sistem yang dibangun untuk menjamin semua anak terpenuhi hak-haknya dan terlindungi. Menurutnya, implementasi KLA juga tidak bicara satu atau dua tahun tetapi secara menyeluruh dan berkelanjutan serta perlu dievaluasi secara berkala.

“Evaluasi KLA ini untuk mengetahui kinerja dari semua stakeholders anak di daerah, yang ditunjukkan dalam bentuk regulasi, program, dan kegiatan pembangunan dalam bentuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta melihat sejauh mana setiap daerah bermitra dan bersinergi dengan pilar-pilarnya seperti lembaga masyarakat, media, perguruan tinggi, dan semua stakeholders di daerah,” jelas Lenny.

Suasana Evaluasi KLA secara luring dan daring pada Selasa, 9 Maret 2021

Di masing-masing daerah baik provinsi maupun kab/kota dalam menerjemahkan pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak (PKA) sangat bervariasi bahkan sampai ke tingkat RT, RW, desa/kelurahan. Hal tersebut menurut Lenny patut diapresiasi karena membuat anak-anak semakin terlindungi dan pelayanan semakin dekat dengan anak.

Lenny juga menambahkan pada tahun 2020, Menteri PPPA dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Hal ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan KLA yang garapannya harus sampai ke tingkat desa. “Sudah ada MOU dengan Menteri PPPA dan Menteri Desa PDTT di tahun 2020, sehingga mulai tahun ini kita sudah mulai menggarap Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau disingkat DRPPA. Kaitannya dengan KLA, akan turun hingga tingkat desa/kelurahan menjadi Desa Peduli Anak atau DELA dan Kelurahan Peduli Anak atau KELA,” jelasnya.

Di sisi lain, Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA) Kemen PPPA, Nahar menjelaskan di tahun 2021 penyelenggaraan Evaluasi KLA terdapat sedikit perbedaan dalam hal bobot penilaian. Selain itu, Kementerian PPPA juga memiliki beberapa target di antaranya meningkatnya jumlah daerah yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan memperoleh data kasus yang berkaitan dengan anak. “Perubahannya, ada beberapa bobot yang berubah misalnya advokasi dan sosialisasi karena sudah lumayan massif dilakukan, tapi secara fisik misalnya seperti penyediaan layanan UPTD PPA, penguatan kapasitas, upaya pencegahan agar target kita mengurangi angka kekerasan, dan pekerja anak bisa tercapai. Termasuk memastikan daerah mulai mendata terkait dengan kasus-kasus pekerja anak, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus” jelasnya.

Pelaksanaan Evaluasi KLA dilakukan berjenjang, dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Nahar juga menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan daerah dalam pelaksanaan evaluasi KLA. Pertama, dengan melakukan evaluasi secara bersama. Kedua, menyadari tentang kelebihan dan kekurangan daerahnya. Ketiga, tidak menjadikan persoalan yang masih terjadi di wilayahnya sebagai hambatan namun sebaliknya harus dijadikan pemicu untuk maju.

“Setiap daerah pasti memiliki nilai plus dan minus. Kami berharap kelebihan daerah akan terus ditingkatkan, tapi begitu ada kekurangan tidak membuat pesimis. Melalui evaluasi ini harus disampaikan saja apa adanya sehingga kami juga bisa menilai dan bisa bersama-sama mendorong untuk memperkuat sisi mana yang kurang dan sisi mana yang harus dipertahankan. Evaluasi ini sangat menentukan daerah dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak,” ujar Nahar.

Hari pertama pelaksanaan Evaluasi KLA Tahun 2021 diikuti lebih dari 400 perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di daerah dan beberapa pembicara lainnya melalui virtual di antaranya Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan beberapa pembicara dari lingkup Kementerian PPPA; dijadwalkan berlangsung hingga 10 Maret 2020. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Kolaborasi dengan Kalbe, 11 Provinsi Jadi Mitra Ekonomi Kementerian PPPA

133 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pada momentum peringatan Hari Perempuan Internasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan PT Kalbe Farma, Tbk. melalui Fatigon meresmikan secara simbolis kolaborasi dalam mendukung “Perempuan Kebanggaan Indonesia, Perempuan Wirausaha” di Kantor Kemen PPPA Jakarta pada Senin, 8 Maret 2021.

Kolaborasi yang didukung juga oleh UN Women, UNDP, dan Women’s World Banking rencananya akan dilakukan di 11 provinsi ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan perempuan terutama di tengah kondisi ekonomi yang porak-poranda akibat pandemi Covid-19. Kesebelas provinsi yang menjadi target sasaran merupakan provinsi mitra ekonomi Kemen PPPA mencakup Jawa Tengah, NTB, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Aceh, Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga yang membuka acara secara resmi melalui daring mengatakan pandemi Covid-19 telah memperberat ketimpangan yang dirasakan oleh perempuan. Tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, pandemi juga mengguncang sektor ekonomi. “Jika tidak ditangani dengan baik, krisis ekonomi dapat membawa dampak jangka panjang pada kehidupan perempuan. Oleh karena itu, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan menjadi peluang bersama untuk dapat keluar dari situasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” jelasnya.

Menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai solusi, menurut Menteri Bintang bukan tanpa sebab, tuturnya kekuatan perempuan di bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan sangat besar. Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Besar di Indonesia pada 2014—2018, dari total usaha yang berjumlah 64 juta unit usaha, 99,99% usaha di Indonesia adalah UMKM, serta lebih dari 50% usaha mikro dan kecil di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

“Bagi para perempuan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka,” ujar Menteri Bintang.

Pemerintah turut memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi ini seperti program subsidi bunga, dukungan pembiayaan, dan juga penjaminan akan kembali dilanjutkan di tahun 2021. Kemen PPPA juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan secara luas. Mulai dari menginisiasi model pengembangan Industri Rumahan (IR) sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2016 yang saat ini terdapat 3.764 pelaku usaha yang tersebar di 46 desa/kelurahan, 21 kabupaten/kota dan 16 provinsi, mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif sebagai landasan untuk melakukan advokasi ke kementerian atau lembaga terkait, membangun sinergi dengan berbagai lembaga masyarakat yang membawahi para perempuan pengusaha serta dunia usaha.

Menteri Bintang berharap Hari Perempuan Internasional dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat bersama dalam mengawal kerja-kerja pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang ekonomi sebab upaya pemberdayaan perempuan membutuhkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak.

Menteri Bintang juga menyampaikan apresiasi atas inisiasi dan kolaborasi yang dilakukan Kalbe Consumer Health melalui Fatigon bersama Kemen PPPA dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia melalui program pendampingan kewirausahaan. Ia juga memberikan apresiasi kepada perempuan kebanggaan Indonesia yang tetap tegar berjuang dan memberikan kontribusi dalam bergeraknya roda ekonomi bangsa di tengah pandemi Covid-19.

“Saya sangat mengapresiasi inisiasi yang terbentuk antara Kemen PPPA dengan Kalbe Consumer Health melalui Fatigon kepada perempuan Indonesia untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan peran perempuan sebagai sosok yang tangguh dalam mendukung perekonomian bangsa dan menjadi perempuan kebanggaan Indonesia,” tutur Menteri Bintang.

Para penerima Penghargaan Perempuan Kebanggaan Indonesia

Presiden Komisaris PT Kalbe Farma Tbk, Bernadette Ruth Irawati Setiady menjelaskan bahwa PT. Kalbe Farma Tbk sebagai perusahaan kesehatan di Indonesia, selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ira memaparkan bahwa saat ini pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian, termasuk mempengaruhi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola atau dimiliki oleh perempuan. ”Mereka mengalami penurunan pendapatan, kesulitan mendapatkan bahan baku dan tidak sedikit juga yang gulung tikar. Setidaknya pendapatan dari usaha keluarga menurun sebesar 82%,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kalbe menyambut antusias kolaborasi pihaknya dengan Kemen PPPA melalui program pemberdayaan dengan tema “Perempuan Kebanggaan Indonesia, Perempuan Wirausaha” yang dilakukan bersama Fatigon dan rencananya berlangsung di 11 provinsi.

Ira menegaskan bahwa program kewirausahaan yang akan dilakukan berupa pelatihan potensi pengembangan herbal/kerajinan batik, pengembangan basic skill untuk industri rumahan, pendampingan industri rumahan dan juga pameran industri rumahan. Pelatihan ini akan menjangkau UMKM kelompok perempuan secara luas yang sejalan dengan prioritas Kemen PPPA periode kerja 2020—2024.

Penghargaan “Perempuan Kebanggaan Indonesia”

Untuk mengapresiasi geliat perempuan di tengah pandemi Covid-19, Kemen PPPA memberikan penghargaan “Perempuan Kebanggaan Indonesia”. Penghargaan ini diberikan kepada sembilan perempuan dengan peranan terbaik yang dinilai telah berjuang, bekerja keras mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Penerima penghargaan Perempuan Kebanggaan Indonesia:

  1. Ir. Zulminarni, MS. Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan PEKKA/Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).
  2. Hanna Keraf, Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Co-founder & Direktur Komunitas dan Kemitraan Du Anyam).
  3. Mia Ariyana, Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Direktur ASPPUK/Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil).
  4. Bernadette Ruth Irawati Setiady, Pebisnis Perempuan Inspiratif.
  5. Anne Avantie,  Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Yayasan Anne Avantie.
  6. Dian Sastrowardoyo, Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Yayasan Dian Sastrowardoyo
  7. Vidi A. Damayanti, Perempuan Pelaku Usaha Inspiratif yang gigih meningkatkan kewirausahaan perempuan di Indonesia.
  8. Damisih, Pelaku Industri Rumahan, Perempuan yang gigih meningkatkan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Rembang.
  9.  Zaenab Hafit, Pendamping Industri Rumahan, Perempuan yang gigih meningkatkan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Rembang

Sementara, Head Of Consumer Health PT Kalbe Farma, Tbk., Feni Herawati mengatakan tubuh yang sehat dan berenergi menjadi salah satu modal bagi perempuan untuk berjuang khususnya di masa pandemi ini. “Semangat dan Perjuangan Perempuan Kebanggaan Indonesia menginspirasi Fatigon sebagai suplemen kesehatan, energi, dan daya tahan tubuh dalam negeri untuk terus berkontribusi mendukung Perempuan Indonesia menggapai mimpi-mimpinya” kata dia.

Selain itu, Inovasi Kalbe melalui Fatigon telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terus berperan aktif dalam kegiatan pemasaran seperti melibatkan Local Creator Perempuan, stakeholder perempuan di Apotek seperti Apoteker dan frontliner serta SPG (Sales Promotion Girl). Fatigon juga turut serta dalam Pemberdayaan UMKM Perempuan di Indonesia bersama Anne Avantie khususnya dalam pelatihan produksi masker batik dan edukasi kesehatan kepada UMKM. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA

Editor (+roni banase)

Perempuan Indonesia Harus Berani Bermimpi dan Mewujudkan Mimpi

203 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong perempuan mengambil setiap kesempatan. Saat ini di Indonesia, akses dan manfaat pembangunan sudah semakin setara bagi perempuan dan laki-laki serta dijamin oleh Konstitusi Negara melalui Undang-Undang.

Meski begitu, Menteri Bintang menuturkan di samping adanya akses dan kesempatan, terdapat faktor lain yang juga penting bagi kesetaraan dan pemberdayaan perempuan yakni keberanian perempuan untuk mengambil kesempatan yang ada.

“Saya optimis Perempuan Indonesia bisa maju, bisa hebat dan berdaya ke depannya khususnya bagi Perempuan-perempuan muda, yang punya kesempatan yang luar biasa di depan mata. Pemerintah telah memberikan kemudahan akses dan fasilitas terhadap Perempuan semua akses dibuka selebar-lebarnya. Banyak sekali (kesempatan), asalkan kesempatan dan peluang ini dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat diundang ke Podcast ‘Cerita Dari Selatan’ oleh LKBN Antara, pada Selasa 2 Maret 2021.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menjabarkan kesempatan di bidang ekonomi di antaranya program bernama Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan yang menyediakan dukungan bagi para perempuan untuk dapat mengakses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, dan literasi keuangan. Bahkan ada pula pelatihan Wirausaha Pemula yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan.

Menteri Bintang menambahkan, masa depan dan kemajuan bangsa berada di tangan para Pemuda Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Bintang menaruh harapan besar kepada Perempuan Indonesia khususnya Perempuan Muda untuk memajukan bangsa menggunakan kemampuan yang dimiliki serta tidak terjebak dengan budaya dan adat yang menghalau Perempuan untuk dapat berkembang.

“Saya ingin mengajak Perempuan-perempuan Muda, Ibu-ibu dan seluruh Perempuan di pelosok tanah air ini, jangan sampai budaya membatasi prinsip-prinsip atau pemikiran-pemikiran progresif yang bermanfaat. Artinya kita hormat dengan adat dan budaya, tapi jangan sampai itu jadi kedok untuk kita tidak bisa menerima akses yang sama dalam menikmati dan juga berperan dalam pembangunan,” tegas Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga mengaku bangga dan memberikan apresiasi pada banyaknya anak muda yang saat ini memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta mau bergerak bagi kemajuan perempuan dan anak. Salah satunya ditunjukkan oleh para Pendiri Du’Anyam yang berhasil membangkitkan pemberdayaan ekonomi Perempuan di daerah Nusa Tenggara Timur dengan menjual berbagai produk anyaman. Menteri Bintang berharap perempuan Indonesia dapat terus termotivasi dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Gotong Royong Bantu Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Gempa

102 Views

Majene, Garda Indonesia | Saat meninjau para korban gempa Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga memastikan kebutuhan perempuan dan anak pasca bencana terpenuhi di lokasi pengungsian. Ia menyatakan kelompok perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan berpotensi mengalami kerentanan ganda apabila pemenuhan kebutuhan spesifiknya terabaikan.

“Perempuan dan anak memiliki kebutuhan khusus dan spesifik yang harus dijamin pemenuhannya terutama dalam situasi bencana. Perempuan mengalami kondisi khusus seperti menstruasi, yang membutuhkan pembalut juga sistem sanitasi yang baik. Bagi ibu hamil dan menyusui, mereka butuh layanan kesehatan serta gizi yang baik dan seimbang,” jelas Menteri PPPA, Bintang Puspayoga di Kabupaten Majene, pada Jumat, 29 Januari 2021.

Sementara, bagi anak, imbuh Menteri Bintang terkait perlindungan khusus dan pemenuhan hak-haknya terutama bagi tumbuh kembang dan pengasuhannya juga harus diprioritaskan.

Di Provinsi Sulawesi Barat, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga meninjau kondisi dan situasi perempuan dan anak di Posko Desa Makatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Salah satu daerah yang dekat dengan pusat gempa, terdampak cukup parah dan kehilangan Kepala Desa yang meninggal dunia akibat kejadian gempa sehingga masih minim tersentuh penanganan. Posko Makatta ini juga memiliki medan yang cukup sulit diakses karena terletak di perbukitan dan jalan yang cukup curam, serta ditempati banyak pengungsi khususnya perempuan dan anak.

Saat berbincang dengan para relawan yang ada di Posko Makatta, Menteri Bintang yang didampingi Plt. Bupati Majene, Lukman dan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mendapatkan banyak gambaran mengenai situasi dan kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh perempuan dan anak.

“Berdasarkan pengamatan kami ada beberapa hal yang harus diperhatikan bersama. Pertama fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) dan fasilitas air bersih. Selama 2 minggu mengungsi di sini, ketersediaan air minim sekali. Kemudian kebutuhan fasilitas kesehatan dan trauma healing. Ada anak yang sudah sakit, namun belum ada orang kesehatan yang datang, beberapa anak-anak juga ada trauma mendengar suara keras, ketakutan bahkan sampai menggigil. Para ibu-ibu juga sangat takut kembali ke rumah karena kondisi rumah yang rusak berat, mereka berharap mendapat bantuan relokasi tempat tinggal mereka,” papar Ayu, salah satu relawan kepada Menteri Bintang.

Menteri Bintang Puspayoga memberikan bantuan kepada Ibu dan anak korban gempa di Majene

Menteri Bintang menuturkan akan menyampaikan dan mengoordinasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan K/L, terutama BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Lembaga Professional terkait seperti HIMPSI dan lainnya. Menurut Menteri Bintang, kondisi tersebut juga banyak dialami posko-posko yang dibangun mandiri di beberapa titik.

Oleh karena itu, Menteri Bintang mendorong agar gotong royong dan kerja sama terus dilakukan oleh seluruh sektor, mulai dari K/L, pemerintah daerah, lembaga dan organisasi masyarakat, serta pihak swasta untuk bersama-sama menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak pasca bencana.

“Dalam memberikan perlindungan dan hak-hak perempuan dan anak, pemerintah memang tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan kerja sama yang kuat antar berbagai pihak. Kemen PPPA terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, LSM, dan relawan di lokasi bencana untuk memastikan perlindungan serta terpenuhi hak-hak perempuan dan anak. Kami bersinergi lintas lini,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang pun mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah membantu serta organisasi dan perusahaan swasta atas kontribusinya yang telah ikut mendukung Kemen PPPA dalam memenuhi kebutuhan spesifik kelompok rentan yang terdampak bencana gempa di Sulawesi Barat.

“Kami mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi dan perusahaan. Dukungan tersebut berupa barang-barang kebutuhan spesifik kelompok rentan yang diharapkan bisa sedikit meringankan beban dan membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terdampak. Oleh karenanya, apresiasi setinggi-tingginya pada UNFPA, PT. Kalbe Farma, serta Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia yang turut serta dalam memenuhi kebutuhan spesifik kelompok rentan. Ini bentuk komitmen kita secara nyata dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak di situasi paling sulit sekalipun,” jelas Menteri Bintang.

Di Posko Desa Makatta, Menteri Bintang juga turut meresmikan Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA). Posko ini diharapkan mampu memberi rasa aman baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan dan anak yang nantinya akan menyediakan layanan pengaduan, dukungan psikososial, dan dukungan spesifik berupa pemberdayaan. Sehari sebelumnya, Menteri Bintang juga telah berkoordinasi dengan RS Lapangan TNI di Mamuju dan siap memberikan layanan dan fasilitas kesehatan bagi para pengungsi yang sedang hamil dan akan melahirkan untuk di tempatkan di RS tersebut.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)