Arsip Kategori: Daerah

Plan International Dukung Kompetisi Olahraga Siswa Nasional di Aesesa

8 Views

Nagekeo, Garda Indonesia | KOSN (Kompetisi Olahraga Siswa Nasional) Sekolah Dasar Tahun 2020 menggantikan O2SN yang sudah 1 dasawarsa. Pada Selasa, 18 Februari 2020 dilaksanakan pembukaan kegiatan KOSN di SDI Marapokot Desa Marapokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dilaksanakan selama 4 hari (18—21 Februari 2020), KOSN Tahun 2020 diikuti oleh 7 (tujuh) gugus se-Kecamatan Aesesa yang mengusung tema “Membangun Karakter Unggul Melalui Kegiatan Olahraga”.

Yayasan Plan international Indonesia Program Implementasi Area Flores -Nagekeo mendukung kegiatan KOSN Kecamatan Aesesa dengan memberikan Piala Bergilir, Piala Tetap sejumlah mata lomba, dan hadiah berupa buku-buku serta air minum untuk atlet. Pemerintah Desa Marapokot pun turut memberikan dukungan.

Ketua Panitia KOSN Kecamatan Aesesa, Marianus Djari (juga Ketua Gugus 2 Aesesa dan Kepala SDK Stelamaris Danga) mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memupuk cinta tanah air, menumbuhkan hidup sehat dan minat olah raga siswa dan menjalin solidaritas di antara peserta didik.

Camat Aesesa Oskar Yoseph Amekae Sina, S.STP., M.Si. saat pembukaan KOSN pada Selasa, 18 Februari 2020, meminta agar panitia dapat menyelenggarakan kegiatan sebaik-baiknya. “Juri dan wasit, pimpinlah pertandingan dengan baik, pakailah ilmu yang dipelajari dalam menilai, memimpin pertandingan atau menjuri. Tanggalkan keterikatan dengan tiamnya sendiri dan bersikaplah profesional,” pintanya.

Selain itu, Camat Aesesa meminta para atlet untuk bertanding secara profesional dan menampilkan yang terbaik.

Hadir saat prosesi pembukaan KOSN, Kapolsek Aesesa, Para Kepala Desa se-Kecamatan Aesesa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Pendidikan.

Pihak yang terlibat dalam KOSN Kecamatan Aesesa 2020 yakni 238 orang atlet, 49 orang pelatih, official 7 orang, 38 kepala sekolah, dan 68 orang panitia. Sedangkan jenis lomba yang dihelat antara lain Catur, Tenis Meja, Bulu tangkis, Bola Kaki Mini, Bola Voli, dan Atletik.

Sumber berita dan foto (*/Jhon Orlando)
Editor (+rony banase)

Agen Premium dan Minyak Solar di Kabupaten Sabu Raijua Terbakar

95 Views

Sabu Raijua, Garda Indonesia | Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang selama ini melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, terbakar pada Rabu, 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WITA.

APMS milik dari Aba Zaenal Alboneh ini berlokasi di Desa Robo Aba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepulan Api terlihat sekira pukul ±14.00 WITA, dilaksanakan upaya pemadaman oleh TNI/Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan Udara serta masyarakat dengan menggunakan 1 mobil watercanon Polres Sabu Raijua, 1 mobil Damkar Kab Sabu Raijua , 3 mobil Damkar BPBD serta, 8 mobil tangki air Dinas Sosial (Dinsos) dan bantuan masyarakat setempat.

Kondisi AMPS terbakar usai dilakukan pemadaman api

Sekitar pukul 16.00 WITA api dapat dipadamkan dan tak mengakibatkan korban jiwa. Mengenai kerugian material masih dalam pendataan dan penyebab kebakaran masih dalam proses penyidikan Polres Sanu Raijua.

Salah satu warga Desa Robo Aba, Imelda (38) saat dihubungi media ini pada Rabu, 12 Februari 2020 sekitar pukul 17.10 WITA, menyebutkan warga setempat panik dan segera bertindak seadanya dan menghubungi pihak terkait. “Api melahap seluruh isi APMS dan menghanguskan barang-barang di situ,” terangnya.

Mengenai penyebab kebakaran, Imelda mengatakan tak tahu persis sumber api dan penyebab kebakaran. “Kami tak tahu, tiba-tiba saja muncul kepulan asap yang membubung tinggi ke langit,” tandasnya.

Sumber berita (*/berbagai sumber)
Penulis dan editor (+rony banase)

Gubernur VBL Dapati Program Maek Bako Gagal di Belu, Plt Sekda Tuduh Warga Curi

165 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Program Tanam Maek Bako merupakan salah satu program unggulan Bupati Belu, Wilibrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan yang menelan anggaran 1,3 Miliar, ternyata gagal.

Hal ini diketahui setelah gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meninjau secara langsung lokasi penanaman Maek Bako (Porang) oleh pemda Belu di Hutan Jati Nenuk, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 11 Februari 2020 siang.

Ironisnya lagi, lokasi yang ditunjuk pemda Belu itu pun, adalah lahan budidaya Porang milik sekelompok warga setempat, bukan milik pemda.

Lokasi penanaman Maek Bako (Porang) milik Pemda Belu di Hutan Jati Nenuk

Ketika itu, Plt Sekda Belu Marsel Mau Meta berkilah, Maek Bako yang ditanam di lokasi tidak tumbuh lantaran telah dicuri oleh warga sekitar.

Pernyataan Plt Sekda Belu itu, selain didengar oleh sejumlah wartawan, juga mendapatkan reaksi keras dari masyarakat pemilik lahan bernama Yosefa De Jesus. “Itu tidak benar,” tutur Yosefa.

Pemilik lahan Porang (tengah, baju biru) saat diwawancara oleh wartawan

Menurut Yosefa, program pemerintah daerah Belu baru dimulai pada tahun 2017. Sedangkan, pihaknya sudah mulai menanam Maek Bako sejak tahun 2012.

“Kami tahu Maek Bako sudah ada harga, makanya kami cari sendiri Maek Bako yang tumbuh liar di hutan untuk tanam di sini. Kami tanam di hutan jati ini juga dapat izin dari Dinas Kehutanan, yang penting jangan tebang pohon. Kami memang tanam di lahan milik pemerintah, tapi kami tidak curi Maek Bako milik pemerintah,” tegas Yosefa.

PLT Sekda Belu, Marsel Mau Meta yang dikonfirmasi menuturkan, maksud dari pernyataan tersebut bukan menuding masyarakat mencuri, tetapi mengambil dari lokasi Porang milik pemerintah Kabupaten Belu di Hutan Jati Nenuk. “Jangan bilang curi. Kasihan orang. Orang su (sudah,red) kerja setengah mati kita bilang curi lagi,” ujar PLT Sekda Belu.

Dijelaskan Mau Meta, masyarakat mungkin ingin membudidaya Maek Bako, memanen dan menjualnya sendiri ke pasaran, sehingga mereka mengambil dari lahan yang sudah ditanam di lahan milik pemda. “Kalau mereka ambil, mungkin mereka butuh. Mereka mungkin ingin memiliki sendiri. Kalau mereka ingin rawat sendiri, mereka ambil tidak masalah to? Karena mereka pingin (mau) rawat sendiri, kemudian mereka panen sendiri, tidak usah tanya naik turun lagi to,” ungkapnya lagi kepada wartawan melalui telepon pada Selasa, 11 Februari 2020 sore. (*)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)

Belum Dapat Dibuktikan, Polres Belu Lepas Dua Terduga Pencuri Sapi 19 Ekor

131 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia| Satreskrim Kepolisian Resor (Polres) Belu melepas dan wajib lapor bagi dua orang terduga pencurian sapi 19 ekor yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa Lawalutolus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim AKP Sepuh Ade Irsyam Siregar kepada Garda Indonesia melalui layanan WhatsApp pada Senin, 3 Februari 2020 malam.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2020/02/01/19-ekor-sapi-dicuri-di-belu-polisi-minta-pemilik-cari-sendiri/

Meskipun dilepas, lanjut Siregar, proses hukumnya tetap berlanjut. “Jadi, untuk sementara belum dapat dibuktikan dua orang ini (entah, red), hanya sebatas penadah atau malah pencurinya, sebelum pelakunya ditangkap. Yang penting proses tetap lanjut. Dan, tidak semua perkara di kepolisian harus dilakukan penahanan terhadap tersangka. Sekali lagi, yang penting proses tetap lanjut,” tegasnya.

Siregar menuturkan, kedua orang terduga yang disebutkan Andreas Fahik (korban pencurian) bernama Paulus dan Geradus Lelo itu bukan dilepas begitu saja. Karena, menurutnya, kalau kedua orang itu ditahan, sementara pelaku utama belum ditangkap sampai habis batas masa penahanan, maka penyidik yang akan disalahkan.

Kasat Reskrim juga mengatakan, beberapa penegak hukum memiliki pandangan yang berbeda- beda. Ada yang bisa memproses tersangka berdasarkan pasal 480 KUHAP (pasal tentang penadah,red) itu secara berdiri sendiri (terpisah,red). Ada pula yang tidak bisa, dan mewajibkan pelaku utamanya ditangkap terlebih dahulu.

Kalau Kanit Reskrim (polsek Tasifeto Barat, red), lanjut Siregar, memang tidak banyak tahu tentang kronologi awal kejadian lantaran, sebatas mendapat informasi mulai dari saat dia dihubungi Kapolsek, bahwa ada warga menemukan 4 ekor sapi. Kemudian, kanit saat akan hendak bergerak menuju ke lokasi, dihubungi lagi, bahwa sapi- sapi tersebut sudah dalam perjalanan menuju ke kantor polsek, sehingga kanit langsung balik dan menunggu di kantor. “Setelah datang, barulah diproses oleh kanit reskrim terhadap para pelaku. Diambillah keterangan dari kedua orang tersebut dan menyebutkan nama orang, dari mana dia mendapatkan sapi tersebut,” jelasnya lagi.

Terkait sapi 4 ekor tersebut, masih menurut Kasat Siregar, saat ini sudah dititip dan dirawat oleh pemiliknya, karena itulah keadilan. “Memang, itu miliknya dan untuk pembuktian pun sudah kita ambil dokumentasinya. Kita sendiri pun akan sulit merawat barang bukti berupa benda hidup seperti itu dan lebih baik dititip dan dirawat ke pemiliknya,” tandas Siregar. (*)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)

19 Ekor Sapi Dicuri di Belu, Polisi Minta Pemilik Cari Sendiri

352 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Nasib sial (nahas) menimpa Andreas Fahik, Cs, warga Desa Lawalutolus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua minggu lalu, 19 ekor sapi miliknya dan beberapa warga lainnya hilang dicuri orang tak dikenal.

Kejadian itu, lantas dilaporkan para pemilik sapi ke pihak Polsek Tasifeto Barat. Akan tetapi, jawaban yang diterima justru dinilai sangat mengecewakan.

Menurut Ande, pihak kepolisian justru meminta pemilik sapi mencari sendiri. Jika ada informasi terkait sapi itu, baru disampaikan lagi kepada polisi. “Waktu itu kami sudah lapor ke polisi. Tapi, polisi bilang kami cari dulu. Kalau ada informasi baru sampaikan lagi ke mereka,” kisahnya meniru tanggapan polisi.

Setelah melewati upaya pencarian oleh para pemilik sapi dengan bantuan berbagai pihak, akhirnya ditemukan kembali empat ekor dari total 19 ekor pada Kamis, 30 Januari 2020.

Empat ekor sapi diantar oleh pemilik ke Polsek Tasifeto Barat untuk dijadikan barang bukti

Empat ekor sapi yang sudah didapatkan itu, kata Ande, lantas diantar ke Mapolsek Tasifeto Barat guna diamankan pihak kepolisian sekaligus sebagai barang bukti bersama dua orang yang diduga kuat, berdasarkan pengakuan kedua orang itu sendiri sebagai bagian dari sindikat pencurian tersebut, yakni sebagai penadah.

Seperti disampaikan pemilik sapi kepada Garda Indonesia pada Jumat, 31 Januari 2020 malam, kedua orang itu masing- masing bernama Paulus dan Geradus Lelo.

“Dua orang itu sudah di kantor polisi. Mereka kasih tahu polisi bilang mereka hanya penadah, bukan pencuri. Sekarang polisi mau lepas kembali dua orang itu dulu untuk bantu cari orang yang curi sapi. Polisi bilang nanti mereka dua orang itu wajib lapor saja. Polisi bilang harus tangkap pencuri dulu baru bisa. Ini yang buat kami tidak mengerti. Kenapa tidak langsung proses dua orang itu. Mereka sudah mengaku ke polisi bilang yang curi sapi itu nama Lamber Bau? Pencuri juga sudah rombak cap nama di sapi. Pencuri buat cap baru di atas cap lama. Mereka rombak N20 menjadi N BOU. Kami ada foto,” kesal Ande Fahik.

Pihak polsek Tasifeto Barat, Kanit Reskrim Marselinus Goran, sudah dikonfirmasi media ini via layanan WhatsApp pada Jumat malam, tetapi hingga berita ini dirilis belum ada tanggapan. Pesan sudah dibaca, tapi tidak direspons sama sekali.

Untuk diketahui, dikutip dari Hukum Online, Dimas Hutomo, S.H. Tindak Pidana Penadahan Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi ‘Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah’:

  1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
  2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Seseorang dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP yang disebutkan di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut.

Yang menjadi perhatian adalah, untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan, dapat dikatakan sebagai penadah karena memenuhi unsur Pasal 480 KUHP. (*)

Penulis (*/HH)
Penulis (+rony banase)

Plan Internasional Latih 138 Pengurus KP2AD Kabupaten Nagekeo

114 Views

Nagekeo, Garda Indonesia | Bertempat di Aula Hotel Sinar Kasih Mbay pada 30—31 Januari 2020, Yayasan Plan International Program Implementasi Area Flores melakukan pelatihan kepada 138 pengurus Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) kabupaten Nagekeo dari kecamatan Boawae dan Keo Tengah.

Dibuka oleh Kepala Dinas PMDP3A yang diwakili oleh Kabid P3A Vinsensius Je, pelatihan ini merupakan kerja sama Yayasan Plan International Indonesia dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Nagekeo guna meningkatkan kapasitas pengurus KP2AD dari 23 desa dan 5 OPD yakni Dispendukcapil, Dinsos, DPMDP3A, Dinkes dan KP2AC dari Kecamatan Boawae dan Kecamatan Keo Tengah.

Vinsen Je mewakili pemerintah menyampaikan beberapa poin antara lain:

Pertama, isu perlindungan anak sudah menjadi perhatian pemerintah pusat dengan diadakannya rapat terbatas antara presiden dan kabinetnya untuk membahas terkait isu perlindungan dan upaya mencegah kekerasan terhadap anak.

Kedua, kerja sama lintas sektor untuk peningkatan upaya mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Harus ada upaya terpadu dan menyeluruh terhadap penanganan kasus kekerasan dan upaya perlindungan anak.

Ketiga, memperkuat pelaporan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Suasana pelatihan kepada 138 pengurus Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) kabupaten Nagekeo

Zuniatmi, Deputi Program Implementasi Area Flores menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus KP2AD untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, meningkatkan ketrampilan pengurus KP2AD dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan diharapkan setelah penguatan kapasitas ini KP2AD yang dilatih mampu menyusun program kerja perlindungan perempuan dan anak di desa.

Yayasan Plan International Indonesia cukup intensif dalam mengembangkan mekanisme ini yang dikenal dengan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Hingga akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 942 KPAD yang berdiri di daerah kerja YPII di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

Pendekatan ini cukup efektif dalam kontribusi pencegahan dan penanganan korban karena sekitar 57% KPAD yang ada di NTT berfungsi dengan baik dan artinya bahwa lembaga ini melakukan peran dalam edukasi ke masyarakat tentang perlindungan anak.

Di sisi lain bahwa penanganan korban juga meningkat dengan meningkatnya laporan yang ditindaklanjuti oleh KPAD, dan sebagai contoh pada tahun 2014 kasus kekerasan seksual tercatat 32 kasus, meningkat menjadi 51 kasus pada tahun 2015, dan 114 kasus pada tahun 2016. Kenaikan kasus ini merupakan refleksi dari kesadaran masyarakat meningkat dengan cara melaporkan bentuk kekerasan tersebut.

Di 44 desa dampingan YPII di Kabupaten Nagekeo, terdapat 44 KP2AD telah dibentuk dan 12 KP2AD sudah dilatih pada FY 2019, ada 32 KPAD belum dilatih. Pengurus KP2AD yang sudah dilatih telah menjalankan fungsi perlindungan anak di desa serta mendampingi korban dan melapor melalui jaringan kerja ke Pusat Perlindungan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten.

KP2AD yang sudah menjalankan tugas secara baik merupakan bentuk perkembangan positif dan berkontribusi terhadap keselamatan anak dari ancaman-ancaman kekerasan. Sebagian KP2AD belum dilatih karena disebabkan beberapa faktor, terutama sumber dana dan sumber daya manusia yang terbatas untuk melatih pengurus KP2AD.

Menyadari pentingnya fungsi KP2AD sebagai salah satu institusi di desa untuk perlindungan perempuan dan anak, suatu pendekatan yang cukup efektif dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat, karena di dalamnya menggunakan unsur pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat termasuk anak-anak sebagai subyek perlindungan.

Dengan adanya gerakan-gerakan penyadaran maka sensitivitas keluarga dan masyarakat semakin peka terhadap adanya bentuk-bentuk kekerasan sehingga mudah dicegah. Dengan adanya mekanisme perlindungan anak akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor apabila terjadi kekerasan, eksploitasi atau bentuk-bentuk kekerasan lainya.

Banyak pihak yang punya kepentingan terwujudnya mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat seperti pemerintah, organisasi sipil, dan organisasi kemasyarakatan dan keluarga. Di samping berkepentingan terwujudnya mekanisme yang kuat, di sisi lain mereka memiliki peran-peran yang strategis untuk terwujudnya perlindungan anak secara lestari. Peran-peran edukasi masyarakat untuk menghindarkan adanya praktik kekerasan merupakan bagian yang paling penting dalam pendekatan mekanisme ini.(*)

Penulis (*/Jhon Orlando)
Editor (+rony banase)

Kematian Ternak Babi di Belu, Kadis Peternakan Pastikan Bukan Penyakit ASF

112 Views

Belu- NTT, Garda Indonesia | Terkait kematian ternak babi yang sedang terjadi akhir- akhir ini di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepala dinas Peternakan, Umbu Niko memastikan bukan akibat dari adanya jangkitan virus African Swine Fever (ASF).

“Sampai saat ini, sesuai dengan hasil lab., sampel darah babi sakit yang kami kirim ke Denpasar- Bali sebagai otorisasi, hasilnya negatif. Artinya, kita belum ada (ASF,red),” ungkap Umbu Niko saat ditemui Garda Indonesia di Kantor Camat Tasifeto Barat, Kimbana pada Jumat, 24 Januari 2020 sore.

Walaupun jarak antara Timor Leste dan Indonesia (Belu, Atambua) hanya batas darat, lebih lanjut, Umbu mengaku besar kemungkinan bahwa 50% ke atas itu ternak babi di Belu akan terjangkit ASF, tetapi pihaknya sudah mengantisipasi sejak September 2019 lalu. “Kita dengar Timor Leste sudah kena. Maka, mulai dari Oktober 2019, bupati sudah keluarkan instruksi untuk melarang ternak babi yang masuk dari Timor Leste ke Belu. Juga, melarang hewan- hewan untuk keperluan adat dalam bentuk olahan yang dibawa dari Timor Leste ke Belu,” terangnya.

Umbu menguraikan, mulai dari Oktober sampai dengan saat ini, pihaknya tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus- menerus di sekitar wilayah perbatasan RI- RDTL, di pasar- pasar, di gereja, dan di sekolah. “Kami sebarkan pamflet, kami sebarkan instruksi bupati terkait dengan ASF ini. Memang, ASF tidak menyerang manusia, tetapi ASF ini sangat ganas. Dalam tempo 4—5 hari babinya langsung mati. Ciri- cirinya: babi muntah darah, berak darah dan kejang- kejang dan langsung mati. Dan ini kalau satu sudah kena, maka itu sudah endemik (wabah,red). Dengan radius 1 kilometer, babinya harus dimusnahkan atau daerah itu harus diisolasi,” imbuhnya.

Jenis penyakit yang sekarang ada di Belu ini, menurut Umbu, ada dua jenis, yaitu Kolera dan Septicemia epizootica (SE). Sedangkan, yang biasanya mematikan itu kolera. Kolera ini yang penyebarannya cepat. Untuk daerah Belu ini sudah merupakan endemik. Karena itu, setiap tahun itu ada vaksin. “Kami ada Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan, red) di setiap kecamatan, otomatis setiap saat petugas kami ada di sana. Mereka ada di setiap kecamatan dan mereka ada bersama masyarakat. Kami harapkan sikap proaktif dari masyarakat. Kalau tidak dilaporkan, maka kami kesulitan untuk menjangkau karena petugas kami ini setiap kecamatan hanya empat orang. Saya sudah kasih tahu petugas untuk laporkan saat evaluasi bulanan,” tukasnya.

Kesulitan yang sering dihadapi oleh pihaknya, beber Umbu, masyarakat menunggu babinya sudah sekarat baru melaporkan ke petugas. Seharusnya, kondisi fisik babi itu dilaporkan setiap saat sehingga petugas turun rutin untuk kontrol.

Umbu pun menyarankan agar babi yang mati akibat kolera sebaiknya dikuburkan, tidak boleh dikonsumsi karena sudah mengandung virus dan bakteri.

Umbu menambahkan, setiap tahunnya dari pihak desa, melakukan pengadaan ternak babi dan sapi bagi masyarakat yang sumber dananya dari ADD. Kalau bisa bantuan itu diberikan kepala desa kepada mereka yang ternaknya mati.

Kepala dinas Peternakan Kabupaten Belu, Umbu Niko (Foto oleh Voxntt)

Umbu menjelaskan, bahwa terobosan yang kini sedang dilakukan dinas peternakan di bawah pimpinannya itu, setiap peternak harus siapkan pakan sebelum diberikan bantuan ternak. Selain itu, calon peternak diwajibkan untuk belajar terlebih dahulu dari kelompok lain baru akan dikasih kesempatan memelihara. Jadi, bantuan yang akan diberikan oleh dinas peternakan bukan untuk pemerataan tetapi bantuan hanya kepada mereka yang betul- betul mau, sehingga waktu ternaknya kami kasih, ternaknya bisa berkembang. Di situlah mulai ada peningkatan populasi ternak.

“Saya sudah sering sampaikan di peternakan, bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang sudah siapkan pakan ternak. Kalau tidak, setelah diberikan mereka langsung jual. Kalau pemerataan nanti percuma karena dia tidak tahu piara sapi, tidak tahu piara babi. Satu dua bulan kemudian dia akan jual,” ulas mantan Kasat Pol PP itu.

Umbu pun sudah meminta semua kepala desa agar pengadaan sapi atau babi, ambil dari luar. Dan, itu harus ada SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan, red) dari dinas peternakan. Karena menurutnya, ada tim yang akan turun memeriksa. Untuk semua kabupaten di NTT sudah ada pergub (peraturan gubernur, red) bahwa setiap lalulintas ternak harus ada SKKH untuk pastikan hewan itu bebas dari penyakit.

Umbu mengutarakan, dari total 12 kecamatan yang tersebar di kabupaten Belu, kematian babi itu merata karena daerah ini Endemik Kolera. Dari dulu memang sudah ada penyakit itu. Kalau SE itu bakteri. Penyebarannya itu bisa lewat manusia, lewat binatang lain atau lewat daging olahan itu sendiri. “Laporannya memang sudah ada. Kami punya petugas di lapangan. Kami sudah sampaikan lewat sosialisasi dalam beberapa bulan ini. Apabila masyarakat melihat bahwa ternaknya sudah ada gejala sakit segera laporkan ke petugas kami di lapangan untuk kami ambil tindakan cepat. Segera laporkan ke poskeswan (Pos Kesehatan Hewan,red) di setiap kecamatan. Dan di situ ada kepala resor dengan dibantu oleh petugas- petugas lapangannya. Jangan kuatir,” tegasnya.

Soal pembiayaan, katanya, untuk sementara melalui vaksin dan obat- obatan itu pihaknyalah yang menyediakan. Walaupun ada sedikit untuk jasa kepada petugas, tetapi itu tidak besar. Biaya yang diberikan kepada petugas hanya sebatas pengganti biaya obat- obatan, tidak sampai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah,red), tergantung jenis obat yang dipakai. “Saya sudah sampaikan ke petugas untuk tidak boleh memaksa. Kalaupun kurang ya, terima saja itu. Lalu, laporkan ke dinas. Kadang- kadang diberikan itu ya bukan diminta,” katanya lagi.

Untuk diketahui, Penyakit Septicemia epizootica (SE) atau ngorok adalah suatu penyakit infeksi akut atau menahun pada sapi dan kerbau. Sesuai dengan namanya, pada kerbau dalam stadium terminal akan menunjukkan gejala ngorok (mendengkur), di samping adanya bengkak busung pada daerah-daerah submandibula dan leher bagian bawah.

Sedangkan, Endemik adalah istilah yang banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Jika suatu penyakit menyerang beberapa orang dalam suatu wilayah yang luas, maka hal ini dinamakan endemik. Pengertian endemik adalah wabah suatu penyakit yang terjadi pada satu daerah. (*/HH)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)

Pilkada Belu 2020, DPW PPP NTT Siap Bawa Rekomendasi DPC ke DPP

117 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Dalam rangka persiapan untuk turut berpartisipasi dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah Belu pada September 2020 (Pilkada 2020) mendatang, DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi NTT masih menunggu rekomendasi dari DPC Belu beserta kelengkapan administratif para bakal calon bupati/ wakil bupati agar dibawa ke pusat untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK).

“Saya pastikan SK dalam satu minggu terakhir setelah kegiatan ini selesai, SK dari DPP sudah bisa dipegang oleh bakal calon siapa yang akan kami usung sebagai bentuk komitmen kami untuk bergerak cepat dan sosialisasi lebih cepat dan mendapatkan kepastian hukum dari proses yang kita lalui,” ungkap Ketua DPW PPP Provinsi NTT, Djainudin Lonek kepada wartawan usai kegiatan pemaparan visi misi para bakal calon bupati/ wakil bupati Belu di Ballroom Hotel Matahari Atambua pada Sabtu, 11 Januari 2020.

Djainudin Lonek mengatakan, DPC PPP Kabupaten Belu telah melakukan beberapa tahapan mulai dari proses penjaringan bakal calon hingga hari ini, melakukan penyaringan lewat sebuah mekanisme normatif organisasi sebagai sebuah instrumen yang dihadirkan oleh ART, yaitu Musyawarah Kerja Cabang Khusus yang membahas tentang Calon Kepala Daerah yang akan diusung partainya PPP.

“Semua, kita sudah lalui tahapan bersama, baik itu pemaparan visi dan misi maupun fit and proper test bersama Sahabat Jilid II dan AT-AHS,” jelas Djainudin.

Pantauan wartawan, Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Belu yang hadir saat itu, pasangan bakal calon Sahabat Jilid II Wilibrodus Lay- JT Ose Luan dan pasangan bakal calon AT- AHS yang diwakili oleh Aloysius Haleserens. Sedangkan, Agus Taolin berhalangan hadir. (*)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)