Arsip Kategori: Daerah

Bangun RS Marianum Kimbana, Suster Provinsial SSpS Timor Dinilai Bohongi Warga Lokal

4 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Lukas Kaisadu, warga Dusun Kimbana menilai mantan Kepala Provinsial SSpS Timor telah membohongi warga lokal Dusun Kimbana, Oetfo dan Dusun Leoruas pada tahun 2015 silam, awal perencanaan pembangunan Rumah Sakit Marianum Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu dialami warga lokal di masa kepemimpinan Kepala Provinsial SSpS Timor saat ini, Sr. Aloisia Teti, SSpS dan pimpinan proyek (pimpro), Fredrikus Bele.

Diceritakan Lukas Kaisadu pada Senin siang, 18 Oktober 2021 bahwa proyek pembangunan RS Marianum berlokasi di Kimbana yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Suku Beihale. Rencana pembangunannya dilakukan sejak enam tahun lalu (2015, red). Kala itu, mantan Kepala Provinsial SSps Timor yang kini sudah diganti oleh Kepala Provinsial  SSpS Timor yang baru, Sr. Aloisia Teti, SSpS, pernah mendatangi rumah orang tua Lukas Kaisadu dengan tujuan meminta bantuan ayah kandungnya, Herman Kalla selaku Kepala Suku Beihale untuk diadakan acara adat peletakan batu pertama, sekaligus dukungan pengawalan proses pembersihan lokasi pembangunan hingga ketika proses pembangunan dimulai.

Permintaan itu diterima pihak Lukas Kaisadu dan Herman Kalla tanpa dibayar, lantaran dijanjikan untuk memperkerjakan warga lokal yang berdomisili di 3 dusun terdekat, yakni Dusun Kimbana, Oetfo dan Dusun Leoruas sebagai tenaga buruh prioritas. Kesepakatan itu pun dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh dua orang wakil pemerintahan Dusun Kimbana, yakni ketua RW V, Frandus Hale dan Ketua RT II, Dami Berek.

“Waktu itu, suster kepala provinsial yang lama datang langsung di rumah. Dia datang sama–sama dengan pimpro lama. Suster datang minta kami untuk kawal pembersihan lokasi, supaya tidak ada orang yang datang tegur. Dan itu, kami lakukan secara sukarela, tanpa dibayar. Perjanjian tentang prioritas tenaga buruh lokal itu ditandatangani oleh Ketua RW V dan Ketua RT II Dusun Kimbana. Nah, fakta yang kami hadapi sekarang justru realisasi dari kesepakatan itu sama sekali tidak ada. Faktanya nol! Ini ‘kan suster dan pimpro tipu kami orang lokal,” berang Lukas Kaisadu.

Selanjutnya, Lukas menegaskan bahwa isi kesepakatan tertulis enam tahun lalu, jumlah tenaga buruh lokal tidak dibatasi. Berapa pun tenaga buruh yang dibutuhkan, semuanya harus diambil dari warga lokal tiga dusun sesuai dengan spirit Kongregasi SSpS “pemberdayaan masyarakat lokal”.

“Sekarang, suster provinsial dan pimpro baru itu datang, mereka lupa tentang semua janji yang dulu. Kami warga lokal melamar kerja, mereka bilang tenaga buruh sudah cukup. Tapi, saya cek di dalam, justru mereka diam–diam bawa tenaga buruh banyak dari luar,” kesal Kaisadu.

Ada pun cerita lain, bahwa pimpro Fred Bele sebelumnya pernah meminta Lukas Kaisadu agar memberikan kesempatan kepada 20 orang tenaga buruh yang dibawanya dari luar. Lantas, Lukas pun sepakat tetapi dengan syarat orang lokal tiga dusun menjadi tenaga buruh prioritas sebagaimana termuat dalam kesepakatan tertulis bersama mantan Kepala Provinsial SSpS Timor dan pimpro yang lama, enam tahun lalu.

“Kami ketemu enam mata dengan Fred Bele. Dia bilang, kalau bisa dia sisip tenaga buruh 20 orang yang dia bawa dari luar. Saya setuju, tapi dengan syarat orang lokal tetap jadi prioritas, nanti sisanya baru ambil dari 20 orang itu. Kita sudah mengerti dengan dia, malah sekarang dia balik lagi dengan dia punya orang yang jadi prioritas. Kami yang orang lokal kerja di bawah tekanan. Mereka bilang, kalau kami mau tetap kerja, kami hanya dibayar 50 ribu per hari tanpa makan dan minum. Sementara, dia punya orang dibayar 70 ribu per hari. Kami tidak tahu, dia punya tenaga buruh itu tanpa makan minum seperti kami atau tidak? Padahal, pekerjaan kami sama,” urai Lukas kecewa.

Lukas Kaisadu pun tak segan–segan menyebut Fred Bele sebagai pribadi licik yang hanya mau memperdaya dan menindas warga lokal. Lukas pernah dijanjikan oleh Fred Bele untuk menjadi tenaga pengawas khusus bagi tenaga buruh lokal tiga dusun, yakni Dusun Kimbana, Oetfo dan Dusun Leoruas.

“Ternyata apa? Orang lokal datang lamar tidak diterima karena bilang sudah cukup. Kami sudah selama 2 minggu lebih, tiap hari hanya bolak balik. Hari ini datang, mereka bilang besok datang lagi, begitu terus setiap hari. Kami masuk cek, ternyata orang luar paling banyak, sedangkan orang lokal hanya 8 orang. Mereka bikin kami seperti boneka mainan saja. Mereka buat begini, siapa yang tidak marah? Kami sudah cukup sabar, ikut mereka punya permainan. Kalau tidak mau kami orang lokal masuk kerja, ya kasih tahu jujur saja supaya kami tidak usah bolak–balik tiap hari,” tandas Lukas Kaisadu dengan wajah marah. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Kominfo Belu & Undinus Semarang Kolaborasi Bentuk KIM Desa Naitimu

402 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Dinas Kominfo Kabupaten Belu melalui bidang Hubungan Media dan Sumber Daya, mendukung program pemerintah daerah guna mewujudkan salah satu rencana strategis (Renstra) di bidang informasi masyarakat tingkat desa.

Salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan Dinas Kominfo Belu berkolaborasi dengan Universitas Dian Nuswantoro (Undinus) Semarang menyerahkan papan nama (banner) sekretariat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  yang didesain oleh mahasiswa-mahasiswi magang ke Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 21 Oktober 2021.

“Penyerahan banner sekretariat ini sebagai tanda telah dibentuknya KIM di Desa Naitimu. Kita berharap, KIM menjadi agen yang dapat memberikan informasi secara berimbang, merata, cepat dan akurat bagi masyarakat Naitimu,” jelas Kabid Hubungan Media dan Sumber Daya, Dominikus Mali, S.Sos.

Kabid Dominikus menuturkan, bahwa ke depan, KIM berkolaborasi dengan teknologi literasi digital. Informasi – informasi terkait pemerintahan, pembangunan, sosial, budaya, dan pariwisata seputar wilayah Desa Naitimu akan diliput oleh tim KIM dan dipublikasikan pada website ‘laman’ desa dan disebarkan melalui media sosial agar diketahui publik.

“Teman – teman wartawan bisa bermitra dengan kelompok KIM untuk mendapatkan informasi seputar Desa Naitimu. Kami juga akan membantu menyebarluaskan informasi yang di-share oleh media–media online dan cetak ke kelompok KIM di 69 desa di Belu, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi secara lebih mudah dan cepat,” ungkap Kabid Domi Mali.

Adapun tujuan dan sasaran pembentukan KIM, yakni  meningkatkan pola pembinaan KIM sebagai wahana pembinaan SDM; meningkatkan koordinasi,  integrasi, dan sinkronisasi pembinaan KIM secara terpadu dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga organisasi lainnya; dan meningkatkan peranan KIM sebagai wahana penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan aspirasi masyarakat secara terus–menerus dan berkesinambungan.

Kepala Desa Naitimu, Norbertus Moa menyambut baik pembentukan KIM dan bersedia berkolaborasi dengan Kominfo Belu demi peningkatan kualitas penghimpunan dan penggalian informasi dalam wilayah desa . Informasi yang dipublikasi kepada masyarakat lewat website desa dapat memenuhi unsur akurat.

Terkait honor anggota KIM Desa Naitimu, lanjut Nobert Moa, pihaknya akan berupaya mengagendakan sebagai salah satu materi musyawarah desa, kemudian dilanjutkan dengan tahapan asistensi anggaran.

“Kami segera revisi SK lama dengan terlebih dahulu merekrut ulang tenaga baru. Kami pastikan SK baru akan  diterbitkan pada pertengahan bulan November 2021. Kita akan perjuangkan honor bagi semua anggota KIM. Intinya, setiap anggota KIM pro aktif untuk bekerja,” tandas Kades Moa. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Ultah Ke-57 Partai Golkar, DPD II Belu Target Rebut Kursi Pimpinan DPRD 2024

155 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Partai Golongan Karya (Golkar) ulang tahun ke–57 pada Rabu, 20 Oktober 2021. Bertepatan usia partai di atas setengah abad ini, Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Belu, Provinsi NTT bersama segenap kader dan pengurus mengisinya dengan menyelenggarakan tiga jenis kegiatan utama, di antaranya melayani  7.600 dosis vaksinasi Covid–19 bagi masyarakat umum di Kecamatan Atambua Kota dan Raihat, ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja di Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua Kota, dan pemotongan tumpeng di Kantor Sekretariat DPD II Atambua.

Ketua DPD II Golkar Kabupaten Belu, Jefry Yohanes Nahak mengungkapkan bahwa partai yang berlambang pohon Beringin dengan warna khas dominan kuning secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari DPP, DPD I dan II menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Ketua DPD II Partai Golkar Belu, Yohanes Jefry Nahak (kanan) sedang menyiram bunga rampe di TMP Seroja Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua Kota

Jefry Nahak menuturkan bahwa Partai Golkar mempunyai target untuk memenangkan berbagai event politik tingkat nasional hingga daerah yakni pilpres, pilgub, pilbup/pilwalkot, dan pileg 2024. “Khusus NTT, Partai Golkar sudah menargetkan untuk memenangkan pemilihan gubernur, bupati dan legislatif. Kita di Belu sudah merekrut bakal calon bupati/wakil bupati dan bakal calon legislatif. Dengan semangat usia partai ke– 57 tahun, kami yakin bisa memenangkan seluruh event termasuk di Kabupaten Belu,” sebut Jefry Nahak.

DPD II Belu, imbuh Jefry Nahak, juga optimis bisa merebut kursi pimpinan DPRD Belu pada pemilihan legislatif 2024 sesuai tema “Bersatu untuk Menang.”

Pilpres 2024, tandas Jefry Nahak, Partai Golkar secara nasional sudah memutuskan melalui Rapimnas dan Munas untuk mencalonkan Ketua Umum DPP, Airlangga Hartarto sebagai calon presiden tahun 2024. Sosialisasi pun sudah dilakukan di tingkatan semua kabupaten. Demikian juga calon Gubernur NTT tahun 2024, Partai Golkar siap mengusung Ketua DPD I, Melki Laka Lena. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Warga Lokal Komplain Prosedur Rekrutmen Buruh Bangunan RS Marianum Kimbana

1.327 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Puluhan warga lokal mengomplain prosedur rekrutmen tenaga buruh pembangunan gedung mega Rumah Sakit Katolik Marianum Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin pagi, 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WITA.

Disaksikan Garda Indonesia, puluhan warga Kimbana dan sekitarnya yang berada di lokasi sedang memprotes kebijakan pimpinan proyek (pimpro) selaku penanggung jawab, Frederikus Bele.

“Proyek ini lokasinya di Kimbana. Rekrut awal, kami yang orang asli diterima dan sudah mulai bekerja selama 2 minggu sejak tanggal 4 Oktober dengan upah harian 50 ribu per orang, sudah termasuk biaya makan minum. Sementara mereka yang dari luar Kimbana diperlakukan lebih istimewa, makan minum ditanggung sendiri, tapi dibayar 70 ribu per orang. Padahal, jenis pekerjaan sama dengan yang kami lakukan,” cerita seorang pekerja lokal.

Selain itu, warga lokal Kimbana mengeluh soal pengurangan tenaga kerja. Sejak awal, puluhan warga lokal yang ikut melamar, diizinkan masuk bekerja. Tetapi, akhirnya sebagian besar pekerja diberhentikan hingga tersisa 25 orang, dengan alasan tidak memiliki keterampilan cukup, volume pekerjaan masih rendah dan terbatasnya anggaran.

“Selama ini kami kerja angkat batu, pasir, besi, campuran dan ikat besi. Ini ‘kan kerja biasa! Terus, keahlian model apa yang mereka minta? Ini yang bikin kami tidak puas,” kata buruh lokal lainnya.

Penanggung Jawab: Kita Butuh Tenaga Terampil dan Pengalaman

Terkait informasi ini, pimpro Frederikus Bele menjelaskan, bahwa pekerjaan pembangunan gedung mega RS Marianum berstandar proyek swasta swakelola, dikelola sendiri oleh kongregasi SSpS Timor dan menggunakan tenaga terampil dan berpengalaman.

“Kita punya kriteria standar rekrutmen. Semua yang mau masuk kerja harus membuat lamaran dengan pengalaman minimal 2 tahun dan  pekerjaan minimal 3 lantai. Teman– teman semua ini tidak ada pengalaman itu. Tetapi karena mereka komplain, kita tetap terima dan fasilitasi. Dua minggu lalu, saya berhentikan 181 orang. Hari ini, yang kerja, dari luar 25 orang dan yang lokal 40 orang. Kita ada bukti, minggu lalu kita bayar mereka. Dalam perkembangan, jumlah bertambah terus. Mereka datang banyak orang karena katanya dari suster SSpS yang suruh. Tadi dalam brifing, ternyata mereka tidak bisa buktikan siapa yang suruh,” urai Fred Bele.

Situasi pengembalian syarat administratif bagi pekerja lokal yang diberhentikan

Saking banyaknya jumlah orang, lanjut Fred, pihaknya membagi para pekerja menjadi 2 kelompok, dengan rotasi masing–masing kelompok setiap 2 minggu.

Fred Bele menuturkan, bahwa sampai saat ini, tenaga dari Jawa baru 8 orang. Pekerja yang tidak berpengalaman, tetap diberikan kesempatan untuk dididik, tetapi tidak untuk 100 lebih orang sekaligus. Ketersediaan anggaran dari SSps untuk membayar pun jumlahnya terbatas. Jumlah pekerja disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ketika volume pekerjaan bertambah, tentu orang yang dibutuhkan akan lebih banyak. Proses pekerjaannya pun dikawal dan diamankan oleh satuan Brimob Polda NTT.

Berhubungan dengan jumlah anggaran pembangunan, Fred Bele mengutarakan bahwa pekerjaan tersebut bukan proyek pemerintah, sehingga nilainya pun tidak perlu disebutkan. Dananya, murni dari SSpS Timor, bukan dana pemerintah.

Penanggung jawab Fred Bele juga mengungkapkan bahwa untuk membendung tenaga kerja lokal yang datang terlampau banyak, pihaknya berkomitmen mengeluarkan kebijakan dengan membuka nilai upah harian 50 ribu per hari tanpa makan dan minum. Sedangkan, bagi mereka yang sudah berpengalaman bertahun – tahun, diupah dengan 70 ribu per hari tanpa makan dan minum. “Ini proyek besar, kita tidak bisa main–main. Dan kami punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi SSpS Timor, khususnya komunitas SSpS Belu dan sekitarnya,” tandasnya.

Tenaga kerja lokal yang seharusnya dibutuhkan, imbuh Fred, hanya 25 orang. Tetapi, untuk mengakomodasi tuntutan warga lokal, maka ditambahkan menjadi 53 orang dengan ketentuan khusus. Ketika dalam proses, jikalau terdapat pekerja yang dinilai tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan, tentu akan dilepas. Sedangkan tenaga dari luar Kimbana sebanyak 25 orang.

“Kalau kita mau ikut aturan, mereka yang tidak ada pengalaman cukup, kita tidak bisa terima. Kira – kira dengan berbuat seperti ini, SSpS punya kurang baiknya di mana? Bagi mereka 53 orang yang sudah dikasih kesempatan, bekerja harus ikut aturan dan disiplin waktu, tidak bisa seenaknya,” tegasnya.

Kepala Provinsial SSps Timor, Sr. Aloisia Teti, SSpS menambahkan, bahwa spirit SSpS adalah pemberdayaan penduduk lokal. Namun, dalam konteks penerimaan tenaga buruh lokal dalam proyek mega berlantai 3 tersebut, tetap disesuaikan dengan kebutuhan.

“Kami sudah brifing tanggal 4 Oktober 2021 tentang tata tertib, salah satunya yang saya anggap cukup menantang adalah keadaan alam dan keterampilan para pekerja. Kami beberkan bahwa kalau mau bekerja, maka upahnya 50 ribu per hari tanpa makan dan minum. Setelah seminggu bekerja, kami ambil keputusan untuk membatasi jumlah buruh karena yang kami butuh tidak bisa sampai 100 lebih orang dengan volume pekerjaan rendah. Hal yang sangat tidak masuk akal, kalau kami harus mengakomodasi semua orang yang datang. Ini, proyek SSpS, karena itu harus taat tata tertib SSpS,” papar Sr. Aloisia.

Untuk waktu pekerjaan, enam hari dalam seminggu, mulai pukul 08.00–17.00 WITA. Jam istirahat, pukul 12.00–13.00 WITA. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Lestari Tenun Belu, Kumham NTT & Pemda Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal

239 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu menghelat workshop ‘temu wicara’ promosi dan diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemda dan masyarakat Kabupaten Belu tentang urgensi pendaftaran indikasi geografis (IG) Tenun Ikat Belu serta mendorong revisi dokumen deskripsi IG, dibuka oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu, Drs. Nikolaus Umbu K. Birri, M.M.

Drs. Nikolaus Umbu K. Birri, M.M. mengatakan, kekayaan intelektual manusia telah menghasilkan berbagai macam karya yang memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai karya hasil pemikiran atau kecerdasan manusia sebagai kekayaan intelektual tentunya memiliki nilai dan manfaat ekonomis, sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial. Untuk itu, setiap hasil karya dari kekayaan intelektual baik secara individual maupun kelompok perlu dihormati, dihargai dan mendapat perlindungan guna menjamin keberlanjutan atas hasil karya tersebut.

“Hasil karya kekayaan intelektual di Kabupaten Belu memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri. Contohnya, kain tenun yang sudah digiatkan di beberapa tempat oleh ibu–ibu Dekranasda. Tahun depan, jika tidak ada halangan, kita bisa membuka tempat–tempat giat baru yang tentunya harus disertai perda dan akta notaris,” ucapnya.

Nikolaus Umbu yang juga adalah Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu menuturkan, setiap hasil karya dari kekayaan intelektual baik komunal/kelompok maupun individual seperti ritual budaya, tari–tarian dan tenunan tradisional yang memiliki corak serta karakteristik khusus akibat pengaruh lingkungan geografis, perlu dilestarikan.

“Kita ketahui bahwa, tais dan tenun ikat Belu telah memiliki reputasi dan karakteristik yang cukup dikenal, baik secara regional, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kekayaan–kekayaan intelektual itu sudah seharusnya dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan, baik oleh pemda maupun masyarakat umum sehingga mendatangkan keuntungan, baik dari segi ekonomis maupun sosial budaya bagi masyarakat Kabupaten Belu, ”tandas Niko Umbu.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Arvan Faiz  Muhlizi, SH.,M.H. mengatakan potensi kekayaan intelektual yang ada di NTT sangat luar biasa. Kekayaan –kekayaan akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendorong dan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk menginisiasi produk perda yang juga mendukung upaya kekayaan intelektual. Di beberapa kabupaten, ada yang sudah mencantumkan tentang perda terkait dengan penyelenggaraan kekayaan intelektual dan dihubungkan dengan pariwisata daerah ,” terang Kadiv. Pelayanan Hukum.

Adapun narasumber dalam kegiatan workshop promosi dan diseminasi KIK. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi, SH.,M.H dengan materi perlindungan KIK, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li, S.H., M.Hum. membawakan materi pengenalan KIK, dan Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Laurensius Lusi Kleden, S.T. dengan materi peran pemerintah Provinsi NTT dalam upaya perlindungan produk IG tenun tradisional. Kegiatan dipandu oleh sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Yasinta Rinjani Bria, A.Pi, M.Si.

Turut hadir Kadis Pariwisata Kabupaten Belu,  Fredrikus L. Bere Mau, ST, Ketua Dekranasda Kabupaten Belu, Ny. Dra. Freny Indriani Yanuarika dan Wakil Ketua, Ny. Rinawati Br. Perangin Angin, SE., M.M. bersama pengurus, para pemerhati tenun Belu, para pengrajin dan pengusaha tenun Belu, serta masyarakat Kabupaten Belu. (*)

Berita + foto: (*/Kominfobelu – Frans Leki)

Editor: Herminus Halek

Bangun Belu, Pemda & Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Bersinergi

258 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI gagas rapat koordinasi (Rakor) penanganan kerja sama sosio ekonomi, budaya, keamanan, demarkasi, lingkungan hidup dan evaluasi kerja sama perbatasan RI – RDTL; dibuka Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD – KGEH, FINASIM dengan penerapan protokol Covid–19 secara ketat di ballroom Hotel Matahari Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Bupati Belu memandang rakor tersebut sangat penting, mengingat Belu sebagai daerah perbatasan. Karena itu, perlu dibangun kerja sama, sinergi, dan integrasi dengan berbagai pihak baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Konsep–konsep tentang perubahan kawasan perbatasan harus dikembangkan berdasarkan berbagai peraturan dan regulasi yang ada sehingga Belu menjadi lebih baik, berdaya dan lebih luar biasa.

“Kegiatan ini berkorelasi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belu saat ini, yaitu masyarakat Belu sehat, berkarakter dan kompetitif dengan programnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia. Kemudian pertanian, peternakan, budaya, infrastruktur, hukum, dan hak asasi manusia,” ungkap Bupati Belu.

Bupati Belu menuturkan, bahwa membangun Belu sebagai pusat kawasan strategis nasional bukan hanya membangun lintas batasnya, melainkan membangun juga Kota Atambua sembari memikirkan tentang daya dukungnya seperti lebih banyak orang berdomisili di kota, memanfaatkan fasilitas dan sumber daya perkotaan.

Terkait pengembangan potensi pertanian, peternakan dan kawasan yang mencakup wilayah Kabupaten Malaka dan TTU, perlu dibangun komunikasi untuk bersinergi membangun kawasan perbatasan.

Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati, M.Si. menekankan pengelolaan super prioritas terhadap wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan, dengan berani membuat terobosan dalam mengembangkan potensi–potensi lokal seperti peternakan, pertanian, koperasi, hotel dan sebagainya.

“Saya kira, pak bupati punya semangat luar biasa dan didukung oleh pimpinan OPD, tentu bisa membuat terobosan dengan menangkap dan mengelola semua peluang yang ada di Kabupaten Belu,” tandas Dr. Umbu Pati.

Permasalahan kawasan perbatasan RI – RDTL perlu penerapan sistem online secara terpadu sehingga mendukung pelayanan publik karantina dan bea cukai. Doktor Umbu Pati pun meminta dukungan dari pemerintah dalam memberikan insentif permodalan dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait kawasan Peternakan Sonis Laloran, Thomas Umbu Pati menyampaikan bahwa perlu mendorong investasi pengelolaan kawasan Sonis Laloran serta penerapan status kelembagaan pengelolaan kawasan peternakan seperti usaha swasta penuh, BUMD atau UPTD.

Usai pembukaan dan pemaparan singkat mengenai kawasan perbatasan RI-RDTL dilanjutkan dengan diskusi.

Turut hadir, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu, TTU dan Malaka.

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Fisik TMMD Ke–112 Tahun 2021 Kodim 1605/Belu Capai 100 Persen

210 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke–112 tahun 2021 di Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh jajaran Kodim 1605/Belu selama 30 hari sejak 15 September – 14 Oktober 2021, yang meliputi pekerjaan fisik sudah mencapai hasil 100 persen, dan non fisik sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Demikian, dilaporkan Dandim Belu, Letkol. Inf. Wiji Untoro dalam acara penutupan sekaligus penyerahan hasil giat TMMD ke– 112 tahun 2021 di aula gedung Betelalenok Atambua pada Kamis, 14 Oktober 2021.

“Sasaran fisik meliputi pembukaan jalan sepanjang 4 kilometer lebar 6 meter, pembangunan mata air bersih, pembangunan Kapela Korbau 100 persen. Sasaran non fisik meliputi rekrutmen prajurit TNI, wawasan kebangsaan, POSBINDU (Pos Binaan Terpadu), pertanian, penyuluhan hukum, kamtibmas, kesehatan, narkoba, posyandu, dan stunting, semua dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” urai Dandim Belu.

Dandim Wiji Untoro menyebutkan, pelaksanaan TMMD ke–112 melibatkan satuan tugas 250 orang, yang terdiri dari unsur gabungan TNI, Polri dan komponen lainnya dengan komposisi, staf satgas 10 orang, TNI angkatan darat, laut, dan udara 110 orang, tim asistensi penyuluh 25 orang, dan masyarakat setempat 100 orang.

Giat TMMD ke–112 tahun 2021, lanjut Dandim Untoro, atas dukungan anggaran dari Kas TNI 550 juta enam ratus ribu rupiah dan Pemda Belu 1,5 miliar rupiah.

Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD – KGEH, FINASIM atas nama pemerintah dan rakyat Belu menyampaikan terima kasih kepada TNI, Danrem 161/WS Kupang dan Dandim 1605/Belu bersama jajarannya atas terlaksananya TMMD ke –112.

“Kegiatan ini menyentuh kebutuhan dasar daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah, yakni membangun masyarakat yang sehat, berkarakter dan kompetitif lewat program pembangunan infrastruktur, SDM, pengembangan fasilitas kesehatan, pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain–lain,” kata Bupati Belu.

Bupati dr. Taolin mengaku, sarana prasarana daerah Belu masih minim. Oleh karena itu, meski sedang dalam defisit anggaran, tetapi kontribusi anggaran Pemda Belu untuk pembangunan melalui TMMD diprioritaskan. Dengan terbangunnya jalur jalan, dapat membuka daerah terisolasi dan memperpendek jarak tempuh bagi masyarakat Desa Kabuna dan Leosama.

“Apa yang sudah dibangun, kita pelihara dan dimanfaatkan sebaik – baiknya,” pinta dr. Agus Taolin.

Perwakilan Danrem 161/WS Kupang, Kasiter Korem, Kolonel Inf. Seniman Zega, SH. M.Hum., melalui amanat tertulis Pangdam IX/Udayana yang dibacakannya, kegiatan TMMD ke – 112 tahun 2021 melibatkan 600 prajurit TNI, Polri, pemda, instansi terkait dan masyarakat yang tersebar di empat wilayah kabupaten/kota Bali Nusra.

“Dengan dilaksanakannya TMMD, diharapkan dapat menggelorakan kembali semangat gotong royong dan sebagai momentum untuk berpartisipasi, terutama membantu pemerintah dalam memaksimalkan vaksinasi dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid–19,” tandas Pangdam IX/Udayana dalam amanat tertulisnya.

Dikatakan Kol. Inf. Seniman Zega, bahwa ada laporan yang diterima Pangdam IX/Udayana tentang betapa cukup beratnya sasaran dan volume TMMD lantaran sarana prasarana dan waktu yang dibutuhkan sangat terbatas. Namun, dengan semangat kekompakan dan disiplin serta tanggung jawab, bersatu padu, bahu membahu dari semua pihak sehingga sasaran program TMMD dapat diselesaikan tepat waktu.

Pangdam IX/Udayana mengucapkan terima kasih kepada para gubernur, bupati, dan wali kota atas dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan TMMD ke–112, juga kepada Kementerian LPNK yang telah bersinergi dalam TMMD, terlebih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan TMMD di wilayah jajaran Kodam IX/Udayana, khususnya di wilayah Korem 161/WS.

“Mudah–mudahan, apa yang telah dibangun ini dapat menumbuhkan semangat dan inovasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Harapan saya kepada masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan peduli terhadap hasil–hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan TMMD kali ini. Rawat dan pelihara dengan baik sarana dan prasarana yang telah dibangun, sehingga manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka waktu yang cukup panjang,” tandas Pangdam IX/Udayana.

Pangdam IX/Udayana juga mengajak seluruh komponen untuk mempertahankan semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI–rakyat. Jangan terhasut dan terprovokasi oleh pihak mana pun yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI.

“Kepada para satgas TMMD, agar melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk dijadikan perbaikan pada TMMD mendatang. Kepada para prajurit yang tergabung dalam satgas TMMD segera kembali ke induk pasukan masing–masing. Utamakan faktor keamanan selama dalam perjalanan dan tetap jalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kami mewakili seluruh prajurit dan Polri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung,” pesan Pangdam IX/Udayana selaku pengendali operasional TMMD.

Turut hadir, Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM, unsur forkompimda dan pimpinan OPD, para camat, serta tokoh masyarakat. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

DPRD TTU Komisi III Studi Banding Layanan BLUD RSUD Atambua

356 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Komisi III DPRD Timor Tengah Utara (TTU) bersama Direktur RSUD TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  melakukan studi banding tentang sistem pelayanan dan tata kelola Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, Kabupaten Belu pada Jumat, 8 Oktober 2021.

Ketua Komisi III DPRD TTU, Therensius Lazakar menjelaskan, kunjungan kerja (kunker) bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang layanan tata kelola BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.

“Kami hadir di sini bersama 12 orang yang terdiri dari wakil ketua komisi III bersama anggota serta direktur RSUD TTU. Terima kasih atas sambutannya yang hangat kepada kami,” ungkap Lazakar.

Rombongan diterima Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. dan Plt. Kadis Kesehatan, Drs. Egidius Nurak bersama manajemen RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.

Dalam sambutannya, Wabup Alo Haleserens menyampaikan, RSUD Atambua saat ini telah menjadi BLUD sehingga pendapatan yang diterima, dikelola secara mandiri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara premium kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Belu yakni mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif.

Diterangkan Wabup Aloysius Haleserens, bahwa saat ini Kabupaten Belu telah mencapai ‘total health coverage’. Seluruh warga Belu berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP, KK atau Kartu Tanda Lahir mulai dari pelayanan kesehatan di puskesmas sampai ke rumah sakit. Rujuk ke mana pun semuanya gratis.

Wabup Alo Haleserens juga mengharapkan agar dengan kunker ini, Kabupaten Belu dan TTU bisa saling berbagi informasi dan mengisi kekurangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ada kelebihan dari Belu, kita mengisi kekurangan di TTU. Begitu pun sebaliknya. Itu yang mau kita lakukan, mudah – mudahan dalam waktu dekat,” harapnya.

Dalam kegiatan itu, dipresentasikan juga profil RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD oleh KTU RSUD, Sisilia E. Tae dan dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Plt. Kadis Kesehatan

Diketahui, RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua saat ini merupakan rumah sakit kelas C/rumah sakit rujukan untuk Kabupaten Malaka, TTU serta Negara Timor Leste. Terakreditasi madya dengan layanan unggulannya yakni hemodialisa (layanan cuci darah 10 tempat tidur), CT scan 64 slice (proses ijin), incenerator (pengolahan limbah padat) yang memiliki ijin operasional, SIM RS (seluruh pelayanan terkoneksi secara digital termasuk dengan Bank) dan Lab PCR (segera difungsikan). (*)

Berita + foto: (*/prokompimbelu)

Editor: Herminus Halek