Arsip Kategori: Daerah

Tekanan Politik—Kades di Rote Ndao “Cuci Gudang” Pecat 10 Perangkat Desa

488 Views

Rote Ndao-NTT, Garda Indonesia | Kepala Desa (Kades) Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mikael Arnolus Lutte memberhentikan atau memecat 10 (sepuluh) perangkat Desa Busalangga Barat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Busalangga Barat Nomor : 4/DBB/V/2021 tertanggal 6 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Busalangga Barat di Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.

Tindakan pemecatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Busalangga Barat tersebut dilakukan dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Rote Barat Laut Nomor : 140/84/KRBL.3.1, tanggal 5 Mei 2021 perihal Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Busalangga Barat Tahun 2021. Surat Keputusan Kepala Desa Busalangga Barat tersebut ditembuskan Bupati Rote Ndao, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Camat Rote Barat Laut, dan Perangkat Desa Busalangga Barat yang diberhentikan masing-masing di tempat.

Kesepuluh perangkat Desa Busalangga Barat yang dipecat di antaranya Sekretaris Desa, 5 (lima) kepala dusun, 2 (dua) kepala seksi dan 2 (dua) kepala urusan. Masing-masing perangkat desa tersebut diangkat berbeda tahun pengangkatan sebagai perangkat desa. Sementara, Kepala Dusun Ndeuama  diangkat berdasarkan pemilihan dusun saat masih bergabung dengan Kelurahan Busalangga, kemudian dimekarkan menjadi Desa Busalangga Barat.

Adapun 10 perangkat Desa Busalangga Barat yang diberhentikan adalah sebagai berikut:

  1. Samuel Ayub Ndolu, Jabatan: Sekretaris Desa;
  2. Jean Ilona Solukh, Jabatan: Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  3. Anjelycha Dano, Jabatan : Kepala Urusan Keuangan/Bendahara;
  4. Sempi A Ndolu, Jabatan: Kepala Seksi Pemerintahan;
  5. Gusthon D Hello, Jabatan: Kepala Seksi Kesejahteraan;
  6. Yusuf Nassa, Jabatan: Kepala Dusun Mbaoen Timur;
  7. Erni Ndolu, Jabatan: Kepala Dusun Mbaoen Barat;
  8. Kristofel Mba’u, Jabatan: Kepala Dusun Ndeuama;
  9. Ofliana R. Modok, Jabatan : Kepala Dusun Fatubabelak.
  10. Felipus Nggebu, Jabatan: Kepala Dusun Ombok.

Dilansir dari Portal NTT, Kades Busalangga Barat Mikael Arnolus Lutte saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler menjelaskan bahwa dirinya melakukan pergantian perangkat desa atas hasil evaluasi kinerja. “Ini sesuai hasil evaluasi kinerja selama 2 bulan terakhir, kinerja mereka kurang bagus. Dan sesuai rekomendasi dari Camat, makanya saya ganti. Soal gaji mereka belum dibayarkan karena masih belum ada pencairan ADD (Anggaran Dana Desa),” ungkapnya.

Berdasarkan hasil rekaman yang diperoleh Garda Indonesia, Kades Busalangga Barat mengungkapkan merasa dilema dengan keadaan karena adanya tekanan politik. “Terkadang beta (saya,red) mau menangis,” ulasnya.

Dampak dari pemecatan perangkat desa secara sepihak, Kepala Desa Busalangga Barat, Mikael Arnolus Lutte diadukan oleh perangkat desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada Senin, 10 Mei 2021 dan diterima oleh Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M.K Therik, S.H.

Perangkat Desa Busalangga Barat yang dipecat mengadukan kepada Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M.K Therik, S.H.

Di hadapan Kadis PMD Rote Ndao, para perangkat desa tersebut menyampaikan aduan mereka terkait diberhentikan secara sepihak oleh Kades Busalangga Barat dengan alasan yang tak jelas, bahkan diduga kuat pemberhentian tersebut dilakukan oleh Kades Busalangga Barat atas tekanan politik.

Semuel Ayub Ndolu selaku sekretaris Desa Busalangga Barat, mengungkapkan bahwa dirinya bersama beberapa teman perangkat desa lainnya diberhentikan dengan alasan yang tak jelas. “Tidak tahu jelas apa sebabnya. Tiba-tiba saja kades berikan surat pemberhentian. Dia kasih tahu kami di kantor desa bahwa terpaksa lakukan itu, karena desakan politik,” ungkapnya.

Senada, Erni Ndolu yang menjabat Kepala Dusun Mbaoen Barat mengaku heran dan kaget dengan keputusan dari Kades Busalangga Barat yang hanya memberitahu dia melalui pesan singkat SMS. “Saya kaget karna Kades beri tahu pemberhentian itu hanya lewat SMS saja. Sampai hari ini sama sekali belum ada surat pemberhentian resmi yang diberikan pada saya,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M. K Therik, S.H. menyatakan, pihaknya telah bersurat resmi untuk memanggil Kepala Desa Busalangga Barat ke Kantor PMD guna dimintai penjelasan terkait pemberhentian tersebut. “Kami sudah dengar langsung aduan dari perangkat desa yang datang tadi. Kami sudah bersurat resmi ke kades untuk besok (Selasa, 11 Mei 2021) menghadap kami di sini guna dimintai penjelasan terkait hal-hal apa yang jadi dasar bagi dia lakukan pemberhentian perangkat desanya,” jelas Yames Therik.

Terpisah kepada Garda Indonesia pada Senin malam, 10 Mei 2021, Kasie Pemerintahan Desa Busalangga Barat Sempi Ndolu menuturkan telah mengadukan kondisi pemecatan kepada Kadis PMD Rote Ndao. Selain itu ungkap Sempi, selama ini evaluasi kinerja perangkat desa tak pernah dilakukan.

“Surat pemberhentian diserahkan kepada kami (perangkat desa, red) pada Minggu sore, 9 Mei 2021, sementara surat telah dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2021,” urai Sempi Ndolu yang pernah menolak SK Penjabat (Pj) Kepala Desa Busalangga Barat pada tahun 2020 sembari menandaskan bahwa pada besok (Selasa, 11 Mei 2021) bakal menghadap Camat Rote Barat Laut.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh karangjambu.desa.id

Wujudkan Kota Atambua Sehat, Bupati & Wabup Belu Pimpin Jumat Bersih

206 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Guna mewujudkan Kota Atambua sebagai kota yang bersih, sehat dan asri; Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD – KGEH, Finasim bersama Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. memimpin seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kegiatan Jumat bersih di seputar Kota Atambua, pada Jumat pagi, 8 Mei 2021.

Bupati Belu, Agustinus Taolin  terjun langsung bersama ASN menyapu, memungut sampah-sampah, dan membersihkan rumput liar di Pasar Lolowa. Selanjutnya, memantau kebersihan drainase dan gedung bekas SMKN 1 di pasar lama Atambua yang tidak difungsikan selama ini, sehingga ke depan bisa dijadikan sebagai tempat yang bermanfaat.

Terpisah, Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens memimpin kegiatan Jumat bersih bersama ASN lainnya yang bertugas membersihkan Pasar Tradisional Atambua. Beberapa lokasi yang menjadi titik fokus pembersihan meliputi lokasi Pasar Baru, Pasar Lolowa, GOR Rai Belu dan Pasar Lama Atambua. Para ASN dari masing – masing OPD yang bertugas pada lokasi berbeda itu, menggunakan peralatan yang tersedia untuk membersihkan rumput di bahu jalan dan sampah-sampah yang berserakan.

Bupati Belu Pantau Kondisi Pasar Tradisional Atambua

Bupati Belu, dokter Agus Taolin saat berdialog dengan pedagang di Pasar Atambua

Usai kegiatan Jumat Bersih, Bupati Belu, Agustinus Taolin didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Belu, Johanes Andes Prihatin, SE.,M.Si; memantau secara langsung 3 (tiga) pasar tradisional yang ada di Atambua yakni Pasar Lolowa, Pasar Lama dan Pasar Baru; guna melihat secara langsung kebersihan di dalam pasar, drainase, ketersediaan air bersih dan MCK, serta keamanan lingkungan pasar.

Di sela- sela kunjungan di lokasi pasar, Bupati Belu mendengarkan berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi para pedagang pasar, seperti keamanan barang jualan dan kondisi lingkungan pasar.

Bupati Belu juga mengimbau para pedagang pasar, agar selalu menggunakan masker dalam melakukan transaksi jual beli untuk mencegah penyebaran Covid – 19, dan mengajak para pedagang untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan pasar. (*)

Sumber berita + foto: kominfobelu

Editor: (*/ Herminus Halek)

Lantik Pj Kades Faturika, Bupati Belu Pesan Wujudkan Masyarakat Sejahtera

296 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: 95/ HK/ 2021 tanggal 6 Mei 2021, Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, SpPD-KGEH, Finasim mengambil sumpah dan melantik Siprianus Suri sebagai Penjabat Kepala Desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Ruang Rapat Bupati Belu, pada Jumat sore, 7 Mei 2021.

Bupati Belu dalam sambutannya, berpesan agar Penjabat Kepala Desa yang baru dilantik, bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam melayani masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Bapak (Penjabat Kepala Desa Faturika, red) sudah bersumpah di hadapan Tuhan dan kita semua, dan menandatangani pakta integritas menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan di desa. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kepentingan pribadi disisihkan dan kepentingan masyarakat itu yang diperhatikan,” ujar Bupati Belu.

Lanjutnya, waktu menjabat hanya 6 (enam) bulan sehingga harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkan pemilihan Kepala Desa. “Waktu enam bulan, tolong  kerja sebaik-baiknya dan mempersiapkan pemilihan kepala desa di sana secara bermartabat. Kepentingan kelompok, golongan, dan lain-lain disingkirkan, kerja untuk masyarakat”, tandas Bupati Belu.

Bupati Belu saat mengambil sumpah dan melantik Pj Kades Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Ruang Rapat Bupati Belu, pada Jumat sore, 7 Mei 2021.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Belu juga menyampaikan visi, misi dan 5 program prioritas Pemerintah Kabupaten Belu saat ini. “Visi kita untuk membuat masyarakat Belu sehat, berkarakter dan kompetitif, dengan program unggulan kesehatan, pendidikan, air minum, peternakan, pertanian, infrastruktur, hukum, Hak Asasi Manusia, perlindungan wanita dan anak, dan reformasi birokrasi. Kerjakan semuanya dengan disiplin yang baik, fokus, tidak usah macam-macam,” tegas dr. Taolin Agustinus.

Menutup sambutannya, Bupati Belu kembali mengingatkan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. “Perhatikan masyarakat di sana, jangan ada hal-hal kontraproduktif. Dekatilah masyarakat, bicara baik-baik, ada masalah segera atasi. Masyarakat itu jika kita layani dengan hati, mereka bisa menerima kita dengan baik. Selamat bertugas Tuhan menyertai dan memberkati,” pungkas Bupati Belu.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Turut hadir menyaksikan, Pj. Sekda Belu, Frans Manafe, S.Pi dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Januaria Nona Alo, S.IP. (*)

Sumber berita + foto: (prokompimbelu)

Editor: Herminus Halek

‘Coffee Morning’ Bersama Jurnalis, Bupati Belu: Tidak Ada Niat Batasi Wartawan

260 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH,Finasim didampingi Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens,M.M. bertatap muka atau  coffee morning bersama seluruh wartawan – wartawati  yang bertugas di wilayah Kabupaten Belu, di restoran Hotel Matahari Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat pagi, 7 Mei 2021.

Agenda coffee morning, selain sebagai ajang saling berkenalan antara Bupati/ Wakil Bupati Belu periode 2021—2024 dengan wartawan–wartawati, juga salah satunya adalah klarifikasi Bupati Belu berkaitan dengan adanya kondisi miskomunikasi seperti yang dialami reporter RRI Atambua, Febby Leo Lede di PLBN Motaain, dan dinilai telah terjadi pelecehan terhadap profesi jurnalistik.

“Jadi, sekali lagi, tidak ada niat sedikit pun untuk membatasi. Tidak ada substansi membatasi. Tidak ada maksud melakukan tindakan pelecehan, penghinaan dan lain – lain. Dengan demikian, saya klarifikasi dan saya minta maaf kepada semua,” ungkap Bupati Belu.

Suasana Coffee Morning Bupati Belu dokter Agus Taolin dan Wabup Alo Halerens bersama awak media

Bupati dr. Agus Taolin, menuturkan, dirinya bersedia dikoreksi selama masa kepemimpinannya, bersama membangun kemitraan, saling menghargai, tidak saling membatasi, pertemuan berkala untuk evaluasi, termasuk fasilitasi wartawan – wartawati dalam bertugas, jika dibutuhkan.

Bupati Agus Taolin mengemukakan, ia menempatkan setiap profesi  pada posisi yang tinggi, baik sebagai dokter, jurnalis, pengacara maupun profesi lainnya dengan bekerja di bawah peraturan masing – masing himpunan/ ikatan.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya atas semua dukungan dan kritik. Bagi kita, kritikan itu menjadi pemicu. Saya merasa, apa pun yang disampaikan teman – teman media, semuanya positif supaya kita bisa melihat kekurangan dan memperbaiki diri. Pujian dan hukuman merupakan bagian dari proses  pembinaan karakter dan watak sehingga membuat kita menjadi lebih tegar,” ujar Bupati Agus Taolin.

Turut hadir dalam acara coffee morning itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin, S.E., M.Si. Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jhony Martins, Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Siktus Parera, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu, Christoforus M. Loe Mau, dan Plt. Direktur PDAM Ir. Fridolinus Siribein. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Pasca-Bencana Banjir di Malaka, Ribuan Hektar Lahan Pertanian Rusak

110 Views

Malaka, Garda Indonesia | Pasca-bencana alam Banjir Bandang akibat luapan air dari Sungai Benenain pada Minggu, 4 April 2021, mengakibatkan kerusakan lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dinas Pertanian-red) Pertanian Kabupaten Malaka, langsung terjun ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan warga dan kerusakan lainnya.

“Setelah mendapat perintah dari Bupati Malaka, staf dan penyuluh pertanian lapangan kami langsung turun ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan pertanian berupa lahan yang kekurangan air yang ada di masyarakat terdampak bencana,” ujar Plt. Kadis Pertanian Kabupaten Malaka, Nikolas Seran pada Selasa 4 Mei 2021 di aula Kantor Bupati Malaka.

Nikolas Seran memaparkan, sejak bencana banjir lalu, banyak lahan yang hancur, rusak dan luluh lantah tertimpa sedimen lumpur, termasuk hasil pertanian seperti jagung, padi dan tanaman hortikultura. “Dampaknya sangat terasa oleh masyarakat petani yang desanya terdampak langsung bencana banjir. Ribuan hektare lahan yang rusak dan tidak bisa dimanfaatkan dan yang mengalami kekurangan air hingga saat ini,” urainya.

Lebih lanjut, Nikolas Seran melalui Kabid Tanaman Pangan Fransiskus Nahak menginformasikan bahwa data kerusakan yang berhasil diperoleh berupa lahan sawah yang kekurangan air. “Kita mendata lahan warga yang saat ini kekurangan air dan butuh intervensi atau penanganan segera sehingga tidak terjadi gagal panen dan merugikan masyarakat,” ucapnya sambil mengatakan kekurangan air itu akibat putusnya saluran induk Bendungan Benenain, di Desa Kakaniuk sepanjang 200 meter.

Saluran induk Bendungan Benenain di Desa Kakaniuk putus diterjang banjir

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pertanian di Kecamatan Malaka Barat, luas lahan 1.050 ha, rusak akibat banjir seluas 750 ha dan yang mengalami kekurangan air sebesar 145 ha.

Lahan Pertanian terdampak berada di  Kecamatan Weliman luas lahan 837 ha, kerusakan akibat banjir 629,7 ha, yang mengalami kekurangan air 202,3 ha. Kecamatan Io Kufeu luas lahan 208 ha, kerusakan akibat banjir 25,8 ha. Kecamatan Malaka Tengah luas lahan 1725 ha, kerusakan akibat banjir 75 ha dan yang mengalami kekurangan air 1187 ha. Kecamatan Laenmanen luas lahan 502 ha, kerusakan akibat banjir 31 ha. Kecamatan Kobalima luas lahan 760 ha, kerusakan akibat banjir 45,1 ha dan kekurangan air 400 ha.

“Jadi total keseluruhan beberapa kecamatan itu, untuk luas lahan sebesar 5.082 ha, kerusakan akibat banjir 1.557 ha dan yang mengalami kekurangan air 1.934 ha. Lahan-lahan itu terdapat tanaman yang hampir seluruhnya belum dipanen,” rinci Fransiskus.

Kesempatan yang sama, Nikolaus dan Fransiskus mengutarakan bahwa jika saluran primer itu bisa dikerjakan sehingga aliran air bisa berfungsi maka lahan akibat kekurangan air itu bisa ditanggulangi. Pihaknya juga melalui staf dan penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik. (*)

Sumber berita dan foto (*/kominfomalaka)

Editor (+roni banase)

Terpidana Kasus Korupsi PLTS Rote TA 2014 Setor Pengganti Kerugian Negara

232 Views

Rote Ndao, Garda Indonesia | Johanis Mesah (41) terpidana dalam kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 kepala keluarga (KK) TA 2014 senilai Rp.3.369.454.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) di Kabupaten Rote Ndao, menyerahkan uang penganti kerugian negara senilai Rp. 369.500.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ba’a, I Wayan Wiradarma, S.H. saat  jumpa media pada Selasa pagi, 4 Mei 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Ba’a, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lebih lanjut, dijelaskan secara terperinci oleh Kejari Ba’a, uang penganti kerugian negara senilai Rp.369 500.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), disetorkan dengan cara 2 (dua) tahap.

Penyetoran pertama pada tanggal (29 April 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal (30 April 2021 sebesar Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus rupiah rupiah) melalui bendahara penerima Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan telah disetorkan ke kas negara, sementara total kerugian keseluruhan kerugian negara sebesar Rp.607.947.521.65,- (enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu enam puluh lima sen).

Hal ini dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 973 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 November 2020, yang menetapkan Johanis Mesah dihukum penjara 4 tahun dan denda Rp.200 juta subsider enam bulan penjara dan dihukum membayar denda senilai Rp.607.947.521,65. (*)

Penulis dan Foto (*/salman-biro Garda Rote)

Editor (+roni banase)

Sidak Inspektorat Belu, Bupati Instruksi Inspektur Presentasi Hasil Kerja 5 Tahun

215 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Guna memastikan kondisi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin presensi kerja, disiplin masuk kerja, dan disiplin menaati jam kerja, Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, SpPD-KGEH, Finasim didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Johanes A. Prihatin, M.Si. melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor Inspektorat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 3 Mei 2021.

Bupati Belu menyampaikan, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan  pemerintahan daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk melaksanakan hal itu, ujar Bupati Agus Taolin, langkah pertama yang harus dilakukan adalah disiplin. Kalau ada aturan yang mengatur, harus diikuti. Masuk kantor harus mengisi absensi, karena ke depan absensi ini akan diambil, dinilai, dan dievaluasi secara berjenjang sampai ke Bupati dan diumumkan. Berapa persen tingkat kehadiran, akan dilakukan pembinaan.

“Lakukan itu. Pimpinan masing-masing melaporkan secara berjenjang sampai tingkat atas. Kemudian, jika ada halangan harus disampaikan sehingga bisa diselesaikan. Ini harus dilaksanakan oleh semua”, tegas Bupati Belu.

Bupati Belu, dr. Agus Taolin saat memberikan arahan kepada jajaran Inspektorat Belu

Selanjutnya, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terukur, Bupati Belu menginstruksikan Inspektur untuk menyiapkan dan mempresentasikan apa yang telah dikerjakan dan rencana kerja ke depan.

“Inspektur siapkan dan presentasikan apa yang telah dilakukan Inspektorat selama lima tahun ke belakang dan rencana untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Nanti, kita evaluasi rencana sebelumnya dan rencana yang akan datang. Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan secara melekat dan terukur dan memastikan tidak ada uang negara yang hilang”, tandas dr. Agus Taolin.

Pada kesempatan itu, Inspektur Inspektorat, Romuwaldus Th. Josetyawan Manek, S.Pt menyampaikan terima kasih atas kunjungan pertama Bupati Belu ke Kantor Inspektorat.

Inspektur Iwan Manek juga melaporkan, bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan Rencana Aksi KPK. Saat ini masih menunggu jadwal resminya. “Ren Aksi KPK itu, kegiatan kita dengan Koordinator Supervisi pencegahan. Jadwalnya belum ada. Tetapi diperkirakan bulan Mei mereka berkunjung ke Belu,” ujarnya.

Selain itu, untuk kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar, Inspektorat berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Untuk Sapu Bersih Pungli ini, lebih pada sosialisasi. Sedangkan Sapu Bersih dalam hal penindakan itu belum dilakukan. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek/ Website Pemda Belu)

Foto: Website Pemda Belu

Bupati Belu Beber Visi, Misi dan 5 Program Prioritas ke Forkopimda Plus

416 Views

Atambua, Garda Indonesia | Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, SpPD-KGEH, Finasim menyampaikan visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2021—2024 dalam rapat bersama Forkopimda Plus di ruang kerjanya, pada Senin, 3 Mei 2021. Ia membeberkan visi dan misinya bersama Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. yakni membangun manusia sehat, membangun ekonomi sehat, membangun pemerintahan sehat serta membangun lingkungan dan budaya yang sehat menuju masyarakat yang sehat, berkarakter dan kompetitif.

Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus juga memaparkan 5 (lima) program prioritas di antaranya, Pertama; Program Pembangunan Manusia meliputi Kesehatan Gratis; Kelurahan/Desa Tangguh; Pendidikan berkualitas (formal, non formal dan informal); Pembinaan Generasi Milenial dan Pengembangan Olahraga Prestasi.

Kedua, Program Pembangunan Ekonomi meliputi Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman umur pendek, olah lahan, bibit unggul dan ketersediaan pupuk subsidi; Mengembangkan Sapi Timor; Pemasaran komoditi dan harga; Ekosistem ekonomi kreatif, BUMDes, UMKM/Koperasi, Milenial, dan Gen Z.

Ketiga, Pembangunan Infrastruktur meliputi Air bersih perkotaan/pedesaan; Perumahan layak huni bagi masyarakat tidak mampu; Pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan-Atambua Beranda NKRI.

Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin saat memimpin rapat bersama Forkopimda Plus di ruang kerjanya, pada Senin, 3 Mei 2021

Keempat, Program Reformasi Birokrasi dan Hukum, Pemberdayaan Perempuan dan Anak meliputi Transparansi dan akuntabilitas dalam recruitment dan pembinaan karir ASN dan Tenaga Kontrak; Birokrasi yang bersih dan berdaulat melalui penempatan dan pola karier sesuai kompetensi; e-Government (digitalisasi) dan Peningkatan kualitas pengawasan; Meningkatkan perlindungan anak, perempuan dan kaum difabel.

Kelima, Program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Budaya meliputi: Menjamin kelestarian ekosistem; Memberdayakan lembaga adat, Parpol dan komunitas lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan; Membangun dan mengembangkan warisan budaya dan potensi pariwisata untuk manfaat ekonomi kreatif.

Bupati Belu mengharapkan agar Forkopimda Plus selalu bersinergi untuk membangun Kabupaten Belu sesuai dengan peran dan porsinya. “Saya dan Wakil Bupati juga berterima kasih kepada Forkopimda Plus yang telah berkontribusi dalam dinamika selama pemilu, sampai dengan pelantikan kemarin. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik, lancar, dan kami bisa hadir di sini dan dilantik. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kami dalam memimpin kabupaten yang kita cintai ini,” tandasnya.

Usai Rapat bersama Forkompimda Plus Kabupaten Belu, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bersama Forkopimda terkait Penanganan Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian. (*)

Sumber berita dan foto (*/prokompimbelu)

Editor (+roni banase)