Arsip Kategori: Daerah

Taman Baca Nain Blon Lalan Dading, Gerakan Literasi di SDK Watupedar

127 Views

Maumere-Sikka, Garda Indonesia | SDK  (Sekolah Dasar Katolik) Watupedar terletak di Desa Watu Merak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kini mempunyai Taman Baca Masyarakat yang dibentuk bersama Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten (FTBM) Sikka, Pengawas Sekolah Komite Sekolah, Pemerintah Desa, dan Camat Doreng.

Acara pembentukan berlangsung sederhana di ruang serbaguna SDK Watupedar  Peadar pada Sabtu pagi, 20 Februari 2021. Kegiatan dimulai pukul 10.00 WITA—selesai. Hadir dalam proses pembentukan Taman Baca Masyarakat SDK Watupedar, yakni Kepala SDK Watupedar bersama staf guru serta siswa, Ketua Komite, Kepala Desa Watumerak, Sekretaris Camat  Doreng, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kabupaten Sikka bersama pengurus.

“Melihat kondisi sekolah dengan sarana prasarana dan para guru yang ada di sekolah ini, sebenarnya kami tidak mampu untuk menghadirkan atau membentuk Taman Baca Masyarakat di sekolah kami ini,” ujar Kepala SDK Watupedar, Ermelinde Nona Erna, S.Pd.SD.

Lanjut Erna, “Sejak saya dilantik jadi kepala sekolah tahun 2020, yang pegawai negeri hanya saya, sementara semua guru dan pegawai semua honor. Saya sudah menyamapaikan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan supaya kami di SDK ini ada penempatan tenaga PNS lagi. Dinas sudah merespon untuk pengadaan tenaga nanti,” urainya.

Ibu Erna, biasa kami menyapanya, mengatakan kondisi perpustakaan sekolah sangat tidak memadai. Mulai rak-rak buku, sumber-sumber belajar atau bahan bacaan. “Selama ini, saya selalu berusaha dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menambah referensi di sekolah ini.Terpaksa karena ingin anak-anak harus membaca, rak sepatu di rumah, saya bawa ke sini untuk meletakkan bahan bacaan koran dan majalah,” ungkapnya.

Mengharap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), imbuhnya, mengalami kesulitan karena jumlah siswa hanya 68 pasti masih kurang. Ia pun mengungkapkan kegembirannya walau dalam kondisi yang sangat terbatas baik guru, sarana, dan finansial tetap mencoba menggerakan literasi di sekolah ini. “Kami semua membaca 15 menit sebelum belajar mengajar dimulai. Buku-buku yang dibaca adalah buku pelajaran saja. Dalam perjalanan waktu kami diperkenalkan sebuah gerakan literasi oleh Gerakan Menulis Buku Indonesia(GMB) dengan Sosialisator Programnya,yaitu Adrianus Bareng,guru SMPK Frater Maumere,” urainya.

Kepala SDK Watupedar, Ermelinde Nona Erna, S.Pd.SD. bersama anak-anak didiknya 

Melalui beliau kami diajak, didampingi dan diarahkan untuk ambil bagian dalam kegiatan literasi oleh GMB ini. Siswa kami 50 orang ikut ambil bagian dalam penulisan buku antologi puisi sekaligus ikut berlomba dengan seluruh siswa di Indonesia yang diselenggarakan GMB Indonesia 2020. Kabar sukacita kami sudah terima melalui cover buku yang dikirim dari redaksi GMB Indonesia. Buku dalam proses cetak dan tidak lama lagi akan tiba di sini.

“Kami satu-satunya SD di Kabupaten Sikka yang ikut aktif kegitan literasi nasional,” ucap Ibu Erna bangga.

Ia juga merasa bahagia dengan hadirnya Taman Baca Masyarakat di sekolah. Seperti apa Gerakan Literasi Sekolah? “Sekarang kami sedikit melihat titik terangnya. Literasi butuh gerakan bersama. FTBM Sikka hadir berkat motivasi dan dukungan Sosialisator Program Literasi Nasional Pak Adarianus Bareng yang tidak segan dan malu kami selalu bertanya,” bebernya.

Kenyataan yang kami alami lanjut Ibu Erna, walau tidak terlalu maju, namun anak-ana kada buku-buku baru, mereka berusaha baca sampai selesai. Ketika sudah selesai membaca sekian buku yang ada mereka datang tanya apa ada buku yang baru lagi. “Saya hanya menjawab nanti mama ibu usahakan besok lusa pasti ada lagi. Anak-anak kami perbiasakan menulis secara sigkat apa yang mereka baca dari buku itu. Mereka kumpul dan berikan kepada wali kelas untuk dibaca dan diberi nilai,” ulasnya.

Masyarakat sekitar, terang Erna, juga ada yang sudah datang baca di sini. Surat kabar dan Majalah yang saya bawa dari kota mereka ikut baca. Kami mengatakan akan dirikan TBM bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk masyarakat bisa datang dan duduk baca di sini. “Dukungan yang luar biasa dari Komite sangat membantu kami selama ini. Dengan suka rela memberikan bahan-bahan membangun tempat baca untuk anak-anak. Peran orang tua selama ini sangat membantu kami,” tandasnya.

Sementara, Ketua komite SDK Watupedar Wilibordus Bela mengatakan selama ini semua program kegiatan SDK Watupedar sangat didukung. “Kami harus terlibat aktif dalam membantu pengembangan lembaga ini. Setelah kegiatan literasi mulai dilaksanakan di sekolah ini tingkat bermain anak-anak mulai kurang. Setiap hari mereka datang dan membaca buku di sekolah ini. Setelah pondok baca kami dirikan sangat ramai. Ada yang baca tulis. Intinya kami dukung. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Lebih banyak punya semangat berkarya bukan banyak bicara. Kami tetap minta dukungan dan dorongan dari FTBM Kabupaten, GMB Indonesia, dan Pemerintah Daerah,” ucap Wilibrodus.

Penjabat Kepala Desa Watumerak sekaligus Sekcam Doreng dalam sambutan mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan dalam lingkungan pendidikan harus dihidupkan karena merupakan semangat pendiri bangsa. Sehingga keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah desa dan kecamatan sangat penting. Kita bangun komunikasi yang harmonis untuk mendukung dan menggiatkan semua kegiatan. Kehadiran TBM di SDK Watupedar pemerintah mendukung penuh untuk membangun generasi bangsa ini. Kami berharap kegiatan-kegiatan ini lebih direkatkan secara nyata. Pihak FTBM Kabupaten Sikka kami harap tetap mendorong dan membantu baik waktu, tenaga, dan pikirannya,” pintanya.

Pose bersama para pengurus Taman Baca Nain Blon Lalan Dading

Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Sikka, Gregorio Cabral Ferreira dalam sambutan singkat mengatakan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sikka dibentuk dan hadir di Sikka untuk ikut menggerakan kegiatan literasi sekaligus menyiapkan taman baca di seluruh desa, sekolah, komunitas, organisasi dalam rangka menuju Sikka Kabupaten Literasi.

Pak Greg, biasa disapa juga menggarisbawahi bahwa kehadiran TBM di SDK Watupedar merupakan sebuah langkah maju untuk ikut membantu gerakan literasi sekolah. Pemerintah melalui Kemdikbud telah mempunyai program ini untuk digerakan secara bersama. Bukan hanya digerakan oleh satu orang atau sekelompok orang tapi gerakan bersama.

FTBM Kabuapten Sikka siap membantu pikiran serta sarana walau tidak banyak tapi untuk membantu kelancaran literasi di TBM SDK Watupedar ini. “Saya melihat kondisi perpustakaan dengan rak-rak buku yang kurang memadai. Bahan-bahan bacaan juga harus perlu ditambah. Mari kita saling berkomunikasi dan mencari solusi bersama agar kehadiran TBM ini ikut meningkatkan gerakan literasi di sekolah ini. Hari ini setelah dibentuk mohon disiapkan satu dua hal mulai pengurus dan sarana yang harus disiapkan agar secepatnya diresmikan,” ajaknya.

“Mohon supaya semua kegiatan supaya didokumentasikan dan dipublikasikan kepada khalayak.Baik melalui media cetak maupun online,” pinta Pak Greg.

Usai sambutan diakhiri dengan registrasi Taman Baca Masyarakat SDK Watupedar ke Kemendikbud oleh Tim FTBM Kabuapten Sikka bersama seluruh peserta yang hadir. Sebelum registrasi diawali dengan pembentukan pengurus secara aklamasi oleh peserta yang hadir dengan komposisi pengurus TBM SDK Watupedar sebagai berikut :

Nama TBM : NAIN BLON LALAN DADING

Penasihat:

  1. Kepala Desa Watumerak/Penjabat sekaligus Sekcam Doreng : Anselinus Erdinas,SP
  2. Pengawas SD : Siprianus Andreas,S.Pd

Pembina :

  1. Kepala SDK Watupedar : Ermelinde Nona Erna,S.Pd,SD.
  2. Komite Sekolah : Wilibordus Bela

Ketua TBM : Aloysius Gewar,S.Pd

Wakil             : Maria Eviana,S.Pd.

Sekretaris   : Yasinta Afinda,A.Ma,Pust.

Bendahara   : Maria Voviliana Hura,S.Pd

Anggota         : Maria Lin Yelvina, Yohanes Lavanto,S.Pd,SD

Selesai pembentukan TBM diisi dengan acara hiburan siswa SDK Watupedar dengan yel-yel literasi. Kemudian diikuti dengan lagu-lagu mars PPK, Literasi, dan lagu-lagu perjuangan. Selama aktivitas proses pembentukan TBM siswa di sekolah itu tampak aktif baca dan menulis di pondok baca sekolah. Kegiatan diakhiri dengan itu foto bersama pengurus FTBM Kabupaten Sikka.(*)

Penulis dan Foto pendukung (*/adrianus bareng)

Editor (+roni banase)

SMPK Frater Maumere Gapai Fasilitas dari Gerakan Menulis Buku Indonesia

137 Views

Maumere-NTT, Garda Indonesia | Sebagai Sekolah Aktif Literasi Nasional, SMPK Frater Maumere di Kabupaten Sikka,Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggapai fasilitas Buku Antologi Cerpen Siswa 150 eksemplar, Plakat Sekolah Aktif Literasi Nasional, Piagam Sekolah dan Kepala Sekolah Aktif Literasi Nasional, PIN Gerakan Menulis Buku (GMB), dan baliho literasi.

Fasilitas GMB kepada SMPK Frater Maumere diserahkan oleh Adrianus Bareng selaku Sosialisator Program Literasi Nasional 2020 mewakili GMB kepada Kepala SMPK Frater Maumere, Frater M. Herman Yoseph,BHK, S.P. pada Kamis,11 Februari 2021, turut hadir para Guru, Pegawai, dan Karyawan SMPK Frater.

Selain itu, juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada 10 Guru SMPK Frater yang ikut menulis di GMB berupa puisi yakni Adrianus Bareng, Policarpus Pada, Gabriela Dua Gkeko, Ananstasia Andasi, Antonius Genang, Asgarius Aga, Karolus Dolu Toulwala, Adalbertus Togo Lado, Frater Dismas BHK, dan Yasinta.M Dhapa.

Saat menyampaikan sambutan, Kepala SMPK Frater Maumere menekankan pentingnya Literasi untuk meningkatkan mutu sebuah lembaga pendidikan,maka pemerintah melalui Kemdikbud mengajak semua sekolah terutama guru, siswa, dan pegawai untuk senantiasa membaca dan menulis.

“Tugas memotivasi membaca menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya guru penggerak literasi, tetapi semua komponen yang ada dalam sekolah ini yang mana sudah mempunyai program literasi membaca 15 menit sebelum KBM tapi belum lengkap kalau tidak dibarengi dengan tulis menulis,” urai Frater Herman Yoseph.

Momen penyerahan fasilitas oleh GMB Indonesia, lanjut Frater Herman Yoseph, memacu kita untuk terus bergerak memajukan literasi di SMPK Frater ini. “Terima kasih kepada Pak Ardi Bareng selaku Ketua Tenaga Literasi SMPK Frater sekaligus Sosialisator Program Literasi Nasional yang telah membawa warna baru literasi bagi sekolah ini,” ucapnya.

Foto bersama usai penyerahan fasilitas GMB kepada SMPK Frater Maumere

Kita semua, imbuh Frater Herman Yoseph, diharapkan sama-sama bergerak agar kemajuan literasi di sekolah kita makin hari makin baik. “Proficiat kepada para guru yang sudah terlibat langsung dengan mengirimkan karya berupa puisi yang akan diterbitkan dan dicetak di GMB dalam waktu,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tenaga Literasi SMPK Frater Mumere,SPL Nasional 2020, Adrianus Bareng secara gamblang menyampaikan tugas Tenaga Literasi Sekolah memfasilitasi dan mengeduksi semua warga sekolah untuk membaca dan menulis.

“Siapa pun bisa menjadi penggerak literasi. Kita sebagai guru harus menjadi penggerak bagi siswa,” ujar Adrianus Bareng.

Tahun 2020 ketika bergabung dengan GMB, ungkap Adrianus Bareng, SMPK Frater Maumere telah berhasil memotivasi 95 penulis menghasilkan karya berupa 50 cerita pendek, dan 85 puisi, sehingga bertotal 135 karya. “Bagi saya, ini sebuah hasil spektakuler bagi SMPK Frater Maumere yang didukung penuh oleh semua warga sekolah,” ucapnya yakin.

Untuk tahun 2021, lanjut Adrianus Bareng, dalam rencana akan ditingkatkan baik penulis maupun karya yang dihasilkan dari 300 penulis dengan total karya 500 yang siap diterbitkan jadi buku. “Kabar gembira tahun ini, ada 2 siswa yang sudah memberikan naskah cerpen untuk diterbitkan jadi buku, sehingga setiap tahun makin banyak guru dan siswa yang bisa menerbitkan bukunya di GMB,” ungkapnya.

Adrianus Bareng pun memohon dukungan agar rencana menuju Sekolah Model Literasi bisa tercapai. “Mari bergerak untuk merancang bersama peta jalan literasi di lembaga ini dan kepada masyarakat Kabupaten Sikka, mari daftarkan anak ke SMPK Frater tahun 2021/2022. Bakat dan kemampuan anak, kami siap bimbing menjadi penulis yang karyanya bisa terbit atau masuk antologi buku,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/adrianus bareng)

Editor (+roni banase)

Bulan K3 Nasional, PLN UPK Flores Edukasi Bahaya Listrik di Musim Hujan

134 Views

Maumere-NTT, Garda Indonesia | Setiap tahun, Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional pada tanggal 12 Januari sampai dengan  12 Februari. Bulan K3 Nasional Tahun 2021 kali ini mengusung tema, “Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya K3 Pada Semua Sektor Usaha”.

PLN UPK (Unit Pelaksana Pembangkitan) Flores, melakukan pembagian masker dan menyosialisasikan bahaya listrik di musim hujan kepada masyarakat di Pasar Alok-Maumere, pada Kamis, 10 Februari 2021.

Lambok Siregar, Manager PLN UPK Flores menyampaikan, memperingati Bulan K3 Nasional Tahun 2021, melakukan edukasi berupa sosialisasi pengamanan listrik di musim hujan dengan memberikan brosur dan menjelaskan secara lisan isi brosur sehingga masyarakat memahami bahaya listrik di musim hujan, dan melakukan upaya pencegahan bahaya listrik saat beraktivitas di musim hujan.

“Adapun perilaku yang perlu dilakukan agar terhindar dari bahaya listrik di musim hujan antara lain, memastikan semua peralatan listrik dalam kondisi layak pakai dan dalam kondisi kering, menghindari penumpukan stop kontak listrik, mencabut stop kontak listrik yang tidak dipakai. Apabila berada di daerah rawan banjir, pastikan tidak ada stop kontak listrik maupun peralatan elektronik berada di lantai,” ucapnya.

Petugas PLN UPK Flores saat membagikan masker kepada pedagang di Pasar Alok Maumere

Selain itu, PLN UPK Flores juga memberikan masker dan menjelaskan pentingnya menggunakan masker guna mencegah penyebaran Covid-19. “Ini juga bentuk kepedulian PLN UPK Flores dalam mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dan keamanan aktivitas masyarakat dari bahaya listrik di musim hujan. Jadi tetap disiplin 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan semoga kita selalu sehat dalam beraktivitas,” tandasnya.

Salah satu warga Maumere, Ibu Inun, menyampaikan terima kasih atas kegiatan yang dilakukan PLN untuk membantu warga terhindar dari penyebaran Covid-19 dengan membagi masker. “Selain itu dengan kegiatan sosialisasi bahaya listrik di musim hujan, kami lebih mengetahui dan memahami bahaya listrik di musim hujan sehingga kami dapat melakukan tindakan-tindakan yang aman dan terhindar dari bahaya listrik,” ucapnya seraya berterima kasih.

Apabila terjadi gangguan listrik, alasnya, agar segera lapor ke call center PLN (kode area)123 atau dengan aplikasi PLNMobile yang bisa diunduh dari Play Store atau Google Play.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas PLN UIW NTT)

Editor (+roni banase)

Mantan Pejuang Integrasi Timor-Timur di NTT Pinta Kepedulian Pemerintah RI

647 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Sejumlah mantan pejuang integrasi Timor–Timur yang bergabung dalam Forum Peduli Pejuang Integrasi Timor–Timur (FP2IT2) tak henti–hentinya meminta kepedulian pemerintah RI terhadap nasib mereka yang ditelantarkan selama 22 tahun di Kabupaten Belu dan Malaka.

Ketua FP2IT2, Julio Do Carmo membeberkan, saat ini sedang beredar informasi di Belu dan Malaka bahwa semua mantan pejuang integrasi yang didata, akan menerima SK Veteran dan  sejumlah uang oleh oknum–oknum yang dinilainya sangat tidak bertanggung jawab.

Tiga poin perjuangan yang diutarakan Julio Do Carmo. Pertama, FP2IT2 mau menindaklanjuti surat yang dikirim kepada Menkopolhukam di Jakarta. Perwakilan sudah bertemu Menhan, tetapi hasilnya tidak ada. Kedua, FP2IT2 sudah mengirimkan surat kepada Menkopolhukam saat berkunjung ke Kabupaten Belu melalui Bupati Belu. Namun, sampai saat ini pun belum ada kejelasan sama sekali. Ketiga, beberapa orang pergi ke Jakarta untuk menerima piagam penghargaan dan Satyalancana. Sepulang dari Jakarta, mereka diperintahkan untuk melakukan pendataan dengan meminta foto copi KTP 1 lembar, KK 1 lembar, buku rekening dan pas foto berukuran 4×6 dengan latar belakang merah untuk mencetak kartu.

“Sampai saat ini kami bingung. Apakah ini direkomendasikan oleh Menhan? Ataukah hanya sebuah permainan dari oknum – oknum tertentu? Kami tidak mau masyarakat menjadi korban hanya untuk kepentingan pribadi oknum tertentu. Masyarakat sudah susah, dipungut lagi uang Rp. 25.000 – Rp.100.000. Kami tidak tahu uangnya mau diserahkan ke mana?”, ungkap Julio Do Carmo kepada wartawan di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 6 Februari 2021.

Para mantan pejuang integrasi, lanjut Julio, berada di bawah naungan pemerintah. Tetapi pendataan dimaksud tidak diketahui oleh pemerintah setempat. “Kami tidak tahu, apakah pendataan ini ada pedomannya? Jika ada juknis, kami minta ditunjukkan kepada kami,” ujar Julio.

Ketua FP2IT2, Julio Do Carmo (berbatik merah) sedang memimpin rapat

Julio Do Carmo pun menegaskan, apabila pendataan ini terindikasi bukan diperintahkan oleh pemerintah pusat, maka harus dibatasi dan dibatalkan. “Kami minta tindak tegas oknum–oknum yang melakukan pendataan ini dan diproses secara hukum. Kami minta bapak presiden untuk tinjau permasalahan ini karena kami lihat bermuara ke kepentingan politik seseorang,” pinta Julio.

Hal senada, dikatakan Selestino Do Rego, pendataan ini dilakukan sejak tahun 2009 silam, tetapi hingga saat ini belum juga ada hasilnya. “Karena itu, kami merasa tidak puas. Baru–baru ada segelintir orang membawa nama para pejuang integrasi pergi ke Jakarta. Sekarang, ada oknum yang datang untuk mengadu kembali kami sesama pejuang. Pendataan ini juga dilakukan dengan cara sembunyi dan memungut uang dari masyarakat. Kami minta pemerintah kawal pendataan seperti ini,” tukas Do Rego.

Piagam penghargaan yang sudah diterima pihaknya dari pemerintah pada tahun 2014 pun dianggap tidak sah. “Ini berarti penipuan. Kami minta tanggung jawab dari orang yang waktu itu rekrut. Kami tidak puas karena bilang, itu bukan piagam kenegaraan yang sah,” kisah Do Rego.

Manuel Martins menambahkan, pengalaman pendataan seperti yang terjadi saat ini sudah sejak 2009 lalu. Tetapi hasilnya masih juga nihil. Bahkan, pendataan waktu itu dilakukan dengan sangat detail seperti foto copi KK, riwayat hidup disertai materai 6.000. Setelah datanya dikirim, barulah diketahui bahwa, ternyata untuk memenuhi kepentingan partai.

“Karena itu kami pertegas, jangan sampai data untuk ke sekian kali ini akan terjadi lagi hal yang sama. Sekarang ini diminta lagi urus NPWP. Ini ‘kan pajak. Yang namanya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah, Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) itu nilainya besar. Kemudian, bilang hari ini terima, besok terima, lusa terima. Apakah itu betul?  Kalau tidak benar, pemerintah telusuri oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab itu untuk selesaikan masalah ini,” pungkas Martins. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Dalil Jumlah Murid, Kepsek SDN Aen’ut Nonaktifkan Tiga Guru Honorer

1.133 Views

T.T.S-NTT, Garda Indonesia | “Jadi, begini. Jumlah murid kami hanya 40-an orang. Terus, guru PNS ada 6 orang. Jadi, waktu  rapat, saya bilang biar ibu dong tidak dapat jam, ibu dong tetap masuk dapodik, tetap saya layani segala surat – surat yang dibutuhkan. Saya omong begitu, mereka setuju. Terus, mereka lapor saya di kabid dan kadis,” ungkap oknum kepala sekolah Veronika Sanam kepada Garda Indonesia via sambungan telepon pada Kamis malam, 4 Februari 2021.

Sebelumnya, Kepala Sekolah SDN Aen’ut, Veronika Sanam yang dikonfirmasi via sambungan telepon seluler tidak mau melayani semua pertanyaan Garda Indonesia. Suaranya terdengar gugup, gemetar dan tak terarah. Handphone oknum kepala sekolah itu pun langsung nonaktif sesaat kemudian, sebelum percakapan berakhir.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/02/04/kepsek-sdn-aenut-tts-diduga-sepihak-nonaktifkan-tiga-guru-honorer/

Ia pun mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menerima tiga orang guru PNS yang melamar ke SDN Aen’ut, Desa Bikekneno, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (T.T.S), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketiga guru honorer itu, alas oknum kepala sekolah, tidak diberhentikan dengan tetap tidak bisa digaji karena jumlah Dana BOS hanya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Jam mengajar di sekolahnya itu pun tidak cukup lantaran jumlah murid sedikit dengan setiap ruang kelas hanya 6—7 orang.

Meskipun demikian, sambung oknum Veronika Sanam, ketiga orang guru tersebut dipinta untuk tidak pergi ke sekolah lagi. Namun, jikalau ada urusan yang membutuhkan bantuannya, ia siap melayani. “Saya suruh mereka untuk cari sekolah lain, hanya mereka yang tidak mau. Murid hanya 40-an, guru sampai 14, mau buat bagaimana? Guru honor 7 orang, PNS 6 orang,” urai Sanam.

Pihaknya juga, hingga 4 Februari 2021 belum menerbitkan SK pemberhentian kepada ketiga orang guru honorer itu, dan masih terdaftar sebagai staf guru di SDN Aen’ut. SK pemberhentian akan diterbitkan setelah ketiga orang guru itu mencari dan mendapatkan tempat kerja baru. “Kita omong begini lama, dong (mereka, red) tidak mau silakan. Dong mau ke mana silakan,” tandasnya.

Selanjutnya, ketika Garda Indonesia beralih ke pertanyaan lain terkait adanya dugaan – dugaan tentang belum membayar upah operator sekolah selama setahun, terima guru honor berijazah SMA yang berstatus magang, sikap arogansi terhadap para guru, dan pengelolaan Dana BOS yang tidak transparan, ambil alih pembelanjaan kebutuhan sekolah, dan lain – lain, oknum kepala sekolah lantas memutuskan sambungan telepon.

Kemudian, dicoba untuk menghubungi kembali beberapa kali, terhubung tetapi tidak direspons dan sampai akhirnya handphone nonaktif. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Kepsek SDN Aen’ut TTS, Diduga Sepihak Nonaktifkan Tiga Guru Honorer

2.446 Views

T.T.S-NTT, Garda Indonesia | Oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri Aen’ut, Veronika Sanam di Desa Bikekneno, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (T.T.S), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga telah menonaktifkan tiga orang guru honorer secara sepihak tanpa alasan yang jelas, sejak Januari 2021. Ketiga orang guru tersebut, masing – masing atas nama Mehilina Tekliu, S.Pd. (2005), Yoris Taneo, S.Pd. (2014) dan Massyon Sabaat, A.Ma. (2018).

Informasi lain yang diterima Garda Indonesia pada Kamis petang, 4 Februari 2021 menyebutkan, bahwa oknum kepala sekolah Veronika Sanam bersikap sangat sombong, arogan dan sewenang – wenang terhadap semua bawahannya. “Dia (kepala sekolah, red.) makan puji sekali, terlalu sombong. Omong tinggi sekali. Buat diri paling hebat. Dia bilang mau lapor sampai bupati juga dia tidak takut”, tukas sumber Garda Indonesia.

Mirisnya, seorang staf guru honorer atas nama Prilestio Bani yang diterima oknum kepala sekolah, masih berijazah SMA dan diberikan jabatan wali kelas 2 sejak Desember 2019. Padahal, guru tersebut masih sementara kuliah di UT, belum wisuda dan masih berstatus magang.

Jika para guru pergi ke sekolah terlambat, lanjut sumber itu, oknum kepala sekolah marah tanpa pandang umur muda atau pun tua. Sedangkan, oknum kepala sekolah yang sering kali  terlambat, tidak pernah merasa bersalah. “Kalau guru tidak masuk sekolah dan telepon untuk minta izin, dia marah. Tapi, kalau dia sendiri tidak masuk sekolah tanpa kabar, itu dia anggap tidak ada soal”, keluh sumber itu.

Pengelolaan Dana BOS di sekolah itu, masih menurut sumber yang sama, dilakukan secara tidak transparan. Bahkan, bendahara Dana BOS, perannya sangat terbatas. Bendaharanya hanya simbol saja. Pembelanjaan kebutuhan sekolah itu, diambil alih semuanya oleh oknum kepala sekolah tersebut. Kalau ada guru yang mengklaim dalam rapat, oknum kepala sekolah itu pasti marah – marah.

Guru honorer, Massyon Sabaat, A.Ma. yang diperbantukan sebagai operator sekolah selama 1 tahun, tidak digaji. Padahal, pernah ada kesepakatan sebelumnya, upah operator per triwulan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Terpisah, kepala sekolah SDN Aen’ut, Veronika Sanam yang dikonfirmasi via sambungan telepon seluler pada Kamis malam, 4 Februari 2021, tidak mau melayani semua pertanyaan Garda Indonesia. Suaranya terdengar gugup, gemetar dan tak terarah. Handphone oknum kepala sekolah itu pun langsung nonaktif sesaat kemudian, sebelum percakapan berakhir. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto utama (*/ istimewa/pribadi)

Merci Jone : Makanan dan Minuman di Rutan Harus Layak dan Sesuai

382 Views

Kefa-TTU, Garda Indonesia | Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTT, Marciana Dominika Jone melakukan kunjungan dan meninjau langsung pelayanan kepada warga binaan di rumah tahanan (Rutan) Klas IIB Kefamenanu dan Rutan SoE pada Sabtu, 30 Januari 2021.

Merci Jone (sapaan akrab dari Kakanwil perempuan pertama di NTT, red) dalam kunjungannya didampingi oleh Kabag Program dan Humas Rosmini Manuhutu, Kabag Umum, M. Rusli, Kasubag Program dan Pelaporan Hillon Foes, dan Kasubag Humas, RB dan TI melakukan sidak dan tatap muka dengan jajaran Rutan Kelas IIB Kefamenanu.

Pada kunjungan tersebut, Merci Jone  berkeliling melihat kebersihan lingkungan blok dan kamar hunian warga binaan serta menyempatkan diri berdialog dan menanyakan keadaan para narapidana dan tahanan terkait pelayanan yang diberikan oleh petugas di Rutan Kefa.

Merci pun berdialog dengan seorang Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berpendidikan Kelas 2 SMP yang merasa puas karena telah menerima pendampingan bantuan hukum. Selain itu, ada juga beberapa tahanan yang sudah pada tingkat banding tapi tidak mendapat pendampingan, oleh karena itu Merci berharap kepada Kepala Rutan Kefa agar segera berkoordinasi dengan Posbakumadin untuk memberikan bantuan hukum.

Merci Jone saat memantau Dapur Rutan Klas IIB Kefa

Merci juga memantau Dapur Rutan untuk memastikan menu makanan yang disajikan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Menu makan WBP harus ditempelkan. Saya tidak mau mendengar ada masalah soal makanan WBP yang tidak sesuai, karena itu hak mereka. Layanilah mereka seperti keluarga kita sendiri. Dengan senantiasa menjaga kualitas dan kebersihan makanan,” tegasnya.

Selain mengapresiasi kebersihan lingkungan blok dan hunian kamar yang tertata rapi sehingga membuat warga binaan merasa nyaman. Merci pun memberikan  arahannya, kepada Kepala Rutan Kefa Antonio L. P. da Costa, yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Ia berpesan agar jabatan yang diemban merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Sehingga dibutuhkan semangat dan integritas yang tinggi dalam mengemban amanah tersebut

Selanjutnya Kakanwil perempuan ini juga memantau setiap pos-pos pelayanan yang ada di Rutan di antaranya, ruang pelayanan kesehatan, ruang perpustakaan dan Pos Bantuan Hukum, “Segera mungkin, saya akan berkoordinasi dengan Pemda TTU, dalam hal ini Bupatinya untuk memberikan bantuan tenaga medis. Agar dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan kita, sebagai hak kesehatan yang harus diperoleh,” tandasnya.

Serupa, Dapur Rutan SoE pun menjadi fokus utama dari Kakanwil Merci Jone, untuk memastikan penyajian makan dan minuman yang di berikan harus layak dan sesuai. “Saya harap makanan yang di berikan dijaga kualitas dan kebersihannya, itu hak mereka. Layanilah mereka dengan baik sesuai menu makan yang telah ditetapkan,” jelasnya usai melakukan kunjungan dari Rutan Klas IIB Kefa pada Sabtu, 30 Januari 2021.

Merci Jone saat melihat menu makanan dan minuman di Rutan SoE

Lingkungan dan blok kamar hunian juga dicek kebersihannya, “petugas harus senantiasa mengingatkan kepada setiap WBP menjaga kebersihan dan kerapian kamar itu penting. Ini untuk membuat mereka merasa nyaman dan tenang saat berada di Rutan,” ujar Kakanwil.

Kakanwil juga sempat berkomunikasi dengan beberapa warga binaan, sembari menanyakan keadaan mereka dan layanan yang diberikan oleh petugas Rutan. “Selama berada di Rutan apa yang menjadi hak akan kami penuhi. Ketika ada masalah segera komunikasikan ke petugas. Hargai setiap petugas dan patuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Pesan saya, selalu berdoa dan bersyukur dengan proses yang diterima agar lebih baik ke depannya,” pesannya kepada WBP.

Didampingi Kepala Rutan SoE, Merci Jone berdialog dengan penghuni rutan

Selanjutnya, Kakanwil Merci Jone mengingatkan kepada Kepala Rutan yang baru dilantik Nixon G. L. Osingmahi, untuk melaksanakan amanah sesuai janji yang diucap. Junjung tinggi nilai Integritas dan terus lakukan perubahan dan inovasi ke arah yang lebih baik.

“Jangan mudah puas dan harus terus berbenah dan mengubah keadaan lingkungan serta kualitas pelayanan,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Sengketa Pilkades di Rote Ndao, 4 Desa Hitung Ulang & 2 Desa Pilih Ulang

449 Views

Rote Ndao, Garda Indonesia | Perhelatan pemilihan kepala desa (Pilkades) Kabupaten Rote Ndao, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020, dari 69 desa yang melakukan pemilihan, 28 desa terdapat sengketa sehingga perlu diselesaikan agar tak terjadi gesekan antar-sesama warga.

Demi menyelesaikan sengketa Pilkades 2020 Rote Ndao di 28 desa tersebut, maka Pemerintah Rote Ndao menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 50/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan pada Selasa, 26 Januari 2021.

Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu yang menandatangani Keputusan Bupati Nomor: 50/KEP/HK/2021 pada Rabu, 27 Januari 2021 tersebut menegaskan beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, Terhadap 28 (dua puluh delapan) desa yang memiliki pengaduan dan sengketa telah diselesaikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan data, fakta, dan regulasi, sebagaimana diamanatkan pada pasal 62 dalam ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa: “Bupati Menetapkannya Penyampaian Hasil Penyelesaian Masalah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (6) Dalam Bentuk Keputusan Bupati”.

Kedua, Terhadap pengaduan dari 22 (dua puluh dua) desa, tidak ditemukan cukup bukti, sehingga pengaduan tidak terbukti dan dinyatakan tidak sah, yakni :

  1. Desa Nggodimeda
  2. Desa Tebole
  3. Desa Loleoen
  4. Desa Oeleka
  5. Desa Oelasin
  6. Desa Dalek Esa
  7. Desa Batutua
  8. Desa Lifuleo
  9. Desa Oeledo
  10. Desa Tesabela
  11. Desa Papela
  12. Desa Lakamola
  13. Desa Matanae
  14. Desa Mukekuku
  15. Desa Netenaen
  16. Desa Saindule
  17. Desa Mundek
  18. Desa Oelua
  19. Desa Tasilo
  20. Desa Holulai
  21. Desa Oebole
  22. Desa Balaoli

Ketiga, Terhadap pengaduan dari 4 (empat) desa, ditemukan cukup bukti dan meyakinkan, sehingga dinyatakan sah untuk dilaksanakan perhitungan ulang surat suara, yakni :

  1. Desa Pilasue
  2. Desa Daleholu
  3. Desa Daiama
  4. Desa Oenggae

Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati dan direncanakan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021, bertempat pada Kantor Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao pukul 09.00 WITA—selesai. Pelaksanaan dimaksud akan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Keempat, Terhadap pengaduan dari 2 (dua) desa, ditemukan cukup bukti dan meyakinkan, sehingga dinyatakan sah untuk dilaksanakan pemilihan ulang. Proses pemilihan ulang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yakni:

  1. Desa Fatelilo
  2. Desa Pengodua

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam pasal (4) mengamanatkan bahwa: “Tahapan Pemilihan Kepala Desa Meliputi: a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan Suara; d. Penetapan.”

Merujuk pada amanat tersebut, maka pemilihan ulang dimaksud pada Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 50/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pada 28 (Dua Puluh Delapan) Desa Dilaksanakan Secara Komprehensif Sesuai Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Kelima, Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada 6 (enam) Desa, yakni:

  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Pilasue;
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Daleholu;
  3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Daiama;
  4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Oenggae;
  5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Fatelilo;
  6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Pengodua.

Diberikan sanksi berupa sanksi tertulis dan tidak dilibatkan dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Berikutnya.

Keenam, Terhadap keputusan ini, saya (Bupati Rote Ndao, red)  mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait agar tetap tenang dan menjaga situasi Kamtibmas serta bagi para calon Kepala Desa Terpilih maupun yang belum terpilih, untuk tidak melakukan pengumpulan massa yang nantinya akan berakibat pada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Saya ingatkan sekali lagi, apabila melanggar, maka Satgas Covid-19 tidak akan segan-segan menindak.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto oleh Humas Pemda Rote Ndao