Sulit Dicairkan, Tabungan Akidi Tio 2 Triliun Rupiah Akhirnya Disumbangkan

31 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Fakta di balik sumbangan Akidi Tio 2 triliun rupiah akhirnya terungkap. Dana itu ternyata masih ada di bank Singapura. Uang itu hasil usaha Akidi Tio dengan partner bisnis di Singapura dan Hongkong. Mereka juga punya aset dalam bentuk gedung-gedung.

Sebelum dana itu disumbangkan, anak Akidi Tio, Heryanti sudah berusaha mencairkannya, tetapi tak berhasil. Bahkan Heryanti meminjam uang 3 miliar rupiah untuk pengurusan pencairan tabungan ayahnya di salah satu bank di Singapura. Namun usaha Heryanti belum membuahkan hasil.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan telah bertemu dengan orang yang memberikan pinjaman kepada Heryanti. Hal itu diungkap Dahlan Iskan dalam tulisannya berjudul ‘Perjuangan 2 T’ di situs www.disway.id, pada Sabtu, 31 Juli 2021.

Mantan Dirut PLN ini tak mengungkap identitas orang tersebut. Dahlan hanya menyebutnya ‘Si Cantik’. Ia orang Padang yang lahir di Sumatera Selatan (Sumsel). Ia berdarah Langkat.

Si Cantik adalah orang terkenal. Ia sangat dekat dengan Heryanti dan memiliki usaha bersama.

“Heryanti itu orangnya sangat baik. Kami tidak merasa dia itu Tionghoa. Dia juga tidak merasa kami ini pribumi. Hubungan kami tidak tersekat soal ras. Heryanti itu sudah seperti pribumi,” kata Dahlan Iskan menirukan ucapan Si Cantik.

Si Cantik mengatakan kepada Dahlan Iskan bahwa dana Rp.2 triliun yang disumbangkan Heryanti kemungkinan akan cair pada Senin, pekan depan. Hal itu sesuai pengakuan Heryanti kepadanya.

Menurut Si Cantik, Heryanti belum membayar utangnya karena uangnya masih ada di bank Singapura. Uang itu milik ayah Haryanti, Akidi Tio. Yang meninggal tahun 2009 lalu pada umur 89 tahun.

Akidi Tio Punya Juga Punya Tabungan di Hongkong

Ada cerita khusus bagaimana Heryanti sampai tahu bahwa ayahnya punya tabungan di Singapura. Bahkan juga di Hongkong. Anak-anak Akidi Tio lainnya juga tahu soal uang di Singapura itu. Hanya saja mereka sudah ‘putus harapan’. Uang itu tidak akan bisa dicairkan. Kalau toh bisa harus dengan usaha yang luar biasa dan biaya yang besar.

“Dulu, suami Si Cantik rela meminjami Heryanti uang Rp.3 miliar juga untuk biaya pengurusan uang besar itu,” kata Dahlan.

Di antara 7 bersaudara, tinggal Heryanti yang masih tidak mau menyerah. Dia terus berusaha mendapatkannya.

“Mungkin Heryanti mendapat kabar dari Singapura bahwa uangnya sudah bisa diambil sehingga berani menghadap kapolda,” sambungnya.

Si Cantik sendiri pernah ikut Heryanti ke Singapura. Dan ke Hongkong. Ikut mendampingi pengurusan itu. Dia dukung penuh Heryanti. Tidak sedikit pun ragu pada kebaikan Heryanti.

“Sebagai wanita yang berpendidikan sangat-sangat tinggi dan punya kemampuan bicara lima bahasa asing, Si Cantik yakin usaha Heryanti akan berhasil,” tandas Dahlan. (*)

Sumber dan foto (*/pojoksatu.id)

UNESCO Minta Stop Proyek Taman Nasional Komodo, Ini Respons Gubernur NTT

245 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) kepada media pada Selasa, 3 Agustus 2021 menyampaikan tanggapannya atas permintaan UNESCO pada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16—31 Juli 2021.

“Kita tentunya berterima kasih karena UNESCO ikut memperhatikan aset-aset bangsa negara ini khususnya Taman Nasional Komodo yang menjadi konservasi alam dan juga kebanggaan NTT. Namun tentunya perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama  Bapak Jokowi sebagai Presiden. Ini membantu agar Taman Nasional itu mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa buat NTT,” ujar Gubernur VBL.

Untuk pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT, tegas Gubernur VBL, agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami.

Gubernur VBL menjelaskan, pihak Pemprov NTT tetap menerima aspirasi UNESCO. “Kami pihak Pemerintah Provinsi menghargai apa yang disampaikan UNESCO tetapi kami harap mereka juga dapat memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah adalah menjaga habitat komodo, dan biota laut serta segala sesuatu di sana jangan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” urainya.

Juga sudah diputuskan, imbuh Gubernur VBL, bahwa dari seluruh pulau-pulau dan laut serta kekayaan alam di TNT, kita sepakati untuk Pulau Rinca kita tetapkan sebagai pulau untuk mass tourism (pariwisata masif). Pulau ini menjadi habitat komodo, tentunya kita perlu mengembangkannya. Karena itu, di Pulau Rinca kita desain dan dibuat tempat untuk para pejalan kaki sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” beber Gubernur VBL.

VBL pun menambahkan, pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut. “Kita harapkan juga hasil dari pembangunan pengembangan TNK akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat di sana.

“Jadi, ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dan dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,” tandasnya. (*)

Sumber dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Greysia Polii & Apriyani Rahayu Raih Emas, Presiden Selamat Via ‘Video Call’

133 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melakukan video call ‘panggilan video’ dengan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, setelah pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia tersebut meraih medali emas di perhelatan olahraga akbar Olimpiade Tokyo 2020. Melalui panggilan video yang dilakukan Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Agustus 2021 tersebut, Presiden juga mengucapkan terima kasih secara langsung kepada keduanya.

“Terima kasih. Selamat sore Greysia dan Apriyani, saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya. Sekali lagi, selamat atas keberhasilan mempertahankan tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia,” ucap Presiden Jokowi mengawali panggilan video tersebut.

Pasangan Greysia dan Apriyani menjadi juara ganda putri Olimpiade setelah mengalahkan wakil Tiongkok, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, dengan skor 21-19, 21-15 dalam laga final yang digelar di Musashino Forest Sports Plaza. Presiden Jokowi mengaku sangat bangga ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang.

“Saya betul-betul senang banget. Jujur, saya sangat bangga apalagi waktu Indonesia Raya berkumandang,” imbuhnya.

Pebulutangkis Ganda Putri Greysia Polii dan Apriyani Rahayu peraih Medali Emas

Kepala Negara yang turut menonton laga final mengaku ikut merasakan deg-degan, terutama saat set pertama di mana perolehan angka pasangan Indonesia nyaris terkejar oleh ganda putri Tiongkok.

“Tapi set kedua saya lihat jauh lebih tenang,” lanjut Presiden seraya mengacungkan jempol.

Dalam panggilan video lewat ponsel milik Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari tersebut, tampak turut juga pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian. Presiden pun mengucapkan selamat kepada pelatih atas capaian atletnya meraih podium tertinggi di ajang Olimpiade Tokyo.

“Selamat juga untuk pelatih Eng Hian, selamat! Dan salam dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga, sangat senang, semuanya, bangga terhadap Greysia dan Apriyani. Selamat sekali lagi, saya tunggu di Istana nanti,” ungkap Presiden.

“Terima kasih Pak Okto, terima kasih. Merdeka!” ujar Presiden mengakhiri panggilan video tersebut.

Untuk diketahui, medali emas yang diraih pasangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu merupakan emas pertama bagi kontingen Merah Putih di ajang Olimpiade Tokyo 2020 ini. Selain itu, Greysia dan Apriyani juga mencetak sejarah dengan meraih medali emas pertama bagi Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaan ganda putri bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade.(*)

Sumber dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Diduga Cemar Nama Baik, Akun Asty Sene Dipolisikan Timordaily ke Polres Belu

1.005 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Wartawan media daring Timordaily.com, Silvester Manek atau Vegal melaporkan akun facebook Asty Sene ke Unit Tipiter (tindak pidana tertentu) Polres Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 3 Agustus 2021.

Pantauan Garda Indonesia, laporan Vegal, sapaan karibnya, didampingi kuasa hukum M.A. Putra Dapatalu, S.H., bersama sejumlah wartawan menyerahkan materi pengaduan dugaan pencemaran nama baik, dan diterima langsung oleh Kanit Tipiter, Aipda Mesakh Boymau.

Eros, sapaan akrab Kanit Tipiter menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyelidikan. “Kami akan panggil pemilik akun Asty Sene dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini ‘kan masuk dalam kasus pencemaran nama baik, pasal 27 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tandas Aipda Boymau.

Selain itu, ujar Kanit Tipiter Polres Belu, pihaknya akan meneruskan Laporan Informasi (LI) ini ke Kapolres Belu dan selanjutnya mengambil keterangan dari korban/pelapor bersama sejumlah saksi.

Penasehat Hukum Vegal M.A. Putra Dapatalu, S.H., menuturkan, kasus yang dialami kliennya itu dinilai telah mencoreng nama baik. Karena itu, ia akan mendampingi kasus ini sampai tuntas. “Kita berharap agar pihak kepolisian, dalam hal ini Kanit Tipiter dapat mendalami perkara ini sampai tuntas, sekaligus menjadi pelajaran bagi pengguna media sosial lainnya sehingga ke depan bisa menggunakan media sosial secara lebih bijak,” pintanya.

Sebagaimana salinan materi laporan yang diterima, memuat kronologi sebagai berikut:

  1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 11:14 WITA, saudari Asty Sene dengan nama akun facebook Asty Sene diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Silvester Manek alias Vegal dengan menyebutkan Silvester Manek sebagai perusak generasi, dan ilmu premannya melalui postingan di facebook grup Belu Memilih 2020 sesuai dengan lampiran print out screenshot terlampir.
  2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 11:14 WITA, saudari Asty Sene dengan nama facebook Asty Sene diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Silvester Manek alias Vegal dan menyebut nama lembaga Timordaily.com melalui postingan di facebook grup Belu Memilih 2020 sesuai dengan lampiran print out screenshot terlampir.
  3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 11:14 Wita, saudari Asty Sene dengan nama facebook Asty Sene diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Silvester Manek alias Vegal dan menyebut nama wartawan melalui postingan di facebook grup Belu Memilih 2020 sesuai dengan lampiran print out screenshot terlampir.

Untuk diketahui, pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Terapkan Tiga Golongan SIM C, Korlantas Siapkan Sarana Prasarana

602 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Istiono mengatakan, pihaknya telah menerapkan peraturan baru terkait penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) C bagi para pengendara sepeda motor pada Agustus 2021. Di mana, ada tiga golongan SIM C yang telah dibuat oleh Polri.

Saat ini, Irjen. Pol. Istiono menyebut, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana (sarpras) terkait kebijakan baru ini. Hal ini untuk mengetahui kesiapan Polri saat penerapannya. “Bulan Agustus (diterapkan), sekarang kami sedang mengecek sarpras dulu,” ujarnya pada Senin, 2 Agustus 2021.

Setelah itu, Istiono menjelaskan, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke seluruh jajaran Polda. Hal itu untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penerapan kebijakan tiga golongan SIM C tersebut.

Sementara itu, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Yusuf menambahkan, pihaknya tengah memprioritaskan sosialisasi kebijakan baru itu. Alasannya, saat ini pemerintah masih menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Jadi, sekarang kan lagi PPKM, jadi diprioritaskan sosialisasi dahulu,” tambah Yusuf.

Menurut Yusuf, penggolongan SIM C tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Dalam kebijakan itu, dijelaskan ada tiga jenis SIM C yakni SIM C, CI, dan CII. Bedanya, ada pada kapasitas isi silinder mesin kendaraan.

Yusuf merinci, SIM C berlaku untuk jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc. Sementara SIM C1 untuk jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250—500 cc atau jenis motor listrik. Sedangkan, SIM CII berlaku untuk jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc atau jenis motor listrik.

“Untuk biaya pembuatan SIM C, CI, dan CII tetap sama,” papar Yusuf.

Dalam Pasal 8 peraturan itu disebutkan pemilik SIM C minimal berusia 17 tahun. Kemudian bagi pengendara motor SIM C I minimal berusia 18 tahun. Sementara pemotor SIM CII minimal berusia 19 tahun. Sedangkan pada Pasal 2 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 itu menjelaskan, pengendara yang hendak memiliki SIM CI wajib memiliki SIM C umum. Dengan catatan, SIM C yang dimiliki telah digunakan selama dua belas bulan sejak SIM C diterbitkan.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi pemotor yang ingin memiliki SIM CII. Disebutkan, pengendara lebih dulu memiliki SIM CI yang telah digunakan selama dua belas bulan sejak diterbitkan.(*)

Sumber dan foto (*/humas polri)

Editor (+roni banase)

Tol Listrik dari Labuan Bajo—Maumere Beroperasi, PLN Investasi 1,1 Triliun

214 Views

Flores-NTT, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) mempertegas komitmennya untuk memperkuat keandalan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Timur. Kali ini, PLN telah menuntaskan pembangunan infrastruktur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Tol Listrik Flores sepanjang 864 kilometer sirkuit (kms) yang tersambung dari Labuan Bajo sampai Maumere pada 30 Juli 2021.

Kehadiran tol listrik ini diharapkan dapat menarik investasi dan mendongkrak perekonomian di Pulau Flores dan sekitarnya.

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda menyampaikan, kondisi sistem kelistrikan Pulau Flores saat ini memiliki daya mampu sebesar 104,1 Megawatt (MW),  dengan beban puncak untuk melayani pelanggan total sebesar 71,6 MW.

“Kami percaya listrik merupakan energi yang menggerakkan kehidupan dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PLN akan terus berupaya memperluas akses listrik dan meningkatkan keandalannya,” tutur Syamsul Huda, pada Jumat, 30 Juli 2021.

Dari total 104,1 MW pembangkit di Flores, selama ini terpisah dalam 2 Sistem, yaitu Sistem Flores Bagian Barat dan Sistem Flores Bagian Timur. Di mana untuk Sistem Flores Bagian Barat kapasitas total pembangkit 40,7 MW, antara lain PLTMG Rangko 23 MW dan PLTD Golobilas 3,4 MW di Labuan Bajo,  PLTP Ulumbu  10 MW, PLTD Faobata  Bajawa 2,2 MW  di Kabupaten Manggarai  serta pembangkit lainnya.

Sementara, Sistem Flores Timur memiliki kapasitas total 63,4MW, dengan pembangkit antara lain: PLTMH Ndungga 2 MW, PLTS Wewaria 1 MW, PLTD Mautapaga 3 MW, PLTU Ropa 14 MW di Ende, dan PLTS Waeblerer 1 MW, PLTD Wolomarang 3 MW dan PLTMG Maumere 40 MW di Kabupaten Sikka.

Sebelumnya, Sistem Flores Barat cadangannya terbatas, sehingga mudah defisit jika ada gangguan salah satu pembangkit besar. Sedangkan Sistem Flores Timur cadangannya sangat mencukupi. Dengan bergabungnya kedua sistem, maka cadangannya menjadi sangat mencukupi dan lebih andal. Selain itu, dengan gabungan sistem yang lebih besar, maka akan membuat sistem lebih efisien dan dapat menurunkan biaya operasi sekitar 3—4%.

Huda menambahkan, untuk mendukung keandalan suplai di Sistem Flores  telah beroperasi 11 Gardu Induk dengan kapasitas 225 MVA dan saluran transmisi sepanjang transmisi 864 kms yang terdiri dari 1.319 tapak tower tersebar di seluruh Kabupaten Flores. Terakhir, Gardu Induk Aesesa di Kabupaten Nagekeo yang sudah energize pada 4 Juni 2021 lalu.

Pusat pembangkit Listrik Tol Flores Gardu Induk Aesesa di Kabupaten Nagekeo

Perjuangan Membangun Tol Listrik Flores

Upaya yang dirintis PLN untuk membangun infrastruktur tol listrik ini kini berbuah manis setelah berhasil tersambung dari Labuan Bajo sampai Maumere pada 30 Juli 2021. Untuk mewujudkan tol listrik Flores ini, PLN menginvestasikan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun.

Dalam masa pembangunannya, kondisi geografis cukup menyulitkan pembangunan Tol Listrik Flores. PLN melakukan pembangunan Tol listrik Flores sejak tahun 2006 mulai dari proses perizinan, survei lokasi tapak tower, sampling uji tanah, penyusunan desain gambar hingga pembebasan lahan tapak tower di sepanjang jalur transmisi dari Labuan Bajo sampai Maumere.

Dengan kondisi geografis yang beraneka ragam mulai tanah datar, perkebunan, pertanian, kawasan hutan, perbukitan, lembah, cukup menyulitkan dalam pengerjaan pembangunan fondasi tapak tower, perakitan tower hingga pembebasan jalur kawat transmisi dan penarikan transmisi SUTT 70 kV.

“Kendala utama yang dihadapi di lapangan selain pembebasan lahan tapak tower juga tantangan geografis pada saat proses konstruksi, seperti membawa material baik untuk pembangunan fondasi, pemasangan tower, dan proses penarikan kabel, karena akses untuk mencapai lokasi masih dilakukan dengan memaksimalkan tenaga manusia dan metode yang sederhana,” ungkap Huda.

Selama kurun waktu satu tahun terakhir dengan kondisi pandemi Covid-19, seluruh tim tetap berjuang melaksanakan tugas dan tanggung jawab meskipun pergerakan dan aktivitas lapangan memiliki keterbatasan karena harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

“Pandemi jelas memberikan dampak, tetapi semangat PLN untuk menerangi negeri tidak surut,” pungkas Huda.

Saat ini, rasio elektrifikasi Provinsi NTT mencapai 88,82 persen dan rasio desa berlistrik telah mencapai 96,57 persen per Juni 2021. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim PLN)

Dian Yohannis Lolos Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang

1.537 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Politeknik Negeri Kupang (PNK) melakukan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan Direktur PNK periode 2021—2025 sesuai Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2021, serta Peraturan Senat Politeknik Negeri Kupang Nomor 01 Tahun 2021.

Informasi lengkap, silakan klik tautan ini : http://pnk.ac.id/pengumuman-hasil-penjaringan-bakal-calon-direktur-pnk-2021-2025/

Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang, Ambrosius A.Tino, S.T., M.T. dan Ketua Senat, Nonce Farida Tuati, S.E., M.Si. yang juga menjabat sebagai Direktur PNK telah menerbitkan surat kepada masyarakat umum bernomor 002/Pildir/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang menyatakan bahwa dalam rapat Senat Politeknik Negeri Kupang pada Kamis, 29 Juli 2021, menetapkan hasil penjaringan bakal calon Direktur PNK sesuai masa pendaftaran dan hasil verifikasi berkas administrasi yang berlangsung pada 12—23 Juli 2021.

Rapat Senat Politeknik Negeri Kupang dilakukan secara daring yang dihadiri oleh 23 dari 25 anggota memutuskan, menyetujui, dan menetapkan Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2021—2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat Politeknik Negeri Kupang Nomor 012/PL23/Senat/2021 tertanggal 29 Juli 2021, atas nama :

  1. Frans Mangngi, S.T., M.Eng.
  2. Otnial Anderias Mone, SST., M.M.
  3. Jhon Arnoldus Wabang, S.T., M.Eng.
  4. Dian Erlina Wati Yohannis, S.T., M.Eng.

Selanjutnya, keempat bakal calon Direktur Politeknik Negeri Kupang akan memaparkan visi, misi, dan program kerja di hadapan para civitas akademika Politeknik Negeri Kupang pada Rabu—Kamis, 4—5 Agustus 2021 pukul 09.00—12.30 WITA bertempat di Auditorium Politeknik Negeri Kupang.

Terpisah, Dian E.W Johanis, S.T., M. Eng. saat dikonfirmasi Garda Indonesia menyampaikan bahwa ia telah siap untuk memaparkan visi, misi, dan program kerjanya di hadapan para civitas akademika PNK.

“Saya dapat nomor urut 4 dan semua bakal calon akan memaparkan visi, misi, dan program kerja pada Kamis (5 Agustus 2021, red),” ungkapnya pada Senin siang, 2 Agustus 2021.

Dian Yohannis, mantan Ketua Jurusan Teknik Sipil PNK ini menandaskan bahwa dari keempat bakal calon Direktur Politeknik Negeri Kupang, dirinya yang termuda. “Keempat bakal calon Direktur Politeknik Negeri Kupang berasal dari jurusan teknik, dua dari mesin, satu elektro, dan saya dari sipil. Dan saya termuda berusia 45 tahun,” urainya.

Perempuan kelahiran 10 November 1976 yang selalu mengandalkan dan mengamalkan ayat Mazmur 25:21, “Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau.” menandaskan lagi bahwa ia telah siap melangkah menuju pemilihan bakal calon Direktur Politeknik Negeri Kupang periode 2021—2025.

Penulis dan Editor (+roni roni banase)

Foto utama (*/koleksi pribadi)

Indonesia Negeri Diskon Hukuman Koruptor, Kabar RUU Perampasan Aset?

297 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Negeri diskon hukuman koruptor. Begitulah kesan yang muncul akhir-akhir ini gara-gara kasus Djoko Tjandra (pengusaha), Pinangki (eks Jaksa), Eddy Prabowo (eks MenKKP, Politisi Gerindra) dan Juliari P. Batubara (eks Mensos/Politisi PDIP). Kasus-kasus berbau diskon hukuman yang sebelumnya juga banyak sih sebetulnya.

Belum lagi kita bicara soal fasilitas mewah di Penjara Sukamiskin bagi para napi koruptor. Foto-foto yang terpampang di media menampilkan bagaimana Setya Novanto (eks Ketua DPR-RI/Politisi Partai Golkar), M. Nazaruddin (ex Bendahara Umum Partai Demokrat) bersama napi koruptor lainnya bergembira ria berkumpul di sebuah ruangan, kabarnya di Penjara Sukamiskin, yang telah disulap bak kamar hotel bintang lima.

Najwa Shihab juga pernah sidak ke Penjara Sukamiskin dan mendapati sel-sel penjara “palsu” yang ditempati Luthfi Hasan Ishaaq (eks Mentan/Politisi PKS) dan banyak napi koruptor lainnya. Walah…

Ada apa di Indonesia ini?

Penjara Sukamiskin itu untuk menjalani hukuman atau sekadar basa-basi pelesiran ala Holiday-Inn di mana mereka toh masih bisa doing business and pleasure as usual? Sama saja… hanya tempatnya beda! Begitu seperti potongan lirik lagu yang kerap dilantunkan para waria.

Katanya korupsi itu adalah bentuk kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Jadi semestinya hukumannya pun extra-ordinary dong ya.

Selain upaya pencegahan, lewat kampanye anti-korupsi serta berbagai upaya edukasi publik demi membangun budaya anti-korupsi, maka langkah terakhir tentunya adalah: tangkap dan hukum sang koruptor!

Nah persoalannya adalah, penangkapannya tak boleh tebang pilih, serta hukumannya pun tak boleh tawar menawar ala dagang sapi di luar ruang sidang. Begitu kan seharusnya.

Lalu kita pun menyimak kegeraman publik tentang fenomena yang memang kurang ajar ini. Mereka berteriak, “…sudahlah hukum mati saja para koruptor itu!” Ekspresi memuakkan yang memuncak.

Okelah, kita bisa memafhumi geletar kemarahan publik seperti ini. Mereka juga mempertanyakan ketegasan sikap dari KPK, juga Kejaksaan dan tentunya Kepolisian.

Sebagai triumvirat garda terdepan penegakan hukum di Indonesia apakah bandul timbangan mereka selalu berat sebelah dan pedang keadilan mereka sudah tumpul? Atau sengaja dibuat mandul? Oleh siapa Dul?

Sewaktu konferensi pers OTT Juliari P. Batubara, kita ingat ucapan Ketua KPK Filri Bahuri yang bilang bahwa Juliari bisa saja terancam hukuman mati, asalkan semua syarat hukumnya terpenuhi.

Ancaman hukuman mati itu tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan ayat (1) UU 31/1999 (UU Tipikor) itu bunyinya, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Ada pun penjelasan Pasal 2 Ayat (2) tentang hukuman mati itu bunyinya, “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Jadi “syarat tertentu” seperti itu mesti dipenuhi agar hukuman mati bisa dikenakan. Lalu tentu pertanyaannya, apakah Juliari P. Batubara itu juga dijerat dengan pasal 2 UU Tipikor itu? Ternyata tidak.

Juliari dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Itu soal suap menyuap.

Dan akhirnya kita tahu bahwa tuntutannya adalah 11 tahun penjara. Hmm… lalu apakah ia bakal dipenjara di Hotel Sukamisk-Inn… eh penjara Sukamiskin? Dengan segala fasilitas mewahnya, serta “kebebasan” untuk doing business as usual? Wallahualam.

Kecewa? Ya tentu saja. Jadi bagaimana?

Ada satu perangkat hukum yang sebetulnya paling bikin gentar para koruptor. Tapi sayangnya perangkat hukum itu belum disahkan, alias masih nyangkut di DPR-RI. Apa itu? RUU Perampasan Aset.

Ya, RUU Perampasan Aset. Di mana engkau berada saat ini? Apa kabarnya?

Kita sama-sama tahu bahwa motif ekonomi dalam tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri lewat duit, fulus alias uang… lagi-lagi uang…

Tentu saja kalkulasi cost-benefit (untung-rugi, insentif-risiko) adalah basic-instinct mereka. Begitu pun dalam keterlibatannya saat merancang tipikor (tindak pidana korupsi), baik langsung maupun tidak langsung.

Soal risiko ketangkep? Yaah inilah risiko terburuknya… paling-paling masuk Hotel Sukamisk-Inn, dan bisnis pun tetap bisa dijalankan dari sana. Masih ada kompensasi benefit-nya kok. Pelesiran bisa kapan saja, ijin sakit jadi semacam visa keluarnya.

Dan itu semua sudah tahu sama tahu, dan tempe sama tempe. Ada uang abang disayang, tak ada uang bisa atur operasi korupsi lagi dari dalam. Maka, kenapa mesti takut? Selama masih ada uang, semua yang ada di sana bisa dibeli kok.

Ya itu selama masih ada uang kan. Kalau sudah tidak ada? Nah itu baru deh nyahok!

Contohnya, seperti yang diceritakan Bro Rian Ernest (politisi PSI) di kanal Cokro-tv belum lama ini. Kasusnya tentang mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro yang mengorupsi APBD-nya. Sudah divonis 7 tahun penjara, di tingkat kasasi di MA (Juni 2008). Sudah inkrah, berketetapan hukum. Plus ia pun mesti bayar denda serta uang pengganti sekitar 13,1 miliar rupiah.

Begitu de-jure, tapi de-facto ia toh tak pernah membayar kewajibannya itu, sampai tahun 2010! Bahkan, nah ini yang bikin kening berkernyit… nyit… nyit! Istrinya, Widya Kandi Susanti, lalu ikut kontestasi pilkada untuk kursi Bupati Kendal pada Mei 2010, berkampanye (tentu butuh dana kan), dan… menang! Hip…hip…huraaa!

Tentu saja kita bertanya, kenapa tak bisa dirampas saja hartanya?

Ya itulah pentingnya RUU Perampasan Aset tadi segera disahkan oleh DPR-RI. Padahal di laman DPR-RI tentang Prolegnas, sudah disebutkan,

Latar belakang dan tujuan RUU ini lantaran adanya kebutuhan suatu perangkat hukum yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien, yang memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (loophole) jika dibandingkan dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi Menentang Korupsi. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana.

Pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut. Tujuannya ialah: untuk menekan tingkat kejahatan dan memenuhi kebutuhan hukum.

Sasaran yang ingin diwujudkan: menyita dan merampas hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Jangkauan dan Arah Pengaturan: aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana yang dapat dirampas; aset yang tidak seimbang dengan penghasilan; penelusuran aset; ketentuan pemblokiran dan penyitaan perampasan aset; permohonan perampasan aset; tata cara pemanggilan; wewenang mengadili;  acara pemeriksaan di sidang pengadilan; pembuktian dan putusan pengadilan; pengelolaan aset; tata cara pengelolaan aset; ganti rugi dan/atau kompensasi; perlindungan terhadap pihak ketiga;  kerjasama internasional; pendanaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

RUU ini adalah inisiatif pemerintah, diajukan sejak tahun 2012, kabarnya sudah masuk Prolegnas sejak 2015 (menurut laman DPR-RI), tapi nggak kelar-kelar sampai sekarang. Sudah 9 tahun sejak diajukan, dan sudah 6 tahun sejak masuk Prolegnas.

Mengapa begitu?

Mari kita tanyakan pada rumput yang tak pernah bergoyang (lantaran rajin dipangkas) di halaman Gedung DPR-RI Senayan.

Sabtu, 31 Juli 2021

Penulis merupakan pemerhati ekonomi-politik

Foto utama oleh freepik