Tekanan Politik—Kades di Rote Ndao “Cuci Gudang” Pecat 10 Perangkat Desa

503 Views

Rote Ndao-NTT, Garda Indonesia | Kepala Desa (Kades) Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mikael Arnolus Lutte memberhentikan atau memecat 10 (sepuluh) perangkat Desa Busalangga Barat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Busalangga Barat Nomor : 4/DBB/V/2021 tertanggal 6 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Busalangga Barat di Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.

Tindakan pemecatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Busalangga Barat tersebut dilakukan dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Rote Barat Laut Nomor : 140/84/KRBL.3.1, tanggal 5 Mei 2021 perihal Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Busalangga Barat Tahun 2021. Surat Keputusan Kepala Desa Busalangga Barat tersebut ditembuskan Bupati Rote Ndao, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Camat Rote Barat Laut, dan Perangkat Desa Busalangga Barat yang diberhentikan masing-masing di tempat.

Kesepuluh perangkat Desa Busalangga Barat yang dipecat di antaranya Sekretaris Desa, 5 (lima) kepala dusun, 2 (dua) kepala seksi dan 2 (dua) kepala urusan. Masing-masing perangkat desa tersebut diangkat berbeda tahun pengangkatan sebagai perangkat desa. Sementara, Kepala Dusun Ndeuama  diangkat berdasarkan pemilihan dusun saat masih bergabung dengan Kelurahan Busalangga, kemudian dimekarkan menjadi Desa Busalangga Barat.

Adapun 10 perangkat Desa Busalangga Barat yang diberhentikan adalah sebagai berikut:

  1. Samuel Ayub Ndolu, Jabatan: Sekretaris Desa;
  2. Jean Ilona Solukh, Jabatan: Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  3. Anjelycha Dano, Jabatan : Kepala Urusan Keuangan/Bendahara;
  4. Sempi A Ndolu, Jabatan: Kepala Seksi Pemerintahan;
  5. Gusthon D Hello, Jabatan: Kepala Seksi Kesejahteraan;
  6. Yusuf Nassa, Jabatan: Kepala Dusun Mbaoen Timur;
  7. Erni Ndolu, Jabatan: Kepala Dusun Mbaoen Barat;
  8. Kristofel Mba’u, Jabatan: Kepala Dusun Ndeuama;
  9. Ofliana R. Modok, Jabatan : Kepala Dusun Fatubabelak.
  10. Felipus Nggebu, Jabatan: Kepala Dusun Ombok.

Dilansir dari Portal NTT, Kades Busalangga Barat Mikael Arnolus Lutte saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler menjelaskan bahwa dirinya melakukan pergantian perangkat desa atas hasil evaluasi kinerja. “Ini sesuai hasil evaluasi kinerja selama 2 bulan terakhir, kinerja mereka kurang bagus. Dan sesuai rekomendasi dari Camat, makanya saya ganti. Soal gaji mereka belum dibayarkan karena masih belum ada pencairan ADD (Anggaran Dana Desa),” ungkapnya.

Berdasarkan hasil rekaman yang diperoleh Garda Indonesia, Kades Busalangga Barat mengungkapkan merasa dilema dengan keadaan karena adanya tekanan politik. “Terkadang beta (saya,red) mau menangis,” ulasnya.

Dampak dari pemecatan perangkat desa secara sepihak, Kepala Desa Busalangga Barat, Mikael Arnolus Lutte diadukan oleh perangkat desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada Senin, 10 Mei 2021 dan diterima oleh Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M.K Therik, S.H.

Perangkat Desa Busalangga Barat yang dipecat mengadukan kepada Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M.K Therik, S.H.

Di hadapan Kadis PMD Rote Ndao, para perangkat desa tersebut menyampaikan aduan mereka terkait diberhentikan secara sepihak oleh Kades Busalangga Barat dengan alasan yang tak jelas, bahkan diduga kuat pemberhentian tersebut dilakukan oleh Kades Busalangga Barat atas tekanan politik.

Semuel Ayub Ndolu selaku sekretaris Desa Busalangga Barat, mengungkapkan bahwa dirinya bersama beberapa teman perangkat desa lainnya diberhentikan dengan alasan yang tak jelas. “Tidak tahu jelas apa sebabnya. Tiba-tiba saja kades berikan surat pemberhentian. Dia kasih tahu kami di kantor desa bahwa terpaksa lakukan itu, karena desakan politik,” ungkapnya.

Senada, Erni Ndolu yang menjabat Kepala Dusun Mbaoen Barat mengaku heran dan kaget dengan keputusan dari Kades Busalangga Barat yang hanya memberitahu dia melalui pesan singkat SMS. “Saya kaget karna Kades beri tahu pemberhentian itu hanya lewat SMS saja. Sampai hari ini sama sekali belum ada surat pemberhentian resmi yang diberikan pada saya,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M. K Therik, S.H. menyatakan, pihaknya telah bersurat resmi untuk memanggil Kepala Desa Busalangga Barat ke Kantor PMD guna dimintai penjelasan terkait pemberhentian tersebut. “Kami sudah dengar langsung aduan dari perangkat desa yang datang tadi. Kami sudah bersurat resmi ke kades untuk besok (Selasa, 11 Mei 2021) menghadap kami di sini guna dimintai penjelasan terkait hal-hal apa yang jadi dasar bagi dia lakukan pemberhentian perangkat desanya,” jelas Yames Therik.

Terpisah kepada Garda Indonesia pada Senin malam, 10 Mei 2021, Kasie Pemerintahan Desa Busalangga Barat Sempi Ndolu menuturkan telah mengadukan kondisi pemecatan kepada Kadis PMD Rote Ndao. Selain itu ungkap Sempi, selama ini evaluasi kinerja perangkat desa tak pernah dilakukan.

“Surat pemberhentian diserahkan kepada kami (perangkat desa, red) pada Minggu sore, 9 Mei 2021, sementara surat telah dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2021,” urai Sempi Ndolu yang pernah menolak SK Penjabat (Pj) Kepala Desa Busalangga Barat pada tahun 2020 sembari menandaskan bahwa pada besok (Selasa, 11 Mei 2021) bakal menghadap Camat Rote Barat Laut.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh karangjambu.desa.id

Membiasakan yang Benar, Bukan Membenarkan yang Sudah Biasa!

38 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Ah sudah biasa begitu kok! Tak aneh. Seperti contoh kasus yang terjadi di Kota Manado misalnya. Korupsi berjamaah seluruh anggota DPRD, iya seluruhnya, empat puluh orang sekaligus kompak berkonspirasi. Memang bukan barang baru, ini kasus korupsi (gratifikasi) yang sudah berlarut-larut. Soal dugaan bancakan dana transportasi dan perumahan (akomodasi) anggota DPRD Kota Manado periode 2014—2019.

Ya berlarut-larut, apakah sengaja dilarutkan? Wallahualam.

Sejak November 2019 lalu, kasus ini sudah masuk ranah penyelidikan. Lalu karena sudah ditemukan dua alat bukti, maka statusnya pun naik ke penyidikan. Maka, empat puluh anggota DPRD itu pun langsung berstatus TSK (tersangka).

Waktu itu, 40 anggota DPRD Manado, kabarnya sudah diberi tenggat waktu sampai 10 Maret 2020 untuk mengembalikan dana yang diduga digelapkan itu. Ternyata, ada perpanjangan waktu segala, namun ada juga yang sudah mengembalikan uangnya, sisanya belum jelas.

Seperti pernah disampaikan Kajari Manado, Maryono S.H., pengembalian dana korupsi itu tidaklah menghapus tindak pidana korupsinya. Proses hukum harus terus berjalan. Ini kasus Tipikor, kasus tindak pidana korupsi. Kategorinya sebuah kejahatan luar biasa! Extra-ordinary crime!

Kemudian dengan alasan ada Pilkada Serentak 2020, Kejari Manado sempat menghentikan prosesnya. Walau ini aneh bin ajaib lantaran apa hubungannya proses hukum kok bisa dikalahkan oleh proses politik? Katanya hukum harus jadi panglima? Lalu, kenapa mesti ditunda?

Kabarnya ada anggota DPRD periode itu yang ikut kontestasi Pilkada. So what? Oke, itu semua sudah berlalu. Sekarang Pilkada sudah usai.

Lalu, bagaimana?

Kemarin, Kamis 6 Mei 2021, Kasi Intelijen Kejari Manado, Hijran Syafar mengatakan bahwa penyidik Kejari Manado rencananya  memeriksa tiga orang saksi terkait kasus ini. Namun sayang, saksi yang hadir hanya dua orang yaitu VM dan RT. Sedangkan satu orang saksi lainnya tidak dapat memenuhi panggilan. Ia pun telah dijadwalkan ulang untuk diperiksa pada Senin, 10 Mei 2021.

Artinya proses hukum ini bergulir kembali. Bagaimana kelanjutannya? Kita monitor bersama ya. Apakah tuntas, atau masih berpusing-pusing, atau malah dihentikan (SP3)?

Oh ya, bagi mereka yang penasaran siapa saja sih mereka (anggota DPRD Manado periode 2014—2019 yang sedang jadi TSK itu? Berikut catatan yang ada (nama-nama mereka bisa di google dengan mudah). Kita hanya menyebut asal partai dan jumlah kursinya saja.

Partai Demokrat 9 orang, PDI Perjuangan 6 orang, Partai Golkar 5 orang, Partai Gerindra 5 orang, PAN 4 orang, Hanura 4 orang, NasDem 3 orang, PKS 2 orang, PPP 1 orang, dan PKPI 1 orang. Total 40 orang.

Terus terang, ini memang memalukan dan sangat menyedihkan. Semua masyarakat kecewa, merasa dikhianati oleh wakil rakyat yang dipilihnya sendiri. Ini pelajaran pahit bagi masyarakat Manado dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekaligus peringatan bagi wakil rakyat serta penegak hukum.

Sementara itu… ada juga pihak yang bilang, hal gratifikasi atau korupsi macam begini sudah biasa kok, lazim dilakukan oleh legislatif dan eksekutif di mana pun. Lalu Yudikatifnya pun gampang untuk disumpal. Walah…

Tentang ini, kita ingat saja pesan seorang Wali Kota muda yang bilang.

“Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa!” – Gibran Rakabuming Raka.

Banjarmasin, Senin, 10 Mei 2021

Penulis merupakan Pegiat Media Sosial, Pemerhati Ekonomi-Politik

Foto utama oleh pixabay.com

Waspada Cuaca Ekstrem di Wilayah Indonesia pada 10—17 Mei 2021

326 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Hasil analisis dinamika atmosfer-laut BMKG, menunjukkan bahwa terdapat aktivitas fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) di wilayah Indonesia yang diamati bersamaan dengan aktifnya fenomena Gelombang Ekuatorial lainnya seperti Gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial.

Saat ini juga terpantau pola sirkulasi siklonik di wilayah Indonesia, yaitu di Laut Sulu dan Papua Barat yang dapat membentuk pertemuan dan perlambatan kecepatan angin. Kondisi atmosfer yang masih labil pada skala lokal juga mampu meningkatkan potensi konvektif kuat yang menyebabkan pembentukan awan hujan menjadi lebih intensif di beberapa wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi hujan sedang lebat pada tanggal 10—12 Mei 2021 di wilayah Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Kep.Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Pada tanggal 13—15 Mei 2021 di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kep.Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Pada tanggal 16—17 Mei 2021 di wilayah Aceh, Kep.Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara untuk 3 (tiga) hari ke depan (10—12 Mei 2021) berdasarkan prakiraan cuaca berbasis dampak banjir/bandang dengan kategori “Waspada” perlu diwaspadai di wilayah sebagai berikut : Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat,  Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua

Prakiraan Cakupan Spasial Maksimum Awan Comulonimbus (CB)

Awan Cumulonimbus dengan persentase cakupan spasial maksimum antara 50—75% (OCNL / Occasional pada 10—16 Mei 2021) diprediksi terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Selat makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Laut Banda, Papua Barat, dan Papua.

Prakiraan Tinggi Gelombang pada 10—17 Mei 2021

Tinggi Gelombang 1.25—2.5 meter (Moderate Sea) dapat terjadi di perairan utara Sabang, Selat Karimata bagian selatan, perairan utara Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, perairan Kotabaru, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sumbawa, perairan Kep. Sabalana hingga Kep. Selayar, Teluk Bone bagian selatan, perairan Baubau hingga Wakatobi, perairan Manui – Kendari, perairan selatan Kep. Banggai hingga Kep. Sula, perairan Bitung – Likupang, Perairan Kep. Sitaro, perairan Kep. Talaud, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat hingga Papua, Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga Papua, Laut Flores, Laut Sawu bagian utara, Selat Ombai, Laut Banda, perairan P. Buru hingga P. Seram, perairan Kep. Sermata, perairan utara Kep. Babar hingga Kep. Tanimbar, perairan selatan Kep. Kei hingga Kep. Aru, Laut Arafuru bagian timur.

Sementara, tinggi gelombang 2.5—4.0 meter (Rough Sea) berpeluang terjadi di perairan barat Aceh, perairan barat Pulau  Simeulue hingga Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Pulau Sumba, Selat Bali – Lombok – Alas bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan P. Sawu, perairan Kupang – P. Rotte, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia selatan Bali hingga NTT, perairan selatan Kep. Babar hingga Kep. Tanimbar, Laut Arafuru bagian barat dan tengah

Dan tinggi Gelombang 4.0—6.0 meter (Very Rough Sea) berpeluang terjadi di Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Timur.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada periode pancaroba (hujan secara sporadis, lebat dan durasi singkat, disertai petir dan angin kencang, bahkan hujan es), hal ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi.(*)

Sumber berita (*/Meteorologi BMKG)

Editor (+roni banase)

Foto utama oleh anao.gov.au

Kisah Kasih AB, NB dan BW

230 Views

Oleh : Denny Siregar

Saya itu senang menganalisis sesuatu berdasarkan kepingan-kepingan informasi kemudian menyusunnya menjadi sebuah gambar besar. Kesenangan ini membuahkan sebuah analisa yang kadang berguna untuk melihat pola apa yang sedang dipakai oleh sebuah kelompok. Dan lumayan berhasil ketika menggambarkan “niat” kelompok demo saat 411 dan 212. Tulisan saya bisa selangkah di depan gerakan mereka.

Itulah kenapa mereka sangat marah ketika niatnya terbongkar. Dan yang mereka lakukan juga polanya sama, menuduh buzzer, penjilat, dibayar istana dan segala macam.

Kadang, bahkan banyak teman juga termakan pembunuhan karakter ala mereka. Sedih memang. But the show must go on. Urusan saya adalah bagaimana membaui tempat persembunyian kelompok radikal ini, bukan melayani debat yang tidak berujung pangkal.

Masalah KPK ini sudah lama saya dengar dari banyak informasi baik dari internal maupun dari pengamat luar. Tapi saya menahan diri, tidak semua informasi bisa menjadi kepingan berharga. Alarm saya kemudian berbunyi saat melihat seorang BW menjadi pembela saat di MK. Bukankah dia dulu ada di KPK? Bukankah dia juga sekarang ada di tim seorang pejabat DKI?

Dari situlah saya menelusuri kepingan-kepingan lain supaya analisa ini menjadi sebuah kesimpulan yang kuat. Akhirnya saya menemukan fakta, bahwa KPK yang menurut informasi akurat dikomandani oleh NB yang sudah berada di sana 12 tahun lamanya, sama sekali tidak pernah curiga dengan apa yang dilakukan sepupunya AB, selaku pejabat daerah.

Bahkan ia mendapat 3 penghargaan dari KPK.

Padahal aroma kolusi penerbitan IMB reklamasi sangat kuat sekali. Itu proyek ribuan triliun rupiah, yang kata BTP, retribusi tambahannya kalau 15 persen saja, DKI bisa dapat lebih dari 100 triliun rupiah. Tapi KPK seolah tutup mata dan tutup telinga. Malah sibuk OTT ikan-ikan kecil dengan tangkapan ratusan juta rupiah, dengan drama dan publikasi yang sungguh luar biasa.

Saya akhirnya bisa mengambil benang merah, alasan kenapa BW ada di sana.

Sebagai orang yang pernah ada di dalam KPK, BW sangat paham kinerja KPK. Ini sangat berguna jika ia menjadi tim pejabat daerah. Ia bertugas “mengamankan” sistem proyek supaya aman dari jerat KPK. Maksud “aman” di sini bisa saja bukan bagian dari pencegahan, tetapi juga supaya tidak terendus.

AB memang punya ambisi pribadi untuk menjadi RI1. Itulah kenapa dia butuh mesin-mesin yang bekerja untuk membangun jalannya ke depan. Dan mesin apalagi yang cocok jika itu bukan KPK?

Kenapa KPK menjadi mesin yang cocok?

Ya, pastilah. KPK adalah lembaga superbody, jadi tidak punya pengawas dan bebas menyadap siapa pun yang mereka suka. Mereka independen dan sudah terlabel “suci”. Membongkar kebusukan mereka harus rela dilabeli “pro koruptor”. Dengan semua fasilitas itu, paling enak menembak musuh-musuh AB kelak, sekaligus mengamankan semua perangkat untuk kemudahan AB bergerak.

Siapa pun calon kelak yang berhadapan dengan AB, sadap, dan tembak lewat opini di media bahwa dia korupsi. Selesai sudah. Berguguran satu persatu dan AB melenggang dengan mudah.

Sudah mulai paham dan merasa ngeri?

Itulah kenapa penting menguasai KPK sekarang yang sudah dikuasai demi kepentingan. Marwah KPK sebagai pemberantas korupsi harus kembali, bukan menjadi agen politik yang disalahgunakan. Dan saya harus maklum dgn teman-teman yang termakan propaganda bela KPK. Karena selama ini di benak mereka KPK adalah “pahlawan” dan harus diselamatkan.

Inilah keberhasilan orang-orang di dalam KPK membangun citra. Mirip orang yang masih percaya bahwa PKI masih menjadi momok yang menakutkan di era sekarang ini. Jika saja, banyak dari kita mau melihat lebih luas sebuah masalah, tentu perdebatan dukung dan tolak revisi UU tidak akan terjadi.

Sejak lama sudah banyak orang yg mengingatkan bahayanya KPK jika superbody, termasuk salah satu perumus UU KPK, almarhum Adnan Buyung Nasution.

Jadi paham kan, kenapa orang-orang di dalam KPK mengamuk ketika disebut sebagai “Taliban”? Itu pukulan telak, ketika cadar mereka terbongkar bahwa ada agenda besar yang mereka jalankan dengan memanfaatkan mesin yang ada. Wuih, habis karakter saya dibunuh mereka lewat media.

Tapi sekali lagi, the show must go on..

Sambil seruput kopi.

Foto utama oleh shutterstock

Penggalan Kisah Pilu Banjir Bandang di Adonara NTT–Cerita Natalia Andisty

136 Views

Flores Timur-NTT, Garda Indonesia | Banjir Bandang di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu, 4 April 2021, masih menyisihkan kisah pilu nan menyayat hati. Data dari Komando Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT tahun 2021, menyampaikan data korban dan kerugian material per 8 April 2021 menyebutkan 71 orang meninggal dunia, 54 orang luka-luka, 5 orang hilang, 1.100 orang mengungsi, 218 KK terdampak, 82 unit rumah rusak berat, 34 unit rumah rusak ringan, 97 unit rumah terdampak, 8 unit fasilitas umum rusak berat.

Namun, dari semua kondisi memilukan tersebut, terdapat beberapa penggalan cerita pilu yang kembali diceritakan oleh Natalia Andhisty, relawan dari Pertiwi Indonesia yang berada pada Rabu, 7 April 2021 (tiga hari pasca-banjir bandang di Wawerang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur).

Berada di Adonara selama 3 (tiga) minggu, menyisakan kisah berharga bagi Natalia Andhisty, dirinya harus menelusuri jalanan yang masih rusak parah dan penuh lumpur demi melayani para pengungsi dan korban Banjir Bandang. “Awalnya Nat turun bersama Pertiwi Indonesia, antar air minum, peralatan dapur, mie instan, dan 850 butir telur,” urainya kepada Garda Indonesia pada 28 April 2021 sembari mengungkapkan dirinya merasa drop akibat kelelahan.

Material bebatuan yang terseret hingga pemukiman warga saat banjir bandang di Pulau Adonara

Hari pertama di Adonara, cerita Nat secara gamblang, ia bersama relawan Pertiwi Indonesia melayani masyarakat korban bencana dan TNI. “Pagi-pagi rebus telur kemudian diantar ke posko-posko termasuk susu untuk anak-anak. Kami juga bagikan ke TNI/Polri yang berjaga di jembatan darurat termasuk di Koramil. Satu minggu kemudian distribusi peralatan mandi dan air mineral,” urainya.

Pertiwi Indonesia, imbuh Nat, juga bekerja sama dengan para Suster dari Ordo DST di Waiwerang. “Minggu pertama hingga kedua, kami masih sibuk di posko bersama Suster Barista membuat kopi untuk siapa saja yang bekerja di seputar jembatan darurat. Hingga menjelang puasa (Ramadan 1442H, red), kami membagikan peralatan salat dan menu buka puasa dan termasuk takjil kami antar ke posko-posko,” tuturnya.

Atas arahan Ibu Krisna Pertiwi Pusat dan Ibu Mutia Pertiwi NTT, sambung Nat, kami tetap bergerak sambil menerima bantuan-bantuan dari luar yang dikirimkan via Helikopter BNPB. “Hingga hari ke-20, bersama para Suster Ordo DST masih melayani hantaran menu buka puasa kepada pengungsi yang mayoritas Muslim di posko-posko umum sekitar Jembatan Waiburak, Waiwerang dan Koramil 1624 Adonara. Dan Pertiwi Indonesia berhasil menjalin komunikasi untuk distribusi tangki air dan Puji Tuhan sudah mulai beroperasi,” akunya.

Natalia Andhisty bersama relawan Pertiwi Indonesia saat membagikan sembako kepada aparat Polri

Natalia Andhisty merupakan pemeluk Katolik mengikuti ekaristi (bersama rombongan Pertiwi, red) yang dipersembahkan oleh Yang Mulia Uskup Larantuka, Mgr. Kopong Kung, Pr. bersama para pastor di Nelelamadike pada Minggu Paskah pertama tepat 7 hari sesudah banjir bandang. “Minggu Paskah pertama ada perayaan misa dan tampak masih mereka (korban bencana banjir bandang, red) menangis di saat misa. Kepala desa pun tampak tegar menerima kami meski tampak lelah di matanya tapi tetap melayani,” ulas Nat yang aktif mendorong geliat UMKM di Kota Reinha Rosari tersebut seraya mengungkapkan para pastor dan suster tampak sangat giat menolong para korban dengan cara masing-masing termasuk memandikan jenazah korban banjir di seputar Nelelamadike.

Pada Rabu, 7 April 2021, tampak seorang Ibu menggandeng anaknya di tengah lalu lalang orang dengan sepeda motor. Ibu itu bersama anaknya dengan tatapan mata hampa, lalu Suster memanggil anak itu untuk membagikan telur rebus (tampak baju anak itu kedodoran)

Selama berada di Adonara, Natalia Andhisty dan relawan Pertiwi Indonesia menumpang tidur malam di Dekenat Adonara. Ia pun kembali mengisahkan saat melihat banyak orang berjalan dengan tatapan kosong. “Mereka banyak berkerumun dan lalu lalang di seputar jembatan darurat meski TNI/Brimob sedang membuat jembatan tersebut. Hiruk pikuk manusia  bergerak melupakan Covid-19,” ungkapnya.

Berkat bantuan TNI, lanjut Nat, 2 (dua) jembatan yakni Jembatan Waiburak dan Waiwerang yang putus dihantam arus banjir, kembali dibangun. “Waiburak artinya air yang bercahaya di malam gelap,” ucap Nat sembari mengungkapkan bahwa minyak tanah di minggu awal juga sangat susah karena SPBU di Waiwerang ada 10 mobil tangki hanyut terbawa banjir (kerugian kisaran Rp.5 miliar).

Jembatan Waiburak yang dibangun TNI pasca-banjir bandang

Ada kisah pilu, tutur Natalia Andhisty yang memiliki usaha Duta Cafe di Kota Larantuka ini, ada seorang ibu di posko yang tampak depresi dengan tatapan mata kosong karena bayinya lepas dari pelukannya dan terbawa banjir. “Ada juga seorang ibu di Nelelamadike, saya temui sesaat sebelum Pak Jokowi turun ke sana, kakinya masih terbalut perban dan menceritakan anaknya ditemukan meninggal di dalam kelambu. Dan meratapi anaknya kenapa bukan ibu itu saja yang dipanggil Tuhan terlebih dulu,” ucapnya lirih.

Di Posko Nelelamadike, sambung Natalia Andhisty, meski di pengungsian mereka tetap bergotong royong di dapur umum. Di Nelelamadike saya rasakan duka mendalam sekali terlebih saat melihat bekas aliran sungai, kekuatan alam yang maha dahsyat datang tiba-tiba menjemput jiwa-jiwa. Penampakan baru berbatuan usai banjir bandang menceritakan kebesaran Tuhan. Anjing melolong di siang hari saat Misa Ekaristi berlangsung menceritakan banyak kesedihan di sana.

“Saat sejak awal berpikir bahwa harus kerja secepatnya untuk menolong para korban meski sekecil apa pun yang bisa dibuat dan diberikan kepada para korban. Situasi batin para korban dan penduduk sekitar juga tidak stabil jadi harus banyak bersabar,” tutup Natalia Andhisty menuturkan kisahnya selama di Pulau Adonara.

Penulisdan Editor (+roni banase)

Foto (*/koleksi pribadi Natalia Andhisty)

Fenomena Peran Perempuan dalam Terorisme di Indonesia

228 Views

Oleh : Warsito Hadi – Bogor

Rentang waktu mulai 2016 sampai sekarang, telah diperlihatkan perempuan ditangkap atau diidentifikasi dalam beberapa aktivitas terorisme di Indonesia. Tahun 2016, Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari ditangkap polisi karena terbukti merencanakan aksi bom bunuh diri. Dian akan beraksi di depan Istana Presiden, sementara Ika berencana melakukan bom bunuh diri di Bali pada malam tahun baru 2017.

Mei 2018, kasus bom bunuh diri di Gereja Surabaya yang dilakukan sekeluarga, di mana salah satu pelakunya adalah Puji Kuswati dan putrinya yaitu Fadilah Sari dan Pamela Riskika.  Maret 2019, publik dikagetkan oleh ulah Marnita Sari Boru Hutauruk alias Solimah, istri Asmar Husain alias Abu Hamzah yang meledakkan diri saat dikepung Densus di Sibolga dan November 2019, Dewi Anggraini, yang merupakan istri Rabbial Muslim Nasution (pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan), berencana melakukan aksi bom bunuh diri di Bali.

Februari 2020, Indonesia dikejutkan oleh pasangan suami istri Ruille Zeke dan Ulfa (mantan ISIS) asal Indonesia  yang sempat menjalani program deradikalisasi  pasca-deportasi ke tanah air melakukan bom bunuh diri di Filipina.

Terakhir pada Maret 2021, terjadi penembakan yang diduga aksi teror terjadi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, di mana seorang wanita berpakaian hitam berusaha masuk ke lingkungan Mabes Polri, tapi tak lama setelah itu, ia jatuh tersungkur, dilumpuhkan polisi pada 31 Maret 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2013 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dana atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Empat sudut pandang terhadap terorisme menurut para pakar yang dapat dijadikan sebagai pijakan membatasi terorisme. Pertama, legalitas yaitu memahami terorisme sebagai aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa, maka tindakan yang dilakukan  dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Kedua, kekerasan yaitu memahami terorisme selalu dikaitkan dengan kekerasan. Ketiga, terorisme selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan, baik  dalam bentuk ideologi, kekerasan, maupun yang lain, walaupun ada terorisme yang tujuannya tidak jelas arahnya. Keempat, kemiliteran yaitu memahami terorisme dikaitkan dengan operasi-operasi melalui cara-cara yang dilakukan oleh militer.

Ada 4 (empat) peran perempuan dalam terorisme di Indonesia, menurut beberapa literatur. Peran pertama, adalah sebagai pendukung tidak langsung, di mana peran ini ditempati perempuan yang memberikan dukungan secara finansial, material, dan sikap sosial, tidak melibatkan diri dalam aksi terorisme secara langsung atau simpatisan, memberikan sumbangan lewat lembaga atau organisasi yang bersimpatisan kepada organisasi teroris.

Peran kedua, adalah sebagai pendukung langsung yang terlibat aktivitas terorisme, namun bukan pelaku bom bunuh diri dan terbatas  penyediaan logistik atau rekrutmen pelaku bom bunuh diri.

Peran ketiga, adalah sebagai pelaku bom bunuh diri. Merupakan peran yang khusus dan sangat penting. Ika Puspitasari calon martir yang akan diledakkan di Bali,   meskipun memiliki peran yang vital dan berisiko, namun masih menempati level yang rendah, sebagai follower dengan posisi foot soldier.

Peran keempat, adalah sebagai pemimpin kelompok, di mana posisi yang menempatkan seseorang pada risiko dipenjara bahkan kematian, merupakan kewenangan memimpin sebuah kelompok terorisme yang memiliki kewenangan untuk memilih orang lain untuk dilibatkan dalam setiap aktivitas terorisme.

Belum ada perempuan berperan sebagai pemimpin terorisme, karena belum memiliki sikap berani memutuskan diri sendiri untuk mengambil risiko memasuki lebih jauh wilayah terorisme. Dalam kelompok “fundamentalis”, teroris  di mana kultur dan keyakinan “paternalistis”  menempatkan posisi perempuan tidak terlalu menguntungkan dalam mengambil keputusan atau menyatakan pendapat, perempuan diwajibkan untuk mengikuti yang disampaikan oleh suami.

Alasan mengapa memanfaatkan perempuan dalam teroris karena apa yang dilakukan kaum perempuan tidak terlalu menonjol atau dapat mengelabuhi masyarakat atau aparat hukum serta dapat memberikan elemen taktis kejutan terutama ketika perempuan terlihat kurang cenderung dicurigai daripada pria.

Dalam rangka mencegah agar tidak mudah terkena paham radikalisme dan terorisme termasuk di kalangan kaum perempuan. Maka, langkah-langkah yang dapat dilaksanakan antara lain:

Pertama, mendorong pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan dan merangkul media sebagai perantara agar rakyat mau memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah serta memberikan literasi bahwa kemajemukan dan keanekaragaman merupakan kemustahilan, kekayaan dan anugerah Tuhan harus disyukuri dan tidak dipertentangkan oleh komponen bangsa.

Kedua, penegakan hukum yang adil  serta memperbaiki sistem deradikalisasi dengan meningkatkan kerja sama dengan lembaga keagamaan (NU dan Muhamadiyah), tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Ketiga, pemerintah  melaksanakan  pemblokiran terhadap situs dan akun medsos radikal  sebagai solusi menghentikan paparan radikalisme serta  memberikan literasi kepada masyarakat untuk membuat konten positif di media sosial.

Keempat, memperdayakan aparat didaerah (Babinsa dan Babikamtipmas) sebagai ujung tombak penangkalan dan deteksi dini pencegahan terorisme.

Terakhir, melaksanakan sosialisasi radikalisme dan terorisme bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat secara tatap muka maupun melalui media agar mendapatkan pemahaman sesuai perundangan dan nilai keagamaan sehingga  diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam penangkalan paham radikalisme  dan terorisme dalam keluarga dan masyarakat.(*)

Penulis merupakan APN Kemham

Foto utama oleh magdalene.co

Apa Artinya Status WTP Kalau Masih Korupsi Juga?

521 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Dua fenomena menarik. Pertama, KPK baru saja mengeksekusi mantan Anggota BPK Rizal Djalil masuk penjara di Lapas Cibinong Bogor, pada Kamis 6 Mei 2021. Kedua, sementara itu, beberapa waktu terakhir ini, di berbagai pemda dan instansi pemerintahan ramai memamerkan hasil audit BPK terhadap instansinya yang dapat status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Ya, tentu saja instansi itu boleh berbangga, tidak ada salahnya dengan itu. Tapi di atas status WTP itu ada hal yang jauh lebih substantif, yaitu pengelolaan anggaran yang jujur dan transparan!

Ingat kan dulu, Ahok pernah “ribut” dengan BPK juga.

Waktu itu bulan April 2016, Ahok sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses pembelian sebagian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Jakarta Barat pada 2014, yang menurut BPK terindikasi menyebabkan kerugian negara sampai Rp.191 miliar.

Ahok berada di Gedung KPK sekitar 12 jam, dan akhirnya ia keluar tanpa rompi oranye! Waktu itu peristiwa Ahok diinterogasi di KPK pun diliput juga dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dulu sangat legendaris itu.

Dipandu langsung oleh Karni Ilyas, acara ILC pun ikut merekam bagaimana Ahok keluar dari Gedung KPK dengan tertawa bahkan sambil berceloteh, “Yang pasti, saya kira BPK menyembunyikan data kebenaran!” Wah! Katanya, BPK juga meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras, dan Ahok menilai permintaan itu tidak mungkin bisa dilakukan.

“Karena pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau dibalikkan harus jual balik. Kalau jual balik mau enggak Sumber Waras beli harga baru? kalau pakai harga lama kerugian negara. Itu aja,” ujar dia. Nah kan!

Begitulah inti kisah ributnya Ahok vs BPK waktu itu. Faktanya sampai sekarang Ahok melenggang terus sampai jadi Komisaris Utama Pertamina. Sementara Rizal Djalil, pejabat BPK yang dulu pernah berpolemik dengan Ahok soal kasus RS Sumber Waras itu sudah pakai rompi oranye.

Kasus yang menjerat Rizal Djalil ini soal korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengeksekusi mantan Anggota BPK Rizal Djalil ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cibinong Bogor pada Kamis 6 Mei 2021. Eksekusi ini sesuai  putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 66 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 26 April 2021.

Kita kembali ke soal status WTP. Apakah memperjuangkan status WTP itu perlu? Ya tentu saja perlu. Tapi apakah itu berarti sudah tidak ada korupsi? Haha… itu sama sekali tidak dicerminkan dalam opini WTP itu! Tidak ada hubungan langsung antara status WTP dengan kenyataan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di suatu instansi.

Loh kok begitu?

Kalau BPK memberi status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau ‘unqualified opinion’ itu artinya bahwa secara prinsip akuntansi dinyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Ya, yang material saja. Yaitu posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi, laporan-laporan keuangannya saja yang semata-mata sudah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi.

BPK (atau BPKP) sebagai auditor keuangan akan memberikan opininya yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ini yang perlu kita paham bersama, bahwa opini auditor itu adalah berdasar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Itu saja.

Kriterianya adalah: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kemudian, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Lalu, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK akan disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Begitulah, prosesnya bisa berjalan tuntas, tapi bisa juga berputar-putar tanpa ujung. Tapi ini soal lain lagi.

Bagi kita saat ini yang terpenting adalah agar anggaran negara, atau anggaran di setiap daerah itu sungguh-sungguh bisa dipakai untuk pembangunan yang riil. Bukan praktik KKN yang ditutupi lewat propaganda kehumasan tentang status WTP.

Status WTP itu hanya bermakna bagi administrasi pemda di hadapan BPK. Sedangkan rakyat tidak butuh disuguhkan berita kehumasan yang cuma pencitraan tentang betapa ‘wajar tanpa pengecualian’-nya laporan keuangan daerah.

Itu bagi rakyat tidak ada maknanya sama sekali. Apalah artinya status WTP kalau toh masih korupsi juga?

Sebetulnya, paling tidak Pemda kan bisa membuka secara transparan bagaimana mereka mengelola keuangan daerah (uang rakyat) itu dengan mengunggahnya secara rinci (sampai satuan harga barang) ke laman (website) resmi pemda masing-masing.

Jangan cuma koar-koar soal transparansi, tapi ujungnya hanya bikin bingung rakyat dengan propaganda soal WTP.

“If you can’t convince them, confuse them!” – Harry S. Truman.

Sabtu, 8 Mei 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi Politik & Pelintas Alam

Foto utama oleh pelajaran.co.id

Wujudkan Kota Atambua Sehat, Bupati & Wabup Belu Pimpin Jumat Bersih

206 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Guna mewujudkan Kota Atambua sebagai kota yang bersih, sehat dan asri; Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD – KGEH, Finasim bersama Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. memimpin seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kegiatan Jumat bersih di seputar Kota Atambua, pada Jumat pagi, 8 Mei 2021.

Bupati Belu, Agustinus Taolin  terjun langsung bersama ASN menyapu, memungut sampah-sampah, dan membersihkan rumput liar di Pasar Lolowa. Selanjutnya, memantau kebersihan drainase dan gedung bekas SMKN 1 di pasar lama Atambua yang tidak difungsikan selama ini, sehingga ke depan bisa dijadikan sebagai tempat yang bermanfaat.

Terpisah, Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens memimpin kegiatan Jumat bersih bersama ASN lainnya yang bertugas membersihkan Pasar Tradisional Atambua. Beberapa lokasi yang menjadi titik fokus pembersihan meliputi lokasi Pasar Baru, Pasar Lolowa, GOR Rai Belu dan Pasar Lama Atambua. Para ASN dari masing – masing OPD yang bertugas pada lokasi berbeda itu, menggunakan peralatan yang tersedia untuk membersihkan rumput di bahu jalan dan sampah-sampah yang berserakan.

Bupati Belu Pantau Kondisi Pasar Tradisional Atambua

Bupati Belu, dokter Agus Taolin saat berdialog dengan pedagang di Pasar Atambua

Usai kegiatan Jumat Bersih, Bupati Belu, Agustinus Taolin didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Belu, Johanes Andes Prihatin, SE.,M.Si; memantau secara langsung 3 (tiga) pasar tradisional yang ada di Atambua yakni Pasar Lolowa, Pasar Lama dan Pasar Baru; guna melihat secara langsung kebersihan di dalam pasar, drainase, ketersediaan air bersih dan MCK, serta keamanan lingkungan pasar.

Di sela- sela kunjungan di lokasi pasar, Bupati Belu mendengarkan berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi para pedagang pasar, seperti keamanan barang jualan dan kondisi lingkungan pasar.

Bupati Belu juga mengimbau para pedagang pasar, agar selalu menggunakan masker dalam melakukan transaksi jual beli untuk mencegah penyebaran Covid – 19, dan mengajak para pedagang untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan pasar. (*)

Sumber berita + foto: kominfobelu

Editor: (*/ Herminus Halek)