53 Orang Terima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam Rangka HUT Ke-75 RI

23 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 53 orang penerima dalam upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Upacara penganugerahan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Tahun ini tanda jasa Medali Kepeloporan dan tanda kehormatan yang terdiri atas Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Penegak Demokrasi dianugerahkan kepada para penerima dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51, 52, dan 53/TK/TH 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Nomor 79, 80, dan 81/TK/TH 2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Suharyanto.

Tanda Jasa Medali Kepeloporan dianugerahkan kepada dua penerima sebagai berikut:

  1. Dr. (H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI); dan
  2. Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahwil Lutan, S.H., M.B.A., M.M. (Kepala Pelaksana Harian BKNN 1999—2001).

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera yang dianugerahkan kepada sembilan penerima yang terdiri atas Bintang Mahaputra Utama dan Bintang Mahaputra Nararya.

Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada dua orang penerima, yakni:

  1. Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang (Ketua DPD RI 2017—2019); dan
  2. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI 2012—2017 dan 2017—2020).

Sementara tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya dianugerahkan kepada tujuh orang penerima sebagai berikut:

  1. Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua MPR RI 2014—2019);
  2. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI 2014—2019);
  3. H. Fahri Hamzah, S.E. (Wakil Ketua DPR RI 2014—2019);
  4. Dr. Agus Hermanto, M.M. (Wakil Ketua DPR RI 2014—2019);
  5. Komjen Pol. (Purn) Drs. Suhardi Alius, M.H. (Kepala BNPT 2016—2020);
  6. Prof. Dr. Farouk Muhammad Saleh (Wakil Ketua DPD RI 2014—2019); dan
  7. Dr. H. Rahmat Shah (Anggota DPD RI 2009—2014 dan Anggota MPR RI 1999—2004).

Selanjutnya, tanda kehormatan Bintang Jasa dianugerahkan kepada total 41 orang penerima yang terdiri atas Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Jasa Nararya.

Presiden Jokowi saat memimpin upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.

Para penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama ialah sejumlah sembilan orang sebagaimana berikut:

  1. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. (Ketua DPR RI 2018—2019);
  2. Dr. Ahmad Basarah, M.H. (Wakil Ketua MPR RI 2018—2019);
  3. H. Ahmad Muzani, S.Sos. (Wakil Ketua MPR RI 2018—2019);
  4. Drs. Utut Adianto Wahyuwidayat (Wakil Ketua DPR RI 2018—2019);
  5. Dr. H. Abdurrahman Mohammad Fachir (Wakil Menteri Luar Negeri 2014—2019);
  6. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D. (Ketua Ombudsman RI 2016—2021);
  7. Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS. (Kepala BKN 2015 s.d. sekarang);
  8. Teddy Lhaksmana Widya Kusuma (Wakil Kepala BIN 2017 s.d. sekarang); dan
  9. Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.H., S.IK., M.Si. (Wakil Ketua/Anggota LPSK 2008—2013 dan 2013—2018).

Sementara, sepuluh penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama ialah:

  1. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI 2012 s.d. sekarang);
  2. Almarhum dr. Djoko Judodjoko, Sp.B. (Dokter);
  3. Almarhum Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, MHSc. (Dokter/Guru Besar);
  4. Almarhumah dr. Exsenveny Lalopua, M.Kes. (Dokter);
  5. Almarhum dr. Bartholomeus Bayu Satrio Kukuh Wibowo (Dokter);
  6. Almarhum dr. Heru Sutantyo (Dokter);
  7. Almarhum dr. Wahyu Hidayat, Sp. THT. (Dokter);
  8. Almarhum Setia Aribowo, A.Md.Kep. (Perawat);
  9. Almarhumah Mursyida, A.Md.Kep. (Perawat); dan
  10. Almarhumah Ns. Elok Widyaningsih, S.Kep. (Perawat).

Adapun penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya terdiri atas 22 orang, yakni:

  1. Almarhum dr. Hadio Ali Khazatsin, Sp.S. (Dokter);
  2. Almarhum dr. Adi Mirsa Putra, Sp.THT. (Dokter);
  3. Almarhumah drg. Umi Susana Widjaja, Sp.PM. (Dokter Gigi);
  4. Almarhum drg. Gunawan Oentaryo, M.Kes. (Dokter Gigi);
  5. Almarhumah drg. Anna Herlina Ratnasari (Dokter Gigi);
  6. Almarhumah drg. Amutavia Pancarsari Artsianti Putri, Sp.Ort. (Dokter Gigi);
  7. Almarhum drg. Yuniarto Budi Santosa, M.K.M. (Dokter Gigi);
  8. Almarhumah Ns. Ninuk Dwi Pusponingsih, S.Kep. (Perawat);
  9. Almarhum Sugiarto, A.Md.Kep. (Perawat);
  10. Almarhumah Mulatsih Widji Astuti, AMK., S.H. (Perawat);
  11. Almarhum Adharul Anam, S.Kep. (Perawat);
  12. Almarhumah Nuria Kurniasih, AMK. (Perawat);
  13. Almarhumah Nur Putri Julianty, AMK. (Perawat);
  14. Prof. Dr. Muhammad Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Sekjen MK RI 2015 s.d. sekarang);
  15. Drs. Bonny Anang Dwijanto, M.M. (Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP 2017—2020);
  16. Iswan Elmi, Ak., M.S. Acc. (Deputi Bidang Investigasi BPKP 2014—2020);
  17. Dr. Nurdin, Ak., M.B.A., CA., CfrA., QIA. (Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP 2015—2020);
  18. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S. (Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham 2017 s.d. sekarang);
  19. Ir. H.R. Bambang Sarwono A. Rahim, CBEng., M.T. (Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Pegawai ASN Kemendes PDTT 2015 s.d. sekarang);
  20. Dr. Hadi Prabowo, M.M. (Rektor IPDN Kemendagri);
  21. Saur Hutabarat (Ketua Dewan Redaksi Media Group); dan
  22. Ir. Ririek Adriansyah (Dirut PT Telkom Indonesia).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama kepada Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H. (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Masa Jabatan 2012—2017).

Mengutip siaran pers Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Laksma TNI Imam Suprayitno yang dipublikasikan pada 13 Agustus 2020, dalam memberikan pertimbangan dan usulan penganugerahan tanda kehormatan tersebut Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur kriteria pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan.

Kriteria tersebut di antaranya adalah berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis dan mengembangkan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain serta berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Jembatan Mapoli di Kota Kupang Kembali Dibuka untuk Umum

66 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Pada Rabu, 12 Agustus 2020, tepat pukul 10.00 WITA, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore resmi membuka akses Jembatan Mapoli yang selama ini ditutup untuk proses pekerjaan rehabilitasi. Dengan dibukanya kembali akses Jembatan Mapoli, maka masyarakat sudah dapat melalui jembatan tersebut dengan leluasa.

Rehabilitasi Jembatan Mapoli dilaksanakan dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN 2020 bernilai kontrak Rp.3.562.038.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana, CV. Putra Mandiri Sejahtera.

Wali Kota dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPJN X Kementerian PUPR RI serta semua pihak yang telah terlibat dalam proses pengerjaan Jembatan Mapoli. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kupang saya berterima kasih pertama-tama kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kementerian PUPR RI yang sudah memfasilitasi penyelesaian pekerjaan jembatan sehingga dapat selesai lebih cepat dari waktu yang direncanakan, yaitu 7 bulan,” ujar Wali Kota Jeriko.

Menurut Wali Kota, akselerasi pengerjaan jembatan ini perlu mendapatkan apresiasi, karena meskipun ada jalan alternatif, jembatan Mapoli diharapkan dapat diakses sesegera mungkin oleh masyarakat, dan pada hari ini terjawab. Masyarakat yang melalui jembatan tampak puas karena akhirnya jembatan dapat dipakai setelah kurang lebih 6 bulan lamanya harus melewati jalan alternatif yang dibuat pihak kontraktor.

“Ini sebuah kerja yang luar biasa, sebelum batas waktu yang ditentukan, jembatan sudah dapat digunakan seperti sediakala. Akhirnya, dengan selesainya pekerjaan fisik jembatan ini maka semua jalan alternatif sudah bisa ditutup kembali,” tegas Wali Kota Jefri.

Para pengguna jalan saat melintas di Jembatan Mapoli

Wali Kota Kupang dalam kegiatan tersebut didampingi oleh Camat Kota Raja, Achrudin R. Abubakar, S.Sos., M.Si. Kabag Prokompim Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP., M.Si. dan dihadiri langsung oleh bapak Yosua Armanto selaku Tim Pengawas dari BPJN X Kementerian PUPR RI wilayah Denpasar-Nusa Tenggara beserta para konsultan pengawas pekerjaan Jembatan Mapoli dari PT. Buana Archicon Jo.

Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) X Kupang, NTT menjadwalkan pelaksanaan pengerjaan Jembatan Mapoli di Jalan Alfons Nisnoni, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja selama 210 hari kerja. Dijadwalkan mulai 10 Februari 2020 dan berakhir pada 6 September 2020. Untuk pekerjaan jembatan, maka sejak 10 Februari lalu akses jalan di wilayah itu praktis ditutup sampai pada hari ini. Dengan demikian pekerjaan jembatan hanya memakan waktu kurang dari 7 bulan dari waktu yang direncanakan.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah NTT Franky Simamora disel-sela kegiatan itu mengatakan sejak awal pihak BPJN X Kementerian PUPR sudah berniat untuk menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin untuk menjawab permintaan masyarakat, “kami sadari bahwa percepatan pembangunan jembatan Mapoli ini untuk memenuhi permintaan masyarakat dan juga sekaligus sebagai bukti nyata bahwa kami memiliki kepedulian terhadap masyarakat Kota Kupang.

Dengan kondisi jembatan yang sudah selesai dikerjakan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan-jalan alternatif, “Selama ini kami tahu, tentu masyarakat cukup kesulitan karna hanya menggunakan jalan alternatif yang sempit dan sering macet. Syukurlah, hari ini kami bersama Pemerintah Kota Kupang akhirnya dapat membuka kembali akses Jembatan Mapoli sehingga mulai hari ini sudah bisa digunakan lagi seperti biasa,” ujarnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_jms_nis)
Editor (+rony banase)

Panen Padi Ciherang di Takari, VBL : Jangan Lelah Membangun Nusa Tenggara Timur

131 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat meminta para pemimpin wilayah agar jangan pernah lelah membangun Nusa Tenggara Timur. Para Bupati, Para Camat dan Para Kepala Desa dapat berkontribusi dari wilayahnya masing-masing untuk menyejahterakan rakyat Nusa Tenggara Timur.

“Kita mesti bekerja dengan cara-cara yang luar biasa, jangan dengan cara-cara yang biasa,” kata Gubernur Viktor saat menyampaikan sambutan pada acara Panen Perbenihan di Desa Kauniki Kecamatan Takari-Kupang , pada Rabu, 12 Agustus 2020.

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, membangun pertanian di NTT harus dilakukan secara revolusioner. Artinya pola kerjanya harus dengan cara-cara yang luar biasa.

“Pak bupati, kerja di kantor cukup 20 persen saja dan 80 persennya ada di lapangan. Camat mesti menguasai hal teknis. Begitu juga kepala desa. Revolusi itu ekstrem. Semua manusia yang terlibat mesti memiliki energi dan keinginan dobel. Lompatan kerjanya eksponensial. Kalu sehari 24 jam, kerjanya 16 jam dan istirahatnya 8 jam,” ujar Gubernur VBL.

Lebih lanjut, Gubernur Viktor mengajak para petani untuk mengolah lahan dengan hati. Bekerja selaras dengan alam. “Tanaman dan tumbuhan bagian dari makhluk hidup. Para petani harus tanam sesuatu dengan penuh cinta kasih. Kerja mesti selaras antara otak dan hati sehingga direstui oleh Tuhan,” ungkap Gubernur VBL.

Putra asal Semau ini mengharapkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan revolusi pertanian. “Di sini, potensi airnya luar biasa. Didukung oleh sumber daya manusia, peralatan, benih serta keterlibatan Undana dan Politani, hasilnya pasti akan luar biasa. Kita bersyukur karena punya Presiden dan Menteri Pertanian yang sangat mencintai dan mendukung pertanian NTT,” kata Gubernur VBL.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat bersama Bupati Kupang, Korinus Masneno di lokasi Panen Perbenihan di Desa Kauniki Kecamatan Takari-Kupang , pada Rabu, 12 Agustus 2020

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur VBL juga menyinggung tentang kemandirian benih. NTT masih belum mampu menyiapkan benih padi maupun jagung. “Tapi yakinlah, tahun depan kita bisa. Saat ini terbukti bahwa kita mampu menghasilkan benih padi Varietas Ciherang. Ke depanya kita harus mendesainnya secara lebih baik agar kebutuhan benih di NTT bisa dipenuhi,” ujar Gubernur Viktor.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk mewujudkan hal tersebut sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian di NTT. “Tahun depan kita akan menganggarkan 100 miliar untuk pertanian. Kebijakan ini merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah NTT untuk mengembangkan pertanian di NTT. Tentunya harus jelas perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Saya harapkan seluruh kabupaten/kota dapat saling bersinergi untuk pengembangan pertanian di NTT,” ujar politisi NasDem tersebut.

Sementara itu, Bupati Kupang, Korinus Masneno, kehadiran Gubernur NTT dalam acara panen benih memberikan motivasi dan dorongan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kupang untuk bekerja lebih giat. “Kami percaya pasti akan banyak dukungan buat kami di kabupaten agar bisa bangkit mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Korinus.

Lebih lanjut Korinus mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kupang memiliki program Revolusi 5P yakni revolusi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan dan pariwisata. “Khusus dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui revolusi pertanian, kami terus berjuang keras, meskipun ada keterbatasan, tapi kami tidak putus harapan untuk mendukung NTT Bangkit Menuju Sejahtera,” pungkas Korinus.

Sementara itu, Nelson Edison Bulan selaku pengawas perbenihan di Kabupaten Kupang menjelaskan, jumlah penangkar sebanyak 12 penangkar. “Lokasi panen perbenihan saat ini adalah milik pak Haji Syarifudin di areal persawahan Dusun Lima Desa Kauniki Kecamatan Takari kabupaten Kupang dengan Nomor ijin penangkar 521.009/1207/UPT PSB/11/2019 dengan luas keseluruhan penanaman adalah 157 Ha. Yang akan dipanen menjadi calon benih seluas 73,5 Ha,” jelas Nelson.

Menurut Nelson, Haji Syarifudin bekerja sama dengan 3 kelompok tani yang ada di desa Kauniki yaitu Kelompok Tani Sepakat Sakti, kelompok Tani Tekad Maju dan Kelompok Tani Puin Mad untuk menghasilkan benih padi berlabel.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Vaksin Produksi Bio Farma, Presiden: Indonesia Mampu Produksi Vaksin Sendiri

65 Views

Bandung, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bandung pada Selasa, 11 Agustus 2020, meninjau kesiapan dan fasilitas produksi milik BUMN produsen vaksin dan antisera Bio Farma. Kemampuan Bio Farma sebagai perusahaan produsen vaksin telah diakui dunia di mana produk-produknya telah menjangkau lebih dari 140 negara di dunia.

“Saya ingin melihat bagaimana Bio Farma yang telah memproduksi vaksin yang telah dikirimkan ke 149 negara baik itu vaksin polio, difteri, BCG, dan lain-lain,” ujar Presiden selepas peninjauan di fasilitas produksi Bio Farma yang berlokasi di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Ini menunjukkan bahwa negara kita mampu memproduksi vaksin sejak lama. Bio Farma berdiri setelah 1890, sudah lebih dari 100 tahun yang lalu,” imbuhnya.

Bio Farma sendiri akan segera memproduksi vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri apabila nantinya vaksin tersebut telah ditemukan dan telah teruji secara klinis.

Saat ini, tim uji klinis dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran tengah melakukan uji klinis tahap ketiga terhadap bakal calon vaksin Covid-19. Setelah uji klinis tersebut dilakukan dan vaksin yang sedang dikembangkan dinyatakan siap digunakan, maka selanjutnya Bio Farma akan memproduksi sendiri vaksin tersebut dalam jumlah besar.

“Saya kira dengan kemampuan dan pengalaman yang ada kita ingin produksi vaksin Covid ini segera bisa dilakukan,” kata Presiden.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Istana Merdeka pada 21 Juli 2020, Kepala Negara menugaskan Bio Farma untuk memastikan kapasitas produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri saat vaksin Covid-19 ditemukan.

Saat ini, kapasitas produksi Bio Farma diketahui sanggup untuk memproduksi vaksin dalam jumlah 100 juta dosis per tahun dan tengah dikembangkan lebih lanjut sehingga pada akhir tahun nanti mampu meningkatkan kapasitasnya hingga mencapai 250 juta dosis vaksin per tahun.

“Saya kira inilah yang perlu kita ketahui dan menambah optimisme kita bahwa kita bisa melakukan itu sendiri,” tandasnya.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut di antaranya ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Luangkan Waktu 3 Menit, Hormati Peringatan Detik-detik Proklamasi

259 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan secara virtual sangat diharapkan. Tepat pada pukul 10.17 WIB pada Senin, 17 Agustus 2020 mendatang, seluruh masyarakat diminta menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna untuk menghormati peringatan tersebut.

“Hentikan semua kegiatan dan aktivitas Saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10 lewat 17 menit Waktu Indonesia Bagian Barat. Ambil sikap sempurna, berdiri tegak, untuk menghormati peringatan Detik-detik Proklamasi,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional, dalam video yang ditayangkan pada Rabu, 28 Juli 2020.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dalam Konferensi Pers Terkait Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia yang dihelat di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020, menerangkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat mencintai Tanah Air yang pada 17 Agustus 2020 akan berulang tahun yang ke-75.

“Inilah cara kita membangkitkan semangat untuk mencintai Tanah Air yang berulang tahun ke-75. Pak Menteri Sekretaris Negara sudah memberi contoh sebuah video pendek, di pukul 10.17 WIB kami harapkan seluruh bangsa Indonesia di mana pun mereka berada bisa mengambil sikap sempurna ketika bendera Merah Putih akan dikibarkan di Istana,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekretariat Presiden juga menjelaskan teknis pelaksanaan imbauan tersebut di daerah-daerah maupun luar negeri yang berbeda zona waktu. Bagi wilayah-wilayah tersebut diminta untuk mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat tepat saat penaikan bendera Merah Putih. Seperti di wilayah Indonesia Tengah, maka dilaksanakan pada pukul 11.17 WITA.

“Bagaimana di daerah yang lain? Menyesuaikan melihat pada kondisi di sana. Misalnya bedanya dua jam di daerah timur, berarti pukul 12.17 WIT mereka harus mengikuti itu,” ucapnya.

Selain itu, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dengan zona waktu yang tidak terlampau jauh, juga diminta partisipasinya dalam budaya baru tersebut. “Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jika itu memungkinkan, waktunya hanya berbeda tiga sampai lima jam, ya wajib untuk mengikuti. Tentunya kalau waktunya bedanya sepuluh jam, di sana malam hari, tentunya tidak bisa,” kata Heru.

Heru juga meminta kreativitas jajaran pemerintah di daerah untuk mengingatkan pelaksanaan imbauan tersebut bagi warganya. Misalnya salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan-kendaraan bersirene yang dimiliki daerah.

“Tidak harus menyiapkan khusus. Mobil misalnya pemadam kebakaran bisa kita manfaatkan, ada sirenenya. Mobil dinas perhubungan, mobil kebersihan, mobil patroli kepolisian atau TNI, semua bisa disiapkan di titik-titik strategis seperti di pasar, perempatan jalan, sehingga pada pukul 10.17, mereka bisa mendengarkan sirene yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten,” ujarnya.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa imbauan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang sedang melakukan aktivitas tertentu yang apabila melaksanakan imbauan tersebut justru akan membahayakan diri dan keselamatannya.

“Di edaran Mensesneg yang sudah kita sampaikan pada kementerian dan lembaga, juga banyak pihak, korporasi, dan lain-lain, ada ketentuan bahwa bagi mereka yang sedang melakukan aktivitas tertentu yang itu akan membahayakan apabila harus berhenti dan berdiri sejenak, katakanlah sedang melaju di jalan tol atau jalur cepat, tidak perlu melakukan itu karena justru akan membahayakan. Tapi bagi yang lain mohon diusahakan untuk mengikuti acara ini,” ucapnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Foto utama oleh wikipedia.org
Editor (+rony banase)

Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Layanan Harus Perspektif Korban

118 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari pelaporan hingga penyelesaian kasus,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Optimalisasi Peran Unit PPA melalui daring bersama jajaran Unit PPA Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Indonesia.

Menteri Bintang menduga masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan atau diselesaikan di luar hukum. Hal inilah yang memicu fenomena gunung es kasus kekerasan di mana permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks dan lebih besar daripada yang terlihat di permukaan.

“POLRI merupakan garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berbagai upaya dan langkah progresif tentunya telah dilakukan, tetapi dengan semakin beragamnya modus operasi dan kasus yang terjadi kita harus terus bergerak bersama dari hulu sampai ke hilir. Artinya dengan memastikan adanya mekanisme penanganan yang komprehensif dari akar masalah sampai korban mendapatkan keadilan dan pelaku menjadi jera,” jelas Menteri Bintang pada Senin, 10 Agustus 2020.

Kompleksitasnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membuat keberadaan Unit PPA sangat penting. Untuk dapat mencapai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang maksimal, Menteri Bintang mengingatkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

“Pertama, efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan diperlukan adanya respons cepat dan tepat bagi pelayanan korban. Pelayanan bagi korban kekerasan harus diprioritaskan dan tidak boleh berlarut larut dalam hal administrasi dan prosedur. Kedua, penyediaan layanan yang berperspektif korban,” tutur Menteri Bintang.

Tidak hanya dari segi penanganan, Menteri Bintang juga mengingatkan agar Unit PPA melakukan upaya dari sisi pencegahan kekerasan dengan membudayakan pengarusutamaan gender dan memberikan edukasi bagi anak tentang hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan.

“Jika kita hanya terfokus pada upaya penanganan saja maka kita seperti layaknya menjadi pemadam kebakaran dan menjadi kewalahan dengan banyaknya kasus yang terjadi,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga berharap agar kemitraan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan POLRI dapat lebih diperkuat, terlebih dengan adanya tambahan fungsi Kemen PPPA sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Bersinergi dan bekerja bersama adalah kunci dari pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, untuk itu kami mengajak jajaran POLRI khususnya Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) dan Unit PPA untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang optimal bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia baik dalam hal SDM (sumber daya manusia), sarana dan prasarana, kelembagaan, anggaran dan kemitraan,” tambah Menteri Bintang.

Kasubit II DITTIPIDUM Bareksrim POLRI, Kombes Pol. John Weynart Hutagalung mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di Unit PPA dari segi kuantitas dan kualitas petugas di unit layanan tersebut, salah satunya dengan menambahkan jumlah personil Polisi Wanita (Polwan) di unit PPA.

“Ada 528 Unit PPA yang siap melayani penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Namun, saat ini setelah dihitung kembali hanya sekitar 15 persen Polwan yang bekerja aktif di Unit PPA, artinya 85 persen lainnya masih berada di luar dan harus dicari untuk dikembalikan ke Unit PPA untuk mengemban fungsi utama. Kemudian, meningkatkan kompetensi spesialis Penyidik PPA, dan lebih berperspektif korban dengan melibatkan ahli (psikolog, pendamping) dalam pemeriksaan korban dan pelaku,” jelas Kombes Pol. John Weynart.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Jadi Irup Upacara Pelepasan Satgas Pamtas RI-RDTL, Ini Pesan Pangdam IX/Udayana

532 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Saya Pangdam IX/Udayana selaku Pangkoops Pamtas RI-RDTL maupun pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Danyonif beserta seluruh Prajurit Yonif Raider 142/KJ dan Yonif 132/BS, Satgas Intel dan Satgas Bant karena selama 11 bulan telah menjadi penjaga garda terdepan dalam Operasi Pamtas RI RDTL TA 2019/2020 dengan baik,” ujar Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara pada Senin, 10 Agustus 2020 di Lapangan Upacara Makolantamal VII/Kupang.

Pangdam IX/Udaya saat memimpin upacara pelepasan Satgas Pamtas RI RDTL Yonif R 142/KJ, Yonif 132/BS, Satgas Intel dan Satgas Ban periode September 2019 s.d. Agustus 2020

Selaku Pangkoops Pamtas RI RDTL pada Upacara Pelepasan Satgas Pamtas RI RDTL Yonif R 142/KJ, Yonif 132/BS, Satgas Intel dan Satgas Ban periode September 2019 s.d. Agustus 2020, Pangdam mengatakan bahwa dua Satgas Purna Tugas ini telah melaksanakan tugas dengan baik selama masa penugasannya.

“Saya mencatat dan menerima laporan bahwa Satgas Yonif R 142/KJ dan Yonif 132/BS telah melaksanakan tugas dengan baik. Hubungan kedua satgas dengan pasukan RDTL terjalin dengan baik dan selalu koordinasi, dan kontribusi kedua satgas kepada masyarakat sangat dirasakan manfaatnya,” jelas Pangkoops.

Pangkoops juga menyampaikan harapan kepada kedua satgas setelah melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Bagi seorang Ksatria pelindung Rakyat, Bangsa dan Negara, akhir dari suatu tugas adalah awal dari tugas berikutnya, untuk itu segera sesuaikan dengan tatanan norma dasar kehidupan prajurit di home base untuk pembinaan dan peningkatan kesiapsiagaan operasional, Jadikan pengalaman yang diperoleh selama penugasan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi diri, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama dalam perjalanan,” harap Pangdam IX/Udayana.

Pangdam IX/Udayana saat memberikan selamat kepada Satgas Pamtas RI RDTL Yonif R 142/KJ, Yonif 132/BS, Satgas Intel dan Satgas Ban periode September 2019 s.d. Agustus 2020

Usai pelaksanaan Upacara Pelepasan, dilanjutkan dengan pemusnahan senjata yang berhasil disita Satgas Pamtas Yonif R 142/KJ dan Satgas Pamtas Yonif 132/BS oleh Pangdam IX/Udayana beserta Unsur Forkompinda NTT.

Kemudian dilanjutkan dengan acara pemberian piagam penghargaan dan ucapan selamat oleh Pangdam IX/Udayana beserta tamu undangan kepada Danyonif R 142/KJ dan Danyonif 132/BS beserta Danpos Keatas serta pengarahan.

Hadir dalam Upacara ini Danrem 161/Wira Sakti, Danlantamal VII Kupang, Danlanud El Tari Kupang, Kapolda NTT, Kasrem 161/Wira Sakti, Para Kasi Kasrem 161/Wira Sakti, Para Pejabat Lantamal VII Kupang, Dandim 1604/Kupang, Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 161 PD IX/Udayana beserta pengurus, Ketua Jalasenastri Lantamal VII Kupang beserta pengurus, Ketua Pia Ardhya Garini Lanud El Tari Kupang beserta pengurus, serta tamu undangan lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/penrem161/ws)
Editor (+rony banase)

Terima Dubes RDTL-RI, VBL : Kemerdekaan Timor Leste Berkah bagi Orang NTT

30.892 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengajak Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) untuk membangun kerja sama yang lebih konkret untuk kemajuan kedua wilayah yang masih berada dalam satu daratan tersebut.

“Pak Dubes kalau berbicara tentang Nusa Tenggara Timur dan RDTL, cara berpikirnya yaitu membangun Pulau Timor bukan membangun dua negara. Sehingga mudah untuk menerjemahkannya di dalam sebuah kerja sama, karena kita ini bersaudara, cuman yang memisahkan kita hanya batas negara secara politik namun secara ekonomi dan sosial tidak”, tandas VBL saat menerima audiensi Duta Besar RDTL untuk Indonesia, Alberto Xavier Pareira Carlos bersama rombongan di Ruang Kerja Gubernur, pada Senin, 10 Agustus 2020.

Menurut VBL, Pulau Timor sangat unik, karena di dalamnya secara administrasi terdapat provinsi yaitu NTT dan juga satu negara yang namanya RDTL. “Kalau dikelola dengan baik melalui kerja sama yang baik maka saya yakin dalam kurun waktu 15 tahun mendatang akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di pulau ini. Sebenarnya secara ekonomi, kemerdekaan Timor Leste merupakan anugerah bagi Timor Barat,” ujar Gubernur VBL.

Beliau juga menyampaikan, semangat membangun Pulau Timor harus dengan hati bersih, jangan ada agenda politik. “Pikirkan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, tidak perlu ribut lagi masalah perbatasan. Karena kita daerah miskin namun kaya akan potensi daerah serta peluang-peluang lainya yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Pulau Timor,” beber politisi NasDem tersebut.

Foto bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Duta Besar RDTL untuk Indonesia, Alberto Xavier Pareira Carlos

Mantan anggota DPR RI tersebut juga mengatakan peluang-peluang lainnya yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Pulau Timor. “Berdasarkan pengalaman saya dengan latar belakang entrepreneurship, dalam 3 bulan ini kita mesti serius untuk membicarakan tentang strategi Free Trade Area di wilayah perbatasan karena RDTL memiliki aset berupa bandara Internasional di Oekusi, namun tidak memiliki barang untuk diekspor. Sedangkan NTT memiliki potensi barang kualitas ekspor namun terbatas dari sisi kuota untuk ekspor,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Alberto Xavier Pareira Carlos selaku Duta Besar (Dubes) RDTL untuk RI menyampaikan apresiasi atas ide-ide cemerlang Gubernur NTT untuk memajukan NTT dan Timor Leste. “Selama perjalanan karier saya mendapat amanah jabatan ini, baru kali ini saya berkesempatan berkunjung ke NTT. Kami sudah bertemu dengan Pak Bupati Belu di wilayah perbatasan untuk membicarakan tentang kerja sama ekonomi perbatasan. Saat ini juga saya bisa bertemu langsung pak Gub (Gubernur). Ingin sekali mendengar ide gagasan pa Gubernur untuk membangun kerja sama karena kita ini satu pulau dan bersaudara,” ungkap Dubes Alberto.

Ia pun berjanji untuk menyampaikan ide-ide ini kepada pimpinan negara RDTL untuk segera direalisasikan.

Tampak hadir pada auidens tersebut Dubes RDTL untuk RI bersama jajarannya, Staf Khusus Gubernur, Pimpinan Perangkat Daerah.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Bersama Mengawal NKRI