IDI 2019, Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural Belum Substansial

17 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan bahwa berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019, Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Untuk menuju ke sana, memang diperlukan proses yang panjang, dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesigapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas.

Pernyataan Menko Mahfud MD tersebut, disampaikannya dalam peluncuran Buku IDI 2019 pada Selasa, 24 November 2020 di kantor Kemenko Polhukam. Buku IDI ini dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas dan BPS. Hadir dalam acara ini antara lain Deputi bidang Polhukam Bappenas, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Deputi Statistik BPS, para tenaga ahli dan pakar statistik Indonesia, para Gubernur dan Kepala BPS Provinsi yang hadir secara virtual.

“Pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik,” harap Mahfud.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diinisiasi pertama kali oleh Bappenas pada tahun 2008 untuk membantu perencanaan pembangunan politik. Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator).

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60—80 Sedang; dan >80 Baik.

Dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat 7 provinsi dengan kategori kualitas capaiannya “Baik” (skor >80), yaitu DKI Jakarta (88,29); Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38); Kalteng (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar 7 provinsi ini, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori “Sedang” (Skor 60–80), dan 1 provinsi dengan kategori capaian “Buruk” (Skor <60).

IDI 2019 merupakan asesment kesebelas, mengikuti asesment sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009.

Capaian Indeks Nasional pada tahun 2019 adalah 74.92, tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi yang “sedang”; demokrasi yang ditandai oleh hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.

IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks, di mana indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar di semua aspek. Hal ini membuat karakterisasi kondisi demokrasi Indonesia sebagai baik atau buruk menjadi sulit. Selain itu, demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Kemenkopolhukam)
Editor (+rony banase)

NTT Panen Garam & Ikan Kerapu di Juni 2021, VBL Undang Menko Maritim

21 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima audiens tim Kemenko Maritim dan Investasi di ruang kerjanya pada Selasa, 24 November 2020, VBL pun mengundang untuk ikut panen garam dan Ikan Kerapu bulan Juni 2021 di NTT.

” NTT merupakan salah satu Provinsi yang terkenal dengan hasil laut terbaik di Indonesia dan kami sedang membudidayakan Ikan Kerapu untuk kelas ekspor. Seperti yang kita tahu Indonesia sulit untuk membudidayakan ikan kerapu dan NTT sedang berusaha membudidayakan ikan kerapu dan saya yakin pasti berhasil,” tandas Gubernur VBL.

Foto bersama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan tim Kemenko Maritim dan Investasi di ruang kerjanya pada Selasa, 24 November 2020

VBL juga menjelaskan produksi garam industri yang dilakukan di Provinsi NTT akan membantu memenuhi kebutuhan garam nasional dan sebagai bukti kemandirian serta kedaulatan rakyat.

Sementara itu, tim Kemenko Maritim dan Investasi memuji potensi sumber daya alam yang dimiliki NTT. “Kami sangat takjub dengan keindahan pariwisata dan budaya yang ada di NTT. Salah satunya 12 jenis mamalia yang hidup di Laut Sawu yaitu Lumba-lumba,” terang Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dr. Ir Safri Burhanuddin,DEA.

Alumni University Brest, France, ini menambahkan potensi laut yang baik di NTT akan menghasilkan garam industri yang memiliki kualitas terbaik untuk ekspor. Juga dapat memenuhi kebutuhan garam nasional karena kandungan NaCl yang terdapat pada garam NTT adalah 97 persen dan itu adalah garam terbaik.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Kementerian Hukum dan HAM Raih Sertifikat Sistem Merit “Sangat Baik”

113 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil menerapkan sertifikat sistem merit dengan nilai sangat baik, luar biasa. Ini merupakan kerja keras Pak Menteri (Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly, red) dan jajarannya. Kami menyiapkan mulai dari audiensi, coaching dan sebagainya sejak Februari, hari ini kita serahkan sertifikat itu,” ucap Ketua KASN Agus Pramusinto dalam sesi rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Kinerja Semester II secara virtual pada Senin, 23 November 2020 pukul 15.00 WITA atau 14.00 WIB.

Sistem Merit yang digapai Kementerian Hukum dan HAM, ungkap Ketua KASN, mencapai angka 336,5 dengan indeks 0,80. “Ini mengingatkan kerja kami di KASN yang harus memastikan penerapan sistem merit di 719 instansi dan hingga tahun 2024 target kementerian/lembaga harus 100 persen dengan angka sangat baik dan target provinsi harus 85 persen dari 34 provinsi dan 30 persen untuk kabupaten,” urainya.

Ketua KASN juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menerapkan peta jabatan, terkait pengadaan agar diintegrasi dengan latihan dasar (laksa), melaksanakan analisis kompetensi, dan menyusun dan melaksanakan uji kompetensi terhadap semua pegawai.

Dikutip dari http://kasn.go.id  Sistem Merit merupakan cara untuk menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki merupakan salah satu solusi untuk mencapai ASN kelas dunia. Komisi ASN merupakan lembaga pengawas sistem merit ASN Indonesia yang dibentuk sesusai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly saat menerima sertifikat sistem merit dari Ketua KASN

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly dalam sambutannya di hadapan Ketua KASN, Menteri PAN RB Thajo Kumolo, Kepala BKN, dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini (rapat evaluasi, red) dilakukan menjelang akhir tahun untuk menyiapkan langkah-langkah, analisis, dan evaluasi di tahun berjalan untuk disiapkan pada tahun berikutnya.

“Rapat koordinasi ini juga untuk menetapkan target kinerja dan menyukseskan mandat dan janji kepada presiden untuk meningkatkan target kinerja yang terukur sejak tahun 2020—2024 dengan perencanaan yang smart dan matang sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas,” tegas Yasona.

Pandemi Covid-19, beber Yasona, mengubah pola kerja, pola hidup dan gaya hidup masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2020, namun kinerja Kementerian Hukum dan HAM masih dalam rentang hijau atau mampu menyelesaikan target kerja secara tuntas, dan berkualitas meski dihadapkan pada kondisi serba terbatas.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas segala pencapaian kinerja ini, jajaran Kementerian Hukum dan HAM sangat luar biasa, tetap semangat, produktif, dan terus berprestasi,” imbau Yasona kepada jajaran Kumham termsuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT yang diikuti oleh Kakanwil, Marciana Domimika Jone, Kadiv Keimigrasian, Kadiv Administrasi, Kadiv Pemasyarakatan, dan Kadiv Yankumham.

Selain Rakor Pengendalian Kinerja secara virtual yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23—25 November 2020 yang mengusung tema “Kinerja Kumham Lebih Pasti” juga dilaksanakan Pengukuhan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Penulis dan Editor (+rony banase)
Foto utama (*/Humas Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT)

Pilkada di Tengah Pandemi, Menko Mahfud: Jaga Situasi Tetap Kondusif

66 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak, peserta pilkada, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga di tanggal pelaksanaan pada 9 Desember 2020.

“Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6—8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,’’ ujar Mahfud MD saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, pada Senin, 23 November 2020.

Rapat ini dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNPB, serta para gubernur yang hadir melalui fasilitas video conference.

Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Menko Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman. “Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan” tegas Mahfud.

Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam, terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.

“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama pukul 07.00 – 08.00 pagi, kelompok kedua pukul 08.00 – 09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir pukul 12.00—13.00 siang,”

Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75—77 persen.

Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, di mana 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

“Kenapa, yang dibubarkan lebih sedikit, daripada yang diperingkatkan dengan tertulis, jadi kasusnya, Ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalo tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan. Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar,“ ujar Abhan.

Secara Virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesigapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid 19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan angka Covid nasional semakin membaik. Jika dibandingkan kondisi nasional dengan keadaan global, di mana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen. Namun demikian, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.

“Namun dibandingkan beberapa minggu terakhir kasus aktif ini mengalami peningkatan. Dua minggu lalu kasus aktif itu berada pada posisi sekitar 54 ribu orang. Artinya ada 54 ribu orang yang dirawat di rumah sakit termasuk juga yang OTG. Namun, terhitung kemarin terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418 ribu lebih yang sudah sembuh. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh komponen di pusat maupun di daerah,“ ujar Doni.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, di mana berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua,’’ pungkas Tito. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim Kemenkopolhukam)
Editor (+rony banase)

DPRD Kota Kupang Batalkan Anggaran Sepihak, Pemkot Tak Mau Bersidang

150 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sidang DPRD Kota Kupang membahas Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 menuai polemik. Pasalnya, sejumlah anggaran untuk program prioritas Pemkot Kupang dihapus seluruhnya tanpa meminta penjelasan dan klarifikasi dari Pemkot Kupang. Hal ini menjadi salah satu alasan Pemkot Kupang tidak mau lagi bersidang.

Dalam surat Wali Kota Kupang Nomor 050/Pem.170/XI/2020 kepada Ketua DPRD Kota Kupang, yang kopiannya didapat awak media, tercantum sejumlah alasan Pemkot tidak mau lagi melanjutkan persidangan.

Terdapat 5 poin dalam surat yang ditandatangani langsung Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore tersebut. Kelima poin tersebut, yakni:

1. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Sedangkan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini berarti kedudukan wali kota sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah bermitra dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara.

2. Bahwa dalam proses persidangan pembahasan KUA-PPAS dewan langsung membatalkan/menghapus/mengalihkan program-program utama pemerintah misalnya bantuan seragam. Pembatalan/penghapusan/pembatalan program-program tersebut tanpa sama sekali mendengar penjelasan pemerintah.

3. Bahwa proses pengalihan/penghapusan/pembatalan tersebut dilaksanakan saat sidang KUA-PPAS sehingga tidak mungkin dianggarkan kembali dalam RAPBD Kota Kupang, artinya semua program tersebut telah hilang dan tidak akan dibahas lagi.

4. Bahwa sebagai mitra kami menghargai dewan, namun setiap evaluasi harusnya diberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan, namun hal ini tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan/klarifikasi.

5. Bahwa pemerintah daerah Kota Kupang juga merasa keberatan atas tindakan verbal baik pimpinan/anggota DPRD Kota Kupang yang merendahkan kewibawaan pemerintah dengan menggunakan narasi-narasi yang tidak patut, seperti bodoh, pembohong, pencuri, bahkan pemerintah diposisikan seperti terdakwa dalam persidangan. Hal ini telah berlangsung berulang kali dalam sidang-sidang sebelumnya, sehingga ini tidak menggambarkan kemitraan tersebut.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah mengambil sikap untuk sementara tidak melanjutkan persidangan I DPRD Kota Kupang tahun 2020/2021 sampai hal-hal yang menjadi keberatan pemerintah diakomodir,” demikian bunyi surat tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen KUA-PPAS, Badan Anggaran awalnya menyetujui anggaran untuk DPRD sebesar Rp.35 miliar, tepatnya Rp 35.446.085.520,- Namun, dalam pembahasan dinaikkan jadi Rp.40 miliar.

Dari Rp.40 miliar tersebut ada beberapa item anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS, di antaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp.2,6 miliar, pelaksanaan reses Rp.3,7 miliar, penyerapan aspirasi masyarakat Rp.3,9 miliar, peningkatan kapasitas DPRD Rp.323 juta, layanan administrasi DPRD Rp.1 miliar, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Rp.19,5 miliar, Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Rp.8,1 miliar di antaranya termasuk pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Rp.120 juta.

Selanjutnya, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rp 1,8 miliar, dan administrasi keuangan perangkat daerah Rp 3,8 miliar serta puluhan program lainnya.

Mirisnya, anggaran Rp.8,7 miliar di Dinas Pendidikan Kota Kupang dicoret secara sepihak tanpa meminta klarifikasi pemkot. Anggaran ini direncanakan untuk bantuan bagi para siswa. Bahkan, ini menjadi salah satu program prioritas Pemkot Kupang.

Dalam dokumen KUA-PPAS, anggaran Rp. 8,7 miliar ini untuk bantuan baju seragam, sepatu, tas dan buku tulis untuk siswa. Selain itu pengadaan buku-buku perpustakaan dan pembangunan ruang UKS. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Dalil Nomenklatur, SAHABAT Jilid I Abaikan Kematian Ribuan Babi Milik Warga Belu

260 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Pemerintahan Kabupaten Belu di bawah pimpinan SAHABAT Jilid I, Wilibrodus Lay – JT. Ose Luan menorehkan rasa kecewa bagi para peternak babi di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/22/jika-paket-sehati-menang-pelayanan-di-pemda-belu-satu-garis-lurus/

Berdalil ketiadaan nomenklatur (penamaan yang dipakai dalam bidang tertentu), Bupati Belu Wili Lay tidak bisa meladeni keluhan peternak babi terkait wabah penyakit babi hingga mengakibatkan ribuan babi mati di Belu beberapa waktu lalu. “Waktu bupati Wili Lay kunjungan kerja di sini, banyak orang sibuk omong tentang Corona. Saya bilang, mungkin bapak lupa dengan virus babi. Kami sudah data sekitar 6.000–an ekor di luar yang tidak didata. Bagaimana sikap pemerintah dengan kami punya babi yang mati? Tapi, beliau jawab apa? Kami mau bantu tapi tidak ada nomenklatur”, demikian curahan hati Yeremias, warga Silawan kepada paket SEHATI saat berkampanye, pada Sabtu, 21 November 2020.

Paket SEHATI disambut meriah oleh ratusan pendukung di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, pada Sabtu 21 November 2020

Menanggapi keluhan tersebut, Calon Bupati Belu Agustinus Taolin dari paket SEHATI, memberikan apresiasi. “Pak Yerem ini orang hebat. Dia usaha sendiri, pelihara sendiri dan jual sendiri. Orang – orang seperti ini, sebenarnya dapat penghargaan dari pemerintah. Saya apresiasi kepada bapak, mama dan orang muda yang tetap berusaha meski di tengah pandemi Covid,” ungkapnya.

“Nah, di sini pemerintah harus hadir. Rakyat tidak ada urusan! Kau mau nomenklaturkah, mau buat apakah? Rakyat tahu saja ada pelayanan. Termasuk juga kesehatan GRATIS ini. Nomenklaturnya ada atau tidak? Jangan sampai sudah bikin, baru bilang nomenklaturnya tidak ada,” tandasnya.

Ahli penyakit dalam itu menguraikan, bahwa nomenklatur itu menjadi tugas pemerintah. Berpikir tentang anggarannya berapa miliar, duduk bicara dengan DPR untuk segera ditetapkan. Jangan, bikin program kesehatan GRATIS tapi nomenklaturnya tidak ada. Nomenklatur tidak ada, pos anggarannya tidak mungkin ada. Program apa pun, mesti ada nomenklaturnya.

“Nomenklatur itu dikasih nama, sehingga ketika masyarakat kesusahan, kita bisa masukkan ke pos anggaran yang tersedia. Nama, misalnya, Bantuan Dinas Sosial untuk Wabah Penyakit Hewan,” jelas Agus Taolin.(*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Pemprov NTT Canangkan 1000 Koperasi Go Digital

238 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia |
Kebangkitan ekonomi dapat diwujudkan dengan menggerakkan sektor riil melalui kelembagaan yang menjadi penciri Indonesia yaitu koperasi. Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT) adalah provinsi yang memiliki jumlah anggota koperasi terbesar di Indonesia sebanyak 4.202 unit (52%), dengan jumlah yang aktif 3.846 unit (91,52%), dan jumlah anggota 2.158.059 orang (data per Agustus 2020).

Permasalahan yang dihadapi koperasi pada umumnya adalah pengelolaan yang tidak akuntabel, jaringan koperasi terbatas pada komunitas anggota, tidak mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) secara transparan. Kondisi ini mendorong perlunya transformasi pengelolaan koperasi menjadi koperasi digital.

Pada level nasional, koperasi yang masuk dalam ekosistem digital masih sangat rendah yaitu 906 koperasi (0,73% dari 123 ribu koperasi aktif). Pada level pemerintah provinsi (Pemprov) NTT, terdapat 9 koperasi yang melaksanakan kerjasama digital dan 6 koperasi yang dalam proses digital.

Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnaketrans), Provinsi NTT, Sylvia Pekudjawang menyampaikan tekad dan kesiapan Pemprov NTT untuk melakukan digitalisasi koperasi agar lebih transparan dan akuntabel. “Dengan kondisi jumlah anggota koperasi yang terbesar di Indonesia, Pemprov NTT mematok target 1.000 koperasi go digital pada tahun 2021,“ ujar Sylvia sembari menjelaskan bahwa Diskopnaketrans akan bekerjasama dengan Koperasi Kayana Reswara Nitya (Koperasi KEREN) yang merupakan koperasi digital nasional dengan sistem informasi yang sangat mendukung target digitalisasi koperasi di NTT.

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur NTT bidang ekonomi dan akuntabilitas publik, Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si, Ak, CA, CMA, QIA, CFrA., mendampingi proses go digital koperasi NTT menyampaikan bahwa tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi data koperasi yang siap go digital, dilanjutkan tahap berikutnya adalah migrasi data ke platform Koperasi KEREN yang sudah berbasis android.

Proses pendampingan dan pelatihan untuk koperasi go digital, Intiyas Utami,
menjadi penting agar kesadaran penggunaan aplikasi terjaga dengan konsisten. Intiyas menyatakan bahwa Pemprov NTT dapat menjaga akuntabilitas publik dengan memonitor kesehatan koperasi dengan aplikasi digital. Dengan akuntabilitas publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan koperasi dan akan mempercepat program NTT bangkit.

Dalam webinar antara Diskopnaketrans dengan Koperasi KEREN pada Jumat, 20 November 2020, Ketua Umum Koperasi KEREN, Prof. J.W. Saputro memaparkan bahwa Koperasi KEREN memiliki teknologi informasi digital yang digunakan untuk: 1) sistem pembayaran telepon, listrik, pajak, transfer, isi pulsa, isi saldo ovo, go pay, dan lain-lain; 2) sistem supply chain (rantai pasok) yang memungkinkan penjualan digital (e-commerce) antar koperasi dilakukan; 3) financing (pendanaan) yang memastikan proses penyaluran kredit dari bank dapat dikendalikan oleh pengurus koperasi dengan menggunakan aplikasi koperasi digital ini.

Keberadaan ekosistem koperasi NTT yang berbasis digital, tandas Prof. J.W. Saputro, mampu secara inklusif membangkitkan ekonomi antar anggota koperasi dan intra koperasi baik di level provinsi NTT maupun secara nasional.

Sementara, Yulianto dari tim Koperasi KEREN menambahkan bahwa platform koperasi KRN memungkinkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli secara digital, dan dengan cepat dan akurat perhitungan Sisa Hasil Usaha dapat dihasilkan secara real time.

Pengurus koperasi pun, terang Yulianto,
dapat mengetahui perkembangan operasional koperasi dengan cepat, bahkan dapat melakukan e-RAT (electronic Rapat Anggota Tahunan) secara efektif dan efisien. Digitalisasi koperasi mengurangi konflik dalam anggota dan dengan pengurus karena laporan keuangan disajikan dengan akuntabel.

“Program Koperasi KEREN satu padu Pemprov NTT merupakan satu lompatan yang dapat digunakan berbagai jenis mitra, baik petani, UMKM, karyawan, pedagang, mahasiswa, pelajar untuk menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional yang berbasis digital,” urai Yulianto. (*)

Sumber berita dan foto (*/Diskopnaketrans), Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

Cegah Klaster Komunitas, IMO Indonesia DPW NTT Budayakan Rapat Virtual

96 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sehubungan dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mana per Jumat, 20 November 2020 (data Gugus Tugas Covid Kota Kupang, konfirmasi Positif Covid-19 sebanyak 342 orang [Naik sebanyak 25 Orang], masih dirawat 185 orang [naik sebanyak 25 orang]; Sembuh sebanyak 146 orang; dan meninggal sebanyak 11 orang).

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/18/kasus-covid-19-naik-wali-kota-kupang-keluarkan-perwali-penegakan-prokes/

Terkait kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang pun telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 90 Tahun 2020 tentang tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes), pada Rabu, 18 November 2020. Perwali yang memuat 11 pasal ini mengatur beberapa subjek, mulai dari perorangan, pelaku usaha hingga para pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Maka, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi NTT melaksanakan rapat secara virtual atau online. Demikian dikatakan Ketua IMO DPW NTT, Rony Banase pada Minggu, 22 November 2020.

Diungkapkan Rony, pelaksanaan rapat yang semula bakal dilakukan dengan tatap muka, diganti dengan rapat virtual via aplikasi zoom pada Jumat, 20 November 2020 pukul 17.00 WITA—selesai.

“Ke depan, DPW IMO NTT tetap konsisten melakukan rapat secara virtual guna mencegah munculnya klaster komunitas dan agar para pemilik media online dan para jurnalis di bawah naungan masing-masing media terhindar dari paparan Covid-19,” ujarnya.

Suasana rapat virtual IMO Indonesia DPW Provinsi NTT pada Jumat, 20 November 2020

Selain itu, imbuh Rony, yang terutama dalam rapat virtual tersebut, telah disepakati dan ditetapkan pelaksanaan webinar penerapan protokol kesehatan dalam pilkada serentak di 9 kabupaten pada 9 Desember 2020.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pembina IMO NTT, Bapak Polikarpus Do yang telah memfasilitasi rapat virtual melalui zoom dengan perangkat pendukung di PKBM Bintang Flobamora,” tandas Rony.

Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F Ismail kepada DPW IMO NTT pun menekankan agar media yang tergabung dapat menaati dan menerapkan protokol kesehatan dan dapat menyukseskan perhelatan webinar yang akan melibatkan stakeholder terkait yakni KPU Provinsi NTT, Bawaslu, Polda NTT, Korem 161/WS, Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan para Bupati.

“Webinar tersebut dapat menjadi acuan bagi kepala daerah di 9 kabupaten untuk dapat mengedepankan penerapan protokol kesehatan pada saat pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020,” tandasnya.

Penulis, foto, dan editor (+rony banase)

Google Translate »