Banjir Landa Kalimantan Selatan, Presiden Jokowi Instruksikan Kirim Bantuan

23 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah mendapatkan laporan langsung melalui telepon dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor terkait dengan bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Presiden pun telah memerintahkan jajarannya, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (dahulu Basarnas), hingga TNI dan Polri untuk segera mengirim bantuan yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana di Kalimantan Selatan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Januari 2021, sebelum menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 secara virtual.

“Ya tadi saya sudah menelepon Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan laporan mengenai banjir yang ada di Kalimantan Selatan dan saya juga telah memerintahkan Kepala BNPB, telah memerintahkan juga kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan, terutama yang berkaitan dengan perahu karet yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan,” kata Presiden.

Presiden Jokowi kembali mengajak seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dari berbagai bencana, terutama banjir dan longsor karena akhir-akhir ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrem. “Perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika),” imbuhnya.

Kepala Negara memastikan, dirinya akan terus memantau perkembangan sejumlah bencana yang terjadi di Tanah Air, seperti bencana tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat, dan bencana banjir di Kalimantan Selatan.

“Kita ingin baik pemerintah daerah, pemerintah pusat selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Polri Terbitkan Surat Telegram

44 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera mengambil langkah cepat sebagai antisipasi melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi dan kematian akibat COVID-19 periode 1—14 Januari 2021.

Polri langsung menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/67/I/Ops.2./2021 tanggal 15 Januari 2021 yang memerintahkan jajaran  untuk melakukan analisis dan evaluasi penanganan pandemi COVID-19 di wilayahnya masing-masing.

Surat Telegram tersebut ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Aman Nusa II Penanganan COVID-19 Tahun 2021.

“Surat Telegram ini dialamatkan kepada para Kasatgas Opspus Aman Nusa II, Kasubsatgas Aman Nusa II, Kaopsda Aman Nusa II (Kapolda), dan para Kasatgas Opsda Aman Nusa II,” ujar Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu, 16 Januari 2021.

Menurut Komjen Pol Agus Andrianto, Surat Telegram tersebut juga memerintahkan jajaran Polri yang terlibat dalam Ops Aman Nusa II untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, pihak rumah sakit, dan stakeholder lainnya guna mengantisipasi peningkatan pasien terkonfirmasi positif dengan menambah kapasitas tempat isolasi, IGD, ICU, dan rumah sakit darurat jika dibutuhkan.

“Serta menyiapkan sarana prasarana dan tenaga kesehatan untuk menangani pasien COVID-19 dalam rangka menekan angka kematian dan mencegah penyebaran COVID-19,” imbuh Komjen Pol Agus Andrianto.

Selain itu, jajaran Ops Aman Nusa II juga diminta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara masif terkait pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, togoh agama, artis/influenser, dan lain-lain agar masyarakat tidak takut serta mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

“Terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait disiplin mematuhi protokol kesehatan, terutama 3M, untuk selanjutnya bersama-sama dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan secara ketat dengan meningkatkan kegiatan operasi yustisi,” pesan Komjen Pol Agus Andrianto kepada jajarannya.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Cegah Klaster Muswil VI PKB NTT, Peserta Wajib Ikut ‘Rapid Test Antigen’

145 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur menghelat musyawarah wilayah (Muswil) VI pada tanggal 16—17 Januari 2021 di Hotel Aston Kupang. Demikian penegasan Ketua Panitia Muswil VI DPW PKB Provinsi NTT, Ana Waha Kolin, S.H., dalam sesi jumpa media pada Jumat siang, 15 Januari 2021 di aula Gus Dur Sekretariat DPW PKB NTT.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/01/15/ana-kolin-figur-perempuan-caketum-dpw-pkb-dalam-muswil-keenam-2021/

Ana Waha Kolin yang juga masuk dalam bursa calon Ketua DPW PKB NTT, mengatakan pelaksanaan Muswil VI PKB Provinsi NTT berdasar Surat DPP PKB tertanggal 18 Desember 2020 bernomor : 4896/02/XII/2020 tentang pelaksanaan musyawarah wilayah seluruh Indonesia dan Surat Keputusan DPW PKB NTT Nomor 2162/DPW-29/01/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan ketua panitia dan susunan kepanitiaan Muswil VI DPW NTT.

“Setelah menerima surat dari DPP, di bawah pimpinan Ketua DPW PKB NTT, Ir. Yucundinus Lepa dan Sekretaris, Aloysius Ladi mengeluarkan surat keputusan DPW PKB NTT yang menetapkan saya selaku ketua panitia dan sekretaris panitia, Maksi Diada,” terang Ana Waha Kolin didampingi oleh Ketua DPW PKB NTT, Ir Yucundinus Lepa dan Wakil Ketua Panitia, Anton Timo.

Muswil VI, imbuh Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT ini, dibuka pada Sabtu, 16 Januari 2020 pada pukul 13.00—14.55 WITA, yang mana sebelumnya pada pukul 10.00 WITA dilakukan Haul Gus Dur, kemudian mempersiapkan diri mendengarkan pidato politik Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, sekaligus membuka Muswil VI DPW PKB NTT.

“Muswil bakal dipimpin oleh Faisol Resah (Ketua Komisi VI DPR RI) mewakili Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB dan yang menjadi moderator adalah Bapak Ketua DPW PKB NTT,” ungkap Ana Waha Kolin.

Adapun tujuan musyawarah wilayah, terang Ana, untuk memilih struktur kepengurusan DPW PKB NTT masa bakti 2021—2026, membahas program kerja 5 tahunan dan menilai laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus sebelumnya.

Terkondisi pandemi Covid-19, beber Ketua Panitia Muswil PKB VI, normalnya peserta muswil sekitar 80—100 orang, namun dibatasi hanya Ketua Dewan Syuroh dan Ketua Dewan Tanfidz PKB.

Selain itu, yang menjadi perhatian panitia muswil, tegas Ana Waha Kolin, peserta wajib mengikuti sesi rapid test antigen guna mencegah terjadinya Klaster Muswil VI DPW PKB NTT. “Setiap peserta harus menunjukkan surat keterangan rapid test antigen bahkan ada ketua yang telah menjalani test di berbagai laboratorium,” urainya.

Namun, tandas Ana Waha Kolin, guna membantu para peserta, panitia membuka ruang rapid test antigen di Hotel Aston Kupang atas kerja sama panitia dan dokter . “Satu jam sebelum Muswil PKB VI, dapat dilakukan rapid test antigen sebelum masuk ke dalam ruang musyawarah wilayah, dan panitia telah memperoleh rekomendasi dari Satgas Covid-19 Provinsi NTT,” pungkasnya.

Ketua DPW PKB Provinsi NTT, Yucundinus Lepa mengharapkan agar Muswil dapat menghasilkan dan melantik kepengurusan masa bakti 2021—2026. “Besok dibuka dan keesokan harinya dapat dilantik sehingga usai muswil, susunan kepengurusan baru langsung bekerja,” tegasnya.

Yucun Lepa pun berharap adanya penyusunan struktur secara sistematis hingga di tingkat RT/RW agar DPW PKB NTT dapat lebih menyiapkan diri menghadapi perhelatan pilkada maupun pilgub di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu Muswil PKB VI NTT, tandas Yucun Lepa, dapat menghasilkan rekomendasi kepemimpinan lokal, regional, dan nasional.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Indonesia Minta Tiongkok Hargai Hukum Internasional di Laut China Selatan

138 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menerima kunjungan rekanan Tiongkok, Menlu China, Wang Yi pada Rabu Sore, 13 Januari 2021. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Menlu Wang Yi ke beberapa Negara ASEAN yakni Myanmar, Indonesia, Brunai Darussalam dan Filipina pada 11—16 Januari 2021.

Berbicara di sebuah Konferensi Berita Gabungan dengan Wang Yi, Retno Marsudi menekankan tentang pentingnya semua negara harus patuh dan mematuhi Hukum Internasional, termasuk Konvensi PBB Tahun 1982, tentang Hukum Laut ,untuk menjaga Kedamaian di Laut China Selatan.

“Pentingnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas daerah, dalam hal ini, saya menggarisbawahi pentingnya untuk memastikan laut China Selatan yang damai dan stabil. Untuk mencapai ini hanya ada satu opsi, semua negara harus menghormati dan menegakkan hukum Internasional termasuk UNCLOS 1982,” tegas Menlu Retno Marsudi.

Keamanan Kru Indonesia di Kapal Tiongkok juga dibahas saat rapat. Menlu Retno Marsudi mengapresiasi Beijing karena menangani masalah eksploitasi orang Indonesia yang bekerja di Kapal Nelayan Tiongkok.

Menurut laporan di South China Morning Post, Indonesia memiliki kekuatan maritim bersenjata untuk mencegah kapal- kapal penangkapan ikan asing dari China dan Vietnam yang memasuki Lautan Natuna.

Keakraban Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu China, Wang Yi

Laporan tersebut mengklaim bahwa sejak awal tahun, kapal Patroli sipil Badan Keamanan Maritim Indonesia atau Bakamla telah dipadukan dengan Sistem Senjata Angkatan Laut Stabilitas Jarak jauh 30 mm yang dikendalikan dari jauh.

Langkah ini digambarkan sebagai upaya untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, dan masalah serius di sekitar Kepulauan Natuna, tetapi juga dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap sebuah kapal asing penangkap ikan.

Selain stabilitas dan keamanan kawasan, kedua negara juga membahas kerja sama tentang kesehatan dan ekonomi, dalam kunjungan tersebut kedua Menlu menyaksikan Penandatanganan Dua Nota Kesepahaman yaitu Enhancement of Collaborative Aktivities dan Pre-Feasibility Study untuk Proyek Bendungan Lambakan di Kaltim.

Sehari sebelumnya, Menlu China juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Danau Toba yang berfokus pada urusan perdagangan dan investasi.

Wang Yi berjanji, negaranya akan mengimpor lebih banyak produk Indonesia dan meningkatkan investasi di Indonesia, karena Jakarta mendesak Beijing untuk menghilangkan hambatan agar perdagangan kedua negara lebih seimbang, hal itu disampaikan usai bertemu dengan LBP dan Menlu Retno Marsudi, dalam kunjungan dua hari di Indonesia.

“China adalah mitra dagang terbesar dengan Indonesia, nilai ekspor Indonesia ke China tahun lalu meningkat lebih dari 10 persen di tengah krisis ekonomi dan pandemi global,” tegas Wang Yi.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim/ali sahan)

Editor (+roni banase)

Ini Pesan Gubernur NTT Saat Isolasi Covid-19, Julie Laiskodat : Kami ‘Video Call’

3.129 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Angkatan Darat di Jakarta, pasca terkonfirmasi positif Covid-19 pada Selasa malam, 12 Januari 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/01/13/gubernur-provinsi-ntt-viktor-laiskodat-positif-covid-19/

Julie Sutrisno Laiskodat, istri Gubernur NTT kepada Garda Indonesia pada Kamis sore, 14 Januari 2021, menyampaikan kondisi terkini perawatan suaminya di Rumah Sakit Umum Angkatan Darat; dalam kondisi baik dan sehat.

“Seharusnya beliau (Gubernur VBL, red) harus mengikuti Vaksinasi Covid-19 bagi kepala daerah pada Kamis, 14 Januari 2021,” papar Julie Laiskodat kepada Garda Indonesia.

Pada saat hendak ke sini (Jakarta, red) pada Sabtu,8 Januari 2021, ungkap Julie, beliau melakukan PCR pada Jumat, 7 Januari 2021 dan memperoleh hasil negatif. “Jadi saat berada di sini, kondisi aman, tak ada gejala demam, batuk, dan pilek,” bebernya.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (duduk) bersama istri, Julie Sutrisno Laiskodat dan ketiga anaknya

Nah, pada saat hendak kembali ke NTT pada Rabu, 13 Januari 2021, imbuh Julie Laiskodat, maka ia menyiapkan Gubernur VBL untuk melakukan PCR pada Selasa malam, 12 Januari 2021. “Dari hasil PCR tersebut, Gubernur NTT terkonfirmasi positif Covid-19,” ungkapnya seraya menyampaikan Puji Tuhan, dirinya dan ketiga anak negatif Covid-19.

Jadi mungkin, ulas Julie, kondisi Bapak Gubernur kuat, maka reaktif Covid-19 tak langsung saat itu, setelah 3—4 hari baru kelihatan dan akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi dan dirawat di RSUAD. “Sejak kemarin, kami (Saya dan anak-anak, red) video call dengan beliau, dan melihat kondisi beliau sehat. Kami pantau terus kondisinya,” terangnya.

Gubernur VBL pun mengimbau dan menyampaikan pesan kepada warga Nusa Tenggara Timur (NTT), tandas Julie Sutrisno Laiskodat, agar dapat mendisiplinkan diri menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

“Masyarakat NTT juga harus menjaga imunitas dengan mengonsumsi makanan sehat dan berperilaku hidup sehat, karena jika ingin keluar dari pandemi Covid-19, maka harus dilakukan secara menyeluruh,” pungkas Julie Sutrisno Laiskodat.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/koleksi facebook Julie Sutrisno Laiskodat)

Ana Kolin, Figur Perempuan Caketum DPW PKB dalam Muswil Keenam 2021

157 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sosok Ana Waha Kolin, S.H., anggota DPRD Provinsi NTT, muncul dalam bursa pencalonan calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi NTT. Selain Ana Kolin, terdapat 3 (tiga) calon lain yakni Yucundinus Lepa (Ketua DPW PKB), Aloysius Malo Ladi, S.E. (Sekretaris DPW PKB dan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT) dan Daniel Hurek dari unsur Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Hal ini terkuak dan disampaikan oleh Ketua DPW PKB, Yucundinus Lepa dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Sekretariat DPW PKB Provinsi NTT pada Jumat siang, 15 Januari 2021; saat menjawab pertanyaan awak media.

Dikatakan Yucun Lepa bahwa proses kaderisasi harus berjalan, memenuhi unsur perempuan, dan para calon Ketua DPW PKB harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. “Para calon ketua merupakan kader terbaik PKB di NTT dan penentuan ketua dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh DPP PKB,” urainya.

Ana Waha Kolin yang juga selaku Ketua Panitia Muswil Keenam PKB dan menjadi aktivis perempuan dalam berbagai organisasi termasuk Forkomwil PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) ini menyatakan siap. “Sebagai kader, wajib hukumnya siap. Terkait program akan dibahas dalam sidang pleno tentang program 5 (lima) tahun ke depan,” ungkapnya.

Ana Waha Kolin (tengah) saat mengatur jalannya konferensi pers didampingi Ketua DPW PKB NTT, Yucun Lepa, dan Sekretaris Panitia

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Fraksi PKB dari Dapil VI NTT tersebut pun menyatakan kesigapannya untuk bertarung dalam bursa pencalonan calon Ketua DPW PKB NTT menyampaikan keoptimisannya untuk bertarung. “Saya optimis, kalau pun tidak terpilih, maka optimis harus menjadi bagian dari seorang politisi, kalau tidak optimis, dia bukan seorang politisi,” tegasnya.

Ana Waha Kolin yang juga menjabat sebagai Caretaker Ketua DPC PKB Manggarai Barat didampingi Marselinus Marsi Urus selaku sekretaris dan Hj Yuliana selaku bendahara, menegaskan lagi seorang politisi harus sanggup menghadapi hasil Muswil PKB.

“Sebagai seorang politisi PKB, dada harus kuat, nafas harus panjang, tandas Ana Waha Kolin yang ditetapkan sebagai Caretaker Ketua PKB Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu, 2 September 2020 berdasarkan SK Nomor : 3810/DPP/01/VII/2020.

Musyawarah wilayah (Muswil) keenam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi NTT dihelat pada 16—17 Januari 2021 di Hotel Aston Kupang, akan dihadiri oleh Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan memberikan sambutan secara virtual.

Penulis, editor, dan foto (+roni banase)

Kadis Kesehatan NTT dr Meserasi Ataupah Gagal Vaksinasi Covid, Ada Apa?

418 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Program Vaksinasi Covid-19 telah dimulai, diawali dengan penyuntikan kepada Presiden Jokowi pada Rabu pagi, 13 Januari 2021. Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dihelat pada Kamis pagi, 14 Januari 2021 pukul 08.30 WITA—selesai di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2021/01/11/wakil-gubernur-ntt-josef-nae-soi-positif-covid-19/

Namun, ada beberapa pejabat yang batal menerima vaksinasi Covid-19 yakni Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL); Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi; keduanya terkonfirmasi positif Covid. Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni juga tak ikut karena sedang menunggu hasil swab PCR, termasuk Kadis Kesehatan Provinsi NTT, dr. Meserasi Ataupah pun tak ikut program vaksinasi perdana di wilayah NTT tersebut.

Selain dr Meserasi Ataupah, pejabat publik yang batal menerima vaksinasi Covid-19 antara lain Kabiro Umum, George Hadjo; Kepala Badan Keuangan Daerah Zakarias Moruk. Sementara, yang berhasil menerima vaksin yaitu Sekda NTT, Benediktus Polo Maing; Rektor Undana, Prof. Fredrik Benu, Ketua Majelis Sinode GMIT, Pendeta Mery Kolimon; Direktur RSU W.Z. Johannes Kupang, dokter Mindo Sinaga; perwakilan Keuskupan Agung Kupang, Romo Donisius Manikin, dan Kepala Balai POM NTT, Yoseph Nahak.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing saat mengikuti tahapan Vaksinasi Covid-19

dr Stefanus Soka, SpB, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Kupang yang menghelat kegiatan Vaksinasi Covid-19 kepada Garda Indonesia pada Kamis siang, 14 Januari 2021 mengungkapkan bahwa dr Meserasi Ataupah sedang mengalami sakit asma.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/01/13/gubernur-provinsi-ntt-viktor-laiskodat-positif-covid-19/

“Beliau tidak ikut. Informasi dari sekretarisnya, Pak Kadis Kesehatan sedang sakit asma dan sedang kumat karena kalau asma tidak boleh divaksin,” terang dr. Stefanus Soka.

Vaksinasi Covid-19, imbuh dr Stefanus Soka menyampaikan, merupakan perhatian pemerintah untuk melindungi masyarakat sehingga pemilihan jenis vaksin sudah diperhitungkan dengan saksama. “Jenis vaksin Covid-19 ini aman, dengan kita menerima vaksin, kita sudah melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar,” tandasnya.

Selain informasi bahwa Kadis Kesehatan Provinsi NTT sakit asma, juga beredar informasi bahwa dirinya sedang menunggu hasil test rapid dari laboratorium kesehatan.

“Klarifikasi dari kepala laboratorium kesehatan, hasil rapid test pak kadis non reaktif, beliau tidak jadi divaksin karena  kurang sehat, asma beliau kambuh dari semalam,” ungkap salah satu pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT seraya menyampaikan semoga besok (Jumat, 15 Januari 2021) bisa kembali fit.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh jefry—medika star

Siap Terima Vaksinasi Covid-19, dr Hermanus Man : Saya Malah Senang

124 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | “Saya siap menerima vaksinasi Covid-19,” ujar Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man kepada Garda Indonesia pada Kamis siang, 14 Januari 2021.

Pernyataan dr. Hermanus Man tersebut disampaikannya usai memimpin rapat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kota Kupang yang efektif berlaku usai dikeluarkannya Surat Edaran Wali Kota Kupang Nomor :  004/HK.188.45.443.1/I/2021 tertanggal 13 Januari 2021 tentang peningkatan kewaspadaan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi lokal Covid-19 di Kota Kupang.

Wakil Wali Kota Kupang yang berprofesi sebagai dokter ini pun kembali menyampaikan bahwa dirinya sudah siap menerima vaksinasi Covid-19. “Saya malah senang menerima vaksinasi Covid-19, sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan dengan leluasa,” urainya.

Ia pun menandaskan, tak hanya dirinya dan istrinya juga (Elizabeth Rengka, red) sudah siap diri menerima vaksinasi Covid-19.

Menurut rencana, pencanangan Vaksinasi Covid-19 tahap I termin I di Kota Kupang bakal dilaksanakan pada Jumat, 15 Januari 2021 pukul 09.30 WITA—selesai di RSUD S. K. Lerik.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)