Pancasila Jadi Penggerak dan Pemersatu Bangsa Hadapi Tantangan & Ujian

5 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pancasila selalu menjadi penggerak dan pemersatu bangsa dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan. Nilai-nilai luhur Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam keseharian dan kehidupan masyarakat.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari Lahir Pancasila yang pada kali ini digelar melalui telekonferensi dari Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 1 Juni 2020.

Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sebuah kondisi yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, serta ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat.

“Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkukuh persaudaraan dan kegotongroyongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” ujarnya dalam amanat yang disampaikan.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai-nilai Pancasila harus terwujud nyata serta menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan, bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, serta menjadi nilai yang terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Presiden.

Tema “Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju” yang diangkat dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo, dalam amanatnya, mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk memperkukuh tali persatuan dan persaudaraan. Juga untuk saling membantu, menolong, bergotong royong, dan selalu optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang.

“Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu,” tuturnya.

Tak hanya Indonesia, setidaknya sebanyak 215 negara di dunia juga berada dalam kondisi yang saat ini dihadapi oleh negara kita. Masyarakat dunia kini juga berjuang dan bekerja keras untuk mampu mengendalikan pandemi dan memulihkan perekonomiannya.

Dalam hal tersebut, Kepala Negara melanjutkan, Indonesia harus tetap optimistis, berkreasi, berupaya keras, dan tampil sebagai pemenang. Kekurangan dan kelemahan yang ada tidak menghalangi kita untuk terus maju. Sebaliknya, mari bersama perbaiki hal tersebut dan jadikan itu sebagai momentum untuk memicu lompatan kemajuan agar menjadi bangsa yang kuat dan mandiri serta menunjukkan ketangguhan kita sebagai satu bangsa dan negara.

“Sebagai bangsa yang besar kita juga harus tampil sebagai pemenang. Kita harus optimistis, harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan, harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi Covid ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara peringatan yang digelar melalui telekonferensi tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah kepala daerah. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Juni 2020, Indonesia Bekerja Secara Bertahap di 158 Wilayah

5 Views

Riset LSI Denny JA

5 Juni 2020, Indonesia bisa kembali bekerja secara bertahap di 158 wilayah (provinsi, kota, kabupaten) dari Aceh hingga Papua. Sebagian wilayah tersebut telah siap untuk masuk era “new normal”.

Warga kembali bekerja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Sektor bisnis berskala besar maupun bisnis kecil menengah dapat kembali beroperasi dengan panduan kesehatan di tempat kerja masing-masing.

Dengan demikian, Indonesia mampu memulihkan ekonomi lebih cepat dan sekaligus menghindari melonjaknya kasus baru mereka yang terpapar virus corona.

Demikian salah satu kesimpulan penting dari riset yang dilakukan oleh LSI Denny JA. Riset atas data sekunder. Tiga sumber data yang digunakan: Data Gugus Tugas, Data Worldometer, dan data WHO.

LSI Denny JA menemukan bahwa ada 5 (lima) alasan yang menjadi pertimbangan, mengapa Indonesia bisa kembali bekerja pada 5 Juni 2020?

Pertama, wilayah yang dibuka adalah wilayah yang penyebaran virus coronanya relatif terkontrol. Dari riset yang dilakukan LSI Denny JA, ada 158 wilayah di Indonesia yang siap untuk bekerja kembali.

158 wilayah tersebut terdiri dari tiga gabungan kategori wilayah. Yaitu pertama, 124 wilayah Indonesia yang sejak awal pandemi virus corona masuk ke Indonesia hingga saat ini belum ada laporan warganya terpapar virus corona. 124 daerah ini tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Kedua, 33 wilayah Indonesia yang tercatat punya kasus Covid-19 dan telah memberlakukan PSBB. Grafik tambahan kasus harian di wilayah tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi fluktuasi (naik-turun) tambahan kasus harian yang berbeda-beda di setiap wilayah tersebut. Namun secara umum, pasca memberlakukan PSBB, penyebaran virus di wilayah tersebut relatif terkontrol.

Hal ini dikuatkan dengan keputusan wilayah-wilayah tersebut untuk tidak lagi memperpanjang periode PSBB. 33 wilayah yang telah siap untuk masuk era new normal adalah wilayah yang masa PSBB-nya berakhir sebelum 5 Juni 2020.

Ketiga, provinsi Bali. Wilayah ini mampu mengontrol penyebaran virus corona meskipun tanpa memberlakukan PSBB. Oleh karena itu, Bali melengkapi wilayah lain sehingga menjadi total 158 wilayah yang siap bekerja kembali pada 5 Juni 2020.

Strategi penanganan covid-19 diubah. Sejak awal pandemik, strategi penanganan penyebaran virus corona bersifat top down. Dengan diikuti keputusan PSBB, masyarakat diminta tetap di rumah, dan pemerintah secara aktif melakukan kontrol terhadap penyebaran virus.

Melakukan tes virus terhadap mereka yang punya gejala (testing), melacak sejarah kontak (contact tracing), dan melakukan perawatan. Sejauh ini strategi yang dilakukan memang menunjukkan bahwa penyebaran virus relatif terkontrol.

Namun strategi ini membutuhkan waktu yang lama. Mengingat populasi Indonesia yang padat dan geografisnya yang berpulau-pulau, dibutuhkan peran serta masyarakat yang lebih luas untuk mengontrol penyebaran virus. Kontrol penyebaran bisa dilakukan secara bottom-up.

Artinya kontrol penyebaran virus secara aktif dilakukan oleh level organisasi paling bawah yang bersentuhan dengan masyarakat yaitu RT/RW ataupun desa. Sehingga tak perlu lagi menutup wilayah atau kota yang lebih luas. Jika terdapat wilayah yang dikategorikan zona merah penyebaran virus, wilayah tersebut dikontrol lebih ketat.

Kontrol berbasis klaster (cluster) seperti ini memang mensyaratkan adanya peta atau mapping wilayah yang akurat dari pemerintah. Mana wilayah yang hijau (tak ada kasus), kuning (sedikit kasus) dan merah (banyak kasus).

Bali merupakan model strategi berbasis pengawasan grassroot. Bali melibatkan komunitas adat dan perangkat organisasi paling bawah yaitu RT/RW untuk mengawasi penyebaran virus. Sehingga walaupun tanpa memberlakukan PSBB, data harian di Bali sejak awal Mei 2020 hingga saat ini menunjukkan tren menurun. Data rata-rata kematian akibat covid-19 di Bali juga lebih rendah dibanding data rata-rata kematian di level nasional.

Ekonomi juga harus ditumbuhkan. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Para ekonom telah menunjukan bahwa pandemi virus corona juga ikut memperburuk kondisi ekonomi.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) merilis data bahwa per April 2020, sekitar 2 juta orang telah di PHK. Namun KADIN menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang. Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah.

APINDO bahkan memprediksi bahwa terdapat 30 juta orang yang berpotensi di PHK dari sektor properti akibat pandemi corona. Data-data tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif keterpurukan ekonomi sama bahaya dengan dampak kesehatan virus corona.

Jika Indonesia tak segera kembali bekerja, jika ekonomi tak segera dibuka, maka dampak buruknya akan lebih mematikan.

Keempat, bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Penyebaran virus corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan. Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut.

Namun para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan. Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia.

Di Indonesia, pemerintah melalui Balitbangkes dibantu sejumlah universitas dan Lembaga swasta mulai melakukan pengembangan vaksin sendiri. Dan jika berhasil baru tersedia di tahun 2022.

Tak mungkin, ekonomi dibuka kembali menunggu vaksin ditemukan. Oleh karena itu, warga harus “berdamai”-istilah Presiden Jokowi – dengan virus ini. Hidup di era new normal, yaitu bekerja kembali, beraktivitas kembali, dengan cara yang paling aman. Karena kita “hidup berdampingan” bersama virus corona yang setiap saat bisa mengancam.

Kementerian kesehatan telah menyusun protokol kesehatan di tempat kerja. Panduan tersebut harus menjadi panduan bagi semua sektor bisnis.

Kelima, Indonesia tak sendiri, negara tetangga juga sudah lebih dulu membuka ekonomi. Banyak negara di dunia telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitas ekonominya.

Termasuk negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia telah mengizinkan berbagai sektor bisnis untuk kembali membuka usahanya pada 4 Mei 2020.

Thailand membolehkan pasar tradisional, restoran dan bisnis kecil menengah lainnya untuk bertahap membuka usahanya pada 3 Mei 2020. Di Filipina, pemerintah mengizinkan pusat-pusat perbelanjaan (mal) dan sejumlah sektor bisnis lainnya di Ibukota Manila, membuka kembali usahanya pada 16 Mei 2020 lalu.

Singapura meskipun data kasus harian nasionalnya menunjukkan tren kenaikan, secara bertahap telah membuka sejumlah sektor bisnis sejak 12 Mei 2020 (tahap 1). Dan pada akhir Juni, akan membuka semua sektor bisnisnya (tahap 2).

Artinya membuka ekonomi di saat pandemi belum selesai telah dilakukan berbagai negara di dunia. Jika Indonesia memutuskan untuk serentak membuka aktivitas ekonomi di 158 wilayah pada 5 Juni 2020, maka keputusan tersebut didasarkan pada data perkembangan kasus, perubahan strategi, dan pengalaman negara-negara lain.

Dibukanya kembali aktivitas ekonomi di 158 wilayah tersebut, dengan protokol kesehatan yang ketat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara isu ekonomi dan kesehatan.

Namun demikian, ada 4 (empat) catatan yang perlu diperhatikan dalam riset ini :

Pertama, ancaman gelombang kedua virus corona, yang dari pengalaman sebelumnya lebih berbahaya, perlu diantisipasi. Oleh karena itu penting bagi semua pihak untuk ikut mengawasi terpenuhinya protokol kesehatan ketika kembali beraktivitas.

Kedua, untuk daerah yang membuka ekonominya namun kasus hariannya justru menanjak, maka perlu dilakukan pembatasan sosial kembali namun dalam skala yang lebih kecil (RT/RW atau klaster tertentu saja), tak perlu menutup keseluruhan wilayah.

Ketiga, demi berjalan dengan baik pengawasan di level bawah, pemerintah perlu membuat mapping wilayah (zona hijau, kuning, merah) yang selalu di-update di setiap daerah.

Keempat, sejumlah daerah yang tidak tersebut dalam riset ini, belum menjadi objek penelitian saat ini.(*)

Editor (+rony banase)
Foto utama oleh ayobandung.com

Tautan Data dan Tabel Riset LSI Denny JA:

https://drive.google.com/open?id=1aCRYU4kGweOOO3ny_JBoq2kJGlsAhinl

Tren Kasus Positif Covid-19 di NTT Terus Naik, 384 Sampel Tunggu Kepastian

4 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur mengumumkan perkembangan kasus corona virus. Terdapat 5 kasus baru klaster transmisi lokal, 3 di antaranya berasal dari Ende dan 2 kasus masih berusia anak-anak berasal dari Kota Kupang.

Demikian penuturan Sekretaris I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, Dr. drg. Dominikus Minggu Mere dalam jumpa pers pada Minggu sore, 31 Mei 2020 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Ia menyampaikan bahwa dengan adanya perkembangan kasus positif hingga munculnya transmisi lokal di Pulau Flores, seluruh Gugus Tugas Daerah diminta terus berupaya melakukan penelusuran dan penegakan protokol kesehatan pada wilayah terjangkit.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/05/31/dua-anak-positif-covid-19-di-kota-kupang-3-positif-di-ende-hasil-transmisi-lokal/

Seiring dengan upaya yang dilakukan Pemrov juga telah mengumpulkan 384 sampel swab yang berasal dari Pulau Sumba dan Flores serta Timor. “Kemarin dengan pesawat khusus kita mengambil sampel swab dari Waingapu, Manggarai Barat dan Ende,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, dari sejumlah spesimen yang dikumpulkan tersebut, Gugus Tugas akan memeriksa setiap sampel swab secara cepat sesuai dengan kapasitas yang telah tersedia. “Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan cepat,” kata drg. Domi.

Sampel swab yang telah terkumpul dari berbagai daerah dan sementara ini sudah berada di Laboratorium Bio Molekuler RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang, dan sementara menunggu waktu untuk dilakukan pemeriksaan antara lain :

  1. Manggarai Barat 102 sampel;
  2. Sumba Timur 80 sampel;
  3. Sumba Barat Daya 64 sampel;
  4. Manggarai sebanyak 52 sampel;
  5. Ende sebanyak 34 sampel;
  6. Manggarai Timur 8 sampel;
  7. Rote Ndao 6 sampel;
  8. Kota Kupang 5 sampel;
  9. Sumba Barat 3 sampel;
  10. Ngada sebanyak 2 sampel. (*)

Sumber berita (*/rnc04)
Editor dan foto utama (+rony banase)

Tetap Produktif Meski di Rumah Saat Pandemi Covid-19

18 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Penggiat media sosial Taqy Malik berbagi pengalaman saat harus di rumah di tengah pandemi penyebaran virus SARS-CoV-2 melanda tanah air. Tantangan besar yang mungkin dihadapi sebagian besar masyarakat yakni kejenuhan karena menghabiskan sebagian besar waktu dengan tinggal di rumah. Namun, Taqy mampu untuk mengatasi kejenuhan itu.

Ia pun melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Tak hanya bekerja dari rumah, kegiatan belajar untuk sesuatu yang baru dilakukannya. Ia mempunyai resep tersendiri untuk mengatasi tantangan selama ini di tengah pandemik.

“Rutinitas yang terus menerus dilakukan di rumah tentunya dapat membuat kejenuhan. Salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan dengan cara melakukan hal positif dan bermanfaat,” ucap Taqy via ruang digital di Graha BNPB pada Minggu, 31 Mei 2020.

Berbagai kegiatan seperti membaca buku, mencari hiburan online dan kegiatan lain dilakukannya tak lain untuk mengurangi kejenuhan. “Menghilangkan kejenuhan dengan melakukan kegiatan yang kita senangi, membaca buku, bermain permainan online dan mendekatkan diri kepada Tuhan karena kejenuhan akan terbayar dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan,” ujarnya.

Bagi mereka yang suka berbisnis, ia menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan kondisi saat ini untuk menjadi produktif dengan cara berjualan secara online.

Di samping itu, tren saat ini yang mengutamakan social distancing di tempat umum, banyak orang memanfaatkan waktu mereka dengan berselancar di dunia maya atau media sosial.

“Di tengah pandemi ini, semua aktivitas lebih banyak dilakukan lewat media sosial. Ini dapat dimanfaatkan untuk berjualan online yang tentunya lebih efektif, hemat waktu dan tenaga dibandingkan berjualan secara offline,” tutup Taqy.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Dua Anak Positif Covid-19 di Kota Kupang & 3 Positif di Ende Hasil Transmisi Lokal

386 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Hari ini dari 96 sampel swab yang diperiksa di Laboratorium Bio Molekuler RSUD Prof Dr W.Z. Johannes Kupang diperoleh hasil 5 positif Covid-19,” sebut Sekretaris I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, Dr. drg. Domi Minggu Mere, M.Kes. saat jumpa media pada Minggu sore, 31 Mei 2020 di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Lima positif Covid-19 tersebut, imbuh drg. Domi terdiri dari 3 (tiga) positif Covid-19 di Kabupaten Ende, imbuh drg. Domi, merupakan hasil transmisi atau penularan lokal. “Sedangkan 2 (dua) positif Covid-19 di Kota Kupang merupakan anak-anak yang berasal dari satu keluarga yang terpapar dari orang tuanya,” ungkapnya.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/05/30/1-positif-covid-19-transmisi-lokal-1-sembuh-dari-kota-kupang-total-92-kasus/

Mengenai usia anak yang tertular Covid-19 di Kota Kupang, drg. Domi mengungkapkan bahwa usia dua anak tersebut berkisar 6—7 tahun. “Saat ini sedang dirawat bersama orang tuanya,” kata drg. Domi.

Jadi total kasus positif Covid-19 di Provinsi NTT, lanjut drg. Domi, menjadi 97 kasus dengan perincian Kota Kupang 27 kasus, sembuh 10, meninggal 1 orang, dan sedang dirawat 16 pasien; Soe 4 kasus, sembuh 1 orang, dan 3 pasien dirawat.

Di Manggarai Barat 14 kasus, sembuh dari Covid-19 Sebanyak 2 orang, dan dirawat 12 pasien. Sumba Timur 8 kasus, 1 sembuh, dan 7 pasien dirawat.

“Sementara, di Ende jumlah kasus bertambah dari sebelumnya Sabtu, 30 Mei 2020 sebanyak 6 kasus, kini bertambah 3 kasus menjadi 9 kasus,” urai drg. Domi sembari mengatakan 3 pasien baru tersebut, saat ini belum dirawat dan kemungkinan besar merupakan hasil transmisi atau penularan lokal.

Dengan demikian sebaran kasus positif Covid-19 di Provinsi NTT dengan peringkat kasus yakni Sikka 27 kasus, Kota Kupang 27 kasus, Manggarai Barat 14 kasus, Ende 9 kasus, Sumba Timur 8 kasus, T.T.S 4 kasus, Nagekeo 3 kasus, Rote Ndao 2 kasus, Flores Timur 2 kasus, dan Manggarai 1 kasus.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh rocky

Ironi Ketertinggalan Pulau Timor

98 Views

Oleh: Muhammad Amir Ma’ruf

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020—2024, di mana terdapat 62 kabupaten dari 10 provinsi termasuk kategori tersebut. Nahas, 13 kabupaten di Provinsi NTT merupakan daerah tertinggal. Daerah tersebut tersebar di berbagai gugus pulau.

Jika dijabarkan, seluruh kabupaten di Pulau Sumba termasuk kategori tertinggal. Kemudian, Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, dan Lembata juga disebutkan dalam lampiran perpres. Akan tetapi hal menarik terjadi pada Pulau Flores, di mana hanya 1 dari 8 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.

Anomali justru terjadi di Pulau Timor, dari 6 (enam) kabupaten/kota, 4 (empat) di antaranya adalah daerah tertinggal. Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (T.T.S), Belu, dan Malaka. Kabupaten Timor Tengah Utara (T.T.U) yang semula ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada periode sebelumnya, kini menyusul Kota Kupang sebagai daerah yang tidak dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Bagaimana bisa?

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 (enam) kriteria, yaitu: Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Indikator perekonomian meliputi persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Pulau Timor pada tahun 2019 mencapai 384.000 jiwa. Sedangkan di Pulau Flores 368.000 jiwa. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kabupaten di Pulau Flores sedikit lebih unggul.

Jika tidak menyertakan Kota Kupang, rata-rata IPM kabupaten di Pulau Timor pada tahun 2019 hanya 62,58; sedangkan rata-rata IPM kabupaten di Pulau Flores mencapai 64,76. Dua indikator ini menunjukkan kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Timor masih tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Flores.

Indikator-indikator tersebut kontras bila dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua pulau. Pada tahun 2019, Pulau Timor memiliki PDRB sekitar Rp.34 triliun, sedangkan PDRB kabupaten yang berada di Pulau Flores hanya Rp.21,9 triliun (sumber: BPS). Namun, perlu diketahui bahwa 49 persen PDRB kabupaten/kota di Pulau Timor dihasilkan oleh Kota Kupang.

Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di Pulau Timor, di mana sumber pertumbuhan tidak mampu membuat divergensi ekonomi ke wilayah sekitarnya. Selama ini, pusat pertumbuhan ekonomi Pulau Timor adalah Kota Kupang. Pembangunan infrastruktur dan investasi di wilayah tersebut sangat masif bila dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Timor. Lihat saja jumlah hotel, pusat perbelanjaan, dan fasilitas ekonomi lainnya di Pulau Timor menumpuk di Kota Kupang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses masuk barang dan jasa serta menekan disparitas harga di Bumi Flobamora. Akan tetapi, kenyataan tidak demikian.

BPS menyebut dalam 5 (lima) tahun terakhir, ekonomi Kota Kupang selalu tumbuh diatas 6 persen. Sedangkan daerah lain di Pulau Timor pada periode yang sama tidak lebih dari 5,8 persen. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan semakin lebar. Salah satu akibatnya, investor lebih memilih menanamkan modalnya di Kota Kupang dari pada daerah lain di pulau tersebut. Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini bukan hanya tidak baik bagi kabupaten di Pulau Timor. Bagi Kota Kupang, kegagalan memberikan spillover effect (limpahan aktivitas ekonomi) ke daerah sekitar akan menyebabkan kondisi sosial-ekonomi yang tidak sehat.

Perlu Evaluasi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah, serta antarsektor (Kuncoro, 2004). Pemerintah Provinsi NTT perlu mengevaluasi rencana pembangunan. Sampai saat ini, data belum menunjukkan adanya aglomerasi yang terjadi akibat pembangunan dan investasi yang masif di Kota Kupang.

Pemerintah perlu melakukan terobosan agar pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Kupang mampu memberikan spillover effect ke daerah sekitar. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah membuat pusat pertumbuhan perekonomian baru di luar Kota Kupang. Seperti yang terjadi pada Pulau Flores, pusat pertumbuhan berada di Labuan Bajo, Ende, dan Maumere.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT harus mampu mendorong pemerintah kabupaten agar berani menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih kompetitif dibanding UMK Kota Kupang. Selama ini, banyak pemerintah daerah yang mengikuti besaran UMP sebagai acuan standar minimum pengupahan. Padahal, besaran tersebut belum tentu mencerminkan kondisi yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Bisa jadi, besaran UMP malah menjadikan daerah tersebut tidak kompetitif bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Akhirnya, investor lebih memilih Kota Kupang yang memiliki infrastruktur lebih baik yang dapat menekan biaya produksi.

Selain membuat pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan perbaikan sistem pengupahan daerah, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Pulau Timor harus bersinergi untuk mem-branding daerah masing-masing sesuai dengan potensinya. Sehingga setiap daerah memiliki ciri khas yang dapat ditonjolkan.

Melalui pembangunan yang fokus terhadap potensi, proses pembangunan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat daerah. Jangan lupakan juga soal peningkatan kapasitas SDM. Jika pembangunan ekonomi tanpa diikuti peningkatan kualitas SDM, maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai.

Masalah ketimpangan kapasitas SDM di Pulau Timor masih terpampang jelas. Penduduk 25 tahun ke atas di Kota Kupang memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 11,47 tahun, sedangkan daerah lain di Pulau Timor hanya 6—7 tahun.

Permasalahan ketimpangan memang kompleks. Perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Jika upaya-upaya seperti membangun pusat pertumbuhan baru, perbaikan sistem pengupahan daerah, branding daerah, dan peningkatan kualitas SDM masih sulit diwujudkan, setidaknya Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan pembangunan dan pertumbuhan yang pesat di Kota Kupang untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah masing-masing.

Jangan sampai Kota Kupang menjadi derek tak berkail, bergerak sendiri tanpa mampu menarik yang lain.(*)

*/Penulis merupakan Statistisi Ahli BPS Kota Kupang

Foto utama oleh timordaily.com

HUT Ke-20 Apkasi, Mendagri Ajak Kepala Daerah Miliki Jiwa Entrepreneur

26 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memperingati hari jadi ke-20 secara sederhana saat pandemi Covid-19 di Kantor Apkasi pada Sabtu, 30 Mei 2020, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu bentuk syukur bahwa Apkasi mampu melewati dua dekade dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah.

Tampak hadir di Kantor Apkasi mulai dari Prof Ryaas Rasyid, selaku Penasehat Khusus Apkasi, Isran Noor, Gubernur Kaltim yang pernah menjadi Ketua Umum Apkasi, serta Mardani H. Maming, selaku Ketua Dewan Pembina Apkasi, dan menjadi lengkap dengan kehadiran Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Airin Rachmi Diany yang juga adalah Wali Kota Tangerang Selatan untuk bersama-sama melakukan video conference yang diikuti oleh para Pengurus Apkasi dan Apeksi di daerah masing-masing.

Seperti diketahui momentum HUT ke-20 bagi Apkasi diperingati pada 30 Mei 2020, dan bagi Apeksi lebih dahulu merayakannya pada 25 Mei 2020.

Dalam arahannya melalui video konferensi Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-20 baik kepada Apkasi maupun kepada Apeksi. Dalam kesempatan baik ini. Tito mengapresiasi kerja sama Apkasi dan Apeksi untuk ke depan terus sinergi dan berkolaborasi. Tito mengajak kepada para kepala daerah untuk saling belajar, belajar dari daerah yang lebih sukses, bahkan dari daerah yang kurang berhasil sekali pun.

“Dari yang berhasil bisa kita tiru dan dikreasikan agar lebih berkembang sesuai konteks wilayah masing-masing, yang kurang berhasil atau ada masalah hukum dan lain-lain, ini juga kita pelajari supaya tidak terjadi lagi dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih maju,” ujarnya.

Apkasi, menurut Tito, akan bisa tumbuh dan berkembang dan dihormati oleh pemimpin lainnya baik Apkasi sendiri maupun Apeksi atau asosiasi gubernur atau asosiasi tingkat parlemen baik DPRD, DPRD Tingkat II dan lain-lain, untuk bisa memperkuat marwah daripada Apkasi.

“Apkasi bisa menjadi penyaluran kepala daerah lainnya, untuk menyamakan persepsi, saluran untuk menyampaikan aspirasi dan saluran juga untuk melakukan koreksi. Kerja sama perlu dibangun ke semua pihak, baik dengan Apeksi, maupun dengan asosiasi lainnya dan dengan pemerintah pusat, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa membangun, karena kewenangan pembangunan di daerah masing-masing tidak sepenuhnya ada di tangan para bupati/wali kota, tapi ada yang di pemerintah pusat, tingkat provinsi, bahkan ada yang di tingkat desa,” imbuhnya.

Kondisi ini, sebut Tito, memerlukan tidak hanya kecerdasan, tapi juga memerlukan emotional quostient, kemampuan untuk membangun hubungan, ke atas, ke samping dan ke bawah. “Lebih dari itu, karena rekan-rekan banyak bergerak di bidang upaya memajukan melalui proses pembangunan, maka para kepala daerah harus mendengar suara dari bawah, yakni suara rakyat, rakyat yang harus selalu kita lindungi. Satu lagi kemampuan yang perlu dimiliki seorang kepala daerah adalah kemampuan entrepreneurship, kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka untuk menangkap peluang yang ada di daerah masing-masing,” bebernya.

Dengan jiwa entrepreneurship, imbuh Tito, peluang-peluang yang ada di daerah bisa dikembangkan sehingga mampu untuk mendapatkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya dengan cara-cara sesuai aturan hukum dan kemudian menggunakannya atau membelanjakannya dengan tepat sasaran, hemat dan selektif. Ia menambahkan, “Dengan begini daerah rekan-rekan bupati dan wali kota menjadi daerah surplus dalam bidang anggaran, bukan daerah yang defisit karena belanjanya lebih besar, belanjanya dengan program-program yang tidak bisa dieksekusi sementara pendapatannya lebih kecil, ibarat lebih besar pasak daripada tiang.”

Tito mewanti-wanti agar jangan sampai menjadi daerah yang defisit, daerah harus lebih independen, harus kuat secara keuangan, secara ekonomi dan ini sekali lagi memerlukan keahlian, kemampuan entrepreneurship atau kemampuan berwirausaha yang harus dimiliki para kepala daerah.

“Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Apkasi, semoga terus kompak secara internal, secara pengurus juga dengan anggota dan bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak baik ke atas, ke samping dengan asosiasi lain, ke bawah termasuk juga ke lapisan masyarakat. Saya doakan Apkasi akan lebih maju dan menjadi motor dalam mengerakkan pembangunan dan motor untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang diperkirakan 2045 menjadi salah satu kekuatan ekonomi 4 besar dunia,” pungkasnya.

Dalam kesempatan syukuran HUT ke-20 Apkasi yang berbarengan kegiatan halal bil halal perayaan Idul Fitri 1441H, Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas dari Banyuwangi melalui video konferensi mengajak kepada para kepala daerah untuk bersama-sama menyambut new normal dengan gaya baru.

“Ada empat hal yang harus menjadi perhatian kita para kepala daerah dalam menghadapi new normal ini, yakni pertama mengajak masyarakat untuk disiplin menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari, kedua penerapan social distancing khususnya nanti pada saat sekolah, pesantren dan dunia pendidikan dibuka kembali, ketiga rutin cek suhu utamanya bagi masyarakat di tempat-tempat publik, dan terakhir sektor ekonomi harus terus digerakkan agar dampak buruk ccovid-19 bisa diminimalkan. Terakhir kita berdoa agar Allah segera mengangkat Covid-19 ini dari bumi Indonesia,” ujar Bupati Banyuwangi ini. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Apkasi – IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Per 30 Mei, Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Jatim Tertinggi di Indonesia

114 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per Sabtu, 30 Mei 2020, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 tertinggi dibanding dengan 33 provinsi lain di Indonesia.

Adapun penambahan kasus positif di Jawa Timur yakni 199 sehingga total akumulasi menjadi 4.613. Penambahan tersebut cenderung naik dari data yang dilaporkan pada hari sebelumnya yakni 101. “Jawa Timur, kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik,” ujar Yuri pada Sabtu, 30 Mei 2020.

Menurutnya, penambahan kasus positif di Jawa Timur tersebut bahkan melampaui dari angka yang dilaporkan oleh DKI Jakarta, yakni 101 orang.

Penambahan kasus positif yang terjadi di DKI Jakarta dalam hal ini bukan seluruhnya didapatkan dari wilayah administrasinya, melainkan dari para Warga Negara Indonesia (WNI) repatriasi atau kepulangan dari luar negeri yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.

“DKI Jakarta kalau dibandingkan dari data kemarin cenderung turun. Namun khusus DKI ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi DKI Jakarta. Karena kita tahu bersama sebagian besar saudara kita yang bekerja di luar negeri dan kembali ke tanah air masuknya adalah melalui bandara Soekarno Hatta,” jelas Yuri.

“Sudah menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan dan beberapa di antaranya mereka positif konfirmasi Covid-19. Hanya memang datanya akan masuk di dalam kelompok Provinsi DKI Jakarta. Namun bukan menggambarkan bahwa ini adalah kondisi administrasi DKI Jakarta,” imbuh Yuri.

Selain Jawa Timur yang disusul DKI Jakarta, penambahan kasus positif terbanyak juga dilaporkan oleh tiga wilayah lain meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Tengah dan Jawa Barat. “Jawa Barat meskipun angkanya masih tinggi, tetapi dibandingkan dengan hari kemarin sudah cenderung turun,” jelas Yuri.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga mencatat jumlah akumulasi penambahan pasien sembuh Covid-19 per hari ini ada sebanyak 523 orang sehingga totalnya menjadi 7.015.

Sebagai informasi, penambahan angka pasien sembuh tersebut sekaligus menjadi rekor tertinggi selama kasus Covid-19 dilaporkan. Kemudian kasus terkonfirmasi positif juga bertambah menjadi 25.773 setelah ada penambahan 557 orang dan kasus meninggal menjadi 1.573 dengan penambahan 53 orang.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 311.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 54 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 174 lab. Secara keseluruhan, 216.769 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.773 positif (kulumatif) dan 190.996 negatif (kumulatif).

Sedangkan untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 47.714 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.832 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Bersama Mengawal NKRI