Arsip Kategori: Religi

Idul Qurban 1441H Kemenkumham NTT bagi Anak Panti Asuhan dan Kaum Dhuafa

237 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT memaknai Idul Adha 1441H dengan menyalurkan qurban kepada panti asuhan anak dan kaum dhuafa yang berada di seputar Kota Kupang.

Prosesi Idul Qurban yang dilaksanakan pada Sabtu, 1 Agustus 2020 pukul 07.30 WITA—selesai di halaman belakang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT dengan mengurbankan 5 hewan kurban berupa 3 ekor sapi (2 ekor dari Kepala Badan Penelitian dan Pengkajian Hukum HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Sri Pugu Budi Utami dan rekan dari Balitbang HAM dan 1 ekor serta 5 ekor kambing dari staf Kemenkumham Provinsi NTT).

Sapi Kurban dari Kepala Badan Penelitian dan Pengkajian Hukum HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Sri Pugu Budi Utami

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone menyampaikan konsentrasi penyaluran Idul Qurban difokuskan pada kaum dhuafa dan anak-anak di panti asuhan yakni Panti Asuhan Sonaf Manekat, Panti Asuhan Alma Baumata, dan Panti Asuhan Muslim lainnya. “Kami memprioritaskan anak-anak yang mendiami panti asuhan dan kaum dhuafa yang berada di Kota Kupang,” ujarnya.

Selain itu, imbuh Mercy Jone sapaan Kakanwil Perempuan Pertama di Kemenkumham Provinsi NTT ini, pada saat penyaluran bantuan dana Covid-19, pihaknya juga memprioritaskan pada anak-anak yang terdampak.

Senada, Panitia Idul Qurban sekaligus Pimpinan Majelis Taklim Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Mustafa Beleng mengungkapkan distribusi hewan kurban diprioritaskan bagi kaum dhuafa, janda, dan panti asuhan Muslim dan Non Muslim.

Panitia Idul Qurban Kemenkumham Provinsi NTT sedang menyiapkan sapi kurban dari Balitbang HAM Kemenkumham RI

“Alhamdulillah 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing akan kami distribusikan kepada saudara di kalangan dhuafa, panti asuhan non muslim dan muslim,” ungkapnya.

Mustafa Beleng pun menandaskan bahwa penyaluran hewan kurban tak melulu bagi saudara muslim, namun non muslim berhak memperoleh hewan kurban.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

“Joni” Sapi Kurban dari Presiden Jokowi bagi Masjid Tertua di Pulau Timor

411 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi menyerahkan seekor sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo kepada Masjid Agung Al Baitul Qadim, Kelurahan Air Mata, Kota Kupang, pada Jumat, 31 Juli 2020.

Sapi kurban yang merupakan persilangan antara Sapi Bali dan Sapi Berangus melalui kawin suntik atau seminasi buatan dengan bobot 980 kilogram ini diberi nama Joni.

Wagub Nae Soi langsung menyerahkan sapi kurban tersebut kepada H. Musa Imran selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Al Baitul Qadim Air Mata.

Dalam kesempatan tersebut Wagub JNS mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas sumbangan hewan kurban kepada masyarakat NTT pada perayaan Idul Adha 1441 Hijriyah. “Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada Masyarakat NTT terlebih pada hari ini telah memberikan sapi satu ekor yang beratnya sangat luar biasa, dan masyarakat NTT memberikan salam hangat kepada Bapak Presiden, selamat Idul Adha, semoga Bapak diberi kesehatan yang prima untuk membangun nusa dan bangsa ini, serta selalu arif dan bijaksana dalam memimpin republik ini, terlebih dalam masa Covid ini,” kata Wagub JNS.

Lebih lanjut Wagub mengungkapkan, berkurban tidak harus dengan kegiatan formal seperti penyerahan hewan kurban secara simbolis. Esensi dari berkurban, kata dia, adalah memberi dan berbagi terhadap sesama dari kekurangan yang kita miliki.

Wagub Josef Nae Soi saat menyerahkan bantuan sapi kurban “Joni” dari Presiden Jokowi

“Idul Adha tidak harus sekedar kita merayakan penyembelihan hewan, tapi hewan yang kita sembelih itu harus sesuai dengan apa yang kita niatkan, kita berikan kepada Allah SWT, serta sebagai umat beriman kita juga harus dapat memberi kepada orang lain di saat kita sendiri miskin dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama,” jelas Wagub Nae Soi.

Di akhir sambutannya, pria asal Ngada tersebut tidak lupa memberi ucapan selamat kepada seluruh umat Muslim di NTT dalam merayakan Idul Adha 1441 H dan berharap agar momentum hari spesial ini dapat menjadi cambuk bagi kita semua untuk memperkuat spirit pengorbanan dan kepedulian demi mewujudkan NTT yang lebih baik lagi.

“Saya atas nama Pemerintah NTT, Gubernur NTT Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT saya sendiri Josef Nae Soi mengucapkan kepada seluruh umat muslim di seluruh NTT Selamat Idul Adha, mudah-mudahan pengorbanan kita tidak hanya sampai di sini, tapi pengorbanan kita harus terus berlanjut ke depan, supaya kita dapat membangun NTT ini hari lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari pada hari ini,” pungkas Wagub Josef mengakhiri sambutannya.

Untuk diketahui bahwa Masjid Agung Al Baitul Qadim Air Mata merupakan Masjid Tertua di Pulau Timor yang sudah berdiri sejak tahun 1806 dan tercatat dalam 100 Masjid Tua bersejarah di Indonesia.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor, Ketua MUI NTT, H. Abdul Kadir Makarim, Asisten III Administrasi Umum Setda NTT, Kosmas Lana, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTT, Staf Ahli Gubernur NTT, Samuel Pakereng; Ketua Yayasan Masjid Agung Al Baitul Qadim, H. Musa Imran beserta pengurus, insan pers dan undangan lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Gereja Konsisten Terapkan Disiplin Protokol Kesehatan

132 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Penerapan protokol kesehatan di masa pandemi berlaku tak hanya di ruang publik seperti pusat bisnis atau perkantoran, tetapi juga gereja sebagai tempat ibadat. Organisasi gereja telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Gereja Katolik melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sangat mendukung Kementerian Agama bahwa kegiatan keagamaan maupun tempat ibadat menjadi contoh dalam penerapan disiplin protokol kesehatan, seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI Romo Agustinus Heri Wibowo menyampaikan bahwa Gereja Katolik sangat serius dalam menyikapi disiplin protokol tersebut.

Pihaknya sangat sungguh-sungguh dan berhati-hati dalam penyelenggaraan ibadat. Ia menekankan pada persiapan ibadat, tempat ibadat, edukasi umat, sarana dan prasarana, protokol internal dan protokol ibadat.

Romo Heri tidak ingin kegiatan keagamaan dan tempat ibadat menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. “Maka, secara nasional, secara umum, itu 57% dari 37 keuskupan yang tersebar di 34 provinsi belum mengadakan ibadah fisik, dalam arti di gereja, tetapi masih live streaming, masih online,” ucap Romo Heri saat dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2020.

Ia menambahkan bahwa sisanya telah melakukan kegiatan ibadat yang telah dikaji oleh keuskupan. Kebijakan penyelenggaraan ibadat diserahkan pada masing-masing keuskupan. Hal tersebut disebabkan setiap keuskupan di wilayah administrasi dengan zona tingkat risiko penyebaran yang berbeda-beda.

“Tetapi, itu pun tidak langsung otomatis 100% paroki-paroki di keuskupan itu mengadakan ibadah,” tambah Romo Heri.

Sebelum melakukan kegiatan ibadat, keuskupan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa gereja sungguh berhati-hati. Gereja mengedepankan protokol kesehatan sehingga umat dapat beribadat di gereja dengan aman, sehat dan masyarakat produktif.

Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan gereja, tim khusus telah dibentuk, seperti di Jakarta ada Gugus Kendali.

“Kursi-kursi dikasih silang, supaya terjadi physical distancing, jaga jarak. Lalu pakai masker, lalu hand sanitizer, lalu juga apabila diperlukan lebih lanjut memakai face shield, itu. Jadi, edukasi umat menyiapkan sarana-prasarana, lalu membangun pedoman liturgi yang sesuai dengan tatanan hidup baru di era Covid-19 ini,” ujarnya.

Di samping itu, masih ada berbagai prasyarat untuk diterapkan untuk menjamin protokol kesehatan.

Sementara itu, Sekretaris Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Jacky Manuputty menyampaikan bahwa pihaknya juga menyikapi pandemi ini dengan kritis dan serius. PGI masih mengimbau gereja-gereja untuk menahan diri dalam penyelenggaraan ibadat.

“Yang kedua, melakukan koordinasi yang terus menerus dengan gugus tugas lokal untuk mengetahui perkembangan kurva epidemiologi, perkembangan parameter-parameter, zonasi dan lain-lain,” tambah Pendeta Jacky.

Sama dengan KWI, PGI juga telah mempersiapkan protokol pengamanan yang sangat detail terkait dengan peribadatan. Di sisi lain, Pendeta Jacky berharap bahwa gereja dapat menjadi pusat edukasi dan literasi publik terhadap pandemi Covid-19.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Presiden Jokowi Menaati Protokol Kesehatan

78 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebelum melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 5 Juni 2020; Presiden Joko Widodo terlebih dahulu melakukan pemindaian suhu tubuh. Salat Jumat ini merupakan yang pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Tiba sekira pukul 11.47 WIB, Kepala Negara tampak mengenakan masker dan dilakukan pemindaian suhu tubuh sebelum masuk ke dalam masjid. Setibanya di masjid, Presiden terlebih dahulu melaksanakan salat sunat tahiyyatul masjid. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib dalam salat Jumat kali ini yaitu Sudarjat dan bertindak sebagai muazin yaitu Apif Syarif Hidayat.

Dalam khotbahnya, khatib mengajak jemaah untuk terus meningkatkan iman dan takwa setelah beribadah puasa di bulan Ramadan. Khatib juga berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

“Saat ini bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah Swt., yaitu pandemi Covid-19. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini semua akan segera berakhir,” kata khatib.

Presiden Jokowi menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta

Untuk diketahui, salat Jumat kali ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, antara lain pengecekan suhu tubuh dan pengaturan jarak antarjemaah. Selain itu, jemaah juga membawa perlengkapan salat masing-masing, telah berwudu sebelum ke masjid, serta mengenakan masker.

Selain itu, kapasitas masjid untuk sementara waktu dibatasi menjadi hanya 150 jemaah dari kapasitas sebelumnya sebanyak 750 jemaah. Di sejumlah titik di sekitar lokasi masjid turut disediakan sarana cuci tangan baik menggunakan sabun maupun hand sanitizer dan tisu antiseptik yang dapat digunakan para jemaah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah meninjau kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru di Masjid Baiturrahim.

“Kita harapkan nanti apabila salat Jumat sudah dimulai lagi di Masjid Baiturrahim ini betul-betul sudah siap melaksanakan tatanan normal baru, adaptasi kebiasaan baru,” kata Presiden di Masjid Baiturrahim, pada Kamis, 4 Juni 2020. (*)

Sumber berita/foto (*Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Editor (+rony banase)

Utamakan Keselamatan, Pemerintah Batalkan Jemaah Haji Tahun 2020

118 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Agama Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2020.

“Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” sambungnya.

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” katanya lagi.

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.

Menag Fathurrahman Kafrawi (tengah) dalam sesi telekonferensi bersama awak media pada Selasa, 2 Juni 2020 di Jakarta

Dampak Pembatalan

Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan Jemaah ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelasnya.

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag. (*)

Sumber berita (*/Humas Kementerian Agama)
Foto utama oleh beritabeta.com
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Ucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H

255 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah yang jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020. Hal tersebut disampaikan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 23 Mei 2020.

“Selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” kata Presiden Jokowi diikuti oleh Ibu Iriana.

Menurut Presiden, hari raya Idul Fitri tahun ini dirayakan dengan cara yang berbeda karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini menuntut pengorbanan semua pihak untuk tidak mudik dan tidak bersilaturahmi dengan cara yang biasanya.

“Saya merasakan hal ini sangatlah berat, tapi keselamatan handai tolan dan sanak saudara tentu lebih penting. Dan harus menjadi prioritas kita semua,” ujarnya.

“Saya yakin, bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Mudik Saat Pandemi Covid-19, Membebani Moral Orang Tua di Rumah

178 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. K.H. Nasaruddin Umar, MA. Ph.D. mengatakan bahwa aktivitas mudik pada saat pandemi Covid-19 justru dapat menambah beban moral baru bagi orang tua yang ada di kampung halaman.

Menurut Nasaruddin, hal itu dapat terjadi karena pemudik pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini juga berpotensi mengundang kekhawatiran bagi tetangga orang tua di rumah.

“Kalau kita mudik sekarang, kasihan (orang tua), memberikan beban moral terhadap orang tua kita. Banyak pengalaman yang kita terima dari kampung. Akhirnya orang tuanya dikucilkan gara-gara (menerima) tamunya, anaknya dari Jakarta, misalnya,” kata Nasaruddin di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Sabtu, 23 Mei 2020.

Dalam hal ini, kehadiran pemudik dari kota besar seperti Jakarta akan membuat tetangga orang tua di kampung menjadi takut tertular virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Sebab, aktivitas mudik juga sangat berpotensi membuat seseorang menjadi pembawa virus, meski tanpa gejala atau tidak menunjukkan sakit, kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya.

“Ini gara-gara tetangga kita membawa tamu dari kota. Ini kita was-was,” ujar Nasaruddin menarasikan.

“Jadi kita mungkin pulang kembali kota, orang tua kita masih dikucilkan tetangga. Jadi kalau kita mudik sekarang, itu sangat membebani orang tua kita di sana (di kampung),” imbuhnya.

Oleh karena itu, Nasaruddin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik dan tetap di rumah saja. Sehingga tidak membebani orang tua di kampung halaman.

“Sudah mereka hidup rukun, tapi kehadiran kita malah justru membuat orang tua kita itu nanti dikucilkan. Kita sudah kembali ke Jakarta, orang tua kita dikucilkan. Apalagi kalau misalnya ada yang sakit di tempat itu. Jangan-jangan dikutuk, dilaknat orang tua kita.  Naudzubillah mindzalik. Jadi bukan membawa kebahagiaan tapi seperti membawa malapetaka,” jelas Nasaruddin.

Nasaruddin juga berharap agar masyarakat tetap sabar menunggu hingga keadaan menjadi lebih baik. Tentunya dia juga meminta masyarakat agar berdoa dan bersama-sama melakukan upaya pencegahan, sehingga berakhirnya Bulan Suci Ramadan juga memberi keberkahan bagi umat muslim.

“Ramadan berarti menghanguskan (sesuatu yang buruk), semoga kepergian bulan Ramadan juga menggulung habis virus corona ini. Siapa tahu ada keajaiban atas doa yang kita panjatkan,” pungkas Nasaruddin.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

MUI Minta Pelaksanaan Zakat Perhatikan Protokol Kesehatan

156 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan bahwa zakat juga digunakan untuk menyucikan jiwa bagi umat muslim yang berpuasa selama di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki kecukupan kebutuhan pokok pada akhir Ramadan, yang didasarkan kepada jiwa.

“Zakat fitrah diwajibkan untuk kepentingan konsumtif untuk kepentingan menyucikan jiwa bagi orang yang berpuasa, tuh rotanlil soim, dan juga to’matan lil masakin, memberi makan bagi orang yang miskin,” jelas Asrorun di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2020.

Waktu untuk menunaikan zakat adalah tidak terikat waktu, fleksibel, bisa kapan saya, mulai awal Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Akan tetapi, dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19, Asrorun mengimbau agar umat muslim dapat segera melaksanakannya sesegera mungkin, sebelum malam Idul Fitri tiba.

Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan orang, sehingga anjuran protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 dengan menjaga jarak aman dapat tetap diterapkan.

“Untuk kepentingan itulah, kami mengimbau kepada masyarakat muslim untuk segera menunaikan zakat fitrah, tanpa harus menunggu malam Idul Fitri tiba. Ini setidaknya memiliki dua hikmah, yang pertama, agar manfaat zakat bisa segera diterima mustahik yang membutuhkan, dan yang kedua agar tidak terjadi penumpukan orang dan barang di satu waktu, sehingga potensial terjadinya penularan,” jelas Asrorun.

Kemudian Asrorun juga menghimbau kepada para amil zakat, laz, baz untuk proaktif dalam menyosialisasikan teknik kewajiban membayar zakat dengan senantiasa mempertimbangkan, dan juga memperhatikan protokol kesehatan.

Selain itu, ia meminta agar seluruh amil juga memfasilitasi cara pembayaran berbasis digital, serta meminimalkan interaksi secara fisik. Dalam hal ini, pembayaran zakat tidak harus ketemu fisik. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam keterangan fiqih, menunaikan zaakat tidak harus ada ijab qobul secara fisik bertemu.

Di samping itu, Asrorun juga meminta amil agar kreatif, melakukan diagnosis atas kebutuhan riil yang dihadapi oleh mustahik atau penerima zakat, dengan harapan harta zakat yang diberikan kepada mustahik, dapat menjadi solusi yang substantif atas masalah yang dihadapi.

“Bisa untuk mengatasi masalah kesehatannya, jika mustahik atau penerima zakat sedang terbaring sakit, baik terkena Covid, maupun sakit yang lain, masalah kebutuhan pokoknya, dan juga masalah ekonominya,” terang Asrorun.

Kebutuhan penanggulangan wabah Covid dan dampaknya yang jika tidak mungkin dipenuhi melalui harta zakat, masih bisa memperolehnya melalui instrumen keagamaan yang lain, seperti infaq shodaqoh, dan juga sumbangan hal lainnya,” pungkasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)