Arsip Kategori: Regional

Enam Pjs Bupati di NTT Dikukuhkan, Efektif Berlaku 26 September—5 Desember 2020

585 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Terhitung sejak tanggal Sabtu, 26 September hingga Sabtu, 5 Desember 2020; masa tugas dari 6 (enam) pejabat sementara (Pjs) Bupati di 6 (enam) kabupaten di Provinsi NTT yang dilantik oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mewakili Menteri Dalam Negeri, pada Sabtu, 26 September 2020, pukul 10.00 WITA—selesai di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Pengukuhan enam Pjs Bupati tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pjs Bupati yang akan menjalankan tugas-tugas kepala daerah yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Adapun tahapan Pilkada Serentak 2020, dengan masa kampanye dimulai dari 26 September hingga 5 Desember 2020.

Foto bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan enam Pjs Bupati

Enam Pjs Bupati yang dikukuhkan yakni :

  1. Pjs. Bupati Sabu Raijua : Ir. Ferdi J. Kapitan, jabatan lama Staf Ahli Gubernur bidang Perekonomian dan Pembangunan;
  2. Pjs. Bupati Belu : Drs. Zakarias Moruk, M.M. jabatan lama Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;
  3. Pjs. Bupati Malaka : dr. Meserasi Ataupah. Jabatan lama Kadis Kesehatan Provinsi NTT;
  4. Pjs. Bupati Sumba Barat : Drs. Samuel Pakereng. Jabatan lama Staf Ahli Gubernur NTT bidang Politik dan Pemerintahan;
  5. Pjs. Bupati Ngada : Linus Lusi, S.Pd, M.Pd. jabatan lama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT;
  6. Pjs. Bupati Manggarai : Dr. Drs. Zeth Sony Libing, M.Si. jabatan lama Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Usai pelantikan, menjawab awak media; Gubernur VBL menegaskan agar aspek netralitas harus dilakukan dan dapat melanjutkan momen pembangunan, para pjs bupati dalam Pilkada Serentak 2020 agar tidak memihak kepada salah satu calon mana pun.

“Dalam kondisi negara sedang menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pjs harus membangun imun tubuh yang cukup agar dapat bekerja baik sehingga cukup pangan sehingga tidak terjadi kelaparan ,” tandas VBL.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama (*/Kurniawan—Korem 161/WS)

Terdapat 645 ‘Blank Spot’ di NTT, Johnny Plate : Akan Dibangun 121 Titik BTS

106 Views

Labuan Bajo, Garda Indonesia | Menteri Kominfo RI Johnny Gerard Plate saat kunjungan kerjanya dan bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTT Josef Nae Soi (JNS) mengadakan rapat koordinasi tentang “Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi” di Labuan Bajo, pada Jumat, 25 September 2020.

Wagub Josef mengatakan perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar dalam hidup manusia. “Perkembangan telekomunikasi telah mengubah peradaban kita. Yang tadinya, kita berkomunikasi dari rumah ke rumah, fisik per fisik. Tapi dengan bantuan alat komunikasi, mengubah semuanya. Kita bisa berkomunikasi secara virtual, apalagi dalam kondisi Covid-19,” urai Wagub JNS.

Wagub Josef memberikan apresiasi kepada Kementerian Kominfo yang terus berupaya meningkatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi di NTT. “Jaringan internet sangat penting untuk pendidikan dalam situasi saat ini. Kami berterima kasih kepada Presiden secara khusus Menteri Kominfo yang hadirkan super Wi-Fi di Labuan Bajo. Tentu akan lebih super lagi kalau super Wi-Fi ini ada di seluruh kabupaten/kota di NTT,” pungkasnya.

Menkominfo Johnny Gerard Plate, menyampaikan, Covid-19 merupakan momentum dan peluang untuk akselerasi dan transformasi digital nasional. Ini jadi titik pijak baru bagi Indonesia ke depannya sesuai arahan Presiden Jokowi. “Karena Covid-19 mendorong dan memanfaatkan penggunaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebagai fondasi dasar kehidupan kini dan masa depan. Covid-19 juga memberikan challenge atau kesempatan yang luar biasa bagi Kementerian Kominfo untuk memastikan tersedianya infrastruktur dasar telekomunikasi dan informatika secara memadai baik diukur dari sisi rasio internet maupun disparitas internet antar-wilayah,” ungkapnya.

Johnny Plate juga menjelaskan, dari hasil monitoring kualitas cakupan layanan internet di Indonesia oleh Kementerian Kominfo dan rekan-rekan operator seluler, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum tersedia layanan sinyal 4G atau dikenal dengan blank spot di 83.500 lebih desa/ kelurahan di Indonesia. Sejumlah 9.113 desa/kelurahan berada di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) termaksud NTT dan 3.435 desa/kelurahan berada di wilayah komersial atau non 3T, termasuk ibukota negara. Setelah Kominfo melakukan monitoring cakupan layanan frekuensi, ada satu titik di ibukota negara yang belum tersedia jaringan 4G.

“Terdapat 645 desa/ kelurahan di NTT yang blank spot atau belum ada sinyal 4G. Terdiri dari dua kategori yaitu 542 desa/kelurahan yang menjadi tugas Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Dan sisanya 103 desa yang nanti menjadi wilayah kerja mitra Kominfo yaitu operator seluler termasuk Telkomsel. Tahun 2020 ini, kita akan bangun 121 titik BTS di seluruh NTT. Agar BTS bisa berfungsi dan ada sinyalnya, kita akan kolaborasi dengan operator seluler,” urai Johnny Plate.

Kementerian Kominfo akan berupaya keras agar 9.113 desa/kelurahan itu pada akhir tahun 2022 bisa dapatkan sinyal 4G. Komitmen ini didukung oleh pembiayaan dari APBN, penerimaan utang pajak Kominfo, dan Universal Service Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Universal yang disediakan melalui tarif operator seluler.

“Untuk NTT kita akan bagi dalam dua tahap. Tahun depan (2021,red) kita akan selesaikan 421 desa/kelurahan dan sisanya tahun 2022,” jelas Johnny.

Menurut politisi NasDem tersebut, lisensi yang diberikan negara kepada operator seluler adalah membangun infrastruktur. Namun, mengingat tantangan wilayah yang luar biasa berat, pembangunan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) operator seluler tidak bisa cakup seluruh wilayah di Indonesia. Di situlah hadir BAKTI untuk mengisi ruang kosong terutama di wilayah 3T. Ini tidak cukup jika dibiayai melalui skema pembiayaan USO. Perlu ada terobosan-terobosan sumber pembiayaan baru yang kali ini ditampung dalam APBN dan penerimaan negara bukan pajak.

“Khusus Manggarai Barat ada 24 BTS yang sudah dibangun oleh operator seluler. Juga ada pilot project Super WiFi dengan jangkauan radius 500 meter. Ini pertama kali diuji coba di Indonesia. Bukan satu saja tetapi 20 titik yang sudah aktif dan sudah menghasilkan sinyal paling kurang 4MB/detik dan bisa sampai 30 MB/detik. Tiga super WiFi akan selesai akhir Oktober sehingga totalnya menjadi 23 Super WiFi,” beber Johnny.

Kominfo, jelas Johnny akan berupaya memenuhi layanan sinyal di seluruh tanah air setidaknya di pusat layanan publik yang jumlahnya 500.000 di seluruh Indonesia. Masih tersisa 150.000 yang masih belum bisa dilayani dengan Wifi sehingga Kominfo menyiapkan satu satelit multifungsi yang nantinya akan ditempatkan di orbit satelit 146 bujur timur.

“Mudah-mudahan pada kuartal ketiga tahun 2023 satelit ini akan melayani seluruh titik layanan publik di Indonesia,” harap Menkominfo.

Lebih lanjut, Johnny Plate mengungkapkan, dengan pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi ini, pemerintah berharap ruang digital dapat dimanfaatkan secara cerdas, baik dan bermanfaat untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

“Jangan isi ruang digital dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti hoax, hate speech dan disinformasi,” pintanya.

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

“Sumba Untuk Indonesia” PJCI Dukung Pemprov Bangun Listrik Tenaga Surya

92 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) pada Jumat, 25 September 2020, mengadakan audiensi dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), untuk mendukung terwujudnya inisiatif Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sumba sebesar 20.000 MW dan kabel bawah laut yang akan menghubungkan Provinsi NTT sebagai pusat pembangkitan energi surya dengan Pulau Jawa dan Bali sebagai pusat beban di Indonesia.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/09/pulau-sumba-bakal-jadi-pemasok-listrik-energi-terbarukan-ke-jawa-dan-sumatra/

PJCI menyambut baik keinginan Gubernur NTT untuk menjadikan Provinsi NTT, khususnya Pulau Sumba, sebagai pusat pembangkitan energi surya (matahari). Sebagai asosiasi yang telah lama bergerak di bidang energi terbarukan dan jaringan cerdas, PJCI juga melihat potensi Pulau Sumba sebagai produsen energi surya.

“Untuk Pulau Sumba, atau Provinsi NTT umumnya, PLTS mampu beroperasi sepanjang 5—6 jam sehari. Sebagai perbandingan, di DKI Jakarta operasional optimal PLTS sehari berkisar antara 3—4 jam,” ujar Eddie Widono, Pendiri dan Ketua Pembina PJCI sembari menyampaikan secara internal telah mendeklarasikan inisiatif ini dengan nama Sumba Untuk Indonesia, di mana dampak yang diberikan, baik dampak secara ketenagalistrikan, ekonomi, maupun pengembangan industri.

Lebih lanjut, Eddie Widiono menambahkan bahwa pembangunan kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Sumba hingga Pulau Jawa merupakan tren yang terjadi secara global, dimana lokasi yang memiliki potensi pembangkitan energi terbarukan berada jauh dari lokasi pusat beban.

Uni Eropa, imbuh Eddie, telah memiliki inisiatif European Super Grid sejak lama, dimana terjadi keterhubungan antara potensi energi terbarukan dengan pusat beban. China dengan State Grid juga melakukan hal yang serupa, di mana potensi energi surya berada di daerah gurun yang dihubungkan menggunakan jaringan interkoneksi High Voltage Direct Current (HVDC) menuju kota-kota besar sebagai pusat beban.

Pada audiensi dengan perwakilan PJCI, Gubernur NTT juga menyampaikan keinginannya supaya inisiatif PLTS Pulau Sumba dan interkoneksi bawah laut turut memberikan dampak ekonomi bagi Pulau Sumba, khususnya, dan Provinsi NTT pada umumnya. PJCI menyampaikan bahwa pembangunan pembangkitan listrik energi terbarukan skala besar telah diakui memiliki manfaat langsung terhadap pertumbuhan pekerjaan dan pengembangan ekonomi.

National Renewable Energy Lab (NREL) di Amerika Serikat, ungkap Eddie, telah menyusun model Jobs and Economic Development Impact (JEDI) model yang mencoba menguantifikasi dampak dari pembangunan pembangkit energi terbarukan. “Kami mengusulkan kepada Gubernur untuk turut bekerja sama dengan organisasi global yang berfokus kepada pembangunan ekonomi, misalnya dengan UNDP, dalam pengembangan model ekonomi dari pembangunan PLTS skala besar di Sumba,” ujarnya menutup diskusi.

Sejalan dengan nota kesepahaman yang dibuat antara PJCI dan Gubernur NTT, PJCI telah mengumpulkan tim teknis lintas disiplin yang akan bekerja menyusun dokumen dan merangkul berbagai pemangku kepentingan terkait dalam mendorong inisiatif Sumba Untuk Indonesia. (*)

Sumber berita (*/tim media)
Editor (+rony banase)
Foto utama oleh idntimes

“Masalah Narkotika Masalah Kita” BNNP NTT Gandeng Yayasan dan Komunitas

192 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Narkoba sebagai kejahatan lintas negara (transnational crime), kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), kejahatan serius (serious crime), dan kejahatan terorganisir (organized crime); menjadi perhatian serius dari pemerintah terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan amanat Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pemaparannya saat Workshop Penggiat Anti Narkoba bidang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekusor Narkotika) pada Kamis, 24 September 2020 pukul 08.30 WITA—selesai di Hotel Sotis Kupang, Kepala BNN Provinsi NTT, Brigjen Pol. Teguh Iman Wahyudi, S.H., M.M. mengungkapkan beberapa alasan mengapa Indonesia rawan terhadap peredaran gelap narkoba yakni karena Indonesia menjadi gerbang lalu lintas laut dunia, memiliki 17.504 pulau, 108.000 km garis pantai, 40 bandara internasional, 654 daerah rawan, 269 juta penduduk, 3,4 juta penyalahguna, dan ribuan jalur tikus peredaran gelap narkoba.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2019/10/04/enam-kendala-hambatan-pelaksanaan-p4gn-oleh-bnn-provinsi-ntt/

Teguh Wahyudi pun menyampaikan secara gamblang bahwa 80 persen peredaran gelap narkoba bersumber dari laut dan berasal dari luar negeri. “Jalur laut karena lebih mudah dengan biaya lebih murah, dan lebih aman,” ungkapnya sembari petugas BNN hanya dapat mengungkap peredaran gelap narkoba sekitar 30 persen.

Foto bersama BNN Provinsi NTT dan Penggiat Anti Narkoba bidang P4GN di Wilayah NTT

Di wilayah NTT, terang Teguh, angka prevalensi penyalahguna narkoba mencapai angka 36.022 orang pada tahun 2017 (0.99 %) kemudian menurun menjadi 0,1 % atau sejumlah 4.875 penyalahguna di tahun 2019. “Rata-rata penyalahguna narkoba adalah pelajar, karena saat bersekolah atau kuliah di daerah Jawa atau Bali telah menemukan jaringan sehingga setelah kembali ke NTT, mereka langsung memesan via online, sehingga agak menyulitkan kami karena keberadaan pengedar di luar NTT. Mereka bisa ditangkap, namun memerlukan waktu dan strategi yang tepat,” ungkap Teguh.

Malah di masa pandemi ini, imbuh Teguh, peredaran gelap narkoba mengalami peningkatan. Maka, kehadiran pegiat anti narkoba untuk membantu BNN Provinsi NTT, “Karena Narkoba menjadi musuh negara dan musuh kita bersama, dan penggiat anti narkoba mempunya kewajiban sebagai penyuluh dan penggerak,” bebernya.

Terkait keterbatasan anggaran dan personil BNN Provinsi NTT, maka BNN menggandeng penggiat anti narkoba dari yayasan dan komunitas untuk bekerja sama dan berperan aktif memberikan informasi termasuk mengajak para penyalahguna untuk mengikuti rehabilitasi. “Mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta dan aktif dalam pencegahan peredaran gelap narkoba dan mendorong agar para penyalahguna untuk mengikuti rehabilitasi,” terangnya sembari menyampaikan lokasi terdekat rehabilitasi di Indonesia Timur berada di Badoka, Sulawesi Selatan.

Kepala BNN Provinsi NTT juga menyampaikan daerah rawan peredaran gelap narkoba di Provinsi NTT berada pada Manggarai Barat, Sumba Timur, Sikka, Kota Kupang, Belu, dan Sumba Barat. Selain itu, di masa pandemi ini, ungkap Teguh, peredaran gelap narkoba melalui penyebaran sembilan bahan pokok, permen jelly, kue mengandung ganja, dan lain-lain.

Penyematan Pin Penggiat Anti Narkoba oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Hendrik J Rohi. S.H., M.H. kepada Ketua IMO NTT, Rony Banase

Brigjen. Pol. Imam Teguh Wahyudi, S.H., M.M. meminta kepada para pegiat anti narkoba untuk tak segan melaporkan jika ada petugas yang menjadi penyalahguna atau pengedar narkoba. “Jika menemukan atau mengetahui kondisi tersebut, silakan laporkan kepada saya,” pintanya saat memberikan materi kepada sekitar 30 Penggiat Anti Narkoba.

Menjadi seorang Penggiat Anti Narkoba, tandas Teguh, harus dapat menjadi penggerak dan penyuluh menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, menjadi penjangkau dan pendamping. Dalam bidang pemberantasan, Penggiat Anti Narkoba dapat menjadi pembina dan pelapor dan dapat bekerja sama menjadi mediator dan fasilitator.

Selain itu, turut memberikan pembekalan materi kepada Penggiat Anti Narkoba yakni Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Lia Novika, SKM. tentang pemahaman dasar dan pengenalan berbagai jenis narkoba dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Hendrik J Rohi. S.H., M.H. mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, salah satu Penggiat Anti Narkoba dari Yayasan Polikarpus Do Flobamora, Polikarpus Do saat merespons materi yang disampaikan oleh BNN Provinsi NTT untuk melibatkan secara aktif para penggiat agar dapat bersinergi menyosialisasikan tentang beragam jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

BNN Provinsi NTT pun mengajak para penggiat untuk membuat rencana aksi di lingkup masing-masing dan di sesi akhir kegiatan dilakukan penyematan pin Penggiat Anti Narkoba dan penyerahan secara simbolis sertifikat kepada Ketua Forkomwil PUSPA NTT, Elizabet Rengka dan Ketua IMO NTT, Rony Banase.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh (*BNN Provinsi NTT)

Menteri Jhonny Plate ke Labuan Bajo, Tinjau ‘Super WiFi’ Pertama di Indonesia

205 Views

Labuan Bajo, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Gerard Plate didampingi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi (JNS) melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang, pada Kamis, 24 September 2020.

Menteri Johnny Plate mengungkapkan fasilitas Super WiFi di Labuan Bajo diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih kesulitan mengakses informasi melalui jaringan internet. Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan peninjauan salah satu titik Super WiFi di halaman Masjid Nurul Huda Gorontalo di Labuan Bajo.

“Super Wifi ini tentunya kita harapkan juga akan mendukung Pariwisata Super Premium di sini (Labuan Bajo) yang menjadi bagian penting dalam menunjang pariwisata di NTT,” ujarnya.

Foto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Gerard Plate dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi di salah satu titik super WiFi di halaman Masjid Nurul Huda Gorontalo di Labuan Bajo

Menurut Menteri Kominfo RI, super WiFi yang di bangun di Labuan Bajo ada 23 Spot (Pilot Project). Ini merupakan Super WiFi pertama di Indonesia dengan jangkauan radius mencapai 500 meter. 20 di antaranya sudah aktif dan 3 sedang dipasang. Jika sukses kita akan bangun di daerah lainnya. Yang mana diharapkan Super WiFi tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan,” katanya.

“Walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19, kita terus mendorong akselerasi dan transformasi digital. Hal ini wujud dari bagaimana sektor informasi dan komunikasi yang bertumbuh positif di saat sektor-sektor lain mengalami kontraksi atau pertumbuhannya negatif. Di kuartal I pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yaitu 9,06% dan di kuartal ke-2 naik 2 digit jadi 10,88% di saat yang sama hanya ada 1 sektor lainnya yang masih positif yaitu sektor pertanian dengan tantangan yang begitu besar,” jelas Menteri Kominfo RI.

Wagub Josef Nae Soi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI yang begitu konsen membangun Labuan Bajo pasca ditetapkannya sebagai Destinasi Wisata Super Premium diikuti dengan Super WiFi.

“Saya bersama Pak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada bapak Presiden RI yang sudah melihat NTT secara komprehensif dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Super Premium dan saat ini juga apresiasi kepada Pak Menteri yang menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membangun Super WiFi di Labuan Bajo.” alas Wagub Josef.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Menteri Yasin Limpo Dukung Peradaban Baru dan Program TJPS di NTT

282 Views

Sumba-NTT, Garda Indonesia | Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama jajarannya dan didampingi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi (JNS), pada Selasa, 22 September 2020, melakukan Kunjungan Kerja di Sumba Tengah pada Lokasi Pertanian Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Menteri Pertanian mengajak seluruh stakeholder terkait di Sumba untuk mensyukuri atas anugerah Sang Pencipta untuk memastikan hari esok lebih baik. “Mari kita pastikan hari esok lebih baik, jangan pernah mengatakan NTT tanahnya tidak subur, yakinlah kita hidup di atas tanah yang subur sekarang tergantung bagaimana kita mengolahnya.” ujar Menteri Yasin Limpo

Lebih lanjut Menteri Yasin mengatakan kehadirannya di Sumba Tengah atas dasar dua alasan, yang pertama atas Perintah Bapak Presiden dan kedua, atas Komunikasi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dengan niat tulus untuk membangun peradaban baru di NTT.

“Saya datang ke sini atas dua permintaan, yang pertama, saya di perintahkan Bapak Presiden untuk ke sini (Sumba Tengah-NTT); kedua: Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sama-sama pekerja keras untuk itu saya datang untuk bersinergi dalam mewujudkan peradaban baru di NTT,” ungkap Yasin Limpo.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini juga mengajak Bupati, Camat dan Kepala Desa untuk melindungi rakyatnya, bekerja bersama rakyatnya dan menaati kebijakan negara.

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama jajarannya dan didampingi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi (JNS), pada Selasa, 22 September 2020, melakukan Kunjungan Kerja di Sumba Tengah pada Lokasi Pertanian Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS)

“Bupati, camat, kepala desa, areal ini bagus sekali, mari kita buat lebih bagus ke depannya, ajak rakyat kalian untuk bekerja sepenuh hati, tugas kita melindungi dan menyejahterakan mereka, akan tetapi masyarakat juga harus patuh terhadap kebijakan negara,” imbau Yasin Limpo.

Di lokasi kunjungan kerja di Desa Umbu Pabal Kecamatan Umbu Ratu Nggai Barat, Ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk 100 hari ke depan melihat hasil dengan cara kerja bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan TNI-POLRI untuk mewujudkannya dengan “Cara Mekanisasi.”

“Saya mau semua Dirjen dan staf ahli bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan TNI-POLRI serta terlibat kerja di hamparan ini pakai cara mekanisasi. Mengurus Pertanian itu ada 4 hal menurut saya, Harus ada air, Lahannya tidak bermasalah, pelatihan petani, dukungan pengawalan dari TNI/Polri dan 100 hari dari sekarang kita lihat hasilnya di akhir.” pungkasnya.

Sementara itu, Wagub Josef Nae Soi yang berulang tahun bertepatan dengan Kunjungan Kerja Menteri Pertanian, mengatakan bahwa kehadiran Menteri Pertanian tidak hanya datang untuk mendukung TJPS saja melainkan juga untuk bersama meningkatkan peradaban baru di NTT. “Pak Menteri, Terima kasih atas doanya, beliau jauh-jauh datang ke sini untuk mendukung TJPS yang selanjutnya bersama kita meningkatkan Peradaban Baru di NTT,” ujar Wagub Josef.

Wagub Josef menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas dukungannya terhadap pertanian di NTT. “Saya bersama Gubernur atas nama masyarakat NTT menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Menteri yang telah mendukung Pembangunan Pertanian di NTT hingga saat ini.” tandas Wagub Josef Nae Soi. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Alami Kemarau, BMKG ‘Warning’ 14 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

442 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kupang mencatat dari 23 Wilayah Zona Musim (ZOM) di NTT terdapat 14 wilayah bakal terlambat memasuki musim hujan di tahun 2020. Kabupaten/kota yang mendapat peringatan yaitu Kota Kupang, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Sikka Lembata, Alor, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote, Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu.

Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Kupang, Fera Adrianita M.Si. pada Jumat, 18 September 2020, mengatakan bahwa BMKG telah memberikan peringatan dini kepada 14 kabupaten/kota di NTT, dikarenakan sudah melewati 60 hari tidak terjadi hujan ringan.

“Itu yang sudah statusnya awas, dan peluang ke depannya curah hujannya juga rendah. Jadi kita memberikan peringatan dini kekeringan meteorologis,” ungkapnya.

Dengan demikian, imbuh Fera, prediksi musim hujan di NTT akan dialami saat memasuki bulan November dan Desember 2020. “Yang paling pertama, masuk hujan itu di Manggarai. Itu pun Oktober, jadi kalau sekarang hujan itu pun hujan kecil saja. Jadi, kalau musim kemarau itu tidak selalu tidak ada hujan, tapi itu juga kecil,” jelasnya.

Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Sulton Kharisma S.Tr juga menyampaikan bahwa sebelum memasuki musim hujan tahun 2020 ini, dalam 3 hari ke depan di wilayah NTT bisa berpotensi cerah berawan dan hujan ringan. Daerah yang mendapat hujan ringan adalah Manggarai.

“Hari ini sudah terjadi hujan, kemudian besok juga ada di Manggarai, Manggarai Barat, dan sebagian Alor,” ucapnya.

Ia mengatakan terkait hujan ringan tersebut belum bisa dipastikan NTT telah masuk musim penghujan. Hujan ringan yang dialami itu dikarenakan gangguan cuaca di wilayah Australia atau terhentinya Monsun Australia.

“Sementara, angin di wilayah NTT cenderung lemah, sehingga secara langsung pun wilayah-wilayah musim di NTT lainnya akan dipastikan terlambat memasuki musim hujan,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas BMKG El Tari Kupang)
Editor (+rony banase)

Konflik Lahan Pondok Indah Matani Selesai, PTUN Tolak Gugatan Herman Sabaat

299 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Bahwa perkara Nomor 01/G/2020/PUTUN Kupang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang amar putusannya mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.406.000.” Demikian pernyataan dan penegasan Kuasa Hukum PT. Pembangunan Sehat Sejahtera (Developer Perumahan Pondok Indah Matani), Samuel Ahab, S.H. dalam jumpa media pada Jumat, 18 September 2020.

Putusan tersebut, imbuh Samuel, diputuskan pada Kamis, 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Mariana Ivan Yuniar, S.H., M.Hum. Majelis Simson Seran, S.H., M.H. dan Prasetya Wibowo, S H., M.H. sebagai Hakim anggota dan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 3 Agustus 2020, putusan ini dinyatakan banding oleh tergugat.

“Walaupun diajukan banding, namun satu hal yang menenangkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan mereka seluruhnya karena obyek sengketa telah lampau waktu dan mereka telah mengetahui obyek sengketa tersebut,” ungkap Samuel.

Menyangkut materi gugatan dari Hermanual Y. Sabaat selaku penggugat, tandas Samuel, mempersoalkan tentang produk Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tidak sah dan tidak prosedural. “Mereka berdalil bahwa semua proses hanya dibuat di atas meja sehingga mereka menggugat di PTUN agar dapat membatalkan sertifikat karena menurut mereka semuanya tidak prosedural,” urai Kuasa Hukum PT. Pembangunan Sehat Sejahtera sembari mengungkapkan di saat persidangan menghadirkan mantan Kepala BPN Kabupaten Kupang yang ikut menandatangani sertifikat.

Sementara itu, Direktur PT. Pembangunan Sehat Sejahtera (Developer Perumahan Pondok Indah Matani), Bobby Lianto menyampaikan bahwa gugatan tersebut telah kedaluwarsa dan membangun perumahan tak asal dibangun saja dan berjangka dengan proses panjang. “Yang harus disiapkan untuk membangun perumahan, maka yang harus disiapkan adalah Izin Prinsip, Izin Lokasi, Amdal Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UKL) dan semua persyaratan tersebut ada,” urainya.

Bahkan, lanjut Bobby, Amdal UPL-UKL ditandatangani oleh seluruh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan perumahan Pondok Indah Matani. “Termasuk oleh beberapa saksi yang diajukan oleh mereka (penggugat, red) ikut menandatangani, seharusnya mereka sudah tahu, dan mengapa harus dipermasalahkan,” ungkapnya seraya menyampaikan bahwa yang menggugat merupakan anak.

Begitu pun dengan pelaporan tanah kelebihan maksimum yang dilaporkan oleh orang tua penggugat pada tahun 1960, jelas Bobby, terbuka dalam persidangan oleh Hakim disampaikan bahwa yang dilaporkan hanya 18 hektar. “Padahal kenyataannya, beliau telah menjual tanahnya kepada Seminari Claret dan Kampus Unika,” ungkapnya.

Pihak PT. Pembangunan Sehat Sejahtera, tandas Bobby, sebenarnya merasa dirugikan atas bergulirnya perkara tanah sekitar 2 hektar tersebut. “Kami juga beritikad baik untuk mengetahui, menjalankan setiap proses dan membeli tanah tersebut dalam kondisi bersertifikat dan mengikuti proses tersebut,” ujarnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)