Arsip Kategori: Ekonomi dan Bisnis

IMO-Indonesia : Perpu No 1 Tahun 2020 Perkuat Daya Tahan & Ekonomi Lebih Kompetitif

107 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, dapat berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Guna memberikan landasan hukum yang kuat Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, hal tersebut dituturkan oleh Helex Wirawan, S.E.,S.H.,M.H. Dewan Pembina IMO-Indonesia yang juga Praktisi hukum dan Pengacara, kepada awak media pada Selasa, 31 Maret 2020 ketika diminta tanggapannya terkait Perpu No. 1 Th 2020 yang baru saja ditetapkan.

Helex juga mengatakan bahwa salah satu kebijakan keuangan adalah termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi: a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Helex Wirawan juga menyampaikan bahwa melalui Pasal 5 (1) pemerintah melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi 3% persen lebih rendah dibandingkan dengan yang berlaku saat ini.

“Tarif sebesar 22 % (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan sebesar 20 % (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Untuk Wajib Pajak dalam negeri. berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 4O % (empat puluh persen); dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang berlaku saat ini,” ungkap Helex Wirawan.

“Filosofinya dari penurunan tarif pajak adalah untuk membuat ekonomi Indonesia kompetitif,” terangnya.

Kebijakan penurunan tarif PPh badan itu untuk membantu dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca terjadinya pandemi. Penurunan tarif PPh sudah lama diinginkan oleh kalangan pengusaha. Rencana penurunan tarif ini sebenarnya juga sudah masuk dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian dari DPR terkait pembahasan RUU tersebut.

Dewan Pembina IMO-Indonesia Helex Wirawan juga berharap kiranya semoga Penurunan tarif PPh diharapkan menjadi solusi untuk memberi daya tahan bagi pengusaha dalam menghadapi masa sulit dan untuk memancing gairah investasi di Indonesia. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

‘Sophia Shop’ Hadir di Trans Mart Kupang, Kadis Perindag : Sophia Setara Sake

134 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Ada perbedaan signifikan antara sopi, arak, dan spohia (sopi asli Nusa Tenggara Timur) karena telah mengalami referral selama 4 (empat) kali dan tidak mengandung metanol,” jelas Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Muhamad Nasir Abdullah saat peluncuran (launching) Sophia Shop di Trans Mart Kupang pada Jumat, 20 Maret 2020.

Secara legitimasi dan merek, dan hak cipta, maka sudah memilikinya, imbuh Muhamad Nasir, karena standar kualitas Sophia sudah setara dengan minuman dari Eropa dan Sake dari Jepang.

“Kalau dijual di sini, maka minuman Sophia tak perlu diragukan lagi,” katanya.

Kadis Perindag Provinsi NTT, Muhamad Nasir Abdullah saat menyimak kemasan Sophia Premium di Sophia Shop Trans Mart Kupang

Peluncuran produk distribusi Sophia di Trans Mart Kupang diwarnai dengan pemotongan pita oleh Kadis Perindag NTT, Muhamad Nasir Abdullah dan Bapak Erwin Anthonius selaku distributor Sophia Shop. Dilanjutkan dengan sesi mencoba rasa (taste) Sophia yang diawali dengan toast bersama.

Foto bersama usai peluncuran Sophia Shop

Harga sophia dibanderol dari Rp.850.000—Rp.1.200.000,- dengan kualitas terbaik sehingga tidak akan kalah bersaing dengan minuman alkohol kelas dunia lainnya. Adapun 3 kelas Sophia yakni golongan B kadar alkohol 19.5% (330ml) Rp.850.000, Golongan C 40 % (750ml) Rp.1.007.050,- dan Golongan A 40% + ingredient khusus / premium Rp.1.239.500,-

Perlu diketahui bahwa Minuman Tradisional Sophia dulunya bernama sopi yang memiliki kandungan alkohol sebesar 40% terbuat dari buah lontar. Pembuatan Sophia sendiri telah melewati penelitian laboratorium yang lama dan diproduksi dengan teknologi penyulingan yang sangat modern. Sophia juga telah memiliki hak paten dan ijin produksi, edar dan ijin lainnya yang lengkap.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Wabah COVID-19 Tak Surutkan Semangat Pelaku UMKM Binaan Kadin Indonesia

60 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kadin Indonesia menyelenggarakan Pelatihan dan Seminar Nasional di SOHO Pancoran Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan untuk ke sekian kalinya. Adapun kegiatan tersebut diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tema “UMKM Naik Kelas” yang merupakan Program unggulan Kadin Indonesia tahun 2020.

“Amanat Undang Undang bahwa pada hakikatnya Kadin Indonesia melakukan Pembinaan dan membantu hal-hal yang berkaitan dengan UMKM, bukan kepada pelaku Usaha Besar,” ujar Eddy Ganefo, selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, saat memberikan sambutan dalam pembukaan seminar, pada Selasa, 17 Maret 2020.

Seminar menghadirkan 3 orang Pembicara yaitu Dr. Benny Pasaribu, M.Ec. selaku Pakar Ekonomi Kerakyatan, Ir Luwarso Sapa, selaku Komisari iPangan; dan Eddy Genefo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, dengan Moderator Nur Kholis, mantan Ketua Komnas HAM.

“Saya sungguh terharu, tidak menyangka para peserta banyak yang hadir, dalam kondisi wabah Virus Corona, karena kami panitia dalam kondisi bimbang, di saat harus mendengarkan imbauan pemerintah, namun di sisi lain keinginan besar Pelaku UMKM untuk menambah wawasan lebih baik lagi,” ujar Raden Tedy selaku Ketua Pelaksana kegiatan kepada media yang tergabung dalam IMO-Indonesia.

Sementara itu, dalam seminar, Dr. Benny Pasaribu banyak membahas pengembangan dunia usaha, dan kondisi di saat wabah virus Corona yang cukup berpengaruh pada dunia usaha. “Andai dilakukan lockdown, kasihan masyarakat kecil, dari mana mereka akan mendapatkan penghasilan, seperti Ojek Online, pedagang dan lain-lain. Saya prediksi Pertumbuhan Ekonomi akan terkoreksi hingga di bawah 3%, namun jika diberlakukan Lockdown, bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita akan negatif,” papar Dr. Benny Pasaribu.

Sementara itu, Ir. Luwarso Sapa lebih membahas tentangan Korporasi Petani dan Nelayan, di mana kalau pelaku usaha UMKM bersatu akan lebih kuat membentuk usaha Korporasi secara bersama sama. “99,99% pelaku usaha Indonesia adalah UMKM, dan sebagian besar usaha Mikro. UMKM harus naik kelas, di mana pelaku usaha Mikro berupaya meningkatkan omzet dan aset untuk naik ke usaha kecil dan seterusnya,” papar Eddy Ganefo saat penyampaian materi UMKM Naik Kelas.

Kegiatan Pelatihan dan Seminar juga diikuti kegiatan pameran yang diisi oleh pelaku UMKM binaan Kadin Indonesia. “Alhamdulillah dalam waktu yang cukup singkat, produk saya sudah terjual lebih dari Rp.1 juta,” ujar Ibu Hera, yang menjual aneka produk minuman dari Jahe Merah, Temulawak, Daun Kelor, Lemon dan lain lain, yang cukup menarik perhatian peserta di saat wabah virus Corona.

Sesi Pelatihan dilakukan usai Istirahat makan siang, dengan materi Desain Promo dan Pengemasan Produk UMKM, agar pelaku UMKM dapat lebih memberikan daya jual atas produknya secara baik dan efisien. Materi disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Usaha, Bidang Pariwisata dan Incraft sebagai nara sumber, M. Syukri Machmud yang sekaligus sebagai Founder Solusi Tuntas dan chairman Assosiasi Sales Travel Indonesia.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Pemerintah Indonesia Fokus Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem

86 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menurunnya angka kemiskinan yang pada September 2019 lalu berada pada angka 9,22 persen memang merupakan sebuah capaian yang sangat baik mengingat pada 2015 lalu masih berada di kisaran 11,22 persen. Namun, penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit itu bukan berarti membuat pekerjaan pemerintah berakhir.

Saat memimpin rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dari titik itulah pemerintah harus mulai bekerja lebih fokus dan menyasar kantung kemiskinan yang mungkin terpencil.

“Pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan standar garis kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (kemiskinan ekstrem) tersebut kurang lebih sebanyak 9,91 juta jiwa atau sekitar 3,71 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Terhadap lapisan masyarakat itulah yang nantinya akan fokus disasar oleh pemerintah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan tersebut.

“Kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 juta jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus betul-betul akurat sehingga program bisa disasarkan tepat kepada kelompok sasaran yang kita inginkan,” kata Presiden.

Melalui upaya percepatan itu, Presiden berharap agar nantinya pada tahun 2024 mendatang, jumlah penduduk sangat miskin tersebut bisa terus ditekan sehingga dapat terbebas dari jerat kemiskinan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan jajarannya ialah dengan menjalankan program pengentasan kemiskinan yang lebih terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Sejumlah program bantuan sosial pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan permodalan lain yang di antaranya ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, hingga Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) harus mulai menyentuh lapisan masyarakat yang hendak disasar tersebut.

“Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) BUMN dan CSR sektor swasta, semuanya harus diarahkan ke arah ini,” tandasnya.(*)

(BPMI Setpres)

Padma Maluku Minta Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja di Blok Migas Masela

96 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perwakilan Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma – Indonesia) Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga kerja yang bisa dipakai pada saat blok migas Masela dan Blok Moa Selatan beroperasi.

“Sebagai anak daerah Maluku, kami tegaskan hal itu agar pemerintah tidak hanya membangun wacana soal Migas, tetapi lupa seperti apa skema persiapan tenaga kerja yang akan di pakai nanti”, begitu kata Freni Lutruntuhluy, S.Pd saat mendapat mandat sebagai Kepala Perwakilan Padma Indonesia Provinsi Maluku di Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2020.

Dirinya menjelaskan, sebagai putra yang berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya, dirinya belum melihat ada tanda-tanda persiapan yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sementara pekerja lain di luar Maluku justru lagi mencari kesempatan untuk masuk dan bekerja pada proyek tersebut.

“Kami sudah sampaikan itu ke Kemenaker soal bagaimana langkah menyiapkan tenaga kerja baik untuk kelas manajemen maupun tenaga kerja lapangan. Kami juga sampaikan kalau bisa ada politeknik tenaga kerja Kemenaker di Maluku khususnya di MBD dan MTB sebagai daerah penghasil,” tegasnya.

Ia juga menyinggung jika pemerintah merasa secara formal sulit membangun Politeknik, hal lain yang bisa dilakukan misalkan dengan membangun Balai Latihan Kerja bertaraf internasional di sana, atau membuka kelas Vokasi di salah satu perguruan tinggi terdekat untuk menyiapkan anak-anak daerah yang tidak bergelar tetapi mampu dalam skil untuk proyek besar itu.

“Proyek Migas itu ketika beroperasi, semua sektor akan bergerak dengan sendirinya, dan itu membuka banyak lapangan kerja. Sebab itu, yang kami usulkan ini tidak sekadar mereka diperkerjakan pada proyek, tetapi juga sektor lain yang menunjang proses eksplorasi, katakan saja kelas vokasi bisa untuk sektor pertanian perkebunan, peternakan, perikanan pariwisata dan lainnya. Semua ini akan terkoneksi secara langsung ketika Migas Masela akan begerak,” ungkap alumni Universitas Kristen Artha Wacana Kupang itu.

Ditambahkan, pulau-pulau yang dekat dengan Blok Masela sebagai penyangga aktivitas Migas mestinya disiapkan oleh pemerintah, misalkan saja soal tanah yang memungkinkan untuk dipakai untuk aktivitas Migas Masela.

“Kebijakan pemerintahan Jokowi itu sudah sangat jelas bahwasanya akan lebih banyak aktivitas di darat, karena itu daerah harus bisa menyiapkan diri, dan pemerintah pusat menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika pemerintah tidak memperhatikan hal ini maka potensi konflik di rakyat justru semakin besar,” tandas Freni. (*)

Sumber berita (*/Kompak Provinsi Maluku)
Editor (+rony banase) Foto oleh katadata.id

7 Kelompok Pengeluaran Alami Kenaikan Indeks Harga pada Februari 2020

128 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | 7 dari 11 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks harga terbesar pada Februari 2020 yakni pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang naik sebesar 107,92 (1,18 persen) dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran naik sebesar 100,77 (0,75 persen).

Di samping 2 (dua) kelompok pengeluaran di atas, 5 (lima) kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami kenaikan indeks harga yakni Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 105,19 (0,46 persen); Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga sebesar 102,60 (0,12 persen); Pakaian dan Alas Kaki sebesar 104,48 (0,04 persen); Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 102,46 (0,01 persen); dan Pendidikan sebesar 103,36 (0,00 persen).

Kondisi tersebut di atas yang memicu inflasi sebesar 0,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,33 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT (NTT).

Inflasi Februari 2020 di wilayah NTT dipicu oleh Inflasi sebesar 0,49 persen di Kota Kupang, Deflasi 0,25 persen di Kota Maumere, dan Kota Waingapu mengalami Deflasi 0,04 persen.

Sementara, 4 (empat) kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga yakni Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 100,41 (-0,09 persen); Kesehatan sebesar 102,60 (-0,06 persen); Transportasi sebesar 104,10 (-0,72 persen); dan Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 103,42 (0,05 persen).

Demikian pemaparan Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna dalam sesi konferensi pers pada Senin, 2 Februari 2020 pukul 12.00 WITA—selesai di Lantai 2 Kantor BPS Provinsi NTT.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentasi perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Eddy Ganefo: Majukan Perekonomian, Kadin Harus Bersinergi dengan Pemda

119 Views

Sulut, Garda Indonesia | Musyawarah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Utara secara aklamasi mempercayakan Jemmy Tumimoor sebagai Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2020—2025 dan dilantik oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo di hadapan seluruh Pengurus Kadin se-Sulut pada Jumat, 21 Februari 2020.

Dalam sambutannya, Eddy Ganefo menyampaikan bahwa Kadin Indonesia adalah wadah pengusaha yang mempunyai tugas sebagai alat komunikasi, membina sekaligus bersinergi dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah agar program berjalan dengan baik dan meminta agar Ketua Kadin Sulut dapat bersinergi bersama pemerintah daerah (pemda) agar perekonomian di daerah semakin meningkat dan semakin baik ke depan.

“Indonesia memiliki pohon kelapa terbesar di dunia dan yang paling besar ada di Sulawesi Utara, dan Filipina mendeklarasikan sebagai negara penghasil Kelapa termasuk India, padahal kelapanya berasal dari Sulawesi Utara,” sebut Eddy Ganefo.

Lanjut Eddy, “Saya mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulut dapat melihat hal ini, agar kita di Sulut dapat membuat kelapa yang dapat meningkatkan perekonomian dan penghasilan yang berlipat ganda,”

Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo  (kedua dari kanan) dan Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara, Jemmy Tumimoor ( paling kanan)

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara Jemmy Tumimomor, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. “Saya akan jalankan dengan baik. Sulawesi Utara adalah sebuah kerangka global yang terdiri dari 15 kabupaten/Kota dengan memiliki sumber daya alam yang luar biasa serta perhatian pemerintah Pusat yang sangat intens di bumi nyiur melambai,” ungkap Tumimoor.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk segera melakukan pelebaran bandara yang memiliki banyak proyek strategis nasional, salah satu contoh pelebaran bandara yang akan dibangun hingga ke Likupang.

Ada beberapa proyek strategis pemerintah yang menjadi prioritas seperti pembangunan Bendungan Kuwil yang menelan anggaran sampai 1 Triliun, Jalan Tol yang dalam proses perampungan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan luas areal 2000 hektar.

“Ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi teman-teman pengusaha di Sulut dan pada kesempatan ini juga saya mengajak agar kita memberikan apresiasi pada sektor UMKM yang telah berhasil dan mempromosikannya sampai ke Negara Filipina” jelas Tumimomor.

“Saya mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kadin yang telah dilantik pada hari ini untuk bersinergi bersama kita bergandengan tangan, serta membuat terobosan-terobosan untuk membangun perekonomian Sulawesi Utara yang semakin hebat ke depan,” pinta Tumimoor.

Gubernur Olly Dondokambey diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Drs. Edwin Kindangen, M.Si. memberikan apresiasi dengan Pengurus Kadin Sulut yang baru terpilih dan berharap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan mampu ditunaikan dengan baik.

“Kita patut bersyukur dan bangga, Sulut semakin tahun makin maju dan berkembang, memasuki tahun 2020 tidak sedikit progres positif dalam aspek pembangunan sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi sulut selalu berada di atas 6% bahkan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5%, inflasi daerah yang terkendali, penurunan Angka kemiskinan di Sulawesi Utara,” ungkap Edwin Kindangen.

Pelantikan ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sulut diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Drs. Edwin Kindangen, M.Si,Danlatamal VIII Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta.M.Mar,Stud, Kolonel Arh Christian Noel Frederik Tanjong dan Seluruh Pengurus Kadin Kabupaten Kota Se-Sulut.(*)

Sumber berita (*/amr—Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Gubernur VBL Dapati Program Maek Bako Gagal di Belu, Plt Sekda Tuduh Warga Curi

250 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Program Tanam Maek Bako merupakan salah satu program unggulan Bupati Belu, Wilibrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan yang menelan anggaran 1,3 Miliar, ternyata gagal.

Hal ini diketahui setelah gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meninjau secara langsung lokasi penanaman Maek Bako (Porang) oleh pemda Belu di Hutan Jati Nenuk, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 11 Februari 2020 siang.

Ironisnya lagi, lokasi yang ditunjuk pemda Belu itu pun, adalah lahan budidaya Porang milik sekelompok warga setempat, bukan milik pemda.

Lokasi penanaman Maek Bako (Porang) milik Pemda Belu di Hutan Jati Nenuk

Ketika itu, Plt Sekda Belu Marsel Mau Meta berkilah, Maek Bako yang ditanam di lokasi tidak tumbuh lantaran telah dicuri oleh warga sekitar.

Pernyataan Plt Sekda Belu itu, selain didengar oleh sejumlah wartawan, juga mendapatkan reaksi keras dari masyarakat pemilik lahan bernama Yosefa De Jesus. “Itu tidak benar,” tutur Yosefa.

Pemilik lahan Porang (tengah, baju biru) saat diwawancara oleh wartawan

Menurut Yosefa, program pemerintah daerah Belu baru dimulai pada tahun 2017. Sedangkan, pihaknya sudah mulai menanam Maek Bako sejak tahun 2012.

“Kami tahu Maek Bako sudah ada harga, makanya kami cari sendiri Maek Bako yang tumbuh liar di hutan untuk tanam di sini. Kami tanam di hutan jati ini juga dapat izin dari Dinas Kehutanan, yang penting jangan tebang pohon. Kami memang tanam di lahan milik pemerintah, tapi kami tidak curi Maek Bako milik pemerintah,” tegas Yosefa.

PLT Sekda Belu, Marsel Mau Meta yang dikonfirmasi menuturkan, maksud dari pernyataan tersebut bukan menuding masyarakat mencuri, tetapi mengambil dari lokasi Porang milik pemerintah Kabupaten Belu di Hutan Jati Nenuk. “Jangan bilang curi. Kasihan orang. Orang su (sudah,red) kerja setengah mati kita bilang curi lagi,” ujar PLT Sekda Belu.

Dijelaskan Mau Meta, masyarakat mungkin ingin membudidaya Maek Bako, memanen dan menjualnya sendiri ke pasaran, sehingga mereka mengambil dari lahan yang sudah ditanam di lahan milik pemda. “Kalau mereka ambil, mungkin mereka butuh. Mereka mungkin ingin memiliki sendiri. Kalau mereka ingin rawat sendiri, mereka ambil tidak masalah to? Karena mereka pingin (mau) rawat sendiri, kemudian mereka panen sendiri, tidak usah tanya naik turun lagi to,” ungkapnya lagi kepada wartawan melalui telepon pada Selasa, 11 Februari 2020 sore. (*)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)