Arsip Kategori: Ekonomi dan Bisnis

Eddy Ganefo: Majukan Perekonomian, Kadin Harus Bersinergi dengan Pemda

60 Views

Sulut, Garda Indonesia | Musyawarah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Utara secara aklamasi mempercayakan Jemmy Tumimoor sebagai Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2020—2025 dan dilantik oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo di hadapan seluruh Pengurus Kadin se-Sulut pada Jumat, 21 Februari 2020.

Dalam sambutannya, Eddy Ganefo menyampaikan bahwa Kadin Indonesia adalah wadah pengusaha yang mempunyai tugas sebagai alat komunikasi, membina sekaligus bersinergi dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah agar program berjalan dengan baik dan meminta agar Ketua Kadin Sulut dapat bersinergi bersama pemerintah daerah (pemda) agar perekonomian di daerah semakin meningkat dan semakin baik ke depan.

“Indonesia memiliki pohon kelapa terbesar di dunia dan yang paling besar ada di Sulawesi Utara, dan Filipina mendeklarasikan sebagai negara penghasil Kelapa termasuk India, padahal kelapanya berasal dari Sulawesi Utara,” sebut Eddy Ganefo.

Lanjut Eddy, “Saya mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulut dapat melihat hal ini, agar kita di Sulut dapat membuat kelapa yang dapat meningkatkan perekonomian dan penghasilan yang berlipat ganda,”

Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo  (kedua dari kanan) dan Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara, Jemmy Tumimoor ( paling kanan)

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara Jemmy Tumimomor, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. “Saya akan jalankan dengan baik. Sulawesi Utara adalah sebuah kerangka global yang terdiri dari 15 kabupaten/Kota dengan memiliki sumber daya alam yang luar biasa serta perhatian pemerintah Pusat yang sangat intens di bumi nyiur melambai,” ungkap Tumimoor.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk segera melakukan pelebaran bandara yang memiliki banyak proyek strategis nasional, salah satu contoh pelebaran bandara yang akan dibangun hingga ke Likupang.

Ada beberapa proyek strategis pemerintah yang menjadi prioritas seperti pembangunan Bendungan Kuwil yang menelan anggaran sampai 1 Triliun, Jalan Tol yang dalam proses perampungan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan luas areal 2000 hektar.

“Ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi teman-teman pengusaha di Sulut dan pada kesempatan ini juga saya mengajak agar kita memberikan apresiasi pada sektor UMKM yang telah berhasil dan mempromosikannya sampai ke Negara Filipina” jelas Tumimomor.

“Saya mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kadin yang telah dilantik pada hari ini untuk bersinergi bersama kita bergandengan tangan, serta membuat terobosan-terobosan untuk membangun perekonomian Sulawesi Utara yang semakin hebat ke depan,” pinta Tumimoor.

Gubernur Olly Dondokambey diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Drs. Edwin Kindangen, M.Si. memberikan apresiasi dengan Pengurus Kadin Sulut yang baru terpilih dan berharap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan mampu ditunaikan dengan baik.

“Kita patut bersyukur dan bangga, Sulut semakin tahun makin maju dan berkembang, memasuki tahun 2020 tidak sedikit progres positif dalam aspek pembangunan sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi sulut selalu berada di atas 6% bahkan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5%, inflasi daerah yang terkendali, penurunan Angka kemiskinan di Sulawesi Utara,” ungkap Edwin Kindangen.

Pelantikan ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sulut diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Drs. Edwin Kindangen, M.Si,Danlatamal VIII Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta.M.Mar,Stud, Kolonel Arh Christian Noel Frederik Tanjong dan Seluruh Pengurus Kadin Kabupaten Kota Se-Sulut.(*)

Sumber berita (*/amr—Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Gubernur VBL Dapati Program Maek Bako Gagal di Belu, Plt Sekda Tuduh Warga Curi

165 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Program Tanam Maek Bako merupakan salah satu program unggulan Bupati Belu, Wilibrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan yang menelan anggaran 1,3 Miliar, ternyata gagal.

Hal ini diketahui setelah gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meninjau secara langsung lokasi penanaman Maek Bako (Porang) oleh pemda Belu di Hutan Jati Nenuk, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 11 Februari 2020 siang.

Ironisnya lagi, lokasi yang ditunjuk pemda Belu itu pun, adalah lahan budidaya Porang milik sekelompok warga setempat, bukan milik pemda.

Lokasi penanaman Maek Bako (Porang) milik Pemda Belu di Hutan Jati Nenuk

Ketika itu, Plt Sekda Belu Marsel Mau Meta berkilah, Maek Bako yang ditanam di lokasi tidak tumbuh lantaran telah dicuri oleh warga sekitar.

Pernyataan Plt Sekda Belu itu, selain didengar oleh sejumlah wartawan, juga mendapatkan reaksi keras dari masyarakat pemilik lahan bernama Yosefa De Jesus. “Itu tidak benar,” tutur Yosefa.

Pemilik lahan Porang (tengah, baju biru) saat diwawancara oleh wartawan

Menurut Yosefa, program pemerintah daerah Belu baru dimulai pada tahun 2017. Sedangkan, pihaknya sudah mulai menanam Maek Bako sejak tahun 2012.

“Kami tahu Maek Bako sudah ada harga, makanya kami cari sendiri Maek Bako yang tumbuh liar di hutan untuk tanam di sini. Kami tanam di hutan jati ini juga dapat izin dari Dinas Kehutanan, yang penting jangan tebang pohon. Kami memang tanam di lahan milik pemerintah, tapi kami tidak curi Maek Bako milik pemerintah,” tegas Yosefa.

PLT Sekda Belu, Marsel Mau Meta yang dikonfirmasi menuturkan, maksud dari pernyataan tersebut bukan menuding masyarakat mencuri, tetapi mengambil dari lokasi Porang milik pemerintah Kabupaten Belu di Hutan Jati Nenuk. “Jangan bilang curi. Kasihan orang. Orang su (sudah,red) kerja setengah mati kita bilang curi lagi,” ujar PLT Sekda Belu.

Dijelaskan Mau Meta, masyarakat mungkin ingin membudidaya Maek Bako, memanen dan menjualnya sendiri ke pasaran, sehingga mereka mengambil dari lahan yang sudah ditanam di lahan milik pemda. “Kalau mereka ambil, mungkin mereka butuh. Mereka mungkin ingin memiliki sendiri. Kalau mereka ingin rawat sendiri, mereka ambil tidak masalah to? Karena mereka pingin (mau) rawat sendiri, kemudian mereka panen sendiri, tidak usah tanya naik turun lagi to,” ungkapnya lagi kepada wartawan melalui telepon pada Selasa, 11 Februari 2020 sore. (*)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)

Legalisasi Arak Bali, Upaya Pemprov Bali Jadikan Arak Sebagai ‘Welcome Drink’

80 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Peraturan Gubernur (Pergub) Bali nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan atau distilasi khas Bali disahkan oleh Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, MM., bertempat di Jaya Sabha yang merupakan kediaman resmi Gubernur Bali, pada Rabu, 5 Februari 2020.

Upaya ini untuk mem-branding arak yang merupakan minuman khas Bali menjadi produk bermerek (branded). Selama ini, arak diproduksi oleh masyarakat di Karangasem dan Bangli maupun daerah lain yang mengembangkannya. Biasanya produksi arak ini ada yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Perusda), asosiasi restoran, bartender dan koperasi dari para pelaku industri arak kalangan masyarakat kecil.

Dengan disahkannya Pergub Nomor 1 tahun 2020 ini agar branding arak semakin tinggi. Ke depan, agar produksi arak semakin meluas penikmatnya di kalangan masyarakat, maka akan kita buat event-event untuk mempromosikan minumas khas Bali ini.

Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Distilasi Khas Bali.

Legalisasi Arak Bali oleh Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, MM., bertempat di Jaya Sabha yang merupakan kediaman resmi Gubernur Bali, pada Rabu, 5 Februari 2020.

Peraturan Gubernur ini telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri; yang diundangkan pada hari Rabu (Buda Wage, Wuku Warigadean), pada 29 Januari 2020. Menurut Koster, pihaknya akan berupaya melakukan promosi arak ini menjadi minuman branded melalui acara yang dikemas dalam bentuk pameran (expo) di luar negeri dan festival arak Bali yang rencananya segera akan digelar dalam waktu dekat.

“Festival itu akan dijadikan momentum memperkenalkan secara luas dengan mengundang daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki produk minuman serupa hasil fermentasi. Di festival tersebut, minuman arak akan dicoba bersama – sama dengan wisatawan di ITDC dalam waktu dekat,” ujar Koster.

Dia berharap, hotel dan restoran di seluruh Bali diharapkan menawarkan program khusus dalam mempromosikan arak Bali misalnya dengan menjadikan minuman arak sebagai minuman “welcome drink.” Bahkan, pihaknya berencana untuk keperluan ekspor, Gubernur akan mengajukan usulan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar mendapat fasilitas bebas biaya atau keringanan biaya untuk perdagangan lokal Bali dan / atau insentif lainnya guna mendorong pengembangan industri Tuak/ Brem/ Arak Bali dan Produk Artisan.

“Kebijakan pro rakyat berbasis kearifan lokal dalam bentuk salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” imbuh Koster.

Perlu diketahui, dalam proses pembuatan minuman fermentasi dan/atau distilasi khas Bali tidak menggunakan bahan baku dari alkohol. Nantinya produksi Arak Bali untuk upacara keagamaan diberikan label warna merah bertuliskan ”hanya untuk keperluan upacara keagamaan”.

Arak Bali dikemas dalam bentuk jeriken ukuran paling banyak 1 (satu) liter. Pemberian label dan pengemasan dilakukan oleh koperasi. Masyarakat yang melaksanakan upacara keagamaan dapat membeli Arak Bali paling banyak 5 (lima) liter dengan menunjukkan surat keterangan dari Bendesa Adat. Pembelian Arak Bali dapat dilakukan pada distributor yang bekerjasama dengan koperasi. Dalam peredarannya, Arak Bali tetap dilakukan pengendalian sehingga tidak dikonsumsi oleh anak-anak.

Ditegaskan Gubernur,”minuman fermentasi dan/atau distilasi khas Bali dilarang dijual kepada anak di bawah umur dan/atau anak sekolah.” Oleh karena itu, minuman fermentasi dan/atau distilasi khas Bali dilarang dijual pada: 1) gelanggang remaja, pedagang kaki lima, penginapan, bumi perkemahan; 2) tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan; dan 3) tempat-tempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, Bendesa Agung MDA Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mendukung kebijakan itu agar minuman tetap terkendali. Arak bagian sarana upakara yang patut tetap dilestarikan dan konsumsi tetap terkontrol. (*)

Sumber berita (*/beritafajartimur.com) Foto utama oleh beritabali.com
Editor (+rony banase)

Badan Pusat Statistik: Ekonomi NTT Tahun 2019 Tumbuh 5,20 Persen

85 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ekonomi NTT pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,20 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan sebesar 9,14 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,40 persen.

Sebelumnya, pada tahun 2018, Pertumbuhan Ekonomi NTT tumbuh 5,13 persen, mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,07 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2019 yang mencapai 5,20 persen (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi selama 2019 dicapai oleh Komponen Konsumsi

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus, S.Si., M.Si. dalam sesi konferensi pers di Ruang Telekonferensi pada Rabu, 5 Februari 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus, S.Si., M.Si.

Beberapa catatan peristiwa, jelas Darwis, yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni :

  1. Jumlah tamu menginap pada hotel bintang selama 2019 mencapai 418.600 orang dengan rincian 375.506 wisatawan nusantara (wisnus) dan 43.094 tamu mancanegara. Terjadi peningkatan pada jumlah tamu mancanegara dari tahun sebelumnya meningkat sebesar 6,46 persen, sedangkan terjadi penurunan wisnus pada hotel berbintang sebesar 13,09 persen;
  2. Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT pada 2019 mencapai 1.870.343 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 1.763.234 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.019.634 penumpang yang tiba dan 1.853.409 penumpang yang berangkat;
  3. Pada tahun 2019 sempat terjadi kenaikan harga tiket pesawat;
  4. Selama kurun waktu Januari—Desember 2019, NTT mengalami inflasi sebesar 0,67 persen. Inflasi yang terjadi selama tahun 2019 dipicu oleh naiknya indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok sandang yang naik sebesar 2,26 persen;
  5. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif.

Sementara itu, beber Darwis, Ekonomi NTT triwulan IV-2019 tumbuh sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,18 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang bertumbuh sebesar 5,02 persen.

Lanjutnya, Jika dilakukan perbandingan Ekonomi NTT triwulan IV-2019 dan triwulan III-2019 (q-to-q), mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen. “Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas sebesar 19,46 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 13,29 persen,” terang Darwis Sitorus.

Mengenai Struktur Ekonomi NTT pada Tahun 2019, jelas Darwis, masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,00 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,93 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,66 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,52 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2019, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,05 persen, diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,01 persen dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,90 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (year-on-year)

Untuk Pertumbuhan Ekonomi NTT secara year on year (y-o-y) triwulan IV-2019 dibandingkan dengan triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 5,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi positif tersebut, jelas Darwis, terjadi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Kontruksi yaitu sebesar 8,18 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,79 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,74 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan IV-2019 dengan kontribusi sebesar 27,89 persen. Selanjutnya dikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 13,78 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,69 persen.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh pasardana.id

Waingapu di Pulau Sumba Jadi Kota Penentu Inflasi di Provinsi NTT

98 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Waingapu Ibu kota Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditetapkan menjadi salah satu kota penentu indeks harga konsumen (inflasi/deflasi) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun dasar 2018.

Penetapan Waingapu yang kaya akan pesona alam dan budaya ini karena faktor geografis yang mewakili Pulau Sumba dan berkembangnya Sumba sebagai destinasi wisata yang dilirik dan Waingapu tepat sekali menjadi Kota Penentu Inflasi Ketiga setelah Kota Kupang dan Maumere.

Demikian penjelasan Kepala BPS Provinsi NTT Darwis Sitorus dalam kegiatan Pemutakhiran Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 2018=100 pada Kamis, 30 Januari 2020 di Aula Lantai II Kantor BPS Provinsi NTT.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2020/01/30/bps-lakukan-pemutakhiran-tahun-dasar-perhitungan-ihk-nilai-tukar-petani/

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus (kiri) dan Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna (kanan)

“Hampir semua kabupaten di Provinsi NTT minta agar dapat menjadi Kota Penentu Inflasi namun karena penilaian dari unsur-unsur statistik hanya Sumba yang memenuhi persyaratan,” ungkap Darwis Sitorus.

Senada, disampaikan oleh Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna, mengapa Waingapu terpilih?, “Karena Waingapu lebih berkembang dibanding Waikabubak (Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat) dan Tambolaka (Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya). Begitu pun mengapa Maumere karena Kota Maumere lebih berkembang dari Ibu Kota Kabupaten lain di Pulau Flores,” jelas Marce sapaan akrabnya.

Di Waingapu, urai Marce, telah disurvei apa pun yang komoditas yang dikonsumsi masyarakat. “Awalnya komoditas ribuan namun dipakai metodologi komoditas yang dikonsumsi rumah tangga di atas 2 persen yang masuk sebagai komoditas. Sehingga Paket Komoditas di Waingapu hanya 249 paket komoditas yang dijadikan penentu Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Inflasi/Deflasi yang terjadi di Waingapu,” tandasnya. (*)

Penulis dan editor (+rony banase) Foto utama oleh ramatours.nl

BPS Lakukan Pemutakhiran Tahun Dasar Perhitungan IHK & Nilai Tukar Petani

68 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga kualitas data, secara rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang setiap Indeks Harga untuk perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) dari Tahun Dasar 2012 menjadi Tahun Dasar 2018.

Sosialisasi pemutakhiran diagram timbang tahun dasar perhitungan IHK dan NTP dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 09.00 WITA—selesai di Aula Lantai II BPS Provinsi NTT yang diikuti oleh instansi terkait dan perwakilan media massa cetak, elektronik dan daring (online).

Kepala BPS NTT Darwis Sitorus dalam sambutannya menyampaikan bahwa angka inflasi yang dirilis setiap awal bulan oleh BPS, dihitung berdasarkan Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Dalam proses pemutakhiran tahun dasarnya dilaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2018 yang lalu. Sehingga penyajian IHK 2020 sudah menggunakan tahun dasar 2018=100,” terang Darwis.

Kegunaan IHK, jelas Darwis, sebagai dasar penentuan penyesuaian upah dan gaji, indikator moneter (perkembangan nilai uang), asumsi penyusunan APBN, dan indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Lanjutnya, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi. “NTP diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dikalikan angka 100,” jelas Kepala BPS NTT.

Mengenai cakupan NTP, Kepala BPS NTT memaparkan antara lain Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. “Untuk pemutakhiran tahun dasar NTP dilakukan melalui Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT-NTP) tahun 2017 dan dimutakhirkan pada tahun 2018,” bebernya.

Adapun alasan pemutakhiran tahun dasar, ungkap Darwis Sitorus adalah untuk perubahan Pola Konsumsi Masyarakat, Pemutakhiran Paket Komoditas, Pemutakhiran Diagram Timbang, Perubahan Struktur Sektor Pertanian, dan Penyempurnaan Metodologi sesuai Standar Internasional.

Mengenai apa yang berubah dari dengan IHK Nusa Tenggara Timur, secara gamblang Darwis Sitorus menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun dasar 2012 menjadi 2018 sebagai berikut:

  • Cakupan Kota, 2 kota (Kupang dan Maumere) pada 2012 menjadi 3 kota (tambah Waingapu) di tahun dasar 2018;
  • Paket Komoditas, 430 komoditas pada tahun dasar 2012 menjadi 447 komoditas pada tahun dasar 2018;
  • Cakupan Sampel, 2.800 Rumah Tangga (2012) menjadi 4.000 Rumah Tangga pada tahun dasar 2018;
  • Klasifikasi Internasional, COICOP 1999 Modified (2012) menjadi COICOP 2018;
  • Perhitungan, menggunakan Aritmatik (2012) menjadi Geometri pada tahun dasar 2018;
  • Proporsi Konsumsi, pada tahun dasar 2012, Makanan 38,20% dan Non Makanan 61,97% menjadi Makanan 37,39 % dan Non Makanan 62,61 % pada tahun dasar 2018.

Perubahan yang terjadi dengan NTP Nusa Tenggara Timur yakni :

  • Cakupan Wilayah, 19 kabupaten pada tahun dasar 2012 menjadi 21 kabupaten pada 2018;
  • Jumlah Rumah Tangga Sampel, 1.626 Rumah Tangga (2012) menjadi 6.976 Rumah Tangga pada 2018;
  • Metode Sampling, Purposive Sampling (2012) menjadi Probability Sampling (2018);
  • Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Tidak Memasukkan Jasa Keuangan (2012) menjadi Memasukkan Jasa Keuangan pada tahun dasar 2018.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Sinergi Kembangkan UMKM, Kadin Indonesia Teken MoU dengan Nelayan

106 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Indonesia memiliki kekayaan hasil kelautan yang sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Salah satu kendalanya adalah Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan.

“Selain kelemahan kompetensi berbagai hal, juga kesulitan anggota kami adalah pemasaran aneka produk kelautan dan permodalan,” ujar H. Arfah Said Syukri, Ketua Koperasi Pusat Perikanan Indonesia (Pusperindo), saat acara penanda tangan MoU dengan Kadin Indonesia, pada Rabu, 29 Januari 2020 di Kantor Kadin Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat.

“Kami sangat membutuhkan binaan Kadin Indonesia dengan Program UMKM Naik Kelas, agar kami bisa berkembang dengan baik,” tegas H. Arfah mengemukakan keinginannya MoU dengan Kadin Indonesia.

Koperasi Pusat Perikanan Indonesia dengan anggota para nelayan dan pelaku usaha yang memproduksi dan atau menjual hasil kelautan/ perikanan anggotanya tersebar di beberapa daerah di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang.

Adapun keinginan anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia untuk dapat mendapat binaan dalam Program UMKM Naik Kelas, karena keyakinan anggota bahwa Kadin Indonesia memiliki program yang tepat dan sesuai harapan para anggota.

Program UMKM Naik Kelas, yang salah satunya adalah pembinaan dengan memberikan pelatihan antara lain Pembuatan Laporan Keuangan, Perencanaan Usaha, UMKM Digital, Packaging Produk, Strategi Usaha, Tata cara Ekspor dan lainnya, serta dengan pendampingan mediasi permodalan dari Bank dan Lembaga Keuangan.

Penandatanganan MoU antara Kadin Indonesia dan Koperasi Pusat Perikanan Indonesia (Pusperindo)

Kerja sama Kadin Indonesia dengan Koperasi Pusat Perikanan Indonesia, diharapkan dapat membantu para anggota koperasi yang merupakan nelayan dan pelaku usaha produk kelautan/ perikanan dalam pengembangan usahanya.

“Kadin Indonesia menyambut baik dan berupaya akan membantu anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia, dalam pengembangan usahanya, antara lain memberikan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai hal,” ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Eddy Ganefo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia dan H. Arfah Said Syukri, selaku Ketua Koperasi Pusat Perikanan Indonesia. Hadir juga Yockie Hutagalung, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM, Raden Tedy, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia, Junaidi Hisom, Wakil Ketua Bidang Syariah Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia. Sementara dari pengurus Koperasi Pusat Perikanan Indonesia hadir juga Imam Sutrisno, Wakil Ketua, Arief Rahman, Bendahara, Khasan Al Quzaeri, Wakil Sekretaris, Adi Suriadi Zebua, Wakil Bendahara, beserta pengurus lainnya.

Dalam acara MoU tersebut juga dihadiri oleh Chairul Fadhly Harahap Kementerian Tenaga Kerja, selaku Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi, beserta staf.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM Yockie Hutagalung dalam sambutannya saat penandatanganan MoU mengatakan untuk percepatan pengembangan UMKM secara ekstrem dibutuhkan regulasi Pemerintah yang memberikan berbagai hal istimewa kepada pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha besar seharusnya tidak lagi bermain pada sektor yang seharusnya dilakukan oleh UMKM.

Dengan dilakukannya MoU ini diharapkan anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia menjadi bagian dari Program UMKM Naik Kelas dan akan diberikan berbagai pembinaan dan pendampingan.

“Kadin Indonesia sangat berharap keinginan berkembang bermunculan dari pelaku UMKM Indonesia, dan kami akan berupaya melakukan pembinaan, pendampingan dan mencarikan pasar atas produk-produk UMKM,” Tutup Raden Tedy, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Ingin Literasi & Inklusi Keuangan Masyarakat Terus Ditingkatkan

20 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa indeks literasi keuangan pada 2019 mencapai 38,03 persen. Angka tersebut meningkat dibanding survei yang sama pada 2016 yang hanya berada pada angka 29,7 persen.

Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa meskipun meningkat, angka tersebut masih tergolong rendah. Demikian halnya dengan tingkat akses (inklusi) masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang menunjukkan tren yang sama namun tetap masih di bawah negara-negara tetangga.

“Indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019. Saya ingin bandingkan inklusi keuangan di negara lain di ASEAN saja. Di Singapura, telah mencapai 98 persen, kita tadi masih di angka 76 persen. Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Artinya kita masih di bawah mereka sedikit,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada Selasa, 28 Januari 2020, di Kantor Presiden, Jakarta.

Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong lembaga keuangan, utamanya perbankan, untuk mengadakan sejumlah program peningkatan inklusi keuangan dan mengembangkan lebih jauh produk dan kualitas layanan mereka di Indonesia.

“Prioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu saya minta lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, terus diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” kata Presiden.

Selain itu, melihat tingkat penetrasi layanan internet yang relatif tinggi di Indonesia, Presiden meminta agar layanan keuangan juga difokuskan pada layanan digital berbasis internet. Menurutnya, layanan teknologi finansial (tekfin) yang disediakan perbankan dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah.

“Ini harus terus dikembangkan karena kita ingat negara kita merupakan negara kepulauan sehingga kita perlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden Joko Widodo juga melihat potensi pengembangan industri keuangan nonbank yang dapat dikembangkan lebih pesat di masa mendatang. Maka itu, Presiden menginstruksikan dilakukannya pendalaman terhadap sektor tersebut seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun, dan lain sebagainya sehingga ketahanan perekonomian nasional dapat tertolong oleh pendanaan dari investor-investor domestik.

Tak kalah penting, perlindungan bagi nasabah atau konsumen yang menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan keuangan patut dijaga dan terus ditingkatkan.

“Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dan mutlak bagi keberlangsungan industri jasa keuangan,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)