Arsip Kategori: Ekonomi dan Bisnis

‘Best Effort’ Kadin Indonesia untuk Pelaku UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19

41 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Wabah Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Kadin Indonesia mengkaji bahwa 83% pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi terhenti usahanya. Hal tersebut juga berpotensi tumbuhnya 99 juta pengangguran baru. Suatu kondisi yang sangat berbahaya kalau hal ini terjadi.

Untuk mencegah hal tersebut dan di tengah berbagai kebijakan yang dihadapi, Kadin Indonesia membuat inovasi serta program-program lebih dari biasanya yang selama ini fokus pada pengembangan UMKM. “Selain itu, secara berkelanjutan Kadin Indonesia membantu juga UMKM secara detail dan teknis,” ujar Ketua Umum Edy Ganefo kepada awak media, pada Senin, 29 Juni 20 di Jakarta.

Edy menuturkan bahwa dirinya telah meminta kepada segenap pengurus Kadin Indonesia, baik ditingkat Pusat, maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk membantu mempromosikan produk UMKM, melalui berbagai media, baik medsos (FB, WA, IG, Twitter, dan lain-lain) juga melalui e-commerce dan lain-lain,” jelasnya

“Tidak hanya itu, Kadin Indonesia juga secara nyata membantu penjualan ekspor produk UMKM bekerja sama dengan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI); bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki perijinan ekspor pun kami bantu,” imbuhnya sembari menyampaikan telah meminta kepada segenap Komite Luar Negeri Kadin Indonesia untuk mencari dan membantu melakukan penjualan produk UMKM pada berbagai negara di dunia.

Edy Ganefo juga memberikan apresiasi tinggi kepada segenap pengurus Kadin yang telah bekerja melebihi kebiasaan sebelumnya. “Adapun langkah tersebut dilakukan karena kekhawatiran Kadin Indonesia akan kehancuran UMKM,” terangnya.

“Kekompakan dan kebersamaan segenap pengurus Kadin bekerja membantu UMKM secara Ikhlas merupakan upaya terbaik Kadin Indonesia, dan Alhamdulillah hasilnya banyak pelaku UMKM terbantu untuk tetap bertahan dalam kondisi saat ini,” beber Edy Ganefo seraya mengucap rasa syukur.

Terpisah, Ibu Mieske pelaku UMKM yang selama ini memproduksi dan menjual sepatu, mengalami keterpurukan , di mana produknya tidak dapat berjualan, karena sepinya permintaan. “Sesuai arahan Kadin, saya mencoba alih sementara usaha agar dapat bertahan, dengan memproduksi dan menjual produk kuliner yaitu Rendang Padang,” ungkapnya.

“Berkat bantuan pengurusan Kadin Indonesia yang secara Ikhlas mempromosikan dan membeli produk rendang kami, Alhamdulillah kami bisa bertahan dalam kondisi di mana karyawan tidak memiliki pendapatan dari produksi sepatu, namun dari hasil penjualan rendang, semua bisa bertahan,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/red/YFI)
Editor (+rony banase)

Kerja Sama Bank NTT & MPM Motor, Dapat Motor Saat Beli Rumah di Sejahtera Land

69 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Di era tatanan normal baru atau new normal, saat membeli rumah di kawasan Perumahan Sejahtera Land Oetalu, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, bakal memperoleh hadiah langsung 1 (satu) unit sepeda motor. Demikian penyampaian CEO Sejahtera Group, Bobby Lianto, MBA. dalam sesi konferensi pers pada Sabtu, 27 Juni 2020 di Dealer MPM Kupang.

Dalam kesempatan tersebut, didampingi oleh Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi, Boy Nunuhitu dan PIC MPM Motor, Kadek Adi; Bobby menyampaikan “Program Beli Rumah Dapat Motor” merupakan Promo New Normal. “Promo ini untuk menyambut masa new normal,” terangnya.

Kerja Sama Sejahtera Group, Bank NTT, dan MPM Motor merupakan promo di era normal baru selama Juli 2020 dengan menyediakan 10 (sepuluh) unit hadiah langsung sepeda motor yang dapat diperoleh dengan pembelian rumah secara secara kredit. “Khusus pembelian rumah secara kredit digunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Bank NTT untuk rumah bersubsidi,” urainya sembari menambahkan bahwa khusus kredit rumah pertama dan total gaji pemohon maksimal Rp.8 Juta per bulan [total gaji suami dan istri]

“Tahap awal, kami siapkan 10 (sepuluh) unit sepeda motor Honda Revo Fit. Konsumen hanya membayar uang muka Rp.15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah) dan memperoleh hadiah langsung sepeda motor senilai Rp.16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah),” ungkap Bobby.

Syarat utama untuk memperoleh hadiah langsung sepeda motor, urai Bobby, wajib sudah akad atau pengajuan kredit perumahan telah disetujui oleh Bank NTT. “Program ini merupakan kerja sama dengan Bank NTT Oelamasi dan MPM Motor Kupang,” terangnya.

CEO Sejahtera Land, Bobby Lianto (tengah) didampingi Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi, Boy Nunuhitu dan Kadek Adi PIC MPM Motor Kupang (kiri)

Selain itu, urai Bobby, angsuran per bulan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dibayar selama 20 tahun.“

Bobby pun menambahkan, jika konsumen tak ingin mengambil hadiah langsung sepeda motor, maka diberikan dua opsi yakni dapat mengubah tipe sepeda motor lain dengan membayar atau menambahkan nilai kurang dan atau tidak mengambil hadiah langsung sepeda motor, maka cukup membayarkan uang muka pembayaran rumah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang langsung disetorkan ke rekening Bank NTT.

Sementara, Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi, Boy Nunuhitu menyampaikan bahwa program beli rumah berhadiah langsung sepeda motor berlaku khusus di Juli 2020 dan khusus hanya di Bank NTT Oelamasi karena lokasi Perumahan Sejahtera Land berada di Kabupaten Kupang.

“Kondisi akad di Juli 2020 di era New Normal,” ungkapnya sembari menyampaikan Bank NTT turut serta memberikan fasilitas rumah layak huni kepada masyarakat NTT.

Selain itu, imbuh Boy, Bank NTT juga telah bekerja sama dengan DPD REI pada Kamis, 25 Juni 2020 di Lantai 5 Bank NTT. “Untuk 2 tahun pertama bunga sebesar 6,75 persen dan 3 tahun berikutnya dengan bunga 8,75 (subsidi 5 tahun) yang diperoleh masyarakat,” ungkapnya.

PIC MPM Motor, Kadek Adi menyampaikan rasa bahagia karena dapat bekerja sama dengan Bank NTT dan Sejahtera Land. MPM Motor, urai Kadek, sebagai dealer resmi Honda di wilayah Kupang-NTT turut meningkatkan gairah ekonomi. “Sepeda Motor Honda Revo Fit sudah terbukti irit dan bandel, dan harga jual tinggi. Semoga kerja sama ini dapat berlanjut,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Gubernur VBL Dorong Pertumbuhan Budi Daya 1 Juta Ikan Kerapu di Ngada

32 Views

Ngada, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) sangat serius dalam memperhatikan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi NTT. Buktinya, di sela-sela kunjungan kerja (kunker) di wilayah Flores khususnya di Kabupaten Ngada, pada Kamis, 25 Juni 2020.

Gubernur VBL didamping Bupati Ngada, Drs. Paulus Soliwoa dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada mengunjungi dan melihat dari dekat budi daya sejuta Ikan Kerapu di Wae Kelambu Desa Sambi Rasa Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

“Sekarang ada satu juta ikan kerapu di Wae Kelambu. Kita beranggapan, misalnya yang gagal atau mati sekitar 300 ribu ekor. Maka masih ada 700 ribu di sini. Nah, 700 ribu ini kita anggap yang paling murah, dijual Rp.100.000 per ekor. Itu berarti di sini ada sekitar Rp.70 miliar; hari ini, di sini,” ucap Gubernur VBL, bernada optimis.

Karena itu, sebut Gubernur VBL, jika pihak Pemprov NTT melepas atau membudidayakan lagi sekitar tiga juta ekor maka mari hitung. “Kita anggap saja 30% hilang maka masih ada 2,1 juta ekor. Maka ada sekitar Rp 140—300 miliar ada di sini, di Wae Kelambu ini. Belum lagi kalau hasil ikan kerapu ini bekerja sama dengan pihak restoran dan sebagainya,” tegas Gubernur sembari menambahkan, “ Ikan kerapu ini di bisnisnya, kalau masuk di restoran maka harganya sekitar Rp.2 juta per ekor.”

Di tempat terpisah, Pengelola Tambak Ikan Kerapu Wae Kelambu, Anshari Ashar mengaku, pihaknya selama ini mengalami kesulitan pakan ikan. “Selama ini di Wae Kelambu ini kami kesulitan pakan ikan,” kata Ashar.

Padahal menurut dia, kebutuhan pakan ikan kerapu cukup tinggi. “Untuk kebutuhan pakan ikan kerapu selama ini, kami ambil dari pakan ikan lokal dan pakan ikan yang dibeli pada sejumlah ruko di Bajawa, Kabupaten Ngada. Karena itu, kami mengharapkan dukungan Pemprov NTT terutama pembiayaan untuk membeli pakan ikan. Jika tidak maka ikan kerapu yang ada di sini sulit tumbuh dan berkembang; karena kekurangan pakan,” sebut Ashar, beralasan.

Sesuai agenda, Gubernur VBL bersama rombongan pada Jumat pagi, 26 Juni 2020, bertatap muka bersama masyarakat di Kantor Camat Riung Kabupaten Ngada dan usai santap siang bersama, Gubernur bersama rombongan bertolak menuju Mbay Kabupaten Nagekeo. (*/rb)

(Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

George Hadjo Pecut Jiwa Entrepreneur Honorer Biro Umum Pemprov NTT

555 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menginginkan para Pekerja Tidak Tetap (PTT) atau tenaga Honorer lingkup Pemprov NTT tak sekadar menerima gaji namun harus dapat membuat penghasilan sendiri atau berjiwa entrepreneur,” ulas Plt. Kepala Biro (Karo) Umum Kantor Gubernur NTT, George.M. Hadjo kepada media ini pada Jumat sore, 5 Juni 2020.

Untuk menerjemahkan keinginan besar Gubernur NTT tersebut, terang George, pihaknya di lingkup Biro Umum, lantas memberdayakan sekitar 300 tenaga honorer dengan mengelola potensi masing-masing.

Cara sederhana yang digunakan oleh mantan Kepala UPT Sarana dan Prasarana Olah Raga Dispora NTT yang sukses mengubah wajah GOR Flobamora Kupang, dengan mengolah lahan kosong di seputaran halaman Kantor Gubernur NTT dengan dijadikan lahan pertanian multifungsi. “Kata Gubernur, sebenarnya bukan banyak lahan tidur di NTT, namun yang tidur itu kita sendiri alias kita yang malas,” ulasnya lagi.

Plt. Karo Umum, George Hadjo (kanan)  didampingi Kasubag Belanja Pegawai, Djony Banase (kiri) memberikan arahan kepada salah satu tenaga honorer yang memproduksi pot bunga

Pantauan media ini, upaya yang dilakukan oleh George Hadjo tersebut dengan mulai menata setiap sudut Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT agar tampil lebih bersih, indah, dan menarik. Tak hanya itu, lahan kosong di pojok kiri belakang Kantor Gubernur dijadikan taman sekaligus lahan pertanian.

Tak hanya itu, sosok yang suka dan menggeluti olahraga Kempo ini pun memecut tenaga honorer yang memiliki bakat membuat pot bunga dengan menghasilkan pot bunga indah dan menarik.

“Dari hasil mengolah lahan ini, ke depan saat menunai sayur mayur, tomat, maupun lombok, selain dikonsumsi sendiri juga bisa dijual,” urainya sambil menyampaikan begitu pun pot yang dihasilkan selain dipajang juga dijual dengan kisaran harga Rp. 150—200 ribu.

George Hadjo saat melihat kinerja mesin pencacah tumbuhan untuk dijadikan pupuk organik dan melihat langsung proses pengolahan lahan untuk ditanami sayur mayur

Tak hanya itu, impian Plt. Karo Umum yang rajin berolahraga bela diri Kempo ini pun mempunyai impian menjadikan arena jogging track di seputaran Kantor Gubernur NTT. “Usai memasang pot gantung dengan bunga bougenvile [bunga kertas) berwarna putih, kuning, dan merah, kami akan membuat arena jogging track,” ungkap seraya menandaskan semoga bisa terwujud agar masyarakat dapat menikmati keindahan Kantor Gubernur NTT sambil berwisata dan membeli kebutuhan rumah tangga.

“Mereka dapat membeli di sini [sayur-mayur, buah-buahan, tomat, lombok] karena kami menggunakan pupuk organik. Jadi sambil berolahraga juga dapat bertamasya sekaligus berbelanja hasil olahan para tenaga honorer,” harapnya.

Selain itu, dia pun berharap pola ini dapat diimplementasikan oleh tenaga honorer di semua dinas lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Geliat Industri Rumahan Kelor & Jahe Merah Mbak Retno di Tengah Pandemi

255 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Jahe Merah atau empon-empon (bahasa Jawa, red) atau Zingiber officinale var. Rubrum adalah tanaman dengan rimpang berwarna merah dan ukurannya lebih kecil dari jahe putih/kuning (jahe badak).

Dilansir dari Kompas.com, Jahe merah menjadi salah satu ramuan tradisional yang paling sering diolah menjadi minuman yang dapat menghangatkan badan saat cuaca hujan. Namun, ada lain manfaat jahe merah untuk kesehatan yang dapat kita rasakan seperti memiliki sifat antiradang, mengatasi gejala osteoartritis, memperbaiki gairah seksual, dan meningkatkan kesuburan pria.

Selain itu, riset membuktikan bahwa manfaat jahe merah untuk kesehatan adalah peluruh kentut (karminatif), antimuntah, pereda kejang, antipengerasan pembuluh darah, peluruh keringat, antimikroba dan parasit, antipiretik, antirematik, serta merangsang pengeluaran getah lambung dan getah empedu.

Di samping itu, jahe merah memiliki aktivitas sebagai immunomodulator untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Efek ini yang bermanfaat dalam pencegahan dan membantu dalam pemulihan melawan virus Corona.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, jika ada ingin membeli jahe merah dalam bentuk olahan bubuk yang telah dikemas dan dijamin higienis, maka dapat dijangkau sekaligus membantu industri rumahan Jahe Merah Mbak Retno yang berlokasi di Jalan Nangka RT 05 RW 02 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara (NTT).

Selain itu, Mbak Retno juga mengolah kelor [marungga, red) menjadi berbagai jenis olahan makanan, minuman dan kecantikan. Lantas, bagaimana geliat industri rumahan kelor dan Jahe Merah dari pemilik nama lengkap B. Retno Kusumastuti, S.H. dan istri dari Ir. Eldy Toka ini, di tengah pandemi Covid-19 ini dapat bertahan? Simak wawancara Garda Indonesia dan Mbak Retno pada Kamis siang, 4 Juni 2020, di bawah ini:

Garda Indonesia : Bagaimana awal mula sampai dirintisnya usaha ini?

Mbak Retno : Fokus kita saat ini yaitu bagaimana mendapatkan uang untuk kelangsungan hidup kita, kebetulan saat ini kondisinya saat ini bisa dibilang sulit, tapi saya melihat ada peluang. Bahwa situasi saat ini adalah situasi yang abnormal, kondisi yang luar biasa, jadi saya tahu bahwa peluang yang bagus saat ini adalah jahe. Intinya supaya orang ke mana-mana itu harus sehat. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi empon-empon [jahe merah, red].

Garda Indonesia : Apa alasan utama menekuni usaha olahan jahe merah?

Mbak Retno: Alasan saya tertarik dengan ini tentu saja karena ada bakat turunan, jadi orang tua saya sudah menekuni jamu-jamuan baik itu kunyit putih, jahe, sencang maupun temulawak itu sejak 25 tahun yang lalu di Yogyakarta semenjak beliau pensiun dari kejaksaan. Makanya, mencari kesibukan dengan home industry.

Garda Indonesia : Sejak tahun berapa, Mbak Retno pindah ke sini [Kota Kupang, red) dan menekuni usaha ini?

Mbak Retno: Sebelum ke sini tahun 2016, saya memang biasa kerja dengan orang lain selama 30 tahun di Jakarta dan di sini juga mencoba kerja dengan orang lain, tetapi saya lebih rindu untuk punya usaha sendiri. Saya tertantang karena saya ingin mengasah talenta saya di mana saja. Setelah itu saya mencoba usaha kelor karena di sini budidaya kelor luar biasa. Kualitasnya sudah diakui dunia nomor 2 setelah Spanyol, hanya orang-orang masih sebatas mengonsumsi untuk makanan sehari-hari. Padahal kelor itu miracle tree. Pohon itu mempunyai banyak manfaat bahkan sangat tinggi kandungan gizinya sehingga ketika orang menganggap itu sebagai pilihan terakhir, bagi kami harus diangkat. Kita tidak hanya mengonsumsi itu saja tetapi dijadikan kapsul kelor atau nutrisi yang mempunyai manfaat untuk segala penyakit.

Garda Indonesia : Apa saja hasil olahan kelor yang dihasilkan oleh industri rumahan di sini?

Mbak Retno : Kami membuat teh seduh dan teh celup. Ada teman kami yang memanfaatkan kernel atau biji kelor kering untuk membuat minyak kelor karena minyak kelor ini sangat mahal sekali. Harganya itu bisa dibilang berkisar Rp.2 juta per liternya. Itu mereka gunakan untuk campuran kosmetik maupun parfum. Kami belum punya keahlian dibidang itu sehingga kita hanya masih memproduksi dan mencari pembeli. Dari ampas biji itu bisa dijadikan masker kelor. Manfaatnya tentu untuk kecantikan seperti kulit menjadi cerah, anti flek, anti keriput karena sangat alami dan tidak ada campuran apa pun. Kulit sensitif pun sebenarnya sangat aman, sejauh ini dipakai tidak ada komplain.

Garda Indonesia : Apakah semua olahan kelor tersebut memiliki waktu kedaluwarsa?

Mbak Retno : Kalau ditanya kedaluwarsa itu mengawetkan diri sendiri, mungkin di atas 2 tahun selama penyimpanannya benar.

Garda Indonesia : Apakah usaha kelor masih terus berlanjut?

Mbak Retno : Akhirnya, saat ini kami belum fokus pada kelor karena kami sedang berusaha membangun suatu jaringan di mana nanti kelor itu akan tetap dibudidayakan untuk lahan penghasilan bagi banyak orang. Terus kami beralih ke jahe walaupun mahal harganya tetapi kita ikuti pasar dan sangat dibutuhkan. Buktinya, kami mendapat undangan dari Disperindag Provinsi NTT untuk mengikuti bimtek selama 10 hari. Mereka sangat antusias karena ini untuk mengikis Covid-19 cepat berhenti.

Garda Indonesia : Apakah usaha ini sudah mempunyai izin termasuk label halal?

Mbak Retno : Kami sudah mengurus untuk izin usaha kecil lewat koperasi sehingga keluar izinnya agar lebih layak untuk beredar di masyarakat. Saya rasa dari pemerintah semakin mempermudah UKM di sini. Dari kemarin kita ketemu banyak orang itu ternyata usaha produksi minuman herbal itu lebih dari 20 orang di Kota Kupang. Itu luar biasa sekali karena berarti kita mencoba menjadikan empon-empon ini sebagai habit atau gaya hidup sehat. Jangan hanya berpikir hanya orang Jawa saja yang minum. Sebenarnya sangat bagus mengimbangi apa yang kita konsumsi sebab ada manfaatnya. Ini baru saya tekuni baru 3 bulan.

Garda Indonesia : Bagaimana respons Disperindag Provinsi NTT terhadap usaha kelor dan jahe merah di sini?

Mbak Retno : Menurut bapak Perindag ini sudah sangat bagus hasilnya untuk pemula. Kami menggunakan cara yang sangat sederhana tetapi kualitasnya sangat bagus. Saya mengedepankan heginitas atau kebersihan. Saya pastikan ini tidak ada pengawet, kimia dan sangat alami dengan campuran bahan-bahan yang sifatnya double action. Jahenya sudah bagus ditambah rempah-rempah pilihan kami yang kualitasnya sama dengan jahe. Jadi manfaatnya dobel. Sekarang banyak sekali pengetahuan tentang herbal dan kami sudah lihat semua itu.

Untuk mengenal dan memesan olahan Kelor dan Jahe Merah Mbak Retno, silakan menghubungi no whatsapp 081287860392.

Disperindag Provinsi NTT Dukung Industri Rumahan Mbak Retno 

Pose bersama Mbak Retno dan tim Disperindag Provinsi NTT saat kunjungan ke industri rumahan kelor dan jahe merah di Jalan Nangka Oeba

Sementara itu, Richye Manbait, S.T selaku PPK dan Dominggus Karvalfo selaku Kasie Fasilitas Industri Disperindag Provinsi NTT, saat kunjungan ke industri rumahan kelor dan jahe merah Mbak Retno pada Kamis, 4 Juni 2020 menyampaikan Disperindag Provinsi NTT melalui dana APBN mengalokasi anggaran untuk pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam penanganan Covid-19.

“Salah satunya seperti ini yaitu minuman herbal. Kita budayakan teman-teman IKM yang membuat minuman herbal untuk nanti hasil dari semua produk ini akan kita salurkan ke Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTT dan selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Richye.

Selain itu, imbuhnya, Ini stimulus untuk teman-teman IKM di saat kondisi yang sulit seperti ini agar mereka punya harapan dalam kondisi seperti ini. Konsistensi mereka tetap kita pertahankan. “Bukan hanya kegiatan ini, kita juga mempunyai kegiatan lain. Kemarin kita baru selesai dengan pembuatan masker untuk 30 orang IKM. Olahan kelor dan sabun cuci tangan dan hand sanitizer yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Kita rencanakan di bulan ini kita selesaikan semua kegiatan dan semua hasilnya akan kita serahkan ke gugus tugas provinsi,” beber Richye.

Lanjutnya, “Kita dibidang perindustrian sendiri tidak bisa memberikan bantuan langsung ke IKM. Maka kita bungkus semuanya dalam kegiatan Bimtek yang fokusnya pemberdayaan IKM untuk Covid. Jadi teman-teman IKM ini kita berikan bahan, kemasan, insentif, uang saku dan uang transpor selama kegiatan.”

Ada pun besaran insentif yang diberikan Disperindag, beber Richye, teman-teman IKM akan menerima Rp.700.000,- selama 5 (lima) hari. Format Bimtek yang biasa kita lakukan terkontrol di dalam satu daerah, maksudnya kita kumpulkan di tempat latihan sekarang tidak bisa kita lakukan karena covid sehingga mesti menerapkan physical distancing.

“Kami mengubah formatnya dengan teman-teman IKM tetap berproduksi di tempat masing-masing dan kita yang mendampingi ke rumah produksi. Karena kalau kita kumpulkan dalam satu tempat akan melanggar protokol kesehatan,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Kenaikan Tarif Transportasi Saat Pandemi di NTT Picu Inflasi 0,12 % pada Mei 2020

69 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Laju inflasi pada Mei 2020 di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,92, dipicu oleh adanya kenaikan indeks harga pada 8 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi yang naik sebesar 3,47 persen.

Demikian penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus dalam sesi konferensi pers virtual pada Selasa siang, 2 Juni 2020.

Menurut Darwis, penyebab terjadinya inflasi pada angkutan udara di Mei 2020, karena dibukanya kembali moda transportasi udara (sebelumnya pelabuhan laut dan udara di Provinsi NTT ditutup sejak 25 April 2020, red).

Khusus di NTT, imbuh Darwis, dibukanya penerbangan PP (Jakarta-Surabaya-Kupang) dan (Bali-Kupang) di tengah pandemi Covid-19, diiringi harga tiket yang melonjak tinggi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang mana sesuai dengan aturan Menteri Perhubungan bahwa penerbangan tersebut hanya dikhususkan untuk pebisnis bukan pemudik.

“Jumlah penerbangan terbatas yang mendorong naiknya harga tiket,” ungkap Darwis.

Selain itu, lanjut Darwis, Kota Kupang mengalami Inflasi sebesar 0,15 persen, Maumere mengalami Deflasi sebesar 0,05 persen dan Waingapu mengalami Inflasi sebesar 0,06 persen.

“Pada Mei 2020, dari 90 kota sampel IHK Nasional, 67 kota mengalami inflasi dan 23 kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 1,20 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang, Bogor, Madiun sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi terbesar terjadi di Kota Luwuk sebesar 0,39 persen dan deflasi terendah terjadi di kota Manado sebesar 0,01 persen,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/BPS Provinsi NTT)
Editor dan foto (+rony banase)

Ironi Ketertinggalan Pulau Timor

213 Views

Oleh: Muhammad Amir Ma’ruf

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020—2024, di mana terdapat 62 kabupaten dari 10 provinsi termasuk kategori tersebut. Nahas, 13 kabupaten di Provinsi NTT merupakan daerah tertinggal. Daerah tersebut tersebar di berbagai gugus pulau.

Jika dijabarkan, seluruh kabupaten di Pulau Sumba termasuk kategori tertinggal. Kemudian, Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, dan Lembata juga disebutkan dalam lampiran perpres. Akan tetapi hal menarik terjadi pada Pulau Flores, di mana hanya 1 dari 8 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.

Anomali justru terjadi di Pulau Timor, dari 6 (enam) kabupaten/kota, 4 (empat) di antaranya adalah daerah tertinggal. Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (T.T.S), Belu, dan Malaka. Kabupaten Timor Tengah Utara (T.T.U) yang semula ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada periode sebelumnya, kini menyusul Kota Kupang sebagai daerah yang tidak dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Bagaimana bisa?

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 (enam) kriteria, yaitu: Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Indikator perekonomian meliputi persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Pulau Timor pada tahun 2019 mencapai 384.000 jiwa. Sedangkan di Pulau Flores 368.000 jiwa. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kabupaten di Pulau Flores sedikit lebih unggul.

Jika tidak menyertakan Kota Kupang, rata-rata IPM kabupaten di Pulau Timor pada tahun 2019 hanya 62,58; sedangkan rata-rata IPM kabupaten di Pulau Flores mencapai 64,76. Dua indikator ini menunjukkan kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Timor masih tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Flores.

Indikator-indikator tersebut kontras bila dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua pulau. Pada tahun 2019, Pulau Timor memiliki PDRB sekitar Rp.34 triliun, sedangkan PDRB kabupaten yang berada di Pulau Flores hanya Rp.21,9 triliun (sumber: BPS). Namun, perlu diketahui bahwa 49 persen PDRB kabupaten/kota di Pulau Timor dihasilkan oleh Kota Kupang.

Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di Pulau Timor, di mana sumber pertumbuhan tidak mampu membuat divergensi ekonomi ke wilayah sekitarnya. Selama ini, pusat pertumbuhan ekonomi Pulau Timor adalah Kota Kupang. Pembangunan infrastruktur dan investasi di wilayah tersebut sangat masif bila dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Timor. Lihat saja jumlah hotel, pusat perbelanjaan, dan fasilitas ekonomi lainnya di Pulau Timor menumpuk di Kota Kupang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses masuk barang dan jasa serta menekan disparitas harga di Bumi Flobamora. Akan tetapi, kenyataan tidak demikian.

BPS menyebut dalam 5 (lima) tahun terakhir, ekonomi Kota Kupang selalu tumbuh diatas 6 persen. Sedangkan daerah lain di Pulau Timor pada periode yang sama tidak lebih dari 5,8 persen. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan semakin lebar. Salah satu akibatnya, investor lebih memilih menanamkan modalnya di Kota Kupang dari pada daerah lain di pulau tersebut. Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini bukan hanya tidak baik bagi kabupaten di Pulau Timor. Bagi Kota Kupang, kegagalan memberikan spillover effect (limpahan aktivitas ekonomi) ke daerah sekitar akan menyebabkan kondisi sosial-ekonomi yang tidak sehat.

Perlu Evaluasi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah, serta antarsektor (Kuncoro, 2004). Pemerintah Provinsi NTT perlu mengevaluasi rencana pembangunan. Sampai saat ini, data belum menunjukkan adanya aglomerasi yang terjadi akibat pembangunan dan investasi yang masif di Kota Kupang.

Pemerintah perlu melakukan terobosan agar pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Kupang mampu memberikan spillover effect ke daerah sekitar. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah membuat pusat pertumbuhan perekonomian baru di luar Kota Kupang. Seperti yang terjadi pada Pulau Flores, pusat pertumbuhan berada di Labuan Bajo, Ende, dan Maumere.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT harus mampu mendorong pemerintah kabupaten agar berani menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih kompetitif dibanding UMK Kota Kupang. Selama ini, banyak pemerintah daerah yang mengikuti besaran UMP sebagai acuan standar minimum pengupahan. Padahal, besaran tersebut belum tentu mencerminkan kondisi yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Bisa jadi, besaran UMP malah menjadikan daerah tersebut tidak kompetitif bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Akhirnya, investor lebih memilih Kota Kupang yang memiliki infrastruktur lebih baik yang dapat menekan biaya produksi.

Selain membuat pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan perbaikan sistem pengupahan daerah, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Pulau Timor harus bersinergi untuk mem-branding daerah masing-masing sesuai dengan potensinya. Sehingga setiap daerah memiliki ciri khas yang dapat ditonjolkan.

Melalui pembangunan yang fokus terhadap potensi, proses pembangunan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat daerah. Jangan lupakan juga soal peningkatan kapasitas SDM. Jika pembangunan ekonomi tanpa diikuti peningkatan kualitas SDM, maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai.

Masalah ketimpangan kapasitas SDM di Pulau Timor masih terpampang jelas. Penduduk 25 tahun ke atas di Kota Kupang memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 11,47 tahun, sedangkan daerah lain di Pulau Timor hanya 6—7 tahun.

Permasalahan ketimpangan memang kompleks. Perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Jika upaya-upaya seperti membangun pusat pertumbuhan baru, perbaikan sistem pengupahan daerah, branding daerah, dan peningkatan kualitas SDM masih sulit diwujudkan, setidaknya Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan pembangunan dan pertumbuhan yang pesat di Kota Kupang untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah masing-masing.

Jangan sampai Kota Kupang menjadi derek tak berkail, bergerak sendiri tanpa mampu menarik yang lain.(*)

*/Penulis merupakan Statistisi Ahli BPS Kota Kupang

Foto utama oleh timordaily.com

Empat Skema Insentif bagi Petani dan Nelayan Selama Pandemi

130 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah menyiapkan empat skema yang dapat ditempuh untuk membantu para petani dan nelayan agar dapat tetap berproduksi dan menjaga ketersediaan bahan pokok selama masa pandemi. Sejumlah skema tersebut dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 28 Mei 2020.

“Saya melihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini. Pertama, melalui program jaring pengaman sosial,” ujar Presiden dalam arahannya.

Melalui skema pertama, yakni jaring pengaman sosial, pemerintah ingin memastikan bahwa kurang lebih 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak terlindungi oleh sejumlah program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Di antara program-program tersebut ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Desa, paket sembako, hingga program subsidi listrik.

“Tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga yang kurang mampu termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin,” kata Presiden.

Skema berikutnya, melibatkan program subsidi bunga kredit. Program yang telah diputuskan dan tengah berjalan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp.34 triliun untuk membantu para petani dan nelayan lewat kebijakan relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit. Relaksasi tersebut diberikan kepada penerima pembiayaan yang didapat melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, hingga pembiayaan dan bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Pemerintah, melalui skema ketiga, juga menyiapkan pemberian stimulus sebagai modal kerja bagi para petani dan nelayan tersebut. Bantuan modal kerja tersebut dapat disalurkan melalui perluasan program KUR bagi para penerima yang dinilai layak kredit atau _bankable_. Sementara untuk yang lainnya juga dapat disalurkan melalui program-program yang disebut dalam skema kedua.

“Saya minta ini prosedur dan aksesnya dipermudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, dan petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” tutur Presiden.

Adapun dalam skema keempat, beber Presiden Jokowi, pemerintah juga akan memberikan bantuan melalui instrumen nonfiskal dengan cara mengupayakan kelancaran rantai pasokan yang akan meningkatkan produktivitas para petani dan nelayan.

“Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini bisa lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, dan alat-alat produksi,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)