Arsip Kategori: Ekonomi dan Bisnis

Expo Kreatif Anak Negeri 2020, Wagub Josef: Wujudkan UMKM Berdaya Saing

183 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Expo Kreatif Anak Negeri 2020 menghadirkan para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), perbankan dan pasar atau investor yang diharapkan terbangun komunikasi dengan jejaring yang ada demi mendorong geliat ekonomi NTT melalui sektor UMKM dihelat pada 16—17 September 2020 dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/11/dorong-geliat-ekonomi-ntt-melalui-expo-kreatif-anak-negeri-16-17-september-2020/

Wagub Josef Nae Soi mengatakan peningkatan kapasitas dan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Expo Kreatif Anak Negeri 2020 dengan tema ‘Menggairahkan Ekonomi Melalui UMKM’ yang dilaksanakan di Millenium Ballroom Kupang pada Rabu 16 September 2020.

“Kita perlu mewujudkan UMKM yang memiliki daya saing dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas untuk bisa terus mendorong pemulihan ekonomi saat ini. UMKM harus didukung dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mau agar bisa terbangunnya komitmen perangkat daerah untuk mendata UMKM _by name, by adrress, by phone, by product dan by sector_. Produknya apa saja, oleh pihak mana saja supaya kita bantu bersama,” jelas Wakil Gubernur.

“Kita harus mampu membuat pasar produk dan pasar unggulan yang kreatif dan inovatif dengan saling memberikan motivasi. Pemberdayaan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru perlu dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengatakan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, salah satu sektor yang terkena dampak adalah UMKM maka perlu penanganan yang serius karena UMKM sebagai pilar utama ekonomi memiliki peran strategis baik dari jumlah, sebaran usaha, dan juga penyerapan tenaga kerja yang besar.

Wagub NTT Josef Nae Soi saat memperoleh produk UMKM NTT

“Di NTT sendiri, jumlah pelaku UMKM kurang lebih 105.000 unit apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk NTT 5,5 juta jiwa yang berarti total masyarakat yang bergerak di sektor wirausaha hanya 1,9%. Oleh sebab itu, seyogianya harus memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah minimal 2 % total penduduknya harus bergerak di sektor wirausaha,” ujarnya di hadapan para penyelenggara antara lain Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi NTT (FKLJK); Pemprov NTT (Biro Ekonomi dan Kerja Sama, Biro Umum, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja); Bank NTT, Himbara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT, dan Kanwil DJPb Provinsi NTT.

“Dalam mewujudkan visi NTT Bangkit Menuju masyarakat sejahtera, Pemprov NTT juga secara khusus berkomitmen memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan maka saya harapkan dengan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya yang ada dengan expo ini juga menunjukkan potensi sumber daya daerah dapat dikembangkan menjadi produk-produk unggulan,” ujar Wagub Josef.

Ia juga berterima kasih kepada Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat yang terus memperkenalkan dan mempromosikan kain tenun asal NTT sebagai produk kekayaan budaya untuk dikenal dunia serta apresiasi kepada Biro Ekonomi dan Kerja Sama NTT bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) yang sudah menggagas dan melaksanakan kegiatan expo tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT Lery Rupidara, mengatakan Pemprov NTT bersama dengan FKLJK menginisiasi expo ini untuk menjadi sarana menampilkan produk unggulan NTT yang berbasis pada pertanian, peternakan, kelautan perikanan, kehutanan dan dan pariwisata serta mempertemukan produsen dan distributor bersama konsumen dalam peningkatan kapasitas UMKM.

Untuk diketahui yang berpartisipasi pada expo tersebut diantaranya UMKM Binaan PT Jamkrida,UMKM Binaan Bank NTT, UMKM Binaan Bank Indonesia, PT Telkom Indonesia, Dekranasda NTT, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan dan BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Biro Ekonomi dan Kerja Sama, Dinas Koperasi,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT Kawasan Industri Bolok, PT BPR TLM, Perbarindo, PT Pegadaian, , dan PNM.(*)

Sumber berita dan foto (Meldo Nailopo—Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Ratusan Ribu Tenaga Kerja Asosiasi Jasa Konstruksi Terancam PHK

190 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian PUPR telah menerbitkan Surat Keputusan No 1410/KPTS/M/2020 tertanggal 4 September 2020 tentang asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi terakreditasi.

Surat keputusan hasil kerja tim akreditasi Ditjen Bina Konstruksi kementerian PUPR tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat jasa konstruksi Indonesia, atas kondisi ini, Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO) yang juga merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi angkat bicara.

Ketua Umum AKLINDO Andi Amir Husry menuturkan bahwasanya Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 telah membekukan 90 (sembilan puluh ) Asosiasi Jasa Konstruksi yang jaringannya tersebar mulai dari pusat sampai di kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya pada Selasa, 15 September 2020.

Akibatnya akan terjadi PHK terhadap ratusan ribu tenaga kerja. Sehingga sangat tidak patut dalam kondisi negara menghadapi bencana pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. “Tidak ada urgensi membekukan asosiasi yang tidak membebani APBN dalam kondisi negara mengalami bencana sekarang ini,” tegasnya.

Oleh karenanya, imbuh Andi, Kementerian PUPR dapat dianggap melanggar asas kepatutan terhadap Peraturan Presiden R.I. No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional memprioritaskan program subsidi besar-besaran bagi tenaga kerja dan pencegahan PHK demi stabilisasi ekonomi yang mengalami resesi.

Kemudian, dalam pelaksanaannya Ketua Umum AKLINDO juga mempertanyakan aspek kejujuran dan keterbukaan sebagaimana Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 2 asas kejujuran dan keadilan; serta asas keterbukaan.

“Di mana performa dan yang lainnya tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam database LPJKN (Unsur dan Non Unsur –red), sehingga penyelenggaraan akreditasi dan hasilnya ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia?” tanya Andi.

Terlebih sebelumnya LPJKN melayangkan Surat No. 1241- UM/LPJK.IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang meminta Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi kepada semua Asosiasi, Dalam waktu yang tidak lama, yaitu tiga hari kemudian, pada tanggal 04 September 2020, terbit Kepmen tentang Akreditasi. Dengan demikian, Panitia Akreditasi tidak jujur dan tidak terbuka kepada LPJKN sebagai Sekretariat Program Akreditasi Asosiasi.

Kepmen PUPR Ditengarai Tabrak Banyak Aturan

Selanjutnya, Ketua umum AKLINDO Andi Amir Husry juga menengarai bahwa dalam penerbitan surat keputusan menteri tersebut telah menabrak banyak aturan, di antaranya :

Pertama, UU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 105 menyatakan: Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. UU Nomor 2 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017 sedangkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 22 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 23 April 2020. Dengan demikian, PP No. 22 Tahun 2020 cacat hukum sebab melanggar Pasal 105 UU No. 2 Tahun 2017, yaitu diundangkan setelah lewat 2(dua) tahun bahkan terlambat selama 1 tahun 2 bulan. Sesuai hukum, Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 batal dengan sendirinya, dasar hukumnya (PP No. 22 Tahun 2020 ) tidak sah secara hukum sebab bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017.

Kedua. Bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 yang mengakreditasi hanya 12 Asosiasi Badan Usaha dan 25 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atau membekukan 60 Asosiasi Badan Usaha dari total 72, dan membekukan 35 Asosiasi dari jumlah 60 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi. Dengan hanya meloloskan 12 dan 72 Asosiasi tersebut di atas, maka berpeluang timbul Oligopoli dalam pelayanan Usaha Jasa Konstruksi, yang seluruhnya dari Usaha Jasa Konstruksi Besar;

Ketiga, Bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  Bahwa asosiasi Jasa Konstruksi kebanyakan masih dalam kategori Menengah, utamanya yang berada di luar Jawa Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 hanya memberi akreditasi pada Asosiasi Besar sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi asosiasi level menengah;

Keempat, Bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ketua Umum AKLINDO menekankan bahwa pembekuan 60 Asosiasi Badan Usaha dan 35 Asosiasi Profesi menimbulkan PHK bagi ribuan pegawai asosiasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menambah jumlah potensi kemiskinan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi yang sekarang ini mengalami resesi. Atas kondisi tersebut sudah sepatutnya Pemerintah membatalkan Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020. seraya melakukan penyegaran organisasi.

Sumber berita dan foto (*/tim media)
Editor (+rony banase)

“Awal dan Kini” Rumah Tenun & Cafe Ina Ndao Diresmikan Wali Kota Kupang

369 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Perayaan HUT ke-29 Rumah Tenun Ina Ndao ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peresmian Rumah Tenun dan Cafe Ina Ndao oleh Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore dan didampingi Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Hilda Manafe dan pengguntingan pita oleh pejabat yang mewakili Gubernur NTT serta pemotongan tumpeng oleh Kepala BI Perwakilan NTT di lokasi Rumah Tenun Ina Ndao, Kelurahan Naikoten I, pada Kamis, 10 September 2020.

Perayaan ini juga sekaligus merupakan syukuran atas terpilihnya sentra tenun ikat Ina Ndao sebagai salah satu nominasi dalam anugerah pariwisata Indonesia (API) Tahun 2020.

Wali Kota Jefri menyampaikan bahwa usia 29 tahun tentu bukan waktu yang singkat bagi sentra tenun Ina Ndao dalam menekuni upaya melestarikan budaya NTT khususnya tenun ikat. Karena itu dia memberi apresiasi kepada pengelola Ina Ndao bersama seluruh karyawan yang berkomitmen dalam menjalankan usaha ini, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi lokal NTT, sehingga menjadi kebanggaan masyarakat NTT khususnya Kota Kupang.

“Pantas, jika Ina Ndao terpilih sebagai salah satu nominator yang mewakili NTT dalam ajang anugerah pesona Indonesia bersama 8 obyek wisata NTT lainnya,” ucap Wali Kota Jefri.

Ia pun menjelaskan Pemkot Kupang, hingga saat ini terus berupaya mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara dan daerah terutama di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, dengan meningkatnya industri pariwisata seperti yang dijalankan oleh Ina Ndao, tentu akan meningkatkan jumlah kunjungan dan minat beli masyarakat yang tentunya akan mendorong perekonomian daerah ini.

Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Pemprov NTT, Dr. Lery Rupidara,M.Si, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe,S.Sos., Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus.

Karena itu, Wali Kota meminta Dinas Pariwisata Kota Kupang untuk memberi perhatian terhadap usaha-usaha yang mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini guna mewujudkan misi Pemkot Kupang yakni Kota Kupang Makmur.

Dengan gedung baru yang diresmikan ini, Wali Kota berharap sentra tenun ikat Ina Ndao terus sukses menjadi usaha pariwisata yang menginspirasi munculnya usaha-usaha jasa obyek wisata khususnya yang berperan dalam mempromosikan budaya tradisional khas NTT yang unik.

Direktris Ina Ndao Group, Dorce Lusi berterima kasih kepada Wali Kota dan segenap undangan yang telah berkenan hadir dalam perayaan HUT ke-29 Ina Ndao sebagai bentuk dukungan. Dituturkannya, usaha ini mulai dirintis bersama suaminya, Yus Lusi 29 tahun silam diawali dengan bangunan sangat sederhana yang terbuat seng-seng bekas. Berkat dukungan dari berbagai kalangan termasuk pemerintah daerah setempat di usia ke-29 ini, mereka bisa meresmikan gedung baru sentra tenun ikat serta café Ina Ndao.

Menurutnya, usaha ini mereka bangun dengan cita-cita besar yakni melestarikan budaya sekaligus mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja baru yang berbasis ekonomi rumah tangga dan mengangkat martabat kaum perempuan. Nama Ina Ndao sengaja mereka pilih karena Ina yang dalam bahasa Rote berarti mama yang menjelaskan bagaimana mereka belajar menenun dari ketulusan hati seorang mama. Sedangkan, Ndao merupakan nama kampung asal mereka yang merupakan pulau paling selatan dari wilayah NKRI.

Dari kiri ke kanan, Direktris Rumah Tenun Ina Ndao; Ketua TP PKK Kota Kupang, Hilda Manafe; Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang, Elizabeth Rengka

Dorce menambahkan pelajaran penting yang mereka raih adalah hasil yang didapat saat ini merupakan buah dari perjalanan panjang dan kerja keras tak kenal lelah mereka selama ini. Karena itu mereka berharap agar dukungan yang mereka dapatkan selama ini bisa terus dijaga demi memajukan tenun ikat NTT.

Dorce juga memohon kesediaan para tamu undangan yang hadir untuk mendukung dan memberikan vote kepada Rumah Tenun Ina Ndao sebagai destinasi wisata budaya dalam ajang anugerah pesona Indonesia.

Perayaan tersebut dimeriahkan dengan suguhan tarian daerah NTT serta fashion show busana dengan bahan dasar tenun ikat khas NTT. Semua tamu undangan yang hadir juga memperoleh oleh-oleh berupa kerajinan tangan yang terbuat dari bahan tenun ikat NTT.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Pemprov NTT, Dr. Lery Rupidara,M.Si, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe,S.Sos, Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus, Anggota DPRD Kota Kupang, Richard Odja, Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Elisabeth Man Rengka, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, S.E., M.Si. bersama Ketua Dharma Wanita Kota Kupang, para Asisten Sekda, segenap pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintahan Kota Kupang serta Camat Kota Raja dan Lurah Naikoten I. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans/frd/ddy)
Editor (+rony banase)

Dorong Geliat Ekonomi NTT Melalui Expo Kreatif Anak Negeri 16—17 September 2020

322 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi NTT (FKLJK); Pemprov NTT (Biro Ekonomi dan Kerja Sama, Biro Umum, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja); Bank NTT, Himbara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT, dan Kanwil DJPb Provinsi NTT menyelenggarakan Expo Kreatif Anak Negeri 2020 bakal dilaksanakan pada 16—17 September 2020 di Milenium Ballroom Kupang.

Expo UMKM Anak Negeri 2020 ini akan menghadirkan para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), perbankan dan pasar atau investor. Diharapkan melalui Expo ini, terbangun komunikasi dengan jejaring yang ada demi mendorong geliat ekonomi NTT melalui sektor UMKM.

Ketua FKLJK NTT yang juga merupakan Plt. Direktur Utama Bank NTT Hary Alexander Riwu Kaho, saat sesi konferensi pers bersama awak media, pada Kamis siang, (10 September 2020) di Subasuka, menjelaskan, Expo UMKM Kreatif Anak Negeri 2020 ini akan terbangun keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dalam Expo tersebut akan dihadirkan pihak Standar Nasional Indonesia (SNI), Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI), Sertifikat Halal, Pengawas Obat dan Makanan, Kemenkumham serta pihak lainnya untuk membantu kebangkitan UMKM di NTT.

Turut hadir dalam sesi konferensi pers tersebut yakni Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT, Robert Sianipar; Kepala Biro EKS Prov NTT; Dr. Lery Rupidara, M.Si. Kepala Perwakilan BI, I Nyoman Ariawan Atmaja; Kakanwil DJPb, Lidya Kurniawati Christyana; dan Kepala Dinas Kopnakertrans Prov NTT; Sylvia Peku Djawang, S.P., M.M.

Suasana konferensi pers Expo Kreatif Anak Negeri 2020 pada Kamis, 10 September 2020 di Subasuka 

Alex Riwu Kaho pun menambahkan, dalam Expo UMKM Kreatif Anak Negeri 2020 ini terbagi dalam empat fase yakni; Bussiness Matching, Choaching, Parade UMKM dan Coffee Talk. Berbagai jenis produksi UMKM, serta kreativitas-kreativitas lain bisa dilihat dalam kegiatan Expo ini. Menurutnya, yang akan membuka kegiatan ini yakni Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nai Soi, sementara Gubernur Viktor Laiskodat direncanakan akan menutup kegiatan.

Masih menurut Alex, Kondisi perekonomian Nusa Tenggara Timur sendiri, sebelum pandemi Covid-19 memang kurang geliat, padahal sesungguhnya NTT sangat potensial dan menjanjikan. UMKM adalah pilar utama struktur ekonomi riil NTT. Pelaku usaha di NTT, ± 97% adalah UMKM atau sejumlah 105.180 unit.

“Ini adalah suatu kekuatan besar dalam arti kualitas dan kuantitas jika dikembangkan dengan baik. Kurang bergeliatnya sektor riil UMKM ini antara lain disebabkan oleh faktor pilihan core business /produk; manajemen; keuangan; market termasuk digitalisasi yang kurang ekspansif,” beber Alex Riwu Kaho.

Adapun komoditi/produk unggulan NTT (K/PJU) yang memerlukan pengembangan antara lain :

  • Jagung, antara lain dengan fokus pengembangan pada industri tepung jagung, pakan ternak;
  • Kopi, antara lain dengan fokus pengembangan pada kopi bubuk dan kopi instan;
  • Kakao, antara lain dengan fokus pengembangan pada pasta kakao, lemak kakao, makanan dan minuman kakao;
  • Mete, antara lain dengan fokus pengembangan pada mete organik dan pakan ternak;
  • Kelapa, antara lain dengan fokus pengembangan pada Virgin Coconut Oil, Briket arang, pakan ternak, industri kerajinan;
  • Daging, antara lain dengan fokus pengembangan pada industri dendeng, daging kaleng, daging giling, bakso;
  • Ikan, antara lain dengan fokus pengembangan pada industri tepung ikang, industri sei ikan, industri pakan ternak;
  • Rumput laut, antara lain dengan fokus pengembangan pada karagenan, industri pakan ternak;
  • Garam, antara lain dengan fokus pengembangan pada garam industri , garam farmasi;
  • Kelor, antara lain dengan fokus pengembangan pada tepung kelor, industri makan dan minuman dari kelor;
  •  Tenun ikat, antara lain dengan fokus pengembangan pada industri fashion dan souvenir;
  • Usaha-usaha terkait sektor pariwisata;
  • Budidaya padi sawah;
  • Budidaya pisang;
  • Angkutan antar desa;
  •  Usaha penangkapan ikan;
  • Toko sembako;
  • Pedagang pengumpul hasil pertanian;
  •  Budidaya tomat (Quick win Bank Indonesia Perwakilan NTT).

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja mengatakan dalam Expo ini yang menjadi penekanan adalah Bussiness Matching. Menurut dia, ada dua hal penting di dalamnya yakni dari perbankan untuk UMKM untuk menyerap likuiditas di perbankan, dan dari UMKM kepada pembeli, ini akan menjadi pola utama dalam Expo. Jika ini berhasil, maka perlu lakukan replikasi secepatnya agar ekonomi NTT bisa segera pulih.

Sementara, Kepala OJK NTT, Robert Sianipar pada kesempatan itu mengatakan dengan adanya banyak pihak yang diundang pada kegiatan Expo ini, diharapkan adanya peran aktif dari semua komponen agar bisa membuat market (pasar) sendiri di NTT.

Sumber berita utama (*/Humas Bank NTT)
Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Resesi Terjadi di NTT? BPS : NTT Alami Deflasi pada Juli dan Agustus 2020

249 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada Juli 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami deflasi sebesar 0,32 persen dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II (April—Juni 2020) mengalami kontraksi -1,96 persen year on year, meski tak sebesar provinsi lain di Indonesia bahkan secara nasional. Apakah kondisi pertumbuhan ekonomi serupa bakal dialami oleh NTT pada triwulan III? Apakah penurunan ekonomi ini dominan oleh Covid-19?

Demikian pernyataan resmi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus dalam jumpa media secara tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan pada Selasa siang, 1 September 2020.

Menurutnya, kondisi penurunan ekonomi NTT juga disebabkan oleh perubahan musim dan tak hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19. “Komposisi atau profil ekonomi NTT memang agak berbeda dengan provinsi lain yang hanya mengandalkan sektor pertanian. Ada 3 (tiga) sektor besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi NTT yakni pertanian, kehutanan, perikanan, administrasi pemerintah, dan perdagangan,” urainya.

Kondisi tersebut, imbuh Darwis Sitorus, yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTT. “Terkait administrasi pemerintah, sebagian besar anggaran diperuntukkan untuk menghadapi Covid-19, demikian dengan perdagangan masih belum pulih karena daya beli masyarakat belum maksimal,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi NTT pun, tandas Darwis Sitorus, telah menggelontorkan bantuan untuk menstimulus kinerja ekonomi. “BPS masih mencatat atau memotret kinerja ekonomi, jika deflasi terus terjadi, maka berbahaya. Mudah-mudahan di September tidak terjadi lagi deflasi, kalau deflasi terus-menerus, maka terjadi resesi ekonomi,” terangnya.

Sementara Laju Inflasi di Provinsi NTT, lanjut Kepala BPS NTT yang baru menjabat sekitar 7 (tujuh) bulan ini menguraikan bahwa deflasi NTT pada Juli 2020 sebesar 0,32 persen dan pada Agustus 2020 sebesar 0,71 persen (naik 0,39 persen, red).

“Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2020 mengalami Deflasi sebesar 0,71 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,55 pada Bulan Juli 2020 menjadi 102,82 pada Bulan Agustus 2020. Deflasi ini disebabkan oleh penurunan indeks harga pada 7 darl 11 kelompok pengeluaran,” bebernya.

Deflasi ini, urai Darwis, disebabkan oleh penurunan indeks harga pada 7 dari 11 kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi Agustus 2020 yakni makanan, minuman, dan tembakau -2,12%; pakaian dab alas kaki -0,08 %; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga-0,03 %; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga -0,01 %; transportasi -0,73%; informasi, komunikasi dan jasa keuangan -0,05% dan penyediaan makanan dan minuman/restoran -0,03%.

Penulis, editor dan foto utama (+rony banase)

Bantuan Subsidi Upah Rp.2,4 Juta per Orang bagi 15,7 Juta Pekerja

1.033 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program stimulus ekonomi berupa Bantuan Subsidi Upah bagi para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Peluncuran program tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2020.

Dalam acara tersebut, turut hadir sejumlah perwakilan pekerja yang termasuk ke dalam 2,5 juta pekerja gelombang pertama yang akan langsung memperoleh bantuan tersebut. Acara tersebut juga diikuti oleh ratusan perwakilan pekerja lainnya yang mengikuti melalui konferensi video.

“Pemerintah telah meluncurkan banyak sekali stimulus ekonomi. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya nanti yang akan diberikan 15,7 juta pekerja diberikan Rp2,4 juta,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Hingga September mendatang, bantuan tersebut diharapkan juga dapat diberikan kepada para pekerja lain dengan jumlah keseluruhan mencapai 15,7 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp.5 juta dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

“Yang kita luncurkan dan berikan hari ini 2,5 juta (pekerja) dan kita harapkan nanti di bulan September selesai 15,7 juta pekerja. Semua diberikan,” kata Presiden.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang sejumlah Rp.2,4 juta untuk empat bulan dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan daya beli para pekerja penerima bantuan.

“Kita harapkan sekali lagi dengan bantuan ini konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli masyarakat menjadi meningkat, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita menjadi kembali pada posisi normal,” tuturnya.

Seorang perawat rumah sakit yang hadir langsung di Istana Negara dan menjadi salah satu perwakilan penerima bantuan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas bantuan yang diberikan tersebut. Menurutnya, bantuan yang diberikan di tengah pandemi tersebut memang menjadi hal yang dibutuhkan para pekerja seperti mereka.

“Saya pribadi dengan adanya Covid-19 ini memang sangat mengalami kesulitan. Kita juga di perusahaan seperti rumah sakit juga mengalami penurunan. Jadi dengan adanya Bantuan Subsidi Upah ini kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi dan BP Jamsostek,” ucapnya.

Untuk diketahui, Bantuan Subsidi Upah ini melengkapi sejumlah bantuan dan stimulus lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Di antaranya ialah Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Bantuan Subsidi Listrik, Kartu Prakerja, Bantuan Sembako, hingga Banpres Produktif Usaha Mikro.

Mengutip siaran pers BP Jamsostek tanggal 27 Agustus 2020, Bantuan Subsidi Upah ini diberikan kepada para pekerja yang menjadi peserta BP Jamsostek sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi kepesertaan BP Jamsostek.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri BUMN Erick Thohir.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Inisiasi Pemulihan Ekonomi Daerah, Gubernur NTT : Harus Kerja Ekstra

320 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian daerah di tengah pandemi, maka Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat meminta semua pihak mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, masyarakat, perbankan, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha dan UMKM untuk bekerja keras dan bersama-sama dalam pemulihan ekonomi Provinsi NTT.

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) yang mendiskusikan ‘Strategi Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur’ yang dilaksanakan di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT pada Rabu, 26 Agustus 2020. Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja; Kepala OJK Perwakilan NTT, Robert HP. Sianipar; Bupati Kupang, Korinus Masneno; dan moderator diskusi, Plt. Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho selaku Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK).

“Kondisi saat ini pada pemulihan ekonomi di daerah kita tentunya kita harus benahi semuanya. Kinerja kita masih dalam perencanaan program. Belum kita kontrol hingga sampai pelaksanaan di lapangan. Walaupun pemerintah merencanakan desain program pemulihan dengan baik, tapi bila SDM pengelola di lapangan masih timbul masalah; ini harus kita tangani bersama,” ujar Gubernur VBL.

Lanjutnya sambil berpinta, “Saya mau dalam dua minggu ke depan, kita rapat bersama antara UMKM dan pihak industri dengan melibatkan OJK, dan Perbankan. Kita cari tahu setiap UMKM masalahnya pada apa, kita lihat produknya apa, masalah apa yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19 ini, apakah ada kendala dalam pemasarannya?”

Jadi, imbuh Gubernur VBL, “Kita bisa tahu langsung masalahnya di lapangan. Dengan demikian, maka kita kerja bersama dengan percepatan kredit-kredit yang diberikan pada UMKM ataupun relaksasi dan solusi lainnya.”

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat memberikan proyeksi pemulihan ekonomi NTT

Ia juga meminta agar penanganan ekonomi daerah harus punya target tertentu untuk bisa mencapai hasil maksimal, maka menurutnya juga harus dikelola dengan cara kerja yang luar biasa untuk menuju pada pemulihan aktivitas ekonomi. Ia pun meminta agar dalam menunjang pemulihan ekonomi maka perlu ada suplay chain yang turut memberikan dampak dalam pengelolaan atau pengembangan pariwisata.

“Bila kita berbicara untuk sektor pariwisata, maka kita lihat juga supply chain yang turut mendukung. Bila kita pergi ke Lelogama dan Bokong, setiap akhir pekan banyak orang yang berkunjung ke sana, namun belum ada restoran. Ini harus diperhatikan. Harus ada restorannya dan saya juga mau makanan yang disediakan juga harus dari sektor-sektor pendukung di Kabupaten Kupang mulai dari pertanian, perkebunan, dan perikanan yang di antaranya beras, ikan, daging, bawang dan lain-lain. Dengan demikian ada dukungan untuk pariwisata dengan restorannya di sana,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bank Indonesia NTT I Nyoman Ariawan Atmaja mengatakan pemulihan ekonomi akan didukung dengan biaya-biaya perbankan untuk mendorong pengembangan potensi yang ada di NTT. “Peluang kita untuk memulihkan ekonomi ini ada pada UMKM dan juga potensi yang ada di NTT. UMKM kita sangat banyak dan berpengaruh besar pada ekonomi kita. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi tahun 2020 ini adalah 677 Triliun dan 356 triliun untuk tahun 2021. Kita harus ambil peluang ini untuk pemulihan ekonomi kita dengan potensi produksi garam, kopi, jambu mete, dan sapi,” jelasnya.

Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kupang pada pemulihan ekonomi daerah Provinsi NTT dimulai pada sektor-sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. “Dalam kondisi seperti ini, kita harus bisa bangkit kembali. Pemulihan kita mulai dari pertanian, perkebunan dan perikanan. Khusus untuk pertanian tahun ini, kami akan panen jagung untuk juga mendukung Program Tanam Jagung Panen Sapi dan saat ini kami akan panen 1.000 hektar. Kita kerja bersama mulai dari pengelolaan lahan, air, pengelolaan jagung hingga menghasilkan produksi sapi. Lokasi kami yang dekat dengan Provinsi dan tentunya sangat membantu dan memudahkan kami untuk masuk dalam pasar,” terangnya.

Ketua FKLJK, Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan, diskusi tersebut adalah wujud nyata dari spirit untuk menterjemahkan program kerja agar akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di NTT lebih cepat.

“Dalam diskusi yang kami lakukan, ada spirit untuk kerja bersama, dan sama-sama bekerja,” ujar Alex Riwu Kaho dalam seraya menyampaikan sesuai arahan dari Gubernur NTT sebagai keynote speaker dalam diskusi bisa menjadi landasan bagi bupati dan wali kota untuk membangun sinergitas guna menekan angka kemiskinan di NTT.

“Sesuai dengan mapping Bapak Gubernur NTTT yaitu upaya ini akan dimulai dari Pulau Sumba dan Timor,” urai Plt. Dirut Bank NTT ini sembari mengatakan, dibutuhkan spirit untuk membangkitkan semangat bersama pemerintah, pemangku kepentingan dan juga kolaborasi antar berbagai pihak untuk mendukung pemulihan ekonomi di berbagai sektor.

Sejalan dengan itu, Kepala OJK NTT Robert HP. Sianipar mengatakan sektor jasa keuangan sangat ingin mendorong pemulihan ekonomi NTT dengan pola memadukan sektor real dengan sektor keuangan dan juga relaksasi terutama bagi UMKM yang memiliki kapasitas besar dalam pemulihan ekonomi.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Politeknik Negeri Kupang Konsisten Bantu Usaha Dodol Pisang Legit Sari

203 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Politeknik Negeri Kupang (PNK) kembali memberikan bantuan kepada usaha rumahan Dodol Pisang Legit Sari yang dirintis oleh pasangan suami istri yakni Ferry Dethan dan Merry Letik yang mengawali usaha rumahan dengan mencoba mengolah pisang menjadi dodol sejak tahun 2012.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2019/07/26/politeknik-negeri-kupang-dukung-usaha-dodol-pisang-legit-sari-via-program-ppud/

Sebelumnya, pada awal pemberian bantuan oleh PNK di tahun pertama (2019, red), usaha Dodol Pisang Legit Sari menggapai bantuan berupa alat atau mesin pengaduk adonan dodol pisang dan di tahun 2020 diberikan bantuan berupa beberapa teknologi dan bantuan yang diserahkan antara lain :

  1. Mesin pengiris dodol semi otomatis;
  2. Etalase untuk media penyimpanan pada showroom, sehingga penyimpanan produk menjadi bersih , rapi dan ergonomis;
  3. Packaging kemasan menjadi higienis, di lengkapi dengan paper bag dan labelling sebagai identitas produk; dan
  4. Pelatihan pengoperasian dan perawatan mesin pengiris dodol serta perawatan mesin pengaduk yang diserahterima pada tahun 2019.

Jenis bantuan ini merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diberikan oleh PNK kepada Usaha Legit Sari dalam bentuk Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD) berbasis agribisnis pengolahan pisang lokal khas NTT yang berpotensi ekspor.

Bantuan tahap kedua dari PNK kepada Usaha Rumahan Dodol Pisang Legit Sari

Ketua tim PPUD Politeknik Negeri Kupang untuk usaha Dodol Pisang Legit Sari, Christa Elena Blandina Bire, S.T., M.T. saat dihubungi Garda Indonesia pada Kamis siang, 13 Agustus 2020 menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua pemberian bantuan PNK kepada usaha Dodol Pisang Legit Sari yang mana merupakan bagian dari penerapan dan pengembangan hasil riset perguruan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra kelompok usaha bersama Legit Sari.

“Tujuan pemberian bantuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dengan tetap berpijak pada keunikan dan ciri khas daerah sudah berlangsung 2 tahun sejak tahun 2019 dan direncanakan hingga tahun ketiga yang dibiayai oleh Kementerian RISTEK BRIN pada skema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM),” urai Christa didampingi oleh anggota antara lain Yohanes Suban Peli, S.T., M.Si. Edwin Pieter Dominggus Hattu, S.T., M.Si. Janri Delastriani Manafe, S.Sos., M.M. beserta tim Teknisi Teknik Mesin dan Teknik Komputer Jaringan.

Christa pun mengungkapkan permasalahan yang ditemui pada kelompok usaha bersama Legit Sari adalah proses produksi, desain produk, inovasi produk, manajemen, pemasaran, SDM dan fasilitas. Pada Aspek Teknis meliputi : proses produksi, desain produk, inovasi produk dan pada aspek administratif meliputi : manajemen, pemasaran, SDM dan fasilitas.

“Kelompok usaha bersama Legit Sari mampu menghasilkan produk yang berpeluang ekspor atau yang secara tidak langsung dibawa keluar negeri yaitu negara terdekat Timor Leste,” terangnya.

Penyerahan bantuan paper bag dan labelling Dodol Pisang Legit Sari dari Christa Bire (kiri dan berbusa hitam) kepada pemilik usaha, Merry Letik (kanan)

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan PPPUD ini, imbuh Christa, berupa metode transfer teknologi dan metode knowledge dan solusi permasalahan yang menjadi target kegiatan PPPUD berbasis agribisnis pengolahan pisang lokal khas NTT berpotensi ekspor, di Kelurahan Nunleu, Kota Kupang, Provinsi NTT adalah perbaikan kecepatan produksi dengan penataan area stasiun kerja; perbaikan mekanisasi produksi yaitu mesin pengaduk dodol yang ergonomis ; perbaikan metode produksi dengan model labeling, pengepakan/pengemasan produk menjadi lebih menarik, berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing penjualan; pembenahan keuangan; peningkatan jumlah pekerja; mengadakan pelatihan terhadap pemilik usaha dan semua pekerja sehingga keterampilan berpikir (soft-skill) dan hard-skill pekerja meningkat dan lebih kreatif ; perbaikan model pengemasan / packaging; penambahan diversifikasi varian rasa produk dodol; pengadaan fasilitas penunjang berupa mekanisasi pengiris dodol.

“Selain itu, di tahun ketiga difokuskan pada pembuatan katalog elektronik dan website e-commerce,” pungkas Christa.

Sementara, Ferry Dethan saat ditemui pada Selasa sore, 11 Agustus 2020 menyampaikan bahwa produksi dodol pisang relatif stabil dan bahkan di masa pandemi Covid-19, tetap dapat mengirimkan dodol pisang ke Bali.

Selain dikirim ke Bali, beber Ferry, dodol Legit Sari juga dikirim ke Surabaya. “Kami menggunakan sistem penjualan online dan menggunakan jasa keluarga di sana dan dapat mengirimkan tiga kali dalam sebulan,” urainya.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh Tim PNK Kupang