Arsip Kategori: Ekonomi dan Bisnis

Gubernur VBL Minta BUMDes Lebih Kreatif Kelola Dunia Maya

144 Views

Betun-Malaka, Garda Indonesia | Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih kreatif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melakukan transaksi produk-produknya  lewat pasar online.

“Pasar tradisional mungkin tidak bertahan lama lagi ke depannya. Dengan kemajuan teknologi informasi,  pembelian barang-barang kebutuhan pokok dan rumah tangga juga dapat dilakukan secara online. Tidak lagi transaksi tatap muka, tapi lewat dunia maya yang menjangkau dunia yang lebih luas,” urai Gubernur VBL saat melakukan kunjungan kerja ke BUMDes Wehali Nain Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, pada Kamis, 25 Maret 2021.

Menurut VBL, BUMDes Wehali Nain dan BUMDes lainnya di NTT harus menyiapkan diri agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pemerintah Provinsi siap memfasilitasi hal tersebut agar BUMDes di NTT bisa bersaing di level nasional bahkan internasional.

“Saya memberikan apresiasi kepada BUMDes Wehali Nain ini. Namun, tidak cukup dengan apa yang didapat hari ini. Harus berkembang lebih hebat.  Ke depan harus punya produk-produk yang jadi trademark (merek dagang, red)  yang diproduksi sendiri, yang jadi kekuatan ekonomi desa. Kami siap fasilitasi untuk peningkatan sumber daya  manusia atau kapasitas agar bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman,” jelas Gubernur VBL.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyararakat dan Desa (PMD)  NTT, Viktor Manek mengharapkan agar BUMDes Wehali Nain bisa memberdayakan ekonomi seluruh masyarakat Wehali. BUMDes ini tidak boleh hanya urus retribusi pasar dan simpan pinjam, tetapi juga pikirkan usaha-usaha produktif yang jadi brand atau kekhususannya.

“Berpikir produksi. Pisang yang ada di Wehali ini banyak sekali. Dibuatkan kripik,  dikasih packaging yang baik. Dikelola secara baik oleh ibu-ibu dan dijual melalui BUMDes. Kita di Dinas PMD  Provinsi sekarang perkenalkan BUMDes Online dan ke depan akan kembangkan pasar online,” jelas Viktor Manek.

Lebih lanjut Viktor Manek mengungkapkan Dinas PMD siap menyosialisasikan sistem ini kepada masyarakat. Hal tersebut adalah upaya untuk lakukan loncatan-loncatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. “Tinggal klik di aplikasi pasarku, akan muncul jualan apa yang dihasilkan masyarakat di sini misalnya tenun ikat dan kripik pisang. Transaksi dilakukan secara online, bayar online dan kirim melalui media transportasi yang ada. Tidak usah bertatap muka, barang dikirim, uang masuk. Kita optimalkan produksi tapi juga memanfaatkan teknologi,” urainya.

Sementara itu, pengurus BUMDes Wehali Nain,  Eduardus Bere Taek dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur NTT.  Diungkapkannya,  BUMDes tersebut didirikan pada Februari  tahun 2016. Modal awal berasal dari penyertaan modal APBDes 2016 sebesar Rp.10 juta rupiah dan APBDes 2018 sebanyak Rp.50 juta rupiah dan mempunyai  aset tanah 100 m2,  mobil pick up hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta peralatan kantor.

“Usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Wehali ini adalah kredit untuk usaha dan retribusi Pasar Beiabuk. Kami masih miliki modal kecil sehingga sulit untuk perluasan usaha. Ke depan kami berencana untuk kerjasama dengan kalangan perbankan agar bisa tambah modal usaha dengan memfasilitasi pelayanan perbankan kepada masyarakat, ” jelas Eduardus Bere Taek.

Sebelum melakukan tatap muka dengan pengurus Bumdesa dan masyarakat Wehali, Gubernur Viktor meninjau Pasar Beiabuk Wehali.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Plh. Bupati Malaka, para staf khusus Gubernur NTT, unsur Forkopimda Malaka, anggota DPRD Malaka,  Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Malaka, insan pers dan undangan lainnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Jaga Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan, APRINDO Sinergi dengan Pemerintah

118 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketersediaan pasokan bahan pokok sangat krusial menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Ramadan dan Idul Fitri, harga kebutuhan bahan pokok biasanya naik tinggi tanpa terkendali, karena besarnya permintaan masyarakat serta minimnya pasokan.

Oleh karena itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) melalui ketua umumnya Ray Mandey menyatakan bahwa kondisi saat ini, harga kebutuhan bahan pokok relatif stabil dan stok juga terjaga.

“Kami dari APRINDO, saat ini semakin mengintensifkan kerja sama dengan pemerintah melalui kementerian terkait guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Namun demikian, tentunya kami selaku peritel modern akan bersinergi dari hulu sampai hilir dengan seluruh stakeholder terkait bahan pokok untuk mewujudkan ini semua,” ungkap Ray Mandey kepada wartawan, pada Jumat, 19 Maret 2021.

Sebelumnya, Kepala Bulog Budi Waseso menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak membutuhkan impor beras karena stok sisa impor tahun 2018 masih sisa sekitar 900 ribu ton. Sementara, pada bulan April dan Mei, Indonesia akan memasuki panen raya. “Sehingga, rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton untuk stok cadangan nasional sangat tidak relevan,” tegasnya.

Sementara itu, Dirut PT. Food Station, Pamrihadi Wiraryo menyatakan bahwa saat ini stok bahan pokok di DKI menjelang Ramadhan tahun ini aman, karena supply and demand saat ini sangat terjaga.

“Kemungkinan untuk fluktuasi harga pada komoditas cabai, daging dan bawang merah tetapi ini akan kita antisipasi lebih awal sehingga tidak menimbulkan gejolak pasar, dan untuk kebutuhan  masyarakat menjelang bulan puasa dan ldul Fitri tahun ini dapat tercukupi,” tegas Pamrihadi.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim/Rudianto)

Editor (+roni banase)

Gubernur NTT Ajak Perbankan Kolaborasi Bangun Ekonomi Rakyat

304 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) minta agar Bank Artha Graha ikut berperan dalam membangun potensi -potensi yang saat ini ada di NTT. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur VBL saat memberikan sambutan pada acara peresmian Kantor Bank Artha Graha Internasional Cabang Kupang, pada Selasa, 16 Maret 2021.

Saat ini dengan menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan di NTT, maka sudah seharusnya pihak perbankan termasuk Bank Artha Graha untuk ikut berperan dalam mengisi supply chain yang saat ini masih datang dari Pulau Jawa.

“Contohnya pakan ternak. Saat ini dalam 1 tahun NTT menyumbang sedikitnya 1,8 triliun untuk mendatangkan pakan ternak dari pulau Jawa. Kita sudah miskin tapi masih menyumbang, dan sumbangannya karena terpaksa,” ungkap Gubernur.

Hal inilah yang menurut Gubernur, NTT menjadi Provinsi yang walaupun indah tetapi akan tetap miskin. Oleh karenanya gubernur mengajak pihak perbankan agar bersinergi dengan pihak Pemerintah memutus mata rantai kemiskinan di NTT dengan cara ikut berperan dalam menyiapkan supply chain secara baik,” ujarnya.

Ia menekankan agar pihak perbankan mendesain program untuk UMKM juga bisa bertumbuh. “Bagaimana UMKM bisa menghasilkan pakan ternak sendiri, bagaimana UMKM juga bisa mempunyai produk Sapi Wagyu yang baik, bagaimana UMKM bisa mengisi kekurangan seperti telur dan daging ayam yang saat ini masih menjadi masalah,” ujar VBL.

Menurutnya, hal inilah yang akan menjadi identitas ekonomi NTT yang akan menjadi penyangga ekonomi nasional dengan basis ekonomi kerakyatan. “Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tumbuh dari rakyat, dan dibiayai oleh rakyat itu sendiri yang nantinya akan menjadi penyangga kekuatan ekonomi nasional,” Gubernur VBL.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat meresmikan Bank Artha Graha Internasional Cabang Kupang

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur VBL mengajak pihak perbankan agar dapat menyalurkan kredit pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang menurutnya masih sangat kecil, padahal mayoritas penduduk NTT hidup dari ketiga sektor ini.

“Memang kerjanya pasti capek kalau berhubungan dengan sektor ini, karena harus turun ke lapangan,  Tetapi salah satu manfaat yang luar biasa dari kerja ini adalah kita mampu mengangkat martabat mayoritas Penduduk NTT, dan inilah desain pembangunan yang seharusnya ada di NTT,” tandasnya.

Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Robert Sianipar dalam arahannya mengatakan bahwa Bank Artha Graha merupakan salah satu dari 22 Bank Umum yang beroperasi di NTT. Menurutnya ketika semua kantor cabang melakukan efisiensi yang berdampak pada jasa perbankan dan secara rerata pertumbuhannya positif.

“Pertumbuhan perbankan di NTT sendiri masih positif yakni tumbuh 6%, dan untuk tahun 2021, target pertumbuhan berada pada angka 7,5%”. ungkap Robert.

Sementara itu, pimpinan Bank Artha Graha Internasional cabang Kupang Nicolas Ferdianto, dalam sambutan singkatnya mengatakan bahwa saat ini pihaknya memberikan pelayanan berbasis digital, di mana nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor, tetapi cukup melalui smartphone saja sudah mampu melakukan transaksi dengan Bank Artha Graha.(*)

Sumber berita dan foto (*/Sam Babys/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

1 Tahun Pandemi di Indonesia, Momentum “Refocusing’ Kebijakan Dunia Usaha

154 Views

Jakarta, Garda Indonesia | 1 (satu) tahun lalu tepatnya pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus Covid-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit corona virus disease (Covid-19) yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kemudian, pandemi pun menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia, dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali dilakukan sejak 10 April 2020 di Jakarta.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sangat banyak dampak negatif yang dirasakan, selain meningkatnya kasus positif dan korban meninggal dunia. Salah satu yang sangat berdampak adalah sektor dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meskipun awal Maret 2020, pandemi Covid-19 masuk Indonesia, namun dunia usaha sudah merasakannya sejak Desember 2019, saat pandemi melanda China dan berbagai negara lainnya dan semakin terpuruk di saat pandemi merebak masuk Indonesia.

Kadin Indonesia melakukan survei UMKM pada akhir April 2020, dengan salah satu kesimpulan menyatakan ada 83% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Seperti diketahui bahwa 99,99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dan 98,7% dari UMKM adalah Usaha Mikro.

Dengan berbagai pembatasan yang dilakukan, UMKM yang biasa berjualan di sekolah, di lokasi yang dilarang berkumpul, distribusi produk yang terkendala dan banyak hal lainnya, merupakan penyebab semakin terpuruknya UMKM.

“Di sisi lain pandemi Covid-19 memang berdampak pada banyak hal sehingga harus segera diatasi dengan berbagai pembatasan. UMKM pun mulai ambruk dan menjerit. Hasil survei Kadin Indonesia menyatakan 83% UMKM berpotensi Bangkrut, bukan hal mustahil dapat terjadi. Namun demikian, pemerintah cukup sigap melakukan berbagai antisipasi  dengan berbagai bantuan, kebijakan dan stimulus yang cukup membantu UMKM,” ujar Raden Tedy Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, pada Senin, 1 Maret 2021 di Jakarta.

Namun, pada Juli 2020, saat era New Normal, terjadi perubahan kondisi yang cukup membuat UMKM bernafas lega, karena pembatasan yang dilakukan, mulai dibuka, dan UMKM mulai bisa berusaha meskipun belum bisa sepenuhnya seperti semula. “Ada beberapa UMKM yang bergerak dalam usaha yang menggunakan peralatan dan mesin, mengeluhkan kondisi mesin yang bermasalah, karena cukup lama tidak beroperasional dan kendala dengan permodalan saat era New Normal,” ungkap Raden Tedy

Ir. H. Eddy Ganefo, M.M. Ketua Umum Kadin Indonesia, menyampaikan bahwa  pada pertengahan Juli 2020, Kadin Indonesia kembali mengeluarkan hasil survei dengan responden UMKM. “Ya, kami melakukan survei kedua pada pertengahan Juli 2020, di mana salah satu hasil yang didapat adanya perbaikan data, dari sebelumnya 83% UMKM berpotensi Bangkrut, menjadi 43% UMKM berpotensi bangkrut. Hal ini bisa jadi dampak berbagai bantuan oleh pemerintah, juga era New Normal, yang membuka peluang UMKM untuk kembali beraktivitas. Kami berharap pemerintah juga memberikan bantuan Modal Usaha kepada UMKM,” terangnya.

Selanjutnya, imbuh Eddy Ganefo, menjelang 1 tahun Pandemi Covid-19 di Indonesia, kami kembali melakukan survei sejak Januari 2021, di mana data yang kami dapatkan antara lain, ada 5,4% pelaku UMKM yang mengalami kebangkrutan sebagai dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia, masih ada 35,6% UMKM yang berpotensi Bangkrut, ada 38,9% UMKM yang penjualannya menurun sampai dengan 50%, ada 12,8% UMKM yang selama Pandemi Covid-19, tidak mengalami perubahan, namun ada juga yang penjualannya meningkat di mana 4,7% UMKM meningkat mencapai 25% dan 2,6% UMKM penjualannya meningkat di atas 25%,” ungkap Ketua umum Kadin Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Kadin Indonesia di bawah Ketua Umum Ir. H. Eddy Ganefo, M.M. sangat fokus pada pembinaan dan pengembangan UMKM, di mana terlihat juga selama masa Pandemi Covid-19 ini, cukup banyak peran Kadin Indonesia dalam merangkul pembinaan dan bantuan pada UMKM serta memberikan masukan kepada Pemerintah.

Kadin Indonesia juga secara rutin terus memberikan pembinaan dalam pelatihan setiap hari Rabu dalam wadah Bincang UMKM, dari materi yang memberikan motivasi dan semangat pada UMKM, agar dapat bertahan bahkan berpikir keras untuk berjuang agar UMKM tidak terpuruk, sampai pelatihan berbagai strategi agar UMKM tetap Bangkit.

“Selama 20 tahun terakhir, UMKM tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana data hasil survei menyatakan bahwa Dominan UMKM telah mendapat pembinaan oleh Pemerintah. Tentu harus dilakukan evaluasi, apa yang salah. Harusnya dengan pembinaan yang diberikan pemerintah yang telah dirasakan oleh dominan UMKM, berdampak pada perkembangan UMKM, namun kenyataannya tidak. Salah satunya tidak berkesinambungannya pembinaan yang dilakukan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia.

Kadin Indonesia juga menyampaikan bahwa data hasil survei menyatakan 54,6% UMKM pernah mendapatkan pembinaan dan pelatihan oleh Pemerintah, dan 33,5% UMKM pernah mengikuti pameran baik yang diselenggarakan swasta maupun melalui Pemerintah. Data survei juga menyatakan bahwa 40,7% UMKM dengan area penjualan sebatas tingkat kecamatan saja, 42% dengan area kota dan provinsi, 11,6% area penjualan antara provinsi dan ekspor dan 0,3% produk UMKM berorientasi ekspor.

“Maka, jika melihat data survei yang kami lakukan, ada 0,3% UMKM berorientasi ekspor saja, setidaknya ada lebih dari 180 ribu UMKM yang bergerak dibidang ekspor, namun data menyatakan kontribusi UMKM terhadap ekspor masih di bawah 15%, yang kemungkinan banyak produk UMKM diekspor melalui usaha besar. Sinergi UMKM dengan usaha besar tentunya perlu terus dikembangkan,” tegas Eddy Ganefo.

Kemudian, Bantuan Presiden sebesar Rp 2,4 juta per Usaha Mikro, urai Eddy Ganefo, sangat membantu dan mendapat banyak apresiasi dari mereka, yang perlu dilanjutkan di tahun 2021 ini, karena masih banyak Usaha Mikro yang belum mendapatkannya, yang tentu harus dilakukan evaluasi.

“Sebagai contoh, ada laporan di mana Koperasi Karyawan yang anggotanya mendapatkan bantuan presiden (Banpres), yang menurut hemat saya, tidak sesuai tujuan dari Banpres yang ke Usaha Mikro, bukan karyawan. Ada juga laporan dari usaha Mikro yang telah mendapatkan Banpres pada November 2020, di mana dananya sudah diambil, namun pada Januari 2021, ada dana usahanya yang diblokir, di mana penjelasan pihak Bank, ada kesalahan dalam pemberian Banpres. Hal ini sangat aneh dan sangat merugikan penerima yang notabenenya Usaha Mikro,” jelas Eddy.

“Bahwasannya terpuruknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat terpukul selama Pandemi Covid-19, terutama di tahun 2020 harus menjadi atensi semua pihak dan Pemerintah agar lebih fokus pada penyelamatan UMKM Indonesia,” tutup Eddy Ganefo. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

September 2020, Jumlah Penduduk Miskin di NTT Naik Sebanyak 19,77 Ribu

320 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dari total jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Sensus Penduduk 2020 sebanyak 5.325.566 orang, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 21,21 persen meningkat 0,31 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,59 persen poin terhadap September 2019.

“Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 1.175.530 orang meningkat 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 44,07 ribu orang terhadap September 2019,” urai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus dalam sesi pers rilis virtual pada Senin siang, 15 Februari 2021 sembari menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan di NTT.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan, imbuh Darwis, pada Maret 2020 sebesar 8,64 persen, naik menjadi 8,76 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 24,73 persen, naik menjadi 25,26 persen pada September 2020.

Dibanding Maret 2020, beber Darwis Sitorus, jumlah penduduk miskin September 2020 di daerah perkotaan naik sekitar 5,5 ribu orang (dari 113,39 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 118,88 ribu orang pada September 2020). Sementara itu daerah perdesaan naik sekitar 14,3 ribu orang (dari 1.040,37 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 1.054,65 ribu orang pada September 2020).

Sementara, garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp.404.712,-/kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 316.659,-/kapita per bulan (78,24 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp88.053,-/kapita per bulan (21,76 persen).

“Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi NTT pada September 2020 memiliki 5,62 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.274.481,-/rumah tangga miskin/bulan,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/bps ntt)

Editor (+roni banase)

Lantik Lima Anggota Dewan Pengawas LPI, Ini Harapan Jokowi Terhadap Investasi

84 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pada Rabu, 27 Januari 2021. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan para anggota Dewan Pengawas LPI tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2021.

Para anggota Dewan Pengawas LPI yang dilantik tersebut ialah:

  1. Menteri Keuangan, sebagai ketua merangkap anggota;
  2. Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai anggota;
  3. Haryanto Sahari, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun2021—2024;
  4. Yosua Makes, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021—2025; dan
  5. Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021—2026.

Lembaga Pengelola Investasi merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma’aruf Amin memberikan saat memberikan selamat kepada Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

“Tadi baru saja kita melantik Dewan Pengawas LPI (Lembaga Pengelola Investasi) yang kita namakan Indonesia Investment Authority (INA). Ini adalah lembaga yang kita harapkan menjadi sebuah alternatif pembiayaan bagi pembangunan negara kita,” ujar Presiden Joko Widodo selepas acara pelantikan tersebut.

Dewan Pengawas LPI terdiri atas lima orang dengan dua di antaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Adapun tiga orang lainnya berasal dari unsur profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR.

“Saya yakin dengan rekam jejak para profesional ini yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik kita harapkan INA ini mendapatkan kepercayaan baik dari dalam negeri maupun internasional sehingga alternatif pembiayaan yang kita harapkan untuk pembangunan betul-betul bisa kita raih dalam jumlah yang besar,” kata Kepala Negara.

Setelah pelantikan ini, Dewan Pengawas LPI akan memilih dewan direksi yang berjumlah lima orang. Direksi LPI tersebut nantinya juga akan diisi oleh kalangan profesional. Presiden Joko Widodo meminta agar proses tersebut dapat segera dilakukan. “Saya minta agar paling lambat minggu depan sudah juga terbentuk (dewan direksi) dan setelah itu langsung bekerja, tancap gas, sesuai dengan yang kita rencanakan,” tuturnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+roni banase)

Milenial NTT Berdiskusi, Tantangan dan Peluang di Tahun 2021

490 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Guna menjawab tantangan dan peluang di tahun 2021, Rumah Milenial Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menghelat diskusi online pada Sabtu, 2 Januari 2021 dengan tema, “Tantangan dan Peluang di Tahun 2021.” Menjadi pemateri dalam diskusi tersebut adalah Sahat M. P Sinurat, Pendiri Rumah Millenial Indonesia, Sahat. M.P Sinurat; Aktivis dan pengusaha muda, Aulora Modok; Pengusaha Millenial, Stefanie Loemau dan Ningsi Bunga, Aktivis Lintas Agama serta diikuti oleh sekira 50-an peserta.

Diawali dengan sambutan dari Direktur Rumah Millenial Indonesia Wilayah NTT, Christo Kolimo, menegaskan bahwa semua orang menikmati saat berselancar dalam dunia digital. “Ditambah lagi dengan pandemi, membuat semua orang harus beradaptasi. Masa muda itu untuk senang-senang, saya pikir kurang pas, karena akan rugi sekali jika kita tidak memanfaatkan masa muda untuk berkiprah,” terangnya.

Melakukan suatu hal yang berguna, imbuh Christo, karena sekarang segala jenis kemudahan itu banyak seperti bermain media sosial (medsos), konten kreator, dan investasi.

“Investasi bukan hanya uang, tapi investasi buku, kesehatan, relasi, dan aset,” urai Direktur Rumah Millenial Indonesia Wilayah NTT ini dengan antusias seraya menambahkan melalui diskusi ini, berharap bisa mendapat pengalaman dan pengetahuan tentang tantangan dan peluang milenial di tahun 2021.

Pendiri Rumah Millenial Indonesia, Sahat. M.P Sinurat, dalam paparan materi, menyampaikan  4 (empat) pokok penting yakni sebagai anak muda milenial apa yang menjadi tujuan di tahun 2021. “Kedua, Kompetensi yang harus di siapkan para pemuda milenial dan ketiga, harus mampu membangun relasi atau jaringan untuk mencapai tujuan yang sudah dibangun,” jelas Sahat.

Yang keempat, imbuhnya, memperkuat karakter dan yakin dan percaya diri untuk menetapkan apa yang menjadi tujuan.

“Tantangan untuk milenial adalah akses informasi,” tandas Sahat sembari mengatakan NTT masuk daerah termiskin tertinggal dengan 13 kabupaten, oleh karena itu milenial harus mengambil peran dalam pembangunan daerah.

Senada, disampaikan oleh Aulora Modok, anak muda millenial harus mencari kawan yang punya misi dan visi serupa, dan harus bisa mampu menjadi pelopor perubahan. “Di daerah NTT, banyak sekali SDM dan SDA, tetapi belum ada komunitas untuk menampung dan belum ada kerja sama yang baik. Saya sendiri bergerak di dunia pertanian sebagai Petani, karena masih ada 1,5 juta lahan tidur yang belum tersentuh di NTT,” ungkapnya.

Sementara, Stefanie Loemau menegaskan, pemuda milenial harus mampu menangkap  peluang dengan membangun usaha yang  memperdayakan warga sekitar. “Menjadi kuncinya adalah jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu usaha dari diri sendiri,” terang pengusaha milenial yang menanam Sereh Merah seluas 10 hektar di Oelamasi, Kabupaten Kupang.

Pemateri keempat. Ningsi Bunga, dari Komunitas Peace Maker (KOMPAK), mengatakan bahwa pemuda milenial harus mampu membangun jejaring lintas agama, saling bekerja sama baik itu di media sosial dan lain sebagainya. “Yang terpenting adalah menjaga nilai-nilai agama di lintas daerah. Di Kupang ada Komunitas Peace Maker yang bergerak mengajak anak muda menularkan virus toleransi dari NTT untuk Indonesia,” tandasnya.

Dari hasil diskusi ini, diharapkan mampu menyumbang ide pengetahuan dan sharing pengalaman untuk anak milenial agar lebih maju dan berkembang di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Rumah Milenial Indonesia wilayah NTT juga mengajak anak-anak muda bergabung untuk berkarya bagi NTT.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Pantau Stok dan Harga Sembako Jelang Natal di Kota Kupang, Ini Imbauan TPID

147 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Jelang Hari Raya Natal, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kupang melakukan pemantauan ketersediaan stok dan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) pada distributor dan pasar tradisional di Kota Kupang, pada Kamis, 17 Desember 2020. Wakil Wali Kota Kupang, dr. Herman Man memimpin dan memantau langsung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang , Djidja Kadiwanu, S.E.

Turut serta perwakilan dari perangkat daerah lainnya yang tergabung dalam TPID seperti Bulog, Angkasa Pura, Satgas Pangan Provinsi NTT, Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur Keuangan PD Pasar, Kretisana Jagi, S.E., M.Si. Direktur Pemasaran PD Pasar, Maksi Nomlene, S.H., M.H. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Muhammad Khairil, SSTP, M.Si. serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Ernest Ludji, S.STP, M.Si.

Pemantauan awal di gudang distributor CV Sumber Cipta yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak. Wawali dan TPID disambut langsung oleh Direktur CV Sumber Cipta, Fernando Gontai yang memastikan stok sembako mereka cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kupang hingga tiga bulan ke depan. Rombongan juga berkesempatan meninjau langsung gudang persediaan beras, gula dan tepung terigu mereka.

Setelah memantau ketersediaan stok pada distributor, rombongan beranjak menuju Pasar Kasih Naikoten I untuk memantau kenaikan harga sembako jelang Hari Raya Natal. Beberapa pedagang diwawancarai untuk mengetahui perkembangan harga sembako seperti daging ayam, daging sapi dan bumbu dapur.

Wakil Wali Kota Herman, melalui pengeras suara memberikan imbauan kepada seluruh pengguna pasar baik pembeli maupun penjual untuk mematuhi protokol kesehatan terutama memakai masker dan menyampaikan jika tidak ditaati, maka Pemkot Kupang akan mengambil langkah tegas untuk menutup sementara pasar tersebut demi alasan kesehatan warga.

Usai melakukan pemantauan di pasar, rombongan kembali ke Kantor Wali Kota Kupang untuk mengikuti Rapat Koordinasi TPID Kota Kupang guna membahas langkah antisipatif mencegah laju inflasi. Dari hasil pantauan tersebut diketahui bahwa stok sembako di Kota Kupang, masih aman untuk beberapa bulan ke depan.

Tim TPID saat memantau stok sembako

Sementara di pasar terjadi kenaikan harga yang cukup mencolok terutama pada beberapa bahan makanan seperti daging. Untuk itu, dr. Herman Man mengajak semua unsur yang tergabung dalam TPID untuk bersama-sama menekan laju inflasi di Kota Kupang sesuai tupoksi masing-masing.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, menjelaskan inflasi di Kota Kupang per November 2020 sebesar 0,22 persen masih dalam taraf wajar. Kenaikan harga menjelang hari raya seperti saat ini merupakan bagian dari dinamika pasar. Dari hasil pantauan kenaikan harga tidak hanya pada daging ayam, daging sapi dan telur saja tetapi juga pada bumbu dapur seperti bawang dan cabe.

Karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian TPID. Di antaranya; untuk keterjangkauan harga agar melaksanakan pemantauan harga komoditas pokok masyarakat serta sidak pasar dan melaksanakan pasar murah. Untuk memastikan ketersediaan stok menurutnya, TPID perlu melakukan koordinasi dengan distributor penyedia komoditas pokok untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan melaksanakan pemantauan pasokan komoditas pokok.

Selain itu, TPID juga perlu menjaga kelancaran distribusi melalui Pelabuhan Tenau dengan memprioritaskan komoditas pokok masyarakat. TPID bersama Pemkot Kupang juga perlu mengelola ekspektasi masyarakat melalui iklan layanan masyarakat agar tidak melakukan panic buying serta menggunakan transaksi non tunai.

Sementara itu Jhon Blegur, perwakilan dari Satgas Pangan Provinsi NTT mengakui beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pelindo soal bongkar muat sembako terutama daging dan telur yang dipasok dari luar, karena beberapa pengusaha dan distributor sempat mengeluhkan lambatnya proses bongkar muat akibat mesin yang rusak. Mereka juga melakukan pemantauan di lapangan terkait dugaan penimbunan dan menurutnya hingga saat ini tidak ditemukan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, AP.M.Si, pada kesempatan yang sama menjelaskan untuk memastikan ketersediaan stok di pasar, pihaknya telah memberikan izin bagi angkutan pick up yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang untuk masuk mengangkut stok sembako ke dalam pasar. Sementara untuk proses bongkar muat pihaknya sudah berkomunikasi dengan perusahaan ekspedisi untuk melakukan bongkar muat di gudang dan pada malam hari sehingga tidak mengganggu lalu lintas kendaraan dalam kota dan menimbulkan kemacetan. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_ans)
Editor (+rony banase)