Arsip Kategori: Opini

Tolok Ukur Pariwisata NTT Lewat Urusan Toilet

134 Views

Oleh Karolus Ngambut

Memperingati Hari Toilet Sedunia pada 19 November tahun 2019

Saya menduga tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 19 November adalah Hari Toilet Internasional (World Toilet Day) disingkat ‘WTD’. Toilet bagi banyak orang mungkin identik dengan jamban atau kakus, tapi sebenarnya toilet itu merupakan satu bangunan yang terdiri atas jamban, dan dilengkapi dengan tempat cuci tangan, namun dalam ulasan selanjutnya tulisan ini saya lebih banyak menggunakan toilet yang berarti jamban atau kakus.

Peringatan WTD telah dicanangkan oleh PBB pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengampanyekan, memotivasi dan menggerakkan masyarakat tentang pentingnya sanitasi. Mengapa kampanye toilet penting? Data dan fakta menunjukkan masih banyak masyarakat belum mepunyai akses yang layak terhadap urusan sanitasi atau toilet, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di masyarakat dalam kurun waktu belakangan ini.

Akses sanitasi layak merupakan salah satu target pembangunan berkelanjutan (Sustainable development Goals / SDGs), juga menjadi target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014—2019. RPJMN 2019 bahkan telah menetapkan target universal sanitasi dan buang air besar sembarangan sebesar nol persen pada tahun 2019. Target tersebut belum tercapai, buktinya data pada situs online STBM SMART, akses sanitasi layak baru di Indonesia baru mencapai 77,91%.

Badan Pusat Statistik merilis data nasional pada tahun 2018 yaitu sebanyak 69,27% rumah yang mempunyai akses sanitasi yang layak. BPS NTT juga merilis data akses sanitasi masyarakat di NTT, yaitu 12,3% masyarakat NTT menggunakan jamban cemplung, 5,35% menggunakan jamban plengsengan dengan tutup dan 12,67% menggunakan jamban plengsengan tanpa tutup. Indikator akses sanitasi layak adalah jika rumah tangga memiliki jamban berjenis leher angsa. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka kelompok masyarakat yang menggunakan jamban cemplung dan plengsengan termasuk kategori akses sanitasi yang tidak layak.

Tahun 2018, Bank Dunia merilis laporan kerugian ekonomi di Indonesia akibat sanitasi yang buruk sebesar Rp.56 Triliun atau sekitar 2,3% dari PDB Indonesia akibat dari hilangnya hari produktif masyarakat karena sakit yang berhubungan dengan sanitasi misalnya diare. Sanitasi layak juga berhubungan dengan kejadian stunting (balita pendek di banding dengan umurnya). Beberapa kajian ilmiah menyimpulkan bahwa sanitasi mempunyai kontribusi positif terhadap kejadian stunting di beberapa negara di dunia. kontribusi sanitasi cukup besar yang saat ini menjadi prioritas nasional yang buruk juga berdampak pada bidang pariwisata yang sangat berpotensi menghambat upaya mendongkrak pariwisata.

Sebagaimana dikatahui bahwa pemerintah provinsi NTT menetapkan sektor pariwisata sebagai sebagai penggerak utama (Pime Mover) pembangunan menuju NTT Bangkit dan Pemerintah NTT telah menetapkan beberapa tempat destinasi wisata unggulan di Provinsi NTT.

Hasil pengamatan lapangan, kondisi toilet umum di tempat pariwisata di NTT belum dikelola dengan baik sehingga timbul bau dan kotor. Hal ini terjadi karena pentingnya menjaga kebersihan toilet masih diabaikan. Padahal toilet merupakan kebutuhan pokok manusia. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk menjaga kebersihan toilet. Banyak penyakit yang bisa ditimbulkan akibat toilet kotor, kondisi toilet umum menciptakan citra positif destinasi, dan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata. Sehingga Toilet memang bagian tak terpisahkan dari higienitas dan hospitality (keramahtamahan dalam menerima tamu).

Toilet yang kotor tentu memberi kesan buruk pada destinasi wisata kita. Dampaknya, wisatawan dan pengunjung enggan datang ke lokasi yang sama. Dampak lebih mencelakakan adalah para wisatawan yang telah datang kemudian tidak akan merekomendasikan teman dan handai taulannya untuk datang ke destinasi wisata.

Contoh Toilet Higienis

Pemerintah Provinsi NTT terus berusaha meningkatkan daya saing pariwisata di NTT. Kegiatan strategis yang akan di lakukan adalah menggelar ‘Festival Toilet Umum Bersih”. Ajang ini diharapkan dapat mendorong para pengelola pariwisata dan pemerintah senantiasa merawat dan menjaga kebersihan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, khususnya kebersihan serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli dalam menggunakan toilet umum.

Meningkatnya mutu pelayanan pengelolaan toilet di tempat wisata tentu menjadi cerminan budaya dan jati diri masyarakat NTT, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing pariwisata di NTT di tingkat nasional nasional maupun internasional.

Peningkatan Akses Toilet melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Konsep pendekatan STBM sejalan dengan model pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh sejak persiapan sampai pada evaluasi (deklarasi). Konsep pendekatan STBM yang merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku dalam bidang sanitasi dan menyediakan sarana sanitasi yang difasilitasi oleh para tenaga sanitarian.

Konsep pendekatan pembangunan sanitasi melalui pendekatan STBM berhasil mengubah perilaku masyarakat dalam bidang sanitasi, dengan tag line ‘tanpa subsidi’, saat ini menurut pandangan saya, masyarakat diserang dengan berbagai nilai – nilai pembangunan ‘value attack’ yang juga membuat masyarakat menjadi bingung karena beberapa skema kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya kerap kali menawarkan bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat, meskipun bantuan tersebut di bungkus dengan kata stimulus.

Hasil kajian yang dilakukan pokja AMPL dengan Pengda HAKLI Provinsi NTT yang didukung oleh UNICEF tentang hambatan pelaksanaan air minum dan sanitasi di NTT adalah :

Pertama, Dasi sisi kebijakan, ditemukan bahwa belum bersinerginya peraturan yang terkait dengan sanitasi pada setiap perangkat daerah di tingkat provinsi, selain itu belum tersedianya kebijakan dan strategi tentang layanan sanitasi aman, Visi penghapusan Buang Air Besar (BAB) sembarangan belum selaras dengan perilaku individu, belum adanya kebijakan yang mengatur dan mendorong layanan sanitasi yang berkelanjutan;

Kedua, Dari sisi kelembagaan ditemukan bahwa peran dan akuntabilitas kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap upaya sanitasi di NTT belum didefinisikan dan dioperasionalkan dengan jelas, belum adanya pendampingan yang optimal kelembagaan pokja AMPL di tingkat kabupaten, dan koordinasi antara pemangku kepentingan belum dilakukan secara optimal;

Ketiga, Dari sisi ketersediaan anggaran, ditemukan bahwa anggaran sanitasi yang ada di beberapa perangkat daerah belum optimal, dana kampanye dan sosialisasi tentang sanitasi masih terbatas. Perhatian pada prioritas pendanaan juga penting untuk perhatikan. Hasil kajian yang di lakukan Pokja AMPL menunjukkan bahwa Rerata belanja pemerintah untuk memenuh kebutuhan air minum dan sanitasi di NTT hanya kurang lebih Rp.16.000,- per jiwa per tahun, lebih kecil dari tahun 2013 yang mencapai Rp.66.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu air bersih dan sanitasi masih perlu mendapat perhatian;

Keempat, Dari sisi perencanaan juga masih kurang, antara lain koordinasi untuk memaksimalkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih terbatas.

Kelima, Dari sisi monitoring , evaluasi dan pembelajaran juga masih terdapat kekurangan yakni koordinasi pelaksanaan monitoring masih terbatas, baik terbatas pada evaluasi program juga pihak yang terlibat dalam melakukan evaluasi.

Keenam, Terkait pengembangan kapasitas SDM, ditemukan bahwa pengembangan SDM khususnya sanitarian di lini depan layanan sanitasi belum maksimal, masih ada puskesmas yang belum memiliki sanitarian. Di tempat lain, suksesnya program sanitasi didukung juga oleh ketersediaan tenaga sanitasi, bahkan sampai ke desa-desa.

Ketujuh, Dari sisi kepemimpinan lokal, belum optimalnya keterlibatan tokoh kunci dan tokoh lokal di masyarakat, misalnya pimpinan umat komunitas.

Kedelapan, Dari sisi penciptaan norma sosial tentang sanitasi menunjukkan peran media massa masih terbatas untuk mengampanyekan isu sanitasi.

Jalan keluar yang perlu dilakukan adalah

(1). Perlunya koordinasi kebijakan serta komunikasi kebijakan terkait dengan sanitasi sampai ke level paling bawah di masyarakat;

(2). Pelibatan masyarakat dalam urusan sanitasi menjadi sangat penting, masyarakat tidak dianggap sebagai ‘klien’ sebagai penerima manfaat saja, tetapi masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi. Konsep pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelanggan atau klien terbukti telah gagal mencapai tujuan pembangunan, karena itu pendekatan yang melibatkan masyarakat penerima manfaat menjadi strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan program sanitasi. Pelibatan kelompok masyarakat lokal dalam tatanan sosial kemasyarakatan misalnya kelompok gereja menjadi amunisi yang sangat kuat dalam mencapai tujuan pembangunan sanitasi.

(3). Pembangunan yang berorientasi pada pendekatan ekonomi dan politik ternyata tidak cukup memberikan manfaat terhadap capaian pembangunan. Para ahli menekankan pendekatan pembangunan dengan memperhatikan aspek psikologis masyarakat termasuk di dalamnya adalah aspek sosial budaya. Sebab dari beberapa pengalaman juga menunjukkan bahwa beberapa fasilitas sanitasi yang dibangun dari dana pemerintah maupun bantuan LSM tidak dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

(4). Peluang penggunaan dana desa untuk pembangunan sanitasi telah terbuka lebar, melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 merupakan salah satu momentum terbaik dalam upaya peningkatan akses sanitasi dan air bersih di masyarakat.

Walaupun sanitasi adalah ‘urusan belakang’ namun pembangunan sanitasi akan berdampak pada pembangunan Pariwisata NTT dalam mewujudkan kualitas manusia di Provinsi NTT. Manfaat dari investasi dalam bidang sanitasi berdampak pada 10—20 ke depan, ketika generasi yang saat ini lahir akan tumbuh menjadi dewasa dan menjadi produktif. Karena itu menatap masa depan pariwisata kita melalui ‘urusan belakang’ perlu diperhatikan. Selamat Hari Toilet Internasional. (*)

Penulis merupakan Staf Akademik Jurusan Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang

Editor (+rony banase)

Basuki Tjahaya Purnama Berselancar di Titian Buih

73 Views

Oleh Rudi S Kamri

Topik yang sedang menjadi tren dalam 3 hari terakhir ini adalah masuknya Basuki Tjahaya Purnama (BTP) dalam jajaran pimpinan BUMN. Sebetulnya bagi saya bukan hal yang mengejutkan kalau seorang BTP berkiprah lagi dalam urusan kenegaraan. Kapabilitas BTP cukup layak memimpin sebuah institusi bisnis negara. Dan dari segi peraturan dan UU tidak ada yang dilanggar.

Konon BTP akan menjadi Komisaris Utama PT. Pertamina, kalau kabar ini terbukti benar; ini merupakan ujian dan tantangan bagi seorang BTP. Sejatinya tipikal BTP adalah seorang eksekutor yang andal dan bukan seorang policy planner. Tapi kematangan dan profesionalitas BTP akan diuji, apakah dia mampu berubah dengan cepat dari seorang penari dan eksekutor di lapangan menjadi pengarah gaya di Pertamina ? Saya yakin bisa.

Yang jelas kehadiran BTP akan menjadi mimpi buruk bagi kalangan internal Pertamina yang selama ini berlaku pongah menciptakan ‘negara dalam negara’ di tubuh Pertamina. Mereka seolah tak tersentuh oleh kebijakan negara. Mereka seolah punya hak untuk mengarahkan langkahnya sendiri.

Kondisi internal birokrasi Pertamina menurut mantan orang dalam Pertamina nyaris mirip kondisi internal KPK sekarang. Arogan, tidak mau diatur, sebagian berwujud kadal gurun (kadrun) dan agak songong. Kedatangan BTP sudah pasti laksana malaikat Idzro’il yang akan mencabut roh arogansi kekuasaan mereka.

Kehadiran BTP kabarnya juga membuat meriang pimpinan partai yang ngebet sekali mengangkangi bisnis migas di negeri ini. Sudah menjadi rahasia umum pimpinan partai ini berkolaborasi akrab dengan Boss Mafia Migas MRC. Hal ini terbukti saat antek partai ini ditempatkan di institusi penegak hukum, posisi MRC aman tenteram bebas rahasia.

Di samping itu, kehadiran BTP akan berpotensi merusak kerja sama harmonis antara mafia migas ex Petral dengan mafia internal Pertamina yang selama ini bebas merdeka. Pendek kata, para penjahat bisnis migas harus segera memasang alert siaga satu untuk mengantisipasi kehadiran BTP di Pertamina.

Saran saya ke BTP harus bisa kontrol diri dalam ucapan publiknya. BTP juga harus menyadari bahwa saat ini dia bukan seorang eksekutor lapangan. Dia berposisi sebagai pengendali dan pengarah gaya di Pertamina. BTP bukan lagi seorang ‘striker’ penyerang yang bertugas mencetak gol tapi berperan sebagai ‘play maker’ pengatur permainan dan serangan. BTP harus lebih banyak berkarya dalam senyap bukan berkata-kata menjadi kepala berita. Jalanan di Pertamina itu licin berbuih, harus hati-hati meniti dan menjejak langkah maju.

Selamat bekerja BTP. Hati-hati bawa diri dan jaga istri karena terkadang lautan buih berminyak itu juga menenggelamkan dirimu melalui orang terdekatmu.

Terakhir, BTP tidak perlu risau dan reaktif dengan niat para kadrun 212 yang mau memprotes kehadiran BTP di Pertamina. Itu urusan kami, para ‘Kadrun Hunter’. Memang negara bisa diatur oleh sekelompok kadal songong ?

Salam SATU Indonesia (15112019)
Editor (+rony banase) Foto oleh gesuri.id

Ayo..KPK Bekerjalah Lebih Baik

55 Views

Oleh Azas Tigor Nainggolan

Presiden Joko Widodo di depan Forum Pimpinan Daerah mengatakan dan menegaskan akan menggigit pihak-pihak yang masih mengganggu agenda besar yang tengah dijalankan pemerintah. Jokowi juga mengaku bisa menggigit para pengganggu itu dengan menggunakan penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, Bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikan saja di sana ada yang main-main,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, pada Rabu, 13 November 2019.

Kepada para peserta, Jokowi mengingatkan kembali apa yang menjadi agenda besar pemerintahan ke depan, yakni penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menurunkan impor. “Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,” Presiden Jokowi menegaskan peringatannya.

‘Gigit’ dalam pengakuan presiden Jokowi itu dimaksud sebagai tindakan menegakkan aturan demi kepastian hukum agar terlaksananya agenda pembangunan nasional. Artinya presiden Jokowi akan mendorong aparat penegakan hukum agar bekerja secara baik dan benar.

Secara khusus presiden akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penegakan hukum lebih baik lagi. Berkaitan dengan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), untuk tidak mengganggu iklim investasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik: ‘Penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa agenda besar pemerintahan ke depan, yakni penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menurunkan impor. Agenda besar ini sejalan dan dapat diwujudkan melalu 5 Visi Pembangunan Periode Kedua Presiden Jokowi, yakni:
1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan,
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul,
3. Investasi harus diundang seluas-luasnya,
4. Reformasi birokrasi, dan
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, artinya Presiden Jokowi mengamanatkan bahwa agenda besar pemerintah itu harus dikawal serta diwujudkan. Salah satu agenda atau visi besarnya adalah suasana kepastian hukum dan penegakan hukum secara konsisten agar bisa mengundang investasi seluas-seluasnya.

Mewujudkan agenda besar bisa dilakukan apabila pemerintah dan aparat hukum secara kompak bisa menjalankan lima visi pembangunan yang dicanangkan presiden Jokowi. Nah untuk menjalankan 5 visi pembangunan di atas dapat dilakukan apabila KPK bekerja secara baik, berani dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat.

Kinerja penegakan yang baik dari KPK sangat dibutuhkan agar bisa membuka terwujudnya agenda besar pembangunan pemerintah. (*)

Jakarta, 13 November 2019
(*/Penulis merupakan Advokat dan Pengamat Kebijakan Umum)
Editor (+rony banase) Foto oleh antara

Mayjen Terawan, Anak Tuhan yang Dibuang IDI Lalu Dipanggil Istana

189 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Mayor Jenderal TNI Dr. dr. Terawan Agus Purwanto, Sp. Rad (K) RI adalah sosok yang digadang-gadang menjadi menteri. Dia adalah anak Tuhan yang dibuang IDI karena dikenal dengan metode fenomenal yang terbukti berhasil dalam dunia kedokteran, yakni terapi ‘cuci otak’ untuk mengurangi gejala stroke.

Metode ‘cuci otak’ ini bukan proses radikalisasi tentunya. Doktor Terawan ini adalah mayor jenderal yang disumpah dibawah NKRI, dan dibawah Alkitab. Akhirnya, IDI membuangnya karena metode ‘cuci otak’ ini dianggap kontroversial.

Akan tetapi, jalan Tuhan bukan jalanku, dan Terawan berseru kepada Tuhan, untuk menyatakan kehendak-Nya. Dia dipanggil ke istana dengan kemeja putih. Selanjutnya ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Kesehatan RI.

Terawan adalah anak Tuhan yang sering memberikan penghiburan kepada pasien-pasiennya. Secara dia memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan pasien, dia juga memiliki kesempatan untuk menjalankan tugasnya sebagai dokter.

Tugas dokter bukan hanya menyembuhkan pasien, akan tetapi memberitahu pasien mengenai penyakitnya dan obat-obatan yang diperlukan. Selain menyembuhkan, dokter harus memberikan pemahaman yang jelas untuk mempersiapkan pasien menghadapi penyakitnya. Ini adalah deskripsi kerja alias job description seorang dokter.

Tapi, Terawan melampaui semua hal itu. Kepada pasien yang seiman dengannya, ia sering memberitakan injil kabar baik kepada mereka. Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik, adalah ciri khas dari Terawan.

Entah apa yang membuat IDI membuang orang ini. Kecintaan dokter Terawan pada NKRI ternyata lebih besar dari rasa sakitnya saat ia dikhianati dan dibuang oleh IDI. Dia tetap setia kepada NKRI. Mungkin ini adalah kesempatan bagi Indonesia masih bisa didiami oleh dokter Terawan.

Bahkan setelah dia ditendang oleh IDI, rumah sakit-rumah sakit di Jerman langsung melirik Terawan. Beruntung Jerman belum sempat memberikan kewarganegaraan honoris kepada Terawan, hati Terawan direbut oleh istana.

Dengan demikian, Indonesia masih bersyukur mendapatkan kesempatan untuk dilayani oleh Doktor Terawan. Lagi pula, panggilan ibu pertiwi jauh lebih berkesan dan bermakna ketimbang panggilan negara lain. Panggilan ibu pertiwi yang penuh kasih sayang dan penuh mesra ini meluluhkan hati Terawan. Kepala RSPAD lulusan UGM bidang kedokteran pada usianya yang ke-26 tahun pada 1990 ini, mendapatkan kesempatan untuk menjalankan panggilan pengabdian bagi nusa dan bangsa.

dr Terawan dan istri

Kecintaan terhadap Indonesia jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan. Jiwa nasionalisme Terawan teruji. Silakan menyimak video Mayjen Doktor dokter Terawan ini menyanyi sebuah lagu rohani berjudul “Hidup ini adalah kesempatan”. Hanya 40 sekian detik yang telah dibagikan berkali-kali di media sosial.

Berikut lirik lagu tersebut:

Jangan sia-siakan apa yang Tuhan bri. Hidup ini harus jadi berkat.

Oh Tuhan pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku ‘tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.

Dengan nyanyian dokter Terawan ini, kita melihat bagaimana ia mengamini dan mengimani lagu kristen ini di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kita sadar bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini seperti embusan nafas. Hidup ini seperti rumput, yang tumbuh kemarin dan layu esok. Dan kesenangannya seperti bunga-bunga rumput.

Di dalam kesementaraan ini, Terawan menjalankan dan mengabdi kepada Tuhan dan bangsa, tanpa harus mendua atau bercabang hati. Karena Tuhan memerintahkan di dalam Alkitab, untuk anak-anak Tuhan setia kepada bangsa dan negara. Untuk menaati pemerintah yang ada. Karena pemerintah yang ada saat ini, adalah pemerintahan yang tidak sering muncul.

Semoga Doktor Terawan bisa menjadi berkat lebih luas lagi ketika dia menjadi menteri. Lebih besar pengaruhnya ketimbang menjadi ketua RSPAD yang sifatnya regional. Agar Indonesia berpengharapan dalam dunia kesehatan.

Agar di Jakarta ada RS Kanker yang dibangun di lahan RS Sumber Waras. Semoga ada harapan untuk pasien-pasien yang sekarang patah arang. Karena dahan yang terkulai tidak pernah Tuhan patahkan. (*)

Sumber opini (*/Nasionalis Keberagaman)
Editor (+rony banase)

Nadiem Makarim dan Arah Pendidikan Indonesia

167 Views

Oleh : Hendrik Masur

Nadiem Makarim resmi ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju setelah diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 23 Oktober 2019. Penunjukan Nadiem Makarim menjadi sebuah kejutan lantaran dia lebih dikenal sebagai pelopor Startup di Indonesia yang melahirkan Gojek.

Kendati memiliki basis pendidikan yang sangat baik dan dikenal sebagai praktisi bisnis yang progresif, kiprah dan rekam jejaknya dalam dunia pendidikan tidak terlacak. Masyarakat juga tidak pernah tahu konsep Nadiem tentang bagaimana pendidikan harusnya diurus.

Ke mana arah pendidikan di bawah Nadiem? “Kita akan membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, yang menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha, yang me-link and match antara pendidikan dan industri,” demikian Presiden Jokowi berpesan.

Kita (VIP) berharap Nadiem Makarim memandang pendidikan secara lebih holistik, bukan sekadar melayani kepentingan pasar dan industri dengan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja. Konsep link-match seperti yang disampaikan Jokowi pernah menjadi roh politik pendidikan masa Orde Baru, dan terbukti gagal. Indonesia tertinggal jauh bahkan di kawasan ASEAN. Jika pendidikan hanya untuk melayani industri dan dunia kerja, Nadiem bisa saja menciptakan robot dan memperbanyak aplikasi.

Bertahun-tahun pendidikan Indonesia hanya berkutat pada soal learning to know dan learning to do untuk melayani kepentingan pasar.

Saatnya Kementrian Pendidikan meradikalkan fungsi pendidikan pada tahap yang lebih mulia: belajar menjadi diri sendiri (learning to be) dan belajar hidup bersama (learning to live together). Keberhasilan dan ketahanan kita sebagai bangsa akan ditentukan oleh kedua fungsi tersebut ditengah gelombang revival identitas yang menyapu berbagai negara di dunia.

Selain itu, persoalan-persoalan dasar dalam dunia pendidikan masih memasung kita untuk bergerak maju. Persoalan infrastruktur, kualitas guru, dan pemerataan pendidikan dalam teritorial Indonesia yang sangat luas harusnya tetap menjadi perhatian utama.

Kita bisa saja berbusa-busa berbicara tetang era industri 4.0, tetapi abai menyelesaikan persoalan dasar. Maka penting bagi Nadiem untuk melihat masalah pendikan dari daerah-daerah terpencil, terdepan, dan termiskin di Indonesia. (*)

Penulis (*/Praktisi Pendidikan dan Ketua Visi Indonesia Pintar)
Editor (+rony banase)

Masa Kecil Tak Akan Datang untuk Kali Kedua

163 Views

Oleh : Anto Narasoma

Jakarta, Garda Indonesia | Masa kecil tak datang kedua kali. Karena masa adalah kesempatan untuk menikmati pengalaman yang tak mungkin sama dibanding masa-masa berikutnya. Saat kecil dulu, persahabatan antarsesama anak-anak pun terjalin murni. Yang ada di hati hanyalah mengumbar perasaan suka dan senang, serta saling menyenangkan.

Persahabatan anak-anak dalam konteks bermain, ditunjang oleh lingkungan yang asri dan udara bersih. Tak ada kebencian, tidak ada perasaan untuk saling menyakiti. Kehidupan anak-anak di bawah tahun 197-an relatif murni.

Permainan anak-anak saat itu, konotasinya berkaitan dengan alam. Keaslian alam telah membentuk jiwa anak-anak menjadi penyayang dan penuh kasih antarsesama. Dari hal permainan anak-anak, misalnya, mereka selalu mengaitkan nilai-nilai alamiah menjadi kegiatan menarik.

Misalnya bermain kuda-kudaan, anak-anak membuat kuda tunggang dari pelepah pisang. Namun ketika dimaimkan dengan jumlah anak yang banyak, permainannya menjadi asyik dan ramai. Begitu pun ketika melakukan permainan perang-perangan, anak-anak membuat pistol dan senapan menggunakan papan kayu.

Secara faktual ketika itu, anak-anak tampak lebih kreatif dibanding sekarang. Karena nilai alami telah membentuk jiwa anak-anak menjadi luhur dan menghargai persahabatan. Karena nilai-nilai agama yang diajarkan orang tua begitu melekat di dalam jiwa anak.

Kita juga mengakui, anak-anak sekarang memiliki kreativitas berbeda. Mereka sudah dimanja dengan alat permainan berteknologi tinggi. Ponsel android, misalnya, mereka barangkali mampu menguasai teknologi modern. Namun kehidupan pribadinya justru selalu berada dalam kesendirian. Tak banyak sahabat seperti dalam kegiatan permainan alami anak-anak dahulu.

Meski di antara dua zaman berbeda itu pola permainan anak-anak sangat bertolak belakang, namun tiap zaman memberi ruang kreativitas yang sangat berbeda.

Namun persentase kreatifnya justru lebih banyak anak-anak di bawah era 1980-an. Kalau era milenial anak-anak justru dimanja dengan permainan instan, dulu anak-anak harus membuatnya sendiri dengan ketersediaan alam di lingkung kehidupan mereka.

Yang jadi pertanyaan, hebat manakah cara berpikir dan sikap bermasyarakat anak-anak dulu dan sekarang?

Meski pertanyaan itu tak membutuhkan jawaban, namun secara pribadi, anak-anak dahulu memiliki karakter polos, bersahaja dan lebih mengutamakan kebersamaan. Di era milenial ini, tak sedikit anak-anak berada dalam suasana kesendirian yang cenderung selalu meminta bantuan orangtua ketika ada aktivitas yang membutuhkan kreativitasnya sendiri.

Memang, dari dua zaman yang berbeda itu memiliki plus-minus karakter dan kecerdasan anak-anak kita. Namun demikian kita rindu dengan kehidupan alamiah masa lalu. Karena masa yang telah mendidik manusia itu tak akan datang untuk kali kedua. (*)

Sumber berita (*Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Ikan Paus Terdampar di Pulau Sabu, Penyebab & Jadi Objek Wisata Dadakan

142 Views

Oleh Yumi Ke Lele 

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Hari ini Kamis, 10-10-2019 laman facebook saya dipenuhi oleh 2 (dua) peristiwa yang menurut saya penting, yang terjadi di negara Indonesia tercinta. Peristiwa rencana penikaman terhadap seorang Jenderal penjaga NKRI dan peristiwa terdamparnya sekelompok Ikan Paus di Pantai Kolouju, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tetapi karena saya sadar, saya hanyalah seorang kaum minoritas, tidak punya pengaruh apa-apa, dan juga buta tentang hukum, maka saya tidak ingin berkomentar tentang rencana penikaman.

Yang bisa saya lakukan hanyalah mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pucuk pimpinan NKRI, agar diberi kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin negara demi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang damai sejahtera.

Saya tertarik, dengan peristiwa langka yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, yang sangat jarang terjadi. Di mana hari ini, ada sekelompok ekor ikan Paus berjumlah 17 ekor, yang terdampar. 10 ekor, bisa diselamatkan warga dengan mendorong kembali ke laut, sedangkan 7 ekor tidak bisa diselamatkan.

Beberapa foto saya ambil dari beberapa teman yang menyebarkannya, baik lewat Whatsapp maupun facebook. Ada banyak komentar terkait penyebab terdamparnya sekelompok ikan paus ini. Dan diantara banyaknya komentar tersebut, ada yang sangat disayangkan, karena menurut saya sangat tidak masuk akal.

Paus Terdampar di Pantai Kolouju

Karena rasa penasaran saya, saya pun mencari tahu pada beberapa artikel Daring (online) terkait penyebab Lumba-Lumba dan Paus terdampar.

Dan inilah beberapa alasan yang saya temukan :

Pertama, Sakit atau Terluka
Mungkin ikan itu sedang diburu oleh predator ataupun sedang berkelahi, sehingga ketika ikan ini kalah mereka akan berlindung mencari tempat yang aman yaitu menuju pesisir dengan kondisi tempat yang dangkal. Kemudian ikan paus/hiu atau lumba-lumba terseret arus serta ditambah dengan surutnya air laut kemudian mereka terdampar.

Kedua, Ditinggal Gerombolan
Ditinggal oleh gerombolan sehingga mereka sendirian. Biasanya pada ikan lumba – lumba. Tetapi jika paus, sering terdampar secara gerombolan. Hewan yang sering terdampar secara masal adalah tipikal hewan yang memiliki pemimpin dalam kelompoknya dan memiliki ikatan sosial juga kesetiaan yang tinggi. Paus pilot adalah contohnya. Inilah kenapa paus pilot lebih sering terdampar dari pada hewan laut lainnya.

Biasanya alasan mereka terdampar karena pemimpin kelompok telah membuat kesalahan navigasi. Atau karena salah satu dari mereka sakit maupun terluka kemudian mencari perairan yang lebih dangkal sehingga lebih mudah bernafas ke permukaan dan membuat yang lainnya untuk mengikutinya. Melihat ciri paus yang terdampar di sabu, cirinya seperti Paus Pilot, yang sering diburu.

Ketiga, Sistem Navigasi Paus Terganggu
Hewan laut seperti paus dan lumba-lumba memiliki sistem navigasinya sendiri sebagai penunjuk arah. Ketika penunjuk arah ini mengalami gangguan atau tidak berfungsi, ini menyebabkan kesalahan navigasi dan pada akhirnya membuat mereka sampai ke perairan dangkal dan terdampar di pantai.

Gangguan navigasi ini disebabkan oleh beberapa hal. Efek sonar adalah hal umum penyebab dari gangguan ini. Penggunaan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dipancarkan di dalam laut untuk mencari kapal selam atau benda-benda lain yang tidak kelihatan oleh Angkatan Laut, mengakibatkan kerusakan pada otak dan sistem pendengaran paus dan lumba-lumba.

Keempat, Gejala alam
Gejala Alam ini bisa karena Gempa bumi akibat gunung meletus, sehingga terjadi aktivitas seismik bawah laut (Gempa bawah laut) atau undersea quake. Hewan laut juga memiliki insting seperti hewan darat, ketika akan terjadi sesuatu yang bahaya mereka akan mencari tempat aman untuk berlindung.

Kelima, Oksigen Menipis
Oksigen bawah laut yang rendah bisa jadi pemicu karena oksigen adalah sumber udara bersih untuk makhluk hidup. Penyebab dari oksigen rendah karena kenaikan suhu bawah air laut sehingga kualitas air yang terangkat memiliki oksigen rendah.

Keenam, Kondisi perairan, ada perubahan secara kimiawi maupun fisik, kemudian bisa saja dia mencari tempat yang lebih aman jadi terdampar. Pencemaran laut, perubahan suhu didasar laut dll, dapat menyebabkan paus/lumba – lumba terdampar.

Peristiwa terdamparnya 17 ekor paus ini, membuat Pantai Kolouju, seketika menjadi ramai. Karena begitu banyak saudara-saudara dan teman – teman saya, yang ingin menyaksikannya. Saya bersyukur, semua punya rasa belas kasihan yang tinggi, sehingga melakukan upaya penyelamatan paus dengan cara mendorong Paus yang terdampar ke laut. Meskipun upaya tersebut, berhasil dilakukan pada 10 ekor saja. Sedangkan 7 ekor lainnya mati.

Kita tidak tahu persis, apa alasan terdamparnya 17 ekor ikan paus ini?. Apakah merupakan gejala alam sebagai tanda akan terjadinya bencana alam atau karena faktor apa? Saya berharap, terdamparnya Paus ini, adalah karena salah satu mengalami gangguan navigasi, sedangkan lainnya ikut terdampar karena faktor kesetiaan terhadap kawan.

Dan ada hal menarik yang sangat berarti bagi saya, di mana Ikan Paus yang merupakan kelompok hewan mamalia air saja, bisa punya sifat kesetiaan yang tinggi terhadap kelompoknya.

Tetapi sayang sekali, kita manusia. Yang katanya makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna karena diberi hikmat dan kebijaksanaan, justru sering kali tidak punya sifat kesetiaan seperti kelompok ikan Paus. Justru sering kita temui di mana saling menjual antar teman, saling menjatuhkan antar teman hanya untuk kesenangan pribadi.

Marilah kita belajar pada Paus. Kita tiru semangat kesetiaannya. Masa Paus saja, bisa setia, kita manusia tidak. Tugas kita semua, marilah kita mendoakan NKRI tercinta, khususnya NTT terlebih khusus Pulau Sabu tercinta agar diluputkan dari bencana. (*)

Penulis merupakan salah satu ASN di Pemkot Kupang
Editor (+rony banase)

Merawat Akal Sehat dalam Berdemokrasi

30 Views

Oleh Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H.

Jakarta, Garda Indonesia | Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang merdeka dari kekuatan rakyat, direbut dengan tumpahan darah dan jiwa juang yang tinggi oleh para pahlawan di medan laga tanpa pamrih.

Kini usia bangsa tak lagi muda, meski segenap agenda kebangsaan yang tersirat dalam falsafah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, belum ditunaikan oleh para pemimpin bangsa.

Umpamanya, Pasal 33 UUD 1945, tujuan dan cita-cita bangsa yang nyata belum dicapainya. Padahal kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia adalah nawa cita pendiri bangsa. Seluruh jiwa dan raga pejuang ditumpahkan bukan sekadar merebut kemerdekaan, melainkan juga untuk mencapai kemakmuran sebagai sebuah bangsa.

Kini jiwa raga bangsa ini terus dilaga, terkoyak antara aksi kepalsuan atas cita- cita dan kesungguhan mengapai nawa cita. Para pemimpin bangsa dituntut bersikap kesatria. Menorehkan mata melihat jiwa rakyat yang terus & semakin merana.

Kemiskinan datang tak henti dan perlahan lahan merenggut satu persatu nyawa anak bangsa. Menghilangkan banyak harapan anak ibu pertiwi. Tapi tak ada getar getir demonstrasi mahasiswa yang meradang, begitu pula nasib pengungsi Wamena (akibat rusuh) dan pengungsi Maluku (akibat gempa) yang tak terurus dengan baik oleh mereka yang seharusnya mengurus.

Tapi juga tak ada suara riak nan lantang mahasiswa atas nama ketidakadilan. Banyak anak cucu Ibu Pertiwi menjerit oleh jepitan ketidakadilan, Mereka yang ditindas bencana nyaris tersiksa oleh duka dan lara di medan pengungsian.

Sementara pada sisi lain, para pejuang masa kini atas nama demokrasi angkat bicara soal narasi kebangsaan yang lantang atas sandiwara politik senayan. Demonstrasi sana sini sibuk digelar, berjatuhan korban anak cucu bangsa yang tak kuasa menahan air mata.

Lalu mengapa kita begitu cinta pada bangsa dan siapkan jiwa raga sebagai taruhannya?, oleh karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang dilahirkan oleh Ibu Pertiwi melalui perjuangan keras di medan laga.

Hari ini nyaris nyata benturan antara akal sehat dan kekerasan di depan mata, dalam narasi demonstrasi & perang akal sehat. Semua atas nama bangsa, semua atas nama negara, seolah berdiri pada tujuan yang sama, tetapi nyata pada posisi yang berbeda.

Siapa diantaranya Nakula dan siapa sebagai Sadewa?, tak mampu kita membedakannya. Kita seolah kehilangan petunjuk akan nawa cita leluhur (the founding fathers).

Presiden pun dibuat nyaris hilang nyali, mungkin tak biasa atau takut menjadi bara demonstrasi mahasiswa, Perpu dipandang perlu untuk direvisi, revisi seolah jawaban nyata bagi akal sehat berantas korupsi. Batalkan Perpu menjadi tuntutan sejumlah agenda yang disuarakan mahasiswa.

Roh negara besar (big country) hampir berubah dan terancam menjadi negara barbar (barbaric country). Negara barbar adalah Negara yang napas pemerintahannya ditentukan di jalanan oleh tekanan masa. Ini bukanlah anugerah melainkan sebagai insentif bencana masa datang buat negara dan anak cucu bangsa.

Tak ada yang salah bila rakyat bersuara, mengkritik yang dianggap keliru olehnya dan tidak sepatutnya, tapi tak juga harusnya pemerintah menjadi gampang meradang, dan tanpa narasi ikut tekanan massa.

PERPU adalah suatu produk yang luar biasa pentingnya pada suatu negara hukum. Perpu mahal harganya bila digadaikan, dengan harga sebuah demonstrasi. Demonstrasi adalah soal demokrasi dan Perpu adalah soal wibawa bernegara. Pada sisi ini kita seolah menjawab teka teki silang dan harus mengisinya, meskipun pada soal yang tak ada jawabnya.

Bukan soal setuju atau tidak, atau sekadar ada atau tidak adanya Perpu, tetapi Perpu harus dilahirkan atas kondisi darurat hukum dan sejenisnya pada sebuah bangsa dan negara. Tak harus menjadi pintu keluar dari tuntutan massa, Perpu harus menjelma sebagai suatu kekuatan istimewa sebuah produk hukum negara yang kehadirannya mampu menyelamatkan kondisi negara dalam darurat. itulah falsafah adanya sebuah Perpu sebaliknya perlu tak kita harapkan hadir menyelinap di tengah teriakan kerumunan massa.

Bahwa jika Perpu dikeluarkan karena desakan massa demonstrasi, maka tidak saja preseden buruk bagi kelangsungan hukum dan pemerintahan dalam kita bernegara. Cerita ini akan memiliki efek sosio politik dan menjadi tradisi baru bernegara dan akibatnya ke depan bangsa kita terbiasa menyelesaikan masalah bangsa dengan cara-cara jalanan. Kita akan hilang dari falsafah musyawarah mufakat yang mencirikan kita sebagai Negara Pancasila. (*)

Penulis (*/Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum)
Editor (+rony banase)