Arsip Kategori: Opini

Di Fatu Kapal Matahari Tenggelam di Hatimu, Destinasi di Ketiak Kota Kupang

3.830 Views

Oleh : Marsel Robot dan Tim Dosen PKM Undana dan Kepala Pusat Studi Kebudayaan dan Pariwisata Undana

Sensualitas Pulau Timor acap dihubungkan dengan hamparan sabana disulam lenguh sapi menerpa dinding tebing, atau onggokan pulau yang berserakan di telapak semesta. Belakangan, tidak hanya itu. Gunung Batu bercerita tentang Timor sebagai pulau yang indah. Kita mengenal beberapa bukit batu yang telah menjadi destinasi wisata, di antaranya gunung batu Fatu Le’u (Kabupaten Kupang), Fatu Kopa di Amanuban Timur (TTS), Fatu Braun (Amarasi, Kabupaten Kupang), Fatu Mnasi (Molo, TTS). Fatu Na’usus (Molo, TTS), Fatu Un (Kolbano, TTS). Bukit-bukit batu menjadi ikonik wisata alam di pulau ini. Di atas bukit batu itu, Anda menjahit serpihan kenangan yang meliar dan puisi-puisi orang kasmaran merimbun di atas karang.

Namun, masih ada bukit batu yang luput dari catatan album kenangan Anda. Bahkan, kenangan Anda tak akan ranum bila belum mencapai bukit batu yang satu ini yakni Fatu Kapal (Batu kapal). Batu yang berbentuk kapal, lengkap dengan anjungan, geladak, dan buritan.

Batu Kapal, tampak depan yang merupakan anjungan. Kiri dan kanan terdapat geladak batu. Dari atas batu ini Anda bisa menyaksikan purnama sunset paling sempurna. Fatu Kapal terletak di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak, Kota Kupang. Tampak destinasi ini belum disentuh oleh pemerintah Kota Kupang. Keadaannya sangat alami. (Foto, dokumen Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Undana).

Panjang Fatu Kapal kurang lebih 75 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 18 meter. Anjungan menghadap ke barat yang dibatasi rongga dengan badan kapal bagian belakang. Samping kiri dan kanan berbentuk geladak terbuka yang cukup lebar. Jika Anda berada di anjungan Batu Kapal dan menunggu purnama sunset merayap di ubun bukit barat, maka kota dan kata seakan raib di sana. Sebab, Anda hanya terkagum memergok ulah matahari membuka gerendel senja. Terasa sempurna dengan kepak burung camar di barat mendorong samar. Pun percakapan binatang malam menambah mistik di sekitar tubuh batu. Sambil memandang kedipan matahari terakhir di ujung pulau, mungkin hanya seutas kalimat yang melukiskan keadaan itu, “Fatu Kapal memagut hatimu dan terasa matahari terbenam di hatimu.”

Fatu Kapal terletak di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Destinasi wisata ini bagai tersembunyi di ketiak Kota Kupang (dekat yang terasa jauh), karena belum dijamah oleh pemerintah Kota Kupang. Akses ke Fatu Kapal cepat dan jalan terbilang mulus. Anda hanya membutuhkan waktu 30 menit dengan sepeda motor atau mobil dari pusat Kota Kupang, Hanya 32 menit dari Bandara Internasional El Tari Kupang dan 35 menit dari Pelabuhan Tenau.

Panorama Matahari Terbenam (sunset) di Fatu Kapal

Jika Anda berangkat dari Kota Kupang, maka Anda memilih jalur jembatan Petuk, lebih sepi, hingga Gapura Fatu Koa. Dari Gapura Fatu Koa Anda hanya membutuhkan 15 menit sampai ke Fatu Kapal. Jika Anda datang dari luar Kota Kupang, menginap, maka Hotel Silvia, Hotel Sasando, atau hotel-hotel di Kota Kupang bisa menjadi pilihan. Sebab, Anda hanya membutuhkan waktu 30 menit dengan kendaraan roda dua atau roda empat untuk sampai ke Fatu Kapal. Jalan masuk sebelum kantor Kelurahan Naioni. Hanya 13 menit mengarungi jalan aspal sempit, dan 7 menit melewati jalan batu hingga Batu Kapal. Mungkin keadaan itulah yang menyebabkan Fatu Kapal terlewatkan dari intip intim warga Kota Kupang, wisatawan domestik, atau wisatawan asing.

Eksotik Fatu Kapal diperkuat oleh lima batu gunung di sekitarnya. Pada bagian samping kanan batu terdapat Batu Ike Perempuan dan Batu Ike Laki-Laki. Jarak antara Fatu Ike Laki-laki dan Fatu Ike Perempuan 20 meter. Sedangkan jarak kedua batu itu dengan batu kapal sekitar 30 meter atau tak jauh dari buritan Fatu Kapal. Raut Batu Ike Laki-laki dan Batu Ike Perempuan menghadap Fatu Kapal. Menurut Bapak Kleopas, pemilik tanah di lokasi Fatu Ike, nama Fatu Ike berasal dari kata fatu yang berarti batu dan ike adalah alat pintalan benang yang berbentuk kerucut. Posisi demikian seakan menyampaikan kisah tentang pengantar penumpang yang hendak berangkat dengan Fatu Kapal. Memang tak ada tangan melambai, tak ada bintik air mata, bahkan tak tertinggal legenda hubungan ketiga batu itu. Itulah salah satu keunikan Fatu Kapal. Bukan hanya tempat paling representatif memergok mentari tenggelam, tetapi ia memberikan kita perenungan tentang legenda batu itu. Itulah yang menyebabkan eksotik batu kapal dan batu Ike dapat di mata, jatuh di hati dan belum tiba di pikiran.

Fatu Ike Laki-laki yang tampak menjulang tinggi sekitar 21 meter. Jarak 30 meter dari Fatu Kapal. Fatu Ike berasal dari kata fatu yang berarti batu dan ike adalah alat lintingan kapas menjadi benang. Kisah ini menyimpan kuat tradisi menenun di kalangan masyarakat Timor. Tak ada konotasi lain dari segi bentuk batu ini. Ada juga yang berkisah bahwa kata ike berasal dari ika, merupakan keong laut yang juga digunakan untuk memintal kapas menjadi benang. (Foto, dokumen Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Undana).

Tidak hanya itu, 30 meter bagian kiri anjungan Fatu Kapal terdapat Fatu Biloka. Fatu ini menurut penduduk setempat dapat didaki dan di sana akan tampak purnama sunset yang tak kalah indahnya dibandingkan dengan sunset di anjungan Batu Kapal. Empat gunung batu berjejer berdekatan seakan pohon-pohon abadi yang terus berbicara dengan kebisuannya.

Jika hendak bepergian ke Fatu Kapal atau ke Fatu Ike untuk waktu yang lama, memang memerlukan persiapan. Soal akomodasi memang tak tersedia di sana. Anda membawa sendiri air minum, makanan ringan atau apa pun. Sebab, di sana belum ada lapak jualan atau pedagang, warung, atau kedai kopi. Atau jika Anda tak ingin repot dengan hal-hal seperti itu, maka siang hari Anda boleh menikmati makan siang di rumah makan Sari Pita di ujung Jembatan Petuk, rumah makan di Sikumana, atau di pusat Kota Kupang.

Juga, belum ada pondok wisata atau home stay buat bermalam di sekitar Fatu Kapal dan Fatu Ike. Maklum, destinasi ini masih amat perawan dan belum disentuh oleh pemerintah. Namun, jarak begitu dekat dari pusat Kota Kupang memudahkan semua orang untuk mengakses langsung dari hotel-hotel di Kota Kupang yang hanya ditempuh 35 menit. Mungkin itu salah satu alasan, pemerintah Kota Kupang belum menggarap wilayah destinasi Naioni secara serius.

Namun, Bapak Kleopas, salah seorang pemilik tanah di Fatu Ike mengatakan, “kami siap bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang untuk mengelola daerah ini sebagai destinasi wisata Kota Kupang.” Sayangnya, Dinas Pariwisata Kota Kupang belum menjamah ke sana. Berkali-kali Tim PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat Undana) meminta bermitra dengan Dinas Pariwisata Kota untuk menggarap Fatu Kapal sebagai destinasi, tak direspons.

Fatu Biloka yang juga tidak jauh dari Batu Kapal. Di atas batu ini dapat menikmati sunset secara sempurna. Terkesan pohon-pohon batu merimbun di kelilingi Fatu Kapal, suatu pemandangan yang tidak hanya indah di mata, tetapi melengket di hati dan tersisah di pikiran mengapa semesta ini begitu ajaib. (Foto, dokumen Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Undana).

Jangan percaya narasi ini sebelum Anda pergi menjadi penumpang di Fatu Kapal. Tentu menumpang bukan untuk berangkat ke mana dan tak ada pelabuhan untuk berlabuh. Tetapi, di atas Fatu Kapal itu, Anda akan memandang sunset purnama yang perlahan merebah di pangkuan senja. Pun sensasi Kota Kupang dengan kerlap-kerlip lampu kota yang manja menyapu galau. Kepak camar mempercepat senja. Laut seakan menjauh, kenangan merapat, dan matahari terbenam di hatimu.

Radikalisme Kaum Intoleran Sudah di Depan Pintu Tapi Negara Masih Ragu

1.448 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Penyerangan yang berujung tiga orang luka di Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Solo yang terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2020, bagi saya adalah letupan kecil dari rentetan peristiwa tragis yang akan berujung pada pusaran bom waktu yang akan membelah negeri ini. Pembiaran yang selalu berulang terjadi semakin menahbiskan suatu realita bahwa negara sering tidak hadir untuk melindungi keberagaman Indonesia.

Pembubaran brutal oleh massa dalam peristiwa malam midodareni (ritual adat Jawa sehari sebelum pernikahan) di kediaman keluarga Habib Segaf di Solo bukan sekadar peristiwa anarkisme semata tapi merupakan ancaman serius terhadap budaya Nusantara warisan adiluhung dari leluhur kita. Kalau aparat keamanan negara melihat kejadian Sabtu malam kelabu di Solo tersebut hanya merupakan kejadian salah paham atau anarkisme semata ini salah besar. Bagi saya kejadian tersebut adalah gerakan intoleransi yang merajalela dan ancaman serius terhadap eksistensi budaya.

Sikap pemaksaan kehendak sekelompok orang dengan menyalahgunakan dalil agama merupakan serangan teror yang masif bagi Kebinekaan Indonesia. Agama sering dibenturkan dengan keragaman budaya. Mereka lupa, jati diri bangsa yang tercermin dari keragaman budaya Nusantara bahkan sudah ada saat agama belum masuk ke negeri ini. Keberadaan agama harusnya menaungi pelestarian nilai-nilai luhur budaya, bukan malah memberangus eksistensinya. Dalam tata kehidupan masyarakat, agama adalah langit dan budaya adalah bumi yang kita diami. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ‘langit’ dibenturkan dengan ‘bumi’.

Negara harus hadir melindungi keberagaman budaya Nusantara. Dan sampai saat ini peran negara ke arah itu terlihat masih jauh dari harapan. Setiap ada peristiwa anarkisme yang bersifat intoleran, baik penyerangan ritual budaya maupun gangguan ibadah agama tertentu, aparat negara seolah ragu untuk bertindak tegas. Keraguan ini akhirnya menjadi pupuk subur bagi sekelompok orang untuk tetap melakukan radikalisme.

Beberapa penceramah agama yang memprovokasi masyarakat untuk bersikap intoleran pun seakan dibiarkan menggelar panggung di mana-mana. Pemerintah dari pucuk pimpinan tertinggi sampai pimpinan di daerah hanya sibuk membangun narasi normatif tanpa bertindak apa-apa. Dalam format politik malah terlihat ormas yang memiliki massa besar dan sering bertindak anarkis justru seolah dipelihara. Semuanya untuk hanya sekedar untuk mendapatkan dukungan politik. Yang terjadi ormas-ormas tersebut lebih sering menjadi kelompok penekan untuk meningkatkan posisi tawar.

Sampai kapan gerakan intoleransi dan anarkisme yang bertopeng agama terus merajalela di negeri ini?

Sampai kita menemukan sosok pemimpin negara yang tegas, nasionalis, tidak berpikir pragmatis, tidak membangun politik dinasti dan tegak lurus melindungi Kebinekaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Entah sampai kapan, yang jelas kita sama-sama merindukan sosok pemimpin setangguh itu.

Salam SATU Indonesia

Dengan Nahkoda Presiden Jokowi, Kapal Bernama Indonesia Tak Akan Karam

657 Views

Oleh : Rof Sin

Presiden Jokowi paling sering dihina, direndahkan, dihujat, dicaci maki, disebarkan hoaks dan fitnah oleh para pembencinya. Sebagus dan sehebat apa pun kerja Presiden Jokowi untuk bangsa dan negara ini, tetapi di mata mereka para pembenci ini, tetap tidak pernah bagus dan semuanya salah Jokowi.

Bukan hanya menimpa Presiden Jokowi sendirian, tetapi hal tersebut juga menimpa anak istri dan kedua alm. orang tuanya tidak luput dari hinaan, hujatan, hoaks dan fitnah.

Mengapa Presiden Jokowi tidak pernah membalas hinaan, merendahkan, hujatan, caci maki kepada dirinya tersebut? Kenapa Presiden Jokowi tidak pernah membalas hal serupa kepada para pembencinya, lawan politiknya ?

Karena memang Presiden Jokowi tidak tahu cara membalasnya, kenapa Presiden Jokowi tidak tahu cara membalasnya ? Karena Presiden Jokowi dididik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi manusia yang berakhlak baik dan sabar.

Presiden Jokowi tidak pernah dididik untuk menjadi pembenci, tukang hujat, tukang hina, merendahkan orang lain dan Presiden Jokowi sendiri tidak pernah mewarnai hatinya dengan warna hitam, sehingga yang tertanam dihati Presiden Jokowi adalah akhlak yang baik dan berbudi.

Jadi apa saja yang Presiden Jokowi tahu ?

Presiden Jokowi hanya tahu kerja, kerja dan kerja untuk bangsa dan negara Indonesia, tulus bekerja siang dan malam tak kenal lelah untuk memajukan dan membangun Indonesia.

Presiden Jokowi sibuk bekerja dalam kebaikan, tak peduli beliau direndahkan, dihina, dihujat, dicaci maki, diserbu hoaks dan fitnah, Presiden Jokowi tak ambil peduli, terus tulus bekerja. Sedangkan para pembenci ini bekerja dalam kejahatan, bersatu dalam aliansi kejahatan dengan tujuan sangat jahat yaitu menumbangkan Presiden Jokowi.

Para pendengki dan pembenci ini, dengan nama apa pun perkumpulan mereka, maka kita sudah tahu tujuan mereka untuk menyerang dan menumbangkan Presiden Jokowi. Tanpa melihat orangnya dan membaca nama mereka, kita sudah tahu bahwa orangnya itu-itu juga, ormasnya itu-itu juga.

Mereka berharap pandemi Covid-19 ini tak berhenti dan terus membesar, mereka sangat senang jika negara kita dilanda krisis ekonomi, lalu mereka pun menyalahkan dan menyerang Presiden Jokowi karena “telah gagal “, dengan penuh kebencian mereka pun membakar dan berteriak “selamatkan Indonesia, tumbangkan Jokowi”.

Para pendengki dan pembenci Presiden Jokowi inilah yang terus menerus hendak membuat lubang di kapal besar bernama Indonesia, supaya kapal ini karam dan Presiden Jokowi tumbang. Tetapi para pendengki dan pembenci ini lupa, bahwa di negara kita, masih banyak orang-orang baik yang cinta Indonesia dan cinta Presiden Jokowi.

Yang berani dan tak kenal lelah terus menerus tidak takut melawan mereka, terus menerus melawan dan menghalangi mereka untuk membuat lubang di kapal besar bernama Indonesia, supaya kapal ini karam dan sampai hari ini mereka tidak berhasil, tetapi kita tetap harus waspada dan tak boleh lengah.

Dengan nakhoda/kapten Presiden Jokowi, kapal besar bernama Indonesia tidak akan karam, kita yakin dan percaya bahwa Presiden Jokowi adalah seorang nakhoda/kapten yang andal, hebat, sehingga akan sukses melewati badai dan menghindari batu karang.

Dan sebaliknya para pendengki dan pembenci yang mana hatinya sangat busuk penuh belatung, hati yang busuk berlubang oleh penuhnya belatung dan merekalah yang akan karam.

Tetap percaya, tetap mendukung Presiden Jokowi, bahwa dengan nakhoda Presiden Jokowi, kapal besar bernama Indonesia tidak akan karam. Salam Damai.(*)

Link Opini : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=325951618448586&id=100031012505833

Prof. Dr. Cornelis Lay, MA. Duka Cita Bagi Guru, Sahabat, & Cendekiawan Soekarnois

647 Views

Oleh: Hasto Kristiyanto

Berita pagi ini dari Mas Pratik, Menteri Sekretaris Negara tentang dipanggilnya Mas Conny kehadirat Ilahi begitu mengejutkan saya. Seluruh perasaan campur aduk: kesedihan, duka cita, dan sekaligus terbentanglah seluruh rekam jejak sejarah perjalanan bersama Sosok Cendekiawan Soekarnois yang begitu saya kagumi.

Prof. Dr. Cornelis Lay, M.A. merupakan sosok akademisi yang mampu membuat sintesis yang tepat antara pemikiran Bung Karno dan jalan politik Megawati Soekarnoputri. Sintesis pemikiran yang lahir dari kesadaran untuk menjadikan politik sebagai keyakinan ideologis; politik sebagai dedikasi bagi kepentingan umum; politik sebagai kesabaran revolusioner untuk memperjuangkan sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas dari berbagai belenggu penjajahan. Melalui sosok seperti Cornelis Lay, Ibu Megawati Soekarnoputri dapat berdialog berjam-jam, melakukan ‘recalling’ keseluruhan ide, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno yang dibumikan dalam alam kekinian. Keduanya secara intens membaca apa yang tidak tertulis, merasakan apa yang tidak tampak, dan mencari makna atas setiap peristiwa politik dengan “terang” pemikiran Bung Karno.

Ibu Megawati Soekarnoputri-Cornelis Lay, menjadi sahabat justru karena “sikap bebas” Cornelis Lay yang terus hadir sebagai sosok pemikir-intelektual. Ia tidak melibatkan diri dalam jabatan kekuasaan politik praktis. Ia lebih memilih berdedikasi di dalam mengurai dan memformulasikan sintesa setiap gagasan Bung Karno dalam praktik politik Megawati Soekarnoputri.

Tak heran, dalam setiap langkah, hingga jebakan politik yang sering diciptakan kala berhadapan dengan pemerintahan otoritarian Orde Baru, Ibu Megawati sering kali menempuh jalan diam. Diam sebagai strategi. Diam membangun ruang kontemplasi dan diam penuh kesabaran diri.

Dalam jalan diam itulah, Cornelis Lay hadir, dan menjadi teman, sahabat, sekaligus sparing-partner diskusi Ibu Megawati. Dalam diam itulah sosok Cornelis hadir dan bersama Megawati menggali pemikiran banyak tokoh, merasakan pemikiran itu dalam kesatuan akal budi dan hati.

Dalam periode 1998 hingga 2014, saya sering mendampingi, atau tepatnya mengantar Mas Conny ke Kebagusan, Teuku Umar dan di berbagai tempat, menjadi saksi atas dialog politik yang selalu terjadi dalam keheningan, sebab yang dibahas adalah masa depan negeri. Dalam keseluruhan perjalanan politik, saya sungguh bersyukur, bahwa saya berkesempatan mendapatkan “mutiara gagasan” yang ikut membentuk seluruh kesadaran ideologi, kesadaran politik, dan kesadaran berorganisasi, serta kesadaran berkebudayaan, yang di belakang hari begitu berguna dalam seluruh perjalanan politik saya di PDI Perjuangan.

Melalui Prof. Dr. Cornelis Lay pula, saya memahami keteguhan sikapnya untuk tetap berdiri pada jalan intelektual. Jalan yang menjaga jarak dengan politik, namun menceburkan diri dengan sikap “lepas-bebas” agar tetap bertahan pada obyektivitas dan mengawal kebenaran dalam politik. Apa yang dilakukan Mas Conny ini sejalan dengan sikap intelektual, yang berangkat dari makna ilmu pengetahuan yang digagas Bung Karno untuk diterapkan guna mengabdi pada perjuangan kemanusiaan.

Perjuangan politik kemanusiaan inilah yang terus digagas dan ditekuni oleh Mas Conny. Dengan demikian, penemuannya terhadap Jalan Ketiga Peran Intelektual sebagai Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan tidak terlepas dari dialog panjang, dan koneksitas gagasan Bung Karno yang dipraktikkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri.

Interaksi ilmu pengetahuan dan kekuasaan sebagaimana digagas Mas Conny, pernah disampaikan Bung Karno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum, 19 September 1951. Ilmu pengetahuan hanya berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi pada praktik hidupnya manusia, atau praktik hidupnya bangsa, atau praktik hidupnya kemanusiaan… Itulah sebabnya mengapa Bung Karno selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal; menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Buatlah ilmu berdwitunggal dengan amal!

Ilmu dan amal yang digaungkan Bung Karno, dalam praktik politik tidak mudah diimplementasikan. Apalagi ketika selama pemerintahan Orde Baru, dunia akademis sering digunakan untuk melegalisasi kebijakan pemerintah sehingga terjadi “kebekuan” antara dunia akademis dan politik pemerintahan.

Kejernihan Mas Conny terlihat ketika menyintesis pemikiran Bung Karno dengan praktik politik Megawati Soekarnoputri yang berupaya menegakkan prinsip bahwa ilmu pengetahuan dan kekuasaan politik harus berjalan seiring dalam bahasa kemanusiaan.

Ibu Megawati mengalami praktik-praktik politik kotor, homo homini lupus. Manusia dilihat sebagai serigala bagi sesamanya. Bahkan di era politik kontemporer saat ini, praktik menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan masih terus dilakukan. Aktor politik banyak melakukan pembunuhan karakter, fitnah, sampai pada penghilangan nyawa lawan politik sebagai satu hal yang biasa.

Refleksi kritis atas berbagai praktik politik kotor yang dialami Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, bagi sosok Cornelis Lay menjadi api harapan bahwa jalan politik bukan semata-mata meraih kekuasaan tetapi bersatu dengan rakyat dalam bahasa kemanusiaan, sebab politik itu beradab.

Politik beradab dan jalan kemanusiaan itulah buah ‘dialog batin’ antara Ibu Megawati dan Mas Conny. “Sebagai politisi, setiap kader PDI Perjuangan harus kedepankan politik kemanusiaan, politik humanis, sebagai perwujudan ilmu dan amal”, ujar Mas Conny suatu ketika. Bahkan dalam suatu perjalanan pulang pasca ‘geger politik” Sidang Umum MPR 1999, ketika saya masih awam terhadap berbagai bentuk ‘penjegalan politik’, saya mencatat kata bijak sosok pemikir pejuang tsb: “antara pemilu legislatif dan apa yang terjadi di Sidang Umum MPR 1999 seharusnya merupakan satu nafas kehendak rakyat, one electoral processes. Etika dan moral kekuasaan politik inilah yang harus dipegang. Untuk apa sebuah kemenangan dalam kontestasi politik bila harus mengoyak rasa keadilan dan rasa kemanusiaan serta mengabaikan kehendak rakyat yang disuarakan melalui Pemilu. Maka politik tidak boleh kehilangan watak kemanusiaan itu”.

Jalan kemanusiaan adalah esensi pokok semangat pembebasan yang dikumandangkan oleh Bung Karno. Suatu jalan yang dipraktikkan dalam politik melalui cara berpikir dialektis, berpikir kritis. “Sebab yang diubah bukan hanya tatanan hidup, tetapi juga mentalitas, dan struktur sosial yang tidak adil”, kata mas Conny yang selalu merasuk dalam pikiran saya, membentuk landasan sikap ideologis dan jalan intelektual khas bagi sosok Cornelis Lay.

Karena itulah, saya tidak heran atas gagasan jalan ketiga peran intelektual yang digagas Prof. Dr. Cornelis Lay, M.A. dalam pidato pengukuhan guru besar UGM tersebut. Ke semuanya bertopang dari daya kritisnya.

Melalui daya kritis dan tradisi intelektual yang sama, Mas Conny, memberikan pemaknaan secara akademis atas label melekat yang ditujukan ke PDI Perjuangan seperti demokrasi arus bawah, mimbar demokrasi, posko gotong royong, penggembira politik, hingga label PDI Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik. Pemaknaan secara akademis tersebut menjadi basis intelektual atas proses konsolidasi demokrasi dan kristalisasi ideologi. Melalui dialog intens dengan Megawati, Cornelis Lay juga mampu mengurai kegelisahannya ketika berkiprah di dua bidang yang diperhadapkan-hadapkan. Ia adalah ilmuwan yang akrab dengan dunia politik. Penghayatannya pada ajaran-ajaran Bung Karno, dan pengalaman empiris selama berinteraksi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan membuktikan bahwa peran intelektual sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kekuasaan. Akan tetapi watak dan cara kekuasaan yang terbentuk harus berinti pada kemanusiaan.

Pemikiran Mas Conny sangat kontekstual. Harus ada ruang tradisi intelektual dalam kekuasaan agar terjadi konvergensi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang dipertemukan dalam bentuk pengabdian pada kemanusiaan. Jalan ketiga dalam politik Indonesia kontemporer bagi kaum intelektual sebenarnya mewujud pada diri Cornelis sendiri. Ia mampu memberikan warna intelektualisasi pada praktik politik di PDI Perjuangan. Di sisi lain, ia juga tidak kehilangan kekritisan akademis ketika berada di antara para politisi.

Kebebasan ruang gerak kaum intelektual ke dalam praktik politik Indonesia tanpa meninggalkan daya kritis keilmuan atau pun menggadaikan pemikiran demi kekuasaan akan menjadi gerbang bagi kebangkitan bangsa di masa depan. Sebab bangkitnya sebuah bangsa sangat ditentukan pada kemampuan menyinergikan kekuatan politik, kekuatan kaum intelektual, dan kekuatan masyarakat.

Kepada Mas Conny, seluruh kader PDI Perjuangan ikut menghayati apa yang menjadi pesan Bung Karno, bahwa dalam setiap perjuangan, pahit-getirnya perjuangan, seluruh romantika, dinamika, dan dialektikanya perjuangan, ke semuanya tidak ada yang sia-sia. Terlebih ketika perjuangan itu didedikasikan bagi kepentingan bangsa dan negara; kepentingan ilmu pengetahuan, dan kepentingan umat manusia pada umumnya. Maka tidak ada perjuangan yang sia-sia, no sacrife is wasted!.

Mas Conny, Bung telah memberikan cahaya terang bagi kehidupan politik yang mengedepankan jalan kemanusiaan. Terimalah rasa terima kasih kami, rasa hormat kami dari seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan. Selamat jalan Mas Conny, engkau telah pergi, namun pemikiranmu akan semakin bersemi.(*)

Kota Kupang Bebas Sampah, Dimulai dari Mana dan oleh Siapa ?

257 Views

Oleh : Rony Banase

Saat saya bersama anak bungsu laki-laki berumur 8 tahun, sontak dia protes sambil berujar, “Papa, kenapa orang itu buang sampah sembarangan dari dalam mobil? Dia bodoh sekali,” ujarnya ketus [saat itu, kami sedang berhenti menunggu lampu hijau] di bundaran Gedung Sasando [gedung kebanggaan masyarakat NTT, karena menjadi salah satu ikon].

Tak berhenti di situ, dia pun kembali protes, saat kami keluar dari salah satu pusat pembelanjaan di Kota Kupang; dilihatnya seorang dewasa, dengan seenaknya membuang sampah, meski telah tersedia 2 (dua) tong sampah berukuran medium di lokasi itu. “Papa, ini orang bodoh ya? Kenapa buang sampah sembarang, padahal ada tempat sampah?

Saya tersentak, mendengar protesnya. Namun, kembali merenung, jika saja telah tersedia perda dan penegakan perda beserta sanksi tegas menertibkan para pelaku yang membuang sampah seenaknya di ruang publik, apalagi di areal sekitar kantor pemerintahan, maka Kota Kupang yang telah dicanangkan sebagai “Smart City” bakal kelihatan lebih cerdas jika memiliki “Smart People” yang tak sekadar punya kecerdasan intelektual, namun harus ada kecerdasan karakter.

Beragam slogan, kampanye, maupun aksi nyata yang dilakukan pihak swasta, pemerintah, dan organisasi sosial kemasyarakatan telah dicanangkan, tak sebatas kondisi tersebut; aksi nyata pun telah dilakukan dengan memberantas sampah termasuk sampah plastik, namun…kondisi kembali normal seperti semula [bermunculan beragam pemandangan warna-warni sampah berserakan di lokasi sama].

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pun dinobatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai 10 Kota Terkotor di Indonesia sesuai penilaian Adipura 2017—2018 (dilansir dari Gatra.com https://www.gatra.com/detail/news/380904-Kupang-Kini-Masuk-Kota-Paling-Kotor-di-Indonesia  Selain Kota Kupang, Kota Sorong, dan Palu masuk dalam kategori serupa. Sementara kota kecil kecil kebetulan berada di wilayah timur semua yakni Waikabubak (Sumba Barat, NTT), Waisai (Raja Ampat, Papua Barat), Buol (Sulawesi Tengah), dan Bajawa (Ngada, NTT).

Kondisi tersebut yang memecut dan mengusik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) untuk mengentaskan dan memberantas sampah [terutama sampah plastik]. Sejak dilantik pada 5 September 2018, VBL mulai melakukan aksi kampanye bebas sampah plastik di berbagai kunjungan dan kesempatan. Ia membuat terobosan baru yakni selalu membawa botol air minum sendiri dan selalu mengimbau untuk mengurangi penggunaan air minum kemasan dengan wadah plastik.

VBL bahkan sempat berhenti dalam perjalanannya saat melihat tumpukan sampah berserakan di salah satu sudut Kota Kupang dan turun tangan membersihkan sampah tersebut. (Silakan disimak : https://youtu.be/DWW1rFqxmdc). Bercermin dari kondisi itu, maka lahirlah Gerakan Peduli Sampah (GPS) yang terbentuk pada Februari 2019 yang selalu menyasar lokasi tumpukan sampah dan selalu aktif membersihkan sampah pada setiap akhir pekan /sabtu pagi. (Baca : https://gardaindonesia.id/2020/06/27/konsistensi-gerakan-peduli-sampah-bersihkan-wajah-kotor-kota-kupang/).

Staf Biro Umum Setda Pemprov NTT dan CSR Kantor Gubernur NTT terlibat dalam aksi Gerakan Peduli Sampah

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sempat menghukum seorang pemuda yang kedapatan membuang sampah berupa puntung atau sisa rokok di sekitar Gua Monyet, Tenau Kupang, Sabtu (19/1/2019).
Aksi buang puntung rokok oleh seorang paruh baya ini dilakukan ketika Gubernur NTT ‎dan Wagub, Josef Nae Soi serta pimpinan perangkat daerah lainnya bersama Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore memungut sampah di kompleks Gua Monyet. Saat itu, pemuda yang diketahui sebagai salah satu pengemudi atau sopir itu spontan membuang sisa rokok. (Dilansir dari Pos Kupang.com https://kupang.tribunnews.com/2019/01/19/kota-kupang-jadi-kota-paling-kotor-gubernur-ntt-viktor-laiskodat-ikut-pungut-sampah-di-jalan)

Gubernur VBL pun meminta Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore untuk membuat Perda tentang sampah. Meski telah ada Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganab sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya dan Perda Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengurangan sampah, namun kondisi serupa [sampah berserakan] masih terlihat di berbagai tempat, bahkan di salah satu pusat pendidikan ternama di Kota Kupang, begitu banyak sampah plastik berserakan di areal parkir dan jalan masuk ke lokasi tersebut.

Berkaca dari kondisi tersebut, Wali Kota Jefri merespons dan menyikapi kondisi sampah di Kota Kupang dengan menggerakkan sumber daya di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang untuk meminimalkan sampah rumah tangga dengan menyediakan tong sampah berukuran besar di setiap lokasi konsentrasi pembuangan sampah rumah tangga di 51 kelurahan.

Aksi berlanjut terus digelorakan Wali Kota Jefri dengan menggandeng pihak swasta yakni Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) dengan mencanangkan “Gerakan Kupang Hijau” [GKH merupakan salah satu wujud misi Kupang Hijau Pemerintah Kota Kupang yang telah dicanangkan sejak 16 November 2019], diketuai oleh Plt. Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho menggerakkan sektor swasta yang menjadi mitra kerja Bank NTT untuk turut serta mendukung Gerakan Kupang Hijau.

Namun, Gerakan Kupang Hijau yang berfokus pada 3 (tiga) program yakni memerangi sampah plastik, membuat jebakan air, dan menanam pohon; belum menyentuh maksimal upaya memerangi sampah [ sementara berfokus pada penanaman pohon], seperti kata Wali Kota Jefri, “Kami menargetkan pada 2021 Kota Kupang sudah terlihat hijau dengan banyaknya tanaman pohon yang tumbuh di daerah ini”. (Baca : https://gardaindonesia.id/2020/07/10/gerakan-kupang-hijau-berdayakan-62-mitra-usaha-tanpa-gunakan-apbd-kota-kupang/).

Lantas, muncullah kepedulian akan kebersihan di lingkup pemerintahan [kantor dinas/badan, biro, dan UPT) yang dicanangkan oleh Karo Umum Setda Pemprov NTT, George Hadjo dengan menyelenggarakan “Lomba Kebersihan” antar-instansi yang dihelat pada 15 Juli—15 Agustus 2020 dengan melibatkan perwakilan media massa [media cetak, elektronik, dan online] sebagai tim penilai atau juri [Baca : https://gardaindonesia.id/2020/07/13/pemprov-ntt-libatkan-media-jadi-juri-lomba-kebersihan-lingkup-instansi/).

Pose bersama Plt. Karo Umum Setda Provinsi NTT, George Hadjo dan tim juri (unsur media) Lomba Kebersihan antar-instansi lingkup Pemprov NTT

Apakah cukup begitu saja? Tak hanya di situ cara kita melihat masalah sampah di Kota Kupang, kita wajib mempunyai kesadaran personal, dimulai dari diri sendiri dengan berperilaku hidup bersih dengan cara mulai dari hal kecil, saat hendak membuang sampah misalnya bekas pembungkus permen atau puntung rokok, maka buanglah pada tong sampah yang tersedia.

Jika tak ada tong sampah, maka, kumpulkan sampah tersebut kemudian buang di tempat sampah di rumah kita [Bukan di jalan atau seenaknya buang sesuka hati].

Kemudian, kita pun berkewajiban untuk mengedukasi anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya dan jangan kita yang seharusnya menjadi contoh bagi mereka malah memberikan contoh tidak terpuji.

Kelihatan sepele dan sederhana? Ya, betul. Namun, dipraktikkan secara konsisten dan massal, maka upaya kecil tersebut dapat menuai hasil besar. Lingkungan tempat tinggal kita bakal bersih, lingkup RT/RW, Desa/Kelurahan bakal bersih dan berdampak pada kabupaten/kota kita tercinta hingga provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat menopang upaya Pemprov NTT menjadi pariwisata sebagai Prime Mover ekonomi dan dapat pula menopang propaganda 8 lokasi wisata yang masuk dalam nominasi “Anugerah Pesona Indonesia” (API 2020).

Yuk, peduli pada kebersihan lingkungan kita. Salam Sehat.

Situasi Pilkada Belu dan Antisipasi Terhadap Strategi Kuda Troya

308 Views

Oleh : Lejap Yuliyanti Angelomestius. S.Fil.

Situasi Pilkada Belu semakin panas. Semua prediksi survei menunjukkan angka presentasi masing-masing kandidat masih ambigu. Hal ini, pertanda bahwa setiap kandidat belum bisa mengklaim menang atau kalah karena semua bisa berubah pada saat pencoblosan pada Rabu, 9 Desember 2020.

Dalam kondisi seperti ini, tampaknya semua usaha dan strategi sudah dikerahkan oleh masing-masing kandidat dan tim suksesnya. Entah itu melalui lelang visi-misi, promosi para kandidat dan bahkan money politics, pembagian sembako, falasy argumentum dan ataupun menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Salah satu strategi yang mungkin juga akan digunakan dalam Pilkada Belu adalah strategi Kuda Troya. Strategi ini berasal dari kisah Kuda Troya. Salah satu kisah mengenai tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani untuk memasuki, menaklukkan dan memenangkan perang melawan Kota Troya.

Menurut kisah, setelah pengepungan selama 10 tahun dan tidak membuahkan hasil, orang-orang Yunani akhirnya membangun sebuah patung kuda kayu raksasa dan menyembunyikan tentara perang di dalamnya dan kemudian menempatkannya di tengah kota. Setelah itu, orang-orang Yunani berpura-pura berlayar pergi meninggalkan kota.

Ketika orang-orang Troya mengetahui bahwa orang-orang Yunani telah melarikan diri dan meninggalkan kota, orang-orang Troya langsung datang ke Kota Yunani dan dengan senangnya mereka membawa patung kuda kayu yang berisi para tentara Yunani itu ke kota mereka sebagai lambang kemenangan.

Dengan adanya beberapa pasukan militer perang Yunani yang bersembunyi di dalam patung kuda itu, maka orang Yunani dengan mudah dapat membunuh dan menghancurkan benteng pertahanan Kota Troya hingga akhirnya kota Troya pun berhasil ditaklukkan.

Dari cerita di atas kita dapatkan logika dari strategi kuda Troya yakni:

Pertama, seolah mau menjadi sahabat yang terbaik, padahal adalah musuh yang terhebat. Atau dengan kata lain musuh dalam selimut;

Kedua, strategi menyerang langsung pada pertahanan lawan.

Strategi Kuda Troya sampai saat ini memang belum dimainkan oleh para kandidat dan masing-masing tim sukses (timsus) cabup dan cawabup. Namun, dengan situasi survei yang masih ambigu tentu tidak menutup kemungkinan untuk strategi ini dipakai. Apalagi dalam situasi sekarang ada beberapa tokoh yang biasa menjadi timses dalam pemilihan belum menyatakan sikapnya untuk mendukung paslon tertentu. Tentu saja, oknum-oknum ini dengan gampang dipakai sebagai agen ganda dan Kuda Troya dalam Pilkada.

Strategi ini memang sangat ampuh jika digunakan karena dengan mudah orang akan mendiskreditkan calon lawan. Sebagai contoh: timses dari Paslon A, pergi mengunjungi suatu desa membawa sebuah truk yang penuh berisi sembako mengunjungi sebuah desa dengan tujuan untuk membeli suara. Sembako dan truk tersebut dihiasi dengan menggunakan atribut dari Paslon B yang mudah dilacak. Seolah mereka berani unjuk muka dan menyediakan diri tertangkap tangan.

Contoh lain: Timses dari Paslon A menggunakan beberapa tokoh yang berpengaruh untuk menggalang massa pada basis Paslon B, dan berhasil menjadikan basis Paslon B menjadi basis Paslon A.

Dari contoh di atas, untuk contoh yang pertama kepada orang yang cerdas pasti akan mengkritisinya dengan pertanyaan demikian: Kalau mereka memang mau menyuap, mengapa menggunakan sembako dan truk yang diberi atribut yang gampang dilihat, mengapa tidak menggunakan uang yang lebih gampang disamarkan? Jika kecerdasan seperti ini adalah milik timses yang kandidatnya hendak dikorbankan maka dengan mudah usaha untuk mendiskualifikasikan Paslon yang hendak dikorbankan (seturut UU Pilkada) oleh agen Kuda Troya dapat teratasi.

Sedangkan untuk contoh yang kedua, tentu saja akan menuai kesulitan karena para timses harus lebih cerdas dan kritis untuk mencari strategi yang dapat mengatasinya.

Terkait strategi Kuda Troya, strategi ini memang ampuh namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dipatahkan. Karena menurut Peter Schröder, pakar strategi politik, dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik berpendapat bahwa “tidak ada satu pun strategi politik yang tidak dapat dipatahkan selagi strategi itu masih dapat dijangkau oleh pikiran kritis manusia.”

Dengan demikian, menurut saya dalam Pilkada Belu jika timses dari masing-masing kandidat itu kritis dan masyarakat itu cerdas untuk melihat persoalan pilkada ini secara rasional dan tidak hanya emosional dengan tetap berpegang pada prinsip dasar untuk memilih pemimpin, maka yang harus diperhatikan adalah: lihatlah track record, komitmen, kepemimpinan dan program kerjanya bukan hal-hal yang dikaburkan oleh emosional yang menyangkut sentimen ras dan golongan, penggiringan opini dan juga jebakan Strategi Kuda Troya.

Harapan saya, semoga situasi pilkada di kabupaten Belu berjalan aman, tertib, baik dan jujur agar kelak pemimpin yang dipilih benar-benar pemimpin yang mau memberi diri untuk melayani semua masyarakat yang dipimpinnya.(*+rb)

*/Penulis merupakan Wartawan Suluh Desa. Tinggal di Halilulik, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu)

Urgensi Negara pada Kebijakan PSBB–New Normal dalam Kekhasan Etika

159 Views

Oleh Dr. Gradios Nyoman Rae, S.H., M.H., C.L.A.

Dalam situasi Covid-19, negara menghadapi dua hal yang sama-sama memiliki risiko, dilematik, mau tetap mempertahankan PSBB atau New Normal ala negara-negara di Eropa. Keduanya lebih kepada pertimbangan keadaan baik kesehatan masal, ekonomi, sosial, dan keamanan. Dua gagasan kebijakan ini menjadi urgensi dan menuntut negara melakukan kebijakan yang tepat dan terukur dengan kekhasan etika politik.

Apa tujuan etika politik sesungguhnya? adalah mengarah pada suasana hidup yang baik, tenang, bersama orang lain dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas area kebebasan dan membangun institusi dan lembaga-lembaga yang adil [trias politika]. Pengertian ini membantu kita melakukan analisis antara hubungan tindakan individu dengan kolektif dalam kaitan struktur yang ada, maka jika kita menggunakan pemikiran dan perspektif Paul Recouir, dalam etika politik ada terkandung 3 (tiga) tuntutan dalam suasana urgensi : (1). Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. (2). Upaya memperluas lingkup kebebasan. (3).Membangun institusi-institusi yang adil.

Ketiga tuntutan di atas adalah hubungan korelasi yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa terwujud tanpa menerima pluralistis dan berada dalam wadah lembaga-lembaga atau institusi yang adil.

Hidup baik adalah cita-cita kebebasan yang lahir dari institusi yang adil untuk menghindarkan warga negaranya melakukan hal-hal yang dapat merugikan kelompok lainnya.

KEBEBASAN merupakan syarat fisik, sosial dan politik berperan aktif agar kebebasan dapat diwujudkan secara konkret, atau biasa disebut oleh khalayak umum [Democratie Liberties] yang biasa kita temukan dalam kebebasan Pers, kebebasan berserikat/berkumpul, kebebasan berpendapat dan kebebasan lainnya.

Sejatinya, etika politik sangat erat kaitan dengan perilaku individual sekaligus kolektif (etika sosial) dan dalam etika individual pandangan seseorang dapat langsung diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Itu sebabnya politik dapat disebut sebagai seni sebab ia membutuhkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan pandangan persuasif bukan dengan manipulasi, kebohongan dan kekerasan.

Etika politik akan menjalankan perannya untuk melakukan kritis terhadap manipulasi, kebohongan, kekerasan pelanggaran nilai-nilai kebebasan bahkan HAM. Dalam situasi ini [Covid-19] institusi-institusi dituntut bertindak adil untuk menjauhkan kejahatan-kejahatan individual, kolektif yang akan meninggalkan noda, dosa dan merasa bersalah. Rakyat tak akan pernah lupa, sejarah tetap mencatat karena kejahatan suatu yang merugikan datang dari luar, institusi-institusi dengan cara magis menimpa dan mencemarkan manusia.

Tuntutan hidup yang baik untuk bersama menempatkan etika di atas, dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga, karena politikus yang baik adalah politikus yang jujur, baik, dan berintegritas. Politikus tipe di atas adalah negarawan yang punya keutamaan dan kemandirian moral. (Franz M. Suseno).

Dalam sejarah Filsafat Politik, Sokrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dipahami sebagai seni yang sopan dan lembut.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka segala pembahasan dapat dianalisis dan kesimpulan bermuara kepada Politik adalah pertarungan kekuatan, Filsafat dan Etika Politik sebagai dunia yang ideal yang tak mencerminkan politik yang keras itu. Filsafat politik hanya sebuah angan-angan sementara praktik politik tetap terus menari-nari dalam sebuah kepentingan.(*)

Penulis merupakan Dosen Tetap Universitas Bung Karno dan Tidak Tetap Universitas Kristen Indonesia
Editor (+rony banase)

Ketidakadilan dalam Keadilan Hukum di Indonesia

318 Views

Oleh Dr. Gradios Nyoman Rae, S.H., M.H.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Sebagai afirmasi dalam bagian awal tulisan ini; Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuatan belaka (Machtsstaat). Konteksnya di sini adalah kedaulatan selalu berada di tangan negara sebagai pengambil keputusan final dalam upaya penegakkan keadilan di dalam sebuah negara.

Problem utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Terpidana Korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ternyata telah bebas dengan gembira dari Lapas Sukamiskin Bandung. Sebuah lapas yang megah berdiri di tengah Kota Bandung. Memang namanya saja SUKA MISKIN akan tetapi, bagi penulis di dalamnya dihuni oleh para Koruptor yang secara hukum telah terbukti melakukan tindakan pidana korupsi yang tentunya “tidak miskin” seperti nama lapas tersebut. Di Lapas Sukamiskin, banyak berkumpul para koruptor, dan lapas tersebut tidak terlepas dari sorotan awak media akibat para terpidana secara bebas keluar masuk lapas tanpa ada pengawalan dan/atau adanya kepentingan yang urgensi.

Di sana pula, menjadi tempat perkumpulan orang kaya dengan fasilitas yang super mewah.

Sebuah pertanyaan yang menohok adalah: Ada apa dengan negara, yang memberikan Remisi kepada M. Nazaruddin sesuai ketentuan sebuah keadilan hukum?

Pemberian remisi dari negara kepada mantan bendahara Partai Demokrat ini dinilai sebagai suatu sikap mengkhianati penegakan hukum dalam sebuah negara hukum (Rechtsstaat) yang sangat menghargai dan menghormati supremasi hukum di Indonesia di mana Indonesia adalah sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kebijakan Negara

Kebijakan negara dalam hal ini kebijakan seorang Menteri Hukum dan HAM yang sangat fenomenal. Menteri Yosona Laoly telah memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan terpidana secara istimewa kepada Saudara. M Nazaruddin, seorang terpidana yang terkenal sebagai buronan yang melarikan diri keluar negeri dari kejaran penyidik KPK beberapa tahun silam.

Remisi itu sendiri diatur di dalam undang-undang dan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (6), ketentuan ini hanya berlaku bagi tindakan pidana anak dan bulan korupsi. Terhadap Korupsi tetap berlaku PP No. 9 Tahun 2012 yang masih berlaku dan sampai saat ini belum ada wacana untuk direvisi.

Pada saat ini kita dikejutkan kembali dgn kebijakan inkonsisten yang melanggar ketentuan UU dilakukan oleh Yasona Laoly memberikan remisi 49 bulan kepada M. Nazaruddin. Kebijakan ini tentunya membuat para pemerhati korupsi dan ICW meradang dan mengecam keras. Atas sikap dan reaksi ini, mewajibkan Yasona Laoly dengan sadar menganulir kembali kebijakan yang sangat melukai hati rakyat dan para penegak hukum dalam hal ini KPK dan Polri.

Yasona Laoly telah menabrak ketentuan hukum karena telah diketahui oleh umum, dan berdasarkan ketentuan hukum bahwa terhadap kejahatan Korupsi para terpidana dalam kejahatan seperti ini, tak diberikan hak istimewa remisi atau bebas bersyarat.

Namun, anehnya oleh Laoly dengan gagah dan berani mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi hukum positif di negara kita (Rechtsstaat) dengan kekuasaan absolutnya yakni memberikan remisi secara istimewa kepada Terpidana bernama M. Nazaruddin selama 49 bulan atau 4 tahun 1 bulan.

Sebuah keanehan yang betul-betul aneh, memang aneh!. Saudara Yasona Laoly memang sudah melakukan hal yang aneh, dalam sejarah pemberantasan korupsi. Yasona Laoly pun telah mengabaikan hukum dan keadilan.

Tindakan Yasona Laoly telah melunturkan semangat para penegak hukum, yang selama dalam beberapa tahun terakhir telah memberantas dan terus berupaya memberantas tindakan korupsi dari para koruptor sampai akar-akarnya tanpa pandang bulu.

Yasona mengabaikan Undang-undang (UU) dan semangat rakyat. Dia telah mengingkari sumpah jabatan dan melanggar konstitusional khusus mengatur persamaan hak di hadapan hukum. Apakah Yasona Laoly semestinya sadar dan tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan absolut (Machtsstaat)?. Dengan tahu dan mau, Yasona Laoly mengubah sistem pengadilan negara Inodenesia yang Rechtsstaat menjadi Machtsstaat.

Sebuah pertanyaan yang segera menyusul adalah apakah Yasona Laoly dalam hal ini telah menderita sakit ingatan atau autis, karena UU yang dibuat oleh para pendahulu sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi para pelaku korupsi yang sudah secara masif dengan tidak memberikan Hak Remisi atau cuti apa pun. Korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditegakkan secara serius.

Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, sebagai pejabat negara telah meruntuhkan semangat penegakan hukum dan merangsang kembali para pelaku korupsi untuk melakukan korupsi secara bebas. Yasona Laoly pun dalam hal ini, tidak menghargai lembaga lain yakni KPK dan Polri sebagai gerbang terdepan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan segala risiko hukum termasuk menerima institusinya di praperadilan dalam setiap langkah penangkapan dan penahanan.

Jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan Pasal 34 ayat (1) peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 secara eksplisit menegaskan “syarat terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara pidana yang dilakukannya, JC (justice colaborator). Sementara, di dalam tahap penyidikan-penuntutan sampai putusan, Saudara M. Nazaruddin yang terkenal dengan sikap melarikan diri ini tidak pernah menunjukkan sikapnya untuk mendukung para penegak hukum dalam membongkar para kejahatan korupsi lainnya, dengan mengajukan dirinya sebagai JC (justice colaborator).

Ada apa dgn Yasona Laoly dalam hal ini..? “Hanya Malaikat yang Tahu.”

Yasona Laoly, secara normatif, seharusnya tahu dam paham bahwa kebijakannya telah bertentangan dengan UU, lebih dari itu secara psikologis melukai hati penegak hukum (KPK) dan rakyat yang telah menggantungkan harapannya agar Korupsi di Indonesia harus diberantas secara tuntas.

Selain itu, jika kita merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, lalu dikaitkan dengan posisi Muhamad Nazarudin adalah sebagai pelaku utama, maka wajib hukumnya pengadilan menolak permohonan JC (Justice Colaborator) yang diajukan oleh M. Nazaruddin apalagi Remisi.

Kembali ke problem utama yakni pemberian remisi ala Yasona Laoly ada indikasi dan patut diduga ada konspirasi tingkat tinggi padahal ada dua perbuatan korupsi yang dilakukan Muhammad Nazaruddin, pertama menerima suap dari korporasi dan yang kedua adalah korupsi yang merugikan uang negara puluhan miliar.

Sudah seharusnya juga dalam hal ini, Presiden Jokowi bisa membentuk tim khusus pencari fakta yang independen agar dapat membuka apa motifnya di balik remisi yang fenomenal ini. Jokowi pun harus bisa membuktikan bahwa dirinya sangat peduli dalam soal tindakan pidana khusus ini. Terkait dengan hal ini, sebetulnya pak Jokowi bisa membuktikan tentang apa yang pernah beliau sampaikan dalam pidato ketika kampanye. Tidak hanya slogan, frasa yang hanya sekadar menarik hati para pemilih dalam konteks politik.

Hal yang dijalankan oleh Yasona Laoly tentang remisi atau cuti menjadi preseden buruk yang tidak berpihak pada semangat pemberantasan dan mengesampingkan efek jera bagi para pelaku yang serakah mencuri uang rakyat.

Halo Yasona Laoly di mana keadilan yang mau dicapai? Jika tujuan hukum sebagai sarana keadilan, maka menjadi adil jika saudara M. Nazaruddin akan menghirup udara bebas pada tahun 2024, bukan saat ini.

Remisi gaya Yasona Laloy ini sangat mengawatirkan kita semua, akan semakin tumbuh subur korupsi di Indonesia yang menjadi budaya dan tradisi yang dapat ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perlu diingat bahwa Indonesia telah menjadi bagian negara yang turut dalam konvensi internasional dalam pemberantasan korupsi. Sudah seharusnya kerja sama secara internasional dapat terjalin baik dan korupsi di Indonesia seminimal mungkin dan bahkan pada waktu akan datang tidak lagi terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif.

Ditambah lagi dan masih dalam ingatan kita bahwa kasus wisma atlet dapat diungkap oleh KPK dalam masa Partai Demokrat berkuasa, tentunya upaya hukum yang dilakukan KPK tidak mudah harus membasmi para birokrat yang sedang berkuasa. Ini pekerjaan tak mudah, para penggiat korupsi, LSM dan masyarakat layak memberikan apresiasi kepada KPK dan Polri pada masa itu.

Sejarah telah mencatatnya bahwa tindakan Nazaruddin tidak hanya menerima suap dari korporasi tetapi juga merugikan uang negara yang bersumber dari pungutan pajak masyarakat kecil menengah sampai kelas atas.

Pembebasan Nazaruddin sungguh menggemparkan dunia internasional. Yasona Laoly memanfaatkan situasi Covid-19 sebagai momentum di mana rakyat hanya berfokus pada masalah kesehatan dianggap tidak lagi peduli pada para koruptor yang mau ambil atau rampok uang negara.

Kebijakan remisi ala Yasona Laoly telah menghilangkan akal sehat, meruntuhkan kerangka dan sistem hukum sehingga dalam strategi apa pun, pemberantasan korupsi hanya sebuah angan-angan, karena korupsi akan terus terjadi secara masif.

Semoga segala yang diuraikan dalam tulisan ini bermanfaat bagi kalangan para teoretis terlebih para penegak hukum. Biar Menteri Hukum dan HAM tergugah pula hatinya, untuk bertobat dan menganulir kembali kebijakan remisi bagi koruptor yang perbuatan pidananya berdampak pada ekonomi rakyat dan bahkan eksistensi sebuah negara.

Bagi kalangan luar, pemerhati korupsi, LSM para akademisi tergugah pula untuk memikirkan jalan terbaik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia agar terbebas dari segala praktik korupsi yang berkembang menjadi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Banyak waktu dan uang telah terbuang dan dihabiskan untuk memikirkan bagaimana cara pemberantasan korupsi di Indonesia, agar jangan lagi terjadi ketidakadilan dalam keadilan di negara Indonesia yang kita cintai ini. (*)

*/ Penulis merupakan Advokat/Dosen Tetap Universitas Bung Karno dan tidak tetap di Universitas Kristen Indonesia

Editor (+rony banase)