Arsip Kategori: Opini

Situasi Pilkada Belu dan Antisipasi Terhadap Strategi Kuda Troya

68 Views

Oleh : Lejap Yuliyanti Angelomestius. S.Fil.

Situasi Pilkada Belu semakin panas. Semua prediksi survei menunjukkan angka presentasi masing-masing kandidat masih ambigu. Hal ini, pertanda bahwa setiap kandidat belum bisa mengklaim menang atau kalah karena semua bisa berubah pada saat pencoblosan pada Rabu, 9 Desember 2020.

Dalam kondisi seperti ini, tampaknya semua usaha dan strategi sudah dikerahkan oleh masing-masing kandidat dan tim suksesnya. Entah itu melalui lelang visi-misi, promosi para kandidat dan bahkan money politics, pembagian sembako, falasy argumentum dan ataupun menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Salah satu strategi yang mungkin juga akan digunakan dalam Pilkada Belu adalah strategi Kuda Troya. Strategi ini berasal dari kisah Kuda Troya. Salah satu kisah mengenai tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani untuk memasuki, menaklukkan dan memenangkan perang melawan Kota Troya.

Menurut kisah, setelah pengepungan selama 10 tahun dan tidak membuahkan hasil, orang-orang Yunani akhirnya membangun sebuah patung kuda kayu raksasa dan menyembunyikan tentara perang di dalamnya dan kemudian menempatkannya di tengah kota. Setelah itu, orang-orang Yunani berpura-pura berlayar pergi meninggalkan kota.

Ketika orang-orang Troya mengetahui bahwa orang-orang Yunani telah melarikan diri dan meninggalkan kota, orang-orang Troya langsung datang ke Kota Yunani dan dengan senangnya mereka membawa patung kuda kayu yang berisi para tentara Yunani itu ke kota mereka sebagai lambang kemenangan.

Dengan adanya beberapa pasukan militer perang Yunani yang bersembunyi di dalam patung kuda itu, maka orang Yunani dengan mudah dapat membunuh dan menghancurkan benteng pertahanan Kota Troya hingga akhirnya kota Troya pun berhasil ditaklukkan.

Dari cerita di atas kita dapatkan logika dari strategi kuda Troya yakni:

Pertama, seolah mau menjadi sahabat yang terbaik, padahal adalah musuh yang terhebat. Atau dengan kata lain musuh dalam selimut;

Kedua, strategi menyerang langsung pada pertahanan lawan.

Strategi Kuda Troya sampai saat ini memang belum dimainkan oleh para kandidat dan masing-masing tim sukses (timsus) cabup dan cawabup. Namun, dengan situasi survei yang masih ambigu tentu tidak menutup kemungkinan untuk strategi ini dipakai. Apalagi dalam situasi sekarang ada beberapa tokoh yang biasa menjadi timses dalam pemilihan belum menyatakan sikapnya untuk mendukung paslon tertentu. Tentu saja, oknum-oknum ini dengan gampang dipakai sebagai agen ganda dan Kuda Troya dalam Pilkada.

Strategi ini memang sangat ampuh jika digunakan karena dengan mudah orang akan mendiskreditkan calon lawan. Sebagai contoh: timses dari Paslon A, pergi mengunjungi suatu desa membawa sebuah truk yang penuh berisi sembako mengunjungi sebuah desa dengan tujuan untuk membeli suara. Sembako dan truk tersebut dihiasi dengan menggunakan atribut dari Paslon B yang mudah dilacak. Seolah mereka berani unjuk muka dan menyediakan diri tertangkap tangan.

Contoh lain: Timses dari Paslon A menggunakan beberapa tokoh yang berpengaruh untuk menggalang massa pada basis Paslon B, dan berhasil menjadikan basis Paslon B menjadi basis Paslon A.

Dari contoh di atas, untuk contoh yang pertama kepada orang yang cerdas pasti akan mengkritisinya dengan pertanyaan demikian: Kalau mereka memang mau menyuap, mengapa menggunakan sembako dan truk yang diberi atribut yang gampang dilihat, mengapa tidak menggunakan uang yang lebih gampang disamarkan? Jika kecerdasan seperti ini adalah milik timses yang kandidatnya hendak dikorbankan maka dengan mudah usaha untuk mendiskualifikasikan Paslon yang hendak dikorbankan (seturut UU Pilkada) oleh agen Kuda Troya dapat teratasi.

Sedangkan untuk contoh yang kedua, tentu saja akan menuai kesulitan karena para timses harus lebih cerdas dan kritis untuk mencari strategi yang dapat mengatasinya.

Terkait strategi Kuda Troya, strategi ini memang ampuh namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dipatahkan. Karena menurut Peter Schröder, pakar strategi politik, dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik berpendapat bahwa “tidak ada satu pun strategi politik yang tidak dapat dipatahkan selagi strategi itu masih dapat dijangkau oleh pikiran kritis manusia.”

Dengan demikian, menurut saya dalam Pilkada Belu jika timses dari masing-masing kandidat itu kritis dan masyarakat itu cerdas untuk melihat persoalan pilkada ini secara rasional dan tidak hanya emosional dengan tetap berpegang pada prinsip dasar untuk memilih pemimpin, maka yang harus diperhatikan adalah: lihatlah track record, komitmen, kepemimpinan dan program kerjanya bukan hal-hal yang dikaburkan oleh emosional yang menyangkut sentimen ras dan golongan, penggiringan opini dan juga jebakan Strategi Kuda Troya.

Harapan saya, semoga situasi pilkada di kabupaten Belu berjalan aman, tertib, baik dan jujur agar kelak pemimpin yang dipilih benar-benar pemimpin yang mau memberi diri untuk melayani semua masyarakat yang dipimpinnya.(*+rb)

*/Penulis merupakan Wartawan Suluh Desa. Tinggal di Halilulik, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu)

Urgensi Negara pada Kebijakan PSBB–New Normal dalam Kekhasan Etika

107 Views

Oleh Dr. Gradios Nyoman Rae, S.H., M.H., C.L.A.

Dalam situasi Covid-19, negara menghadapi dua hal yang sama-sama memiliki risiko, dilematik, mau tetap mempertahankan PSBB atau New Normal ala negara-negara di Eropa. Keduanya lebih kepada pertimbangan keadaan baik kesehatan masal, ekonomi, sosial, dan keamanan. Dua gagasan kebijakan ini menjadi urgensi dan menuntut negara melakukan kebijakan yang tepat dan terukur dengan kekhasan etika politik.

Apa tujuan etika politik sesungguhnya? adalah mengarah pada suasana hidup yang baik, tenang, bersama orang lain dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas area kebebasan dan membangun institusi dan lembaga-lembaga yang adil [trias politika]. Pengertian ini membantu kita melakukan analisis antara hubungan tindakan individu dengan kolektif dalam kaitan struktur yang ada, maka jika kita menggunakan pemikiran dan perspektif Paul Recouir, dalam etika politik ada terkandung 3 (tiga) tuntutan dalam suasana urgensi : (1). Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. (2). Upaya memperluas lingkup kebebasan. (3).Membangun institusi-institusi yang adil.

Ketiga tuntutan di atas adalah hubungan korelasi yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa terwujud tanpa menerima pluralistis dan berada dalam wadah lembaga-lembaga atau institusi yang adil.

Hidup baik adalah cita-cita kebebasan yang lahir dari institusi yang adil untuk menghindarkan warga negaranya melakukan hal-hal yang dapat merugikan kelompok lainnya.

KEBEBASAN merupakan syarat fisik, sosial dan politik berperan aktif agar kebebasan dapat diwujudkan secara konkret, atau biasa disebut oleh khalayak umum [Democratie Liberties] yang biasa kita temukan dalam kebebasan Pers, kebebasan berserikat/berkumpul, kebebasan berpendapat dan kebebasan lainnya.

Sejatinya, etika politik sangat erat kaitan dengan perilaku individual sekaligus kolektif (etika sosial) dan dalam etika individual pandangan seseorang dapat langsung diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Itu sebabnya politik dapat disebut sebagai seni sebab ia membutuhkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan pandangan persuasif bukan dengan manipulasi, kebohongan dan kekerasan.

Etika politik akan menjalankan perannya untuk melakukan kritis terhadap manipulasi, kebohongan, kekerasan pelanggaran nilai-nilai kebebasan bahkan HAM. Dalam situasi ini [Covid-19] institusi-institusi dituntut bertindak adil untuk menjauhkan kejahatan-kejahatan individual, kolektif yang akan meninggalkan noda, dosa dan merasa bersalah. Rakyat tak akan pernah lupa, sejarah tetap mencatat karena kejahatan suatu yang merugikan datang dari luar, institusi-institusi dengan cara magis menimpa dan mencemarkan manusia.

Tuntutan hidup yang baik untuk bersama menempatkan etika di atas, dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga, karena politikus yang baik adalah politikus yang jujur, baik, dan berintegritas. Politikus tipe di atas adalah negarawan yang punya keutamaan dan kemandirian moral. (Franz M. Suseno).

Dalam sejarah Filsafat Politik, Sokrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dipahami sebagai seni yang sopan dan lembut.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka segala pembahasan dapat dianalisis dan kesimpulan bermuara kepada Politik adalah pertarungan kekuatan, Filsafat dan Etika Politik sebagai dunia yang ideal yang tak mencerminkan politik yang keras itu. Filsafat politik hanya sebuah angan-angan sementara praktik politik tetap terus menari-nari dalam sebuah kepentingan.(*)

Penulis merupakan Dosen Tetap Universitas Bung Karno dan Tidak Tetap Universitas Kristen Indonesia
Editor (+rony banase)

Ketidakadilan dalam Keadilan Hukum di Indonesia

109 Views

Oleh Dr. Gradios Nyoman Rae, S.H., M.H.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Sebagai afirmasi dalam bagian awal tulisan ini; Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuatan belaka (Machtsstaat). Konteksnya di sini adalah kedaulatan selalu berada di tangan negara sebagai pengambil keputusan final dalam upaya penegakkan keadilan di dalam sebuah negara.

Problem utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Terpidana Korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ternyata telah bebas dengan gembira dari Lapas Sukamiskin Bandung. Sebuah lapas yang megah berdiri di tengah Kota Bandung. Memang namanya saja SUKA MISKIN akan tetapi, bagi penulis di dalamnya dihuni oleh para Koruptor yang secara hukum telah terbukti melakukan tindakan pidana korupsi yang tentunya “tidak miskin” seperti nama lapas tersebut. Di Lapas Sukamiskin, banyak berkumpul para koruptor, dan lapas tersebut tidak terlepas dari sorotan awak media akibat para terpidana secara bebas keluar masuk lapas tanpa ada pengawalan dan/atau adanya kepentingan yang urgensi.

Di sana pula, menjadi tempat perkumpulan orang kaya dengan fasilitas yang super mewah.

Sebuah pertanyaan yang menohok adalah: Ada apa dengan negara, yang memberikan Remisi kepada M. Nazaruddin sesuai ketentuan sebuah keadilan hukum?

Pemberian remisi dari negara kepada mantan bendahara Partai Demokrat ini dinilai sebagai suatu sikap mengkhianati penegakan hukum dalam sebuah negara hukum (Rechtsstaat) yang sangat menghargai dan menghormati supremasi hukum di Indonesia di mana Indonesia adalah sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kebijakan Negara

Kebijakan negara dalam hal ini kebijakan seorang Menteri Hukum dan HAM yang sangat fenomenal. Menteri Yosona Laoly telah memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan terpidana secara istimewa kepada Saudara. M Nazaruddin, seorang terpidana yang terkenal sebagai buronan yang melarikan diri keluar negeri dari kejaran penyidik KPK beberapa tahun silam.

Remisi itu sendiri diatur di dalam undang-undang dan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (6), ketentuan ini hanya berlaku bagi tindakan pidana anak dan bulan korupsi. Terhadap Korupsi tetap berlaku PP No. 9 Tahun 2012 yang masih berlaku dan sampai saat ini belum ada wacana untuk direvisi.

Pada saat ini kita dikejutkan kembali dgn kebijakan inkonsisten yang melanggar ketentuan UU dilakukan oleh Yasona Laoly memberikan remisi 49 bulan kepada M. Nazaruddin. Kebijakan ini tentunya membuat para pemerhati korupsi dan ICW meradang dan mengecam keras. Atas sikap dan reaksi ini, mewajibkan Yasona Laoly dengan sadar menganulir kembali kebijakan yang sangat melukai hati rakyat dan para penegak hukum dalam hal ini KPK dan Polri.

Yasona Laoly telah menabrak ketentuan hukum karena telah diketahui oleh umum, dan berdasarkan ketentuan hukum bahwa terhadap kejahatan Korupsi para terpidana dalam kejahatan seperti ini, tak diberikan hak istimewa remisi atau bebas bersyarat.

Namun, anehnya oleh Laoly dengan gagah dan berani mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi hukum positif di negara kita (Rechtsstaat) dengan kekuasaan absolutnya yakni memberikan remisi secara istimewa kepada Terpidana bernama M. Nazaruddin selama 49 bulan atau 4 tahun 1 bulan.

Sebuah keanehan yang betul-betul aneh, memang aneh!. Saudara Yasona Laoly memang sudah melakukan hal yang aneh, dalam sejarah pemberantasan korupsi. Yasona Laoly pun telah mengabaikan hukum dan keadilan.

Tindakan Yasona Laoly telah melunturkan semangat para penegak hukum, yang selama dalam beberapa tahun terakhir telah memberantas dan terus berupaya memberantas tindakan korupsi dari para koruptor sampai akar-akarnya tanpa pandang bulu.

Yasona mengabaikan Undang-undang (UU) dan semangat rakyat. Dia telah mengingkari sumpah jabatan dan melanggar konstitusional khusus mengatur persamaan hak di hadapan hukum. Apakah Yasona Laoly semestinya sadar dan tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan absolut (Machtsstaat)?. Dengan tahu dan mau, Yasona Laoly mengubah sistem pengadilan negara Inodenesia yang Rechtsstaat menjadi Machtsstaat.

Sebuah pertanyaan yang segera menyusul adalah apakah Yasona Laoly dalam hal ini telah menderita sakit ingatan atau autis, karena UU yang dibuat oleh para pendahulu sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi para pelaku korupsi yang sudah secara masif dengan tidak memberikan Hak Remisi atau cuti apa pun. Korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditegakkan secara serius.

Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, sebagai pejabat negara telah meruntuhkan semangat penegakan hukum dan merangsang kembali para pelaku korupsi untuk melakukan korupsi secara bebas. Yasona Laoly pun dalam hal ini, tidak menghargai lembaga lain yakni KPK dan Polri sebagai gerbang terdepan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan segala risiko hukum termasuk menerima institusinya di praperadilan dalam setiap langkah penangkapan dan penahanan.

Jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan Pasal 34 ayat (1) peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 secara eksplisit menegaskan “syarat terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara pidana yang dilakukannya, JC (justice colaborator). Sementara, di dalam tahap penyidikan-penuntutan sampai putusan, Saudara M. Nazaruddin yang terkenal dengan sikap melarikan diri ini tidak pernah menunjukkan sikapnya untuk mendukung para penegak hukum dalam membongkar para kejahatan korupsi lainnya, dengan mengajukan dirinya sebagai JC (justice colaborator).

Ada apa dgn Yasona Laoly dalam hal ini..? “Hanya Malaikat yang Tahu.”

Yasona Laoly, secara normatif, seharusnya tahu dam paham bahwa kebijakannya telah bertentangan dengan UU, lebih dari itu secara psikologis melukai hati penegak hukum (KPK) dan rakyat yang telah menggantungkan harapannya agar Korupsi di Indonesia harus diberantas secara tuntas.

Selain itu, jika kita merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, lalu dikaitkan dengan posisi Muhamad Nazarudin adalah sebagai pelaku utama, maka wajib hukumnya pengadilan menolak permohonan JC (Justice Colaborator) yang diajukan oleh M. Nazaruddin apalagi Remisi.

Kembali ke problem utama yakni pemberian remisi ala Yasona Laoly ada indikasi dan patut diduga ada konspirasi tingkat tinggi padahal ada dua perbuatan korupsi yang dilakukan Muhammad Nazaruddin, pertama menerima suap dari korporasi dan yang kedua adalah korupsi yang merugikan uang negara puluhan miliar.

Sudah seharusnya juga dalam hal ini, Presiden Jokowi bisa membentuk tim khusus pencari fakta yang independen agar dapat membuka apa motifnya di balik remisi yang fenomenal ini. Jokowi pun harus bisa membuktikan bahwa dirinya sangat peduli dalam soal tindakan pidana khusus ini. Terkait dengan hal ini, sebetulnya pak Jokowi bisa membuktikan tentang apa yang pernah beliau sampaikan dalam pidato ketika kampanye. Tidak hanya slogan, frasa yang hanya sekadar menarik hati para pemilih dalam konteks politik.

Hal yang dijalankan oleh Yasona Laoly tentang remisi atau cuti menjadi preseden buruk yang tidak berpihak pada semangat pemberantasan dan mengesampingkan efek jera bagi para pelaku yang serakah mencuri uang rakyat.

Halo Yasona Laoly di mana keadilan yang mau dicapai? Jika tujuan hukum sebagai sarana keadilan, maka menjadi adil jika saudara M. Nazaruddin akan menghirup udara bebas pada tahun 2024, bukan saat ini.

Remisi gaya Yasona Laloy ini sangat mengawatirkan kita semua, akan semakin tumbuh subur korupsi di Indonesia yang menjadi budaya dan tradisi yang dapat ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perlu diingat bahwa Indonesia telah menjadi bagian negara yang turut dalam konvensi internasional dalam pemberantasan korupsi. Sudah seharusnya kerja sama secara internasional dapat terjalin baik dan korupsi di Indonesia seminimal mungkin dan bahkan pada waktu akan datang tidak lagi terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif.

Ditambah lagi dan masih dalam ingatan kita bahwa kasus wisma atlet dapat diungkap oleh KPK dalam masa Partai Demokrat berkuasa, tentunya upaya hukum yang dilakukan KPK tidak mudah harus membasmi para birokrat yang sedang berkuasa. Ini pekerjaan tak mudah, para penggiat korupsi, LSM dan masyarakat layak memberikan apresiasi kepada KPK dan Polri pada masa itu.

Sejarah telah mencatatnya bahwa tindakan Nazaruddin tidak hanya menerima suap dari korporasi tetapi juga merugikan uang negara yang bersumber dari pungutan pajak masyarakat kecil menengah sampai kelas atas.

Pembebasan Nazaruddin sungguh menggemparkan dunia internasional. Yasona Laoly memanfaatkan situasi Covid-19 sebagai momentum di mana rakyat hanya berfokus pada masalah kesehatan dianggap tidak lagi peduli pada para koruptor yang mau ambil atau rampok uang negara.

Kebijakan remisi ala Yasona Laoly telah menghilangkan akal sehat, meruntuhkan kerangka dan sistem hukum sehingga dalam strategi apa pun, pemberantasan korupsi hanya sebuah angan-angan, karena korupsi akan terus terjadi secara masif.

Semoga segala yang diuraikan dalam tulisan ini bermanfaat bagi kalangan para teoretis terlebih para penegak hukum. Biar Menteri Hukum dan HAM tergugah pula hatinya, untuk bertobat dan menganulir kembali kebijakan remisi bagi koruptor yang perbuatan pidananya berdampak pada ekonomi rakyat dan bahkan eksistensi sebuah negara.

Bagi kalangan luar, pemerhati korupsi, LSM para akademisi tergugah pula untuk memikirkan jalan terbaik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia agar terbebas dari segala praktik korupsi yang berkembang menjadi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Banyak waktu dan uang telah terbuang dan dihabiskan untuk memikirkan bagaimana cara pemberantasan korupsi di Indonesia, agar jangan lagi terjadi ketidakadilan dalam keadilan di negara Indonesia yang kita cintai ini. (*)

*/ Penulis merupakan Advokat/Dosen Tetap Universitas Bung Karno dan tidak tetap di Universitas Kristen Indonesia

Editor (+rony banase)

Ironi Ketertinggalan Pulau Timor

217 Views

Oleh: Muhammad Amir Ma’ruf

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020—2024, di mana terdapat 62 kabupaten dari 10 provinsi termasuk kategori tersebut. Nahas, 13 kabupaten di Provinsi NTT merupakan daerah tertinggal. Daerah tersebut tersebar di berbagai gugus pulau.

Jika dijabarkan, seluruh kabupaten di Pulau Sumba termasuk kategori tertinggal. Kemudian, Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, dan Lembata juga disebutkan dalam lampiran perpres. Akan tetapi hal menarik terjadi pada Pulau Flores, di mana hanya 1 dari 8 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.

Anomali justru terjadi di Pulau Timor, dari 6 (enam) kabupaten/kota, 4 (empat) di antaranya adalah daerah tertinggal. Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (T.T.S), Belu, dan Malaka. Kabupaten Timor Tengah Utara (T.T.U) yang semula ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada periode sebelumnya, kini menyusul Kota Kupang sebagai daerah yang tidak dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Bagaimana bisa?

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 (enam) kriteria, yaitu: Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Indikator perekonomian meliputi persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Pulau Timor pada tahun 2019 mencapai 384.000 jiwa. Sedangkan di Pulau Flores 368.000 jiwa. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kabupaten di Pulau Flores sedikit lebih unggul.

Jika tidak menyertakan Kota Kupang, rata-rata IPM kabupaten di Pulau Timor pada tahun 2019 hanya 62,58; sedangkan rata-rata IPM kabupaten di Pulau Flores mencapai 64,76. Dua indikator ini menunjukkan kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Timor masih tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Flores.

Indikator-indikator tersebut kontras bila dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua pulau. Pada tahun 2019, Pulau Timor memiliki PDRB sekitar Rp.34 triliun, sedangkan PDRB kabupaten yang berada di Pulau Flores hanya Rp.21,9 triliun (sumber: BPS). Namun, perlu diketahui bahwa 49 persen PDRB kabupaten/kota di Pulau Timor dihasilkan oleh Kota Kupang.

Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di Pulau Timor, di mana sumber pertumbuhan tidak mampu membuat divergensi ekonomi ke wilayah sekitarnya. Selama ini, pusat pertumbuhan ekonomi Pulau Timor adalah Kota Kupang. Pembangunan infrastruktur dan investasi di wilayah tersebut sangat masif bila dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Timor. Lihat saja jumlah hotel, pusat perbelanjaan, dan fasilitas ekonomi lainnya di Pulau Timor menumpuk di Kota Kupang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses masuk barang dan jasa serta menekan disparitas harga di Bumi Flobamora. Akan tetapi, kenyataan tidak demikian.

BPS menyebut dalam 5 (lima) tahun terakhir, ekonomi Kota Kupang selalu tumbuh diatas 6 persen. Sedangkan daerah lain di Pulau Timor pada periode yang sama tidak lebih dari 5,8 persen. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan semakin lebar. Salah satu akibatnya, investor lebih memilih menanamkan modalnya di Kota Kupang dari pada daerah lain di pulau tersebut. Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini bukan hanya tidak baik bagi kabupaten di Pulau Timor. Bagi Kota Kupang, kegagalan memberikan spillover effect (limpahan aktivitas ekonomi) ke daerah sekitar akan menyebabkan kondisi sosial-ekonomi yang tidak sehat.

Perlu Evaluasi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah, serta antarsektor (Kuncoro, 2004). Pemerintah Provinsi NTT perlu mengevaluasi rencana pembangunan. Sampai saat ini, data belum menunjukkan adanya aglomerasi yang terjadi akibat pembangunan dan investasi yang masif di Kota Kupang.

Pemerintah perlu melakukan terobosan agar pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Kupang mampu memberikan spillover effect ke daerah sekitar. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah membuat pusat pertumbuhan perekonomian baru di luar Kota Kupang. Seperti yang terjadi pada Pulau Flores, pusat pertumbuhan berada di Labuan Bajo, Ende, dan Maumere.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT harus mampu mendorong pemerintah kabupaten agar berani menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih kompetitif dibanding UMK Kota Kupang. Selama ini, banyak pemerintah daerah yang mengikuti besaran UMP sebagai acuan standar minimum pengupahan. Padahal, besaran tersebut belum tentu mencerminkan kondisi yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Bisa jadi, besaran UMP malah menjadikan daerah tersebut tidak kompetitif bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Akhirnya, investor lebih memilih Kota Kupang yang memiliki infrastruktur lebih baik yang dapat menekan biaya produksi.

Selain membuat pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan perbaikan sistem pengupahan daerah, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Pulau Timor harus bersinergi untuk mem-branding daerah masing-masing sesuai dengan potensinya. Sehingga setiap daerah memiliki ciri khas yang dapat ditonjolkan.

Melalui pembangunan yang fokus terhadap potensi, proses pembangunan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat daerah. Jangan lupakan juga soal peningkatan kapasitas SDM. Jika pembangunan ekonomi tanpa diikuti peningkatan kualitas SDM, maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai.

Masalah ketimpangan kapasitas SDM di Pulau Timor masih terpampang jelas. Penduduk 25 tahun ke atas di Kota Kupang memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 11,47 tahun, sedangkan daerah lain di Pulau Timor hanya 6—7 tahun.

Permasalahan ketimpangan memang kompleks. Perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Jika upaya-upaya seperti membangun pusat pertumbuhan baru, perbaikan sistem pengupahan daerah, branding daerah, dan peningkatan kualitas SDM masih sulit diwujudkan, setidaknya Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan pembangunan dan pertumbuhan yang pesat di Kota Kupang untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah masing-masing.

Jangan sampai Kota Kupang menjadi derek tak berkail, bergerak sendiri tanpa mampu menarik yang lain.(*)

*/Penulis merupakan Statistisi Ahli BPS Kota Kupang

Foto utama oleh timordaily.com

DPR Getol Usul Cetak Uang Rp.600 Triliun, Apa Maumu?

248 Views

Oleh  Dr. Jerry Massie M.A., Ph.D

Partai-partai di DPR tak bertaji dan kehilangan roh membela rakyat. Periode ini menjadi terburuk dalam sejarah.

Desakan mencetak uang Rp.600 triliun akan berakibat fatal. Ini program tanpa kajian komprehensif. Mereka seakan lupa saat pencetakan uang pada 1998 lalu, berdampaknya inflasi cukup tinggi yakni 70%, Dolar AS Tembus Rp.17.000.

Biaya krisis kala itu yang ditanggung oleh pemerintah mencapai 70% dari produk domestik bruto.

Kendati usulan DPR ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Bank Indonesia. Namun DPR tak bergeming. Saat ini, DPR tak memikirkan sebuah risiko cause and effect (sebab akibat) jika percetakan uang ini dilakukan.

Saya tak mengerti akan pola pikir pimpinan DPR di periode ini. Memang punya kekuatan pemerintah lewat parlement power (kekuatan parlemen) mereka unggul jauh, tapi jangan remehkan people power (kekuatan rakyat) lebih besar 270 juta berbanding 575 kursi. Apalagi oposisi hanya PKS saja akan sulit membendung langkah ini. Buktinya revisi UU Minerba No 4 Tahun 2009, dan Perppu No 1 Tahun 2020 untuk tangani pandemi Covid-19 diterima dan disahkan DPR atau resmi jadi UU.

Pada intinya hukum di negeri ini telah diamputasi. Jika terjadi korupsi dana Covid-19 maka tak ada hukuman perdata dan pidana.

Ada kebijakan rasional dan irasional.

Menurut saya cetak uang bisa saja dilakukan BI tapi economic impact (dampak ekonomi) serta economic condition (kondisi ekonomi) bisa berbahaya. Jelas ini akan menambah likuiditas perbankan serta membantu pembiayaan defisit fiskal bukan hal yang tepat.

Lebih baik moneter policy (kebijakan moneter) yang kerap dilakukan misalkan menurunkan giro wajib minimum (GWM), selain itu langkah brilian jika membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dilibatkan. Perlu juga memahami UU No 7 Tahun 2011. Pertanyaan saya kenapa DPR ngotot mendorong BI cetak uang sebanyak itu? Apakah DPR punya solusi atau bicara tanpa kajian yang komprehensif.

Menurut ahli ekonomi Indonesia Rizal Ramli, “Jangan sampai Indonesia mengulangi kesalahan seperti itu. Di Amerika Latin dan Zimbabwe, banyak sekali negara yang bisa cetak uang, namun akibatnya ekonomi mereka hancur.”

Memang urusan mencetak uang merupakan domain Bank Indonesa (BI) Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan menunjuk badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah. Pencetakan uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dilakukan seluruhnya oleh Perum Peruri.

Dalam proses pencetakan ini melibatkan Perum Peruri. Sesuai aturan pencetakan uang ini diserahkan kembali ke Bank Indonesia, bahan uang pada proses ini, dilaksanakan pula verifikasi/penghitungan ulang oleh Bank Indonesia.

Peruri pun mencetak sesuai perhitungan BI jadi tak main cetak uang kertas. Saya pikir ini akan ada pemain yang memainkan perannya bak sinetron. Ada sang sutradara. Ini rawan penggelapan hingga korupsi

Saran saya, wahai DPR tinggalkan niatmu, para orang-orang yang dipilih rakyat. Jangan anda berselingkuh dengan birokrat atau eksekutif atau berkorporasi hanya untuk memenuhi keinginan anda. (*)

Penulis merupakan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Ketika Belum Merdeka Sekolah Kita

138 Views

Ketika Belum Merdeka Sekolah Kita

Oleh Prof. Feliks Tans, M.Ed., Ph.D.

(Sebuah Catatan Ringan Menyambut Belajar di Rumah)

Pandemi penyakit virus korona sejak 2019 (Covid-19), Moga-moga segera bisa diatasi, mengharuskan banyak orang bekerja di/dari rumah. Termasuk jutaan pelajar kita di seluruh negeri ini. Mereka pun harus tinggal dan belajar di rumah. Dari hari ke hari.
Dalam batasan tertentu, tinggal dan belajar di rumah, sejatinya, menyenangkan. Home sweet home. Sesuatu yang indah karena di rumah ada kasih.

Namun, bagi para murid, yang terjadi, sebaliknya. Tinggal dan belajar di rumah menimbulkan kecemasan yang, kalau tidak segera teratasi, bisa menjadi depresi. Sebab ada begitu banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus mereka kerjakan. Pada saat yang sama, tidak ada kontak langsung dengan guru dan temannya. Dalam keadaan normal, kontak langsung ini membantu murid mengatasi persoalannya dalam belajar dan mengerjakan PR.

Secara sepintas, orang tua murid, mungkin, berpikir bahwa kecemasan karena banyaknya PR itu hanya terjadi pada murid yang malas. Murid yang rajin, sejatinya, tidak bermasalah dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan secara serentak. Termasuk PR. Namun, kecemasan leading to depression itu, sebenarnya, bukan hanya karena banyaknya PR an sich, tetapi juga karena PR itu sering tidak relevan dengan potensi/bakat, minat dan kebutuhan belajar murid.

Yang tidak punya potensi bagus dalam berbahasa Inggris, misalnya, dan, karena itu, tidak hanya tidak berminat dalam bahasa itu tetapi juga merasa tidak membutuhkannya, jelas, akan cemas ketika harus belajar dan mengerjakan PR Bahasa Inggris. Ketika yang dikerjakan begitu banyak dan semuanya tidak/kurang relevan dengan potensi, minat, dan kebutuhannya, di situ muncul kecemasan murid. Murid merasa dirinya terjajah oleh PR yang tidak relevan tersebut; dia tidak lagi merasa bebas merdeka dalam belajar di rumahnya sendiri.

Pada titik itu, tema akbar Anwar Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, yang disampaikanya kepada dunia pendidikan Indonesia dalam bentuk Program Merdeka Belajar, saya kira, terasa bak oase di padang gurun. Menyejukkan. Menyegarkan. Memberi harapan baik. Menimbulkan semangat belajar dan spirit hidup baru yang berapi-api.

Seperti yang dibaca via media massa, Program Merdeka Belajar itu menyangkut kemerdekaan guru dalam mengajar sehingga murid merasa lebih “nyaman karena … dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru.” Tujuannya adalah untuk “membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking … karena setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat” (Merdeka Belajar. id.m.wikipedia.org. Diunduh pada 2 April, 2020).

Ide tersebut, sesungguhnya, bukan sesuatu yang baru. Pakar pendidikan seperti John Dewey (dalam Ellwood P. Cubberley, 1948. The History of Education, hlm. 780-783), Carl Rogers (1983. Freedom to Learn for the 80’s. New York: Macmillan), Bernie Neville (1989. Educatiing Psyche. Melbourne: CollinsDove) dan pengamat pendidikan seperti Paul Tough (2012. How Children Succeed. London: Random House) telah lama menyampaikan ide seperti itu. Menurut mereka, freedom to learn adalah prasyarat utama bagi terjadinya belajar dan pembelajaran yang menyenangkan, total, dan bermakna. Bila itu terpenuhi, murid, pada akhirnya, atau dalam tautan dengan belajar seumur hidup, pasti sukses.

Karena itu pula, saya mengingatkan Pemerintah Indonesia pentingnya memerdekakan pendidikan formalnya secara segera (Feliks Tans, Indonesiakoran.com. 17/19 Agustus, 2018, Memerdekakan Pendidikan).

Tema besar yang lahir sebagai hasil refleksi kritis atas kegagalan masif pendidikan formal tersebut, sayangnya, belum diterapkan sepenuhnya di sekolah-sekolah kita. Artinya, secara praktis, dia belum menjadi oase yang nyata. Masih dalam bentuk mimpi. Sebab sekolah-sekolah kita, para guru dan muridnya, belum merdeka dalam belajar (learning) dan pembelajaran (teaching) seperti yang saya gambarkan di awal tulisan ini. Dalam konteks itu, kehadiran tokoh besar seperti Nadiem Anwar Makarim diperlukan untuk segera memerdekakan sekolah kita dari ujung ke ujung negeri ini sehingga di setiap ruang kelasnya, termasuk ketika belajar dan mengerjakan PR di rumah seperti sekarang ini, ada kemerdekaan belajar.

Bahwa, saat ini, sekolah-sekolah kita belum merdeka bisa dimengerti karena tema besar “merdeka belajar” itu baru dicanangkan oleh Menteri Nadiem. Relatif terlambat setelah sekian lama terjajahlah sekolah kita oleh sebuah sistem pendidikan yang, ternyata, salah besar. Kita mengutamakan kecerdasan kognitif secara sedemikian rupa sehingga yang (begitu) cerdas secara kognitif saja yang kita anggap hebat; yang (begitu) cerdas secara psikomotorik dan/atau afektif (spiritual) dianggap sebagai orang yang tidak berguna.

Fokus yang salah itu, tentu, membuat hasil pendidikan kita, secara umum, menyedihkan. Apa yang mengembirakan ketika yang lahir dari sekolah, termasuk perguruan tinggi, adalah, misalnya, koruptor, teroris, penganggur, pencipta masalah dan bukan pemecah masalah, egois, intoleran, rasialis, pemalas dan penyuka jalan pintas, dan pencinta kekerasan.

Juga orang-orang yang tidak peduli pada lingkungannya. Lihatlah di sekitar kita! Sampah berserakkan. Di Kota Kupang, NTT, misalnya, jalan dan selokannya, totum pro parte, bak sampah raksasa. Jalan Jalur 40 yang membentang dari Bolok di barat hingga Penfui di timur kota, misalnya, penuh sampah.

Kali setali tiga uang: menjadi bak sampah. Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sungai menjadi limbah air kotor produksi rumah tangga dan industri sehingga warna airnya menghitam-pekat. Jauh dari kesan bersih, bening, dan jernih. Di kota seperti Maumere dan Kupang, kalinya yang kebanyakan mati, tanpa air, terutama saat musim kemarau, berubah menjadi bak sampah besar, tempat setiap orang membuang sampah apapun sesuka mereka. Tidak mengherankan kalau Indonesia kini menjadi negara keempat terkotor di dunia (https://www.cekaja.com. 10 Negara Paling Kotor di Dunia, Indonesia Salah Satunya. 9 Decedmber, 2019. Diunduh pada 3 April, 2020).

Keadaan tersebut, tentu, menimbulkan berbagai pertanyaan. Di mana, misalnya, instansi dan pejabat terkait yang, mestinya, mengawasi jalan dan kali tersebut setiap saat, 1 x 24 jam, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya? Ataukah mereka sudah bekerja dari rumah sejak beberapa dekade terakhir, bukan hanya sejak munculnya Pandemi Covid-19? Siapa yang membuang sampah secara sembarangan itu dan mengalirkan air mahapekat ke kali seenak perutnya itu serta siapa yang lalai dalam pengawasan, kalau bukan orang terdidik? Merekalah output dan outcome sekaligus sekolah kita. Sekolah tanpa “merdeka belajar” selama ini.

Untuk mencegah terjadinya produk pendidikan seperti itu di hari esok, Program “Merdeka Belajar” Menteri Nadiem dengan ciri utama seperti yang dikemukakan di atas, saya kira, harus diterapkan di setiap ruang kelas, di setiap sekolah, di setiap sudut negeri ini. Segera. Sekarang. Jangan ditunda lagi.

Ada banyak cara untuk menerapkan Program “Merdeka Belajar” Menteri Nadiem. Di sini saya menyampaikan beberapa di antaranya :

Pertama, biarkanlah setiap murid belajar sesuai dengan potensi, minat dan kebutuhan belajarnya. Artinya, murid yang potensinya sangat bagus, misalnya, dalam mata pelajaran yang dia yakin bisa diandalkan untuk membuat masa depannya cerah, biarkan dia belajar mata pelajaran itu saja. Biarkan ! Mata pelajaran lain, tentu, dipelajari tetapi dengan tujuan untuk mendukung mata pelajaran yang padanya dia punya potensi (sangat) tinggi, dia (sangat) berminat, dan dia (amat) membutuhkannya untuk menciptakan hari esok yang bilang-gemilang bagi dirinya sendiri dan, melalui dia, bagi keluarga dan bangsanya. Bagi kita semua. Itu bisa saja matematika atau fisika atau olahraga atau seni suara atau apapun. Yang penting ini: belajarnya terfokus (Bdk., misalnya, Ana Weber, 360 Derajat Keberhasilan: Uang-Relasi-Energi-Waktu. 2015. Terjemahan S.F. Atmaka. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).

Di lain pihak, jika dia tidak berminat pada mata pelajaran, misalnya, matematika karena tidak membutuhkannya (baca: matematika tingkat “tinggi”, bukan hanya soal kali, bagi, tambah, kurang sederhana) sebab dia, misalnya, tidak mau melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi dalam bidang matematika, jangan paksa dia belajar matematika. Jangan! Betapa pun dia sangat potensial dalam bidang matematika.

Biarkan dia menentukan sendiri mata pelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan minat dan kebutuhan masa depannya. Apakah itu, misalnya, ekonomi karena dia mau menjadi pedagang, serahkan padanya. Guru dan orang tua hanya membantu membimbing untuk menjamin bahwa dia menemukan mata pelajaran yang memang pas, cocok, dengan potensi, minat, dan kebutuhan belajarnya (Feliks Tans, Kompas, 28 Desember, 2011, Desentralisasi Pendidikan, hlm. 7).

Saat ini, pendidikan kita bermasalah karena, antara lain, anak-anak kita dibuat menderita oleh begitu banyaknya mata pelajaran yang harus mereka pelajari. Kebanyakan di antaranya tidak/kurang sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan belajarnya. Semua anak belajar semua, seolah-olah mereka semua berpotensi dan berminat dalam semua mata pelajaran dan membutuhkan semuanya di masa depannya.

Penderitaan itu terlihat secara jelas ketika mereka tidak ke sekolah dan harus belajar sendiri di rumah untuk mencegah Covid-19. Di rumah, mereka harus mengerjakan belasan PR yang, dalam banyak hal, tidak/kurang relevan dengan potensi, minat, dan kebutuhan belajarnya. Inilah yang membuat mereka galau. Cemas. Seperti yang dikatakan sebelumnya.

Ini, jelas, ironis. Sebab belajar di rumah, seharusnya, menyenangkan dan intensif. Self-initiated. Self-evaluated. Pervasive. Bermakna dan total (Carl Rogers, 1983. Freedom to Learn for the 80’s. New York: Macmillan, hlm. 20). Namun, keceriaan, intensitas, makna, pengaruhnya ynag terlihat pada kata dan sikap hidupnya yang beradab, dan totalitas seperti itu, saya takut, absen dalam belajar mandiri di rumah. Sebab yang dipelajari dan PR yang dikerjakan, secara umum, tidak/kurang sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhannya.

Di lain pihak, kita tahu, banyak orang hebat dalam sejarah peradaban manusia tercipta dari etos belajar mandiri yang sangat luar biasa di rumah. Di Amerika Serikat, kita kenal, misalnya, Thomas A. Edision. Di Indonesia ada, antara lain, Adam Malik, Pramoedya Anantatoer, dan Ayib Rosidi. Tidak tamat SD, tetapi menjadi kebanggaan Indonesia karena kompetensi dan karya besar mereka.

Kedua, belajar dan pembelajaran di kelas, sejatinya, harus berbasis pada tujuan belajar murid, Bukan pada bahan ajar yang harus diselesaikan pada satu semester atau satu tahun pembelajaran (teaching) oleh guru. Artinya, jika seorang murid merasa tujuannya belum tercapai atau gurunya merasa muridnya belum mencapai tujuan belajarnya, biarkan dia, dengan gurunya atau siapa saja yang mau membantu, terlibat lebih lama lagi mendalami materi yang sedang digaulinya. Dalam konteks inilah, diskusi, tanya-jawab dengan gurunya, dan/atau aktivitas apa pun di kelas atau di luar kelas, seperti yang diisyaratkan oleh Program “Merdeka Belajar,” akan lebih intensif. Sebab waktu tidak membatasinya secara kaku.

Selama ini, alokasi waktu belajar ini menjadi sesuatu yang menyulitkan guru. Juga murid. Ketika seorang guru, misalnya, merasa bahwa muridnya belum memahami apa yang dipelajarinya atau diajarkannya, sang guru harus mengabaikan itu karena masih ada banyak topik yang harus diselesaikan sesuai dengan perintah kurikulum yang disusun oleh Jakarta (Kemendiknas). Murid pun dibiarkan dalam keadaan tidak paham dengan apa yang dipelajarinya dan/atau yang diajarkan oleh gurunya.

Ketiga, ujian nasional seperti yang dikatakan oleh Menteri Nadiem ditiadakan. Saya setuju. Biarkan para guru menentukan apakah seorang murid lulus atau tidak dari sekolah tertentu. Sebab merekalah yang, sejatinya, tahu secara persis kemampuan muridnya dalam bidang yang dipelajarinya sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhannya seperti yang saya katakan di atas. Supaya sekolah sungguh-sungguh dalam bertugas dan murid juga total dalam belajar, pengawasan dari berbagai pihak perlu: dari pemerintah, media massa, LSM, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Keempat, guru, pahlawan tanpa tanda jasa itu, dan segala haknya diberikan oleh sekolah karena mutu tugas yang diembannya, bukan karena kuantitas pekerjaannya. Selama ini, seorang guru, misalnya, tidak akan diberi tunjangan sertifikasi guru (sergu) bila jam mengajarnya tidak sampai 24 jam per minggu. Ini, antara lain, membuat guru berusaha sedapat mungkin menggapai jumlah jam mengajar tersebut dan, dalam banyak hal, mengabaikan mutu. Dalam konteks kemerdekaan guru dalam mengajar (pembelajaran), sejatinya, haknya harus tetap diberikan, walaupun, di atas kertas, dia tidak mencapai jumlah jam mengajar sebanyak itu. Artinya, dalam konteks ini, hasil aktivitasnya jadi patokan. Ketika, misalnya, dia berhasil dalam mengubah seorang murid yang malas menjadi rajin, yang nakal menjadi santun, yang “bodok” menjadi “smart”, yang intoleran menjadi toleran, dan berbagai perkembangan positif lainnya, itu sudah cukup untuk memberinya tunjangan sergu dan gaji sesuai haknya.

Jika keempat hal itu dilakukan di setiap lembaga pendidikan formal bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, saya yakin, impian Menteri Nadiem dan, saya yakin, impian setiap orang Indonesia yang berkehendak baik, tentang “medeka belajar” akan dapat kita laksanakan dengan sepenuh hati. Jika, kemudian, itu terlaksana, mutu pendidikan kita pasti menjadi lebih baik dan, karena itu, produk pendidikan kita akan pernah menjadi beban; tidak akan pernah menjadi masalah.

Mereka, sebaliknya, menjadi berkat karena total dalam belajar dan, karenanya, mereka cerdas, jujur, mandiri, sungguh-sungguh, anti-korupsi, beradab, tangguh, tanggap, percaya diri, toleran, cinta damai, anti-kekerasan, dan cinta lingkungan (membuang sampah secara teratur). (*)

Penulis merupakan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(FKIP), Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang

Foto utama oleh Kemdikbud

Perimbangan Penatimor dalam Berita Perkosaan

254 Views

Perimbangan Penatimor dalam Berita Perkosaan

Oleh Mira Natalia Pellu

Ketua Dewan Pers periode 2016—2019, Yosep Adi Prasetyo (Antara, 2018) mengatakan bahwa Indonesia memiliki media massa paling banyak di dunia yakni 47.000 media massa. Dari jumlah tersebut di antaranya, 2.000 media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan lebihnya media siber. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah media siber mendominasi media massa yang lainnya.

Persoalannya tidak semua media siber dibuat oleh institusi media atau pers atau orang yang memiliki kompetensi sebagai jurnalis. Hanya dengan memanfaatkan teknologi internet, seseorang dapat mendirikan media siber meskipun tidak memiliki latar belakang pers dan berkompeten di bidang jurnalistik. Tidak jarang sering ditemukan pelanggaran etika jurnalistik. Hal ini mungkin terjadi karena ketatnya kompetisi dengan media sejenis, tuntutan kecepatan pemuatan berita, sering kali membuat media siber mengabaikan akurasi data atau informasi. Juga kelengkapan berita, verifikasi dan perimbangan yang acap kali dilewatkan.

Perimbangan menjadi salah satu hal yang luput pada berita-berita di media siber. Eriyanto (2011) menyatakan bahwa perimbangan berita adalah berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan (omission) dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan. Seperti yang dimuat oleh penatimor.com, pada 26 Maret 2020 dalam berita “Gadis 15 Tahun di Kupang Dinodai 2 Pemuda”.

Awalnya ketika membaca berita tersebut, tidak ada yang aneh dan tidak sesuai. Namun, begitu jurnalis menggambarkan reka adegan ulang kejadian yang menimpa korban, justru yang ada di benak pembaca bisa berbeda, bahkan berita ini dapat dikatakan mengandung unsur cabul.


penatimor.com, 26 Maret 2020.

Disebutkan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber atau PPMS (2012) bahwa berita yang diunggah tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul. Sementara, berita tersebut telah mengandung unsur cabul. Selain itu, jika kembali ke konsep perimbangan sebenarnya penatimor.com dalam pemberitaannya harus menampilkan berita secara berimbang. Berimbang di sini terletak pada bagaimana jurnalis menempatkan korban dan pelaku.

Jika dibaca kembali, pembaca dapat menganggap bahwa kejadian tersebut didasarkan pada perasaan suka sama suka dan bukan merupakan tindakan asusila. Pembaca dapat membayangkan apa yang terjadi dengan korban selama korban dinodai.

Konsep berimbang mengharuskan media, dalam menampilkan berita dengan tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Salah satu hal yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan melakukan verifikasi. Kovach dan Rosenstiel (2001) merumuskan sembilan elemen jurnalisme, yang merupakan dasar jurnalisme dan menjadi patokan agar jurnalisme dapat dipercaya oleh masyarakat. Salah satu dari sembilan elemen tersebut menekankan pada disiplin dalam melakukan verifikasi.

Dalam berita tersebut jurnalis hanya melibatkan satu narasumber saja. Tidak ada verifikasi lanjutan baik kepada keluarga, ataupun pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan lanjutan. Sehingga tidak ada keterangan tambahan tentang situasi dan kondisi korban setelah tindakan tersebut dialaminya. Pemberitaan ini justru menyudutkan korban. Jurnalis justru memenjarakan korban lewat berita yang dimuat.

Sejak terbit pada tanggal 26 Maret 2020 hingga kini belum ada berita lanjutan untuk kasus ini. Padahal, dibutuhkan sejumlah narasumber untuk menjelaskan apa yang terjadi yang akan menjadi pembanding atau verifikasi. Verifikasi berkaitan dengan mewawancarai berbagai sumber lain agar tidak hanya melihat satu sudut pandang saja, tetapi dari seluruh sudut pandang. Metode ini digunakan agar jurnalis bisa objektif dan tidak bias, sehingga berita dapat memenuhi nilai perimbangan.

Selain itu, PPMS menyebutkan bahwa media siber wajib menyunting, menghapus, melakukan tindakan koreksi setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir C (salah satunya berkaitan dengan isu bohong, fitnah dan cabul), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Namun hingga kini berita tersebut masih belum disunting dan dapat diakses dengan bebas dan dibaca oleh banyak orang.

Sampai dengan hari ini, media siber di Indonesia terus berkembang dan cenderung bertambah. Kemudahan dalam membuat media siber menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditolak. Kecepatan membagikan berita demi mendapat pembaca atau viewers yang banyak menjadi salah satu buruan yang dicari. Iklan sebagai senjata bertahan hidup mungkin sedang dikejar. Namun, hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan berpedoman pada panduan yang diberikan. Masyarakat Indonesia tidak hanya butuh berita yang cepat tapi butuh berita yang berimbang, faktual dan mendidik. (*)

*/Penulis merupakan Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Foto utama oleh dream.co.id

Daftar Pustaka
*Eriyanto. 2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

*Kovach, B. & Rosenstiel, T. 2001. Sembilan Elemen Jurnalisme ; Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik. Jakarta : Yayasan Pantau.

*Redaksi Pena. Maret, 2020. Gadis 15 Tahun di Kupang Dinodai 2 Pemuda. Indonesia:Penatimor. Diakses dari: https://penatimor.com/2020/03/26/gadis-15-tahun-di-kupang-dinodai-2-pemuda/.

Hikmah di Balik Orang NTT Pertama Positif Covid-19

728 Views

Hikmah di Balik Orang NTT Pertama Positif Covid-19

Oleh : Rony Banase

Membayangkan kita terpapar Covid-19, dinyatakan positif lalu diumumkan dan masuk dalam list orang positif Covid-19, ibarat peristiwa paling menyeramkan dalam sejarah hidup kita. Namun, kondisi ini berbeda terhadap seorang Putra Terbaik asal Pulau Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama El Asamau.

Dengan predikat baru yang disandang “Pasien 01” pemilik nama lengkap Elyas Y. Asamau, S.IP., MPP. Tak urungkan niat baik untuk secara terbuka mengumumkan jati dirinya (melalui chanel youtube https://youtu.be/uw1b9YvJwjo  mengidap Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia dan tercatat (Hingga 10 April 2020) ada 1.600.984 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 95.604 jiwa dan yang telah sembuh sebanyak 355.671 orang (data dari Worldometer).

Kondisi ini drastis mengubah predikat “Zona Hijau NTT Negatif Covid-19” menjadi Zona Merah dan mereposisi provinsi dengan julukan New Tourism Territory sebagai provinsi ke-33 yang terpapar Covid-19 diumumkan oleh Jubir Pemerintah Penanganan Covid-19 di Indonesia (baca : https://gardaindonesia.id/2020/04/09/ntt-1-positif-covid-19-total-nasional-capai-3-293-kasus/

Kondisi tersebut tak pelak menjawab teka-teki siapa orang positif pertama Covid-19 (karena muncul berbagai spekulasi warga media sosial [citizen journalism]), dalam hitungan detik berbagai sudut medsos dibanjiri oleh viralnya pengakuan tulus El dengan bumbu penguatan dan edukasi bagi seluruh masyarakat NTT agar siap mental dan tenang menghadapi pandemi Covid-19.

Tak lazim? Memang, siapa di dunia ini yang berani dan berbesar hati mengumbar kondisi positif Covid-19 (meski protap Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19, wajib merahasiakan identitas pasien Covid-19). Berbanding terbalik bagi El Asamau, pegiat literasi yang sempat viral beberapa waktu (sekitar 2—3 bulan) lalu di berbagi platform media sosial karena kegigihan dan ketabahan berupaya mencari jalan agar saudari perempuan tersayangnya sembuh dari penyakit kejiwaan dan kembali waras.

Sontak berbagai pemberitaan bermunculan ibarat jamur di musim hujan, mulai dari postingan ala kadar di medsos hingga karya jurnalistik merebak seisi pengguna smartphone yang setiap detik menelusuri berita Covid-19 yang mengalahkan rating berita hubungan asmara pejabat publik, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, korupsi, pembunuhan, hingga berita edukatif dan komunikatif di media daring (online), elektronik dan cetak.

Warganet pun menggapai ide dan memperoleh ruang ekspresi mengumbar dan menjual berita hot “Orang NTT Pertama Positif Covid-19” berbagai sudut dihiasi potret El Asamau, beragam corak pemberitaan hingga meme kaya ragam menghiasi dinding layar hp android teman kita sehari-hari.

Lantas, apa hikmah dari pengakuan tulus El Asamau? Itu sebuah pelajaran berharga bagi kita Orang NTT yang dikenal gigih dan berwatak keras layaknya batu karang. Kita diedukasi oleh anak seorang petani yang mengenyam pendidikan hingga jenjang S3 (Doktor) di American University. Lagi pula, Tuhan amat baik bagi kita karena peneguhan positif Covid-19 El Asamau bertepatan pada rentetan momentum sakral umat kristiani di Provinsi Nusa Terindah Toleransi.

Masa Paskah 2020, bersanding mesra dengan masa tanggap darurat Covid-19, masa ini memaksa kita memindahkan lokasi altar pemujaan, puji-pujian dan penyembahan dari gereja ke rumah masing-masing. Masa Paskah tahun ini memotret sejarah dan bakal dikenang oleh anak cucu kita bahwasanya tergores dalam tatanan budaya, Prosesi Semana Santa di Kota Reinha Flores Timur dibatalkan, Pawai Paskah di Kupang pun demikian, hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengekang ekspresi di beberapa kota.

Lalu, sebuah pesan menggantung manja di benak saya, apa pesan Tuhan bagi kita melalui Pandemi Covid-19 ini? El tertular Covid-19 bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Tuhan punya rancangan dan rencana yang luar biasa, Tuhan menyiapkan El Asamau menjadi saluran berkat dan bermanfaat lebih besar bagi Nusa Tenggara Timur.

Namun, kita dituntut lebih memproteksi diri dari Covid-19, kita dipaksa dengan pertimbangan keselamatan jiwa untuk melakukan pembatasan interaksi sosial (social distancing), jaga jarak interaksi (physical distancing), membudayakan diri cuci tangan, memakai masker, dilarang berjabat tangan hingga menakar tradisi cium hidung (Henge’do) yang menjadi budaya keakraban dan pemutus sengketa.

Kita pun dipinta oleh pemerintah untuk tidak panik dan melakukan protokol kesehatan diri, jangan menciptakan kerumunan, menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga, dan memakai masker, baca https://gardaindonesia.id/2020/04/10/pasien-positif-covid-19-dirawat-di-rs-w-z-yohanes-gubernur-pinta-jangan-panik/

Efek kejut dari pengakuan tulus dari pegiat literasi dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Alor ini justru agak memudahkan pemerintah melakukan penelusuran (contact tracing) dengan siapa saja El Asamau berinteraksi. Prosedur ini tampaknya bakal berbuntut pada kesadaran kita untuk lebih mawas diri memosisikan lokasi berdiri mengantri saat berbelanja obat di apotik, namun tidak serupa saat berbelanja di pasar tradisional, memesan makanan favorit via aplikasi, menghabiskan waktu membaca buku favorit, memainkan game online, berkumpul bersama keluarga tercinta (menepis sejenak kesibukan diri), bahkan menyadarkan kita membaca buku terlaris di dunia (Alkitab, red) guna mengisi waktu perpanjangan masa Pandemi Covid-19 entah sampai kapan.

Salam Sehat dan Jaga Jarak. Tuhan Memberkati Nusa Tenggara Timur