Arsip Kategori: Opini

Musuh Pancasila adalah Manipulator Agama!

319 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Bukan agama yang jadi musuh Pancasila. Tapi manipulasi terhadap agamalah yang jadi musuh Pancasila. Itu jelas. Tak perlu dipolemikkan, atau dipolitisir. Buang tenaga dan buang waktu saja.

Realitas politik belakangan ini menunjukkan fakta bahwa isu agama adalah komoditi paling murah (gampangan) untuk menyulut emosi massa.

Ada dua permasalahan di sini.

Pertama, masih ada sementara pihak yang hitam hatinya untuk tega memanipulasi agama demi kepentingan sektarian atau kepentingan politik sempitnya sendiri. Peristiwa-peristiwa di Karimun, Sampang-Madura, Minahasa Utara, dan beberapa wilayah lain telah menunjukkan fakta ini.

Kedua, masih kentara juga betapa ceteknya pemahaman agama, atau katakanlah kadar keimanan sementara kelompok masyarakat. Takut keimanannya rontok gara-gara terpapar dengan hal-hal yang absurd (gedung gereja, lagu, ucapan selamat, dan lain-lain). Kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa seluruh rakyat Indonesia masih cetek pemahaman agamanya. Tidak ada survei yang bisa memverifikasi ini.

Maka terhadap kedua hal tadi, perlu diambil langkah taktis dan strategis dalam penanganannya.

Taktis, terhadap setiap gerakan anarkis, pengacau keamanan, dan perusak keharmonisan hidup berbangsa, harus segera ditumpas. Wajib bagi aparatus negara untuk bertindak dengan sigap dan cepat.

Gerakan atau ulah anarkisme seperti ini sangat berbahaya, toxic atau racun bagi konsensus hidup bersama di Indonesia yang bhinneka. Satu saja pembiaran terhadap anarkisme seperti ini, akan menular dan menjalar ke mana-mana.

Mengapa begitu? Sebabnya sederhana saja. Bukan di sisi masyarakatnya, tapi ini bisa jadi preseden bagi para penjahat politik lainnya. Mereka merasa bahwa anarkisme dan kesewenang-wenangan yang dibungkus agama bisa jadi alat untuk menekan pemerintah pusat dan lawan politik demi memaksakan kehendak egoistik mereka. Sekali dibiarkan, toman, ketagihan.

Strategis, terhadap kelompok masyarakat yang kenyataannya gampang digosok dengan sentimen keagamaan (padahal cuma manipulasi agama) mereka ini mesti di-reedukasi terus. Peran pendidikan oleh para ulama, rohaniwan dan cendekia menjadi imperatif. Panggilan untuk mencerdaskan bangsa. Jangan biarkan saudara-saudara kita ini jadi bebek tolol yang gampang disetir.

Namun, saat kelompok sumbu pendek seperti ini melihat ketegasan sikap aparat negara dalam menangani anarkisme, mereka juga  akan belajar dengan sendirinya. Seeing is believing. Bahwa negara tidak pernah menoleransi intoleransi dalam keragaman hidup beragama, latar belakang suku, maupun antar golongan.

Sekali lagi digaris bawahi di sini bahwa ketegasan sikap, dan kesigapan bertindak dari aparat negara adalah ‘conditio sine qua non’ terhadap jaminan keamanan dan kedamaian.

Musuh Pancasila adalah para manipulator agama. Kalau ada, segera sikat!

Penulis merupakan Sekjen Kawal Indonesia — Komunitas Anak Bangsa

Foto utama oleh bpip.go.id

Jawa Barat Provinsi Terkorup Versi KPK, Masihkah Tuhan Tersenyum?

233 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

“Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum.” - M.A.W. Brouwer

Memang Jawa Barat itu alamnya indah, tanahnya ‘Subur Makmur Gemah Ripah Lohjinawi’. Sehingga seyogianya masyarakatnya pun hidup dalam keadaan ‘Tata Tentrem Kerta Raharja’.

Namun, sering terjadi ironi. Di mana suatu keadaan wilayah yang berkecukupan (berlebihan) anugerah kekayaan alamnya, malah kerap terjadi situasi sosial di mana masyarakatnya kurang daya juang, lebih bersikap nrimo tanpa daya kritis. Oke-oke saja, emang gue pikirin.

Situasi sosial seperti ini membuat suburnya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) oleh para pemimpin di daerah. Penggerogotan anggaran, lewat kongkalikong serta praktik politik perkoncoan. Toh, masyarakatnya diam saja, tidak protes, tidak kritis, ya aji mumpunglah.

Sampai baru-baru ini KPK menyebutkan bahwa kasus korupsi (yang terbongkar) di Jawa Barat sudah parah! Tersiar kabar tentang adanya pemeriksaan terhadap anggota legislatif Jawa Barat periode 2014—2019. Pemeriksaan apa? Tentang dugaan keterlibatan mereka dalam kasus suap bantuan Pemprov untuk Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Belum lama berselang kita mendengar Bupati Kabupaten Bandung Barat tercokok gegara korupsi bansos. Padahal sebelumnya, Wali Kota Cimahi juga baru saja dicokok KPK.

Dalam situasi pandemi di mana rakyat sedang sangat susah, korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa. Herannya, dengan telah begitu banyaknya kasus korupsi yang terbongkar dan pejabatnya dicokok, tapi kok seperti tak ada efek jera.

Singkat cerita, Jawa Barat jadi Provinsi Juara Korupsi.

Lalu apakah dengan melihat situasi seperti ini Tuhan masih tersenyum melihat tanah Pasundan?

Kalau kita meminjam kata SBY, pastilah Tuhan tidak senang bukan?

Tertinggi dalam praktik korupsi tingkat nasional! Lalu apakah KPK akan membuat semacam plakat “Juara Provinsi Terkorup” buat Jabar? Ini tentu ide yang sangat tidak lucu!

Dikabarkan, dalam kurun waktu 2006 sampai 2021, KPK melaporkan ada 101 kasus korupsi di Jawa Barat. Melibatkan tak kurang dari 60 pejabat daerah berbagai tingkatan. Termasuk 16 kepala daerahnya!

Urutannya begini: 1) Pemerintah Pusat: 359 kasus, 2) Jawa Barat: 101, 3) Jawa Timur : 85, 4) Sumatra Utara : 64 kasus, 5) DKI Jakarta: 61, 6) Riau & Kepulauan Riau: 51, 7) Jawa Tengah : 49, 8) Lampung: 30, 9) Banten: 24, 10) Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu & Papua: 22 kasus.

Jangan lupa juga, bahwa itu semua baru kasus yang terungkap, belum lagi yang masih sembunyi-sembunyi, disembunyikan, menyembunyikan diri atau saling menyembunyikan dalam kelindan konspirasi berjamaah di seluruh daerah.

Sebuah “prestasi” yang luar biasa memalukan.

Lalu pertanyaannya, kenapa prahara memalukan seperti ini bisa terus-terusan terjadi? Tentu saja bukan hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh pemda di seantero Nusantara.

Pertama, sistem politik trias-politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga (eksekutif, legislatif & yudikatif) tidaklah berjalan semestinya.

Bukannya pembagian kekuasaan yang terjadi tapi penyalahgunaan kekuasaan. Kolusi dan korupsi berjamaah di antara ketiga lembaga itu yang terjadi. Mereka malah saling bagi-bagi hasil dari penyalahgunaan kekuasaan!

Mekanisme ‘check and balances’, saling mengawasi saling mengimbangi tidak terjadi. Justru malah saling bermain mata agar praktik menjarah anggaran (APBD) itu berimbang pembagiannya.

Para legislator di daerah sepertinya sudah menjual dirinya, dan bak gayung bersambut maka eksekutif pun membelinya. Sementara lembaga yudikatifnya pun sudah tahu sama tahu saja.

Tak ada transparansi, semua transaksi politik dilakukan di ruang-ruang gelap balai-kota, gedung parlemen sampai ke bawah meja jaksa dan hakim di ruang pengadilan.

Soal transparansi pengelolaan APBD? Lupakan saja. Belum ada ‘political will’ sampai saat ini. Parpol yang semestinya jadi mesin politik hebat yang mendorong praktik politik yang beradab malah sering mogok, rewel dan menggerogoti. Memang menyedihkan.

Kedua, soal pendidikan politik bagi masyarakat luas. Bahwa politik itu bukanlah sesuatu yang hal yang jelek.

Lantaran yang menjijikkan justru adalah kelakuan para politisi serta parpol oportunis itu, bukan politik sebagai suatu upaya mencapai kesejahteraan bersama (bonum-commune).

Masyarakat pun mesti diedukasi kembali tentang politik yang baik, termasuk juga untuk berani memberi hukuman sosial (social-punishment) pada para koruptor serta kroni-kroninya.

Ketiga, tentu saja sistem hukum yang mesti tegak setegak-tegaknya. Tidak malah menjadi arena dagang-sapi!

Jumat, 26 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

Foto utama oleh kontan.co.id

Anies, Formula E dan Gen Z

93 Views

Oleh: Josef Herman Wenas

Sejauh pengamatan saya, Prof. Burhanuddin Muhtadi, Ph.D dan lembaga Indikator Politik Indonesa (IPI) yang dipimpinnya punya kredibilitas. Tak perlu diragukan. Minggu lalu, IPI release survey mereka tentang “Presiden Pilihan” anak muda. Survei dilakukan antara 4—10 Maret 2021. Total sampel yang berhasil diwawancara 1.200 responden, berusia 17—21.

Jadi, anak muda yang dimaksud di sini adalah Gen Z.

Anies Baswedan pada posisi teratas survei itu, di 15,2%, disusul Ganjar Pranowo 13,7% dan seterusnya (lihat tabel) Di media mainstream maupun media sosial, ada yang bereaksi marah, sinis, mengetahui Anies menang, tapi ada juga yang girang.

Bila direnungkan, reaksi emosional publik umumnya masih terpolarisasi secara ideologis, pada dua “-isme” utama yang memiliki akar sejarah panjang ke suatu malam 22 Juni 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta: Nasionalis vs Islam.

Di Pilpres 2019 lalu, juga di Pilpres 2014, panasnya persaingan ideologis ini terasa betul dalam bentuk-bentuknya yang populis sesuai perkembangan zaman, tentu saja.

Tetapi pemahaman tentang politik di Indonesia tidak bisa lagi melulu soal ideologis primordial, faktanya perilaku politik Gen Z penting menjadi faktor analisis. Ini yang akan kita bahas di sini.

****

Bagi Anies Baswedan, hasil survei IPI pasti memberikan justifikasi kalau strateginya sudah tepat. At the same time, juga menjelaskan kenapa dia ngotot untuk mempertahankan penyelenggaraan event Formula E di Jakarta tahun 2022, so-called “Jakarta ePrix 2022.”

Memang betul, di 2022 Anies akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI, sedangkan Pilpres masih 2 tahun kemudian, 2024. Soalnya bukan itu sebetulnya, soalnya adalah kepada siapa Anies mengirimkan pesan melalui event “Jakarta ePrix 2022” dan “psychological repercussions” seperti apa dampaknya.

Dalam situs Formula E ada artikel “Sign of the times – Formula E captures new, younger audience” tertanggal 18 April 2018. Intinya ada pada dua hal:

Pertama, “Today, the ABB FIA Formula E Championship has one of the fastest growing online audiences, with a 347 per cent rise in the number of 13—17 year-old fans (Generation Z) engaging with its online content since last season,” said Founder and CEO Alejandro Agag. “With a clear digital strategy and an always-on content approach, these impressive figures are a result of speaking the same language as our fans.”

Kedua, In the age bracket of 18—24, the series experienced growth of 54 per cent since last season, with numbers like these showing a sustained increase in engagement, followers and video views when compared year-on-year.

Kemudian dibahas statistik peningkatan ini dalam artikel tersebut, silahkan Anda klik tautan terkait di bawah untuk membacanya.

****

Menjelang Piplres 2019, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 5.035.887 orang pemilih pemula. Data ini masuk dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). “Dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa,” menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, pada Senin, 17 September 2018.

Sekali lagi, itu hanya jumlah mereka yang akan berusia 17 tahun saat itu. Sedangkan data KPU mencatat bahwa pemilih pemula potensial, 17—22 tahun, mencapai 46 juta orang. Itu di tahun 2019! Silakan Anda hubungkan dengan “age bracket” (rentang usia) para pemirsa Formula E di atas, sambil membayangkan perkembangannya di tahun 2024.

Partisipasi politik Gen Z bisa dilihat dalam konsep “Konektivitas Digital-Diskonektivitas Sosial.” Ini kontradiksi yang menarik. Di satu sisi, mereka terlihat lebih cepat dan tanggap untuk terjun ke masyarakat dalam suatu konektivitas digital, tetapi pada saat bersamaan mereka terisolasi dari ruang politik partisan, jadi ada diskoneksi sosial dalam dunia nyata.

Aksi politik (dalam arti luas, bukan hanya mencoblos suara) yang dilakukan Gen Z umumnya suatu inisiatif individual, bukan organisasional. Misalnya, menyampaikan pendapat melalui vlog, menghimpun dana sosial lewat Kitabisa.com, mengajukan petisi via Change.org.

Komunitas mereka beranggotakan serangkaian “imagined communities.” Mereka tidak saling mengenal secara pribadi, tetapi terkoneksi lewat akun media sosial. Mereka bisa saja akrab di Free Fire, Mobile Legends atau PUBG, tetapi tidak di dunia nyata. Mereka bisa saja akrab di Chess.com tetapi hanya sebatas di platform maya itu saja.

Ekspresi politik mereka bentuknya “status” dan “komen” di media sosial, cenderung didasari bukan oleh bingkai ideologi atau ikatan kebangsaan, tetapi preferensi personal yang pragmatis dan kontemporer. Rerefensi mereka adalah para influencers (politisi, ustad, artis, SJW) yang sedang populer.

****

Saat menulis artikel ini saya cek Youtube dengan keyword “Pembukaan Asian Games 2018.” Tiga hasil pencarian teratas memiliki total views 15 juta, 10 juta dan 5,4 juta (ini yang khusus Presiden Jokowi beraksi di motor).

Dan yang mengejutkan, komentar viewer terakhir masih dari minggu lalu! Sekarang tahun berapa?

Maka kita sah untuk berfantasi… Oh, being in the limelight as Jokowi was in 2018, Anies may follow in his footsteps at the opening ceremony of “Jakarta ePrix 2022”. Sah dong, karena aset digital semacam ini di media sosial bisa bertahan bertahun-tahun lamanya, because people will keep revisiting it.

Yang Anies perlukan tinggal mendaur-ulang jejak-jejak digital itu melalui timses-nya melalui suatu post-truth politics. Hey dude, kita hidup di era jejak digital sekaligus era post-truth politics. Anda paham kan maksudnya?

Jakarta ePrix 2022” itu modal penting untuk bermain dalam “Konektivitas Digital-Diskonektivitas Sosial” yang menjadi ciri partisipasi politik Gen Z. Sebagaimana halnya “Asian Games 2018” yang menaikkan citra Jokowi di kalangan Gen Y (Millenials) pada Pilpres 2019.

Maka, pensiun jadi Gubernur DKI Jakarta di 2022 bukanlah akhir segalanya bagi Anies. Penyelenggaraan Formula E di tahun 2022 justru ideal dari sudut pandang ini. It’s just ending an office, but keeping the memory to stay is what counts.

Down payment sebesar GBP 53 juta, atau hampir Rp.1 triliun, justru jangan diminta balik. Di 2024, konstituen Gen Z jumlahnya barangkali sudah mencapai sekitar 70 juta orang.

Maka merebut hati Gen Z jadi prioritas di Pilpres 2024. Apalagi di survei IPI Anies sudah menang. CEO Alejandro Agag benar: “With a clear digital strategy and an always-on content approach, these impressive figures are a result of speaking the same language as our fans.”

Yogyakarta, Rabu,  24 Maret 2021

Ref.: “Sign of the times – Formula E captures new, younger audience”: https://bit.ly/2QDcH89

Foto utama (*/kompilasi)

Ironi Warga Miskin Jakarta, Mesti Bayar Air 10 Kali Lipat Lebih Mahal

176 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Water is the driving force of all nature.” — Leonardo Da Vinci.

Bertepatan dengan Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2021 kita semua diajak untuk merenung sejenak tentang betapa esensialnya air bagi kehidupan 7,7 miliar umat manusia sedunia. Hari Air sedunia ini diperingati sejak 1993 lalu.

Namun, kita juga mesti waspada, ada sinyalemen tentang krisis air global! Data UN Water dari PBB menunjukkan bahwa saat ini 1 dari 3 orang hidup tanpa bisa memenuhi pasokan air minum dengan aman.

Bahkan sudah diprediksi, pada tahun 2050 nanti, bakal ada sekitar 5,7 miliar orang tinggal di daerah yang kekurangan air sedikitnya selama satu bulan dalam setahun. Ini peringatan yang wajib diantisipasi oleh semua pemerintahan di dunia.

Pertumbuhan jumlah penduduk (populasi) yang semakin padat di mana-mana. Kebutuhan sandang, pangan dan papan memaksa industri dan pertanian untuk  bekerja lebih keras (lebih efektif dan lebih efisien) lagi dalam skala yang semakin besar. Dan upaya itu semua (industri dan pertanian) butuh pasokan air.

Singkat cerita, semangat pembangunan yang berkelanjutan itu senantiasa butuh pasokan air (bersih) yang cukup dan juga berkelanjutan.

Bahkan PBB pun percaya bahwa ketersediaan air (bersih) dan sanitasi  yang cukup merupakan prasyarat dari pengentasan kemiskinan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, serta — tentu saja– pelestarian lingkungan hidup.

Bayangkan saja, untuk hal yang sederhana, dalam kegiatan seputar MCK (mandi-cuci-kakus), tanpa air apa jadinya?

Sementara itu, di Jakarta terjadi situasi ketimpangan sosial yang ironis serta menyayat hati. Juga menyangkut soal air. Apa soalnya?

“Warga miskin di Jakarta harus membayar air bersih 10 kali lipat lebih mahal daripada air bersih di hotel bintang 5,” begitu kata Anthony Winza, dari Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta barusan.

Misalnya di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di mana warga miskin yang belum mendapatkan akses PAM harus membayar Rp.125.000 per meter kubik untuk membeli air bersih dari penjual keliling. Sementara, tarif PDAM untuk hotel bintang 5 saja hanya sebesar Rp.12.500 per meter kubik.

Warga miskin Jakarta ini terpojok oleh kondisi sosialnya dan tidak punya pilihan, sehingga mereka terpaksalah membayar air hampir 10 kali lipat lebih mahal daripada penikmat hotel bintang 5 itu

Ini tanggung jawab siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Pemprov DKI Jakarta. Ia adalah eksekutif yang diberi kepercayaan untuk mengurus hajat hidup warga Jakarta.

Sayangnya, saat ini Pemprov DKI yang hanya menganggarkan instalasi air bersih sebesar Rp.200-an miliar per tahun. Bandingkan dengan dana Formula-E yang hampir seribu miliar dan sedang raib tak berbekas sampai sekarang!

Yang mana peruntukkannya yang lebih esensial bagi warga Jakarta? Air bersih, atau cerita kosong tentang balapan mobil listrik Formula-E? Apakah kasus Formula-E ini bakal jadi warisan utang dari Anies Baswedan kepada penggantinya nanti? Walahuallam.

Menurut pandangan Anthony Winza, sebetulnya Pemprov DKI Jakarta butuh dana sekitar Rp.28 triliun kalau mau membangun instalasi air bersih yang bisa memenuhi kebutuhan segenap warga Jakarta.

Jadi, hitungan sederhananya, kalau anggaran air bersih cuma Rp.200-an miliar per tahun, maka butuh 100 tahun agar segenap warga Jakarta bisa menikmati air bersih.

Berdasarkan data dari PAM Jaya, hingga kini baru sekitar 60% keluarga Jakarta yang punya akses saluran air bersih langsung. Dan baru pada tahun 2023 cakupan air bersih ini bisa mencapai 82%.

Maka, jika isu soal air bersih ini memang dianggap penting dan jauh lebih esensial bagi kehidupan warga, maka seyogianyalah Gubernur DKI Anies Baswedan memprioritaskannya. Dan parlemen Jakarta mestinya dengan keras memperingatinya terus menerus.

Percayalah, pengadaan air bersih bagi warga itu jauh lebih menyegarkan dan masuk akal, ketimbang cuma mendengar cerita kosong soal balapan mobil listrik yang — de facto –– sudah “menghabiskan” dana hampir setriliun!

Selasa, 23 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh jakarta.go.id

Soal Impor Garam Pernah Bikin Jokowi Murka, Lalu Bagaimana?

283 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Berapa kebutuhan (konsumsi) garam nasional kita? Dan berapa produksi nasionalnya? Seperti biasa, data mendasar seperti ini ada beberapa versi. Salah satu versi, bilang kebutuhan konsumsinya sekitar 4,4 juta ton (2021). Sementara produksi garam nasional sekitar 2,5 juta ton. Jadi, masih defisit sekitar 1,9 juta ton. Lalu, bagaimana? Ya impor! Lagi-lagi impor. Untuk jangka pendek ya apa boleh buat.

Yang jadi soal adalah solusi kita selalu untuk jangka pendek! Ya, sependek akal dan visi pembuat kebijakan yang terus berkutat dengan ambisi jangka pendeknya.

Jokowi kabarnya pernah ‘murka’ lantaran jajarannya tidak mampu mengatasi penyakit impor garam yang sudah mendarah daging dari dulu. Kementerian KKP sempat ada prahara soal lobster yang menyeret Menteri Edhy Prabowo ke KPK. Dulu, lebih sibuk korupsi lobster ketimbang mencari solusi swasembada garam.

Pokoknya, semua serba jangka pendek-lah. Apalagi kalau ada kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan impor sebagai jalan keluar jangka pendek.

Dari defisit 1,9 juta ton itu kabarnya pemerintah mau impor sebesar 3 juta ton! Lho kok bablas? Kebanyakannya kok sampai 1,1 juta ton. Buat ‘iron-stock’ juga kah?

Kita tidak tahu persis. Sama tidak tahunya tentang seberapa besar sebetulnya kebutuhan versus produksi real garam nasional. Jadi semua serba meraba-raba saja, lantaran data persis tidak ada. Kalau pun sementara ini ada pihak yang berani kasih data misalnya, maka kita tidak bisa percaya begitu saja. Maaf ya.

Sehingga angka rencana importasi 3 juta ton garam itu, ya kita tidak bisa terlalu menyalahkannya, tapi juga tidak bisa membenarkannya begitu saja.

Mencari keseimbangan supply-demand untuk program importasi garam ini memang kerja yang butuh bola kristal dan ilmu gaib tingkat dewa.

Mungkin serupa juga dengan beberapa komoditi lain seperti gula, jagung, bawang putih, kedelai, daging sapi, buah-buahan dan banyak komoditi pangan atau hortikultura lain yang masih mesti kita impor (terus-terusan).

Maka, menabur stok dengan rencana impor garam sampai 3 juta ton itu kebanyakan atau terlalu sedikit, ya kita hanya bisa tahu setelah mencicipinya nanti. Kalau pas ya jadi terasa gurih, tapi kalau overdosis malah bisa jadi pahit. Semua bisa diketahui post-factum, setelah kejadian. Tak ada perkiraan (forecasting) yang adekuat.

Soal garam ini memang ironis. Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yang punya garis pantai sepanjang 202.800 kilometer. Plus luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia.

Dengan kenyataan geografis seperti itu, apakah kita tidak bisa menciduk air laut itu lalu diserahkan kepada sinar matahari anugerah Tuhan yang melimpah di area khatulistiwa ini untuk kemudian jadi garam? Mau tambah yodium? ya tinggal tambah proses sedikit. Masukan larutan KI03 ke dalam sprayer sesuai dengan formula yang ditentukan.

Dengan sedikit arahan dan pembinaan dari instansi yang kompeten, para Petani Garam tentu bisa memenuhi kualifikasi (kualitas) garam industri juga dengan kadar Natrium Chlorida (NaCl) 97%. Ditambah bantuan permodalan dan mekanisasi tak tertutup kemungkinan Indonesia bisa jadi eksportir garam dunia.

Intinya, proses produksinya amat sangat sederhana. Bahan bakunya melimpah ruah. Jadi apanya yang salah ini? Sehingga kita masih terus impor garam?

Dulu di sekitar tahun 1930-an Indonesia juga pernah jadi eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Sekarang kita jadi importir gula terbesar di dunia. Ironis. Apakah hal serupa ini bakal terus-terusan terjadi juga di industri garam? Bukankah ini ironis bagi sebuah negara maritim?

Sekadar informasi, beberapa negara yang biasa jadi pemasok garam industri ke Indonesia adalah: Australia, tahun 2017 nilainya: USD 76,09 juta dan tahun 2016: USD 70,33 juta. Lalu, disusul India (2017: USD 5,75 juta, 2016: USD 12,56 juta). Kemudian, Selandia Baru (2017: USD 1,16 juta dan 2016: USD 1,22 juta). Denmark (2017: USD 203,22 ribu dan 2016: USD 126,66 ribu).  Jerman (2017: USD 158,18 ribu dan 2016: USD 1,03 juta). Negara lainnya (2017: USD 275,20 ribu dan 2016: USD 757,43 ribu).

Jadi, di tahun 2017 kemarin nilai importasi garam kita mencapai USD 83,5 juta (sekitar Rp 1,2 triliun). Tahun 2016: USD 86 juta (sekitar Rp 1,25 triliun).

Jokowi sempat menyentil jajarannya yang tahu betul mengenai hal ini, namun tidak pernah mencari solusinya secara komprehensif. Jokowi pun mengakui, selama ini persoalan garam hanya disikapi melalui jalan pintas, yaitu impor.

Akhirnya,

Garam, kalau ditabur pada porsi yang pas akan melezatkan, tapi kalau kebanyakan ditabur malah akan jadi pahit! Supaya tidak pahit, bikin strategi nasional untuk ekspor garam saja. Optimalisasi kan potensi alam (garis pantai) kita.

Sabtu, 20 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh Humas Setda Provinsi NTT

Jiwasraya ke IFG Life: Inti Soal, Bagaimana Nasib Nasabah Pensiunan Itu?

275 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Sementara para terdakwa kasus Jiwasraya masih berkutat dalam tahapan persidangan yang masuk tahap kasasi, nasib para nasabah Jiwasraya masih terombang-ambing.

Apa maksudnya terombang-ambing?

Tak menentu arah, bagaimana nasib jaminan pensiunnya? Apakah masih seperti yang dulu saat diikat janji bersama (akad) asuransi? Sehingga sepanjang perjalanan kariernya mereka rela dipotong sebagian penghasilannya demi sebuah jaminan di hari tuanya.

Skema restrukturisasi yang sementara ini berjalan masih menjadi polemik publik. Terutama tentu bagi sekitar 2 juta nasabah tanggungannya. Bayangkan saja, yang dimaksud dengan skema restrukturisasi ini adalah mengembalikan uang nasabah, tapi dengan “menyesuaikan ketersediaan dana” di perusahaan.

Jadi, jumlah uang yang bakal diterima nasabah nanti sangat tergantung “ketersediaan dana”. Nah loh! Caranya, semua polis yang akan direstrukturisasi itu akan dialihkan ke perusahaan asuransi baru, yakni Indonesia Financial Group (IFG) Life.

Belakangan kita mengetahui bahwa dalam program restrukturisasi Jiwasraya ini, pemenuhan hak nasabahnya akan diambil alih oleh Indonesia Financial Group (IFG) Life. Dan kabarnya Jiwasraya sendiri akan ditutup (dilikuidasi).

Untuk keperluan itu, pemerintah telah menyiapkan dana Rp.22 triliun yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendirikan IFG Life ini. Namun, kok ini kesannya lebih bernuansa menggeser masalah ketimbang menyelesaikan masalah. Shifting the problem, not solving the problem!

Pertanyaannya, mengapa dana Rp.22 triliun itu tidak diberikan saja pada Jiwasraya untuk melanjutkan bisnis dan memenuhi semua hak nasabah? Kenapa pula mesti ada perusahaan baru yang menerima modal baru dari uang rakyat?

Lalu, mengapa Jiwasraya harus ditutup? Bukankah salah urus ini adalah skandal petingginya, bahkan disinyalir ada ulah penguasa dan kroninya di masa lalu yang cawe-cawe di situ? Wallahualam!

Ironis sekali, alih-alih menguntungkan, model restrukturisasi seperti ini jelaslah sangat merugikan para nasabah pensiunan itu.

IFG Life adalah anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI yang sengaja dibentuk demi menampung polis Jiwasraya hasil restrukturisasi. Nah, melalui IFG Life inilah dana nasabah tadi akan dikembalikan (sesuai ketersediaan dana) dengan cara dicicil.

Dicicil? Iya dicicil. Dan bukan hanya itu.

Tambahan penderitaan pula, dana nasabah itu akan disesuaikan dari sisi suku bunganya dan kemudian akan dihitung kebutuhan top up klaim apabila memang manfaat itu akan diteruskan di IFG Life.

Opsi mencicil dana nasabah itu artinya,

Pertama, pengembalian penuh namun polis dicicil selama 15 tahun. Namun bila nasabah tidak setuju dan ingin mendapatkan pengembalian lebih cepat, maka diperlukan penyesuaian tunai atau hair cut terlebih dulu.

Kedua, opsi cicilan selama lima tahun dengan catatan ada penyesuaian nilai tunai.

Ketiga, jika nasabah memang ingin uang cash, maka itu akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Sekali lagi, jika dengan saksama dicermati, bukankah model restrukturisasi Jiwasraya seperti ini justru hanya merugikan nasabah? Misalnya, kabarnya akan ada pemotongan simpanan dana nasabah sampai 40%. Waduh, kalau ini sampai terjadi bukan main sengsaranya nasabah itu.

Termasuk juga soal Jiwasraya yang bakal menghentikan pengembalian dana nasabah yang jatuh tempo dan lalu mengembalikan dengan cara cicilan maksimal 15 tahun tanpa bunga. Namun, jika para pemegang polis menolak restrukturisasi ke IFG Life maka akun mereka tetap di Jiwasraya, namun pembayaran polis mereka akan menggunakan nilai aset Jiwasraya yang tersisa tanpa menjamin waktu pengembaliannya. Duh!

Dan lagi, proses likuidasi seperti ini bakal memakan waktu yang panjang, amat panjang. Perlu kesabaran tingkat dewa untuk menjalani proses seperti ini. Waduh, memang berat konsekuensi model restrukturisasi seperti ini. Berat bagi para nasabah pensiunan itu.

Di sini, kita ingin mengingatkan, agar para Direksi Jiwasraya bisa melakukan proses restrukturisasi ini secara transparan dan manusiawi. Jangan sampai segala opsi restrukturisasi ini dirancang tanpa melibatkan nasabah.

Jangan sampai merugikan rakyat sebagai nasabah, pensiunan pula lagi.

Ingatlah, sebagian besar dari mereka itu berasal kelompok ekonomi menengah ke bawah. Serta banyak di antara mereka yang tak punya dana lain selain yang ditaruh di Jiwasraya.

Hanya itulah harapan topangan hidup mereka di hari tuanya.

Rabu, 17 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh infobanknews.com

Mengelola Sisi ‘Demand’ via Diversifikasi Pangan Lokal Ketimbang Impor

272 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Di samping sisi supply (pasokan) dalam program ketahanan pangan nasional, kita selayaknya juga merekayasa ulang sisi demand (permintaannya). Apa maksudnya?Sederhana. Maksudnya supaya kita tidak melulu tergantung pada satu komoditi utama pangan, yaitu beras.

Kuliner Indonesia terkenal sangat bervariasi sumber karbohidrat dan kalorinya. Kita bicara soal umbi-umbian dan sagu misalnya, dengan segala macam cara mengolahnya. Kaya sekali warisan budaya kuliner serta potensi Indonesia ini.

Sementara itu, kita pun sudah mendengar rencana pemerintah (Menteri Airlangga Hartarto) untuk mengimpor 1 juta ton beras, katanya demi menjaga stok pada posisi aman. Lalu, isu ini jadi ramai, dan tentu polemik dari berbagai kalangan. Mulai dari ‘man on the street’ sampai pengamat bertitel berendeng. Termasuk Bulog juga belum menentukan sikap.

Ada yang tidak peduli, ada yang oke-oke saja, dan tentu saja ramai sekali yang mempertanyakan, sambil curiga juga apa maksudnya mau impor 1 juta ton beras? Memang ada perbedaan data soal stok beras ini. Kita ambil contoh versi dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan versi dari Faisal Basri misalnya.

Menurut Kementan, stok akhir beras tahun 2020, yang menjadi stok awal 2021 adalah 7,4 juta ton. Ditambah rencana produksi selama kuartal satu 2021 sebesar 17,5 juta ton, maka stok beras sampai Mei 2021 adalah 24,9 juta ton.

Dengan perkiraan konsumsi (demand) beras sampai Mei 2021 yang sebesar 12,3 juta ton, masih bakal terdapat surplus stok sekitar 12,6 juta ton (per bulan Mei 2021). Sementara itu, menurut Faisal Basri, “Stok akhir pada akhir 2020 memang di bawah 1 juta ton, mirip dengan kondisi akhir 2017. Namun, peningkatan produksi yang cukup tajam, khususnya pada April-Mei, sudah di depan mata.”

Lalu dengan mengutip data BPS, Faisal Basri mengatakan bahwa, “Potensi produksi beras Januari—April tahun 2021 mencapai 14,54 juta ton, meningkat sebanyak 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini tak lepas dari kenaikan potensi luas panen yang cukup menjanjikan yaitu sebesar 1 juta hektar selama periode yang sama dibandingkan tahun lalu. Ditopang pula oleh potensi kenaikan produktivitas.”

Jadi, kalau kita membandingkan dua perbedaan data tadi, stok akhir 2020 (Kementan 7,4 juta ton, sedangkan Faisal Basri kurang dari 1 juta ton) dan rencana produksi nasional kuartal satu 2021 (Kementan 17,5 juta ton, Faisal Basri  14,54 juta ton) maka dengan tingkat konsumsi sebesar 12,3 juta ton sampai Mei 2021, tetap saja posisi per Mei 2021 adalah surplus.

Jadi sementara ini, kita tinggalkan saja dulu polemik soal rencana impor beras 1 juta ton itu. Kita pantau saja argumen mana yang paling masuk akal. Dalam kesempatan ini kita hanya mau mengingatkan kembali soal pentingnya diversifikasi pangan, sehingga tidak terlalu tergantung dengan politik ekonomi beras. Arahnya ke umbi-umbian, bukan ke gandum atau terigu yang juga masih diimpor besar-besaran.

Menurut kajian yang pernah dilakukan oleh para ahlinya, sebetulnya umbi-umbian merupakan komoditi pangan yang sangat besar potensinya. Mengacu pada data Kementan tahun 2015, produksi ubi kayu di Indonesia mencapai 21,8 juta ton, ubi jalar 2,3 juta ton dan kentang sebanyak 1,2 juta ton.

Ada lagi umbi talas yang menurut BPS tahun 2012 produksinya mencapai 312.7 ribu ton. Produksi bengkuang pada tahun 2008 mencapai 57 ribu ton. Belum lagi kita bicara soal sagu. Jadi, potensi produksinya amat banyak. Umbi-umbian juga punya kandungan gizi dan karbohidrat yang baik. Sehingga bisa jadi bahan pangan alternatif pengganti beras. Tumbuhnya pun bisa di daerah marjinal, serta bisa pula disimpan dalam bentuk tepung atau pati.

Membaca politik ekonomi beras saat ini, tampaknya lebih sarat dengan dimensi politik ketimbang ekonominya.

Seperti pernah disinyalir oleh Faisal Basri, “Salah satu kondisi ekstrem terjadi pada Oktober 2019. Harga beras eceran di Indonesia kala itu Rp.13.978/kg. Pada waktu yang sama, harga beras Vietnam setara dengan Rp.4.561. Selisih harga yang lebih dari tiga kali lipat itu amat menggiurkan.”

Lanjutnya, “Selandainya pun dibandingkan dengan harga eceran tertinggi untuk beras medium di Jawa (Rp9.450/kg), selisihnya dengan beras Vietnam masih dua kali lipat. Katakanlah beras impor Vietnam sampai di pasar domestik menjadi Rp7.000/kg, keuntungan yang diraup setidaknya Rp2.500/kg.”

Sehingga, “Dikalikan dengan 1 juta ton, maka keuntungan bersih bisa mencapai Rp2,5 triliun.”

Nah itu dia! Menteri-menteri yang berasal dari parpol maupun yang bukan dari parpol tapi punya ambisi di tahun 2024 nanti, tentu perlu menumpuk amunisi dan logistik politiknya masing-masing. Ini hal yang gampang sekali dicerna oleh akal sehat rakyat kebanyakan.

Namun, sementara ini biarlah itu jadi urusan mereka dan pemerintah, yang penting buat rakyat adalah perut kenyang, sehingga bisa diajak berpikir waras.

Dan kali ini kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama memikirkan kembali serta mengolah sisi demand (permintaan, konsumsinya) ketimbang pusing dengan sisi supply (pasokannya) dengan cara gampangan, yaitu impor.

Kita sangat berharap, diversifikasi pangan bukan lagi sekedar wacana di ruang publik, tapi sudah menjadi menu sehari-hari di meja makan.

Bagaimana?

Selasa, 16 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh pertani.co.id

Skandal Rusun DP 0 Rupiah: Bakal Menguak Tabir Busuk Lainnya?

481 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas, MM., MBA.

Mozaik yang selama ini tidak lengkap mulai terpasanglah puzzle-nya satu-persatu. Sekarang yang mulai dikutak-kutik adalah Badan Anggaran (Banggar) serta Ketua DPRD DKI Jakarta. Dalam soal apa? soal keterkaitannya dalam manipulasi (mark-up) pembelian lahan untuk proyek rumah DP 0 Rupiah.

Tentu saja semua yang ditanya oleh wartawan menghindar. Entah dari mana “info orang dalam” ini berembus keluar. Namun, tak ada asap kalau tak ada api.

Orang mulai menduga-duga, mengira-ngira, ilmu gatuk dipakai untuk menyusun potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan, gambaran mozaiknya mulai kelihatan.

Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa DPRD DKI Jakarta kok enggan menginterpelasi Anies? Padahal interpelasi itu “cuma” panggilan formal dari parlemen untuk bertanya kepada Gubernur tentang kebijakannya yang penting yang menyangkut negara (daerah yang dipimpinnya).

Ajakan PSI untuk menginterpelasi Anies sejak tahun lalu selalu dimentahkan oleh fraksi lain, mengapa? Padahal bukan hanya sekali inisiatif interpelasi itu diajukan oleh PSI. Owalahh… pantas saja!

Memang demi menjawab pertanyaan dalam session interpelasi itu ya mesti dengan data rinci yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, apakah session “buka-bukaan” seperti itu yang dikhawatirkan justru oleh sebagian besar anggota parlemen? Loh kok aneh?

Sementara Gubernur Anies malah tenang-tenang saja, seolah seperti “diproteksi” oleh sebagian besar anggota parlemen (legislatif) yang seharusnya mengawasi (mengritisi) jalannya pemerintahan oleh eksekutif.

Mengapa kok parlemen Jakarta sepertinya “lumpuh” di hadapan seorang Anies Baswedan? Ada apa ya?

Pertanyaan-pertanyaan spekulatif seperti ini pastilah muncul di benak setiap rakyat Jakarta yang waras dan peduli.

Sekarang dengan ramainya indikasi keterlibatan Banggar dan Ketua DPRD DKI Jakarta dalam kolusi bancakan proyek rusun DP 0 Rupiah, mulai sedikit tersambunglah puzzle yang selama ini kabur.

Memang indikatif, masih memerlukan pembuktian hukum lebih lanjut. Maka, tinggal kita menunggu proses hukum yang sedang berlangsung ini bisa berjalan tanpa pandang bulu.

Apakah masih ada skandal bancakan lainnya? Apakah skandal Rusun DP 0 Rupiah ini bakal menguak tabir busuk lainnya?

Kamis, 11 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh nusakini.com