Arsip Kategori: Opini

Saya Mimpi PDIP Diare Karena Kebanyakan Minum Teh Botol

296 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Entah karena selama akhir pekan kemarin saya mendapati ribuan baliho besar dan mencolok “Kepak Sayap Kebinekaan Puan Maharani” di setiap kilometer perjalanan saya dalam rangka “Tour de Central Java” atau terngiang-ngiang dengan wajah tampan Mas Bambang Pacul, tadi malam sepulang ke Jakarta saya bermimpi tentang partai favorit saya PDIP..

Mimpi saya buruk. Dalam mimpi saya tahun 2024 perolehan suara PDIP melorot anjlok terburuk sepanjang PDIP berdiri. Padahal sebelumnya PDIP adalah berturut-turut “the ruling party‘ alias partai penguasa atau juara. Apa pasal sehingga PDIP tidak lagi menjadi pilihan masyarakat ? Dalam mimpi saya digambarkan, karena masyarakat “eneg” melihat elite partai kebanyakan pesta “teh botol” sehingga mabuk sampai muntah-muntah.

Masyarakat merasa partai ‘wong cilik’ mulai durhaka sama rakyat. Para elite terlihat mulai  “nggege mongso” atau keburu nafsu sebelum waktunya memaksakan kehendak tanpa berpijak pada realitas. Dogma memaksakan minum Teh Botol apa pun makanannya dilihat masyarakat sudah tidak berpijak pada kehendak rakyat. Lah wong sekarang rakyat sehabis makan lebih banyak minim air putih atau teh ‘wasgitel’ (wangi, panas, sepet, legi dan kentel) kok dipaksakan minum Teh Botol, opo tumon?

Dengan memaksakan kader PDIP dan juga rakyat minum Teh Botol dan memaksakan memasang baliho Teh Botol sebagai simbol kebinekaan, Bambang Pacul seolah mendorong partai ke arah berlawanan dengan kehendak rakyat. Bambang Pacul mungkin sudah lupa rakyat ini pemegang saham terbesar partai bukan para elite atau pengurusnya. Lagi pula tidak semua pengurus PDIP yang sudah sepuh-sepuh apa ya masih ‘kerso’ minum Teh Botol sih ? Apa iya Ibu Megawati Soekarnoputri yang sekarang sudah berusia 74 tahun juga suka minum Teh Botol ? Saya tidak yakin.

Tapi ini hanya mimpi saya. Tapi setelah saya renungkan bukan tidak mungkin akan terjadi kalau indoktrinasi ala Teh Botol ini dipaksakan oleh elite partai. Hal ini akan jadi “sandyakalaning” (saat-saat akhir) dari kejayaan PDIP.

Saran saya sebelum “kebacut” atau kebablasan, Ibu Megawati Soekarnoputri harus menasihati Mas Bambang Pacul. Jangan memaksakan kehendak. Misi utama partai politik siapa pun dia pasti ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Kalau cara dan strateginya salah, mereka akan bergerak ke arah sebaliknya untuk mendapatkan kekuasaan.

Selayaknya Mas Bambang Pacul sebagai Ketua Bapilu PDIP menggerakkan potensi pengurus partai di setiap ranting, cabang dan daerah untuk menanyakan kepada rakyat ‘wong cilik’, kesukaan rakyat sekarang ini minum Teh Botol atau air putih atau teh wasgitel. Elite partai saat ini harusnya sadar bahwa sudah ‘gak njaman‘ memaksakan kehendak secara “top down“. Rakyat itu perlu “diwongke” atau diorangkan atau dihargai keberadaannya. Bukan dikesampingkan.

Eh ada yang ketinggalan. Dalam mimpi saya ada “Satrio Piningit” yang akhirnya bisa menyelamatkan partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Yaitu dua orang pria kurus yang berasal dari “punjering” (pusat) tanah Jawa. Yang satu membawa peralatan kayu berbaju putih dan yang satu “ngontel” (mengayuh) sepeda berambut putih. Entah siapa mereka…

Untuk mendapatkan jawaban, saya berharap bisa bermimpi lagi nanti malam…(*)

Salam SATU Indonesia

Foto utama oleh jurnalnews.id

Apakah Hipokrisi Jadi Syarat Masuk ke Politik Praktis?

151 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Apakah syarat untuk masuk ke dalam dunia politik praktis itu harus jadi munafik? Katanya politik praktis itu panggung hipokrisi ‘par excellence’, di mana aktor dan aktris politik memainkan peran dengan topeng-topeng. Sehingga pemahaman tentang politik praktis jadi sekadar siapa, dapat apa, memainkan peran apa, kapan, di mana, dan bagaimana skenarionya.

Semoga saja tidak.

Padahal kalau ditilik dari pemahaman asli ‘politik’ dan ‘politik praktis’ mestinya tidak perlu dibikin ruwet. Dulu di zaman Tiongkok kuno dan juga Yunani kuno ‘politik’ masih dipahami sebagai bagian dari filsafat moral atau etika. Politik dipahami sebagai upaya memikirkan dan sekaligus mengusahakan bagaimana masyarakat diatur sedemikian rupa, “…to ensure not only the happiness and security of the people, but to enable people to live a ‘good life’.” (The Politics Book, DK London, 2013).

Dan ‘politik praktis’ seyogianya adalah eksekusi dari pemahaman tersebut. Mestinya ada integrasi antara konsep (teori) dengan praksisnya. Itulah integritas (integrasi antara perkataan dengan perbuatan, walk the talk). Simple.

Namun, sekarang kita sering juga mendengar pendapat yang mengatakan bahwa tidak usah terlalu banyak berteori, langsung praktik saja. Ini pendapatnya orang kebanyakan, karena memang kebanyakan orang adalah orang kebanyakan. Lugu dan naif.

Upaya mencopot konsep/teori dengan praksisnya terasa hanya sebagai justifikasi (usaha pembenaran diri) terhadap perilaku politiknya yang menyimpang. Itu saja sih sebenarnya.

Manusia politik praktis yang seperti itu jadi person dengan pribadi terbelah (split-personality). Di panggung publik, ia berusaha tampil sesuai konsep, di belakang layar bekerja berdasarkan pesanan bohir (kepentingan sempit sponsor). Dan toh ia meng-klaim bahwa begitulah politik praktis yang seharusnya, kalau mau selamat.

Jadi objektifnya adalah demi cari selamat, bukan lagi “…to ensure not only the happiness and security of the people, but to enable people to live a ‘good life’.”

Dengan kaca mata analisa seperti itulah sekarang kita melihat kasus-kasus politik praktis macam Harun Masiku yang bertalian erat dengan oknum pimpinan di KPU, PDIP, KPK, Kepolisian, Imigrasi, dan lainnya.

Itu baru kasus yang terbilang baru. Coba hitung saja sejak Firli Bahuri jadi Ketua KPK (20 Des 2019) masih ada lima DPO yang belum tertangkap selain Harun Masiku. Ada Nurhadi (Sekretaris MA), Rezky Herbiyono (swasta/ menantu Nurhadi), Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal), dan Samin Tan (PT Borneo Lumbung Energi dan Metal). Kita tahu bahwa kasus di KPK adalah selalu yang bertalian dengan pejabat atau aparat negara (kementerian, lembaga dan BUMN/BUMD, dan lain-lain).

Dan masih banyak lagi kasus korupsi/gratifikasi di berbagai instansi daerah (DPRD, Pemda, BUMD, dan lain-lain) yang masih beku (disimpan di peti es). Malah kabarnya banyak kasus yang cuma jadi komoditi jual-beli hukum. Transaksi dagang-sapi dengan aparat. Kapan itu semua dituntaskan?

Belum lagi daftar buronan lama seperti Honggo (TPPI) dan tentu saja gembong mafia migas M.Riza Chalid yang kabarnya malah bebas berkeliaran ke mana-mana walau statusnya jelas-jelas masih DPO. Apakah otoritas tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau tahu dan mau menangkap tapi dibikin sedemikian rupa (lewat koneksi politik tertentu) supaya jadi tidak mampu untuk menangkapnya?

Apa pun itu, kita perlu terus menerus menyadarkan publik sebagai pemilik sah republik ini, agar tidak tinggal diam. Suarakan terus kebenaran yang memang mesti terus diamplifikasi, agar kebenaran itu tidak tenggelam dalam hoaks dan berbagai upaya pengalihan isu oleh para badut politik yang sedang naik panggung.

Teater kemunafikan seperti ini memang sangat memuakkan. Dagelan atau ketoprak politik seperti ini semakin hari semakin tidak lucu. Menjengkelkan dan sangat mengganggu rasa keadilan.

Maka, akhirnya kita berseru lagi, dan lagi, kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian (di tingkat nasional maupun daerah) untuk tidak main-main dengan keadilan. Atau malah mempermainkannya. Kalian adalah ujung dari tombak trisulanya penegakan keadilan (kepastian hukum) di republik ini.

Janganlah mempermainkan keadilan dan hukum, dagelan politik seperti yang diindikasikan dalam beberapa kasus di atas sudah amat sangat memuakan, haruslah segera dituntaskan. Sebelum publik memuntahkan muaknya dan malah mengotori jalan-jalan.

Agar kepastian hukum (penegakan keadilan) bisa menjadi tonggak batas yang jelas (dan pasti) untuk mengendalikan perilaku politik kotor. Agar kembali pada khitah politik yang asli, demi bonum-commune/bonum-publicum (kesejahteraan/kemaslahatan bersama). Dan wajah hipokrisi dalam perpolitikan di Indonesia bisa semakin terkikis habis.

“A nation of sheep will beget a government of wolves.” – Edward R. Murrow

Simak YouTube: https://youtu.be/DruPJY8WZg4

Penulis merupakan Sekjen ‘Kawal Indonesia’ – Komunitas Anak Bangsa

Foto utama (*/ilustrasi/whiteboardjournal)

Kasus Tipikor DPRD Manado Berlanjut, Hukum Bakal Tegak Lurus atau Lunglai?

183 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Sekali lagi, iya masih berlanjut! Apanya yang masih berlanjut? Itu loh, kasus korupsi berjamaah seluruh anggota DPRD Kota Manado periode 2014—2019. Kabarnya, melibatkan duit total sekitar 6 miliar rupiah. Dilanjutkan! begitulah keterangan yang disampaikan oleh almarhum Maryono, S.H., M.H. yang waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Manado.

Kita turut berdukacita atas wafatnya Bapak Maryono, S.H., M.H. pada Sabtu, 5 Juni 2021. Pasca-penugasannya di Kejari Manado, beliau adalah Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Lampung. Semoga beliau beristirahat dalam damai, amin.

Menurut laporan portal berita Manado Post, selama beliau bertugas sebagai Kajari Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Maryono banyak menangani kasus tindak pidana korupsi.

Hmm… rupanya banyak kasus Tipikor juga ya di Kota Manado.

Sekarang posisi Kepala Kejari Kota Manado dijabat oleh Ibu Esther PT Sibuea,S.H., M.H. Dan kita mengucapkan selamat bertugas, semoga apa yang sudah dengan baik dikerjakan oleh pendahulunya bisa dilanjutkan, dan kasus-kasus yang belum sempat diselesaikan bisa dituntaskan segera!

Waktu itu, untuk kasus Tipikor, menurut Maryono, dari 40 anggota parlemen itu, baru 7 orang yang mulai mengembalikan uang korupsinya. Jumlah totalnya hampir Rp.500 juta (yang sudah dikembalikan). Sekarang, belum terdengar lagi apakah kabar lanjutannya.

Dan, ini yang terpenting, walau duit dikembalikan, proses hukum akan terus berjalan!

Semoga saja tidak jadi seperti kasus di Jakarta, di mana dugaan kasus korupsinya dilabel dengan nama “kelebihan bayar”. Itu loh soal pembelian Damkar. Dan “kelebihan bayar” itu katanya lalu dikembalikan, dan kasusnya pun jadi abu, tak jelas kelanjutannya.

Kasus di DPRD Kota Manado ini jadi fenomenal dan menghebohkan jagat politik nasional lantaran semua, 40 anggota parlemennya terlibat! Ya, berjamaah membacaki duit rakyat. Caparuni skali kang?

Sekedar mengingatkan, komposisi 40 kursi DPRD Kota Manado periode 2014—2019 itu diisi Partai Demokrat 9 kursi, PDIP 6 kursi, Golkar 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 4 kursi, NasDem 3 kursi, PKS 2 kursi, PPP 1 kursi, dan PKPI 1 kursi.

Dalam kasus ini, di tahun 2020 semua anggota DPRD itu sudah ditetapkan sebagai tersangka (Tsk). Itu karena kasusnya oleh Kejari sudah dinaikkan dari status penyelidikan ke tingkat penyidikan (sidik) melalui surat perintah penyidikan nomor: Print-223/P.1.10/Fd.1/01/2020, pada Januari 2020 lalu.

Semoga saja kasusnya tidak terkatung-katung. Atau malah masuk angin! Ingat, walau duit dikembalikan proses hukum tetap berlanjut. Ini bukan kasus baru, baunya mulai merebak di bulan Oktober tahun 2019, terkait Peraturan Wali Kota (Perwakot) Manado Nomor 35a Tahun 2017 tentang Gaji dan Tunjangan DPRD Kota Manado yang akhirnya jadi temuan BPK-RI.

Simak YouTube:  https://youtu.be/rIJcFLdvdz4 

Dari temuan itu, disangkakan bahwa 40 wakil rakyat itu masing-masing telah merugikan negara sekitar Rp.150—250 juta.

Namun tahun 2020 oleh Kejari Manado proses penyidikannya dihentikan sejenak, lantaran ada Pilkada Serentak. Alasan penghentian proses hukumnya pun agak lucu, katanya supaya tidak mengganggu proses Pilkada, karena ada beberapa anggota legislatif periode 2014—2019 itu yang ikut dalam kontestasi Pilkada.

Ya, inilah keanehannya, kok bisa ya proses hukum dikalahkan oleh proses politik? Katanya hukum yang jadi panglima, tapi ini kok malah jadi kopral?

Waktu itu pun ditegaskan oleh Maryono S.H., bahwa setelah pelantikan Kepala Daerah selesai nanti, maka proses penyidikan akan dilangsungkan kembali.

Jadi, bagaimana ‘Bu Esther Sibuea? Kapan kasus Tipikor yang memalukan ini bisa dituntaskan? Kita sangat berharap, agar teladan penegakan hukum bisa ditunjukkan kembali di Kota Manado. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), maka tak bisa ditawar-tawar.

Menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Manado memang perlu figur yang luar biasa juga, supaya kejahatan korupsi yang luar biasa jahatnya itu bisa diatasi seoptimal mungkin. Tidak lemas lunglai “tertiup angin mamiri” yang bisa bikin terlena.

Sampai-sampai waktu itu Pimpinan Laskar Manguni Indonesia (LMI), Tonaas Wangko, Pdt. Hanny Pantouw, S.Th. pun sempat mempertanyakan langkah hukum Kejari Manado dalam menuntaskan dugaan kasus Tipikor 40 orang Legislator Manado periode 2014—2019.

Hanny Pantouw bertanya di April 2020 dengan lugas, “Itu tentang dugaan korupsi anggota dewan dang so selesai urusannya? Tolong wartawan tanya ulang kalau sudah selesai dengan cara apa?”

Pelajarannya? terutama bagi rakyat pemilih supaya tidak lagi masuk dalam perangkap politik uang ataupun agitasi kebohongan seperti yang dilakukan oleh 40 anggota dewan periode 2014—2019 itu.

Ingat, ‘dumb politicians are not the problem, the problem is the dumb people that keep voting for them’. Konyol sekali bukan?

Kota Manado mestinya bukan hanya menjadi teladan soal toleransi, tapi juga yang tak kalah pentingnya adalah soal kejujuran dan anti-hipokrisi (anti-kemunafikan). (*)

Banjarmasin, 7 Juni 2021

Penulis merupakan pemerhati Ekonomi-Politik

Foto utama (*/ilustrasi/istimewa)

Kausalitas–Bahasa Hukum: Menelisik Kasus Pembongkaran Lapak Joel Kabnani

617 Views

Oleh : Lejap Yuliyant Angelomestius, S. Fil.

Setiap kali terjadi kasus yang dilarang oleh hukum, seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, aparat penegak hukum dituntut untuk menangkap pelaku dan mengungkap motif tindakan pelaku. Penegak hukum, khususnya Polisi, harus bekerja keras mengolah tempat kejadian perkara, mencari bukti-bukti, dan seterusnya menangkap pelaku.

Selain itu, perihal yang tak kalah penting adalah memastikan sebab dari kejadian itu, apakah akibat tindakan pelaku atau ada sebab lain di luar tindakan pelaku, atau ada rangkaian hubungan sebab akibat perbuatan pelaku yang dilarang secara hukum.

Hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana, atau lazim disebut ajaran kausalitas sangat penting bagi aparat.  Di dalam hukum, kausalitas dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana sehubungan dengan  rangkaian  peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Di samping melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka kesalahan menjadi perlu dikaitkan sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Dalam hal ini, unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau tidak (apa ada unsur kesalahan di dalamnya). Dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, di mana adanya kontrol pelaku (sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku) sebagai penyebab, maka unsur kesalahan menjadi penting.

Unsur kesalahan menjadi penentu, dapat tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas. Jadi, pada intinya ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materiil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri.

Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, pihak berwajib dalam hal ini penyidik dan atau pun hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul.

Mengenai ajaran kausalitas di atas berikut ini saya mencoba untuk membeberkan beberapa dari ajaran kausalitas dengan penjelasannya masing-masing:

  1. Teori Conditio Sine Qua Non dari von Buri

Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara.

Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu (regressus ad infinitum).

Dalam kasus Joel Kabnani (lihat https://gardaindonesia.id/2021/05/31/tahan-5-warga-penfui-timur-helio-nilai-polsek-kupang-tengah-berlebihan/  ,teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas.

  1. Teori Generalisasi dari Treger

Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang.

Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu, yang memungkinkan timbulnya suatu akibat.

Dalam hal ini, menurut hemat saya, maka harus diselidiki lebih dahulu tiga musabab. Harus dicari perbuatan mana yang paling dekat yakni; Pertama, apakah saat melakukan tindakan tersebut pelaku secara sadar mengetahui bahwa tindakannya tersebut dilarang? Jadi, pelaku secara sadar mengetahui bahwa tindakannya tersebut dilarang?

Kedua, apakah saat melakukan tindakan pembongkaran lapak pelaku memiliki niat yang dilarang, seperti mencelakai dan atau menghilangkan nyawa korban?

Ketiga, apakah pembongkaran ini dilakukan karena adanya sikap lalai dari si korban. Seperti korban tidak melaporkan diri dan melawan pemerintah setempat? Hal ini dapat juga diterapkan dalam kasus Joel.

  1. Teori Individualisasi/Pengujian Causa Proxima

Dalam ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat.

Peristiwa pidana dilihat secara in concreto atau post factum. Di sini, hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat.

Dalam kasus Joel yang harus dilihat adalah pembuktiannya, apakah dalam pembuktian korban mengalami hal-hal yang dilarang seperti mengalami luka, kerugian atau kematian? Di sini, dalam kasus Joel, pihak Kepolisian memang diharuskan untuk cermat dalam menyimpulkan karena apa yang dilakukan oleh pelaku adalah sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Dusun yang memang kalau mau, merupakan penurunan dari PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”); pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005). Hal ini perlu, sehingga dalam menentukan in concreto atau post factum, yaitu satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat, polisi dalam hal ini penyidik harus lebih obyektif.

Setelah pada pembuktian hal berikut yang harus diperhatikan adalah sebab yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan.  Apabila pada tahap sebelumnya ditemukan ada kerugian dan penderitaan atau sesuatu yang dilarang oleh hukum, maka pasal 170 KUHP tepat dikenakan kepada pelaku.  Namun pertanyaannya; apakah dalam hukum,  hukum privat dapat lebih diunggulkan dari pada hukum publik?. Yang dilakukan oleh pelaku adalah menjalankan hukum publik, yaitu berdasarkan kesepakatan pada Musyawarah Dusun.  Hasil Musyawarah Dusun dapat digolongkan sebagai hukum publik karena Dusun merupakan bagian dari pemerintahan di dalam negara.

Bahasa Hukum

Di dalam hukum, bahasa sangat penting. Dalam kasus ini penulis hanya meninjau dari aspek tindak tutur (speech act). Pertama, tuturan dalam bentuk tanya jawab yang muncul di ruang sidang pengadilan pidana akan dilihat dari aspek hubungan sosial dan kedudukan Penutur (Pn) dan Mitra tutur (Mt) yang berfokus dalam praktik Persidangan Pidana di Pengadilan. Aspek-aspek tersebut menjadi konteks yang memunculkan fungsi-fungsi tertentu pada berlangsungnya tanya jawab di persidangan pidana.

Secara pragmatis, konteks seperti Pn dan Mt serta hubungannya yang diwujudkan antar-praktisi hukum, saksi, dan terdakwa; beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana; waktu maupun lokasi berlangsungnya tanya jawab di persidangan, ke semuanya itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip kerja sama dan prinsip-prinsip kesantunan.

Pengambilan dasar dari prinsip-prinsip tersebut sengaja dipilih untuk pengacuan pada terjadinya suatu aktivitas kebahasaan yang teratur, terstruktur, dan bertujuan jelas.

Kedua, fungsi pemakaian bahasa yang ditinjau dari tindak tutur akan disajikan sebagai perwujudan tuturan yang secara khas menyiratkan penyampaian maksud antar-partisipan (praktisi hukum) di persidangan, yakni antar-hakim, jaksa, dan penasihat hukum kepada terdakwa atau saksi.

Kedua hal tersebut ini juga dapat diberlakukan juga di dalam penyidikan. Hal ini tentunya bertujuan agar si PT dan Mt dapat melakukan komunikasi dengan baik dan benar.

Dalam kasus Joel, penulis menduga ada kekeliruan di dalam berkomunikasi antara PT dan MT. Hal ini dapat dilihat kita temukan di dalam penggunaan kata “perusakan” oleh kuasa hukum korban, Yance Messakh, S.H. yang mengaku kepada media bahwa dirinya “sesali karena pada saat kejadian tersebut ada oknum aparat penegak hukum beserta aparat pemerintah desa yang ikut menonton pengrusakan tersebut. Jadi harus diungkap juga siapa aktor utama dari perusakan tersebut,” (lihat, https://infontt.com/news/polsek-kupang-tengah-tetapkan-5-tersangka-pembongkaran-kios-di-desa-penfui-timur/

Kalau kita mau secara obyektif melihat perkara ini, maka kata yang tepat untuk membahasakan apa yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus Joel, sejatinya adalah “pembongkaran” karena sesuai dengan Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005). Jadi, dalam kasus ini para pelaku memang menjalankan hukum publik.  Jika demikian, maka keputusan Polsek Kupang Tengah dalam menetapkan 5 (lima) orang menjadi tersangka dengan dugaan melanggar 170 KUHP, dinilai terlalu dipaksakan.

Melalui tulisan ini, saya berharap agar polisi dan juga kuasa hukum lebih profesional dan obyektif dan profesional dalam menangani perkara tersebut. (*)

Salam Waras

Penulis merupakan Wartawan SuluhDesa dan Pengamat Politik.

Menetap di Kabupaten Belu

Foto utama (*/koleksi pribadi)

Susahnya Warga +62 Siap Masa Pensiun: Refleksi Nasib Nasabah Jiwasraya

249 Views

Oleh: Ir. Sulad Sri Hardanto, M.M., MBA., CFA, FRM, PFM, CWM, MWM, CSA, CRP, CPF, GRCP.

Ketika Anda membaca tulisan ini, mungkin tenggat waktu restrukturisasi polis anuitas (uang pensiun) Jiwasraya sudah lewat. Banyak pensiunan miskin, nasabah Jiwasraya yang sudah bekerja keras selama hidupnya, hanya akan menerima sekitar 60% dari uang pensiun bulanan yang dijanjikan. Kelompok ini berasal dari pegawai rendahan BUMN, para guru yang sudah mendidik banyak rakyat Indonesia, perawat, dan pekerja kecil lainnya.

Bayangkan, sebagai contoh, jika tadinya mereka dijanjikan uang pensiun per bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah restrukturisasi, mereka akan menerima sekitar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) saja.

Restrukturisasi ini sepertinya akan mulus berjalan, walaupun diduga menabrak beberapa Undang-undang dan Peraturan. Sebut saja: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian-Pasal 40 ayat 5-butir (a), POJK No 69/POJK05/2016-Pasal60-ayat2-butir (a), dan beberapa POJK yang lain.

Jika pemerintah dan DPR pun sampai melanggar Undang-undang dan peraturan, bagaimana masyarakat bisa aman dalam menjalani masa pensiunnya?

Walaupun begitu, ada yang mungkin aman, yaitu Pegawai Negeri (ASN) dan TNI-Polri. Tidak ada informasi tentang investasi yang bermasalah di Taspen. Tetapi, ASABRI punya potensi kerugian yang besar, dan sepertinya akan dijamin Pemerintah 100%. Tidak seperti rakyat kecil swasta yang tidak dijamin 100% dalam kasus Jiwasraya.

Untuk orang kaya (HNWI/High Net Worth Individual), masa pensiun bukanlah suatu masalah. Mereka punya banyak aset, dan biasanya punya pendapatan yang berasal dari bisnis yang masih berjalan. Masalah mereka adalah bagaimana membagi warisan ke anak-anak mereka, supaya lancar, adil, aman, dan tidak terjadi perkelahian antar saudara.

Untuk orang menengah ke atas, mereka punya aset juga (properti, saham, SBN, reksadana, asuransi unit link, dan lain-lain, serta memiliki salah satu atau beberapa program pensiun dari pemberi kerja (DPPK), DPLK, anuitas, dan JHT/JP dari BPJS-TK. Mereka juga memiliki asuransi kesehatan dari kantor, tetapi asuransi ini akan berakhir beberapa bulan/tahun setelah mereka pensiun. Untunglah, mereka bisa mendapatkan penggantinya dari BPJS-Kesehatan.

Sayangnya, iklim investasi sekarang ini kurang bagus, misalnya di pasar modal. Banyak reksadana, repo, dan saham yang bermasalah. Hal-hal ini terjadi terutama karena governance (tata kelola/GCG) yang tidak berjalan bagus, termasuk juga pengawasan dari pemerintah, regulator.

Tentu saja, kasus ini dilakukan oleh oknum sebagai penyebabnya, karena banyak orang baik di lembaga-lembaga tersebut. Tetapi, kemungkinan besar, orang baiknya kurang berani bersuara.

Sebenarnya, dalam instrumen governance, dikenal juga adanya notifikasi (hot line, whistle blowing system, dan lain-lain) yang bisa membantu mengungkapkan tindakan tidak etis, bahkan fraud di sebuah organisasi.

Kalau melihat banyaknya kasus di Indonesia, sepertinya ini bersifat sistemik, dan perlu penerapan governance yang lebih ketat.

Maka, usaha-usaha Kementerian BUMN dan OJK untuk mendorong penerapan GRC (Governance, Risk Management, & Compliance) perlu didukung dan disertai dengan pengawasan dan penegakan hukum/peraturan yang lebih tegas.

Sebagai contoh aspek tata-kelola yang lemah adalah transparansi. Dulu, Jiwasraya itu merupakan salah satu BUMN terbaik, tetapi tiba-tiba ada pengumuman tentang kerugian investasi yang besar. RBC (Risk Based Capital) Jiwasraya rata-rata di atas 200%, sekarang ekuitasnya negatif.

Ini bukti tidak adanya transparansi di manajemen, komisaris, pengawas, dan regulator. Lebih dari itu, banyak produk Jiwasraya yang memberi jaminan kepastian return (imbal hasil) yang cukup tinggi selama bertahun-tahun.

Pemberian jaminan return tetap, apalagi dalam jangka panjang, merupakan sesuatu yang dihindari di dunia investasi, karena berisiko tinggi. Anehnya, bisa lolos dari pengawasan Lembaga-lembaga Pemerintah yang berwenang.

Dan sekarang, para pensiunan yang harus ikut bertanggung jawab dan menanggung kerugian Jiwasraya. Sungguh kenyataan yang pahit bagi para pensiunan miskin.(*)

Mari kita seruput kopi pahit para pensiunan!

Penulis merupakan Chief Executive Officer Money for Wealth & Wealth Management Expert

Foto utama oleh katadata

“Holopis Kuntul Baris” : Identitas Bangsa yang Terlupakan

377 Views

Oleh: Yucundianus Lepa, Advisor Menteri Desa PDTT

Ai, tidakkah orang sadar? Bahwa zonder (tanpa) toleransi, maka demokrasi akan karam. Oleh karena demokrasi itu sendiri adalah penjelmaan daripada toleransi. (Soekarno, 17 Agustus 1954). Perbedaan yang timbul, menurut Soekarno dapat merusak semangat gotong-royong yang telah menjadi budaya khas Indonesia.

Menjelang Pemilihan Umum pertama tahun 1955, Soekarno terus-menerus mengingatkan bangsa ini untuk terus menjaga toleransi. Pemilu sebagai implementasi demokrasi tidak boleh menjadi ajang yang menggerogoti gotong royong yang menjadi sendi kehidupan bangsa yang pluralis. Penegasan tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan kita saat ini.

Pentingnya toleransi, demokrasi dan gotong-royong dalam kehidupan berbangsa, menjadikan Pancasila sebagai simpul pokok yang memberi arah pada tata nilai, tata laku dan tata sosial. Pancasila adalah filter, Ia menjadi parameter yang sahih dan tak berubah. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam hubungan dengan dinamika kehidupan faktual,  akan selalu membawa kita pada pertanyaan, apakah Pancasila masih tetap menjadi filter yang efektif dalam menuntun bangsa ini untuk memilah dan memilih, mengabaikan atau melestarikan, memisahkan atau memadukan setiap elemen perubahan pada titik singgung kehidupan yang terpintal dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi dan sulit terurai?

Banyak fakta menunjukkan bahwa kita semakin limbung bahkan tidak berdaya menghadapi gempuran sistem nilai dalam ekonomi, politik, bahkan ideologi. Azas kekeluargaan dalam ekonomi seolah tidak bermakna ketika diperhadapkan pada ketamakan individu dan kelompok yang dilembagakan melalui konglomerasi dan ranjau-ranjau oligarki. Panggung politik menjadi arena transaksi kekuasaan, dan mengabaikan demokrasi yang membingkai kehendak publik. Musyawarah-mufakat hanyalah himne kepada demokrasi tanpa perbedaan pendapat. Demokrasi mengkultuskan orang perorang dan memberangus kekritisan dan akal sehat.

Sama halnya dengan ideologi. Kita diperhadapkan dengan khilafah, gerakan populisme agama, radikalisme dan terorisme. Kenyamaman kehidupan sosial, menjadi sebuah kemewahan. Kesetaraan warga, terbentur dengan sikap arogan. Kemerdekaan individu, menjadi tidak mendapatkan tempat tumbuh. Demokrasi menjadi kendaraan untuk menyuburkan tindakan-tindakan anti-demokrasi dan ideologi radikal. membawa puritanisme agama yang mengubur toleransi.

Kebebasan berorganisasi diboncengi kelompok fundamentalis yang menjadikan agama sebagai topeng bagi gerakan terorisme. Demokrasi disusupi ideologi khilafah yang menumbuhkan sikap anti-Pancasila, anti-keberagaman dan anti-kemanusiaan.

Individualisme yang Meranggas

Penggerusan tata nilai, gesekan ideologi, yang kita hadapi sekarang akan terus beringas manakala hegemoni individualisme merangsek masuk dan diamini sebagai kehidupan wajar. Semakin kita rasakan bahwa di republik ini, semakin sulit kita temukan tradisi kuat yang menghormati pergaulan secara beradab dalam kehidupan bersama di muka umum antara orang yang tidak saling mengenal secara pribadi. Orang bisa peduli pada lingkungan kehidupannya tetapi sebatas rumah sendiri. Atau sebatas menyangkut keluarga sendiri, kerabat, teman sekerja, rekan seagama, sesuku atau himpunan partai politik. Para pejabat, konglomerat, hanya rajin merawat pribadi dan lingkungannya.

Seperti yang dilukiskan dengan sangat ironis oleh Ariel Hariyanto (Kompas, 11 Februari 2007) bahwa apa yang ada di luar ruang pribadi bukan urusan mereka. Di situ hanya ada hal yang serba menjengkelkan, bahkan mengancam. Di luar itu hanyalah kerumunan pengemis, pengamen, orang kafir, yang mengobral pornografi, debu, kuman flu burung, penggusuran, razia petugas negara, dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu, rumah mereka harus dibangun pagar tinggi, dijaga satpam dan anjing galak.

Kokohnya individualisme mengakibatkan menyempitnya ruang perjumpaan antar warga. Kekerabatan dan persaudaraan tak pernah terbangun dan nilai-nilai luhur yang sudah ada tidak lagi dirawat bahkan tidak memiliki tempat tumbuh. Kehadiran teknologi bukan menjembatani interaksi antar-warga di tengah kusutnya ruang publik, tetapi menjadi medan penghujatan, penghinaan dalam absurditas identitas diri.

Carut-marut kehidupan sosial ini mengingatkan kita untuk kembali dan menggali jati diri bangsa Indonesia yang menjadi sumber-sumber nilai yang menjiwai ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Tanpa kita menggali lebih dalam nilai-nilai kebangsaan yang lebih hakiki, kita akan terseret oleh arus perubahan dengan aneka interpretasi pada ideologi negara berdasarkan kepentingan orang perorang atau kelompok.

Aktualisasi Gotong-Royong

Gotong Royong bagi Bung Karno adalah jati diri bangsa, nilai luhur dan paham dinamis yang menggambarkan satu usaha bersama, satu amal bersama, satu pekerjaan bersama dan satu karya bersama untuk tujuan bersama-sama. Dalam konteks ini, sebagai bangsa yang memiliki keragaman dalam hal beragama, budaya, suku, ras, juga perbedaan pandangan pada masalah politik dan kemampuan ekonomi. Maka, prinsip dasar gotong royong menjadi kunci pemersatu dalam mewujudkan keadilan sosial.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, warga desa berkumpul untuk membersihkan lingkungan bersama. Atau saling membantu menjaga keamaman dan ketertiban dalam perayaan keagamaan yang dilakukan kelompok remaja antar agama. Dalam aktivitas sederhana ini tercipta rasa tanggung jawab individu dalam konteks kehidupan sosial, terbangun rasa saling menghormati, dan tercipta ruang perjumpaan antar warga untuk merajut komunikasi secara berkeadaban dengan suasana kekerabatan dan persaudaraan. Dalam Gotong royong ada ruang interaksi kewargaan, ada rasa senasib sepenanggungan, yang memungkinkan kebersamaan bisa dirajut dalam perbedaan. Banyak masalah sosial seperti intoleransi, timbul karena ruang interaksi antar warga tidak terbangun di wilayah publik.

Sangat membanggakan bahwa capaian NTT dalam menciptakan kerukunan, toleransi, dan kesetaraan melampaui capaian nasional. Berdasarkan laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun 2019, NTT berada di kategori tinggi sekitar 80,1 melampaui skor nasional.73,83 . Paling tidak capaian ini dikontribusi oleh tata kehidupan sosial yang masih merawat gotong royong dalam aktivitas kehidupan publik.  Tiga provinsi dengan capaian terbaik adalah Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali dengan skor di atas 80 (Kompas, 2 Juni 2021).

Fakta ini menjadi bukti kuat bahwa Holopis Kultul Baris adalah Gelora tentang kebersamaan, toleransi, dan demokrasi yang harus terus dirayakan. Dan oleh karena itu Judi Latif mengingatkan kita bahwa Peringatan Hari Lahir Pancasila semestinya tak berhenti sekadar menangkap abunya, tetapi harus bisa menggali apinya. Menghayati visi dan misi negara berdasar Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai ”ideologi kerja”.

Dalam perspektif demikian, gotong royong seyogyanya ditempatkan sebagai warisan identitas bangsa yang dilestarikan. Demokrasi, toleransi dan gotong royong adalah nilai-nilai dasar itu yang inheren dengan keberadaan Bangsa dan Negara Indonesia. Gotong royong harus menjadi wadah bagi perjumpaan kita  secara personal dan sosial, secara lokal, nasional, dan global, dan, secara historis antara masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Dengan gotong royong kita menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan internal bangsa, ia solid dalam mengatasi kelemahan-kelemahan bangsa, jeli dalam memanfaatkan peluang-peluang eksternal, serta, tangguh dan progresif dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar. (Inosensius Sutam, Media Indonesia, 1 Juni 2021)

Idealisasi nilai-nilai kehidupan yang dijadikan dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan modern tidak selalu berjalan mulus. Kesatuan dan persatuan bangsa dalam keanekaragaman suku, ras, budaya, etnis, tidak bebas dan rentan untuk digerogoti intoleransi dalam kehidupan keagamaan. Dan dalam konteks ini azas gotong royong harus menjadi penangkal individualisme, puritanisme, intoleransi,  yang menggerus nilai-nilai kehidupan sosial. Mari bersama kita gaungkan : Holopis Kuntul Baris untuk Indonesia maju dan sejahtera.(*)

Foto utama (*/istimewa-RT 05 Oeba)

Petugas Partai, Lumpuhnya Pancasila Tidak Kurang Tidak Lebih!

199 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Petugas partai atau petugas rakyat? Begitu pertanyaan Prof. Franz Magnis-Suseno beberapa tahun yang lalu. Lantaran bukankah seseorang (yang berasal dari kader partai mana pun) saat dilantik jadi presiden, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat apa pun, maka saat itu ia sudah jadi petugas rakyat?

Rakyat mana? Ya, rakyat Indonesia, yang berfalsafah dan berlandaskan Pancasila. Tidak kurang tidak lebih.

Lalu di mana peran atau fungsi parpol?

Parpol adalah mesin politik penggerak dinamika politik yang menjadi semacam ‘kawah candradimuka’ untuk menghadirkan kader-kader terbaiknya. Untuk apa? Agar kader-kader itu bisa menggerakkan dinamika politik ke arah cita-cita bersama bangsa, masyarakat adil makmur berdasar Pancasila. Begitu, tidak kurang tidak lebih.

Kalau melenceng dari itu apa akibatnya? Pancasila lumpuh!

Megawati, Prof.Dr. Ahmad Syafii Maarif dan Prof.Dr. Franz Magnis-Suseno. Tiga nama besar yang trending di seputar peringatan hari kelahiran Pancasila. Megawati lewat pernyataan politiknya, Prof. Syafii Maarif dan Prof. Franz Magnis-Suseno masing-masing menulis artikelnya yang berjudul ‘Lumpuhnya Pancasila’ dan ‘Pancasila, Tidak Kurang Tidak Lebih’.

Petugas partai? Pancasila lumpuh? Ya, tidak kurang tidak lebih!

Paparan Prof. A. Syafii Maarif dengan lugas dan ringkas membuka wawasan kita. Tatkala Pancasila hanya sekedar jadi etalase politik, alias lips-service, beda kelakuan dengan omongan, maka ia cuma sekadar konsep tanpa daya gerak. Lumpuh.

Siapa yang mesti menggerakkannya? Ya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) tak pandang suku, agama, ras dan agamanya. Tidak kurang tidak lebih.

Buah dari pendidikan budi pekerti di lingkungan keluarga dan kerabat dekat selama ini telah membentuk kita semua jadi punya kompas moral, etika dan agama. Dari semua nilai-nilai kebaikan yang telah tertanam dalam sanubari, itulah yang memungkinkan kita bisa menerima Pancasila.

Menjadikan kita Manusia Indonesia yang ber-Pancasila karena kelima silanya ternyata amat sesuai dengan nilai budi pekerti yang selama ini terinternalisasi.

Jadi, dalam politik praktis, sikap Parpol yang kadernya sedang duduk di kursi jabatan publik (eksekutif atau legislatif) seyogianya bisa memosisikan dirinya menjadi lembaga yang mampu mendukung kadernya agar tetap berjalan dalam jalur konstitusional serta moral.

Parpol tidak boleh memperlakukan kadernya itu sebagai instrumen oligarki partai semata demi kepentingan sempit berbau egois dan primordialistik. Karena itu, hanya akan menyeret semuanya ke dalam jebakan korupsi, kolusi dan nepotisme belaka. Dan itu sudah terbukti!

Kader yang diperlakukan seperti itu, atau kader yang mau diperlakukan seperti itu, hanya akan membuat Pancasila menjadi lumpuh.

Tidak kurang tidak lebih!

Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021

Banjarmasin, 2 Juni 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi-Politik.

Foto utama megawati soekarnoputri oleh radarnonstop.co

Menghidupkan Asa UMKM di Indonesia

445 Views

Oleh : Yucundianus Lepa

Pandemi Corona yang tak kunjung berakhir, telah menjadi bencana yang merontokkan  Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional. Banyak perusahaan yang terpaksa merasionalisasi tenaga kerja, menekan produksi  sebagai akibat kelesuan pasar, untuk sekadar bertahan hidup. Akibatnya  terjadi eskalasi jumlah pengangguran yang berbuntut pada rendahnya daya beli dan ambruknya kesejahteraan.

Tanpa berniat mengabaikan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pemerintah terlihat memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap UMKM. Perhatian tersebut sangat beralasan. Berdasarkan Data Pusat Statistik tahun 2020, jumlah sektor ini mencapai sekitar 64 juta pelaku usaha. Secara kuantitatif, jumlah ini berkontribusi sangat signifikan pada denyut perekonomian nasional untuk bertahan di masa pandemi. Banyak pelaku usaha UMKM yang mampu bertahan, terutama yang bergerak di sektor konsumsi, perdagangan di marketplace, demikian pula pusat-pusat wisata lokal yang masih mampu meraih pengunjung lokal.

Langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah meluncurkan sejumlah paket kebijakan. Khusus UMKM  pemerintah memberi stimulasi permodalan dalam bentuk Banpres Produktif untuk usaha mikro, kemudian program-bantuan permodalan dalam bentuk tunai,  menyelenggarakan Program-program pelatihan dan pendampingan yang terus dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan berbagai marketplace besar seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, Grab dan lainnya.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sejak pandemi terjadi, penjualan di e-commerce naik hingga 26 persen atau mencapai 3,1 juta transaksi per hari. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya mendorong dan mempercepat UMKM agar go digital. (Liputan6.com, 6/8/2020).

Respons pemerintah terhadap masalah yang dihadapi UMKM nasional menjadi penting artinya apabila pelaku usaha di daerah mampu melahirkan kreativitas melalui produk-produk lokal yang memiliki daya saing baik regional maupun nasional. Membaca Sajian Utama Harian Umum Pos Kupang edisi Sabtu, 22 Mei 2021, yang memberitakan tentang capaian Provinsi NTT sebagai Juara Umum Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2020, dalam dunia usaha khusus UMKM dan sektor pariwisata layak menjadi sandaran harapan.

Capaian yang menggembirakan tersebut tidak terlepas dari kesungguhan para pelaku usaha, dorongan pemerintah, yang terus menjelajahi setiap sudut wilayah ini yang memiliki keunggulan komparatif dalam pariwisata dan kreasi budaya, kekhasan  motif tenunan daerah, serta promosi cita rasa kuliner daerah dalam menampilkan pangan lokal khas NTT.

Dalam kerangka menggerakkan roda perekonomian daerah, sektor-sektor potensial tersebut (pariwisata, industri kerajinan dan kuliner) dapat menjadi pemicu atau trigger dalam hubungan komplementer, sepanjang dapat dipacu secara terpadu, terarah dan berkesinambungan. Sektor Pertanian yang menghasilkan pangan (pertanian, perkebunan dan peternakan) yang lahir dari kolektivitas ekonomi masyarakat NTT harus bisa masuk ke sektor pariwisata.

Substitusi Nilai

Kembali pada API tahun 2020, sebagaimana dilaporkan Harian ini, keunggulan yang diraih NTT adalah sektor pariwisata (destinasi wisata alam dan destinasi budaya), sektor industri kecil berupa tenun ikat, dan sektor kuliner. API adalah pengakuan atas semua keunggulan itu. Pengakuan ini menjadi bermakna apabila masuk dalam kebijakan pemerintah daerah terkait dukungan permodalan, pembangunan sarana prasarana penunjang serta promosi.

Baiknya kita memahami bahwa kekhasan budaya, kenikmatan cita rasa kuliner, keindahan alam yang dijuluki dengan bahasa apa pun adalah properti. Alam dengan segala keindahannya adalah kenyataan terberi dan properti yang berharga ini akan menjadi bermakna untuk mengubah NTT menjadi kekayaan bernilai ekonomis, manakala setiap dicarikan jalan untuk mendapatkan nilai substitusi ekonomis.

Kita hendaknya belajar banyak dari keunggulan negeri kita yang diberi predikat  negara dengan ratna mutu manikam, tetapi mengurung kita dalam kemiskinan karena properti yang bernilai  tersebut tidak dikelola dan memiliki nilai substitusi secara ekonomis. Kekayaan alam dan keunggulan kebudayaan hanya menjadi barang antik yang dibanggakan, tetapi tidak menghidupi.

Respons positif terhadap keunggulan dalam dunia kepariwisataan, industri kreatif dan kuliner ini harus disusul dengan kebijakan pemerintah yang fokus dan terarah. Bukan waktunya untuk mewacanakan turis dengan perbedaan status sosial : kaya-miskin. Obyek wisata tidak harus dipatok harga selangit karena yang berkunjung itu hanya melihat, menikmati, tetapi tidak memiliki atau membawa pulang. Implikasi dari kunjungan ini yang kita harapan memberi keuntungan ekonomis pada pelaku sektor jasa, entah akomodasi atau transportasi dan industri kerajinan dan kuliner.

Aktivitas menjadikan properti daerah ini untuk menjadi kekayaan daerah yang bernilai ekonomis dan menghidupi masyarakat NTT sebagai pemilik  adalah promosi yang intensif pengerjaannya dan luas jangkauannya. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah daerah bisa membangun kerja sama dengan penyedia jasa perjalanan dalam kerangka memperkenalkan keanekaragaman destinasi wisata itu dalam bentuk majalah yang mudah diakses oleh para pelaku perjalanan.

Promosi tidak hanya menampilkan keindahan alam sebagai destinasi wisata baru, tetapi juga rancangan paket wisata yang saling terkoneksi misalnya “Lomba Perahu Layar Kupang-Semau” yang benar diselenggarakan secara reguler yang tentu memiliki implikasi ekonomis pada promosi kuliner, industri kecil dan lain-lain. Di samping mempromosikan tempat wisata  sekaligus mempopulerkan pangan lokal yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat sehingga ada keuntungan ganda.

Kegiatan promotif seperti Lomba Perahu Layar Darwin-Kupang, Lomba Mancing, perlu dihidupkan kembali dengan paket-paket wisata yang menarik. Kegiatan expo yang tidak memiliki dampak langsung pada geliat ekonomi lokal dikurangi. Perlu dialokasikan dana daerah untuk kegiatan promosi secara masif dan berkesinambungan.

Promosi dapat juga dilakukan dengan para penyedia jasa akomodasi, dan transportasi lokal. Selain media yang disediakan, para pengemudi atau driver misalnya dibekali dengan kemampuan untuk melakukan promosi wisata bagi setiap penumpang yang menggunakan jasanya.

Kemasan-kemasan seperti ini bahkan lebih baik dan menarik dapat dilakukan para profesional sehingga pengenalan terhadap keunggulan lokal baik wisata kuliner, budaya dan produk kreatif dan estetik di bidang industri kecil lebih mudah dikenal luas.

Promosi wisata tidak harus terobsesi dengan turis mancanegara. Wisatawan lokal pun harus diperkenalkan dengan semua kekhasan daerah, karena sasaran akhir yang dicapai adalah seberapa besar sebuah keunggulan daerah entah itu potensi alam atau kreasi manusia dapat menjadi sumber baru yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pemiliknya.

Digitalisasi Produk

Pemanfaatan media sosial sebagai pasar penjualan produk sudah menjadi tren yang akan sangat mendukung pemasaran produk-produk lokal yang unggul dan memiliki nilai jual.

Melihat besarnya kontribusi media digital dalam peningkatan pemasaran produk UMKM, maka Presiden Joko Widodo dalam peluncuran program Literasi Digitalisasi Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital”: berpesan agar internet harus dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas, perbanyak UMKM on boarding ke plafform ecommerce sehingga internet dapat memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Kompas, 22 Mei 2021).

Dukungan dan promosi usaha kuliner nusantara yang dilakukan melalui penyelenggaraan Hari Kuliner Nasional GO-FOOD di sejumlah kota, melibatkan GO-JEK, sebagai penyedia layanan on-demand berbasis aplikasi menunjukkan hasil yang signifikan. Gebrakan seperti ini dalam skala regional dan lokal dapat dilakukan. Karena hanya dengan terobosan-terobosan berbasis teknologi, kreasi masyarakat dapat menjadi sumber penghasilan yang memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan juga menjadi stimulasi bagi pengembangan kreasi itu sendiri. (*)

Penulis merupakan Sekretaris Bidang UMKM DPP PKB

Foto utama (*/koleksi pribadi)