Arsip Kategori: Narkotika

Hukum Internasional Undana & BNNP NTT Edukasi Mahasiswa Bahaya Narkotika

188 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada Mei 2019, polisi mengamankan sepasang suami istri warga negara Timor Leste yang kedapatan membawa ribuan pil yang diduga ekstasi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. Sebelumnya, pada tahun 2012 Polisi dan tim BNNP menangkap 4 (empat) anggota sindikat pengedar shabu asal Timor Leste di Kota Kupang dan pada 2015 Polda NTT menangkap 4 (empat) perempuan yang juga menjadi kurir shabu di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Meskipun berdasarkan keterangan dari kepala BNNP NTT berdasarkan hasil penelitian bersama dengan Universitas Indonesia, dari total 36.000 orang yang telah diamankan di NTT dan 7 (tujuh) kasus peredaran narkotika di wilayah ini yang telah digagalkan oleh pihak BNNP hingga tahun 2018 yang terjadi di Kota Kupang dan Waingapu, namun tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut maka Jurusan Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana (Undana) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur menghelat Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lintas Negara oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT; yang dilaksanakan pada Sabtu, 7 Desember 2019 pukul 10.00 WITA—selesai bagi mahasiswa tingkat akhir jurusan Hukum Internasional Undana.

Para mahasiswa dibekali materi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) oleh Kasie Pencegahan BNNP NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum. Mahasiswa juga diberi pemahaman mengenai permasalahan narkoba di wilayah NTT karena mobilitas masyarakat dari dan keluar NTT sangat tinggi baik melalui darat, laut, dan udara yang ditunjang dengan 22 pelabuhan besar/kecil dan 14 bandara.

Kasie Pencegahan BNNP NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum. saat memaparkan tentang P4GN dan peredaran gelap narkoba lintas negara

Menurut Markus Raga Djara, bertolak dari kondisi tersebut yang menyebabkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 0,99 persen atau berjumlah 36.022 penyalahguna pada kelompok usia 10—59 tahun dengan jumlah kerugian diperkirakan sekitar 903,6 miliar rupiah.

Di samping itu, Markus Raga Djara juga menyampaikan beberapa alasan mengonsumsi narkotika yakni Ingin tahu/coba-coba (64 %); Bersenang-senang (16,8 %); Ajakan/Bujukan/Dipaksa Teman (6,60%); Ajakan/Bujukan/Dipaksa Pacar (0,30%); Stres akibat masalah keluarga (2,00 %); Stres akibat masalah pribadi (5,60 %); Stres akibat masalah pekerjaan (0,30%); Dijebak (2,30%), dan Lainnya (2,00%).

Mengenai upaya yang dilakukan mencegah peredaran gelap narkotika di lintas batas negara antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia, Markus Raga Djara menyampaikan upaya untuk membentuk Satgas Interdiksi Darat, Laut, dan Udara; melakukan kerja sama dengan Negara Timor Leste dalam bidang intelijen; rutin melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pemda setempat; pemberdayaan masyarakat di perbatasan; meningkatkan kerja sama dengan pamtas; meningkatkan kemampuan intelijen berbasis IT; membentuk BNN Kabupaten di Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), dan Timor Tengah Selatan (TTS); dan penambahan personil BNN.

Sementara itu, Kabag Hukum Internasional Fakultas Hukum Undana, Dr.Jeffry Alexander.C.H Likadja, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai high-risk crime dan dalam penanganannya Indonesia telah meratifikasi 3 (tiga) Konvensi anti narkoba, yaitu: Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976; Con vention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996, and Convention against the llicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Selain itu, ujar Jeffry, Indonesia juga melakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba tersebut. Untuk kerja sama multilateral, Indonesia berperan aktif dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkotika dalam berbagai forum seperti forum Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem Head of National Drug Law Enforcement for Asia Pacific, dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) yang dibentuk PBB pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurusi kontrol obat-obatan (terutama narkoba).

Foto bersama Mahasiswa dan Dosen Hukum Internasional Undana dan BNN Provinsi NTT

Berbagai konvensi internasional tersebut dan kerja sama antar negara yang telah dijalin selama ini, imbuh Jeffry, menunjukkan bahwa kejahatan narkoba lintas negara sudah menjadi menjadi ancaman yang sangat serius bagi Indonesia, tidak hanya karena dijadikan sebagai negara transit namun juga sebagai tujuan peredaran narkoba dunia. Sehingga Indonesia melalui lembaga penegak hukum yang ada bersama dengan segenap lapisan masyarakat terutama kalangan akademik di Provinsi NTT harus saling bahu-membahu dan bekerja sama secara maksimal dan terstruktur melakukan segala upaya yang dapat melemahkan bahkan melumpuhkan peredaran narkoba khususnya di bumi Flobamorata.

“Kami dari Hukum Internasional Undana mencermati dan menduga adanya indikasi maraknya peredaran gelap narkoba bukan hanya dari bandar lokal namun dari lintas negara dan kami bekerja sama dengan BNN Provinsi NTT memberikan edukasi kepada mahasiswa sehingga saat tugas akhir mereka dapat tertarik dan tertantang mencermati masalah narkotika dengan membuat tugas akhir /skripsi,” tandas Jeffry.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

MPR RI dan BNN Akan Bersinergi Perangi Narkoba

68 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo siap membangun sinergi antara MPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sehingga, sosialisasi 4 Pilar MPR RI tidak hanya sekadar dilakukan dengan simposium maupun seminar saja. Melainkan juga ada aksi nyata, khususnya dengan BNN, dalam mencegah generasi muda terpapar Narkoba.

Teror Narkoba kini telah masuk menjadi salah satu teror yang membuat hancur peradaban bangsa, negara, bahkan dunia. Karenanya pencegahan harus dimulai sedini mungkin.

“MPR RI dan BNN punya semangat yang sama dalam menjaga bangsa dan negara. Semangat kebangsaan menjadikan Indonesia tetap utuh dari berbagai teror maupun tindakan yang memecah belah bangsa. Teror Narkoba yang sudah memasuki semua lini, dari mulai anak-anak sampai dewasa, pria dan wanita, tak boleh kita diamkan. Mengingat di masa kini jenis Narkoba tak hanya sekadar ganja atau sabu. Tapi sudah beragam jenisnya, bahkan ada yang sintesis seperti metamfitamin, yang kadang kala tak diketahui generasi muda sebagai salah satu varian Narkoba. Inilah pentingnya sosialisasi yang dilakukan secara simultan,” ujar Bamsoet saat menerima Kepala BNN Heru Winarko, di Ruang Kerja Ketua MPR RI pada Rabu,20 November 2019.

Turut hadir antara lain Deputi Bidang Pencegahan BNN Anjan Pramuka Putra, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Dunan Ismail Isja, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Mufti Djusnir, dan Kepala Biro Humas BNN Sulistyo Pudjo Hartono.

Ketua MPR RI juga menyoroti banyaknya varian new psychoactive substances (NPS) yang kini beredar di kalangan generasi muda. Seperti tanaman Kratom yang berada di Kalimantan, yang saat ini sedang banyak mendapat perhatian dunia, lantaran efek konsumsinya menyebabkan dampak negatif pada psikologis dan medis. Layaknya orang mengonsumsi varian Narkoba.

“BNN perlu segera mengambil tindakan. Karena yang paling berbahaya adalah jika orang-orang tidak tahu tumbuhan tersebut adalah tumbuhan berbahaya bagi kesehatan. Namun demikian, tak hanya sekadar melarang masyarakat membudidayakan Kratom, BNN bersama pemerintah pusat dan daerah juga perlu memikirkan langkah taktis sebagai substitusi bagi masyarakat. Misalnya, melakukan pendampingan masyarakat untuk mengganti lahan Kratom menjadi lahan kopi, ataupun tanaman produksi lainnya. Seperti yang sudah dilakukan BNN di Aceh, dengan mengalihfungsikan lahan ganja seluas 13.000 hektar menjadi lahan pertanian jagung, kopi, dan lainnya,” jelas Bamsoet.

Foto bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo , Kepala BNN RI, Heru Winarko dan jajarannya

Bamsoet tak ingin Indonesia menjadi surga Narkoba. Selain tak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa, penggunaan Narkoba juga bisa menghambat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Data BNN, saat ini pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 4,5 juta jiwa atau sekitar 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 50 persen atau sekitar 2 juta penduduk merupakan pengguna baru dari anak-anak muda.

“Sedangkan yang menjadi pecandu lebih kurang 800 ribu jiwa. Angka-angka tersebut bukanlah angka kecil, jika didiamkan bisa menjadi bola salju yang terus menggelinding dan membesar. BNN juga bisa melakukan terobosan dengan menggandeng BUMN agar pengelolaan CSR-nya bisa ditujukan untuk membina kalangan rumah tangga menjadi benteng utama bagi keluarga terbebas Narkoba,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Tiga Pengedar Narkoba Diringkus Petugas BNNP NTT di Labuan Bajo

192 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Jajaran petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil mengungkap dan menangkap 3 (tiga) pengedar narkoba yang diringkus pada Sabtu, 29 Juni 2019 oleh Bidang Pemberantasan BNNP NTT.

Meski dengan keterbatasan personil dan luas jangkauan kerja di wilayah Provinsi NTT yang memiliki 22 kab/kota dengan 1.192 pulau dan hanya memiliki 3 (tiga) kantor BNN yang berada di Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu; tak menyurutkan semangat Bidang Pemberantasan yang hanya memiliki 14 (empat belas) orang petugas dengan alokasi personil polisi sebanyak 11 (sebelas) orang dan ASN sebanyak 3 (tiga) orang.

Demikian disampaikan Plt. Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT, AKP Yulie Beribe, S.H. pada awak media di Aula Kantor BNNP NTT pada Kamis, 14 November 2019 pukul 09.30 WITA—selesai

“Tiga tersangka tersebut berinisial TAT, MT dan SL. Tersangka TAT alias A, seorang sopir bus berusia 36 tahun asal Aimere Kabupaten Ngada, KTP beralamat di Jalan A Yani Kelurahan Tetandara, Ende; tersangka MT alias M, pengemudi sopir bus berusia 47 tahun, berasal dari Welamosa, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Sementara tersangka SL adalah seorang ibu rumah tangga asal Banjar, Kecamatan Perak Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,” terang Yulie Beribe didampingi oleh Bripka Yance Thedens, dr. Daulat Samosir, dan Kabid Rehabilitasi BNNP NTT, Stef Joni Didok, S.H.

Plt. Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT, AKP Yulie Beribe, S.H.

Yuli menambahkan bahwa dalam penyidikan terhadap tiga tersangka penyidik BNN Provinsi NTT berhasil menyita barang bukti (BB) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu atau Methamfetamin dengan berat Netto 0,0078 gr sesuai hasil uji laboratorium, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild putih, 3 (tiga) batang pipet kaca atau pirex, 1 (satu) jaket dengan motif bergaris coklat-hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 150 warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo.

Shabu atau methamfematin diperoleh dari tersangka SL alias M yang beralamat di Surabaya dan dikirim melalui jasa sopir ekspedisi, tersangka MT alias M yang memesan dan diserahkan kepada tersangka TAT alias A.

Plt. Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT, AKP Yuli Beribe saat menyampaikan press release

Menurut Yuli, tiga tersangka kasus peredaran gelap narkotika ini telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Labuan Bajo dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Manggarai Barat.

Persidangan yang digelar pada Selasa, 2 November 2019, Majelis Hakim PN Labuan Bajo menjatuhkan vonis 5 (lima) tahun penjara bagi tersangka/terdakwa TAT, 6 (enam) tahun penjara bagi tersangka/terdakwa MT dan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara bagi tersangka/terdakwa SL.

Lebih lanjut Yuli mengatakan, bahwa kasus ini merupakan kasus narkotika yang kedua kalinya menjerat SL alias M seorang ibu rumah tangga dan sudah pernah dihukum.

Ia menambahkan, selama tahun 2019 ini pihaknya berhasil memperoleh 5 target dari 8 target yang diberikan BNN RI terhitung 21 September 2019. “Kami bekerja keras melakukan pemutusan jaringan peredaran Narkotika di NTT walau dengan personil yang terbatas juga kondisi geografis yang luas, kami serius, kerja keras berusaha dengan segala kemampuan dalam penanganan narkoba,” tegasnya.

Yuli juga meminta awak media untuk membantu menyampaikan dan melapor ke BNNP NTT jika menemukan orang di sekitar yang menggunakan atau menjadi pengedar narkotika.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Kepala BNNP NTT Imbau OPD Segera Terapkan Inpres No 6 Tahun 2018

141 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebagai tindaklanjut pertemuan Kepala BNN RI, Komjend. Drs. Heru Winarko,S.H. saat acara silaturahmi dengan Kapolda NTT, Kajati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Danrem 161/WS Kupang pada Rabu, 30 Oktober 2019; maka Kepala BNNP NTT, Brigjen Polisi Teguh Iman Wahyudi, S.H., M.M. mengadakan temu wicara (coffee morning) dengan Instansi terkait penegakan hukum terhadap kasus narkotika di Provinsi NTT.

Berlangsung pada Selasa, 12 November 2019 pukul 09.00—11.30 WITA di Aula Kantor BNNP NTT, dalam temu wicara tersebut Kepala BNNP NTT mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sesegera mungkin menerapkan Inpres No. 6 Tahun 2018 dengan melakukan Sosialisasi, Pembuatan Regulasi, Pembentukan Satgas Anti Narkotika dan Tes Urine di masing-masing Instansi dan melaporkan secara base line kepada Kementerian / Lembaga.

Secara tegas Kepala BNNP NTT menyampaikan bahwa Inpres No. 6 Tahun 2018 akan berlanjut pada tahun 2020—2024 karena melihat maraknya peredaran Gelap Narkotika yang terjadi di Indonesia, maka untuk menekan dengan mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Provinsi NTT ini.

“Oleh karena itu Bapak Presiden RI melalui Inpres No. 6 Tahun 2018 menyampaikan tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika),” jelas Brigjen Pol Teguh.

BNNP NTT koordinasi dengan instansi terkait penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009

Dalam acara temu wicara yang dirangkai dengan rapat koordinasi tersebut, salah satu agenda pertemuan yakni untuk menyamakan persepsi terkait Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika, terhadap pecandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Rapat koordinasi Kepala BNNP NTT dengan instansi terkait penerapan UU No 35 Tahun 2009

“Bahwa sesuai dengan Amanat UU NO. 35 Tahun 2009, Pasal 54, 55, dan Pasal 103, menerangkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial melalui Lembaga Rehabilitasi medis dan sosial yang sudah di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial,” terang Jendral Bintang Satu ini kepada instansi terkait yakni Pengadilan Tinggi Provinsi NTT, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, Pengadilan Negeri, Polda NTT dan Dokes Polda NTT.

Oleh karena itu, menurut Kepala BNNP NTT, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses penanganan Perkara Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika harus memperhatikan Pasal 103 UU 35 Tahun 2009,

“Dalam memutuskan pecandu tersebut bersalah dan menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, maka dalam menjalani masa Pengobatan dan/atau Perawatan Pecandu Narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sehingga diharapkan adanya upaya bersama dan pemahaman yang sama dalam penanganan para pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang tertangkap maupun yang sedang menjalani hukuman untuk dilakukan rehabilitasi,” terang Kepala BNNP NTT.

“Pecandu dan Penyalahgunaan narkotika dalam menjalani proses rehabilitasi akan dilakukan penanganannya sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing institusi,” tandas Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi.

Di akhir kegiatan Kepala BNNP NTT dan semua instansi berkomitmen untuk mendukung proses rehabilitasi guna mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika serta mengurangi dampak buruk narkotika bagi korban penyalahgunaan narkotika. (*)

Sumber berita (*/Yuli Beribe—Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

Ada 16 Fasilitas Rehabilitasi Pecandu & Korban Penyalahgunaan Narkoba di NTT

153 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan capaian kinerja yang telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang menjadi tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Program Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dalam sesi press release yang dihelat oleh Bidang Rehabilitasi BNNP NTT pada Selasa, 12 November 2019 pukul 11.00 WITA—selesai, Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTT, Stef Joni Didok, S.H. kepada awak media menyampaikan bahwa berdasarkan kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diberi penguatan dan beroperasi sebanyak 12 fasilitas.

“Disamping itu juga dilakukan peningkatan kemampuan bagi petugas rehabilitasi sebanyak 25 orang melalui pelatihan Intervensi Psikososial,” jelas Joni Didok sapaan akrabnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTT, Stef Joni Didok, S.H.

Lanjutnya, Adapun 12 fasilitas yang telah diberi penguatan dan siap beroperasi terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdapat 6 (enam) fasilitas yakni RSUD Naibonat, RSUD Soe, RSUD Kefamenanu, RSUD Kalabahi, RSUD T.C.Hillers, RSUD dan Umbu Rara Meha. Sedangkan untuk Puskesmas terdapat 3 (tiga) puskesmas yakni Puskesmas Sikumana Kota Kupang, Puskesmas Labuan Bajo, dan Puskesmas Uma Nen.

“Khusus Klinik Pratama terdapat 3 (tiga) fasilitas yakni Klinik Pratama BNN Provinsi NTT, Klinik Pratama BNN Kota Kupang, dan Klinik Pratama BNNK Belu,” imbuh Joni Didok didampingi oleh dr. Daulat Samosir, Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP NTT; Marselinus Openg, Kepala Seksi Pascarehabilitasi BNNP NTT; dan Yuli Beribe Plt Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT.

Selain 12 fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah, jelas Joni, BNN Provinsi NTT juga melakukan penguatan terhadap 4 (empat) lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat berupa yayasan yakni Yayasan Warna Kasih, Yayasan Mensa Lembata, Yayasan Yakestra Maumere, dan Yayasan Mitra Harapan Soe.

Mengenai berhasilnya kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat, Joni menyampaikan karena terjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara BNNP NTT, BNNK, stakeholder, dan pemegang kebijakan.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Waspada! 7 Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur

205 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis 7 (tujuh) kawasan rawan narkoba berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2019.

Rilis kawasan dengan status waspada disampaikan oleh Kasie Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi NTT, Lia Novika Ulya, S.KM. dalam sesi press release pada Jumat, 4 Oktober 2019 di Aula Kantor BNNP NTT.

Pemetaan kawasan rawan narkoba tersebut, jelas Lia, menggunakan 8 (delapan) indikator pokok yakni kasus kejahatan narkoba, angka kriminalitas/aksi kekerasan, bandar pengedar narkoba; kegiatan produksi narkoba; angka pengguna narkoba, barang bukti narkoba; entry point narkoba, dan kurir narkoba.

Juga ditunjang dengan 5 indikator pendukung yakni banyak lokasi hiburan, tempat kost dan hunian dengan privasi tinggi, tingginya angka kemiskinan, ketiadaan sarana publik, dan rendahnya interaksi sosial masyarakat.

“Dari hasil pemetaan diperoleh 7 kawasan rawan narkoba di Provinsi NTT dengan tingkat kerawanan waspada,” jelas Lia.

Adapun kawasan rawan narkoba antara lain:

  1. Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  2. Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
  3. Desa Wailiti, Kecamatan Alok Barat Maumere Kabupaten Sikka;
  4. Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
  5. Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
  6. Kelurahan Kp.Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
  7. Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Lanjut Lia, Oleh karena itu, intervensi program pemberdayaan masyarakat anti narkoba pada tahun 2019 diprioritaskan pada 7 kawasan rawan tersebut melalui pemberdayaan penggiat anti narkoba dan pemberdayaan alternatif guna menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar status kerawanannya tidak semakin meningkat dan dapat diturunkan hingga kategori aman atau kawasan tersebut menjadi kawasan bersih dari narkoba.

“Menyadari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BNN, maka diperlukan pemberdayaan komponen masyarakat untuk ikut berperan serta dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) melalui pembentukan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat,” ungkap Lia saat menyampaikan rilis bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan, Hendrik J Rohi. S.H., M.H. dan Kasie Pencegahan, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum.

Selanjutnya, diharapkan para penggiat dan fasilitator anti narkoba dapat mennyosialisasikan dan mengimplementasikan rencana aksi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada lingkungannya masing-masing yang berasaskan kemandirian dan partisipasi aktif.

“Hingga saat ini jumlah penggiat yang sudah mendapatkan pengembangan kapasitas ataupun TOT tahun 2019 di Instansi Pemerintah sebanyak 135 orang, lingkungan swasta 128 orang, lingkungan pendidikan 85 orang dan lingkungan masyarakat sebanyak 70 orang,” pungkas Lia Novika.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Kementerian Desa Fasilitasi Desa Bersih Narkoba di Provinsi NTT

180 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sepuluh Provinsi di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur dijadikan Kementerian Desa sebagai daerah yang difasilitasi untuk pembentukan Desa Bebas Narkoba atau Desa Bersinar.

Sepuluh desa yang difasilitasi antara lain Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Bali, Ambon, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sri Wahyuni kepada Garda Indonesia disela-sela kegiatan Fasilitasi Desa Bersih Narkoba yang diikuti oleh para kepala desa dan instansi terkait pada Jumat, 4 Oktober 2019 di Ballroom Hotel Aston Kupang.

Kegiatan Fasilitasi Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) merupakan tindak lanjut MoU antara Menteri Desa dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) dan Deputi Pencegahan BNN

Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sri Wahyuni

“Dari tindak lanjut PKB tersebut kami memandang perlu menyusun panduan Desa Bersih Narkoba. Dari panduan yang telah tersusun tersebut kami lakukan fasilitasi di 10 (sepuluh) provinsi,” jelas Sri Wahyuni.

Lanjut Sri, “Kabupaten yang kami undang merupakan kabupaten yang terdekat dengan provinsi makanya kami mengundang para kepala desa dari Kabupaten Kupang. Namun bukan berarti Kabupaten Kupang banyak kasus narkotika”.

Menurut Sri, harapannya fasilitasi Desa Bersinar dapat dicapai pembentukan fasilitator di masyarakat. Menyangkut asal fasilitator bisa berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, organisasi kelembagaan (lembaga adat, lembaga agama), dan Tim Penggerak PKK.

“Kita mencoba menyampaikan di forum tentang bagaimana masyarakat memahami tentang bahaya narkoba dan berharap mereka punya kepedulian dan kesadaran bahwa perlu dilakukan pencegahan,” imbuhnya.

Kedepan, para Kepala Desa diharapkan dapat menyampaikan bentuk penyadaran dan imbauan berupa bahaya penyalahgunaan narkoba di masing-masing desa.

Mengenai penggunaan anggaran Dana Desa untuk sosialisasi Desa Bersinar, tambah Sri, harus melalui mekanisme Musyawarah Desa (MusDes) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) No 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam No 12 Tahun 2019 pasal 2 ayat 7.

Penulis dan editor (+rony banase)

Enam Kendala & Hambatan Pelaksanaan P4GN oleh BNN Provinsi NTT

164 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Seksi Pencegahan bidang P2M terus dan intens melindungi masyarakat NTT dari kejahatan narkotika di mana pada tahun 2019 dilakukan langkah-langkah preventif.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum. saat press release yang dihelat oleh BNN Provinsi NTT pada Jumat, 4 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA—selesai.

Kepada para awak media, Markus Raga Djara menyampaikan langkah ini diambil sebagai solusi yang tepat untuk mematikan pangsa pasar narkotika di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengenai upaya pencegahan yang telah dilaksanakan hingga September 2019, Markus Raga Djara menyampaikan bahwa BNNP NTT telah melakukan kegiatan pencegahan berupa advokasi dan diseminasi informasi berupa pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan Anti Narkoba di instansi pemerintah dan swasta, pelaksanaan diseminasi informasi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba.

Namun upaya pencegahan yang telah dilaksanakan belum maksimal karena dihadapkan pada hambatan dan kendala. Menurut Kasie Pencegahan yang telah mengikuti pelatihan penyidik ini menyampaikan 6 (enam) hambatan dan kendala antara lain :

Pertama, Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan provinsi kepulauan;

Kedua, Keterbatasan anggaran dalam menjangkau 22 kab/kota;

Ketiga, Keterbatasan anggaran dalam memanfaatkan media (media cetak, elektronik dan online);

Keempat, Keterbatasan personil dan SDM;

Kelima, Kurangnya dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya P4GN meskipun telah tersedia regulasi berupa Inpres No 6 Tahun 2018, Permendagri 12 Tahun 2019, Instruksi Gubernur No 1 Tahun 2018 tentang P4GN;

Terakhir mengenai kurangnya dukungan instansi swasta di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan P4GN walupun telah ada regulasi berupa Inpres No 6 Tahun 2018, Permendagri No 12 Tahun 2019, Instruksi Gubernur No 1 Tahun 2018 tentang P4GN.

Walupun dihadapkan dengan kondisi tersebut, jelas Markus Raga Djara dan turut memberikan keterangan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Lia Novika, SKM. dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan, Hendrik J Rohi. S.H., M.H.; BNN Provinsi NTT melalui Seksi Pencegahan tetap berkomitmen menyebarkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba secara rutin dan bersifat masif demi melindungi generasi bangsa.

“Ke depan, Seksi Pencegahan BNNP NTT akan tetap fokus pada strategi penanganan permasalahan narkotika yaitu supply reduction dan demand reduction, dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara masif dan intens serta meningkatkan kerja sama dengan semua stakeholder dalam penyebaran informasi P4GN,” urai Markus Raga Djara.

“Adanya komitmen dan kerja sama yang kuat Seksi Pencegahan BNNP NTT optimis laju angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat ditekan,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)