Arsip Kategori: Narkotika

Puncak HANI 2020 di Tengah Pandemi, Diperingati Secara Virtual Se-Indonesia

54 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Puncak perayaan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 berbeda dengan pelaksanaan HANI tahun sebelumnya. Di tengah pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19; dirayakan dengan konsep virtual dengan menghadirkan Wakil Presiden Ma’aruf, Ketua DPR RI, Puan Maharani; Menpan RB, Tjahjo Kumolo; Kepala BNN Indonesia, dan diikuti oleh seluruh perwakilan BNN Provinsi dan Gubernur se-Indonesia.

Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) pada 26 Juni 2020 yang mengusung tema “Hidup 100% di Era New Normal, Sadar, Sehat Produktif & Bahagia Tanpa Narkoba”

Prosesi perayaan HANI 2020 dilaksanakan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala BNN Komisaris Jenderal (Komjen) Heru Winarko, dilanjutkan sambutan Menteri PAN RB Tahjo Komulo, dilanjutkan peluncuran portal aduan penyalahgunaan bagi ASN, dan anggota TNI/Polri, Amanah Wakil Presiden Ma’aruf Amin, dan ditutup dengan pemberian penghargaan para aktivis pendukung P4GN.

Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi saat memberikan sambutan dalam perayaan HANI 2020 di Kantor BNN Provinsi NTT

Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), peringatan HANI 2020 dilaksanakan serupa dengan menghelat pertemuan virtual yang dihadiri oleh Perwakilan Pemprov NTT, Polda NTT, Danrem 161/WS, Danlantamal, Danlanud, dan Manajemen Bank NTT.

Pantauan Garda Indonesia, semua tamu undangan yang mengikuti perayaan HANI 2020, diwajibkan memakai masker dan saat memasuki kantor BNNP NTT, diarahkan mencuci tangan di wastafel dilanjutkan dengan pengukuran suhu tubuh.

Amanah Wakil Presiden Ma’aruf Amin dalam puncak perayaan HANI 2020

Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol. Teguh Imam Wahyudi, S.H., M.M. mengatakan kondisi pandemi saat ini, HANI 2020 tetap dirayakan, namun dengan protokol kesehatan ketat. “Termasuk sajian makan siang menggunakan nasi kotak, karena sesuai imbauan dari BNN jikalau menggunakan prasmanan maka, memberikan ruang bagi tingkat penularan Covid-19,” urainya.

Selain itu, menyangkut kerja sama BNN Provinsi NTT dengan Bank NTT terkait penyebaran informasi P4GN, Kepala BNNP NTT menegaskan peran Bank NTT untuk ikut mendukung program pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Provinsi NTT. “Karena masalah narkotika harus diperangi dan diberantas bersama dan perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk instansi swasta dan pemerintah,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Usai Ditangkap BNN, Anggota DPRD TTU Penyalahguna Narkotika Dilepas

368 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (T.T.U) berinisial IFT (laki-laki, 37 tahun), yang disinyalir berpesta narkotika di salah satu hotel di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); berhasil diringkus oleh tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT dan Kota Kupang, pada Selasa, 16 Juni 2020, sekitar pukul 23.45 WITA.

Demikian pernyataan resmi dari Kepala BNN Kota Kupang, Lino Do Rosario Pereira, kepada awak media dalam sesi konferensi pers pada Senin, 22 Juni 2020 di Kantor BNN Kota Kupang.

Ia mengungkapkan bahwa IFT digerebek saat hendak pesta narkotika. “Setelah pemeriksaan dan penyelidikan diperpanjang 6×24 jam, ditemukan IFT tidak cukup bukti dan dikategorikan sebagai penyalahguna. Kita sudah assesment di klinik rehab atau rawat jalan sebanyak 5 kali,”ungkap Lino.

Namun, imbuh Lino, dari hasil pemeriksaan urine, IFT positif memakai narkotika. “Dua minggu sebelumnya sudah menggunakan narkoba. Pada saat penggeledahan sedang di kamar. Makanya kita rehabilitasi,” terangnya.

Sebelumnya, tim gabungan BNN Provinsi NTT dan Kota Kupang, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota Kupang. Berdasarkan informasi tersebut, pada Selasa, 16 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Tim melakukan pemantauan terhadap target dengan inisial IFT (laki-laki, 37 tahun) yang berprofesi sebagai Anggota DPRD dan AHP (perempuan, 26 tahun), beserta IEL (laki-laki, 29 tahun) bersama temannya DL (perempuan, 19 tahun) yang diduga akan menggunakan narkotika di hotel tersebut.

Kemudian Tim membuntuti target dan setibanya di lokasi, Tim langsung melakukan penggeledahan ke dalam kamar hotel dan tidak ditemukan barang bukti, sehingga Tim melakukan pemeriksaan urine terhadap keempat orang tersebut dan diperoleh hasil positif methamfetamine/sabu-sabu atas inisial IFT dan AHP, sedangkan IEL bersama DL hasil urinenya negatif.

Selanjutnya, keempat orang ini diamankan ke Kantor BNN Kota Kupang, guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut dalam pengungkapan barang bukti. IFT dan AHP yang dinyatakan positif adalah penyalahguna. Dalam penyelidikan dan pengembangan tidak ditemukan barang bukti sehingga setelah 6×24 jam IFT dan AHP di kembalikan ke pihak keluarga, dan selanjutnya akan ditangani Seksi Rehabilitasi BNN Kota Kupang untuk diakukan asesmen medis atas penggunaan narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan IEL dan DL yang dinyatakan negatif, setelah 1×24 jam kedua orang tersebut dikembalikan ke pihak keluarganya.

Hasil pengembangan pengungkapan barang bukti oleh Penyidik BNN atas IFT dan AHP yang dinyatakan positif, tidak ditemukan barang bukti sehingga pada Minggu, 21 Juni 2020, IFT dan AHP dibebaskan, namun tetap wajib mengikuti program rehabilitasi di BNN Kota Kupang.

Sementara, penyidik BNN, Bung Kalendi Wawu, S.H. menyampaikan pihaknya terlambat memperoleh informasi. “Orang tersebut, sudah beberapa hari lalu menggunakan narkotika,” ungkapnya.

Saat ditangkap di dalam kamar, lanjut Bung, mereka sementara menonton televisi. “Tak ada indikasi menggunakan narkotika,” terangnya seraya menandaskan bahwa dari hasil penggeledahan tidak ditemukan benda-benda yang mengarah terkait penggunaan narkotika.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto istimewa (*/yance)

GANNAS Kecam Upaya Penyelundupan Narkoba ke Dalam Lapas Perempuan

92 Views

Denpasar-Bali, Garda Indonesia | Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) Provinsi Bali mengecam keras upaya petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIA Denpasar yang berusaha menyelundupkan narkoba jenis Shabu ke dalam lingkungan lapas.

“Petugas nakal tersebut berpura-pura tak menyadari tindakannya merupakan pelanggaran pidana berat yang harus dihukum seberat-beratnya, sebab hal ini tak mustahil diduga sudah kerap dilakukan sebelumnya,” kata Yusdiana MY, Ketua DPW GANNAS Bali, di Denpasar, pada Rabu, 29 April 2020.

Menurutnya, seorang petugas lapas mestinya merupakan panutan dan harus mengambil peran dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang sedang gencar kita lakukan.

Faktanya, Petugas Lapas yang menciduk sendiri Pegawai lapas perempuan dengan inisial ER karena kedapatan berusaha menyelundupkan narkoba jenis Shabu seberat 1 gram pada Selasa, 28 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA.

ER diketahui berusaha memasukkan narkoba jenis shabu di dalam batok charger handphone Samsung Galaxy S berwarna putih yang warnanya sudah lusuh dan kotor di dalam tas yang kemudian diciduk oleh petugas jaga.

Kabid Hukum dan Advokasi DPW GANNAS Bali, I Made Somya Putra, S.H., M.H. mengingatkan bahwa perlu diselidiki tuntas terkait siapa yang memesan barang haram tersebut. Meskipun banyak asumsi yang berkembang bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari sindikat bandar narkoba.

“Untuk itulah, Motifnya harus diselidiki lebih jelas dulu, agar tidak sampai salah menghukum orang dan tetap kedepankan prinsip equality before the law (kesetaraan dalam hukum),” terang Somya.(*)

Sumber berita dan foto (*/hd—IMO Bali)
Editor (+rony banase)

Hukum Internasional Undana & BNNP NTT Edukasi Mahasiswa Bahaya Narkotika

288 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada Mei 2019, polisi mengamankan sepasang suami istri warga negara Timor Leste yang kedapatan membawa ribuan pil yang diduga ekstasi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. Sebelumnya, pada tahun 2012 Polisi dan tim BNNP menangkap 4 (empat) anggota sindikat pengedar shabu asal Timor Leste di Kota Kupang dan pada 2015 Polda NTT menangkap 4 (empat) perempuan yang juga menjadi kurir shabu di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Meskipun berdasarkan keterangan dari kepala BNNP NTT berdasarkan hasil penelitian bersama dengan Universitas Indonesia, dari total 36.000 orang yang telah diamankan di NTT dan 7 (tujuh) kasus peredaran narkotika di wilayah ini yang telah digagalkan oleh pihak BNNP hingga tahun 2018 yang terjadi di Kota Kupang dan Waingapu, namun tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut maka Jurusan Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana (Undana) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur menghelat Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lintas Negara oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT; yang dilaksanakan pada Sabtu, 7 Desember 2019 pukul 10.00 WITA—selesai bagi mahasiswa tingkat akhir jurusan Hukum Internasional Undana.

Para mahasiswa dibekali materi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) oleh Kasie Pencegahan BNNP NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum. Mahasiswa juga diberi pemahaman mengenai permasalahan narkoba di wilayah NTT karena mobilitas masyarakat dari dan keluar NTT sangat tinggi baik melalui darat, laut, dan udara yang ditunjang dengan 22 pelabuhan besar/kecil dan 14 bandara.

Kasie Pencegahan BNNP NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum. saat memaparkan tentang P4GN dan peredaran gelap narkoba lintas negara

Menurut Markus Raga Djara, bertolak dari kondisi tersebut yang menyebabkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 0,99 persen atau berjumlah 36.022 penyalahguna pada kelompok usia 10—59 tahun dengan jumlah kerugian diperkirakan sekitar 903,6 miliar rupiah.

Di samping itu, Markus Raga Djara juga menyampaikan beberapa alasan mengonsumsi narkotika yakni Ingin tahu/coba-coba (64 %); Bersenang-senang (16,8 %); Ajakan/Bujukan/Dipaksa Teman (6,60%); Ajakan/Bujukan/Dipaksa Pacar (0,30%); Stres akibat masalah keluarga (2,00 %); Stres akibat masalah pribadi (5,60 %); Stres akibat masalah pekerjaan (0,30%); Dijebak (2,30%), dan Lainnya (2,00%).

Mengenai upaya yang dilakukan mencegah peredaran gelap narkotika di lintas batas negara antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia, Markus Raga Djara menyampaikan upaya untuk membentuk Satgas Interdiksi Darat, Laut, dan Udara; melakukan kerja sama dengan Negara Timor Leste dalam bidang intelijen; rutin melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pemda setempat; pemberdayaan masyarakat di perbatasan; meningkatkan kerja sama dengan pamtas; meningkatkan kemampuan intelijen berbasis IT; membentuk BNN Kabupaten di Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), dan Timor Tengah Selatan (TTS); dan penambahan personil BNN.

Sementara itu, Kabag Hukum Internasional Fakultas Hukum Undana, Dr.Jeffry Alexander.C.H Likadja, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai high-risk crime dan dalam penanganannya Indonesia telah meratifikasi 3 (tiga) Konvensi anti narkoba, yaitu: Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976; Con vention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996, and Convention against the llicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Selain itu, ujar Jeffry, Indonesia juga melakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba tersebut. Untuk kerja sama multilateral, Indonesia berperan aktif dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkotika dalam berbagai forum seperti forum Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem Head of National Drug Law Enforcement for Asia Pacific, dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) yang dibentuk PBB pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurusi kontrol obat-obatan (terutama narkoba).

Foto bersama Mahasiswa dan Dosen Hukum Internasional Undana dan BNN Provinsi NTT

Berbagai konvensi internasional tersebut dan kerja sama antar negara yang telah dijalin selama ini, imbuh Jeffry, menunjukkan bahwa kejahatan narkoba lintas negara sudah menjadi menjadi ancaman yang sangat serius bagi Indonesia, tidak hanya karena dijadikan sebagai negara transit namun juga sebagai tujuan peredaran narkoba dunia. Sehingga Indonesia melalui lembaga penegak hukum yang ada bersama dengan segenap lapisan masyarakat terutama kalangan akademik di Provinsi NTT harus saling bahu-membahu dan bekerja sama secara maksimal dan terstruktur melakukan segala upaya yang dapat melemahkan bahkan melumpuhkan peredaran narkoba khususnya di bumi Flobamorata.

“Kami dari Hukum Internasional Undana mencermati dan menduga adanya indikasi maraknya peredaran gelap narkoba bukan hanya dari bandar lokal namun dari lintas negara dan kami bekerja sama dengan BNN Provinsi NTT memberikan edukasi kepada mahasiswa sehingga saat tugas akhir mereka dapat tertarik dan tertantang mencermati masalah narkotika dengan membuat tugas akhir /skripsi,” tandas Jeffry.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

MPR RI dan BNN Akan Bersinergi Perangi Narkoba

103 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo siap membangun sinergi antara MPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sehingga, sosialisasi 4 Pilar MPR RI tidak hanya sekadar dilakukan dengan simposium maupun seminar saja. Melainkan juga ada aksi nyata, khususnya dengan BNN, dalam mencegah generasi muda terpapar Narkoba.

Teror Narkoba kini telah masuk menjadi salah satu teror yang membuat hancur peradaban bangsa, negara, bahkan dunia. Karenanya pencegahan harus dimulai sedini mungkin.

“MPR RI dan BNN punya semangat yang sama dalam menjaga bangsa dan negara. Semangat kebangsaan menjadikan Indonesia tetap utuh dari berbagai teror maupun tindakan yang memecah belah bangsa. Teror Narkoba yang sudah memasuki semua lini, dari mulai anak-anak sampai dewasa, pria dan wanita, tak boleh kita diamkan. Mengingat di masa kini jenis Narkoba tak hanya sekadar ganja atau sabu. Tapi sudah beragam jenisnya, bahkan ada yang sintesis seperti metamfitamin, yang kadang kala tak diketahui generasi muda sebagai salah satu varian Narkoba. Inilah pentingnya sosialisasi yang dilakukan secara simultan,” ujar Bamsoet saat menerima Kepala BNN Heru Winarko, di Ruang Kerja Ketua MPR RI pada Rabu,20 November 2019.

Turut hadir antara lain Deputi Bidang Pencegahan BNN Anjan Pramuka Putra, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Dunan Ismail Isja, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Mufti Djusnir, dan Kepala Biro Humas BNN Sulistyo Pudjo Hartono.

Ketua MPR RI juga menyoroti banyaknya varian new psychoactive substances (NPS) yang kini beredar di kalangan generasi muda. Seperti tanaman Kratom yang berada di Kalimantan, yang saat ini sedang banyak mendapat perhatian dunia, lantaran efek konsumsinya menyebabkan dampak negatif pada psikologis dan medis. Layaknya orang mengonsumsi varian Narkoba.

“BNN perlu segera mengambil tindakan. Karena yang paling berbahaya adalah jika orang-orang tidak tahu tumbuhan tersebut adalah tumbuhan berbahaya bagi kesehatan. Namun demikian, tak hanya sekadar melarang masyarakat membudidayakan Kratom, BNN bersama pemerintah pusat dan daerah juga perlu memikirkan langkah taktis sebagai substitusi bagi masyarakat. Misalnya, melakukan pendampingan masyarakat untuk mengganti lahan Kratom menjadi lahan kopi, ataupun tanaman produksi lainnya. Seperti yang sudah dilakukan BNN di Aceh, dengan mengalihfungsikan lahan ganja seluas 13.000 hektar menjadi lahan pertanian jagung, kopi, dan lainnya,” jelas Bamsoet.

Foto bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo , Kepala BNN RI, Heru Winarko dan jajarannya

Bamsoet tak ingin Indonesia menjadi surga Narkoba. Selain tak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa, penggunaan Narkoba juga bisa menghambat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Data BNN, saat ini pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 4,5 juta jiwa atau sekitar 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 50 persen atau sekitar 2 juta penduduk merupakan pengguna baru dari anak-anak muda.

“Sedangkan yang menjadi pecandu lebih kurang 800 ribu jiwa. Angka-angka tersebut bukanlah angka kecil, jika didiamkan bisa menjadi bola salju yang terus menggelinding dan membesar. BNN juga bisa melakukan terobosan dengan menggandeng BUMN agar pengelolaan CSR-nya bisa ditujukan untuk membina kalangan rumah tangga menjadi benteng utama bagi keluarga terbebas Narkoba,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Tiga Pengedar Narkoba Diringkus Petugas BNNP NTT di Labuan Bajo

247 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Jajaran petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil mengungkap dan menangkap 3 (tiga) pengedar narkoba yang diringkus pada Sabtu, 29 Juni 2019 oleh Bidang Pemberantasan BNNP NTT.

Meski dengan keterbatasan personil dan luas jangkauan kerja di wilayah Provinsi NTT yang memiliki 22 kab/kota dengan 1.192 pulau dan hanya memiliki 3 (tiga) kantor BNN yang berada di Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu; tak menyurutkan semangat Bidang Pemberantasan yang hanya memiliki 14 (empat belas) orang petugas dengan alokasi personil polisi sebanyak 11 (sebelas) orang dan ASN sebanyak 3 (tiga) orang.

Demikian disampaikan Plt. Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT, AKP Yulie Beribe, S.H. pada awak media di Aula Kantor BNNP NTT pada Kamis, 14 November 2019 pukul 09.30 WITA—selesai

“Tiga tersangka tersebut berinisial TAT, MT dan SL. Tersangka TAT alias A, seorang sopir bus berusia 36 tahun asal Aimere Kabupaten Ngada, KTP beralamat di Jalan A Yani Kelurahan Tetandara, Ende; tersangka MT alias M, pengemudi sopir bus berusia 47 tahun, berasal dari Welamosa, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Sementara tersangka SL adalah seorang ibu rumah tangga asal Banjar, Kecamatan Perak Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,” terang Yulie Beribe didampingi oleh Bripka Yance Thedens, dr. Daulat Samosir, dan Kabid Rehabilitasi BNNP NTT, Stef Joni Didok, S.H.

Plt. Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT, AKP Yulie Beribe, S.H.

Yuli menambahkan bahwa dalam penyidikan terhadap tiga tersangka penyidik BNN Provinsi NTT berhasil menyita barang bukti (BB) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu atau Methamfetamin dengan berat Netto 0,0078 gr sesuai hasil uji laboratorium, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild putih, 3 (tiga) batang pipet kaca atau pirex, 1 (satu) jaket dengan motif bergaris coklat-hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 150 warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo.

Shabu atau methamfematin diperoleh dari tersangka SL alias M yang beralamat di Surabaya dan dikirim melalui jasa sopir ekspedisi, tersangka MT alias M yang memesan dan diserahkan kepada tersangka TAT alias A.

Plt. Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT, AKP Yuli Beribe saat menyampaikan press release

Menurut Yuli, tiga tersangka kasus peredaran gelap narkotika ini telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Labuan Bajo dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Manggarai Barat.

Persidangan yang digelar pada Selasa, 2 November 2019, Majelis Hakim PN Labuan Bajo menjatuhkan vonis 5 (lima) tahun penjara bagi tersangka/terdakwa TAT, 6 (enam) tahun penjara bagi tersangka/terdakwa MT dan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara bagi tersangka/terdakwa SL.

Lebih lanjut Yuli mengatakan, bahwa kasus ini merupakan kasus narkotika yang kedua kalinya menjerat SL alias M seorang ibu rumah tangga dan sudah pernah dihukum.

Ia menambahkan, selama tahun 2019 ini pihaknya berhasil memperoleh 5 target dari 8 target yang diberikan BNN RI terhitung 21 September 2019. “Kami bekerja keras melakukan pemutusan jaringan peredaran Narkotika di NTT walau dengan personil yang terbatas juga kondisi geografis yang luas, kami serius, kerja keras berusaha dengan segala kemampuan dalam penanganan narkoba,” tegasnya.

Yuli juga meminta awak media untuk membantu menyampaikan dan melapor ke BNNP NTT jika menemukan orang di sekitar yang menggunakan atau menjadi pengedar narkotika.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Kepala BNNP NTT Imbau OPD Segera Terapkan Inpres No 6 Tahun 2018

209 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebagai tindaklanjut pertemuan Kepala BNN RI, Komjend. Drs. Heru Winarko,S.H. saat acara silaturahmi dengan Kapolda NTT, Kajati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Danrem 161/WS Kupang pada Rabu, 30 Oktober 2019; maka Kepala BNNP NTT, Brigjen Polisi Teguh Iman Wahyudi, S.H., M.M. mengadakan temu wicara (coffee morning) dengan Instansi terkait penegakan hukum terhadap kasus narkotika di Provinsi NTT.

Berlangsung pada Selasa, 12 November 2019 pukul 09.00—11.30 WITA di Aula Kantor BNNP NTT, dalam temu wicara tersebut Kepala BNNP NTT mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sesegera mungkin menerapkan Inpres No. 6 Tahun 2018 dengan melakukan Sosialisasi, Pembuatan Regulasi, Pembentukan Satgas Anti Narkotika dan Tes Urine di masing-masing Instansi dan melaporkan secara base line kepada Kementerian / Lembaga.

Secara tegas Kepala BNNP NTT menyampaikan bahwa Inpres No. 6 Tahun 2018 akan berlanjut pada tahun 2020—2024 karena melihat maraknya peredaran Gelap Narkotika yang terjadi di Indonesia, maka untuk menekan dengan mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Provinsi NTT ini.

“Oleh karena itu Bapak Presiden RI melalui Inpres No. 6 Tahun 2018 menyampaikan tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika),” jelas Brigjen Pol Teguh.

BNNP NTT koordinasi dengan instansi terkait penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009

Dalam acara temu wicara yang dirangkai dengan rapat koordinasi tersebut, salah satu agenda pertemuan yakni untuk menyamakan persepsi terkait Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika, terhadap pecandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Rapat koordinasi Kepala BNNP NTT dengan instansi terkait penerapan UU No 35 Tahun 2009

“Bahwa sesuai dengan Amanat UU NO. 35 Tahun 2009, Pasal 54, 55, dan Pasal 103, menerangkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial melalui Lembaga Rehabilitasi medis dan sosial yang sudah di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial,” terang Jendral Bintang Satu ini kepada instansi terkait yakni Pengadilan Tinggi Provinsi NTT, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, Pengadilan Negeri, Polda NTT dan Dokes Polda NTT.

Oleh karena itu, menurut Kepala BNNP NTT, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses penanganan Perkara Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika harus memperhatikan Pasal 103 UU 35 Tahun 2009,

“Dalam memutuskan pecandu tersebut bersalah dan menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, maka dalam menjalani masa Pengobatan dan/atau Perawatan Pecandu Narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sehingga diharapkan adanya upaya bersama dan pemahaman yang sama dalam penanganan para pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang tertangkap maupun yang sedang menjalani hukuman untuk dilakukan rehabilitasi,” terang Kepala BNNP NTT.

“Pecandu dan Penyalahgunaan narkotika dalam menjalani proses rehabilitasi akan dilakukan penanganannya sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing institusi,” tandas Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi.

Di akhir kegiatan Kepala BNNP NTT dan semua instansi berkomitmen untuk mendukung proses rehabilitasi guna mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika serta mengurangi dampak buruk narkotika bagi korban penyalahgunaan narkotika. (*)

Sumber berita (*/Yuli Beribe—Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

Ada 16 Fasilitas Rehabilitasi Pecandu & Korban Penyalahgunaan Narkoba di NTT

206 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan capaian kinerja yang telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang menjadi tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Program Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dalam sesi press release yang dihelat oleh Bidang Rehabilitasi BNNP NTT pada Selasa, 12 November 2019 pukul 11.00 WITA—selesai, Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTT, Stef Joni Didok, S.H. kepada awak media menyampaikan bahwa berdasarkan kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diberi penguatan dan beroperasi sebanyak 12 fasilitas.

“Disamping itu juga dilakukan peningkatan kemampuan bagi petugas rehabilitasi sebanyak 25 orang melalui pelatihan Intervensi Psikososial,” jelas Joni Didok sapaan akrabnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTT, Stef Joni Didok, S.H.

Lanjutnya, Adapun 12 fasilitas yang telah diberi penguatan dan siap beroperasi terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdapat 6 (enam) fasilitas yakni RSUD Naibonat, RSUD Soe, RSUD Kefamenanu, RSUD Kalabahi, RSUD T.C.Hillers, RSUD dan Umbu Rara Meha. Sedangkan untuk Puskesmas terdapat 3 (tiga) puskesmas yakni Puskesmas Sikumana Kota Kupang, Puskesmas Labuan Bajo, dan Puskesmas Uma Nen.

“Khusus Klinik Pratama terdapat 3 (tiga) fasilitas yakni Klinik Pratama BNN Provinsi NTT, Klinik Pratama BNN Kota Kupang, dan Klinik Pratama BNNK Belu,” imbuh Joni Didok didampingi oleh dr. Daulat Samosir, Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP NTT; Marselinus Openg, Kepala Seksi Pascarehabilitasi BNNP NTT; dan Yuli Beribe Plt Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT.

Selain 12 fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah, jelas Joni, BNN Provinsi NTT juga melakukan penguatan terhadap 4 (empat) lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat berupa yayasan yakni Yayasan Warna Kasih, Yayasan Mensa Lembata, Yayasan Yakestra Maumere, dan Yayasan Mitra Harapan Soe.

Mengenai berhasilnya kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat, Joni menyampaikan karena terjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara BNNP NTT, BNNK, stakeholder, dan pemegang kebijakan.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)