Arsip Kategori: Politik

4 Calon Perseorangan dari 4 Kabupaten di NTT Jalani Verifikasi Faktual

158 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sesuai undang-undang pemilihan Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 8 tahun 2015, dan UU No. 10 tahun 2016, calon perseorangan harus memenuhi dukungan minimal pencalonan dari data pemilih terakhir di daerah tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut: (i) pemilih 250.000 jiwa sebanyak 10%, (ii) pemilih 250.000 – 500.000 sebanyak 8.5%, (iii) pemilih 500.000—1.000.000 sebanyak 7,5%, dan (iv) pemilih lebih dari 1.000.000 sebanyak 6.5%. Dukungan minimal tersebut harus tersebar di lebih dari 50% dari Jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota.

Dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ada 9 (sembilan) daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 yakni Kabupaten Belu, Malaka, T.T.U, Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Timur dan Sumba Barat.

Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu kepada Garda Indonesia pada Selasa, 7 Juli 2020 menyampaikan saat ini tahapan yang sedang berjalan khusus 4 kabupaten yang memiliki calon perseorangan yakni Kabupaten Ngada, Sabu Raijua, T.T.U dan Belu.

Menurut Thom, saat ini sedang dilaksanakan verifikasi faktual hingga 12 Juli 2020. Sementara, untuk proses coklit data pemilih dimulai pada Rabu, 15 Juli 2020.

“Sedangkan untuk jadwal pendaftaran calon baru mulai pada Rabu, 2 September 2020,” urainya.

Adapun 4 calon perseorangan, tandas Thom di antaranya :

  1. Agustinus Talan, S.Sos., dan Drs. Yosef Akoit dari T.T.U;
  2. Drs. Vinsensius Brisius Loe dan Arnaldo da Silva Tavares dari Belu;
  3. Dorothea Dhone, S.Sos., dan Arnoldus Keli Nani, A.md;
  4. Taken Radja Pono dan Herman Radja Habu.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh radioidola.com

Pemilu di Tengah Pandemi, Ini Syarat-syarat Teknis Pilkada 2020 di Indonesia

164 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 akan menjadi pemilihan umum (pemilu) yang sangat penting karena menjadi pemilu yang pertama kali diselenggarakan di tengah situasi pandemi.

“Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Arief pada dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jakarta pada Senin, 6 Juli 2020.

Arief mengungkapkan, pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan momen yang sangat penting karena dalam pelaksanaan akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dengan berbagai situasi, salah satunya seperti situasi pandemi Covid-19 ini.

“Kebetulan sekarang virusnya corona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang,” ungkap Arief.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan menjadi pertaruhan besar. Menurutnya, jika pada pelaksanaannya baik, ini dapat menjadi model dan landasan yang baik. “Tapi kalau kita buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi lagi, kita juga masih meraba-raba lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi menjadi pertaruhan besar, bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi sebetulnya ini warisan penting untuk generasi yang akan datang.

Pandemi Covid-19 yang juga dihadapi oleh banyak negara di dunia tidak menyulutkan semangat untuk melaksanakan pemilihan pemimpin negara. Arief mengatakan bahwa langkah yang dibuat oleh negara lain dalam penyusunan pelaksanaan pemilu dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dan tentunya disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini.

“Situasi dan kondisi di tiap negara berbeda-beda, termasuk regulasinya. Ada yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala negaranya karena memang sudah pada periode pergantian kepemimpinannya, namun ada juga yang mengundurnya. Kultur masyarakat juga menjadi pengaruh besar dalam proses pelaksanaannya. Jadi apa yang dilakukan negara lain bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi tentu mengadopsi sepenuhnya itu tidak mungkin karena kultur, regulasi, situasi kondisi dan anggarannya berbeda,” ujarnya.

Regulasi pelaksanaan pemilu pada masa pandemi Covid-19 tidak ada yang berubah. Namun terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. “Regulasinya tidak ada yang berubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih dipakai, peraturan KPU juga masih dipakai, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru sesuai dengan situasi pandemi dan mengutamakan protokol kesehatan,” tegas Arief.

Pada teknis pelaksanaan pemilu, KPU mengutamakan protokol kesehatan bagi penyelenggara serta pemilih. Bagi penyelenggara, KPU memfasilitasi desinfektan, masker (kain dan medis), hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah dan pembatas bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta KPU juga mengadakan rapid test terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatan penyelenggara.

Tempat pemungutan suara (TPS) juga akan menerapkan physical distancing dengan pengaturan kursi yang berjarak 1—2 meter bagi para pemilih. Para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti instruksi petugas di TPS untuk mengikuti pemilu sesuai dengan protokol kesehatan.

Peraturan pelaksanaan kampanye juga telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, antara lain tidak diperbolehkan melakukan kampanye yang berpotensi membuat kerumunan, mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring sehingga tidak terjadi kontak fisik dan kerumunan, jika melakukan pertemuan tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas ruangan, jaga jarak serta menggunakan masker dan face shield.

Terakhir untuk pemungutan dan perhitungan suara, Arief menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan secara manual dan saat perekapannya menggunakan teknologi informasi.

“Kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara, itu (pemungutan suara) tetap dilaksanakan manual. Begitu pemungutan suara dihitung dan semua orang menyaksikan di TPS, hal ini yang menjadi ciri khas Indonesia dalam melakukan pemilihan untuk hak pilihnya. Nah pada proses perekapan, baru menggunakan teknologi informasi,” tutupnya.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan diselenggarakan di sembilan provinsi, antara lain Sumatera Barat (zona orange), Kepulauan Riau (zona kuning), Jambi (zona kuning), Bengkulu (zona orange), Kalimantan Utara (zona orange), Kalimantan Tengah (zona merah), Kalimantan Selatan (zona merah), Sulawesi Utara (zona merah) dan Sulawesi Tengah (zona orange) pada 224 kabupaten dan 37 kota. Teknis pelaksanaan pemilu akan disesuai dengan kondisi zona risiko pada wilayah daerah masing-masing.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Dokter Agus Taolin Sorot Alat Cuci Darah Tak Terpakai di RSUD Atambua

229 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bakal Calon Bupati Belu dr. Agustinus Taolin menyoroti Alat Cuci Darah yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gabriel Manek Atambua. Menurutnya, alat cuci darah itu ada sekitar dua atau tiga unit, dengan harga per unit diperkirakannya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tetapi tidak digunakan sama sekali.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/07/01/dokter-agus-taolin-pilih-pemimpin-yang-tahu-tentang-masalah-kesehatan/

Disesalkannya, sudah ada dokter yang disekolahkan di Jawa tetapi setelah kembali, Pemkab Belu tetap tidak memberdayakan dan memanfaatkan alat tersebut hanya karena alasan air limbah. Demikian diungkapkan dr. Agus Taolin di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, pada Senin 29 Juni 2020.

Di RSUD Atambua saat ini, lanjut dr. Agus Taolin, hanya ada satu dokter spesialis Anestesi (dokter yang membius pasien sebelum dioperasi). Akibatnya, ketika dokter spesialis bersangkutan cuti, dokter- dokter lain tidak bisa melakukan operasi terhadap pasien.

“Pada saat dokter itu pulang cuti, dokter kandungan, dokter bedah, seluruh dokter yang operasi, tidak bisa operasi orang karena hanya ada satu dokter (anestesi), tidak bisa didelegasikan,” jelas Agus Taolin sembari menambahkan bahwa pemerintah perlu memikirkan tentang betapa besar peran dokter di RSUD Atambua, dan karena itu harus dicukupkan.

Dokter Agus Taolin juga meminta kepada masyarakat yang anaknya sekolah dokter, mesti melanjutkan hingga jenjang dokter spesialis atau minimal dokter sub spesialisasi.

Dokter Agus Taolin menuturkan bahwa, pelayanan kesehatan di Atambua bukan di rumah sakit saja. Sewaktu dirinya mengunjungi Puskesmas Laktutus (Kecamatan Nanaet Dubesi), obat turun panas paracetamol saja tidak ada, padahal obat itu harganya sangat murah. Bahkan katanya, belum lama masalah Covid, petugas medis RSUD Atambua mengeluh soal ketiadaan Alat Pelindung Diri (APD), malahan oknum petugas medis itu langsung dipindahtugaskan.

“Pemimpin yang tidak paham tentang masalah kesehatan, hasilnya adalah membuat pelayanan kesehatan berada di bawah standar. Hasilnya adalah nyawa kita menjadi taruhan. Kita sakit tidak ada orang yang merawat kita. Kita ke rumah sakit tidak ada dokter, infus juga disuruh beli, sudah meninggal pun bayar dulu baru mayat keluar. Karena itu, lima tahun ke depan pilih pemimpin yang tahu tentang masalah kesehatan,” anjur dokter Agus Taolin.

Sementara, pimpinan RSUD Atambua, dr Batsheba Elena Corputty, MARS sedang dalam upaya konfirmasi oleh wartawan Garda Indonesia. (*)

Penulis  (*/HH) Foto utama (*facebook)
Editor (+ rony banase)

Dokter Agus Taolin : Pilih Pemimpin Yang Tahu Tentang Masalah Kesehatan

135 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bakal calon bupati Belu dr. Agustinus Taolin sangat serius menyoroti masalah kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Menurutnya, pemimpin yang tidak paham tentang masalah kesehatan dapat mengorbankan masyarakatnya. Karena itu, Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang akan datang adalah pemerintahan yang sangat paham tentang kesehatan.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/30/dokter-agus-taolin-pemimpin-yang-berhasil-tak-perlu-lagi-gantung-baliho/

“Kalau saya menjadi bupati, saya kerja juga di Rumah Sakit Atambua sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Karena itu, pilih pemimpin yang paham tentang kesehatan,” pinta Agus Taolin dalam kegiatan tatap muka dengan masyarakat empat kerajaan Oan Natar Hat Oan Lalu’an Hat di Fatunres, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, pada Senin, 29 Juni 2020.

Agus Taolin membeberkan tekadnya bersama Alo Haleserens untuk menyehatkan Kabupaten Belu melalui program prioritas ‘Belu Sehat’. “Sehat pemerintahan, sehat jiwa dan raga, sehat ekonomi, sehat pertanian, sehat sosial budaya, sehat Hak Asasi Manusia, dan lain- lain,” urainya.

Agus Taolin mengisahkan, kepergiannya ke mana pun dalam safari politiknya di wilayah Kabupaten Belu akhir- akhir ini, ternyata masih ada begitu banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan saat ini. Taolin pun mengajak masyarakat untuk melakukan evaluasi, guna memastikan apakah pemerintahan saat ini masih perlu untuk melanjutkan kepemimpinannya atau harus diganti? Dan kalau mau diganti, siapa yang harus menggantikan?

“Kita dengar dan kita lihat setiap hari, ada keluhan soal susah dan deritanya masyarakat di kabupaten ini. Pemimpin kabupaten Belu ini kehilangan kepercayaan dari sebagian besar masyarakat,” simpulnya.

Agus Taolin menambahkan, bahwa program pemerintah kabupaten Belu ini, banyak yang gagal. Ada juga yang berhasil seperti jalan tetapi masih ada banyak jalan di pedesaan yang tidak terurus. “Karena itu, saya dan Alo Haleserens memutuskan untuk maju sebagai calon pemimpin di Kabupaten Belu nanti,” tegasnya. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Dokter Agus Taolin : Pemimpin Yang Berhasil Tak Perlu Lagi Gantung Baliho

538 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bakal calon bupati dr. Agustinus Taolin dan bakal calon wakil bupati Aloysius Haleserens semakin giat merebut dukungan rakyat menuju kontestasi politik pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/30/agus-taolin-alo-haleserens-lawati-makam-ayahnya-theo-manek-saya-salut/

Pantauan Garda Indonesia, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Belu yang mengusung tagline SEHATI dengan tema perubahan itu menemui empat raja Oan Natar Hat Oan Lalu’an Hat, dan ratusan masyarakat simpatisan dalam safari politik di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, pada Senin, 29 Juni 2020.

Selain itu, pasangan bakal calon Agus Taolin dan Alo Haleserens melawati makam raja Mandeu Hendrikus Tefa Seran dan dilanjutkan dengan pengukuhan oleh tua- tua adat dalam ritual ‘kaba’ sebagai tanda memohon dukungan dari para leluhur. Dalam rangkaian ritual adat itu pula, para tetua adat dari empat kerajaan Natar Hat telah menyatakan siap, sehati dan sesuara memberikan dukungan penuh kepada paket AT-AHS.

Pada kesempatan itu, Agus Taolin menyampaikan tentang banyak hal terutama menyangkut keluhan- keluhan masyarakat Kabupaten Belu terkait kepemimpinan pemerintah saat ini, yang menurutnya tidak maksimal.

“Pemimpin yang berhasil lima tahun, tidak perlu kampanye lagi karena orang pasti pilih lagi. Kalau sudah lima tahun tapi masih gantung lagi gambar [baliho] itu, kira- kira selama ini orang tidak lihat kau kah? Menjadi pemimpin jangan buat malu- malu,” ungkap Agus Taolin dalam bahasa tetun, disambut tertawaan dan tepukan tangan.(*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Agus Taolin–Alo Haleserens Lawati Makam Ayahnya, Theo Manek: Saya Salut

492 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Saya salut bahwa kekompakan, kekuatan, kebersamaan dalam tatanan adat Natar Hat masih sangat kuat. Ketika kita memberikan restu kepada kedua kandidat ini, kita berharap leluhur juga bisa memberikan dukungan secara alamiah,” sibak Mane Kwaik (putra sulung) Theodorus Seran Tefa (dalam tatanan rumpun empat kerajaan Oan Natar Hat, Oan Lalu’an Hat), kepada wartawan di Fatunres, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu pada Senin, 29 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/29/mohon-restu-leluhur-paket-agus-taolin-alo-hal-ziarah-di-pusara-raja-mandeu/

Dalam acara ritual adat ‘Kaba’ (semacam mohon restu dari para leluhur) yang dilakukan tua-tua adat terhadap pasangan bakal calon Bupati Belu, Agustinus Taolin dan bakal calon wakil bupati Belu Aloysius Haleserens itu, Theo Manek, demikian sapaan akrabnya bertindak selaku ketua sekaligus tokoh adat dalam tataran Oan Natar Hat Oan Lalu’an Hat.

Selaku kakak sulung yang mengatasi tiga kerajaan lainnya dalam rumpun keluarga Oan Natar Hat Oan Laluan Hat, Theo Manek menyampaikan terima kasih kepada paket AT- AHS. “Terima kasih kepada pak dokter Agus Taolin dan pak Alo Haleserens yang hari ini secara pribadi mengunjungi makam orang tua saya untuk minta restu dari leluhur menjelang pilkada 2020,” ketus ketua komisi B DPRD Belu itu.

Anggota DPRD dua periode itu mengatakan bahwa ritual adatnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, yang mana bertujuan untuk menghimpun Oan Natar Hat Oan Lalu’an Hat secara keseluruhan (Mandeu, Naitimu, Lidak dan Jenilu) dalam rangka memberi dukungan kepada paket AT- AHS yang mengusung tema perubahan dengan tagline SEHATI . “Hari ini saya bertindak sebagai tokoh adat, dan tidak bertindak sebagai orang partai karena partai memiliki mekanisme tersendiri,” tegas kader Fraksi Golkar tersebut. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Mohon Restu Leluhur, Paket Agus Taolin- Alo Hal Ziarah di Pusara Raja Mandeu

413 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2020—2025, Agustinus Taolin- Aloysius Haleserens (AT-AHS) berziarah di Pusara Raja (Na’i) Mandeu, Hendrikus Tefa Seran di Dusun Manumutin (Fatunres) ,Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 29 Juni 2020.

“Kami ini adik- kakak. Jadi, sebagai bentuk penghormatan, hari ini kita ada acara adat di sini untuk meminta kekuatan dari leluhur supaya perjalanan kita ke depan menjadi lancar. Doa dari pemimpin agama sudah, meminta kekuatan dari alam dan leluhur supaya ke depan semuanya menjadi baik. Kita doakan supaya almarhum beristirahat dengan baik. Sebagai keluarga, kita minta restu,” ungkap dr. Agus Taolin kepada awak media usai acara temu sapa bersama segenap rumpun keluarga besar ‘Oan Natar Hat, Oan Laluan Hat’ (Kerajaan Mandeu, Kerajaaan Naitimu, Kerajaan Lidak dan Kerajaan Jenilu).

Dokter Agus Taolin memastikan, bahwa semua yang hadir dalam kegiatan itu sudah sepakat dalam satu kata dan satu hati untuk memberikan dukungan secara adat kepada paket AT- AHS yang dikenal dengan tagline SEHATI menuju perubahan, melalui ‘ikrar adat/sumpah adat . ”Yang pasti semua yang hadir di sini memberikan dukungan kepada kita. Dan kami adalah anak, cucu dari ‘Oan Natar Hat Oan Lalu’an Hat’,” jelasnya.

Temu sapa dr. Agustinus Taolin dan Aloysius Haleserens bersama masyarakat empat kerajaan ‘Oan Natar Hat Oan Lalu’an Hat’

Lima program prioritas yang dicanangkan paket SEHATI menuju perubahan, dr. Agus Taolin yakni:

  1. Pengobatan gratis, Seluruh masyarakat berobat hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Pendidikan, Pemerintah memberikan beasiswa bagi siswa dan Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;
  3. Pertanian, Pengolahan lahan, penyediaan bibit, irigasi dan penjualan hasil akan diatur oleh pemerintah;
  4. Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah akan meningkatkan rumah masyarakat yang tidak layak huni;
  5. Reformasi Birokrasi, Birokrasi itu melayani masyarakat. Penempatan orang yang tepat, kemampuan yang tepat, kompetensi tepat.

dr. Agus berjanji akan melaksanakan semua program prioritas yang dicanangkan paket SEHATI sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Belu, paket AT-AHS berkeyakinan akan berhasil. “Karena kami kerja berdasarkan konsep, analisa, kajian dan dijalankan dalam proses yang baik, sehingga hasilnya kami yakin akan baik,” tegasnya.

Dokter Agus Taolin juga menandaskan, ketika terpilih dalam pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang, maka pihaknya berjanji bahwa seluruh proses kepemimpinan paket SEHATI selama lima tahun akan ada monitoring, evaluasi, transparansi dan akuntabilitas. “Kita berjalan dengan diawasi oleh seluruh masyarakat di kabupaten ini dan diawasi oleh sistem yang ada. “Jadi, yang gagal itu karena tidak ada evaluasi dan monitoring. Itu, kegagalan yang kita alami saat ini,” ujarnya. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Bertemu Pimpinan DPD, Jokowi Setuju Perkuat Pendidikan Islam

27 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden RI Joko Widodo menyatakan mendukung dan setuju untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN). Demikian disampaikan Presiden dalam rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI, pada Jumat pagi, 19 Juni 2020, di Istana Bogor.

Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB itu diikuti formasi lengkap Pimpinan DPD RI, Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.

“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripartit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk sikap DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu, kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” ungkap LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar. “Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” tukas LaNyalla.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengungkapkan, selain hal-hal tersebut, pimpinan DPD RI juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah. “Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urainya.

Nono juga menyinggung tentang desakan DPD RI kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat. Dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada. Terutama terkait dengan serapan Garam Rakyat dan jadwal waktu Impor Garam yang tidak bertepatan dengan masa panen. Sehingga Garam Rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan Petani Garam.

Sementara terkait Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan. “Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” tandasnya.

Khusus mengenai impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, juga menjadi pokok pikiran yang disampaikan Pimpinan DPD. “Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, di mana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalkan hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” pungkas Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Media DPD RI)
Editor (+rony banase)