Arsip Kategori: Politik

Kader DPD Partai Demokrat NTT dan Pimpinan DPC Loyal Kepada AHY

231 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTT menyikapi situasi terkini tentang upaya beberapa oknum yang hendak melakukan upaya paksa berupa Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), maka Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Dr. Jefri Riwu Kore menyampaikan sikap dan pandangan DPD Partai Demokrat NTT menyikapi situasi tersebut.

Sikap Partai Demokrat NTT Terhadap GPK-PD yang dimotori oleh beberapa kader, mantan kader, serta pihak-pihak di luar partai; DPD Partai Demokrat Provinsi NTT telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan 22 Ketua DPC, fraksi DPRD Provinsi, dan kader-kader Partai Demokrat dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) via zoom meeting yang dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Dr. Jefri Riwu Kore Jumat pada Jumat,19 Februari 2021.

Rapimda tersebut juga diikuti langsung oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsyah, Wasekjen Andi Timo Pangerang dan Sekretaris BPOKK DPP Partai Demokrat, Rocky Amu.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT yang juga Wali Kota Kupang menegaskan bahwa DPD bersama 22 DPC serta seluruh kader Partai Demokrat se-NTT mengutuk keras GPK- PD yang dilakukan oleh sejumlah oknum kader, mantan kader, serta pihak di luar partai.

DPD Partai Demokrat Provinsi NTT melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan 22 Ketua DPC, fraksi DPRD Provinsi, dan kader-kader Partai Demokrat dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) via zoom meeting yang dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Dr. Jefri Riwu Kore

Selain itu, Jefri Riwu Kore menginstruksikan agar 22 DPC serta seluruh kader Partai Demokrat se-NTT solid, komit, dan loyal mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, tanggal 15 Maret 2020, Ia juga menambahkan bahwa pernyataan tertulis dukungan DPD dan 22 DPC se-NTT terhadap kepemimpinan Ketua Umum AHY telah dikirim ke DPP.

Menurut Doktor Jefri Riwu Kore, hingga saat ini DPD terus memantau pergerakan oknum-oknum pendukung GPK-PD di wilayah NTT, oleh sebab itu DPD  menginstruksikan dengan tegas kepada para Ketua-ketua DPC agar jangan berkompromi dalam bentuk apa pun dengan gerakan GPK-PD ini, termasuk mendorong pengurus atau mantan pengurus untuk menandatangani dukungan atas nama DPC karena iming-iming uang banyak.

Selain beberapa penegasan tersebut, Jefri Riwu Kore juga meminta kepada semua Ketua DPC dan semua anggota Fraksi Demokrat agar selalu waspada dan proaktif memonitor serta melaporkan pergerakan oknum-oknum kaki-tangan GPK-PD di wilayahnya.

Saat Rapimda tersebut, para Ketua DPC diberi kesempatan untuk menyatakan komitmen dukungan dan loyalitas kepada Ketua Umum AHY, serta secara singkat menyampaikan hasil pantauan terhadap pergerakan oknum pendukung GPK-PD di wilayahnya.

22 DPC Partai Demokrat di Provinsi NTT  menyatakan kebulatan tekad untuk tetap solid, komit, dan loyal mendukung Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, tanggal 15 Maret 2020.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim DPD Partai Demokrat NTT)

Editor (+roni banase)

Sengketa Pilkades di Rote Ndao, 4 Desa Hitung Ulang & 2 Desa Pilih Ulang

462 Views

Rote Ndao, Garda Indonesia | Perhelatan pemilihan kepala desa (Pilkades) Kabupaten Rote Ndao, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020, dari 69 desa yang melakukan pemilihan, 28 desa terdapat sengketa sehingga perlu diselesaikan agar tak terjadi gesekan antar-sesama warga.

Demi menyelesaikan sengketa Pilkades 2020 Rote Ndao di 28 desa tersebut, maka Pemerintah Rote Ndao menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 50/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan pada Selasa, 26 Januari 2021.

Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu yang menandatangani Keputusan Bupati Nomor: 50/KEP/HK/2021 pada Rabu, 27 Januari 2021 tersebut menegaskan beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, Terhadap 28 (dua puluh delapan) desa yang memiliki pengaduan dan sengketa telah diselesaikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan data, fakta, dan regulasi, sebagaimana diamanatkan pada pasal 62 dalam ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa: “Bupati Menetapkannya Penyampaian Hasil Penyelesaian Masalah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (6) Dalam Bentuk Keputusan Bupati”.

Kedua, Terhadap pengaduan dari 22 (dua puluh dua) desa, tidak ditemukan cukup bukti, sehingga pengaduan tidak terbukti dan dinyatakan tidak sah, yakni :

  1. Desa Nggodimeda
  2. Desa Tebole
  3. Desa Loleoen
  4. Desa Oeleka
  5. Desa Oelasin
  6. Desa Dalek Esa
  7. Desa Batutua
  8. Desa Lifuleo
  9. Desa Oeledo
  10. Desa Tesabela
  11. Desa Papela
  12. Desa Lakamola
  13. Desa Matanae
  14. Desa Mukekuku
  15. Desa Netenaen
  16. Desa Saindule
  17. Desa Mundek
  18. Desa Oelua
  19. Desa Tasilo
  20. Desa Holulai
  21. Desa Oebole
  22. Desa Balaoli

Ketiga, Terhadap pengaduan dari 4 (empat) desa, ditemukan cukup bukti dan meyakinkan, sehingga dinyatakan sah untuk dilaksanakan perhitungan ulang surat suara, yakni :

  1. Desa Pilasue
  2. Desa Daleholu
  3. Desa Daiama
  4. Desa Oenggae

Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati dan direncanakan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021, bertempat pada Kantor Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao pukul 09.00 WITA—selesai. Pelaksanaan dimaksud akan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Keempat, Terhadap pengaduan dari 2 (dua) desa, ditemukan cukup bukti dan meyakinkan, sehingga dinyatakan sah untuk dilaksanakan pemilihan ulang. Proses pemilihan ulang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yakni:

  1. Desa Fatelilo
  2. Desa Pengodua

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam pasal (4) mengamanatkan bahwa: “Tahapan Pemilihan Kepala Desa Meliputi: a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan Suara; d. Penetapan.”

Merujuk pada amanat tersebut, maka pemilihan ulang dimaksud pada Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 50/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pada 28 (Dua Puluh Delapan) Desa Dilaksanakan Secara Komprehensif Sesuai Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Kelima, Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada 6 (enam) Desa, yakni:

  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Pilasue;
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Daleholu;
  3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Daiama;
  4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Oenggae;
  5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Fatelilo;
  6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Pengodua.

Diberikan sanksi berupa sanksi tertulis dan tidak dilibatkan dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Berikutnya.

Keenam, Terhadap keputusan ini, saya (Bupati Rote Ndao, red)  mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait agar tetap tenang dan menjaga situasi Kamtibmas serta bagi para calon Kepala Desa Terpilih maupun yang belum terpilih, untuk tidak melakukan pengumpulan massa yang nantinya akan berakibat pada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Saya ingatkan sekali lagi, apabila melanggar, maka Satgas Covid-19 tidak akan segan-segan menindak.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto oleh Humas Pemda Rote Ndao

Alo Malo Ladi Pimpin DPW PKB NTT Masa Bakti 2021—2026

717 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dalam sidang pleno Musyawarah Wilayah VI DPW PKB NTT pada Sabtu sore, 16 Januari 2021, menetapkan Aloysius Malo Ladi, S.E., sebagai Ketua Dewan Tanfidz, Sekretaris, Donatus Djo dan Bendahara, Marlince Adoe.

Sidang Pleno yang dipimpin oleh Faisol Reza, Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB yang memegang mandat bernomor : 5287/DPP/01/I/2021, juga menetapkan H. Ismail Dean sebagai Ketua dan Pdt. Junus Naisunis sebagai sekretaris Dewan Syuro DPW PKB NTT periode 2021—2026.

Kepada Garda Indonesia pada Minggu, 17 Januari 2021, Ketua DPW PKB NTT masa bakti 2021—2026, Alo Ladi (sapaan akrabnya, red) membeberkan perjalanan karier politik semenjak bergabung pada 2013. “Saya bergabung dengan PKB pasca tamat kuliah dan menjadi Ketua PAC PKB Maulafa,” urainya.

Perjalanan Karir Politik Alo Malo Ladi

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira (Unika) tahun 2000 ini pun melanjutkan kisahnya. “Dalam rangkaian waktu dan terus berproses, saya bergabung dengan DPC PKB Kota Kupang dan menempati posisi wakil ketua kemudian menjadi sekretaris dan maju sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Kecamatan Alak pada tahun 2014,” ungkapnya.

Pose Ketua DPW PKB NTT Alo Ladi (berpeci hitam) bersama jajaran pengurus masa bakti 2021–2026

Ketua DPW PKB NTT masa bakti 2021—2026 yang dilahirkan dari rahim seorang ibu asal Pulau Rote bernama Huberta Mooy dan berayah Rafael Rua Ladi dari Pulau Sumba melanjutkan kisahnya. “Gagal sebagai caleg di Kota Kupang, kemudian pada tahun 2014, masuk dalam jajaran pengurus PKB Provinsi NTT dan menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB NTT pada 2016 mendampingi Ketua DPW PKB NTT masa bakti 2016—2021, Bapak Ir. Yucundinus Lepa,” urainya Alo Ladi.

Suami dari Losa Dasayani Dano dan ayah dari Rafael, Alisa, Belva Ladi ini pun kembali mengambil langkah politik sebagai calon legislatif DPRD Provinsi NTT dari PKB daerah pemilihan Sumba pada 2019. “Saya lolos dengan jumlah dukungan kurang lebih 11.700-an suara dan PKB menempatkan saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PKB,” ujarnya.

Terkait program kerja DPW PKB NTT dalam menghadapi penataan struktur menuju perhelatan Pemilu tahun 2024, lanjut Ketua DPW PKB NTT masa bakti 2021—2026, Alo Ladi menyampaikan bahwa mendapat dukungan dari pengurus PKB dari 21 kabupaten dan 1 kota di Provinsi NTT. “Ini sebuah amanah dan saya mengajak untuk bersama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja dan berharap dapat bersama membesarkan partai,” ucapnya antusias.

Ke depan, ungkap Alo Ladi, sesuai dengan saat rapat komisi dalam Muswil VI DPW PKB NTT; bersama pengurus akan berfokus dalam penataan struktur di tingkat DPC dan melakukan konsolidasi internal partai termasuk advokasi ke masyarakat. “PKB tetap bersama masyarakat melalui bantuan yang bersifat pribadi maupun partai dan PKB menjadi Garda Terdepan membela hak-hak masyarakat,” ujarnya.

Menutup perbincangan, Alo Ladi kembali menegaskan bahwa DPW PKB NTT dalam rekomendasi Muswil VI menetapkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar menjadi calon Presiden Tunggal dari PKB dalam perhelatan Pemilihan Presiden pada tahun 2024.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/facebook—koleksi Theodora Ewalde )

Cegah Klaster Muswil VI PKB NTT, Peserta Wajib Ikut ‘Rapid Test Antigen’

213 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur menghelat musyawarah wilayah (Muswil) VI pada tanggal 16—17 Januari 2021 di Hotel Aston Kupang. Demikian penegasan Ketua Panitia Muswil VI DPW PKB Provinsi NTT, Ana Waha Kolin, S.H., dalam sesi jumpa media pada Jumat siang, 15 Januari 2021 di aula Gus Dur Sekretariat DPW PKB NTT.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/01/15/ana-kolin-figur-perempuan-caketum-dpw-pkb-dalam-muswil-keenam-2021/

Ana Waha Kolin yang juga masuk dalam bursa calon Ketua DPW PKB NTT, mengatakan pelaksanaan Muswil VI PKB Provinsi NTT berdasar Surat DPP PKB tertanggal 18 Desember 2020 bernomor : 4896/02/XII/2020 tentang pelaksanaan musyawarah wilayah seluruh Indonesia dan Surat Keputusan DPW PKB NTT Nomor 2162/DPW-29/01/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan ketua panitia dan susunan kepanitiaan Muswil VI DPW NTT.

“Setelah menerima surat dari DPP, di bawah pimpinan Ketua DPW PKB NTT, Ir. Yucundinus Lepa dan Sekretaris, Aloysius Ladi mengeluarkan surat keputusan DPW PKB NTT yang menetapkan saya selaku ketua panitia dan sekretaris panitia, Maksi Diada,” terang Ana Waha Kolin didampingi oleh Ketua DPW PKB NTT, Ir Yucundinus Lepa dan Wakil Ketua Panitia, Anton Timo.

Muswil VI, imbuh Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT ini, dibuka pada Sabtu, 16 Januari 2020 pada pukul 13.00—14.55 WITA, yang mana sebelumnya pada pukul 10.00 WITA dilakukan Haul Gus Dur, kemudian mempersiapkan diri mendengarkan pidato politik Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, sekaligus membuka Muswil VI DPW PKB NTT.

“Muswil bakal dipimpin oleh Faisol Resah (Ketua Komisi VI DPR RI) mewakili Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB dan yang menjadi moderator adalah Bapak Ketua DPW PKB NTT,” ungkap Ana Waha Kolin.

Adapun tujuan musyawarah wilayah, terang Ana, untuk memilih struktur kepengurusan DPW PKB NTT masa bakti 2021—2026, membahas program kerja 5 tahunan dan menilai laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus sebelumnya.

Terkondisi pandemi Covid-19, beber Ketua Panitia Muswil PKB VI, normalnya peserta muswil sekitar 80—100 orang, namun dibatasi hanya Ketua Dewan Syuroh dan Ketua Dewan Tanfidz PKB.

Selain itu, yang menjadi perhatian panitia muswil, tegas Ana Waha Kolin, peserta wajib mengikuti sesi rapid test antigen guna mencegah terjadinya Klaster Muswil VI DPW PKB NTT. “Setiap peserta harus menunjukkan surat keterangan rapid test antigen bahkan ada ketua yang telah menjalani test di berbagai laboratorium,” urainya.

Namun, tandas Ana Waha Kolin, guna membantu para peserta, panitia membuka ruang rapid test antigen di Hotel Aston Kupang atas kerja sama panitia dan dokter . “Satu jam sebelum Muswil PKB VI, dapat dilakukan rapid test antigen sebelum masuk ke dalam ruang musyawarah wilayah, dan panitia telah memperoleh rekomendasi dari Satgas Covid-19 Provinsi NTT,” pungkasnya.

Ketua DPW PKB Provinsi NTT, Yucundinus Lepa mengharapkan agar Muswil dapat menghasilkan dan melantik kepengurusan masa bakti 2021—2026. “Besok dibuka dan keesokan harinya dapat dilantik sehingga usai muswil, susunan kepengurusan baru langsung bekerja,” tegasnya.

Yucun Lepa pun berharap adanya penyusunan struktur secara sistematis hingga di tingkat RT/RW agar DPW PKB NTT dapat lebih menyiapkan diri menghadapi perhelatan pilkada maupun pilgub di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu Muswil PKB VI NTT, tandas Yucun Lepa, dapat menghasilkan rekomendasi kepemimpinan lokal, regional, dan nasional.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Ana Kolin, Figur Perempuan Caketum DPW PKB dalam Muswil Keenam 2021

277 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sosok Ana Waha Kolin, S.H., anggota DPRD Provinsi NTT, muncul dalam bursa pencalonan calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi NTT. Selain Ana Kolin, terdapat 3 (tiga) calon lain yakni Yucundinus Lepa (Ketua DPW PKB), Aloysius Malo Ladi, S.E. (Sekretaris DPW PKB dan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT) dan Daniel Hurek dari unsur Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Hal ini terkuak dan disampaikan oleh Ketua DPW PKB, Yucundinus Lepa dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Sekretariat DPW PKB Provinsi NTT pada Jumat siang, 15 Januari 2021; saat menjawab pertanyaan awak media.

Dikatakan Yucun Lepa bahwa proses kaderisasi harus berjalan, memenuhi unsur perempuan, dan para calon Ketua DPW PKB harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. “Para calon ketua merupakan kader terbaik PKB di NTT dan penentuan ketua dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh DPP PKB,” urainya.

Ana Waha Kolin yang juga selaku Ketua Panitia Muswil Keenam PKB dan menjadi aktivis perempuan dalam berbagai organisasi termasuk Forkomwil PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) ini menyatakan siap. “Sebagai kader, wajib hukumnya siap. Terkait program akan dibahas dalam sidang pleno tentang program 5 (lima) tahun ke depan,” ungkapnya.

Ana Waha Kolin (tengah) saat mengatur jalannya konferensi pers didampingi Ketua DPW PKB NTT, Yucun Lepa, dan Sekretaris Panitia

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Fraksi PKB dari Dapil VI NTT tersebut pun menyatakan kesigapannya untuk bertarung dalam bursa pencalonan calon Ketua DPW PKB NTT menyampaikan keoptimisannya untuk bertarung. “Saya optimis, kalau pun tidak terpilih, maka optimis harus menjadi bagian dari seorang politisi, kalau tidak optimis, dia bukan seorang politisi,” tegasnya.

Ana Waha Kolin yang juga menjabat sebagai Caretaker Ketua DPC PKB Manggarai Barat didampingi Marselinus Marsi Urus selaku sekretaris dan Hj Yuliana selaku bendahara, menegaskan lagi seorang politisi harus sanggup menghadapi hasil Muswil PKB.

“Sebagai seorang politisi PKB, dada harus kuat, nafas harus panjang, tandas Ana Waha Kolin yang ditetapkan sebagai Caretaker Ketua PKB Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu, 2 September 2020 berdasarkan SK Nomor : 3810/DPP/01/VII/2020.

Musyawarah wilayah (Muswil) keenam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi NTT dihelat pada 16—17 Januari 2021 di Hotel Aston Kupang, akan dihadiri oleh Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan memberikan sambutan secara virtual.

Penulis, editor, dan foto (+roni banase)

Kemenangan Paket Desa Sejahtera di TTU Adalah Kehendak Rakyat

441 Views

Kefa-TTU, Garda Indonesia | Kristoforus Efi, S.T., Ketua Tim Pemenangan Paket Desa Sejahtera (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTU No. urut 03 Drs. David Juandi dan Drs. Eusabius Binsasi) menyampaikan bahwa, kedua paslon (paket no urut 1 dan 2, red) telah menerima hasil perhitungan suara dengan sikap mengakui dan telah menandatangani hasil perolehan suara di pleno tingkat PPK Kecamatan dan Kabupaten dan Berita Acara.

“Kedua Pasangan Calon hadir,” ucap Kristo sapaan akrab dari Ketua DPD Golkar TTU tersebut pada Rabu, 23 Desember 2020.

“Dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati TTU tahun 2020, berjalan relatif aman, damai dan kondusif serta semua menyikapi dengan dewasa dan bijaksana. Bahwa ini adalah kehendak Rakyat, mengingat demokrasi yang sesungguhnya, mewujudkan kedaulatan rakyat TTU,”  imbuhnya.

Kita sangat berterima kasih kepada tiap Paslon dan Tim, lanjut Kristo, yang telah menghargai demokrasi dan hasil perolehan. “Tentunya, Kita akan bekerja sama  sesuai yang dijanjikan, dengan tagline, Desa Sejahtera, Bersatu membangun TTU,” paparnya.

Oleh karena itu, tegas Kristo, langkah pertama, kita akan melakukan konsolidasi dengan semua elemen dan stakeholder untuk  bekerja sama karena TTU milik bersama bukan milik segelintir orang, apalagi untuk Paslon 01 dan 02.

“Kompetisi telah selesai , mari Kita bergandengan tangan membangun TTU, tentunya hal-hal baik yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu, akan dipertahankan, ditingkatkan sehingga akan jauh lebih baik serta hal-hal yang kurang akan diperbaiki, dibenahi untuk mempercepat  proses perkembangan,” sambungnya.

Mengingat, tandas Kristo, Paket Desa Sejahtera menganut prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development goal, red), sesuai Visi-Misi, dengan pembenahan-pembenahan Birokrasi Manajemen yang sebagai mesin utama yang mana paket pemenang, adalah birokrat tulen dan senior yang memahami birokrasi itu.

“Sekaligus, Kita akan menempatkan orang yang berkompeten dalam membantu, mewujudkan apa yang dijanjikan kepada masyarakat di masa kampanye kemarin,” jelasnya.(*)

Penulis (*/Melkianus Nino)

Editor (+rony banase)

KPU Belu Belum Terima Bukti Registrasi MK dari Paket SAHABAT

2.476 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, hingga Senin, 21 Desember 2020 belum menerima bukti registrasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Belu 2020 yang dilaporkan paket SAHABAT, Wilibrodus Lay – JT Ose Luan, nomor urut 1 bersama tim hukumnya, sejak 17 Desember 2020 lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Belu, Mikhael Nahak di Ruang Kerjanya, pada Senin pagi, 21 Desember 2020.

“Tahapan saat ini adalah tahapan penetapan pasangan calon bupati/ wakil bupati Belu terpilih. Dalam tahapan ini, kalau ada sengketa hasil, Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), maka waktu penyelesaian sengketa dimulai sejak KPU Belu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan hasil rekapitulasi suara terbanyak, pada 16 Desember 2020 lalu, sembari menunggu proses lanjutan di MK,” jelasnya.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2020/12/20/gugat-kpu-belu-dpw-psi-ntt-apresiasi-hak-konstitusional-paket-sahabat/

Dikatakan Ketua KPU, Mikhael Nahak, bahwa saat ini laporan paket SAHABAT masih di tangan panitera dan sedang dalam proses pengkajian oleh pihak MK selama kurun waktu tiga hari. Kalau belum lengkap, maka akan dikembalikan ke pihak penggugat untuk segera dilengkapi dengan limit waktu tiga hari pula (22—24  Desember 2020,red).

“Kalau sudah ada bukti registrasinya, maka MK akan surati dan perintahkan kami untuk menyiapkan semua bukti berupa dokumen yang ada dalam kotak dengan melibatkan pihak kepolisian dan Bawaslu, sambil menunggu informasi tentang tempat dan jadwal sidangnya. Sebaliknya, jika tidak terdaftar pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), maka dalam waktu lima hari, kami akan segera mempersiapkan pleno penetapan calon bupati/ wakil bupati Belu terpilih, sejak MK keluarkan surat perintah persiapan penetapan”, tandasnya.

Selain itu, Ketua KPU Belu mengimbau kepada #SobatPemiIih# di seluruh wilayah Kabupaten Belu, apabila ada oknum yang mengatasnamakan KPU Belu datang ke rumah, dan meminta untuk menunjukkan identitas diri seperti KTP dan KK dengan maksud didokumentasikan, mohon untuk tidak dilayani.

“KPU Belu tidak pernah menunjuk pihak mana pun untuk melaksanakan tugas tersebut. Terima kasih untuk perhatian. Ketua KPU Belu, Ttd., Mikhael Nahak, S.Sos”, salinan imbauan yang dimuat akun facebook Ppid Kpu Belu, pada Minggu malam, 20 Desember 2020, pukul 20.21 WITA. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Gugat KPU Belu, DPW PSI NTT Apresiasi Hak Konstitusional Paket SAHABAT

660 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Wakil Ketua Kanisius To, menyampaikan apresiasi kepada paket SAHABAT yang kini sedang menempuh jalur hukum dengan menggugat KPU Belu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita harus menghargai, karena itulah hak konstitusional paket SAHABAT,” tandas Kanis To ketika dihubungi Garda Indonesia via telepon seluler, pada Minggu petang, 20 Desember 2020.

Momentum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Belu telah menetapkan paket SEHATI sebagai paket yang memperoleh suara terbanyak atas paket SAHABAT.

“Legitimasinya menjamin paket SEHATI sebagai pemenang atas pertarungan Pilkada Belu 2020. Karena itu, atas nama PSI Belu, saya mengimbau kepada seluruh kader untuk membangun kembali komunikasi harmonis dengan semua pihak. Mari kita memupuk solidaritas antarsesama warga Belu sembari mendukung semua program yang akan dijalankan paket SEHATI menuju Belu yang bermartabat, berkarakter dan kompetitif,” imbau Kanis To.

DPW PSI NTT juga memberi apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Belu yang sudah mendukung paket SEHATI. Dengan terpilihnya paket SEHATI, pertanda mayoritas warga Belu menginginkan adanya sebuah perubahan.

Meski pun nonseat di DPRD Belu, ujar Kanis lebih lanjut, PSI siap ikut berperan dalam mengawal pemerintahan periode mendatang, terutama menyangkut upaya mewujudkan visi misi paket SEHATI lebih kurang 4 tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua DPD PSI Kabupaten Belu, Yohanes Siku menambahkan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan partai dan seluruh masyarakat Belu yang dengan caranya masing – masing telah ikut berperan menyukseskan hajatan politik lima tahunan ini.

“Pilkada sudah selesai. Mari kita rajut kembali semangat solidaritas di antara sesama warga Belu demi mendukung program paket SEHATI demi kemajuan Rai Belu”, ajak Anis Siku.

Diketahui, Ketua KPU Belu Mikhael Nahak telah menetapkan paket SEHATI sebagai paket yang perolehan suaranya unggul atas paket SAHABAT dengan selisih kemenangan 247 suara, pada Rabu 16 Desember 2020 lalu.

Pasangan calon bupati/ wakil bupati Belu dari paket SAHABAT, Wilibrodus Lay – JT Ose Luan, nomor urut 1 memperoleh 50.376 suara. Sedangkan paket SEHATI, Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens, nomor urut 2, meraih  50.623 suara. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)