Arsip Kategori: Politik

Tunggu Pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Belu Terpilih “Siap Berlari”

361 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih periode 2021—2024, Agustinus Taolin dan Aloysius Hale Serens memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa secara spontan atas peristiwa penetapan oleh KPUD Belu. Hal itu diungkapkan oleh pasangan yang mengusung nama Paket SEHATI ini saat diwawancarai insan pers, usai acara penetapan di Aula Hotel Matahari Atambua, pada Senin, 22 Maret 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/22/sah-paket-sehati-ditetapkan-kpu-belu-sebagai-calon-bupati-wabup-terpilih/

Calon Bupati Belu terpilih Agus Taolin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Belu yang sudah berpartisipasi aktif dalam hajatan pemilihan kepala daerah dengan suasana aman dan kondusif. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua partai politik pengusung, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan dan komponen–komponen lainnya.

Agus Taolin menuturkan, bahwa dirinya bersama Alo Hale Serens masih menunggu proses pelantikan dan siap berdedikasi bagi masyarakat Belu untuk segera mewujudkan program kesehatan dan program–program lainnya yang sudah disampaikan pada saat kampanye, terutama penanganan pandemi Covid–19 yang saat ini sedang melanda Kabupaten Belu.

“Mudah-mudahan kami bisa segera bekerja dengan lebih cepat, berlari! Jaga komunikasi, jaga hati, jaga ucapan, jaga sikap,” tutur Agus Taolin.

Foto bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Terpilih dengan KPU Kabupaten Belu

Calon Bupati Belu yang berprofesi sebagai dokter ini pun mengajak seluruh elemen masyarakat, agar segera melupakan sekat – sekat perbedaan politik dan mulai bersinergi membangun Belu. “Kita doakan, semoga seluruh proses pelantikan bisa berjalan dengan baik, jaga protokol kesehatan, jaga suasana yang kondusif ini supaya aman dan tenteram,” ujar Agus Taolin.

Alo Hale Serens menambahkan, penetapan dirinya bersama Agus Taolin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2020, merupakan wujud kemenangan masyarakat Belu seutuhnya. Karena itu, ia mengimbau agar semua elemen bersatu membangun Belu sesuai dengan janji–janji dalam kampanye paket SEHATI.

“Pilkada sudah selesai, lupakan perbedaan. Mari kita bangun Belu dengan hati nurani,” ajak Alo Hale Serens. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Sah! Paket SEHATI Ditetapkan KPU Belu Sebagai Calon Bupati/Wabup Terpilih

209 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), secara sah menetapkan  pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih 2020, Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan yang dihelat di Aula Hotel Matahari Atambua, pada Senin, 22 Maret 2021.

“ …menetapkan Taolin Agustinus dan Aloysius Hale Serens sebagai  pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih tahun 2020, tanggal 22 Maret 2021, sah!,” penggalan pembacaan Berita Acara penetapan KPU Belu.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Belu, dr. Agus Taolin dan Alo Hale Serens sedang menandatangani berita acara penetapan

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Belu, Mikhael Nahak menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak hingga penetapan hari ini.

Selanjutnya, KPU Belu akan menyerahkan salinan hasil penetapan kepada DPRD, pada Selasa, 23 Maret 2021, guna kepentingan paripurna. Lalu, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk persiapan pelantikan. “Tugas kami sampai pada penyerahan ke DPRD. Mari kita akhiri perbedaan politik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua,” tandas Mikhael Nahak.

Hadir dalam kegiatan itu, Plh. Bupati Belu, pimpinan Forkopimda plus, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih tahun 2020, Pimpinan DPRD, Ketua dan anggota Bawaslu, para ketua partai politik, Danyonif 742/ SWY, Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Kadis Kominfo, Kepala Kesbangpol, Kasat Pol PP, Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil, para ketua tim pemenangan kedua pasangan calon, rohaniwan, dan insan pers. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Jalin Asmara—Reses Empat Anggota DPRD Dapil IV Belu di Kecamatan Raimanuk

371 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Empat anggota DPRD Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan reses gabungan dengan mengusung tema ‘Jalin Asmara’, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) IV di Desa Leuntolu dan Desa Raimanus, Kecamatan Raimanuk, pada Sabtu, 20 Maret 2021.

Keempat anggota DPRD itu berasal dari fraksi berbeda yakni, Theodorus Seran Tefa (fraksi Golkar), Januaria Ewalde Berek (fraksi Gerindra), Aprianus Hale (fraksi NasDem) dan Kristoforus Rin Duka (fraksi Demokrat). Keempat anggota DPRD itu pun adalah warga asli Raimanuk.

Pantauan Garda Indonesia, reses berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kegiatan reses itu disambut antusias oleh masyarakat setempat dan menyampaikan aspirasinya secara bergiliran.

Selanjutnya, semua aspirasi diterima dan dicatat sebagai bahan yang akan dibawakan dalam sidang dewan, sekaligus evaluasi bersama pemerintah.

“Kami datang untuk menggali masalah – masalah, mendengar usulan–usulan dan melihat potensi desa. Dana yang digelontorkan pemerintah dari APBN, APBD, dan DD untuk pembangunan di tingkat desa berjalan atau tidak? Itu tugas kami untuk melakukan pengawasan secara total,” jelas Theo Seran Tefa, yang akrab disapa Theo Manek.

Ketua Komisi II DPRD Belu itu meminta kepada masyarakat yang hadir untuk tidak sungkan memberikan informasi secara terbuka tentang pembangunan desa.

Beberapa hal yang menjadi keluhan masyarakat Desa Leuntolu, seperti jalan desa, irigasi, kelangkaan pupuk dan listrik di sejumlah dusun.

“Leuntolu sebagai salah satu sentral produksi pertanian lahan basah. Karena itu kami datang untuk mendengar secara langsung tentang keluhan bantuan pupuk dan pembangunan fisik,” tutur Theo Manek.

Anggota Komisi II dari fraksi Demokrat, Kristoforus Rin Duka menyambung, semua aspirasi yang didengar dan dilihat langsung di Leuntolu akan ditindaklanjuti dalam persidangan dewan. “Kami berempat siap menjadi garda perjuangan demi kepentingan aspirasi masyarakat dapil IV, khususnya Kecamatan Raimanuk. Kami siap bersinergi dengan pemerintahan yang baru untuk kepentingan khalayak,” tegasnya.

Kristoforus Rin Duka mengajak masyarakat Leuntolu untuk membina kerja sama yang baik dengan kepala desa untuk membangun wilayah itu dalam segala sektor. Apalagi Leuntolu sudah menjadi Desa Tangguh, dan karena itu perlu menggali dan mengembangkan potensi – potensi desa. “Jangan ada konflik, saling klaim soal kepemilikan lahan di tingkat akar rumput, sehingga ketika ada bantuan fisik dari pemerintah di wilayah ini bisa terlaksana. Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan secara baik dan benar,” anjurnya.

Januaria Ewalde Berek, anggota DPRD tiga periode menggambarkan, bahwa anggota DPR merupakan penyambung lidah masyarakat. Karena itu, kehadiran anggota DPR di masa reses guna mendengar dan melihat langsung aspirasi masyarakat. “Di masa Covid ini, anggaran pembangunan fisik dialihkan ke BLT dan BST bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Dalam setahun terakhir, kita lebih fokus ke penanganan Covid”, ungkap anggota Komisi III DPRD Belu tersebut.

Lanjut mantan Ketua DPRD Belu, periode 2014—2019, “Prinsipnya, sebagai anggota DPRD tentu akan mendukung dan mengawal semua aspirasi masyarakat mulai dari musrembangdus (musyawarah pembangunan dusun,red), musrembangcam (musyawarah pembangunan kecamatan,red) sampai musrembangkab (musyawarah pembangunan kabupaten, red).”

Aprianus Hale, anggota DPRD dari fraksi NasDem menambahkan, terkait kelangkaan pupuk, petani Leuntolu wajib memastikan semuanya terdaftar dalam RDKK online guna pendistribusian pupuk kepada setiap kelompok tani. “Harus dipastikan semua masyarakat petani sudah tergabung dalam kelompok dan tidak ada dobel nama, sehingga tidak mempersulit verifikasi data kelompok online,” terang anggota komisi III DPRD Belu.

Kegiatan reses dibuka dan ditutup oleh Kepala Desa Leuntolu, Patrisius Luan. “Saya atas nama pemerintah desa dan masyarakat Leuntolu menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada bapak ibu dewan yang sudah mengunjungi kami hari ini.  Semoga apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu menjadi pekerjaan rumah bagi anggota dewan berempat,” papar kepala desa dua periode itu. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Wakil Ketua II DPRD Belu: Pengobatan Gratis Mulai Berlaku Tahun Pertama

692 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Wakil Ketua II DPRD Belu, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Cyprianus Temu mengatakan program pengobatan gratis yang tertuang dalam janji kampanye politik paket SEHATI, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens, akan diupayakan dan didorong dengan membangun komunikasi antar-fraksi agar bisa berjalan di tahun pertama kepemimpinan.

“Sebagai wakil ketua DPRD, saya akan mengajak teman–teman DPR untuk mengawal pelaksanaan pemerintahan dan  pembangunan,” ucap Cypri Temu kepada Garda Indonesia di ruang kerjanya, pada Jumat siang, 19 Maret 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/19/partai-golkar-belu-kawal-program-pengobatan-gratis-paket-sehati/

Terkait visi misi pengobatan gratis, terang Cypri Temu, kita berusaha di lembaga ini membangun komunikasi secara baik dengan teman – teman untuk mendorong itu, bisa berlaku langsung di tahun pertama. “Sehingga, salah satu visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat bisa langsung tereksekusi pada sidang perubahan nanti,” jelasnya.

Sebagai anggota DPRD, ujar Cypri Temu, fungsi pengawasan akan tetap dijalankan. Apabila, ada yang tidak beres, akan tetap dikritisi, memberi masukan, berkomunikasi dan konsultasi sehingga rezim pemerintahan ini bisa berjalan sesuai harapan masyarakat, terutama  mewujudkan tagline perubahan bagi masyarakat Kabupaten Belu.

Atas nama Tim dan relawan paket SEHATI, Cypri Temu yang juga adalah Ketua Tim pemenangan Paket SEHATI menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan, TNI dan Polri yang sudah bersinergi secara baik dengan pemerintah dalam mengamankan jalannya tahapan demokrasi Pilkada Belu 2020, hingga putusan MK pada Kamis, 18 Maret 2021.

“Proficiat kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih, dr. Agus Taolin dan Pak Alo Hale Serens, sehat selalu dan selamat menjalankan amanah rakyat Belu,” pungkasnya.

Informasi tambahan, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih tahun 2020 akan dihelat KPU Belu di Aula Hotel Matahari Atambua pada Senin, 22 Maret 2021, pukul 10.00 WITA. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Partai Golkar Belu Kawal Program Pengobatan Gratis Paket SEHATI

298 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Partai Golkar Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berkomitmen mengawal pelaksanaan 5 (lima) program prioritas paket SEHATI, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dr. Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens.

“Kami dari Partai Golkar Belu sudah berkomitmen merangkul partai–partai pengusung lainnya dalam mengawal lima program paket SEHATI, salah satunya pengobatan gratis yang sudah dijanjikan dalam kampanye politik untuk harus terealisasi,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Belu, Yohanes Jefry Nahak di ruang kerjanya, pada Jumat, 19 Maret 2021.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penolakan terhadap gugatan paket SAHABAT, kata pemilik sapaan akrab Epy Nahak, maka secara resmi pasangan Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens terpilih sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2021—2024.

Epy Nahak mengimbau kepada segenap masyarakat Kabupaten Belu, agar perbedaan pilihan politik beberapa waktu lalu segera ditinggalkan. “Sekat–sekat perbedaan itu kita hilangkan, dan mari kita bergandengan tangan untuk mendukung pasangan Agus Taolin – Alo Hale Serens untuk membangun Kabupaten Belu,” pinta Epy Nahak yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Belu.

Ia berharap, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih untuk membangun kerja sama yang baik dengan lembaga DPRD, sehingga semua program yang diusulkan oleh pemerintah, bisa ditetapkan demi kepentingan masyarakat Belu seutuhnya.

Lembaga DPRD Belu, ujar Epy Nahak, akan segera melakukan paripurna jika sudah menerima salinan pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari KPU Belu. “Kami sudah koordinasi dengan KPU kemarin, bahwa KPU masih menanti salinan putusan MK. Pleno penetapannya paling lambat lima hari setelah terima salinan dari MK. Setelah ada pleno penetapan oleh KPU, paling lambat 2 hari, sudah harus diserahkan ke DPRD untuk paripurna. Selanjutnya, diusulkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT”, tegasnya.

Kami, tandas Epy Nahak, berterima kasih kepada aparat keamanan, baik dari Kepolisian maupun TNI yang sudah mengamankan situasi selama masa pilkada, sehingga aman dan kondusif. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Jelang Putusan MK, Plh. Bupati, Ketua DPRD & Kapolres Belu Imbau Masyarakat Tenang

394 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belu 2020 yang bakal dihelat pada Kamis, 18 Maret 2021, Plh. Bupati Belu, Frans Manafe; Kapolres Khairul Saleh; dan Ketua DPRD, Jeremias Manek Seran Junior mengimbau kepada  seluruh masyarakat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan, sekaligus menaati protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Plh. Bupati Belu, Frans Manafe mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk tetap tenang di rumah, mengikuti keputusan MK di rumah dan tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif.  “Tidak perlu bereuforia, berdoa dan berharap untuk kebaikan Kabupaten Belu ke depan. Siapa pun yang menjadi pemimpin adalah pemimpin kita bersama, untuk melanjutkan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan bersama,” ucap Frans Manafe, yang juga merupakan penjabat Sekda Belu di Atambua, pada Rabu, 17 Maret 2021.

Imbauan yang sama, diungkapkan Kapolres Belu Khairul Saleh. Kepada seluruh simpatisan, baik paket 01 maupun paket 02 agar tidak melakukan aksi kumpul-kumpul, konvoi, euforia kemenangan. Apalagi, pandemi  Covid-19 saat ini, perlu memperhatikan protokol kesehatan. Taat terhadap apa yang akan menjadi keputusan MK.

Ketua DPRD Kabupaten Belu, Jeremias Manek Seran Junior

“Kita siapkan 427 personil, dan kita minta back up anggota Dalmas Polda NTT dan Satuan Brimob Atambua . Kita fokus mengamankan kantor KPU, Bawaslu, dan beberapa titik yang memungkinkan ada pergerakan massa di pintu-pintu masuk Atambua, seperti Fatubenao, Umanen dan tempat-tempat lain,” ujar Khairul Saleh.

Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Junior juga mengimbau kepada setiap tim dari masing-masing paket untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan. “Prinsipnya, apa pun hasilnya yang akan kita dengar dalam putusan MK besok, adalah yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Di masa pandemi Covid-19 ini, taati protokol kesehatan, hindari kerumunan dan aksi-aksi seperti pawai, konvoi yang menghadirkan massa,” tuturnya. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Kader DPD Partai Demokrat NTT dan Pimpinan DPC Loyal Kepada AHY

285 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTT menyikapi situasi terkini tentang upaya beberapa oknum yang hendak melakukan upaya paksa berupa Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), maka Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Dr. Jefri Riwu Kore menyampaikan sikap dan pandangan DPD Partai Demokrat NTT menyikapi situasi tersebut.

Sikap Partai Demokrat NTT Terhadap GPK-PD yang dimotori oleh beberapa kader, mantan kader, serta pihak-pihak di luar partai; DPD Partai Demokrat Provinsi NTT telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan 22 Ketua DPC, fraksi DPRD Provinsi, dan kader-kader Partai Demokrat dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) via zoom meeting yang dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Dr. Jefri Riwu Kore Jumat pada Jumat,19 Februari 2021.

Rapimda tersebut juga diikuti langsung oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsyah, Wasekjen Andi Timo Pangerang dan Sekretaris BPOKK DPP Partai Demokrat, Rocky Amu.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT yang juga Wali Kota Kupang menegaskan bahwa DPD bersama 22 DPC serta seluruh kader Partai Demokrat se-NTT mengutuk keras GPK- PD yang dilakukan oleh sejumlah oknum kader, mantan kader, serta pihak di luar partai.

DPD Partai Demokrat Provinsi NTT melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan 22 Ketua DPC, fraksi DPRD Provinsi, dan kader-kader Partai Demokrat dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) via zoom meeting yang dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Dr. Jefri Riwu Kore

Selain itu, Jefri Riwu Kore menginstruksikan agar 22 DPC serta seluruh kader Partai Demokrat se-NTT solid, komit, dan loyal mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, tanggal 15 Maret 2020, Ia juga menambahkan bahwa pernyataan tertulis dukungan DPD dan 22 DPC se-NTT terhadap kepemimpinan Ketua Umum AHY telah dikirim ke DPP.

Menurut Doktor Jefri Riwu Kore, hingga saat ini DPD terus memantau pergerakan oknum-oknum pendukung GPK-PD di wilayah NTT, oleh sebab itu DPD  menginstruksikan dengan tegas kepada para Ketua-ketua DPC agar jangan berkompromi dalam bentuk apa pun dengan gerakan GPK-PD ini, termasuk mendorong pengurus atau mantan pengurus untuk menandatangani dukungan atas nama DPC karena iming-iming uang banyak.

Selain beberapa penegasan tersebut, Jefri Riwu Kore juga meminta kepada semua Ketua DPC dan semua anggota Fraksi Demokrat agar selalu waspada dan proaktif memonitor serta melaporkan pergerakan oknum-oknum kaki-tangan GPK-PD di wilayahnya.

Saat Rapimda tersebut, para Ketua DPC diberi kesempatan untuk menyatakan komitmen dukungan dan loyalitas kepada Ketua Umum AHY, serta secara singkat menyampaikan hasil pantauan terhadap pergerakan oknum pendukung GPK-PD di wilayahnya.

22 DPC Partai Demokrat di Provinsi NTT  menyatakan kebulatan tekad untuk tetap solid, komit, dan loyal mendukung Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, tanggal 15 Maret 2020.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim DPD Partai Demokrat NTT)

Editor (+roni banase)

Sengketa Pilkades di Rote Ndao, 4 Desa Hitung Ulang & 2 Desa Pilih Ulang

503 Views

Rote Ndao, Garda Indonesia | Perhelatan pemilihan kepala desa (Pilkades) Kabupaten Rote Ndao, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020, dari 69 desa yang melakukan pemilihan, 28 desa terdapat sengketa sehingga perlu diselesaikan agar tak terjadi gesekan antar-sesama warga.

Demi menyelesaikan sengketa Pilkades 2020 Rote Ndao di 28 desa tersebut, maka Pemerintah Rote Ndao menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 50/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan pada Selasa, 26 Januari 2021.

Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu yang menandatangani Keputusan Bupati Nomor: 50/KEP/HK/2021 pada Rabu, 27 Januari 2021 tersebut menegaskan beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, Terhadap 28 (dua puluh delapan) desa yang memiliki pengaduan dan sengketa telah diselesaikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan data, fakta, dan regulasi, sebagaimana diamanatkan pada pasal 62 dalam ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa: “Bupati Menetapkannya Penyampaian Hasil Penyelesaian Masalah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (6) Dalam Bentuk Keputusan Bupati”.

Kedua, Terhadap pengaduan dari 22 (dua puluh dua) desa, tidak ditemukan cukup bukti, sehingga pengaduan tidak terbukti dan dinyatakan tidak sah, yakni :

  1. Desa Nggodimeda
  2. Desa Tebole
  3. Desa Loleoen
  4. Desa Oeleka
  5. Desa Oelasin
  6. Desa Dalek Esa
  7. Desa Batutua
  8. Desa Lifuleo
  9. Desa Oeledo
  10. Desa Tesabela
  11. Desa Papela
  12. Desa Lakamola
  13. Desa Matanae
  14. Desa Mukekuku
  15. Desa Netenaen
  16. Desa Saindule
  17. Desa Mundek
  18. Desa Oelua
  19. Desa Tasilo
  20. Desa Holulai
  21. Desa Oebole
  22. Desa Balaoli

Ketiga, Terhadap pengaduan dari 4 (empat) desa, ditemukan cukup bukti dan meyakinkan, sehingga dinyatakan sah untuk dilaksanakan perhitungan ulang surat suara, yakni :

  1. Desa Pilasue
  2. Desa Daleholu
  3. Desa Daiama
  4. Desa Oenggae

Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati dan direncanakan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021, bertempat pada Kantor Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao pukul 09.00 WITA—selesai. Pelaksanaan dimaksud akan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Keempat, Terhadap pengaduan dari 2 (dua) desa, ditemukan cukup bukti dan meyakinkan, sehingga dinyatakan sah untuk dilaksanakan pemilihan ulang. Proses pemilihan ulang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yakni:

  1. Desa Fatelilo
  2. Desa Pengodua

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam pasal (4) mengamanatkan bahwa: “Tahapan Pemilihan Kepala Desa Meliputi: a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan Suara; d. Penetapan.”

Merujuk pada amanat tersebut, maka pemilihan ulang dimaksud pada Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 50/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pada 28 (Dua Puluh Delapan) Desa Dilaksanakan Secara Komprehensif Sesuai Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Kelima, Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada 6 (enam) Desa, yakni:

  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Pilasue;
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Daleholu;
  3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Daiama;
  4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Oenggae;
  5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Fatelilo;
  6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Pengodua.

Diberikan sanksi berupa sanksi tertulis dan tidak dilibatkan dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Berikutnya.

Keenam, Terhadap keputusan ini, saya (Bupati Rote Ndao, red)  mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait agar tetap tenang dan menjaga situasi Kamtibmas serta bagi para calon Kepala Desa Terpilih maupun yang belum terpilih, untuk tidak melakukan pengumpulan massa yang nantinya akan berakibat pada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Saya ingatkan sekali lagi, apabila melanggar, maka Satgas Covid-19 tidak akan segan-segan menindak.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto oleh Humas Pemda Rote Ndao