Arsip Kategori: Politik

PPP Bukan Partai Milik Islam, Djainudin Lonek: Berlaku Juga di NTT

757 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTT masa bakti 2022—2026, Djainudin Lonek, S.H., M.H. kepada awak media pada Sabtu malam, 29 Mei 2021 di Restoran Titi Hena; mengungkapkan bahwa musyawarah wilayah (Muswil) IX PPP NTT yang diikuti pengurus DPW dan DPC dari 22 kabupaten/kota bersepakat untuk mengamanatkan dirinya untuk kembali menakhodai Partai Berlambang Ka’bah tersebut.

Sebagai anggota formatur pemilihan pengurus DPW PPP NTT, terang Djainudin Lonek, dirinya berharap jika DPP PPP mengeluarkan surat keputusan (SK), maka akan segera menyelenggarakan musyawarah cabang (Muscab) berdasarkan region seperti wilayah daratan Timor di satu lokasi, daratan Flores dua lokasi, dan Sumba satu region. “Secara otomatis saya menjadi formatur, ketua formatur dari DPP dan 5 orang dari dewan pimpinan cabang,” ucapnya.

Ke depan, urai anggota DPRD Kota Kupang 3 (tiga) periode ini menginginkan agar teman-teman dalam musyawarah cabang tak hanya memiliki ketua, namun melakukan pendalaman program, evaluasi program, dan melakukan kerja-kerja elektoral agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

“Contohnya, saya telah tiga kali terpilih sebagai anggota DPRD dengan partai yang dilihat secara skeptis. Di kepemimpinan saya, PPP bukan hanya milik umat Islam, namun milik seluruh rakyat NTT. Apa pun suku, agama, bisa menjadi bagian dari PPP dengan menjadi anggota DPRD atau calon Kepala Daerah,” tegas Djaunudin Lonek sembari menegaskan bahwa image PPP itu eksklusif hanya milik kelompok Islam itu salah.

Karena, imbuh Djainudin Lonek, sejak PPP berdiri pada 5 Januari 1973 hingga saat ini, melakukan evaluasi dan bekerja membangun bangsa tidak hanya untuk satu agama tetapi secara keseluruhan untuk Bangsa Indonesia. “Saya berharap di setiap cabang di NTT seperti itu dan dalam perekrutan ketua atau pengurus berdasarkan kearifan lokal atau local wisdom. Misalnya di daerah mayoritas saudara-saudara saya dari Katolik maka yang harus pimpin dari Katolik, begitu pun di Rote harus Protestan, dan di Alor Islam cukup banyak ya harus Islam, ya kita lakukan karena partai ini milik kita bersama,” tegasnya.

Djaenudin Lonek juga menekankan kerja elektoral menjadi hal terpenting untuk menggerakkan roda organisasi dan memperoleh kursi di DPRD Kota, Kabupaten, bahkan DPRD Provinsi.

Di samping itu, tandas Ketua PPP NTT, telah melakukan test case seperti Dominggus Dama dapat menjadi anggota DPR Dapil Sumba. “Mengapa Lembata, Flores Timur, dan Alor yang selama ini menjadi lumbung PPP tidak dapat,” tanyanya seraya menjabarkan bisa saja kesalahan partai atau lemahnya penetrasi kandidat calon anggota DPRD dan akan mengaderkan calon dari jauh hari dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para calon.

Penulis, foto dan editor (+roni banase)

Apakah PDI Perjuangan Pecah?

271 Views

Oleh: Josef Herman Wenas

Apakah PDI Perjuangan sedang pecah? Saya pastikan tidak. Apakah PDIP akan pecah? Insting saya meyakini tidak akan. Sewaktu Taufik Kiemas (TK) masih hidup, sudah jadi rahasia umum ada yang disebut faksi TK dan faksi Mega di internal PDIP. Itu bukan perpecahan internal, itu dinamika internal. Sebab, at the end, ketika Ketua Umum memutuskan, semua kader ikut.

Kalau perpecahan, itu seperti Eros Djarot yang keluar dari PDIP mendirikan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK). Seperti Dimyati Hartono, keluar mendirikan Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA), atau Laksamana Sukardi yang mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Dinamika internal itu seperti di Pilkada DKI 2012. TK maunya dukung Fauzi Bowo untuk masa jabatan kedua, dan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tetapi Mega melihat lain, dan mencalonkan Jokowi-Ahok. Sebagai Ketua Umum, Mega tidak patuh pada suaminya. Dia lalu kontak Prabowo Subianto yang kemudian sepakat untuk berkoalisi di Jakarta. The rest is history, Megawati terbukti benar.

Faktanya, ketika Ketua Umum sudah memutuskan, TK pun ikut dan mendukung sepenuhnya. Sebaliknya Megawati pun menuruti nasihat TK di awal 2013 (sebelum berpulang) untuk tidak lagi mencalonkan diri di Pilpres 2014, dan memberikan kesempatan kepada kader-kader muda tampil.

TK belajar dari Pikada DKI 2012, bahwa zaman sudah

****

TK meninggal di bulan Juni 2013, tetapi legacy dinamika internal ini berjalan terus. Mana ada partai besar tanpa dinamika internal? SBY-AHY baru saja mengalaminya. Pengalaman Gokar jangan ditanya. PKB, PPP, PAN, sama saja.

Sejak TK pergi, legacy dinamika internal ini terbagi di antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo, dengan Megawati sebagai “godmotherwho’s standing above all.

Puan Maharani itu gaya berpolitiknya seperti Megawati, sekalipun anak kandung TK. Sedangkan Prananda Prabowo yang anak tiri TK, justru mengikuti gaya berpolitik TK yang dibalik layar.

Sebagai politisi, Puan Maharani berkembang di panggung teritorial. Sudah sejak 2009, dia selalu menang di Dapil Jateng V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali), di mana ada Wali Kota Jokowi saat itu, untuk duduk di DPR RI.

Perolehan suara Puan selalu di atas BPP. Di 2014, BPP Jateng V untuk DPR RI itu 250 ribu, kinerja Puan jauh di atas BPP, sebanyak 369 ribu suara. Di 2019, Puan adalah Caleg DPR RI dengan suara terbanyak se-Indonesia, dengan perolehan 400 ribu suara.

Prananda Prabowo sebaliknya di belakang layar, sebagai Kepala “Situation Room and Analysis” DPP PDIP, itu gampangnya adalah fungsi intelijen yang cair ke mana-mana. Jokowi sendiri menilai Prananda begini: “Potensinya besar. Cara pengorganisasiannya detail. Orangnya memang tak menonjol, tetapi dekat dengan siapa pun.”

Adalah Prananda yang menjadi konseptor pidato Megawati pada Kongres III PDI Perjuangan tahun 2010 yang dipuji secara luas itu, dia mengutip Bhagawad Gita, “karmanye vadhikaraste ma phaleshu kada chana.” Dia ingin menekankan militansi kader untuk “kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-sungguh tanpa menghitung untung-rugi.”

Memang ciri khas PDIP adalah kader-kader mereka yang loyal dengan komando tegak lurus ke atas. Prananda itu “the brains behind” sang Ketua Umum.

****

Ganjar Pranowo itu anak didik TK, gaya politiknya pun TK banget, bergaul ke mana-mana lintas partai.

Embargo terhadap Ganjar yang dilakukan oleh Bambang Wuryanto di Semarang kemarin itu (at the behest of Puan Maharani tentunya), jelas menunjukkan tidak suka “pergaulan ke mana-mana” yang dilakukan oleh Ganjar ini.

Sikap tidak suka itu terkait Pilpres di 2024. Manuver Ganjar terkesan prematur, mendahului keputusan partai. Sedangkan proyeksi mendudukkan Puan ke RI-2 adalah pilihan realistis saat ini, mengingat berbagai survei sejauh ini belum ada yang mengindikasikan kader PDIP bisa “eligible” untuk posisi RI-1.

Ganjar memang yang tertinggi di berbagai survei, tetapi kenyataannya masih di belasan persen. Jauh dari cukup.

Itu sebabnya ada hipotesa Gerindra-PDIP, konkretnya Prabowo-Puan, walaupun masa 3 tahun ke depan dinamika politik di Indonesia masih harus membuktikan kebenarannya. Maka, manuver Ganjar yang tujuannya adalah RI-1 dipandang bisa merusak proses pengujian hipotesa ini.

Coba Anda cek Instagram dengan kata kunci “Ganjar Pranowo”, dan bandingkan dengan kata kunci “Anies Baswedan.” Akun-akun yang intinya mau mengantar ke posisi RI-1 mereka berdua hampir sama banyaknya.

Namun, otak Prananda nampaknya meyakini kalau “ajimat” Bung Karno yang percaya kombinasi “Nasionalis-Islam” masih relevan di 2024 nanti. Dia pasti memantau betul bagaimana kuatnya “Kampanye Arab” di balik reaksi publik Indonesia dalam isu Palestina akhir-akhir ini. Dan “Kampanye Arab” ini juga yang terbukti merusak Pilkada DKI 2017, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019.

Selain itu, PDIP juga tidak bisa bersandar pada satu hipotesa saja. Perlu ada “contingency hypotheses.”

Apalagi sifat survei itu selalu kontemporer, tidak pernah permanen. Oleh karena itu, perlu repetisi untuk melihat konsistensi hasilnya, dan— ini penting diingat— bila dilakukan sedekat mungkin dengan momentumnya (ie. pemilihan umum), maka survei terkait juga semakin mendekati kenyataan. Jadi, perlu waktu!

Pelajaran dari Ahok di Pilkada DKI, dari Jokowi di dua Pilpres lalu, bahkan dari Ganjar sendiri di Pilkada Jateng 2018, adalah fakta bahwa para responden survei itu volatile sifatnya, bahkan bisa melakukan “ghosting.” Masih ingat kan, dalam dua minggu terakhir manuver Sudirman-Ida ternyata mampu merebut 41% suara dari yang awalnya hanya di rentang 14%–18% saja?

Perlu diingat, bagi PDIP tahun 2024 itu bukan saja soal Pilpres. Pada tahun itu juga akan ada pergantian Ketua Umum. Saat itu usia Megawati sudah mencapai 77 tahun.

****

Saya memperkirakan Megawati akan merestui Joko Widodo menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum, untuk mendongkrak elektabilitas PDIP di 2024 nanti.

Maka kedua faksi itu, serta para pendukungnya, perlu menyesuaikan permainan mereka.

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Foto utama oleh pinterpolitik.com

Tunggu Pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Belu Terpilih “Siap Berlari”

433 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih periode 2021—2024, Agustinus Taolin dan Aloysius Hale Serens memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa secara spontan atas peristiwa penetapan oleh KPUD Belu. Hal itu diungkapkan oleh pasangan yang mengusung nama Paket SEHATI ini saat diwawancarai insan pers, usai acara penetapan di Aula Hotel Matahari Atambua, pada Senin, 22 Maret 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/22/sah-paket-sehati-ditetapkan-kpu-belu-sebagai-calon-bupati-wabup-terpilih/

Calon Bupati Belu terpilih Agus Taolin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Belu yang sudah berpartisipasi aktif dalam hajatan pemilihan kepala daerah dengan suasana aman dan kondusif. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua partai politik pengusung, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan dan komponen–komponen lainnya.

Agus Taolin menuturkan, bahwa dirinya bersama Alo Hale Serens masih menunggu proses pelantikan dan siap berdedikasi bagi masyarakat Belu untuk segera mewujudkan program kesehatan dan program–program lainnya yang sudah disampaikan pada saat kampanye, terutama penanganan pandemi Covid–19 yang saat ini sedang melanda Kabupaten Belu.

“Mudah-mudahan kami bisa segera bekerja dengan lebih cepat, berlari! Jaga komunikasi, jaga hati, jaga ucapan, jaga sikap,” tutur Agus Taolin.

Foto bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Terpilih dengan KPU Kabupaten Belu

Calon Bupati Belu yang berprofesi sebagai dokter ini pun mengajak seluruh elemen masyarakat, agar segera melupakan sekat – sekat perbedaan politik dan mulai bersinergi membangun Belu. “Kita doakan, semoga seluruh proses pelantikan bisa berjalan dengan baik, jaga protokol kesehatan, jaga suasana yang kondusif ini supaya aman dan tenteram,” ujar Agus Taolin.

Alo Hale Serens menambahkan, penetapan dirinya bersama Agus Taolin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2020, merupakan wujud kemenangan masyarakat Belu seutuhnya. Karena itu, ia mengimbau agar semua elemen bersatu membangun Belu sesuai dengan janji–janji dalam kampanye paket SEHATI.

“Pilkada sudah selesai, lupakan perbedaan. Mari kita bangun Belu dengan hati nurani,” ajak Alo Hale Serens. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Sah! Paket SEHATI Ditetapkan KPU Belu Sebagai Calon Bupati/Wabup Terpilih

281 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), secara sah menetapkan  pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih 2020, Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan yang dihelat di Aula Hotel Matahari Atambua, pada Senin, 22 Maret 2021.

“ …menetapkan Taolin Agustinus dan Aloysius Hale Serens sebagai  pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih tahun 2020, tanggal 22 Maret 2021, sah!,” penggalan pembacaan Berita Acara penetapan KPU Belu.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Belu, dr. Agus Taolin dan Alo Hale Serens sedang menandatangani berita acara penetapan

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Belu, Mikhael Nahak menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak hingga penetapan hari ini.

Selanjutnya, KPU Belu akan menyerahkan salinan hasil penetapan kepada DPRD, pada Selasa, 23 Maret 2021, guna kepentingan paripurna. Lalu, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk persiapan pelantikan. “Tugas kami sampai pada penyerahan ke DPRD. Mari kita akhiri perbedaan politik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua,” tandas Mikhael Nahak.

Hadir dalam kegiatan itu, Plh. Bupati Belu, pimpinan Forkopimda plus, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih tahun 2020, Pimpinan DPRD, Ketua dan anggota Bawaslu, para ketua partai politik, Danyonif 742/ SWY, Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Kadis Kominfo, Kepala Kesbangpol, Kasat Pol PP, Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil, para ketua tim pemenangan kedua pasangan calon, rohaniwan, dan insan pers. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Jalin Asmara—Reses Empat Anggota DPRD Dapil IV Belu di Kecamatan Raimanuk

442 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Empat anggota DPRD Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan reses gabungan dengan mengusung tema ‘Jalin Asmara’, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) IV di Desa Leuntolu dan Desa Raimanus, Kecamatan Raimanuk, pada Sabtu, 20 Maret 2021.

Keempat anggota DPRD itu berasal dari fraksi berbeda yakni, Theodorus Seran Tefa (fraksi Golkar), Januaria Ewalde Berek (fraksi Gerindra), Aprianus Hale (fraksi NasDem) dan Kristoforus Rin Duka (fraksi Demokrat). Keempat anggota DPRD itu pun adalah warga asli Raimanuk.

Pantauan Garda Indonesia, reses berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kegiatan reses itu disambut antusias oleh masyarakat setempat dan menyampaikan aspirasinya secara bergiliran.

Selanjutnya, semua aspirasi diterima dan dicatat sebagai bahan yang akan dibawakan dalam sidang dewan, sekaligus evaluasi bersama pemerintah.

“Kami datang untuk menggali masalah – masalah, mendengar usulan–usulan dan melihat potensi desa. Dana yang digelontorkan pemerintah dari APBN, APBD, dan DD untuk pembangunan di tingkat desa berjalan atau tidak? Itu tugas kami untuk melakukan pengawasan secara total,” jelas Theo Seran Tefa, yang akrab disapa Theo Manek.

Ketua Komisi II DPRD Belu itu meminta kepada masyarakat yang hadir untuk tidak sungkan memberikan informasi secara terbuka tentang pembangunan desa.

Beberapa hal yang menjadi keluhan masyarakat Desa Leuntolu, seperti jalan desa, irigasi, kelangkaan pupuk dan listrik di sejumlah dusun.

“Leuntolu sebagai salah satu sentral produksi pertanian lahan basah. Karena itu kami datang untuk mendengar secara langsung tentang keluhan bantuan pupuk dan pembangunan fisik,” tutur Theo Manek.

Anggota Komisi II dari fraksi Demokrat, Kristoforus Rin Duka menyambung, semua aspirasi yang didengar dan dilihat langsung di Leuntolu akan ditindaklanjuti dalam persidangan dewan. “Kami berempat siap menjadi garda perjuangan demi kepentingan aspirasi masyarakat dapil IV, khususnya Kecamatan Raimanuk. Kami siap bersinergi dengan pemerintahan yang baru untuk kepentingan khalayak,” tegasnya.

Kristoforus Rin Duka mengajak masyarakat Leuntolu untuk membina kerja sama yang baik dengan kepala desa untuk membangun wilayah itu dalam segala sektor. Apalagi Leuntolu sudah menjadi Desa Tangguh, dan karena itu perlu menggali dan mengembangkan potensi – potensi desa. “Jangan ada konflik, saling klaim soal kepemilikan lahan di tingkat akar rumput, sehingga ketika ada bantuan fisik dari pemerintah di wilayah ini bisa terlaksana. Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan secara baik dan benar,” anjurnya.

Januaria Ewalde Berek, anggota DPRD tiga periode menggambarkan, bahwa anggota DPR merupakan penyambung lidah masyarakat. Karena itu, kehadiran anggota DPR di masa reses guna mendengar dan melihat langsung aspirasi masyarakat. “Di masa Covid ini, anggaran pembangunan fisik dialihkan ke BLT dan BST bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Dalam setahun terakhir, kita lebih fokus ke penanganan Covid”, ungkap anggota Komisi III DPRD Belu tersebut.

Lanjut mantan Ketua DPRD Belu, periode 2014—2019, “Prinsipnya, sebagai anggota DPRD tentu akan mendukung dan mengawal semua aspirasi masyarakat mulai dari musrembangdus (musyawarah pembangunan dusun,red), musrembangcam (musyawarah pembangunan kecamatan,red) sampai musrembangkab (musyawarah pembangunan kabupaten, red).”

Aprianus Hale, anggota DPRD dari fraksi NasDem menambahkan, terkait kelangkaan pupuk, petani Leuntolu wajib memastikan semuanya terdaftar dalam RDKK online guna pendistribusian pupuk kepada setiap kelompok tani. “Harus dipastikan semua masyarakat petani sudah tergabung dalam kelompok dan tidak ada dobel nama, sehingga tidak mempersulit verifikasi data kelompok online,” terang anggota komisi III DPRD Belu.

Kegiatan reses dibuka dan ditutup oleh Kepala Desa Leuntolu, Patrisius Luan. “Saya atas nama pemerintah desa dan masyarakat Leuntolu menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada bapak ibu dewan yang sudah mengunjungi kami hari ini.  Semoga apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu menjadi pekerjaan rumah bagi anggota dewan berempat,” papar kepala desa dua periode itu. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Wakil Ketua II DPRD Belu: Pengobatan Gratis Mulai Berlaku Tahun Pertama

779 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Wakil Ketua II DPRD Belu, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Cyprianus Temu mengatakan program pengobatan gratis yang tertuang dalam janji kampanye politik paket SEHATI, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens, akan diupayakan dan didorong dengan membangun komunikasi antar-fraksi agar bisa berjalan di tahun pertama kepemimpinan.

“Sebagai wakil ketua DPRD, saya akan mengajak teman–teman DPR untuk mengawal pelaksanaan pemerintahan dan  pembangunan,” ucap Cypri Temu kepada Garda Indonesia di ruang kerjanya, pada Jumat siang, 19 Maret 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/19/partai-golkar-belu-kawal-program-pengobatan-gratis-paket-sehati/

Terkait visi misi pengobatan gratis, terang Cypri Temu, kita berusaha di lembaga ini membangun komunikasi secara baik dengan teman – teman untuk mendorong itu, bisa berlaku langsung di tahun pertama. “Sehingga, salah satu visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat bisa langsung tereksekusi pada sidang perubahan nanti,” jelasnya.

Sebagai anggota DPRD, ujar Cypri Temu, fungsi pengawasan akan tetap dijalankan. Apabila, ada yang tidak beres, akan tetap dikritisi, memberi masukan, berkomunikasi dan konsultasi sehingga rezim pemerintahan ini bisa berjalan sesuai harapan masyarakat, terutama  mewujudkan tagline perubahan bagi masyarakat Kabupaten Belu.

Atas nama Tim dan relawan paket SEHATI, Cypri Temu yang juga adalah Ketua Tim pemenangan Paket SEHATI menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan, TNI dan Polri yang sudah bersinergi secara baik dengan pemerintah dalam mengamankan jalannya tahapan demokrasi Pilkada Belu 2020, hingga putusan MK pada Kamis, 18 Maret 2021.

“Proficiat kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih, dr. Agus Taolin dan Pak Alo Hale Serens, sehat selalu dan selamat menjalankan amanah rakyat Belu,” pungkasnya.

Informasi tambahan, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih tahun 2020 akan dihelat KPU Belu di Aula Hotel Matahari Atambua pada Senin, 22 Maret 2021, pukul 10.00 WITA. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Partai Golkar Belu Kawal Program Pengobatan Gratis Paket SEHATI

361 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Partai Golkar Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berkomitmen mengawal pelaksanaan 5 (lima) program prioritas paket SEHATI, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dr. Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens.

“Kami dari Partai Golkar Belu sudah berkomitmen merangkul partai–partai pengusung lainnya dalam mengawal lima program paket SEHATI, salah satunya pengobatan gratis yang sudah dijanjikan dalam kampanye politik untuk harus terealisasi,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Belu, Yohanes Jefry Nahak di ruang kerjanya, pada Jumat, 19 Maret 2021.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penolakan terhadap gugatan paket SAHABAT, kata pemilik sapaan akrab Epy Nahak, maka secara resmi pasangan Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens terpilih sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2021—2024.

Epy Nahak mengimbau kepada segenap masyarakat Kabupaten Belu, agar perbedaan pilihan politik beberapa waktu lalu segera ditinggalkan. “Sekat–sekat perbedaan itu kita hilangkan, dan mari kita bergandengan tangan untuk mendukung pasangan Agus Taolin – Alo Hale Serens untuk membangun Kabupaten Belu,” pinta Epy Nahak yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Belu.

Ia berharap, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih untuk membangun kerja sama yang baik dengan lembaga DPRD, sehingga semua program yang diusulkan oleh pemerintah, bisa ditetapkan demi kepentingan masyarakat Belu seutuhnya.

Lembaga DPRD Belu, ujar Epy Nahak, akan segera melakukan paripurna jika sudah menerima salinan pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari KPU Belu. “Kami sudah koordinasi dengan KPU kemarin, bahwa KPU masih menanti salinan putusan MK. Pleno penetapannya paling lambat lima hari setelah terima salinan dari MK. Setelah ada pleno penetapan oleh KPU, paling lambat 2 hari, sudah harus diserahkan ke DPRD untuk paripurna. Selanjutnya, diusulkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT”, tegasnya.

Kami, tandas Epy Nahak, berterima kasih kepada aparat keamanan, baik dari Kepolisian maupun TNI yang sudah mengamankan situasi selama masa pilkada, sehingga aman dan kondusif. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Jelang Putusan MK, Plh. Bupati, Ketua DPRD & Kapolres Belu Imbau Masyarakat Tenang

467 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belu 2020 yang bakal dihelat pada Kamis, 18 Maret 2021, Plh. Bupati Belu, Frans Manafe; Kapolres Khairul Saleh; dan Ketua DPRD, Jeremias Manek Seran Junior mengimbau kepada  seluruh masyarakat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan, sekaligus menaati protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Plh. Bupati Belu, Frans Manafe mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk tetap tenang di rumah, mengikuti keputusan MK di rumah dan tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif.  “Tidak perlu bereuforia, berdoa dan berharap untuk kebaikan Kabupaten Belu ke depan. Siapa pun yang menjadi pemimpin adalah pemimpin kita bersama, untuk melanjutkan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan bersama,” ucap Frans Manafe, yang juga merupakan penjabat Sekda Belu di Atambua, pada Rabu, 17 Maret 2021.

Imbauan yang sama, diungkapkan Kapolres Belu Khairul Saleh. Kepada seluruh simpatisan, baik paket 01 maupun paket 02 agar tidak melakukan aksi kumpul-kumpul, konvoi, euforia kemenangan. Apalagi, pandemi  Covid-19 saat ini, perlu memperhatikan protokol kesehatan. Taat terhadap apa yang akan menjadi keputusan MK.

Ketua DPRD Kabupaten Belu, Jeremias Manek Seran Junior

“Kita siapkan 427 personil, dan kita minta back up anggota Dalmas Polda NTT dan Satuan Brimob Atambua . Kita fokus mengamankan kantor KPU, Bawaslu, dan beberapa titik yang memungkinkan ada pergerakan massa di pintu-pintu masuk Atambua, seperti Fatubenao, Umanen dan tempat-tempat lain,” ujar Khairul Saleh.

Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Junior juga mengimbau kepada setiap tim dari masing-masing paket untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan. “Prinsipnya, apa pun hasilnya yang akan kita dengar dalam putusan MK besok, adalah yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Di masa pandemi Covid-19 ini, taati protokol kesehatan, hindari kerumunan dan aksi-aksi seperti pawai, konvoi yang menghadirkan massa,” tuturnya. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)