Arsip Kategori: Berita Kota

Kasus Covid-19 Menanjak, Pemkot Kupang Makin Perketat PPKM Mikro

546 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sejak awal Juni 2021, jumlah kasus Covid-19 semakin menanjak naik, mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk bertindak cepat, dengan melakukan penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dalam rapat koordinasi bersama OPD terkait di ruang kerjanya, pada Selasa, 22 Juni 2021, mengatakan menindaklanjuti instruksi nasional terkait penebalan atau penguatan PPKM Mikro, maka rapat juga bertujuan untuk menyiapkan poin-poin penegasan yang akan dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Kupang terbaru per 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang, berdasarkan kondisi terkini Kota Kupang.

Saat menyampaikan keterangan pers kepada media usai rapat, dokter Hermanus Man mengakui saat ini ada 2 (dua) kelurahan di Kota Kupang yang masuk kategori zona merah. Sementara 5—7 kelurahan masuk kategori zona oranye dan 33 lainnya masuk kategori zona kuning. Ia minta agar warga Kota Kupang tidak panik, namun tetap waspada dan selalu patuh pada protokol kesehatan yang berlaku.

Ditambahkan dokter Hermanus Man, ada sejumlah catatan yang akan dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Kupang terbaru menyikapi kondisi terkini, baik untuk daerah merah, oranye, kuning, hijau dan semua kelurahan dan merujuk pada instruksi nasional tentang penebalan PPKM Mikro yang mengatur sejumlah kegiatan masyarakat, baik di perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kegiatan seni budaya, restoran, warung, café, tempat ibadah, kegiatan seni budaya, taman, obyek wisata, fasilitas umum, hajatan serta rapat atau seminar yang disesuaikan dengan kondisi terkini wilayah masing-masing.

Menurutnya SE Wali Kota Kupang yang akan berlaku pada Selasa, 22 Juni 2021, juga mengatur beberapa hal, antara lain tentang perlunya meningkatkan koordinasi gugus tugas tingkat kelurahan, dengan melibatkan semua pihak terkait sampai pada RT/RW, tokoh masyarakat juga tokoh agama.

Dokter Hermanus Man meminta kepada BPBD Kota Kupang untuk segera memproses dana gugus tugas tingkat kelurahan, karena sudah dianggarkan. “Semua pejabat harus punya sense of crisis, kalau ditunda korban bisa makin banyak. Jangan lengah karena tiap hari peningkatan kasus di atas angka 10,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat memimpin rapat koordinasi bersama OPD terkait di ruang kerjanya, pada Selasa, 22 Juni 2021

Ia juga minta agar para petugas memperkuat dan mempertegas edukasi tentang 5M dan 3T di tingkat kelurahan, terutama tempat-tempat umum seperti pasar, pertokoan, mall dan rumah ibadah. Perlu juga diperkuat koordinasi dengan puskesmas untuk pelaksanaan 3T pada semua kasus dan kontak.

Menurut Wakil Wali Kota Kupang dua periode ini, perlu juga ada pemetaan penyebaran kasus dan kontak per RT setiap hari. “Bila di dalam satu RT terdapat lebih dari 10 kasus positif, maka dilakukan penutupan (lockdown) RT tersebut. Karena itu tata cara dan protokol tetap lockdown perlu disosialisasikan kepada seluruh warga,” tegas dokter Hermanus Man.

Selain itu, imbuh dokter Hermanus Man, karena mobilitas penduduk dari luar daerah ke Kota Kupang cukup tinggi, Ia menilai perlu dilakukan pemantauan tiap hari bagi setiap pendatang baru, dengan memperhatikan status Covid-19 yang bersangkutan atau hasil rapid test-nya. Petugas di Puskesmas juga diminta untuk secara aktif mendistribusikan obat-obatan dan vitamin yang dibutuhkan pada semua kasus dan kontak.

Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mantan Kepala Dinas Kesehatan di Alor dan Kabupaten Kupang itu juga mengimbau agar warga mengonsumsi makanan-makanan dan buah seperti pisang, jeruk, selada air, bawang putih, susu serta herbal lainnya yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh.

Kepada semua Lurah di Kota Kupang dan jajarannya Wakil Wali Kota Kupang mengimbau untuk segera meningkatkan edukasi tentang manfaat vaksinasi dan menganjurkan pada semua warga untuk memperoleh vaksinasi. Edukasi tentang protokol kesehatan juga menurutnya perlu terus dilakukan tidak henti-hentinya, termasuk menaati SE Wali Kota Kupang tentang PPKM Mikro terbaru.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Kupang tersebut dihadiri oleh Kepala BPBD Kota Kupang, Maxi Jemy Didok, S.Pd., M.Si. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, AP,M.Si. Kepala Dinas Perindag Kota Kupang, Djidja Kadiwanu,S.E, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabid dari Kominfo Kota Kupang, Kabid dari Satpol PP Kota Kupang serta KTU RSUD SK Lerik Kota Kupang. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans)

Editor (+roni banase)

Sedia Rumah bagi PNS & PTT, Pemkot Kupang Bantu Uang Muka

352 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Pemerintah Kota Kupang siap memberikan bantuan uang muka untuk pembelian rumah bagi yang belum memiliki rumah. Bantuan dimaksud berupa bonus akhir tahun yang akan digunakan sebagai uang muka dalam pembelian rumah. Demikian disampaikan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore saat menghadiri acara pemaparan  proyek perumahan yang diselenggarakan oleh PT. Nusa Daya Abadi Propertindo di Hotel Sotis Kupang, pada Rabu, 16 Juni 2021.

Turut hadir  mendampingi Wali Kota dalam sosialisasi tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally dan para pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang serta para camat dan lurah.

Wali Kota Jefri  mengaku punya harapan besar agar sebelum masa jabatannya berakhir nanti, semua PNS dan PTT di Pemkot Kupang bisa memiliki rumah. Untuk itu Pemkot Kupang berupaya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya dengan PT. Nusa Daya Abadi Propertindo untuk membantu menyediakan rumah bagi para PNS dan PTT.

“Pemerintah akan memfasilitasi keringanan biaya bagi PTT dan ASN dengan cara menanggung semua biaya uang muka,” ujarnya.

Wali Kota Jefri berharap kerja sama yang dibangun dengan para pengembang bisa membantu upaya Pemkot Kupang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Direktur Utama PT. Nusa Daya Abadi  Propertindo, Jefri Efendi berharap proyek ini bisa berjalan dengan baik dan memberi kontribusi bagi pembangunan di Kota Kupang. Proyek ini akan dibangun di atas lahan yang cukup luas sekitar 169 hektar, dengan perkiraan jumlah rumah yang akan dibangun mencapai 12.000 unit.

Untuk tahap pertama akan dibangun 3.000 rumah bersubsidi. Selain bagi para PNS dan PTT, rumah-rumah ini juga ditujukan bagi masyarakat umum yang ada di Kota Kupang yang membutuhkan hunian modern yang layak dan nyaman. Turut hadir dalam pemaparan tersebut Direktur PT Nusadaya Abadi Propertindo, Thomas Pramono Handojo dan Kepala Cabang Bank BTN Kupang. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_dev/ded/ans)

Editor (+roni banase)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Capai 102,76 Persen

287 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Rasio efektivitas merupakan perbandingan realisasi PAD dengan target PAD berdasarkan potensi riil yang bertujuan menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan. Sementara, Rasio pertumbuhan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, pada Sabtu, 12 Juni 2021; mengatakan bahwa Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kupang mencapai 102,76 persen.

Menurut Hermanus Man, realisasi PAD Kota Kupang TA 2020 sebesar 167 miliar 530 juta 108 ribu 45 rupiah 48 sen dari target sebesar 163 miliar 30 juta 592 ribu 170 rupiah atau 102,76 persen. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Selain rasio pertumbuhan, indikator lain untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah rasio kemandirian, yang mengukur tingkat kemandirian Pemda dalam pendanaan aktivitasnya sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Wakil Wali Kota Kupang menyerahkan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kota Kupang

Untuk tahun anggaran 2020, imbuh Hermanus Man, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kupang mencapai 18,67 persen. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD terhadap bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPN/PPH).

Ditambahkan Wakil Wali Kota Kupang dua periode ini, indikator lain untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah rasio pertumbuhan, yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

“Untuk tahun anggaran 2020, rasio pertumbuhan PAD Pemkot Kupang mencapai 10,46 persen. Selain itu ada juga rasio aktivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasinya pada belanja tidak langsung atau pada belanja langsung secara optimal. Untuk TA 2020 rasio aktivitas Pemkot Kupang untuk belanja tidak langsung sebesar 41,26 persen sedangkan untuk belanja langsung sebesar 58,74 persen,” terang Wakil Wali Kota Kupang.

Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja sama dan kemitraan antara Pemkot Kupang dengan DPRD Kota Kupang, sehingga bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang TA 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi sebagai tolak ukur atas ketaatan, akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola sumber pendapatan, belanja dan kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans)

Editor (+roni banase)

BPBD Kota Kupang Siap Salurkan Bantuan Seroja ke Kelurahan

256 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd., M. Si. mengatakan Kota Kupang mendapat bantuan dari beberapa pihak bagi masyarakat korban bencana alam Badai Seroja, salah satunya Bank Danamon yang diserahkan kepada BPBD pada 4 April 2021. Tak hanya dari Bank Danamon, ada juga dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan-bantuan tiba di Kupang pada Senin, 7 Juni 2021.

Saat ini, ungkap Jemy Didok, bantuan tersebut masih tersimpan di gudang BPBD Kota Kupang. “Bantuan berupa selimut, mie instant, minyak goreng, ikan kaleng, beras, tenda, hand sanitizer, rapid-test, dan masker,” urainya seraya menyampaikan saat ini masih diselesaikan administrasinya dan dikemas, jika sudah selesai, maka langsung disalurkan kepada masyarakat melalui kelurahan.

Sebelumnya, BPBD Kota Kupang juga telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk 31 kelurahan. Sisanya saat ini dalam proses pengemasan. Selanjutnya dibuatkan berita acara kemudian dilaporkan kepada Wali Kota.

Menurut Jemy Didok, tata cara penyaluran bantuan di BPBD yakni barang yang masuk perlu dicek apakah sesuai data yang diterima atau tidak. Selanjutnya dibuatkan berita acara untuk dilaporkan kepada Wali Kota. Tahapan selanjutnya adalah mengonfirmasi pemerintah kelurahan terkait data penerima. “Setelah distribusikan kepada kelurahan selanjutnya akan disalurkan kepada para korban atau warga terdampak,” ujarnya.

Jemy memastikan tidak ada penumpukan bantuan di BPBD Kota Kupang. Bantuan-bantuan sudah disalurkan ke 31 kelurahan dan sisanya segera disalurkan setelah proses pengemasan selesai.

“Saat berlangsung pengemasan logistik paket bantuan kemarin pagi kami mendadak dikunjungi beberapa orang yang tidak kami ketahui namanya karena tidak menunjukkan surat tugas atau tanda pengenal apa pun, yang kami kenali hanya Ibu Walde Taek anggota DPRD Kota Kupang. Mereka datang melihat-lihat bahkan mengambil foto kondisi gudang logistik. Tidak lama muncul info viral bahwa ada penumpukan bantuan di gudang BPBD. Padahal info itu tidak benar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Kepala BPBD Kota Kupang mengimbau masyarakat agar tidak termakan informasi yang tak benar. Ia menegaskan saat ini pihaknya sedang menyelesaikan administrasi dan juga pengemasan.

“Bantuan yang kita terima harus dibuatkan berita acara dan dikemas secara baik sehingga perlu waktu, tidak benar ada penumpukan. Semua sudah sesuai jadwal dan prosedur. Bantuan antara lain ada masker 200 boks, sabun cair 469, tenda 10 pieces, selimut 100 pieces, hand sanitizer 1.000 pieces, beras dan air mineral,” tandas Jemy. (*)

Sumber berita dan foto (*/pkp)

Editor (+roni banase)

Mutasi di Lingkup Pemkot Kupang, Wali Kota Lantik 413 Pejabat

755 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore pada Senin sore, 31 Mei 2021, melantik dan mengambil sumpah jabatan 413 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, terdiri dari 75 pejabat pengawas (eselon 3), 291 pejabat administrator (eselon 4), 7 orang kepala TK, 26 orang Kepala SD dan 14 orang Kepala SMP. Acara pelantikan berlangsung singkat dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Turut hadir para pejabat yang mewakili Kajari Kupang, Dandim 1604, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Agus Ririmasse, Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, dan para jajaran Pimpinan Perangkat Daerah Kota Kupang serta para rohaniwan pendamping dari Islam, Katolik, Protestan dan Hindu.

I Wayan Gede Astawa, S.Sos, M.M. Saat menandatangani berita acara pelantikan

Di antara pejabat yang mengangkat sumpah, Drs. Ambo dilantik sebagai Sekretaris Disdik, Paulus Kajo Werang jadi Camat Oebobo yang sebelumnya dijabat oleh Matheos Maahury yang kini menjadi Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Kupang dijabat oleh Romy Lado, S.Pd. Tampak juga I Wayan Gede Astawa, S.Sos, M.M. dilantik menjadi Camat Kelapa Lima.

Adapun daftar 413 nama dan jabatan yang dilantik oleh Wali Kota Kupang pada Senin, 31 Mei 2021 dapat diakses melalui link google drive di bawah ini :

https://drive.google.com/file/d/1vYWVC7l4Ggf-jiMLLU5jKnzUNSvgSwRk/view?usp=sharing. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_NT)

Editor (+roni banase)

Sanksi PAW Bagi Yezkial Loudoe? Badan Kehormatan: Jika Pelanggaran Berat

915 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang sedang memproses mosi tidak percaya dari 5 (lima) fraksi kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkial Loudoe dan secara administrasi (dokumen dan kartu tanda penduduk [KTP]) telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

Demikian dinyatakan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Kupang, Adolf Hun kepada Garda Indonesia pada Minggu sore, 30 Mei 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/05/30/yezkial-loude-saya-minta-maaf-tak-ada-niat-melecehkan-agama-katolik/

Badan Kehormatan DPRD Kota Kupang yang beranggotakan Zeyto Ratuarat, Adolf Un, Eldi Kana, Tobat Pandie, dan Id Bazuki akan memulai rapat pada Senin, 31 Mei 2021. “Saya dan pak ketua sudah berkomunikasi dan kami akan melakukan rapat untuk menindaklanjuti laporan mosi tidak percaya dari teman-teman kepada Ketua DPRD,” terang Adolf Hun sembari menyampaikan dokumen 23 anggota telah lengkap.

Lanjut Adolf Hun, karena pernyataan yang seperti begitu (ucapan rasis dan SARA, red) baru muncul pada Sabtu, 29 Mei 2021, dan merupakan hari libur, maka kami akan mengambil keterangan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Saat ada demo kepada Ketua DPRD Kota Kupang pada Jumat, 28 Mei 2021, kami Badan Kehormatan sedang melakukan rapat terhadap beberapa pelanggaran dan saat malam sekitar 21 anggota menelepon dan menyampaikan kondisi tersebut (beredar ucapan rasis dan SARA, red),” ungkap Adolf Hun sembari menjelaskan sedang rapat menyelesaikan beberapa kasus sehingga belum memproses karena belum ada laporan terkait kondisi tersebut.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/05/29/ketua-dprd-kota-kupang-bicara-sara-provokatif-padma-indonesia-bereaksi/

Jika telah ada laporan terkait ucapan rasis dan SARA, tandas Adolf Hun, Badan Kehormatan segera melakukan rapat dan memutuskan persoalan itu. “Memang benar ada, namun kami belum sampai di situ dan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, maka sanksinya adalah pergantian antar waktu (PAW). Kami memberikan rekomendasi kepada partai dan apakah mau diterima atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir dari Pena Nusantara, Kelima fraksi di DPRD Kota Kupang yakni Golkar, Nasdem, PKB, PAN dan Perindo; Hanura, Berkarya, PSI dan PPP, plus dua anggota dari Fraksi Gerindra saat menghelat jumpa media pada Sabtu siang, 29 Mei 2021 di Restoran Nelayan; akan melaporkan ke Badan Kehormatan untuk disikapi agar masyarakat tidak menafsirkan sebagai pernyataan lembaga dewan.

Ketua Fraksi PKB, Theodora Ewalde Taek, ketika memandu jumpa media itu mengatakan, dugaan pernyataan dari Ketua DPRD Kota Kupang dalam vidio itu sudah viral sejak Jumat malam. “Pernyataan itu telah menembus etnis, lintas batas dan Sara. “Kami (lima fraksi, red) mengecam dan sangat menyesalkan pernyataan Ketua DPRD itu,” tegasnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Padron Paulus mengaku kaget dengan beredarnya video berbau SARA tersebut. “Tapi perlu semua rakyat Kota Kupang tahu bahwa pernyataan ketua itu tidak mewakili lembaga DPRD. Itu pernyataan pribadi sehingga kami tidak bertanggungjawab atas apa yang disampaikan ketua DPRD itu,” tegas Politisi NasDem tersebut.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama (*/Rocky—rakyatntt)

Yezkial Loude : Saya Minta Maaf & Tak Ada Niat Melecehkan Agama Katolik

2.280 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkial Loude menyampaikan klarifikasi kepada media massa terkait beredarnya rekaman suara yang berisi pembicaraan mengandung SARA dan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Kepada para awak media pada Minggu malam, 30 Mei 2021, ia menyatakan bahwa apa yang terpublikasi di media dalam bentuk foto dan rekaman suara adalah percakapannya dengan teman-teman media.

“Itu percakapan saya dan teman-teman media dalam menjawab pertanyaan tentang pendemo yang datang tapi tidak memiliki KTP atau identitas yang jelas dan tidak memiliki izin dari Kepolisian,” ujar Yezkial Loude dengan membaca klarifikasi yang telah disiapkannya.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/05/29/ketua-dprd-kota-kupang-bicara-sara-provokatif-padma-indonesia-bereaksi/

Yezkial Loude pun menyayangkan rekaman suaranya terkesan diedit oleh orang yang mempunyai indikasi menciptakan suasana menjadi isu di Kota Kupang. “Saya pribadi tidak mempunyai niat melecehkan agama Katolik karena saya merupakan bagian dari umat Katolik,” ungkapnya seraya menyampaikan bahwa sebagian keluarga Loude adalah Umat Katolik.

Ia pun meminta kepada awak media untuk menelusuri apakah keluarganya dari Ende hingga di Kota Kupang yang tersebar di Kelurahan Bakunase dan Naikoten I.

Ketua DPRD Kota Kupang dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengklarifikasi bahwa apa yang dikatakannya adalah khusus kepada 6 (enam) orang pendemo yang datang berdemo di ruang DPRD Kota Kupang untuk menyampaikan sikapnya menuntut dirinya turun dari jabatan Ketua DPRD Kota Kupang.

“Sebagai pimpinan DPRD Kota Kupang, secara pribadi, dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan umat Katolik mulai dari Bapa Uskup, Pastor, segenap umat Katolik dan Tokoh Etnik Suku Flores, apabila apa yang telah dipublikasi di media sosial adalah sebuah kekeliruan,” tandas Yezkial Loude didampingi oleh Adrianus Tali yang mengakhiri klarifikasi tanpa ada sesi tanya jawab media.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh Yuli Bidarehi

Ketua DPRD Kota Kupang Bicara SARA Provokatif, PADMA Indonesia Bereaksi

722 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Beredarnya suara rekaman di media sosial (medsos) dan berita terkait ujaran kebencian dan SARA di Provinsi NTT yang diduga dilontarkan oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkial Loudoe terkait aksi dan mosi tidak percaya kepadanya, wajib segera diredam dan diselesaikan bukan dibiarkan meluas dan liar di medsos.

Demikian ditegaskan oleh Gabriel Goa, Dewan Pembina PADMA Indonesia melalui rilisnya yang diterima Garda Indonesia pada Sabtu siang, 29 Mei 2021.

Menurut Gabriel Goa, jika dibiarkan liar di media sosial dan berita media, maka akan menimbulkan potensi friksi SARA. Terpanggil untuk menyelamatkan NTT sebagai Provinsi Terbaik Toleransi dan wilayah lahirnya Pancasila, maka kami dari Lembaga PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) menegaskan 3 (tiga) hal di antaranya:

Pertama, mendesak Wali Kota Kupang dan Forkopimda segera konsolidasi mengatasi liarnya pernyataan SARA di media sosial yang bisa mengganggu toleransi atas sesama anak bangsa di NTT, khususnya Kota Kupang.

Kedua, mendesak Gubernur NTT dan Forkompimda NTT agar proaktif berkoordinasi dengan Wali Kota Kupang dan Forkompimda segera atasi ujaran kebencian dan diskriminasi SARA.

Ketiga, mendesak Uskup Agung Kupang Mgr Turang dan Ketua Sinode GMIT NTT agar segera melakukan dialog untuk atasi liarnya pemberitaan yang bisa mengarah pada konflik SARA jika tidak segera diatasi.

Terpisah, seorang anggota DPRD Kota Kupang yang dihubungi Garda Indonesia pun membenarkan bahwa rekaman suara yang beredar tersebut merupakan rekaman suara dari Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkial Loudoe.

“Benar adanya seperti yang beredar, itu suara beliau, terima kasih,” ucap anggota DPRD Kota Kupang tersebut menjawab konfirmasi media apakah betul rekaman suara tersebut adalah suara Ketua DPRD Kota Kupang.

Foto utama oleh shutterstock