Arsip Kategori: Berita Kota

Umat Beragama di Kota Kupang Rukun, Menteri Fachrul Razi Apresiasi

91 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi memberi apresiasi kepada pemerintah dan warga Kota Kupang yang telah membina kerukunan antar umat beragama dengan baik selama ini. Pujian tersebut disampaikannya dalam dialog keberagaman bersama para tokoh agama Kota Kupang di Vihara Pubbaratana, pada Jumat, 27 November 2020.

Vihara Pubbaratana merupakan rumah ibadah umat Budha perdana yang dibangun di Kota Kupang. Bahkan bukan hanya di Kota Kupang, Vihara Pubbaratana yang dibangun di atas tanah hibah dari Pemerintah Kota Kupang itu merupakan Vihara pertama yang dibangun secara permanen di NTT. Sementara di dua daerah lainnya yakni di Belu dan Sikka, rumah ibadah untuk umat beragama Budha masih berupa bangunan sementara.

Menteri Agama memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang yang telah berkenan memberikan lahan untuk dibangun rumah ibadah yang indah dan representatif ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk para tokoh agama di Kota Kupang yang hingga saat ini telah merawat kerukunan dalam keberagaman.

Diakuinya kebinekaan jika dirawat dengan baik bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Namun jika tidak dirawat dengan baik bisa menjadi sumber perpecahan. Tidak adil dan diskriminasi menjadi ancaman terhadap keberagaman tersebut. Karena itu, menurut Menteri Fachrul, toleransi antar umat beragama menjadi sangat penting sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada umat beragama lain.

“Toleransi membawa pengaruh besar terhadap ekonomi suatu daerah. Sebagai contoh sebuah daerah dengan kekayaan wisata alam tidak akan mau dikunjungi wisatawan jika tidak ada toleransi terhadap agama yang dianutnya,” urai Menteri Fachrul.

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga mengakui sebagai wujud toleransi antar umat beragama, sebelumnya dirinya sudah punya ide agar asrama haji yang ada di Kota Kupang tidak hanya digunakan oleh umat muslim saja untuk persiapan naik haji dan Umroh. Tetapi juga bisa digunakan oleh umat beragama lain. Namun, ternyata ide itu sudah lebih dahulu diterapkan oleh para tokoh agama di Kota Kupang. Saat ini asrama haji Kota Kupang menjadi tempat tinggal bagi 40 mahasiswa asal Papua yang beragama Kristen yang sedang menimba ilmu di Kota Kupang. Karena itu, dia menyampaikan terima kasih kepada para tokoh agama di Kota Kupang pada khususnya dan NTT pada umumnya yang telah berkontribusi merawat kerukunan bangsa ini.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefry Riwu Kore, pada kesempatan tersebut mengakui kerukunan di Kota Kupang sudah dibina selama ini. Pemerintah Kota Kupang, menurutnya memiliki cita-cita menjadikan Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan antar suku agama dan ras serta berkomitmen bahwa kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kebutuhan yang mutlak.

Hal tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota yang salah satu poinnya menjamin bahwa semua umat beragama di Kota Kupang memiliki rumah ibadah. Rumah ibadah yang bermasalah proses izinnya akan diselesaikan. Forum Kerukunan Umat Beragama memfasilitasi terbentuknya rumah ibadat tersebut. Menurutnya aturan lama tentang ketentuan 90 KTP pengguna dan 60 KTP dukungan warga setempat tentunya menyulitkan bagi umat Budha yang jumlahnya tidak banyak. Karena itu mereka menggunakan kearifan lokal tentunya tanpa melanggar aturan yang berlaku.

“Tidak boleh ada umat beragama di Kota Kupang, yang tidak punya rumah ibadah,” tegas Wali Kota Jefri seraya menyampaikan Kota Kupang merupakan rumah besar persaudaraan antara beragam suku dan agama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Drs. Sarman Marselinus mengakui kunjungan Menteri Agama kali ini merupakan pengalaman bersejarah yang tidak terlupakan bagi umat beragama di NTT khususnya umat Budha. Dia berharap mudah-mudahan kunjungan ini bisa memberikan semangat bagi mereka untuk mendukung kelanjutan pembangunan Vihara tersebut.

Harapan yang sama juga disampaikan Indra Efendy, Ketua Majelis Agama BuddhaTheravada Indonesia Provinsi NTT. Dia berharap dengan kunjungan ini perhatian pemerintah atas rumah ibadah mereka yang merupakan bukti kerukunan di daerah ini bisa semakin besar. Atas nama umat Budha di Kota Kupang dan NTT dia menyampaikan terima kasih atas kehadiran menteri di tengah mereka, meski kondisi bangunan Vihara mereka belum selesai sepenuhnya. Baru dibangun satu lantai dari dua lantai yang direncanakan.

Indra juga mengungkapkan awal mula berdirinya Vihara mereka. Bermula dari tahun 2015, Pemkot Kupang menghibahkan tanah di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa untuk dibangun rumah ibadah. Pada tahun 2017 lalu dilaksanakan peletakan batu pertama dan dimulai proses pembangunan. Pada akhir 2019 lalu Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., berkesempatan meninjau langsung proses pembangunan tersebut bersama Ketua FKUB Kota Kupang, Pdt. Rio Fanggidae, S.Th.

Nama Pubbaratana menurutnya merupakan pemberian dari salah seorang Bhikku yang artinya permata dari timur. Dengan nama ini dia berharap dari Kupang, NTT dan Indonesia Timur mereka bisa memberi cahaya bagi kerukunan di Indonesia. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP)
Editor (+rony banase)

Hari Guru 2020, Wali Kota Kupang Serahkan Bantuan Seragam

83 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Bertepatan dengan peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ke-75, Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore, menyerahkan bantuan pakaian seragam, tas dan buku tulis bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) se-Kota Kupang. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada beberapa siswa di SD Inpres Oepoi, pada Rabu, 25 November 2020.

Saat penyerahan, Wali Kota Jefri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si. dan jajarannya serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si.

Wali Kota Jefri saat penyerahan tersebut menyampaikan, bantuan berupa pakaian seragam, tas sekolah dan buku tulis ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar anak-anak peserta didik. Bantuan ini menurutnya merupakan bagian dari perjuangan Pemerintah Kota Kupang untuk memberikan kontribusi bagi anak-anak yang membutuhkan.

“Kita tidak hanya sekadar urus jalan dan taman saja, tapi juga ingin bantu saudara kita yang tidak mampu di tengah pandemi Covid-19 ini. Jangan sampai korbankan anak-anak yang butuh hanya karena segelintir orang yang sudah mampu,” ujar Wali Kota Jefri sembari mengungkapkan pada bulan Januari 2020, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah mulai berjalan seperti biasa.

Wali Kota Kupang berpose bersama siswa-siswi penerima bantuan seragam

Wali Kota Jefri juga akan berusaha dan berjuang agar bantuan ini bisa menjadi program rutin setiap tahunnya. Namun, tentu rencana tersebut baru bisa terwujud jika mendapat dukungan dan persetujuan dari DPRD Kota Kupang. “Kalau dewan tidak setuju terpaksa program ini kita stop sampai di sini saja,” tambahnya.

Kepala Sekolah SDI Oepoi, Juliana Ludji, S.Pd. menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dan jajarannya yang sudah merancang program bantuan ini. Menurutnya bantuan pakaian seragam, tas sekolah dan buku tulis ini sangat membantu para siswa mereka terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Saat ini SDI Oepoi memiliki 613 orang siswa-siswi, yang terdiri atas 328 siswa dan 285 siswi.

Dukungan terhadap program bantuan seragam sekolah juga disampaikan Ibu Marselina Amalo Adi, orang tua siswa yang turut hadir pada kesempatan tersebut mendampingi anaknya. Atas nama para orang tua dan siswa dia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang yang sudah memberikan bantuan kepada anak-anak mereka. Diakuinya akibat pandemi Covid-19 ini, pendapatan yang mereka gapai jadi terbatas.

Karena itu, mereka sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah dan bantuan semacam ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahunnya. “Kalau bisa jangan hanya bantuan seragam, tas dan buku tulis saja, tetapi anak-anak kami juga diberikan bantuan lainnya, seperti buku pelajaran supaya bisa belajar dari rumah,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_Ans)
Editor (+rony banase)

Dinamika Usai, Pemkot dan DPRD Kota Kupang Sepakat Lanjutkan Sidang

122 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sempat mengalami jeda beberapa hari karena dinamika dalam persidangan, akhirnya Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang sepakat untuk melanjutkan agenda sidang I tahun 2020/2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/23/dprd-kota-kupang-batalkan-anggaran-sepihak-pemkot-tak-mau-bersidang/

Kepastian tersebut disampaikan oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore dan Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe dalam jumpa pers bersama awak media di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Rabu sore, 25 November 2020.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Wakil Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kota Kupang, Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, dan Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kota Kupang, Elvianus Wairata.

Dalam penjelasannya, Wali Kota Jefri mengakui dalam sidang beberapa waktu lalu sempat terjadi perbedaan sudut pandang, namun sesungguhnya kedua lembaga ini punya tujuan yang sama yakni kesejahteraan rakyat. Karena itu, menurutnya pimpinan kedua lembaga ini sudah berbesar hati bertemu, berdiskusi dan telah mencapai kesepakatan bersama yang mengakomodir harapan masing-masing.

“Kami sepakat untuk melanjutkan persidangan demi kesejahteraan warga Kota Kupang. Tidak ada lagi sekat antara pemerintah dan dewan. Kita saling menghormati dan mendukung untuk kesejahteraan rakyat. Mari berpegang tangan bersatu padu membangun kota ini” tandas Wali Kota Jefri.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe, juga mengakui segala perbedaan pendapat dan dinamika persidangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu sudah selesai. Menurutnya ini merupakan pengalaman berharga bagi dua lembaga, baik pemerintah maupun DPRD Kota Kupang. Ditambahkannya kesepakatan ini lahir berkat niat baik untuk menghilangkan ego dua lembaga ini demi kepentingan lima ratus ribu lebih warga Kota Kupang.

“Target kami tanggal 30 November 2020 mendatang seluruh tahapan sidang sudah selesai,” ujar Yezkiel Loudoe.

Usai jumpa pers pimpinan DPRD Kota Kupang bersama Badan Musyawarah (Banmus) langsung menggelar rapat Banmus untuk menetapkan jadwal Sidang I Tahun 2020/2021 yang terbaru, dengan memaksimalkan sisa waktu yang ada.(*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_ans/eh)
Editor (+rony banase)

DPRD Kota Kupang Batalkan Anggaran Sepihak, Pemkot Tak Mau Bersidang

186 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sidang DPRD Kota Kupang membahas Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 menuai polemik. Pasalnya, sejumlah anggaran untuk program prioritas Pemkot Kupang dihapus seluruhnya tanpa meminta penjelasan dan klarifikasi dari Pemkot Kupang. Hal ini menjadi salah satu alasan Pemkot Kupang tidak mau lagi bersidang.

Dalam surat Wali Kota Kupang Nomor 050/Pem.170/XI/2020 kepada Ketua DPRD Kota Kupang, yang kopiannya didapat awak media, tercantum sejumlah alasan Pemkot tidak mau lagi melanjutkan persidangan.

Terdapat 5 poin dalam surat yang ditandatangani langsung Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore tersebut. Kelima poin tersebut, yakni:

1. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Sedangkan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini berarti kedudukan wali kota sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah bermitra dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara.

2. Bahwa dalam proses persidangan pembahasan KUA-PPAS dewan langsung membatalkan/menghapus/mengalihkan program-program utama pemerintah misalnya bantuan seragam. Pembatalan/penghapusan/pembatalan program-program tersebut tanpa sama sekali mendengar penjelasan pemerintah.

3. Bahwa proses pengalihan/penghapusan/pembatalan tersebut dilaksanakan saat sidang KUA-PPAS sehingga tidak mungkin dianggarkan kembali dalam RAPBD Kota Kupang, artinya semua program tersebut telah hilang dan tidak akan dibahas lagi.

4. Bahwa sebagai mitra kami menghargai dewan, namun setiap evaluasi harusnya diberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan, namun hal ini tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan/klarifikasi.

5. Bahwa pemerintah daerah Kota Kupang juga merasa keberatan atas tindakan verbal baik pimpinan/anggota DPRD Kota Kupang yang merendahkan kewibawaan pemerintah dengan menggunakan narasi-narasi yang tidak patut, seperti bodoh, pembohong, pencuri, bahkan pemerintah diposisikan seperti terdakwa dalam persidangan. Hal ini telah berlangsung berulang kali dalam sidang-sidang sebelumnya, sehingga ini tidak menggambarkan kemitraan tersebut.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah mengambil sikap untuk sementara tidak melanjutkan persidangan I DPRD Kota Kupang tahun 2020/2021 sampai hal-hal yang menjadi keberatan pemerintah diakomodir,” demikian bunyi surat tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen KUA-PPAS, Badan Anggaran awalnya menyetujui anggaran untuk DPRD sebesar Rp.35 miliar, tepatnya Rp 35.446.085.520,- Namun, dalam pembahasan dinaikkan jadi Rp.40 miliar.

Dari Rp.40 miliar tersebut ada beberapa item anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS, di antaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp.2,6 miliar, pelaksanaan reses Rp.3,7 miliar, penyerapan aspirasi masyarakat Rp.3,9 miliar, peningkatan kapasitas DPRD Rp.323 juta, layanan administrasi DPRD Rp.1 miliar, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Rp.19,5 miliar, Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Rp.8,1 miliar di antaranya termasuk pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Rp.120 juta.

Selanjutnya, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rp 1,8 miliar, dan administrasi keuangan perangkat daerah Rp 3,8 miliar serta puluhan program lainnya.

Mirisnya, anggaran Rp.8,7 miliar di Dinas Pendidikan Kota Kupang dicoret secara sepihak tanpa meminta klarifikasi pemkot. Anggaran ini direncanakan untuk bantuan bagi para siswa. Bahkan, ini menjadi salah satu program prioritas Pemkot Kupang.

Dalam dokumen KUA-PPAS, anggaran Rp. 8,7 miliar ini untuk bantuan baju seragam, sepatu, tas dan buku tulis untuk siswa. Selain itu pengadaan buku-buku perpustakaan dan pembangunan ruang UKS. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

HUT ke-21 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Helat Aneka Giat

110 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kupang bakal melakukan selebrasi Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 pada Senin, 7 Desember 2020, beragam kegiatan bakal dilakukan. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pelepasan burung merpati dan balon oleh Wakil Wali Kota Kupang, dokter Herman Man dan didampingi Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, S.E., M.Si. di lapangan upacara Kantor Wali Kota Kupang, pada Jumat, 20 November 2020 pukul 06.00 WITA—selesai.

Turut mendampingi Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Elizabeth Man Rengka, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Ny. Louise Marlinda Funay-Pellokila bersama para pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang serta camat dan lurah.

Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan karena berkat dukungan ibu-ibu seluruh tugas dan pelayanan para suami di Pemkot Kupang bisa dilakukan dengan baik hingga saat ini. Menurut dokter Herman Man, adagium lama yang mengatakan di belakang laki-laki sukses ada perempuan hebat itu benar adanya. Ibu-ibu diakuinya kuat dalam prinsip namun lembut dalam penyelesaian, baik dalam urusan mengasuh anak-anak, kesehatan dan urusan rumah tangga lainnya.

Atas nama Pemerintah Kota Kupang, dokter Herman Man menyatakan dukungan untuk seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka menyongsong HUT ke-21 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang sejak Jumat, 20 November 2020 hingga perayaan puncak HUT DWP pada Senin, 7 Desember 2020.

“Semoga seluruh kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sesuai rencana. Selamat bergembira,” ucap dokter Herman Man.

Foto bersama Dharma Wanita Persatuan dengan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Kupang

Ketua panitia HUT DWP Kota Kupang, Ny. Jane Edith Ndapamerang Sabanari dalam laporannya menyampaikan, perayaan HUT DWP tahun 2020 mengusung tema “Peran DWP dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Digital Untuk Mendukung Terwujudnya Ketahanan Keluarga Indonesia.”

Menurut Nyonya Jane, sejumlah kegiatan sudah dirancang sejak 20 dan dibuka pada Jumat, 20 November 2020 dengan senam zumba bersama serta bazar makanan dan minuman. Selanjutnya pada 27 November 2020 akan dilaksanakan kerja bakti di sepanjang pantai Pasir Panjang.

Selanjutnya, imbuh Nyonya Jane, pada 28 November 2020, DWP Kota Kupang akan berbagi kasih bersama anak-anak di tiga panti asuhan di Kota Kupang dan pada 4 Desember 2020 bakal dilakukan penilaian lomba kebersihan lingkungan antar-OPD dan Kantor Camat se-Kota Kupang kemudian dilanjutkan dengan berbagi kasih kepada orang gangguan jiwa dan orang tidak mampu pada tempat pembuangan sampah di Kota Kupang pada Sabtu, 5 Desember 2020.

“Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan perayaan puncak HUT ke-21 DWP pada Senin, 7 Desember 2020 yang dimeriahkan dengan tarian massal para anggota DWP Kota Kupang. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_ans)
Editor (+rony banase)

Kasus Covid-19 Naik, Wali Kota Kupang Keluarkan Perwali Penegakan Prokes

1.553 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 90 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes), pada Rabu, 18 November 2020.

Perwali yang memuat 11 pasal ini mengatur beberapa subjek, mulai dari perorangan, pelaku usaha hingga para pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Untuk perorangan, wajib menerapkan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk subjek pelaku usaha, wajib menerapkan 4M untuk karyawan dan para pengunjung. Hal yang sama juga berlaku untuk pengelola tempat atau fasilitas umum.

Kemudian dalam pasal 4 diatur juga bahwa para pelaku usaha wajib melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi serta memanfaatkan berbagai media informasi untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selain menerapkan 4M, pelaku usaha juga wajib melakukan disinfeksi lingkungan secara berkala, pemantauan kesehatan bagi orang yang beraktivitas di lingkungannya, dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Sanksi yang tercantum dalam Perwali ini juga sangat tegas. Dalam pasal 6 diuraikan sanksi untuk perorangan, pelaku usaha maupun pengelola fasilitas publik apabila melanggar Perwali ini yakni tidak menerapkan protokol kesehatan.

Sanksi untuk perorangan yaitu sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial hingga denda administratif maksimal Rp.100 ribu. Sementara untuk pelaku usaha atau pengelola fasilitas umum, selain ada sanksi teguran lisan atau tertulis, ada penghentian sementara operasi usaha, pencabutan izin usaha hingga denda administratif lebih kurang Rp.500 ribu hingga Rp 10.juta.

“Denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 4 disetorkan ke Kas Daerah,” demikian tertulis dalam Pasal 7 Perwali Nomor 90 tahun 2020.

Sebagai tindak lanjut dari Perwali tersebut, Wali Kota Kupang juga mengeluarkan surat edaran Nomor: 046/HK.188.55/XI/2020 tentang pencegahan dan peningkatan kewaspadaan penyebaran Covid-19 di Kota Kupang. Surat edaran ini ditujukan kepada para camat dan lurah se-Kota Kupang.

Dalam surat tersebut, Wali Kota Jefri meminta para lurah dan camat untuk intensif melakukan sosialisasi secara masif tentang penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun/handsanitizer. Kedua, melaksanakan penegakkan Prokes sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Wilayah Kota Kupang.

Ketiga, menindak tegas setiap pihak yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Kupang;

Keempat, meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap potensi meningkatnya penularan Covid-19 di lingkungan masing-masing;

Kelima, menghindari tempat ramai, ruang terbatas atau ruang tertutup dengan ventilasi buruk;

Keenam, melakukan pembatasan sementara waktu perayaan-perayaan terutama pesta-pesta yang mengumpulkan banyak orang, bila perlu menunda perayaan dan membatasi jumlah orang maksimal 30 orang dan atau maksimal 50% kapasitas tampung ruangan;

Ketujuh, bersama Tim Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan melakukan pengawasan terhadap warga yang menjalani isolasi mandiri di wilayahnya masing-masing;

Kedelapan, menginisiasi, mengoordinir dan memfasilitasi bantuan biaya hidup bagi keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan bersama masyarakat sekitar secara swadaya serta mengondisikan masyarakat agar tetap kondusif terkait keberadaan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Nina—PKP)
Editor (+rony banase)

Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang Helat Lomba Kebersihan antar-Instansi

293 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Menyongsong HUT ke-21 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang pada 7 Desember 2020, maka panitia kegiatan menghelat lomba kebersihan antar-instansi, dinas, badan, dan perusahaan daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Sekitar 54 kantor, dinas, badan, dan perusahaan daerah lingkup Pemkot Kupang Bakal mengikuti lomba kebersihan yang bakal dinilai oleh dewan juri pada 3—4 Desember 2020. Persiapan lomba kebersihan dilakukan dengan diadakannya tehnical meeting pada Kamis, 12 November 2020 pukul 09.00 WITA—selesai yang menghadirkan para juri lomba yakni Rony Banase (Garda Indonesia), Ursula Gio (Kesbangpol Provinsi NTT), dan Yuven Beribe dari Dinas Kebersihan Kota Kupang.

Adapun aspek yang bakal dinilai di antaranya kebersihan area kantor, kerapian ruangan, drainase, ruang terbuka hijau, kebersihan toilet, tempat pembuangan sampah sementara, dan kreativitas.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Nyonya Lousje Marlinda Funay Pellokila, S.TP. kepada Garda Indonesia menyampaikan bahwa yang menjadi perhatian pemerintah kota Kupang (Wali Kota Kupang,red) yang fokus untuk berubah dalam penanganan sampah, dan sebagai mitra, maka Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang mengambil inisiatif untuk menghelat lomba kebersihan antar-instansi.

“Inisiasi lomba kebersihan agar dapat mengubah perilaku para pegawai negeri sipil dalam membuang sampah dan menjaga kebersihan lingkungan kerjanya,” ungkapnya seraya mengungkapkan bahwa dalam penilaian bakal dinilai kebersihan dalam lingkungan kerja, dan perilaku dalam membuang sampah.

Selain itu, imbuh Nyonya Lousje (istri dari Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, S.E., M.Si.) Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang bakal melakukan anjang sana ke 3 (tiga) panti asuhan yakni Panti Asuhan Al Hikmah, Sonaf Manekat, dan Panti Asuhan Petra.

Pihaknya, jelas, Nyonya Lousje, akan memberikan kepedulian kepada para penghuni lapas wanita, pemberian makanan kepada orang tak waras di pinggir jalan, orang di sekitar tempat pembuangan sampah akhir, dan orang tak mampu.

“Kami juga akan melaksanakan bazar dan senam bersama memberantas Covid-19 pada 20 November 2020 pukul 08.00 WITA—selesai di halaman Kantor Wali Kota Kupang yang akan diikuti oleh kalangan DPP Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang ,” tandasnya.

Penulis, foto, dan Editor (+rony banase)

Pemkot Kupang Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi, Bersih & Melayani

197 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Guna menciptakan lingkungan birokrasi pemerintah yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani, maka Pemerintah Kota Kupang mencanangkan pembangunan zona integritas. Pencanangan dilakukan oleh Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore pada Kamis siang, 5 November 2020 yang berlangsung di aula rumah jabatan wali kota.

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan piagam zona integritas oleh Wali Kota Kupang bersama para pimpinan perangkat daerah Pemkot Kupang dan sebagai saksi Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si. bersama Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, S.H.

Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan Pencanangan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan implementasi dari Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenpan & RB Nomor 52 Tahun 2014. “Zona integritas merupakan predikat yang diberikan pada instansi pemerintah yang pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” paparnya.

Dikatakan wali kota, dengan melakukan pencanangan zona integritas sebagai bentuk pernyataan pemerintah daerah bahwa perangkat daerah siap menyandang predikat zona integritas. Tidak sampai di situ saja, setelah pencanangan ini perangkat daerah sebagai unit zona integritas harus menyiapkan rencana aksi yang konkret sesuai Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019.

Untuk itu, wali kota menegaskan jika upaya ini harus ditanggapi secara serius oleh para pimpinan perangkat daerah dan jajarannya masing-masing. “Ini mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Pemerintah Kota Kupang menjadi zona yang terintegritas,” tegasnya.

Dalam laporan panitia yang disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang, Hasan E. Nirwana, S.H., M.Si. secara rinci terdapat dua tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Pertama, mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dalam implementasinya dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Kedua, mendukung sasaran Reformasi Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Turut hadir forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan kepala instansi vertikal tingkat Kota Kupang saat pencanangan pembangunan zona integritas. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_Ghe/Nis)
Editor (+rony banase)