Arsip Kategori: Berita Kota

Kunker di Kota Kupang, VBL Sorot Air Bersih, Parkir & Pedagang Kaki Lima

50 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Upaya Pemerintah Kota Kupang mewujudkan Kota Kupang sebagai kota yang maju dan modern diapresiasi oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL). Menurutnya, kemajuan Kota Kupang ditandai dengan pembangunan taman kota, jalur pedestrian (trotoar) dan lampu penerangan jalan yang diminta langsung oleh Wali Kota Kupang saat bertemu Presiden RI beberapa waktu lalu.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/30/masalah-sampah-di-kota-kupang-gubernur-vbl-desain-penanganan-harus-jelas/

Pujian tersebut disampaikan Gubernur VBL saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kota Kupang, bertempat di kawasan wisata Pantai Lasiana Kupang pada Rabu, 30 September 2020.

Di hadapan Wali Kota, Doktor Jefri Riwu Kore, Wakil Wali Kota, dokter Herman Man, pimpinan DPRD Kota Kupang, jajaran Forkompinda, Sekda Kota Kupang serta jajaran pimpinan daerah yang hadir termasuk camat dan lurah, Gubernur menyampaikan beberapa fokus perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintah di Kota Kupang.

“Bicara kota yang bagus itu malam terang, siang bersih, parkir jelas dan bebas sampah,” ujar Gubernur. Dikatakan, Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT juga perlu melakukan servis pelayanan publik karena semua fasilitas penting ada di sini, baik pelabuhan, bandara, gedung-gedung perkantoran, semua yang hal yang memerlukan pelayanan publik yang ramah karenanya perlu didorong secara serius.

Tentang permasalahan parkir di Kota Kupang, VBL meminta untuk ditata dengan baik. “Setiap hotel ataupun restoran memiliki lahan parkir sendiri dan pemkot Kupang juga menyiapkan lahan parkir untuk disewakan sehingga dapat menambah PAD,” pintanya.

Sementara, untuk penanganan air bersih di Kota Kupang, Gubernur VBL mengatakan perlunya re-design. Ia pun mengimbau dilakukan gerakan tanam air dari tingkat rumah tangga dan perkantoran agar air dapat tertampung dalam tanah selama musim hujan dan digunakan untuk penyiraman di musim kemarau. Bahkan menurutnya, air ini pula dapat dikonsumsi jika dikelola dengan teknologi yang baik. Untuk itu, Gubernur minta kerja sama dengan Pemkot agar membuat proposal bersama untuk diajukan ke pemerintah pusat.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat mengurai masalah krusial di Kota Kupang

Gubernur juga fokus terhadap keberadaan pengaturan pedagang kaki lima yang menurutnya sebagai salah satu syarat suatu kota. Menurutnya, Pemerintah Provinsi akan menghibahkan pengelolaan Pantai Lasiana kepada Pemkot Kupang sehingga dapat menambah PAD. Para pedagang kaki lima di kawasan ini bisa diarahkan dan diatur dengan baik untuk dapat menyuguhkan makanan khas disertai suguhan atraksi wisata lewat nyanyian dan musik sasando sehingga pengunjung selain menikmati alamnya juga mendapat hiburan khas di lokasi wisata Pantai Lasiana. Tempat ini juga diharapkan dapat menjadi ajang untuk berekspresi bagi kaum muda di kota ini.

Gubernur VBL juga mengatakan Kota Kupang harus siap menjadi destinasi pariwisata. Ia mengatakan sedang membuat perencanaan agar tahun depan dibuka penerbangan langsung dari Kupang ke China. Untuk itu, Kota Kupang perlu berbenah baik infrastruktur maupun persiapan akomodasi serta hotel yang baik, bertaraf internasional dengan tetap menonjolkan ciri khas budaya NTT.

Gubernur juga menyinggung soal pelabuhan Tenau yang sudah masuk dalam rencana pembangunan nasional dan sebentar lagi sudah mulai dibangun. Maka, Pemkot Kupang perlu melakukan penyesuaian tata ruang termasuk dalam mengatur jalur keluar masuk kontainer. Untuk itu, Pemkot Kupang perlu bekerja sama dengan Pemkab Kupang agar bisa dialihkan ke Kabupaten Kupang, tentunya dengan perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Terhadap semua catatan yang disampaikan Gubernur, Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore menyampaikan terima kasih. Dirinya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot untuk perlu melakukan akselerasi guna mewujudkan arahan gubernur. “Semua catatan akan diperhatikan. Khusus penanganan sampah, kasih kami waktu 6 bulan untuk penataan masalah sampah,” ujarnya. Dikatakan Wali Kota, pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan dan arahan dari gubernur dengan segera membuat pertemuan untuk penyusunan proposal.

Wali Kota Jefri pun memaparkan, sebagai Ibu Kota Provinsi dan satu-satunya kota di NTT, Kota Kupang terus melakukan penataan kota yang lebih baik. Namun, diakuinya hingga saat ini, Pemkot Kupang juga masih mengalami beberapa masalah yang sedang dalam proses pembenahan seperti air bersih dan sampah.

Tentang air bersih menurut Wali Kota berkat komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat saat ini, Pemerintah Kota Kupang mendapat dukungan dana untuk peningkatan kapasitas sumber air di tiga titik yakni Kali Dendeng di Kelurahan Fontein, Air Sagu di kelurahan Batuplat dan sumber air di kompleks Kampus UKAW Kupang, Kelurahan Oesapa. Diperkirakan dengan peningkatan kapasitas ini akan tambahan 38 ribu pelanggan atau sekitar 231 ribu jiwa. Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan DPRD Kota Kupang juga telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bantuan langsung air bersih bagi warga di titik-titik yang mengalami kekeringan.

Usai melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Gubernur bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat untuk memantau persiapan menyambut kunjungan Presiden RI besok, pada Kamis, 1 Oktober 2020. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans/ghe)
Editor (+rony banase)

Tanam Pohon di Kota Kupang, Yeri Padji : Dipelihara Pihak Ketiga Sampai April 2021

162 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Pemkot Kupang terus melakukan gebrakan dengan menanam pohon guna menuju kota yang berwawasan lingkungan sesuai dengan jabaran visi Pemerintah Kota Kupang untuk menjadikan ibu kota Provinsi NTT ini menjadi kota layak huni.

Program tersebut dicanangkan dalam gerakan bersama yang dinamai Gerakan Kupang Hijau (GKH) dan dikomandoi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan melibatkan seluruh stakeholders, baik itu pengusaha, PNS/PTT maupun masyarakat lainnya yang ingin berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir; Pemerintah Kota Kupang juga menggelontorkan dana dari APBD untuk membeli pohon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan tahun 2020. Hal ini dilakukan mengingat pohon secara global sangat penting bagi kehidupan manusia dan diyakini sebagai salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global.

Aksi tanam pohon dalam Gerakan Kupang Hijau

Bahkan, secara nasional, penanaman pohon merupakan langkah strategis pemerintah pusat dan provinsi yang digalakkan untuk kelestarian ekosistem. Selain manfaat utama pohon sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida, bahkan sekarang sedang digalakkan hutan kota di berbagai daerah, sebagai salah satu syarat pelestarian lingkungan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas LHK Kota Kupang, Yeri Padji Kana saat dikonfirmasi terkait program penanaman pohon yang saat ini sedang berlangsung.

Penanaman pohon, imbuh Yeri Padji, menjadi dasar utama persoalan air yang terjadi hingga hari ini. Menurutnya, Penanaman pohon adalah salah satu solusi jangka panjang untuk melestarikan air bawah tanah, sehingga tidak langsung mengalir ke laut. Selain itu, penting dalam penataan Kota Kupang.

Pohon yang ditanam menggunakan jasa pihak ketiga

“Pohon ditanam dan ditata penanamannya agar menjadi salah satu faktor menambah estetika keindahan kota, selain sebagai peneduh jika panas,” kata sosok yang akrab disapa JPK ini.

Terkait adanya informasi dari masyarakat di berbagai media tentang proses penanaman pohon, dirinya mengatakan bahwa penanaman pohon yang dilakukan pada tahun 2019 tidak ada masalah, bahkan saat ditanya oleh DPRD dalam sidang Badan Anggaran dirinya memastikan pohon tersebut sudah di-PHO.

“Kalau ada yang mati, itu karena cuaca ekstrem, bahkan ada juga karena ulah manusia, ada juga yang cabut, ada yang sandar di pohon, namun itu sudah clear, tidak ada masalah lagi,” kata Yeri.

Sementara, untuk kegiatan pada tahun 2020, ia mengatakan penanaman pohon tahun ini sementara diproses dan terus diawasi. Kegiatan tersebut sedang berlangsung hingga 19 Oktober 2020 mendatang. Setelah selesai masa kontraknya, pihak ketiga akan memelihara pohon tersebut selama enam bulan atau sampai April 2021.

“Idealnya, pemeliharaan hanya tiga bulan namun kita komitmen bersama kontraktor kita sepakat untuk masa pemeliharaan 6 bulan, yakni sampai bulan April tahun 2021. Dia kan bantu pemerintah juga, lantas apa yang mau dipersoalkan, kontrak saja sementara berjalan, lalu kalau mati mereka ganti lagi dengan pohon yang baru,” tutup Yeri. (*)

Sumber berita dan foto (*/Nina—PKP)
Editor (+rony banase)

Pemkot-DPRD Kota Kupang Siap 500 Tangki Air Bersih bagi Masyarakat Marginal

222 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Termasuk dalam 14 daerah yang akan mengalami kemarau panjang di Provinsi NTT sesuai rilis BMKG, maka Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD melakukan antisipasi sebagai tanggap darurat terhadap ancaman kekeringan.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/19/alami-kemarau-bmkg-warning-14-kabupaten-kota-di-provinsi-ntt/

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok, pada Selasa, 22 September 2020 mengatakan dampak dari kemarau panjang adalah masalah kekurangan air bersih dan persoalan kekeringan. Oleh karena itu, memasuki Oktober nanti telah disiapkan 500 tangki air untuk warga terdampak.

“500 tangki untuk masyarakat marginal, sebagai langkah upaya mengatasi kelangkaan air bersih,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengatakan saat ini diajukan usulan anggaran senilai Rp.1 miliar yang dibahas bersama DPRD dan pemerintah. “Kita antisipasi ancaman kekeringan selama tiga bulan ke depan, kita masukkan dalam anggaran perubahan,” jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok

Jimy juga mengungkapkan persoalan ancaman kekeringan ini dibahas bersama Banggar DPRD, sebab persoalan kekeringan ini merupakan hal urgen yang harus ditangani dengan baik.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan dalam masa pembahasan kebijakan perubahan anggaran 2020 ini sangat tepat untuk diajukan usulan anggaran penanganan dampak bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan menyuplai air bagi warga di berbagai wilayah kritis.

Menurutnya, selain menyuplai air, Pemkot harus dapat mengoptimalkan berbagai sumber air lainnya, misalnya Kali Liliba dan mata air Petuk yang hingga saat ini masih terus mengalir. “Jadi kalau itu mempergunakan anggaran yang besar, maka prinsipnya kami di DPR itu tidak menjadi soal, kami sangat mendukung,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengatakan masalah kekeringan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kekeringan ini harus menjadi prioritas untuk ditangani. “Postur anggaran ini kan masih dalam pembahasan, kalau memang terjadi seperti itu, maka namanya emergensi, kita bisa anggarkan itu,” pungkas politisi PDIP ini. (*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Nina—PKP)
Editor (+rony banase)
Foto utama oleh antara

Pasien Covid-19 Naik di Kota Kupang, Pemkot Koordinasi dengan Rumah Sakit

333 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Jumlah pasien Covid-19 terus bertambah beberapa waktu terakhir (data terakhir per Rabu, 23 September 2020, jumlah positif Covid-19 di Kota Kupang mencapai 56 orang, dengan kontak erat sebanyak 522 orang dan suspek sebanyak 423 orang), mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk menyikapi secara serius upaya penanganan. Sejumlah pimpinan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang ada dalam wilayah Kota Kupang diundang untuk melakukan koordinasi terkait itu.

Wakil Wali Kota Kupang, dokter Herman Man memimpin langsung rapat yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang, pada Rabu, 23 September 2020. Menurutnya dengan bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19, Pemerintah Kota Kupang memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk memastikan soal ketersediaan fasilitas seperti ruangan dan tempat tidur berikut peralatan kesehatan khusus bagi pasien Covid-19.

Rapat koordinasi tersebut membahas kesigapan beberapa hal, di antaranya soal sumber daya seperti ruangan dan tempat tidur bagi pasien positif Covid-19. Diketahui dari sejumlah rumah sakit di Kota Kupang tersedia total 83 tempat tidur bagi pasien positif Covid dan 27 ruangan isolasi bertekanan negatif serta 27 ruangan non tekanan negatif.

Sumber daya lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Dokter Herman Man berusaha memastikan ketersediaan tenaga medis terutama dokter spesialis paru dan penyakit dalam di masing-masing rumah sakit. Juga memastikan ketersediaan fasilitas penginapan khusus bagi para tenaga kesehatan yang sedang menangani pasien positif.

Ia juga mengimbau kepada para pimpinan rumah sakit di Kota Kupang untuk secara ketat menerapkan disiplin penggunaan APD bagi para petugas, guna mencegah jatuhnya korban pasien positif Covid-19 dari tenaga kesehatan seperti yang terjadi di daerah lain.

dr. M. Ibrahim, yang mewakili pimpinan Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Moeda Kupang, mengakui saat ini pihaknya masih mengalami kendala soal ruangan khusus untuk filter screening awal di depan rumah sakit. Karena itu mereka sangat mengharapkan dukungan Pemkot Kupang berupa tenda. Selain itu dia juga menyarankan agar para tenaga kesehatan yang sudah merawat pasien positif Covid-19 tidak hanya di-rapid test tetapi juga di-swab.

Pengelola atau perwakilan rumah sakit di Kota Kupang saat rapat koordinasi dengan Pemkot Kupang

Sementara itu, dr. Sieny dari RS Leona Kupang mengusulkan perlunya pelatihan bagi para analis kesehatan untuk pengambilan swab. Pelatihan ini menurutnya perlu untuk mengantisipasi jika suatu waktu jumlah pasien positif terus bertambah dan masing-masing rumah sakit diminta untuk melakukan tes swab sendiri.

Menanggapi usul saran tersebut, dokter Herman Man langsung minta Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk segera menindaklanjuti dan membantu pihak rumah sakit melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut dokter Herman Man didampingi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, Rudy Priyono, S.KM, M.Kes dan salah satu kabid di Dinas Kesehatan Kota Kupang, I Gusti Ngurah Suarnawa, S.KM, M.Kes. Hadir juga seluruh pimpinan rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang ada di Kota Kupang.

Saat ini menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kembali aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu alasannya adalah untuk mencegah meningkatnya jumlah pasien positif Covid-19, karena RS sudah penuh. Dikawatirkan, jika ada tambahan pasien lagi tidak dapat tertampung lagi di rumah sakit.

Dokter Herman menambahkan peluang bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Kupang masih ada karena jalur transportasi udara masih terbuka. Data terakhir yang berhasil dihimpun pasien positif corona di Kota Kupang umumnya adalah warga lokal yang merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah. Untuk itu ada wacana dari Pemkot Kupang untuk mewajibkan para pelaku perjalanan dari luar daerah untuk melakukan tes swab, guna mencegah transmisi lokal yang mengakibatkan jumlah pasien positif bertambah.

Rencananya pada Jumat, 25 September 2020, Pemerintah Kota Kupang juga akan melakukan massive rapid test di pasar yang ada di Kota Kupang. Karena pasar merupakan salah satu lokasi yang terindikasi mempunyai risiko tinggi penularan covid 19. Sebelumnya, pada Selasa, 22 September 2020, Pemkot juga sudah melakukan rapid test terhadap sejumlah ASN di lingkup Pemkot Kupang, sebagai upaya deteksi dini penularan Covid-19 di kantor. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans)
Editor (+rony banase)

Banyak Kasus Balita Gizi Buruk, Dinkes Kota Kupang Garap Program PGBT & PIS-PK

60 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Dinas Kesehatan Kota Kupang gencar menggarap program PGBT (Penanganan Gizi Buruk Terpadu) dan PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga). Dengan adanya dua program ini, kasus balita gizi buruk dan stunting makin banyak ditemukan. Maka, kasus balita gizi buruk dan stunting di Kota Kupang juga semakin banyak yang terdata. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati kepada wartawan, pada Rabu, 23 September 2020.

drg. Retno menyebutkan, dari data yang di entri ke dalam aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kasus balita gizi buruk memang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2018 sebanyak 218 kasus (1,47%), tahun 2019 ada 353 kasus (2,3%) dan 796 kasus (5,0%) di tahun 2020. Sedangkan stunting, kasusnya juga mengalami peningkatan. Tahun 2018 sebanyak 3.426 kasus (23,4%), tahun 2019 ada 3.892 kasus (29,9%) dan 5.151 kasus (32,2%) di tahun 2020.

Menurut Retno, peningkatan angka kasus balita gizi buruk dan stunting bukan berarti Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak maksimal dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Sebaliknya, lewat program PGBT yang gencar dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor, kasus balita gizi buruk dan stunting makin banyak ditemukan untuk selanjutnya didata dan ditangani.

“Tahun kemarin dibantu Unicef dan lembaga agama, kita sosialisasi PGBT di enam kecamatan dengan melibatkan para kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah dan komponen masyarakat lainnya. Dengan pemahaman yang semakin baik, banyak keluarga yang kemudian proaktif untuk melaporkan soal tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi, temuan kasusnya menjadi lebih banyak,” jelas mantan Kadis Sosial Kota Kupang itu.

Kasus balita gizi buruk dan stunting, lanjut Retno, juga makin banyak ditemukan saat petugas kesehatan di semua puskesmas gencar melaksanakan PIS-PK untuk melihat persoalan setiap keluarga dari dekat. Lewat program ini, petugas kesehatan melakukan pendataan terhadap balita dari rumah ke rumah sehingga ditemukan sejumlah kasus balita gizi buruk dan stunting yang belum terdata.

“Sebelum dilakukan PIS-PK, ada keluarga-keluarga yang memang tidak aktif melaporkan soal tumbuh kembang anak-anaknya. Padahal ada yang gizi buruk dan stunting. Nah dengan PIS-PK, setiap puskesmas sudah punya data sasaran per kelurahan by name by adress (BNBA),” terang Retno.

Jadi, sambung Retno, kalau kasus balita gizi buruk dan stunting meningkat, ya itu karena semakin banyak keluarga yang aktif untuk melaporkan tentang kondisi anak-anaknya. Ditambah lagi keseriusan petugas kesehatan untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah.

Untuk pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk dan stunting, Retno mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai intervensi, antara lain, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri sebagai calon-calon ibu dan ibu hamil untuk mencegah anemia. Pemberian PMT bagi ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis). Peningkatan kapasitas petugas dengan pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) yang dilanjutkan dengan pelatihan kader PMBA sebagai pendamping ibu hamil dan balita di masyarakat. Mendorong pemberian ASI eksklusif hingga 23 bulan. Pelaksanaan kegiatan PMBA yang dilaksanakan dengan konseling maupun praktek kepada orangtua atau pengasuh. Tatalaksana balita gizi buruk rawat jalan dengan pedoman PGBT di mana balita gizi buruk tanpa komplikasi dirawat dengan obat gizi atau Ready to Use Terapheutic Food (RUTF). Pendistribusian vitamin A dan mineral mix. Penyediaan obat cacing dan imunisasi lengkap serta pencegahan dan pengobatan diare.

Retno menambahkan, intervensi program perbaikan gizi terhadap balita gizi buruk dilakukan selama 90 hari. Namun, setelah diterapi dan dikembalikan ke keluarganya, ada anak yang kembali ke status gizi buruk karena ini sangat tergantung pada ketahanan pangan setiap keluarga, asupan gizi dan beragam pola makan.

“Penanganan masalah gizi buruk dan stunting itu multi-sektor. Tidak bisa hanya dari sektor kesehatan. Untuk penanganan gizi buruk menjadi tidak gizi buruk, itu tugas Dinas Kesehatan. Sedangkan, setelah dikembalikan ke keluarga, tanggung jawabnya sudah multi-sektor,” ungkapnya. (*)

Sumber berita dan foto */PKP—Nina)
Editor (+rony banase)

IKMR 2020—2024 Dikukuhkan, Wali Kota Jefri: Kontribusi Nyata di Kota Kupang

399 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Pengukuhan dan pengucapan sumpah dan janji pengurus Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kupang (IKMR) periode 2020—2024 dilakukan oleh tiga orang Ketua panga yang mewakili 25 panga yang berasal dari tiga wilayah Manggarai Raya. Sebanyak 177 orang pengurus yang diambil sumpahnya pada kesempatan tersebut dengan komposisi penasihat/pengarah, pengurus inti dan sembilan bidang.

Selain acara pengukuhan dan deklarasi damai IKMR Periode 2020—2024 pada Sabtu, 19 September 2020 di Hotel Cahaya Bapa Kupang, panitia juga mengagendakan kegiatan tali kasih berupa penyerahan bantuan sembako bagi tiga panti asuhan di Kota Kupang, yang acaranya diatur tersendiri satu hari setelah pengukuhan.

Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore saat menghadiri pengukuhan pengurus, memberikan apresiasi kepada organisasi Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kupang (IKMR) yang selama ini sudah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kota Kupang. Menurutnya kontribusi itu bukan hanya berupa dukungan tetapi juga dalam wujud sosok salah satu putra terbaik IKMR yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kupang, dokter Herman Man yang bersama dirinya memimpin Kota Kupang. Tidak hanya itu dukungan IKMR untuk Pemkot Kupang juga menurut Wali Kota sangat dirasakan dari para anggota DPRD Kota Kupang asal Manggarai.

Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore saat memberikan apresiasi kepada IMKR Kupang

Wali Kota Jefri juga menilai IKMR sebagai sebuah organisasi yang tertata baik serta bisa menjadi contoh bagi organisasi kedaerahan lainnya di Kota Kupang dalam upaya menciptakan kerukunan dari perbedaan yang beragam. Kepada Ketua dan pengurus IKMR yang baru, Wali Kota berharap agar kerja sama dan komunikasi baik yang sudah terjalin baik selama ini bisa terus dipertahankan. Pemkot Kupang menurutnya sangat terbuka menerima masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk IKMR demi perubahan Kota Kupang menjadi lebih baik.

Apresiasi kepada IKMR juga disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Yohanes Oktavianus, yang hadir mewakili Gubernur NTT. Menurutnya orang Manggarai memiliki beberapa karakteristik yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di NTT, seperti tidak primordial, toleran dan memiliki komitmen tinggi untuk pendidikan kaum muda. Dia berharap kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa terus dijaga bahkan dikembangkan. Kepada pengurus IKMR yang baru dia berpesan agar senantiasa mendukung program Gubernur NTT dalam mewujudkan NTT bangkit NTT sejahtera.

Wakil Wali Kota Kupang, dokter Hermanus Man, mewakili sesepuh Manggarai Raya berpesan kepada para pengurus baru lewat perumpamaan sebuah pensil. Menurutnya seperti pensil dalam menjalankan organisasi bagian yang paling berguna tidak harus menonjol, namun selalu siap di depan jika dibutuhkan. Seperti pensil, dokter Herman Man juga berharap para pengurus IKMR ini bisa meninggalkan jejak tentunya yang memiliki arti dan bermakna bagi orang lain dan organisasi. Diakuinya, ke depan akan ada lebih banyak tantangan karena perubahan teknologi, ilmu pengetahuan juga kebutuhan anggota. Karena itu, pengurus IKMR dituntut untuk bisa menjawab tantangan tersebut.

Sesepuh IKMR Kupang, dokter Herman Man saat menandatangani deklarasi damai Pemilu kada Kota Kupang 

Ketua IKMR periode2020—2024, Aloysius Sukardan dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada IKMR Kupang yang telah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepadanya. Dia berjanji, di masa kepemimpinannya kali ini ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian serius. Di antaranya adalah memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh keluarga IKMR. Ke depan, menurutnya organisasi ini jangan lagi menjadi beban bagi anggotanya, namun sebaliknya IKMR harus bisa membantu meringankan beban para anggotanya, dengan memaksimalkan sektor ekonomi dan koperasi.

Menurut Aloysius Sukardan, perhatian lain dari IKMR adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada pada warga IKMR, misalnya dewan pakar supaya bisa membantu menyelesaikan persoalan pembangunan yang ada di tiga wilayah Manggarai Raya.

Dalam acara tersebut panitia juga mengagendakan deklarasi damai sebagai wujud dukungan sekaligus pesan bagi keluarga yang ada di Manggarai Raya khususnya Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilu kada agar menciptakan pesta demokrasi yang damai.

Aloysius juga mengingatkan segenap anggota IKMR Kupang yang juga sebagai warga Kota Kupang untuk bergandengan tangan membantu Pemerintah Kota Kupang dalam upaya percepatan pembangunan di Kota Kupang. Saat ini, IKMR memiliki 2.000 KK yang sudah terdata dan masih banyak lagi yang belum didata. Jumlah ini menurutnya bisa menjadi energi besar untuk menyukseskan program-program pemerintah.(*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_Ans)
Editor (+rony banase)

HUT Ke-75 PMI, Dokter Herman Man : PMI Kota Kupang Bangun Solidaritas Pelayanan

132 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Peringatan HUT ke-75 Palang Merah Indonesia (PMI) di masa Pandemi Covid-19, dihelat PMI Kota Kupang dengan perayaan sederhana dan mengedepankan protokol kesehatan. Berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Kupang, pada Kamis, 17 September 2020, dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe, Forkopimda Tingkat Kota Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy P. Funay, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang, perwakilan dari PMI Provinsi NTT, Basarnas NTT, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kupang, Forum Organisasi Laskar Timor Indonesia, Sukarelawan PMI Kota Kupang dan sejumlah media massa.

Ketua PMI Kota Kupang, dokter Herman Man menyampaikan tema peringatan HUT Ke-75 PMI Tahun 2020 mengusung tema “Solidaritas untuk Kemanusiaan”. Menurutnya, PMI menyadari bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus terus dipupuk dan disebarluaskan agar tumbuh dan berkembang rasa kepedulian untuk membantu sesama.

“PMI Kota Kupang harus berada dalam kerangka membangun solidaritas yang strategis bersama masyarakat dalam semua aktivitas pelayanan dan bantuan, serta menjadikan masyarakat bagian dari program kerja PMI bersinergi dalam kerja bidang kemanusiaan,” urainya.

Pelepasan Balon HUT Ke-75 PMI oleh Ketua PMI Kota Kupang, Dokter Herman Man

Dokter Herman Man juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh undangan dan sukarelawan atas waktunya untuk turut serta memperingati HUT Ke-75 PMI. Gambaran inilah yang menurutnya harus terus ditunjukkan, bahwa kebersamaan dalam sebuah misi adalah kunci dari sukses, apalagi aktivitas ini sangat berhubungan dengan solidaritas dan kemanusiaan.

Ia pun menambahkan 75 Tahun adalah waktu yang panjang bagi PMI berkiprah dalam bidang kemanusiaan. Pengalaman yang sama panjangnya dengan usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memberikan pelajaran berharga bagi PMI untuk terus mengembangkan diri dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan PMI kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dokter Herman Man berharap seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, korporasi, lembaga sosial dan masyarakat serta mitra Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dapat bersama-sama bergandengan tangan mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan. “Mari kita jadikan HUT Ke-75 ini sebagai momentum untuk menjunjung tinggi rasa solidaritas terhadap sesama. Semoga hal ini menjadi semangat untuk PMI dalam mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersinergi menciptakan solidaritas untuk pelayanan kemanusiaan,” pungkasnya.

Pemotongan Tumpeng HUT Ke-75 PMI oleh Ketua PMI Kota Kupang, Dokter Herman Man didampingi oleh Ketua DPRD Kota Kupang dan Sekda Kota Kupang

Jusuf E. A. Sirlalang, selaku koordinator perayaan peringatan HUT Ke-75 PMI kali ini dalam laporannya menyampaikan bahwa, PMI Kota Kupang menyelenggarakan berbagai kegiatan yakni Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Relawan KSR dan SIBAT pada 8—12 September 2020 di aula Wakil Wali Kota Kupang, jalan santai dan pembersihan pantai pada 12 September 2020 di pantai Pasir Panjang, aksi sukarela donor darah pada 15 September 2020 serta puncak perayaan HUT Ke-75 yang dilaksanakan pada 17 September 2020.

“Seluruh kegiatan dirancang untuk mempererat tali silaturahmi antar-pengurus, staf dan relawan PMI Kota Kupang. Di samping itu, tentunya PMI sedang melakukan promosi atau kampanye agar lebih dikenal oleh masyarakat,” bebernya.

Andre Sirlalang menambahkan sejak akhir Maret 2020, Indonesia dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama sosial dan ekonomi. Dalam kondisi tersebut PMI Kota Kupang tidak tinggal diam, sebaliknya PMI Kota Kupang terus menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Mulai dari pencegahan, edukasi sampai pada turut serta dalam berbagai penanganan pasien Covid-19.

“Oleh karena itu, mengingat krisis berdampak cukup luas dan diperkirakan masih akan berlangsung, maka PMI mengajak semua masyarakat untuk bersinergi menciptakan solidaritas untuk pelayanan kemanusiaan, baik yang berhubungan dengan Covid-19 maupun di situasi krisis atau bencana lainnya sesuai dengan tema besar yang diluncurkan pada HUT PMI kali ini,” pungkasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_jms/ech/nis)
Editor (+rony banase)

Belasan Ribu Warga Tidak Mampu di Kota Kupang Terima Bantuan Sosial Beras

306 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sekitar 11.351 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Kupang menerima bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial RI. Bantuan sosial beras ini merupakan salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) dalam rangka penanganan dampak wabah Covid 19. Acara launching penyaluran bantuan sosial beras bagi KPM PKH oleh Wali Kota Kupang itu berlangsung di halaman Kantor Camat Kelapa Lima, pada Rabu, 16 September 2020.

Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore, dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar, terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu.

“Di tahun 2020 ini, pemerintah menyiapkan beberapa skema bansos, antara lain bansos reguler termasuk di dalamnya bansos PKH dan bansos pangan sembako dengan total anggaran sebesar Rp.48 miliar lebih bersumber dari APBN,” ungkap Wali Kota Jefri.

Untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, terutama dampak sosial ekonomi yang melanda masyarakat Kota Kupang, khususnya terhadap mereka yang berpenghasilan rendah, imbuh Wali Kota Jefri, pemerintah menyiapkan bansos dampak Covid-19 dengan total anggaran Rp.75 miliar lebih yang bersumber dari APBN dan APBD. Selain itu, ada pula bansos reguler bidang rehabilitasi sosial yang bersumber dari APBN dan APBD, dengan total anggaran sebesar Rp 822 juta.

Wali Kota menambahkan apa yang dilaksanakan pemerintah ini sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Kupang serta upaya global dalam menanggulangi dampak covid yang tidak hanya mengancam kesehatan namun lebih dari itu, menimbulkan terjadinya krisis kemanusiaan, ekonomi dan sosial.

“Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan program bantuan sosial beras sebagai salah satu program jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Dengan harapan bantuan ini dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama pandemi Covid-19, “ urai Wali Kota Jefri.

Wali Kota Jefri saat menyerahkan bantuan sosial beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) PKH di Kecamatan Kelapa Lima

Kepada jajaran pemkot kupang khususnya Dinas Sosial, camat dan lurah, Wali Kota Jefri menginstruksikan agar terus memberi perhatian penuh terhadap program ini, sehingga penyaluran bantuan beras sebanyak 510.795 ton yang dijadwalkan selama 3 bulan ini tepat sasaran dan tepat guna serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi 11.351 KPM yang tersebar di 6 kecamatan.

Para camat dan lurah diminta agar terus membangun komunikasi aktif baik dengan Dinas Sosial maupun dengan perangkat LPM, RT dan RW yang mengetahui persis kondisi warga di lapangan terkait validasi data, sehingga kendala-kendala seperti salah sasaran atau keterlambatan penyaluran dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Kepada warga masyarakat para penerima manfaat, Wali Kota Jefri berharap bantuan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran terutama di tengah pandemi yang belum berakhir saat ini. Wali Kota juga pada kesempatan yang sama mengimbau kepada semua warga Kota Kupang untuk turut membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona dengan terus mengedepankan protokol kesehatan yang dianjurkan, demi kesehatan bersama.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, dalam laporannya menjelaskan dalam penyaluran bansos beras kali ini setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 15 kg per bulan. Untuk penyaluran bulan September diberikan sekaligus dengan jatah bulan Agustus lalu, sedangkan untuk jatah bulan Oktober akan disalurkan tersendiri pada bulan Oktober nanti. Untuk kegiatan launching hari ini menurut Lodywik hanya diberikan untuk Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima sebanyak 289 KPM. Sementara untuk kecamatan lain akan menyusul dan titik distribusi berada di kantor lurah masing-masing.

Acara launching penyaluran bansos beras bagi KPM PKH ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Kepala Perum Bulog Kanwil NTT, General Manager PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, dan para Asisten Sekda, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang serta para camat dan lurah. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans/ech)
Editor (+rony banase)