Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji guru ASN sebesar satu kali gaji pokok dan tunjangan profesi guru non-ASN Rp2 juta, berlaku bagi guru bersertifikat di sekolah negeri maupun swasta.
Jakarta | Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen sebagai tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.
Pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB pada Kamis, 7 Agustus 2025, Sri Mulyani mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan profesi pendidik harus ditanggung negara atau bisa melibatkan partisipasi masyarakat.
Sri Mulyani mengakui bahwa rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi guru dan dosen jadi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan negara.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk pendidikan, termasuk KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, PIP untuk 20,4 juta siswa, BOS untuk 9,1 juta pelajar, BOPTN untuk hampir 200 kampus negeri, beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru non-PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi 666,9 ribu guru, rehabilitasi 22 ribu sekolah, dan program Makan Bergizi Gratis.
Anggaran negara juga dialokasikan untuk beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS bagi 477,7 ribu guru, sertifikasi 666,9 ribu guru, pembangunan dan rehabilitasi 22 ribu sekolah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan bahwa anggaran pendidikan dibagi ke dalam tiga klaster utama. Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai mahasiswa, lalu klaster kedua untuk guru dan dosen itu belanjanya mulai dari gaji sampai dengan tunjangan kinerja dan klaster ketiga untuk sarana prasarana.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji guru ASN sebesar satu kali gaji pokok dan tunjangan profesi guru non-ASN Rp 2 juta, berlaku bagi guru bersertifikat di sekolah negeri maupun swasta.(*)
Sumber (melihatindonesia+ ragam)