Arsip Tag: Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jangan Sia-siakan Pengorbanan Kita Selama PPKM Darurat!

228 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Kita semua sadar sepenuhnya tentang kenyataan kasus COVID-19 akhir-akhir ini yang telah mencapai 2,7 juta kasus lebih atau rata-rata 54 ribu kasus per hari. Di mana sempat terjadi ada 71,39 ribu kasus kematian sebagai akibatnya. Ini artinya, 1.205 kasus kematian per hari! Saudara dan sahabat kita jatuh bergelimpangan. Dan ini rekor tertinggi selama pandemi.

Fenomena menyedihkan yang memicu kembali ingatan kita tentang filosofi dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka kita paham kalau beliau pun “terpaksa” mengambil keputusan berat dan akhirnya mesti bertindak tegas.

Walaupun itu dirasa menyakitkan dan pahit, namun toh perlu demi menyelamatkan rakyatnya sendiri. PPKM Darurat pun diberlakukan, sebelum hal yang jauh lebih buruk terjadi pada bangsa ini.

Lalu apakah pemerintah membiarkan rakyatnya begitu saja? Tidak! Sama sekali tidak. Apa buktinya?

Buktinya nyata sekali. Faktanya pemerintah telah hadir dalam bentuk pertolongan pertama pada keadaan terdesak (P3K) rakyat. Dana APBN digelontorkan (lagi dan lagi) untuk menolong mereka semasa kesusahan akibat pandemi mondial ini. Mereka itu adalah yang ada di 4 desil terbawah lapisan masyarakat.

Baru saja lewat Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah mengumumkan peningkatan dukungan kepada masyarakat serta usaha kecil. Jelasnya, total anggaran penanggulangan Covid-19 ditambah sekitar Rp 45 triliun lebih. Dari yang tadinya Rp 699,43 triliun naik jadi Rp 744,75 triliun. Membebani anggaran negara? Ya, tapi apa boleh buat.

Ini semua dari APBN, yang artinya uang rakyat sendiri. Jadi, mari jangan sia-siakan pengorbanan kita semua dengan kekonyolan-kekonyolan yang tidak perlu. Yang malah tambah bikin susah bangsa ini nantinya.

Terbagi dalam 5 klaster tambahan bantuan,

Pertama, Perlindungan Sosial (Tambahan Bansos Tunai, Tambahan Penyaluran Kartu Sembako, Bantuan Beras, Perpanjangan Diskon Listrik, dan Tambahan Pra Kerja). Anggarannya ditambah dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun.

Kedua, Kesehatan (Perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien, RS Darurat dan Percepatan Vaksinator/Penebalan PPKM dari intercept earmark TKDD). Anggarannya naik dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun.

Ketiga, Insentif Usaha (Angsuran PPh 25, tarif PPh Badan, PPh Final UMKM, PPnBM Kendaraan Bermotor & PPN Perumahan DTP, dsb.) Anggarannya dipertahankan pada kisaran Rp 62,83 triliun.

Keempat, Dukungan UMKM dan Korporasi (Tambahan pembebasan rekening minimum s.d. Desember dan penurunan perkiraan penempatan dana). Anggarannya di-refocussing dari Rp 171,77 triliun menjadi Rp 161,20 triliun.

Kelima, Program Prioritas (Padat Karya K/L , Ketahanan pangan, ICT, Pariwisata, serta prioritas lainnya). Anggarannya dinaikkan sedikit dari Rp 117,04 jadi Rp 117,94 triliun.

Ini semua menunjukkan bahwa pemerintah fokus dan terus pasang mata-telinga serta turun langsung ke lapangan untuk membantu dan terus mengevaluasi setiap pencapaian program-program bantuannya.

Apakah semua berjalan mulus? Tentu saja tidak, atau belum sempurna. Banyak kekurangan di sana-sini. Mesti diakui juga.

Kita sempat mendengar Menteri Sosial Risma yang pontang-panting membereskan data di Kemensos. Juga ia sempat ngomel-ngomel saat mendapati petugas lapangannya di dapur umum yang pasang organ tunggal. Ini mau menolong rakyat atau mau dangdutan?

Ada lagi surat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian kepada 19 kepala daerah tingkat provinsi yang belum optimal menyalurkan dana bantuan sosialnya kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Ada Rp 25,46 triliun Dana Transfer Umum (DTU) ke daerah yang mesti segera disalurkan untuk meringankan kesusahan rakyat.

Sampai akhirnya kita mendengar himbauan lantang dari Plt.Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, yang barusan menyikapi pengumuman Presiden Joko Widodo tentang PPKM yang diperpanjang sampai 26 Juli 2021. Ini hal yang sangat serius.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwasanya PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli dan akan dilonggarkan pada 26 Juli bila jumlah kasus Covid-19 terus menurun.

Giring Ganesha dari PSI meminta dengan sangat kepada kita semua (pemerintah, tokoh masyarakat dan semua lapisan masyarakat) agar bisa menjalankan 3 hal sampai 25 Juli 2021. Supaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini bisa dilonggarkan kembali, seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tadi.

Ini imbauan yang masuk akal. Patut kita dukung bersama. Kita sudah sesak nafas berkorban, jangan kita sendiri yang menyia-nyiakan pengorbanan ini. Sambil halau dan tolak segala bentuk agitasi murahan dari para petualang politik yang coba-coba bikin keruh suasana. Ini saatnya kita semua tegas mengambil sikap. Rakyat bersatu, gelandangan politik pun manyun.

Pertama, soal protokol kesehatan atau prokes. Kita semua seyogianya bisa mendisiplinkan diri untuk bertahan diam di rumah. Tentu saja kecuali terpaksa mesti ke luar, maka prokes harus benar-benar ditegakkan. Lagi pula pihak berwenang juga jangan ragu menindak setiap pelanggaran dengan cara yang manusiawi.

Kedua, agar bantuan untuk masyarakat terdampak perlu disegerakan serta mesti tepat sasaran. Ini sangat urgen. Makanya kepala daerah pun mesti berani mengambil diskresi kebijakan. Asalkan jujur dan transparan semuanya pasti beres.

Pelajaran penting (walau pahit) selama pandemi ini adalah soal akurasi data. Jangan ada lagi mega skandal macam korupsi e-KTP seperti dulu. Segera bereskan data kependudukan kita.

Ketiga, percepat vaksinasi dan agar lebih masif. Ini supaya rakyat mampu membentengi diri, sehingga jika terpapar, tidak terlalu parah efeknya. Kita semua bertanggung jawab untuk mengejar target ‘herd-immunity’ di mana 85% rakyat tervaksinasi lengkap. Makanya, momentum perpanjangan PPKM Darurat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lebih memasifkan vaksinasi.

Jika tiga hal tersebut bisa dilaksanakan sehingga PPKM bisa dilonggarkan kembali, Giring Ganesha meyakini, bahwa perekonomian akan kembali bergerak dan penyebaran virus bisa lebih terkendali. Pasar-pasar akan dibuka, pengemudi online, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain akan kembali leluasa beraktivitas. Begitulah gerak perekonomian rakyat bakal bergulir kembali perlahan tapi pasti.

Kata Bung Karno, “Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya.”

Bersama kita bisa, bangkitkan solidaritas persatuan bangsa! Indonesia maju.

Rabu, 21 Juli 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi-Politik

Foto utama oleh alinea.id

Sri Mulyani : ‘Camat Ujung Tombak Maju Mundurnya Negeri Ini!’

244 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ujung tombak maju mundurnya negeri ini adalah camat. Hal ini dikatakannya mengingat sentralnya peran camat dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan mengoordinir pemerintahan desa. Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional Camat 2019 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu/20 Maret 2019.

“Camat ini ujung tombaknya sebuah negara, maju mundurnya negara ini ada di tangan camat. Dalam pengalaman saya di berbagai instansi, saya melihat kesuksesan sebuah lembaga itu tergantung pada level manager tengah. Suatu institusi kalau manager yang di level tengah seperti camat ini memiliki managerial yang baik , perubahan long lasting (jangka panjang) akan terjadi,” papar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan yang akrab disapa Ani itu menyebutkan, kunci seluruh implementasi pembangunan nasional berada di tangan seorang camat. Pasalnya camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, terutama terkait pada dana kelurahan dan dana desa yang dikucurkan oleh negara setiap tahunnya.

“Seluruh implementasi pembangunan nasional kuncinya juga ada di camat. Camat tolong bantu awasi dan kawal bersama dana kelurahan dan dana desa yang alokasinya meningkat setiap tahun. Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya, saya lebih benci lagi kalau dikorupsi, itu bentuk kejahatan. Oleh karenanya mari kita kawal dana desa. Kita tidak ingin dana desa naik, tapi masyarakat desa tidak sejahtera,” tegas Ani.

Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp 20,67 triliun untuk tahun 2015, Rp 46,98 triliun untuk tahun 2016, Rp 60 triliun untuk tahun 2017, Rp 60 triliun untuk tahun 2018, dan Rp 70 triliun di tahun 2019.

“Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memajukan kesejahteraan di desa, anggarannya terus naik, tahun ini Rp 70 trilliun. Dana desa selama 5 (lima) tahun ini mampu membangun jalan desa 191.600 km, sarana air bersih 959.569 unit, posyanndu 24.820 unit. Ini kelihatan sederhana, tapi memang ini pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, karena ada juga daerah yang belum memiliki sanitasi yang baik. Ini kelihatan sepele tapi sangat menentukan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh sebabnya, mari kita kawal dengan sebaik-baiknya,” ajak Ani.

Sementara dana kelurahan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 3 triliun untuk dibagi dengan klasifikasi kelurahan yang termasuk baik, hanya perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

“Dana kelurahan sebesar Rp 3 trilliun itu diharapkan sangat membantu kelurahan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang infrastruktur. Alokasi untuk kelurahan yang dalam kategori sangat perlu ditingkatkan sedikit lebih besar daripada kategori kelurahan yang lain,” kata Ani. (*)

Sumber berita (*/Puspen Kemendagri)
Editor (+rony banase)

“Gender Equilibrium“ dalam Kiprah Politik Nasional

222 Views

Siaran Pers Nomor: B-127/Set/Rokum/MP 01/08/2018 Kemen PPPA RI

Malang,gardaindonesia.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise,Kamis/2 Agustus 2018, menghadiri Muktamar ke-XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Malang—Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang dan memberikan speech dalam kuliah umum bertajuk “Peran Perempuan dalam Kiprah Politik Nasional”.

Menteri PPPA, Yohana Yembise mengatakan perempuan dan anak menjadi pilar penting dalam pembangunan. Pergerakan politik perempuan dalam kiprah politik nasional telah dimulai sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, peran dan posisi perempuan dan laki-laki cukup seimbang. Perempuan tidak lagi direndahkan, tidak diasosiasikan hanya sebagai ibu yang tugas utamanya menjadi pendamping suami dan mengurus rumah tangga. Bahkan perempuan telah diikutsertakan dalam perjuangan bangsa.

“Perempuan dewasa ini telah bertransformasi menjadi agen pembaharuan di berbagai kehidupan masyarakat, termasuk di bidang politik dan pengambilan keputusan. Perjuangan perempuan dalam mendapatkan hak politik: memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan hasil dari perjuangan pergerakan politik perempuan, baik di tingkat nasional dan daerah. Pencapaian pergerakan politik perempuan pada era reformasi pasca rezim Orde Baru adalah dilegalkannya kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) pada Pemilu 2004 dan berlangsung hingga saat ini,“ ujar Menteri Yohana.

Untuk mewujudkan keseimbangan gender (gender equilibrium), perempuan tidak boleh dibiarkan melakukan perjuangan sendiri. Perempuan harus didukung oleh laki-laki, khususnya di bidang politik dan pengambilan keputusan.

Menurut Yohana, perspektif gender equilibrium menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. Kita harus memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan dan mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna menyongsong Planet 50:50 gender equality pada 2030,” papar Menteri Yohana.

Hasil Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif Nasional (DPR RI) sebesar 17.32% atau terdapat 97 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota DPR RI. Di tingkat provinsi atau DPRD Provinsi, keterwakilan perempuan hanya mencapai 16,43% atau sebanyak 350 anggota legislatif perempuan dari 2.130 anggota DPRD Provinsi se-Indonesia.

Adapun keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota adalah sebesar 14% atau terdapat 2.296 anggota legislatif perempuan dari total sebanyak 16.883 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk tingkatan senat atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah) keterwakilan perempuan sebesar 25,74% atau terdapat 34 perempuan dari 132 senator.

Untuk mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu 2019, Kemen PPPA telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menyiapkan para pemimpin perempuan di masa-masa mendatang, yaitu :

Pertama, Menyusun Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 10 Tahun 2015. Dalam melaksanakan Grand Design telah dilakukan MoU antara Menteri PPPA dengan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Kemen PPPA juga telah menyebarkan Grand Design ke seluruh Indonesia, yaitu kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepala BP3A/KB dan Badan Kesbangpol Provinsi.

Kedua, Melakukan MoU dengan Kemendagri untuk bersama- sama melaksanakan pendidikan politik secara masif agar dapat mendongkrak perempuan legislatif pada 2019. Selanjutnya Menteri PPPA juga melaksanakan MoU dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka mengawal kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan, baik di lembaga penyelenggara Pemilu maupun komitmen partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan kader perempuan sekurang-kurangnya 30% calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Ketiga, Melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah di 15 provinsi dengan peserta sebanyak 600 orang perempuan potensial pada 2016. Dari hasil pelatihan tersebut terdapat 46 peserta pelatihan yang maju/mencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala daerah pada 101 Pilkada serentak pada 2017. Pada 2017 telah dilaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah di 17 provinsi dengan peserta sebanyak 680 perempuan potensial untuk mendorong perempuan mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah pada 2018.

Keempat, Khusus dalam rangka memotivasi para perempuan untuk maju kontestasi dalam Pemilu 2019, Kemen PPPA telah melaksanakan pelatihan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender di 13 provinsi dengan perserta sebanyak 520 kader partai politik perempuan pada 2016 dan pada 2017 telah dilaksanakan di 14 provinsi dengan peserta sebanyak 1.120 kader partai politik perempuan.

Kelima, Menyusun modul kepemimpinan perempuan di perdesaan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan upaya mewujudkan kualitas perempuan di perdesaan.

“Menjelang Pemilu Legislatif 2019, marilah kita kampanyekan gerakan HeForShe (dia laki-laki untuk dia perempuan). Cara yang paling efektif, diantaranya adalah dengan memilih bakal calon legislatif perempuan yang potensial untuk terpilih dan duduk dalam lembaga legislatif. Pada akhirnya dengan semakin seimbangnya hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera,” tegas Menteri Yohana.

Sebanyak 800 orang peserta tetap dari 34 DPD seluruh Indonesia menghadiri muktamar tersebut yang akan berlangsung 1-6 Agustus 2018. Muktamar kali ini mengangkat tema besar meneguhkan Pancasila sebagai sukma bangsa untuk Indonesia sejahtera. Ketua Umum IMM Jawa Timur, Abdul Musawir Yahya mengatakan IMM sebagai kader muda Muhammadiyah harus menjadikan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

“Kader muda Muhammadiyah, khususnya di kalangan mahasiswa menaruh perhatian besar dengan maraknya isu radikalisme dan anti Pancasila. Kami ingin IMM selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tunduk pada aturan negara dan konstitusi, serta menjadikan musuh besar bagi siapa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Hal ini dilakukan dengan mengedukasi dan melakukan kajian untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat terkait berbangsa dan bernegara yang baik. Oleh karena itu, hasil muktamar ini diharapkan menjadi rujukan atau landasan bagi seluruh DPD di Indonesia,” tutur Abdul Musawir Yahya. (*/PM PPPA + rb)

Tingkatkan Akses dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi

227 Views

Surabaya,gardaindonesia.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) , Yohana Yembise,Kamis/2 Agustus 2018, memberikan keynote speech dalam acara Voyage to Indonesia’s Seminar on Women’s Participation for Economic Inclusiveness di Surabaya.

Seminar ini sebagai bagian dari program Kelompok Bank Dunia – Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional 2018 (AMS 2018), memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder, baik dari dalam maupun luar negeri untuk membahas, bertukar pandangan, dan pengalaman tentang manfaat ekonomi bagi pemberdayaan perempuan.

“Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan,” tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan perempuan harus diberikan akses yang sama dengan laki-laki. “Di Kementerian Keuangan, kami berusaha mendesign anggaran negara sedemikian rupa untuk mewujudkan anggaran yang responsif gender. Kami ingin perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang sama dalam proses pembangunan,” tambahnya.

Ia berharap hasil dari seminar ini menjadi masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi, terutama pada kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan perempuan.

Sementara itu, Menteri PPPA, Yohana Yembise mengatakan kondisi perempuan Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan. Banyak upaya yang telah dilakukan, namun data menunjukkan bahwa posisi dan status perempuan masih menghadapi hambatan dibandingkan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.

Hal ini dibuktikan dengan data Indeks Pembangunan Gender (GDI) Indonesia adalah 92,6 sedangkan GDI dunia rata-rata adalah 93,8. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi ke-6 dari semua negara ASEAN. Pemerintah menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (GEI) untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan gender, dengan rata-rata GEI Indonesia selama 2010-2016 sebesar 70,10. Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender sejak 2010 hingga 2016 terus meningkat setiap tahunnya, namun fakta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih ada.

Menteri Yohana menjelaskan salah satu sektor yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan adalah pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas tujuh atau kelas dua SMP.

Masih banyak perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP dan hanya memiliki sertifikat sekolah dasar. Kondisi ini menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (Survei Ketenagakerjaan Nasional) pada 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah 50, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 83.

Dari jumlah total tenaga kerja, perempuan umumnya bekerja di sektor informal dengan persentase terbesar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebesar 28 persen, diikuti oleh sektor perdagangan skala besar dan kecil sebesar 23 persen. Data Sakernas 2016 menunjukkan meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sama, namun upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan laki-laki.

“Perempuan yang bekerja di sektor informal masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya terbatasnya akses sumber daya keuangan dan modal, akses untuk mendapatkan informasi tentang produk atau pasar, dan akses untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas produk. Padahal peran perempuan dalam pembangunan ekonomi telah memberikan dampak besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, dari jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia, hampir 70 persen dikelola oleh perempuan,” tutur Menteri Yohana.

Untuk mengurangi kesenjangan gender, terutama di bidang ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan kebijakan Industri Rumahan (IR) yang dilakukan oleh kelompok perempuan, informal, dan memiliki modal kecil. Skala kelompok usaha ini masih kurang mendapat perhatian, meskipun kelompok usaha ini perlu diberdayakan karena dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebijakan pengembangan IR yang telah dijalankan sejak 2016 telah menyentuh lebih dari 3000 industri rumah tangga perempuan di 21 kabupaten. Mereka telah menerima fasilitas, seperti pelatihan teknis dan bantuan peralatan produksi. Hasil evaluasi yang telah dilakukan pada 2018, sejumlah pelaku IR mengaku memperoleh banyak manfaat karena dapat meningkatkan pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga.

“Satu hal yang juga penting untuk mengurangi kesenjangan gender adalah dengan menerapkan strategi keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan (HeforShe). Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu program prioritas Kemen PPPA,” tegas Yohana. (PM PPPA + rb)