PMPB NTT: Advokasi Kebijakan Sekolah /Madrasah Aman Bencana

139 Views

NTT, gardaindonesia.id – NTT (Nusa Tenggara Timur) dilihat dari Aspek Klimatologi, topografi, geologis, demografi dan sosiologi, sangat berpotensi terhadap ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, gempa, tsunami, abrasi, konflik, wabah penyakit dan lain-lain. Setiap kejadian bencana selalu menimbulkan dampak berbeda bagi setiap sektor termasuk sektor pendidikan.

Karenanya tantangan dalam mengelola risiko bencana di sektor pendidikan semakin kompleks, mengingat penyelesaian masalah harus dapat diupayakan jawaban untuk memperkuat ketahanan sektor pendidikan, dalam upaya mitigasi maupun kesiapan menghadapi ancaman bencana tersebut.

Penanggulangan bencana khususnya di sektor pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu, mengingat keberulangan bencana semakin meningkat baik wilayah terdampak maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan .

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak melalui replikasi dan scalling-up dari inisiatif sekolah aman di tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi NTT.

Beberapa hal yang dilakukan bersama dalam implementasi program ini adalah : kegiatan peningkatan kapasitas kepada Aparatur sipil Negara, para guru dan juga OMS di Provinsi NTT, Kampanye dan advokasi untuk mendorong implementasi program sekolah/madrasah aman bencana di Provinsi NTT.

Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) NTT berkolaborasi dan bersinergi dengan Plan International dan Pemprov NTT melakukan evaluasi akhir terhadap Program Sekolah/Madrasah Aman Bencana Tingkat Provinsi NTT, Jumat/29 Juni 2018 di Aula Hotel Sylvia Premiere Kota Kupang.

Koordinator PMPB NTT, Kristian Ngelan, menuturkan beberapa hal yang telah dicapai dalam kegiatan ini antara lain adalah tersedianya fasilitator sekolah/Madrasah aman Bencana di Provinsi NTT, surat Edaran dari Dinas P&K Provinsi NTT nomor 421/03/PK/2016 tentang Penerapan Sekolah Aman di Provinsi NTT.

“Pasti bisa berlaku di seluruh wilayah, Apa yang kita lakukan Lebih banyak pada Advokasi Kebijakan dan alokasi anggaran, Tujuan sederhana, Kami mau Agar seluruh Sekolah di NTT dapat menerapkan pendidikan Aman Bencana dan semua warga belajar “, tandas Kris.

PMPB NTT juga bekerjasama dengan Pemprov NTT dukungan dana dari SIDA sejak tahun 2201–2018 telah melaksanakan program ”Penguatan suara anak melalui promosi sekolah/madrasah aman bencana di Provinsi NTT”.

Lanjut Kris, “Beberapa sekolah/madrasah sudah menyusun perencanaan untuk implementasi sekolah aman (bentuk tim siaga, simulasi, renovasi pintu dan meja belajar, dll), sudah ada tools monitoring yang telah di Up-date sesuai dengan konteks NTT dan telah di uji coba.

“Telah tersedia dokumen strategi advokasi sekolah aman di Provinsi NTT, sudah ada Modul Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana, sudah ada anggaran di beberapa SKPD untuk mendukung penerapan sekolah aman di Provinsi NTT “,terang Kris.

Progress lainnya dengan masuknya program sekolah aman masuk dalam renstra Forum PRB NTT, media massa terlibat dalam penyebaran informasi tentang implementasi sekolah aman di Provinsi NTT, promosi sekolah aman melalui media sosial (facebook), Pembuatan buku saku, Pembuatan media belajar edukatif, sudah ada Modul Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah, sudah ada buku cerita sukses tentang Program sekolah/ madrasah aman di NTT.

“Juga telah ada Sekretariat Provinsi Satuan Pendidikan Aman Bencana di NTT “, pungkas Kris.

Perwakilan Plan International, Roby Lay, kemitraan Plan International dan PMPB sudah berjalan 3 (Tiga) tahun. Proyek Sekolah/Madrasah Aman Bencana merupahkan bagian dari inisiatif untuk memperluas dan mengembangkan Sekolah Aman.

“Proyek Ini dilakukan dilakukan Provinsi dan di kab Sikka, kemampuan kami hanya itu “, jelas Roby.

Terkait dengan keberlanjutan, “Proyek ini akan berakhir di Juni 2018 sebagai bagian akhir, tapi kami tidak menyebut sebagai penutupan Proyek Sekolah Aman Bencana, Kami sadar betul bahwa proyek ini akan dilanjutkan dan dikembangkan oleh banyak orang lain “, terang Roby.

Karena salah satu target besar kita sama sama menyusun Rencana Tindak Lanjut, contoh sederhana apakah sekretariat bisa menjadi sumber informasi ataukah alat monitoring dapat dikembangkan oleh sekretariat.

“Mengenai kemandirian bakal ada dari setiap stakeholder termasuk para guru dan sekolah, Roby Lay berharap guru dapat mandiri mencari bahan ajar Lain dan sekolah dapat membuat kebijakan dapat memasukkan sekolah Aman masuk dalam proses belajar mengajar “, pungkas Roy menutup perbincangan dengan teman teman media. (+rb)

Foto: kupang.tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *