Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) NTT menghelat Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) Terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di Hotel Sahid T-More, Kupang, pada 27—29 Agustus 2019.
Dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, Rakor ini dihadiri oleh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto; Kepala Bidang Perluasan dan Promosi Kementerian Koordinator Perekonomian, Ani Suryati Ningsih; Bupati Kupang, Wakil Bupati Manggarai Barat, Wakil Bupati TTS, Sekretaris Daerah Ngada, pejabat yang mewakili Bupati/Walikota se-NTT, para pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-NTT, para Kepala PM-PTSP Kabupaten/Kota se-NTT.
Wagub Josef dalam sambutannya berharap agar dalam rakor tersebut sungguh dilakukan upaya sinergitas, sinkronisasi dan kolaborasi. Tidak hanya sekadar koordinasi, tapi kolaborasi. Kolaborasi berarti saling menghidupkan dan ada keterikatan yang sangat kuat antara Pusat, Provinsi dan daerah. Sehingga saat melakukan kegiatan perizinan harus cepat, teliti, ramah dan memiliki etos kerja melayani.
“Memberi izin, cobaannya sangat banyak. Amplop –amplop akan bergelimpangan. Tapi sekali anda tegas, sekali anda mengatakan tidak, anda sungguh hebat dan luar biasa . Pakailah prinsip fortiter in re, suaviter in modo atau tegas dalam prinsip, ramah pada cara. Senyumlah dalam memberikan pelayanan,” pinta pria asal Ngada tersebut.
PTSP apalagi ditambah kata prima, lanjut Josef, punya makna sempurna. Kategori Pratama dan Madya bukan berarti ada perbedaan pelayanan. Pelayanan harus prima apapun kategorinya. Yang membedakan hanyalah peralatan, tapi pelayanan tetap cepat, tepat dan mudah. Apalagi dengan sistem pelayanan daring atau online sekarang ini, harus semakin mempercepat proses perizinan.
“Kita di NTT, melayani investor harus lebih cepat lagi. Bahkan kita harus merangsang agar investasi bisa mengalir ke NTT. Kita sekarang diberi tanggung jawab oleh Presiden untuk memberikan kontribusi kepada nasional melalui emas putih atau garam bagi kebutuhan dalam negeri. Sekarang kita impor garam sekitar 3,7 juta metrik ton per tahun, saya minta daerah-daerah yang punya potensi garam dapat melayani investor secara cepat, tepat, terukur, dan tertib administrasi,” kata Josef Nae Soi.
Terkait dengan pengembangan perizinan pariwisata, Wagub secara khusus meminta perhatian agar pelayanannya semakin dipermudah. Dikatakannya, dengan penetapan Labuan Bajo sebagai ikon pengembangan destinasi pariwisata super prioritas, petugas perizinan satu pintu harus persiapkan diri, agar saat investor datang, mereka bisa klik darimana saja, persyaratan sudah ada secara daring (online). Mereka bisa penuhi persyaratan bahkan mereka bisa cetak izin sendiri.
“Saya minta para pejabat dan petugas penanaman modal dan perizinan dapat meningkatkan kemampuan dalam hal teknologi informasi. Tingkatkan kemampuan teknik, manajerial maupun dalam hal melayani masyarakat dan investor,” pungkas Josef Nae Soi.
Sementara itu, Kepala Dinas PM-PTSP NTT, Marsianus Jawa saat menyampaikan laporan panitia menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan gambaran yang jelas akan pemahaman tugas dan fungsi pelayanan PTSP serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
“Juga diharapkan melalui kegiatan ini, akan dihasilkan rumusan langkah strategis terhadap percepatan pelayanan menjadi pelayanan prima. Kami mengaharapkan adanya dukungan komitmen dari pimpinan daerah dan DPRD Kabuapaten/Kota bagi pelaksanaan tugas PTSP, ” jelas Marsianus.
Dalam kesempatan itu juga diberikan Piagam Penghargaan lima PTSP terbaik dalam pelayanan yakni PTSP Kabupaten Belu,Manggarai Barat, Timor Tengah Utara, Ende dan Kota Kupang. (*)
Sumber berita (*/Aven Rame–Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)