Belu–NTT, Garda Indonesia | Pemerintah Daerah Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghelat rapat koordinasi teknis penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Atambua, di Lantai I Kantor Bupati Belu pada Rabu, 21 Juli 2021; dibuka Asisten III Administrasi Umum Setda Belu, Drs. Alfredo Pires Amaral dan dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan pimpinan instansi vertikal dan camat se–Kabupaten Belu.
Asisten Administrasi Umum Sekda Belu mengatakan, rakor ini secara teknis untuk mengkaji, membahas dan berdiskusi bersama instansi terkait guna memfasilitasi, mengumpulkan data perencanaan tata ruang perbatasan negara.
“Kabupaten Belu menjadi salah satu wilayah perbatasan negara. Untuk itu, penyusunan rencana detail tata ruang di wilayah perbatasan menjadi kewenangan dari Presiden dan akan ditetapkan oleh Presiden. Tentu, dalam forum diskusi ini bisa menghasilkan data yang valid dan akurat sehingga keputusan dari pusat tidak terdapat kekurangan–kekurangan yang fatal,” ungkap Alfredo Pires Amaral.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, Victor M.M. Kiik, S.T., M.T. yang juga adalah pemateri mengatakan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2020. Aturan turunan, harusnya berupa Peraturan Bupati tetapi karena status Kabupaten Belu sebagai Kawasan Perbatasan Negara sehingga diambil alih oleh Pusat atau Kementerian Agraria/Tata Ruang. Produknya berupa Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Atambua.
“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan ada masukan–masukan akurat dari OPD dan instansi vertikal untuk kita kirim ke kementerian karena masih ada kekurangan–kekurangan data yang akan diperbaiki,” ungkap Viktor Kiik. (*)
Penulis: (*/Herminus Halek)
Foto: kominfobelu