Jakarta, gardaindonesia.id | Ancaman terhadap kaum perempuan begitu beragam. Selain dihadapkan pada kondisi lingkungan yang belum ramah, kaum perempuan Indonesia kini dihadapkan pula pada ancaman kesehatan. Hal ini mengemuka dalam Seminar Publikasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 2018 di Jakarta (27/11/18).
Data Profil Perempuan Indonesia tahun 2017 menunjukkan, 3 dari 10 perempuan Indonesia atau sekitar 29,32% memiliki keluhan kesehatan. Kondisi ini diperburuk fakta bahwa 1 dari 100 perempuan Indonesia usia 5 tahun ke atas merokok setiap hari.
Buku Profil Perempuan Indonesia merupakan salah satu dari 4 buku yang disusun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018, selain Buku Profil Anak Indonesia, Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan Publikasi Statistik Gender Tematik, dengan tema “Generasi Millenial”.
Dalam seminar, dipaparkan hasil penelitian yang rencananya akan diterbitkan secara resmi pada pertengahan tahun depan. Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu yang membuka acara seminar mengatakan bahwa penyusunan 4 buku publikasi merupakan langkah Kemen PPPA menyediakan data dan informasi terkait kondisi perempuan dan anak di Indonesia.
“Seminar empat (4) bahan publikasi ini sangat penting, di dalamnya memuat data dan informasi terkait kondisi perempuan dan anak saat ini. Hasil publikasi ini strategis digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan karena berisi fakta. Data juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penyusunan regulasi, kebijakan, program, evaluasi dan referensi serta justifikasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan oleh stakeholder maupun pemangku kepentingan,” ujar Pribudiarta.
Kepala Biro Perencaan Kemen PPPA, Indra Gunawan menjelaskan jika buku publikasi PPPA rutin diterbitkan oleh Kemen PPPA setiap tahunnya. Meski demikian untuk Profil Perempuan dan Statistik Gender Tematik terkadang memiliki tema yang berbeda-beda. Pemanfaatan data menurut Indra juga dapat mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak.
“Data-data ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber indikasi keberhasilan pembangunan karena berdasarkan data. Seluruh data perlu menjadi perhatian kita bersama. Mulai dari Pemerintah hingga masyarakat. Dari hasil temuan data juga, Kemen PPPA akan melakukan intervensi dengan mengembangkannya menjadi program.
Isu-isu penting seperti isu perkawinan anak yang masih tinggi, partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, generasi milenial dan lainnya, tentu akan diperhatikan, khususnya pengembangan program kebijakan ke depannya dengan melibatkan seluruh kedeputian serta bekerjama seluruh stakeholder,” jelas Indra Gunawan.
Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)