Arsip Tag: Kementerian PPPA

Awas Bujuk Rayu! Puluhan Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual

265 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Humas Polda Metro Jaya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI dan stakeholders lain, pada Jumat, 19 Maret 2021, secara resmi mengungkap kasus eksploitasi seksual melalui online yang melibatkan 15 orang anak sebagai korban.

Sebelumnya, dalam penggerebekan yang dilakukan pada Selasa, 16 Maret 2021 di Hotel A milik publik figur CCA di Larangan, Tangerang Selatan, polisi meringkus sejumlah orang mulai dari pengelola hingga pelanggan hotel termasuk 15 orang di antaranya masih berusia anak yang berasal dari daerah Jakarta, dan Tangerang.

“Korban ada 15 orang yang semuanya anak di bawah umur yang rata-rata umurnya 14—15 tahun. Ini adalah murni kejahatan eksploitasi anak,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, pada Jumat, 19 Maret 2021.

Dijelaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, para pelaku mulai dari muncikari, pengelola hotel, sampai pemilik hotel bekerja sama terlibat dalam eksploitasi anak di Hotel A. CA yang berstatus sebagai pemilik hotel juga ditangkap karena perannya mengetahui langsung dan melakukan pembiaran dengan dalih mempertahankan occupancy atau jumlah pengunjung hotel serta melonggarkan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Para pelaku ini kerja sama, mulai dari muncikari, pengelola hotel sampai ke pemilik hotel. Modusnya (pelaku), bekerja sama dengan menawarkan perempuan anak di bawah umur melalui aplikasi online MiChat,” jelas Yusri.

Sesuai dengan tambahan fungsi baru tentang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, Kementerian PPPA telah melakukan pendampingan dan assesment bagi korban kasus eksploitasi anak ini sejak awal pemeriksaan oleh kepolisian dilakukan. Assesment  lebih mendalami motif masing-masing korban yang berbeda, salah satunya karena kebutuhan hidup.

“Mayoritas terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian orang tuanya ada yang tahu, sebagian lagi tidak karena dianggapnya itu pergaulan biasa,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar usai konferensi pers.

Nahar berharap kejadian ini dapat menjadi pengingat bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan dan menjaga anak agar terhindar dari bujuk rayu. “Ini tentu diharapkan tidak di contoh oleh orang lain, karena kita berharap kalau orang tuanya menyiapkan tumbuh kembang anak dengan sebaik-baiknya kasus-kasus seperti ini bisa kita cegah. Imbauan kepada semua orang yang mempunyai anak untuk lebih mewaspadai modus-modus bujuk rayu yang menjebak anak kita atau anak orang lain dalam kasus serupa,’” tegas Nahar.

Kementerian PPPA juga telah berkoordinasi dengan UPTD P2TP2A DKI Jakarta untuk memberikan penampungan sementara serta pendampingan psikologis kepada para korban dan terus memantau proses hukum dan memastikan pelaku dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Akibat aksi tersebut, para pelaku dapat dijerat pidana dengan pasal berlapis. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menjelaskan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan Pasal 76I Jo Pasal 88  UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Sesuai Pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak. Para pelaku akan berhadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda hingga 200 juta rupiah,” jelas Nahar.

Selain Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, para pelaku juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 296 KUHP tentang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan dan atau Pasal 506 KUHP tentang Prostitusi jika memenuhi unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian.

Kasus ini juga dapat didalami lebih lanjut untuk mengetahui kaitan dengan praktek perdagangan orang dan pelanggaran UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Kolaborasi dengan Kalbe, 11 Provinsi Jadi Mitra Ekonomi Kementerian PPPA

154 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pada momentum peringatan Hari Perempuan Internasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan PT Kalbe Farma, Tbk. melalui Fatigon meresmikan secara simbolis kolaborasi dalam mendukung “Perempuan Kebanggaan Indonesia, Perempuan Wirausaha” di Kantor Kemen PPPA Jakarta pada Senin, 8 Maret 2021.

Kolaborasi yang didukung juga oleh UN Women, UNDP, dan Women’s World Banking rencananya akan dilakukan di 11 provinsi ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan perempuan terutama di tengah kondisi ekonomi yang porak-poranda akibat pandemi Covid-19. Kesebelas provinsi yang menjadi target sasaran merupakan provinsi mitra ekonomi Kemen PPPA mencakup Jawa Tengah, NTB, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Aceh, Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga yang membuka acara secara resmi melalui daring mengatakan pandemi Covid-19 telah memperberat ketimpangan yang dirasakan oleh perempuan. Tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, pandemi juga mengguncang sektor ekonomi. “Jika tidak ditangani dengan baik, krisis ekonomi dapat membawa dampak jangka panjang pada kehidupan perempuan. Oleh karena itu, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan menjadi peluang bersama untuk dapat keluar dari situasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” jelasnya.

Menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai solusi, menurut Menteri Bintang bukan tanpa sebab, tuturnya kekuatan perempuan di bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan sangat besar. Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Besar di Indonesia pada 2014—2018, dari total usaha yang berjumlah 64 juta unit usaha, 99,99% usaha di Indonesia adalah UMKM, serta lebih dari 50% usaha mikro dan kecil di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

“Bagi para perempuan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka,” ujar Menteri Bintang.

Pemerintah turut memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi ini seperti program subsidi bunga, dukungan pembiayaan, dan juga penjaminan akan kembali dilanjutkan di tahun 2021. Kemen PPPA juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan secara luas. Mulai dari menginisiasi model pengembangan Industri Rumahan (IR) sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2016 yang saat ini terdapat 3.764 pelaku usaha yang tersebar di 46 desa/kelurahan, 21 kabupaten/kota dan 16 provinsi, mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif sebagai landasan untuk melakukan advokasi ke kementerian atau lembaga terkait, membangun sinergi dengan berbagai lembaga masyarakat yang membawahi para perempuan pengusaha serta dunia usaha.

Menteri Bintang berharap Hari Perempuan Internasional dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat bersama dalam mengawal kerja-kerja pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang ekonomi sebab upaya pemberdayaan perempuan membutuhkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak.

Menteri Bintang juga menyampaikan apresiasi atas inisiasi dan kolaborasi yang dilakukan Kalbe Consumer Health melalui Fatigon bersama Kemen PPPA dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia melalui program pendampingan kewirausahaan. Ia juga memberikan apresiasi kepada perempuan kebanggaan Indonesia yang tetap tegar berjuang dan memberikan kontribusi dalam bergeraknya roda ekonomi bangsa di tengah pandemi Covid-19.

“Saya sangat mengapresiasi inisiasi yang terbentuk antara Kemen PPPA dengan Kalbe Consumer Health melalui Fatigon kepada perempuan Indonesia untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan peran perempuan sebagai sosok yang tangguh dalam mendukung perekonomian bangsa dan menjadi perempuan kebanggaan Indonesia,” tutur Menteri Bintang.

Para penerima Penghargaan Perempuan Kebanggaan Indonesia

Presiden Komisaris PT Kalbe Farma Tbk, Bernadette Ruth Irawati Setiady menjelaskan bahwa PT. Kalbe Farma Tbk sebagai perusahaan kesehatan di Indonesia, selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ira memaparkan bahwa saat ini pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian, termasuk mempengaruhi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola atau dimiliki oleh perempuan. ”Mereka mengalami penurunan pendapatan, kesulitan mendapatkan bahan baku dan tidak sedikit juga yang gulung tikar. Setidaknya pendapatan dari usaha keluarga menurun sebesar 82%,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kalbe menyambut antusias kolaborasi pihaknya dengan Kemen PPPA melalui program pemberdayaan dengan tema “Perempuan Kebanggaan Indonesia, Perempuan Wirausaha” yang dilakukan bersama Fatigon dan rencananya berlangsung di 11 provinsi.

Ira menegaskan bahwa program kewirausahaan yang akan dilakukan berupa pelatihan potensi pengembangan herbal/kerajinan batik, pengembangan basic skill untuk industri rumahan, pendampingan industri rumahan dan juga pameran industri rumahan. Pelatihan ini akan menjangkau UMKM kelompok perempuan secara luas yang sejalan dengan prioritas Kemen PPPA periode kerja 2020—2024.

Penghargaan “Perempuan Kebanggaan Indonesia”

Untuk mengapresiasi geliat perempuan di tengah pandemi Covid-19, Kemen PPPA memberikan penghargaan “Perempuan Kebanggaan Indonesia”. Penghargaan ini diberikan kepada sembilan perempuan dengan peranan terbaik yang dinilai telah berjuang, bekerja keras mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Penerima penghargaan Perempuan Kebanggaan Indonesia:

  1. Ir. Zulminarni, MS. Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan PEKKA/Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).
  2. Hanna Keraf, Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Co-founder & Direktur Komunitas dan Kemitraan Du Anyam).
  3. Mia Ariyana, Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Direktur ASPPUK/Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil).
  4. Bernadette Ruth Irawati Setiady, Pebisnis Perempuan Inspiratif.
  5. Anne Avantie,  Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Yayasan Anne Avantie.
  6. Dian Sastrowardoyo, Perempuan Inspiratif Terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Yayasan Dian Sastrowardoyo
  7. Vidi A. Damayanti, Perempuan Pelaku Usaha Inspiratif yang gigih meningkatkan kewirausahaan perempuan di Indonesia.
  8. Damisih, Pelaku Industri Rumahan, Perempuan yang gigih meningkatkan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Rembang.
  9.  Zaenab Hafit, Pendamping Industri Rumahan, Perempuan yang gigih meningkatkan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Rembang

Sementara, Head Of Consumer Health PT Kalbe Farma, Tbk., Feni Herawati mengatakan tubuh yang sehat dan berenergi menjadi salah satu modal bagi perempuan untuk berjuang khususnya di masa pandemi ini. “Semangat dan Perjuangan Perempuan Kebanggaan Indonesia menginspirasi Fatigon sebagai suplemen kesehatan, energi, dan daya tahan tubuh dalam negeri untuk terus berkontribusi mendukung Perempuan Indonesia menggapai mimpi-mimpinya” kata dia.

Selain itu, Inovasi Kalbe melalui Fatigon telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terus berperan aktif dalam kegiatan pemasaran seperti melibatkan Local Creator Perempuan, stakeholder perempuan di Apotek seperti Apoteker dan frontliner serta SPG (Sales Promotion Girl). Fatigon juga turut serta dalam Pemberdayaan UMKM Perempuan di Indonesia bersama Anne Avantie khususnya dalam pelatihan produksi masker batik dan edukasi kesehatan kepada UMKM. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA

Editor (+roni banase)

Pentingnya Peran Partai Politik Lindungi Hak Perempuan di Masa Pandemi

147 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kekerasan terhadap perempuan bukan saja mengancam hak perempuan untuk merasa aman, namun juga mengancam hak kebebasan dan kesetaraan. Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, di mana berbagai persoalan seperti impitan ekonomi serta beban mental yang berat dan berlarut membuat perempuan semakin rentan menjadi sasaran kekerasan.

“Kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya mengancam 3 hal penting akan pemenuhan HAM terhadap perempuan yaitu; hak atas kebebasan, kesetaraan, dan rasa aman. Untuk itulah perlindungan bagi perempuan dari kekerasan menjadi semakin penting untuk terus diperjuangkan dalam masa pandemi serta masa paska pandemi,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Webinar “Perlindungan HAM Bagi Perempuan Sebagai Ibu Bangsa Di Masa Pandemi Covid-19” yang digelar oleh PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG Golkar) pada Senin, 28 Desember 2020.

Menteri Bintang juga menyerukan pentingnya penguatan kerja sama dan sinergi semua pihak, termasuk  partai politik untuk bersama-sama memutus mata rantai kekerasan pada perempuan serta mengawal isu perempuan dan anak. Terutama, karena partai politik dinilai mempunyai kekuatan untuk dapat membuat perubahan masif dan menyeluruh dari pusat hingga tingkat akar rumput.

“Isu-isu perempuan dan anak sifatnya sangat kompleks dan multi-sektoral, sehingga penyelesaiannya pun hanya dapat dilakukan dengan komprehensif melalui sinergi yang kuat dengan seluruh sektor pembangunan, tidak terkecuali partai politik,” tambah Menteri Bintang.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Webinar “Perlindungan HAM Bagi Perempuan Sebagai Ibu Bangsa Di Masa Pandemi Covid-19” yang digelar oleh PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG Golkar)

Terkait sinergi ini, Menteri Bintang tekankan beberapa hal yang diharapkan datang dari partai politik khususnya Partai Golkar untuk mendukung upaya perlindungan HAM bagi perempuan.

“Pertama, turut menggelorakan dan mengamalkan nilai-nilai kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi bagi perempuan dan anak. Kedua, membangun dan mendukung tersedianya layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk pembentukan dan peningkatan kualitas UPTD PPA di daerah. Ketiga, mendukung pembahasan dan pengesahan kebijakan yang berperspektif gender dan mengedepankan hak anak, termasuk RUU PKS,” papar Menteri Bintang.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP KPPG Airin Rachmi Diany. Menurut Airin, perempuan merupakan bagian dari HAM yang haknya harus dilindungi. Airin menekankan perlunya seluruh kader politik mendukung pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan di Indonesia.

“Perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia di mana perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak. Bagi lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun partai politik dan lembaga swadaya masyarakat bahkan warga negara secara perorangan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengakui hak asasi perempuan,” jelas Airin.

Menyikapi peranan perempuan sebagai Ibu Bangsa dalam masa pandemi Covid-19, Airin menambahkan peran perempuan sangat besar di antaranya membangun suasana yang nyaman di rumah, serta memastikan pola hidup sehat dan protokol kesehatan keluarga saat keluar dan masuk rumah. Oleh karena itu menurut Airin sudah selayaknya perempuan senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuannya melalui pendidikan demi meningkatkan akses perempuan terhadap aktivitas ekonomi dan mendapatkan perlakuan yang setara.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

Refleksi Peringatan Hari Ibu, Meneladani Nilai Positif Pejuang Perempuan

91 Views

Bandung, Garda Indonesia | Perjuangan perempuan Indonesia hari ini tidak akan mudah tanpa peran pejuang perempuan di masa lalu. Nokky Katidjah Magnar, salah satu pejuang perempuan pelaku sejarah Bandung Lautan Api mengisahkan pengalamannya di tahun 1945, saat masih usia remaja. Ia bersama teman-temanya harus rela putus sekolah dan menjadi pejuang perempuan serta terlibat dalam merebut kemerdekaan melawan penjajah.

“Di tahun 1945, perempuan-perempuan banyak terlibat. Teman-teman saya banyak yang masuk Laskar Wanita Indonesia (LASWI) ada juga yang jadi tentara. Mereka ikut berjuang melawan penjajah di garis terdepan meski banyak yang gugur. Saya membantu di pos pemuda, dapur umur dan Palang Merah. Membantu memberikan makan kepada pejuang-pejuang atau merawat mereka yang tertembak,” kenang Nokky Katidjah (91 tahun) salah satu anggota Wirawati Catur Panca yang merupakan wadah bagi kelaskaran perempuan pejuang perempuan dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Kepada Pelaku Sejarah di Gedung Wanita, Bandung pada Sabtu, 12 Desember 2020.

Nokky merupakan satu dari 9 pelaku sejarah di Bandung yang mendapatkan bantuan kursi roda dan kebutuhan spesifik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan KOWANI sebagai rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-92. Dalam kegiatan tersebut, Nokky berpesan agar anak-anak muda baik perempuan maupun laki-laki dapat mewarisi semangat juang di masa lampau.

“Anak-anak muda harus mewarisi semangat juang 45, karena saat itu semua perempuan dan laki-laki tidak pandang bulu, yang pelajar, yang ibu rumah tangga ikut semua berjuang gotong-royong,” pesan perempuan yang pernah menjadi Dosen Bahasa Inggris ini.

Pose bersama Kementerian PPPA dengan anggota Wirawati Catur Panca

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Agustina Erni menjelaskan, kegiatan penyerahan bantuan kepada pelaku sejarah merupakan bentuk menghargai jasa para pejuang perempuan dan menggali nilai-nilai kehidupan dari mereka yang sering kali pudar di masa sekarang.

Perjuangan mereka yang membuat kita sekarang bisa menikmati udara kemerdekaan sehingga perempuan-perempuan bisa berkarya, berinisiatif dan berinovasi. Bisa dibayangkan pada masa itu, di usia sekolah mereka harus menghadapi masa remaja di tengah peperangan. Selain itu, mereka saling membantu. Nilai-nilai kegotong-royongan ini yang sebetulnya harus tetap ada di masa ini, dan kita anak-anak muda dan perempuan-perempuan bisa mengambil nilai-nilai itu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari,” ujar Erni.

Makna Hari Ibu dijelaskan Erni merupakan momentum tonggak sejarah perjuangan perempuan. Oleh karena itu, Kementerian PPPA mendorong masyarakat merefleksikan Peringatan Hari Ibu dengan memaknai dan melihat kembali nilai-nilai perjuangan perempuan.

“Hari ibu bukan Mother’s Day, seperti yang selalu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa nilai-nilai perjuangan perempuan ini yang harus kita gali. Iya betul ! ibu juga pejuang yang berjuang membesarkan anak-anaknya, namun kita mau mengangkat makna perjuangan perempuan yang lebih luas lagi serta mengingatkan masyarakat bahwa masih banyak pejuang-pejuang perempuan yang lain,” jelas Erni.

Penyerahan bantuan secara simbolis diserahkan kepada 3 pelaku sejarah di Bandung secara langsung oleh Agustina Erni didampingi perwakilan KOWANI Pusat. Kegiatan serupa sebelumnya juga telah digelar pada 4 Desember lalu, di Jakarta dengan memberikan apresiasi dan dukungan bagi 9 pelaku sejarah yang berdomisili di wilayah Jabodetabek.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Forum Anak ASEAN, Delegasi Indonesia Rekomendasi Protokol Kesehatan Keluarga

192 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Empat anak terpilih sebagai delegasi resmi Indonesia membagikan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh ketika mengikuti The 6th ASEAN Children Forum (ACF) 2020 atau Forum Anak ASEAN ke-6 Tahun 2020. Mereka adalah Belva Rehardini (Solo), Abdul Gilang Tawakkal (Makassar), M. Lukman (Jakarta) perwakilan Forum Anak Nasional (FAN) dan Ema Dilsiana (Bekasi) perwakilan dari Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM).

Pertemuan yang diselenggarakan tiap dua tahun sekali tersebut dihadiri perwakilan anak di seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia pada 13 Oktober 2020 di Kamboja secara virtual.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lies Rosdianty mengatakan pada pertemuan yang mengangkat tema “Dampak Pandemi Covid-19 dan Situasi Saat Ini Bagi Anak-anak”, delegasi Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan paparan terkait isu kesehatan mental anak selama pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia.

“Dalam masa pandemi Covid-19 ini, isu penting lainnya adalah adanya gangguan psikologis yang dirasakan tidak hanya bagi orang tua tetapi juga anak-anak. Mereka mengalami tekanan yang berat karena harus melakukan semua aktivitasnya di rumah. Anak yang biasanya bermain, beraktivitas, bertemu dengan teman-temannya jadi sulit atau tidak bisa lagi dilakukan. Pada pertemuan ACF 2020 kemarin, Indonesia diberi kesempatan untuk memaparkan materi tentang kesehatan mental pada anak selama pandemi covid-19,” ujar Lies Rosdianty dalam pertemuan bertajuk Sharing Session Delegasi ASEAN Children Forum 2020 pada Minggu, 25 Oktober 2020 secara virtual.

Lies menambahkan, selain berkesempatan menyampaikan ide dan suaranya, para Delegasi Indonesia juga berkesempatan mendengarkan paparan dari delegasi negara lain dan mendiskusikan rekomendasi yang tepat bagi pemenuhan hak anak selama pandemi Covid-19 sebagai dokumen keluaran (output document). Pada pertemuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan ACF 2022.

Salah satu delegasi anak Indonesia, Abdul Gilang Tawakkal mengisahkan tidak hanya di Indonesia, masalah yang dirasakan selama pandemi Covid-19 ternyata juga dirasakan oleh sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya.

“Ada yang mengalami masalah ekonomi keluarga menurun, stres karena sekolah online, meningkatnya kasus kekerasan pada anak, kesehatan mental yang terganggu, meningkatnya risiko anak terpapar konten yang tidak ramah anak, bahkan tidak semua keluarga memiliki akses internet seperti yang di pelosok-pelosok misalnya. Secara garis besar yang kami tangkap inilah rata-rata yang dirasakan oleh anak-anak di ASEAN,” ujar Abdul Gilang.

Di sisi lain, Belva Aulia menceritakan jika mereka sebagai delegasi Indonesia turut menyampaikan 4 (empat) rekomendasi dalam pertemuan ACF 2020. Salah satunya merekomendasikan agar semua negara di ASEAN dapat membuat dan mendistribusikan e-book (buku digital) tentang informasi pencegahan Covid-19 di keluarga.

“Kami berharap setiap keluarga memiliki e-book pencegahan Covid-19 di keluarga. Kami juga merekomendasikan setiap negara di ASEAN membuat PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) atau family learning center yang menyediakan layanan gratis untuk konsultasi psikologi, edukasi, dan sosialisasi baik online maupun offline ke masyarakat. Mendorong agar orang tua bisa menghabiskan waktu dengan kegiatan yang menyenangkan bersama anak-anak di rumah. Terakhir, kami merekomendasikan untuk semua anak-anak di ASEAN melakukan apa yang kita suka di rumah supaya kesehatan mental kita juga bisa terjaga,” ujar Belva.

Menurut Belva, menciptakan kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan bersama oleh orang tua dan anak dapat menciptakan bounding (ikatan) antar keduanya serta membangun atmosfer yang nyaman dan menyenangkan sehingga membuat anak tidak bosan di rumah.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Banyak Ruang Bermain Ramah Anak Dapat Menyebabkan Anak Jadi Korban

227 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu bermain. Tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain, namun infrastruktur pendukung juga harus diupayakan. Salah satunya dengan penyediaan ruang bermain ramah anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny Rosalin menyebut meski ruang bermain di berbagai daerah telah banyak tersedia, namun sarana dan prasarananya masih banyak yang belum ramah anak. Kondisi ini menyebabkan anak dapat menjadi korban.

“Kita mendorong anak berada pada lingkungan yang aman dan nyaman. Inilah konsep perlindungan anak, agar anak tidak menjadi korban. Sering kali kejadian atau kasus kekerasan pada anak terjadi di ruang bermain. Ruang bermainnya belum ramah anak seperti mudah gelap, lokasinya menciptakan kondisi yang tidak ada pengawasan di sana, dan banyak lagi,” ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin dalam Talkshow bertajuk Sinergi Perguruan Tinggi atas Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Ramah Anak (IRA) melalui daring, pada Senin, 12 Oktober 2020 dengan moderator Marini Widowati, Co Founder Ars86care.

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. Lenny menjelaskan menciptakan ruang publik dan infrastruktur yang ramah anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah upaya menjamin pemenuhan hak anak dan menciptakan kawasan atau wilayah yang mendukung proses tumbuh kembang anak. Di samping merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mencapai Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA, Lenny Rosalin

“Kemen PPPA ingin ini (ramah anak) menjadi inovasi dalam menata kota. Kalau infrastruktur layak bagi anak maka akan layak bagi semua usia. Semua harus layak dan ramah anak, kita berikan perlindungan agar nantinya saat dewasa anak betul-betul menjadi SDM (sumber daya manusia) yang unggul. Kuncinya terletak pada designing for kids designing with kids (merancang untuk anak, merancang bersama anak). Dalam prosesnya sejak men-design anak-anak dilibatkan,” jelas Lenny.

Sinergi perguruan tinggi menurut Lenny dalam mengembangkan wilayah dan infrastruktur ramah anak dapat dilakukan melalui pendidikan, seperti bahan ajar atau mata kuliah terkait wilayah dan infrastruktur ramah anak. Riset dan inovasi terkait wilayah dan IRA, serta pengabdian masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh Asisten Deputi Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari yang menyatakan bahwa perlindungan anak tanggung jawab semua pihak termasuk lembaga pendidikan.

Salah satu narasumber, Ketua KBK Permukiman dan Perkotaan Institut Teknologi Indonesia, Rino Wicaksono menjelaskan unsur paling utama RBRA adalah ruang terbuka hijau. Tidak seperti taman kota yang lebih mengedepankan aksesoris atau estetika, RBRA menurut Rino lebih mengedepankan pemanfaatan yang harus dapat diakses oleh semua anak.

“Prinsip utama pengembangan dari RBRA adalah gratis, tidak boleh bayar sepeser pun sehingga tidak ada satu orang pun dari anak Indonesia yang terhambat untuk bisa memanfaatkan RBRA karena tidak punya uang. Kemudian memiliki prinsip non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, serta sehat,” jelas Rino.

Suasana Talkshow bertajuk Sinergi Perguruan Tinggi atas Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Ramah Anak (IRA) melalui daring, pada Senin, 12 Oktober 2020 dengan moderator Marini Widowati, Co Founder Ars86care

Serupa dengan pernyataan Lenny, menurut Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Bambang Hari Wibisono, anak memang perlu dilibatkan agar kebutuhannya dapat terakomodasi dengan baik. Tidak hanya sekedar menyediakan ruang bermain, dalam mengembangkan RBRA yang paling penting adalah komitmen.

“Kunci utama di dalam mengembangkan IRA adalah komitmen. Tidak hanya komitmen saja tetapi komitmen yang berkelanjutan dan disebarkan sampai tingkat lokal atau daerah. Selain itu, perlu adanya upaya mengembangkan sesuai karakteristik lokal namun tetap inklusif, adanya kemitraan bersifat lintas sektor, dan peran serta masyarakat dan anak,” ujar Bambang.

Pentingnya keterlibatan anak dalam perencanaan dan perancangan infrastruktur dan RBRA dibuktikan oleh Dekan Fakultas Teknis Universitas Bina Nusantara, Johny Fredy Bobby Saragih melalui penelitian. “Kalau anak sebagai objek dari sasaran pembangunan yang ingin kita lakukan, maka harus berbasis perilaku anak. Memang betul, design untuk anak perlu melibatkan anak. Penelitian saya membuktikan, anak bisa menjadi sumber informan menarik bahkan lebih dari manusia dewasa bisa bayangkan. Ide baru dapat muncul dari mereka,” jelas Johny.

Berkaitan dengan keterlibatan perguruan tinggi, Dosen Arsitektur Universitas Trisakti Martinus Bambang Susetyarto menuturkan jika Universitas Trisakti sudah mengembangkan pendidikan dan pengajaran terkait infrastruktur ramah anak. “Ini yang kita lakukan sekarang pada bidang pendidikan dan pengajaran, di semester ini kita akan melakukan exercise (latihan) terkait perancangan sekolah ramah anak tapi dalam konteks sekolah alam. Ini merupakan salah satu ide mahasiswa,” tutur Martinus.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh kabar6.com
Editor (+rony banase)

Sunat Perempuan Timbulkan Trauma Pada Ibu dan Anak Korban Sunat

907 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) atau Pemotongan/Perlukaan Genital Perempuan (P2GP) atau kerap disebut dengan istilah sunat perempuan dari sisi medis tidak memiliki manfaat terhadap kesehatan, namun yang justru mengkhawatirkan adalah sunat perempuan lebih banyak dilakukan oleh bidan yang tidak memiliki SOP untuk melakukan hal tersebut.

“Ada beberapa pengalaman yang kami dengar bahwa ketika ibu yang baru melahirkan dan belum pulang ke rumah kadang kala ditawari paket untuk anak perempuannya, untuk ditindik dan disunat. Sering kali ada tawaran-tawaran seperti itu. Padahal sebenarnya dokter dan perawat atau bidan itu tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk melakukan sunat perempuan,” jelas Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Maydian Werdiastuti dalam Webinar ‘Pencegahan FGM/C atau Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Sesi II’ yang diselenggarakan Kemen PPPA melalui daring pada Rabu, 15 September 2020.

Dalam melakukan pencegahan P2GP ini, Kemen PPPA bersinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan sasaran dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat.

Maydian menjelaskan sunat perempuan masih banyak dilakukan hampir di setiap wilayah di Indonesia terutama saat anak usia 0—1 tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Kajian yang dilakukan oleh Kemen PPPA berkerjasama dengan 4 Universitas Islam Negeri di 4 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) serta penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM), P2GP di Indonesia masih tinggi namun hasil-hasil penelitian/kajian ini masih harus terus dianalisis kembali.

“Kami sekarang sudah memiliki roadmap dan rencana aksi yang akan dilakukan secara bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Komnas Perempuan, BKKBN, dan lain-lain untuk melakukan pendataan, pendidikan publik, dan advokasi kebijakan. Kami juga telah membuat panduan pencegahan FGM/C dan melakukan advokasi sejak 2016 hingga 2020 dengan sasaran pokok tokoh agama dan masyarakat, keluarga, serta remaja,” jelas Maydian.

Sejalan dengan pernyataan Maydian, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Maria Ulfa menuturkan saat ini terjadi perubahan tren usia anak yang mengalami praktik sunat perempuan.

“Dahulu anak berusia 4—5 tahun sehingga anak mengetahui dan merasakan proses sunat yang dialaminya. Saat ini, anak disunat sekitar 40 hari atau sebelum ia berusia satu tahun,” ujar Maria.

Webinar ‘Pencegahan FGM/C atau Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Sesi II’ yang diselenggarakan Kemen PPPA melalui daring pada Rabu, 15 September 2020.

Maria Ulfa juga menambahkan jika praktik sunat perempuan masih terjadi karena tradisi atau budaya yang sudah berlangsung secara turun temurun. Hal ini tercermin dari pengambilan keputusan sunat perempuan yang sering dilakukan oleh orang tua, terutama ibu dan lingkungan sekitar.

“Mengingat sunat perempuan cenderung dilakukan terhadap anak usia bayi, preferensi atau penentuan pilihan terhadap pelaku sunat perempuan didominasi oleh ibu anak perempuan, sementara suami atau ayah anak perempuan cenderung bersikap pasif. Biasanya keputusan untuk melakukan sunat perempuan juga didorong oleh keluarga, terutama mertua atau nenek,” tambah Maria.

Dalam webinar, salah satu narasumber yang merupakan seorang ibu mengaku trauma karena melakukan prosedur sunat perempuan pada anaknya melalui bidan padahal niat awalnya hanya untuk melakukan imunisasi. Sambil tersedu, Kartini menceritakan pengalamannya menyaksikan proses dan dampak sunat pada anaknya yang memberikan efek trauma baginya.

“Pengalaman ini cukup emosional bagi saya. Saya melihat waktu itu, bidan menggunakan gunting kemudian ada sesuatu yang diambil dari alat kelamin anak saya dan ditunjukkan kepada saya. Lalu dari alat kelamin anak saya itu keluar darah, anak saya menangis, dan malamnya demam. Saya tenang saja karena yang melakukan itu bidan yang saya anggap punya otoritas kesehatan yang mempunyai pengetahuan dan kewenangan,” tutur Kartini.

Kartini mengaku, ketika hamil ia sudah mencari informasi terkait sunat terhadap anak perempuan. Namun, membuatnya gamang karena tidak ada informasi yang menurutnya betul-betul utuh sehingga membuatnya ragu apakah anaknya harus disunat atau tidak. Kartini juga mengaku mendapat dukungan dari orang tua dan dikuatkan oleh argumen dari bidan.

“Saya bersyukur sekali karena pendarahan dan demam hanya terjadi sehari. Namun yang menjadi permasalahan sampai saat ini, saya merasakan konflik internal dan sedih sebagai seorang ibu. Mungkin pendidikan publik ini perlu disebarkan sehingga ibu-ibu muda seperti saya punya bekal yang cukup untuk memutuskan. Jujur saja, saya merasakan sebagai orang awam ketika disarankan oleh bidan, saya merasa tidak bisa apa-apa. Saya merasa harus mengikuti karena merasa mereka lebih paham,” jelas Kartini.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh image source
Editor (+rony banase)

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020, Menteri Bintang Minta Dukungan

270 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah melalui proses yang sangat panjang, mulai penyusunan konsep, naskah akademik, hingga menjadi Rancangan Undang-Undang. Namun, pada 2 Juli 2020, Ketua Badan Legislasi DPR RI menjelaskan RUU PKS ditarik dari Program legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/03/menteri-bintang-dorong-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-dalam-raker-dpr-ri/

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pun tidak menampik, RUU PKS masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, namun ia mengajak seluruh pihak mengambil hikmah dari berbagai masukan tersebut untuk memperkaya muatan substansi RUU PKS dalam pembahasan berikutnya.

“Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bagi kita semua, mengingat urgensi adanya RUU ini sangat besar karena kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak kepada korban tetapi juga kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengharapkan tokoh agama dan organisasi keagamaan untuk turut serta mengadvokasi, mengedukasi, menarasikan, dan membangun persepsi yang benar di masyarakat mengenai muatan RUU PKS ini. RUU PKS bukan hanya permasalahan bagi perempuan, tetapi juga menyangkut kepentingan semua pihak, baik laki-laki, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Menteri Bintang dalam Dialog RUU PKS dengan Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan melalui virtual.

Menteri Bintang menjelaskan Kemen PPPA secara proaktif terus membuka ruang diskusi dan dialog untuk mendapat masukan, gambaran, menghimpun berbagai perspektif, upaya, pendapat, dan masukan dari berbagai pihak mengenai strategi terbaik dalam rangka penghapusan kekerasan seksual. Dari berbagai diskusi dan pertemuan tersebut disimpulkan bahwa urgensi disahkannya RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi sebab secara dasar penyusunan RUU PKS telah memenuhi syarat. Selain itu, dibutuhkan sistem pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif dan adanya pengaturan yang berperspektif korban.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang membenarkan jika RUU PKS menjadi sebuah keharusan untuk disahkan karena adanya kekosongan hukum untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban dan memberikan efek jera pada pelaku.

“Dari hari ke hari, korban kekerasan seksual terus bertambah. Namun Undang-Undang yang ada mengalami kekosongan. Sekalipun ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tapi pengaturannya itu terpencar-pencar tidak utuh. Sementara, kita butuh ada sebuah keutuhan alurnya, mulai dari pencegahan sampai rehabilitasi prosesnya utuh. Oleh karena itu, Undang-Undang ini (UU PKS) menurut saya memang penting dan segera,” tutur Marwan Dasopang.

Suasana Dialog RUU PKS dengan Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan melalui virtual.

Dari perspektif tokoh agama, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Cirebon, KH Husein Muhammad meyakini jika tujuan dari semua agama bukan untuk menciptakan kerusakan, membodohi, apalagi melakukan kekerasan tapi untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik, persaudaraan, keadilan, kasih sayang dan cinta. Oleh karena itu, kehadiran RUU PKS diharapkan dapat dimaknai dengan bijak.

“Sesungguhnya secara normatif, RUU PKS ini sudah menjadi dapat diterima tinggal penyesuaian pada isu-isu krusial yang mungkin harus dipahami secara bersama. Mungkin ada pemahaman-pemahaman yang belum cukup disepakati mengenai terminologi sehingga menimbulkan kesan-kesan negatif,” tutur Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Cirebon, KH Husein Muhammad.

Dari dasar hukum, Senior Independent Advisor and Legal Policy and Human Rights Valentina Sagala menjelaskan prinsip dasar pembentukan RUU PKS adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak akan lepas dari Pancasila. Valentina juga membenarkan jika ada kekosongan substansi hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga dibutuhkan sebuah RUU.

“Dalam RUU PKS ini, pengalaman korban berhadapan dengan sistem hukum itu akan tercermin. Artinya negara hadir untuk melindungi para korban. Bisa ada beberapa pengalaman dari korban, pertama kasusnya tidak diadili karena tidak ada hukumnya. Kedua mungkin ada, tapi hukum acaranya terbatas artinya kesulitan dalam mencari pembuktian. Jadi memang RUU ini sebaiknya dibuat evidence base (berbasis bukti) artinya tidak mengada-ada, memang korbannya ada, korbannya menderita maka dari itu perlu diatur,” jelas Valentina Sagala.

Di sisi lain, Prof. Musda Mulia dari Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan seksual dan yang paling menonjol adalah faktor ketidakadilan gender. Musda menegaskan jika pandangan-pandangan bias gender harus dihapuskan, terutama dalam konteks untuk menggolkan RUU PKS.

“Prinsip keadilan gender adalah prinsip yang sejalan dengan konstitusi, bahkan sejalan dengan esensi agama itu sendiri, yang ujungnya adalah memanusiakan manusia. Marilah kita bersama-sama memahami dengan baik bahwa RUU PKS ini sangat-sangat urgen. Semua tokoh agama seharusnya dilibatkan karena Undang-Undang ini bukan untuk mengatur perempuan tetapi membawa kesejahteraan bagi kita semua,” ujar Musda Mulia.

Dalam dialog, dukungan terhadap RUU PKS juga disampaikan oleh berbagai perwakilan tokoh agama yang hadir mulai dari tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, juga Katolik serta organisasi keagamaan lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)