Arsip Tag: Kementerian PPPA

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi

23 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian PPPA melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Ciput Eka Purwianti, bersama Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta H Abraham Lunggana dan Direktur PT. Sari Coffee Anthony Cottan ikut meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang, Blok B pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Pembukaan Starbucks Community Store ini bermitra dengan Yayasan Komunitas Sahabat Anak (YKSA) dan Indonesia Street Children Organization (ISCO), dimana hasil penjualan nantinya akan didonasikan kepada masyarakat sekitar Tanah Abang, khususnya untuk mendukung pendidikan anak-anak. Dukungan yang diberikan berupa beasiswa dan kegiatan mengisi waktu luang bagi anak-anak melalui pelajaran seni tari dan Bahasa Inggris di gedung Community Store.

“Kami sangat mengapresiasi peran serta dunia usaha juga masyarakat dalam melakukan perlindungan bagi anak. Kami harap Starbuck Indonesia akan membuka community stores lainnya di Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami berharap juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk anak yang akan dilakukan oleh YKSA dan ISCO,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti.

Menurut pihak Starbucks, Tanah Abang merupakan kawasan perputaran ekonomi yang cukup tinggi namun banyak anak-anak yang ikut mencari nafkah di jalan untuk membantu orang tua, sehingga salah satu hak mereka terhadap akses pendidikan menjadi terputus.

“Kami berharap ke depan akan semakin banyak community store yang bisa dibangun di Indonesia sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa terbantu terutama dapat memberikan perlindungan bagi anak secara maksimal,” ujar Direktur Starbucks Indonesia, Anthony Cottan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, kedua mitra juga akan melibatkan volunteer, baik dari kalangan umum maupun staf Starbuck Indonesia. Untuk itu, Ciput mengingatkan agar volunteer harus mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Sistem Perlindungan Anak termasuk kode etik dalam bekerja dengan anak. Kemen PPPA juga siap bekerjasama dengan YKSA dan ISCO untuk memberikan materi terkait KHA, SPA, dan kode etik dimaksud agar kepentingan terbaik anak terpenuhi dan terlindungi.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Awasi Anak Berinternet, Menteri Bintang : “Orang tua dan Guru Jangan Gaptek”

127 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta orang tua dan guru terlibat aktif mengawasi anak saat menggunakan internet. Mereka diharapkan dapat membantu mengantisipasi konten internet yang tidak sesuai bagi anak.

“Kami harapkan peran aktif para orang tua dan guru, karena orang tua dan guru merupakan pendidik dan pelindung utama bagi anak. Mudah-mudahan seperti harapan anak agar orang tua tidak gagal teknologi (gaptek) dan bisa mengikuti perkembangan, sehingga kita bisa mengawasi anak-anak dalam berinternet,” ujar Menteri Bintang Puspayoga dalam acara peluncuran ‘Tangkas Berinternet’ yang diselenggarakan Google Indonesia pada Senin, 10 Februari 2020.

Menteri Bintang menyebutkan, masyarakat yang mengakses internet dari tahun ke tahun meningkat termasuk usia anak. “Berdasarkan data BPS (2018), 25,62% penduduk yang mengakses internet adalah anak usia 5—18 tahun. Tak bisa dipungkiri, saat ini kita hidup di era digital,” kata Menteri Bintang.

Besarnya jumlah pengguna serta tingginya mobilitas pengguna dalam mengakses internet ditekankan Menteri Bintang perlu disertai kewaspadaan semua pihak akan risiko yang bisa timbul kemudian.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga memberikan pengarahan saat peluncuran ‘Tangkas Berinternet’ yang diselenggarakan Google Indonesia pada Senin, 10 Februari 2020.

“Internet akan bermanfaat khususnya bagi anak-anak kita kalau itu dimanfaatkan secara positif. Itu (internet) akan membantu mereka dalam hal belajar dan mengembangkan dirinya. Tapi juga ada hal-hal yang rentan terjadi pada anak-anak yang perlu kita waspadai,” kata Menteri Bintang.

Menurut Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah dari Google Indonesia, Puteri Alam, 1 dari 3 pengguna internet adalah anak-anak. Oleh sebab itu, Google meluncurkan ‘Tangkas Berinternet’ sebagai program literasi digital dan keamanan online guna meningkatkan ketahanan berinternet pada anak.

“Tangkas berinternet menyediakan konten berbasis web yang dapat membantu mengajarkan konsep literasi digital dan keamanan online kepada anak-anak dengan bantuan guru dan orang tua,” kata Puteri Alam.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang mengapresiasi program yang diluncurkan Google Indonesia karena ikut mendorong peran serta orang tua dan guru. Terkait pemanfaatan internet, Menteri Bintang juga menyampaikan pesan khusus kepada anak Indonesia. “Demikian juga bagi anak-anak, mudah-mudahan internet ini dimanfaatkan sebaik mungkin dalam hal positif dan bermanfaat bagi pengembangan dirinya,” tutup Menteri Bintang.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Luncurkan Gesit Asuh, Menteri PPPA : Pengasuhan Baik Tekan Potensi Kekerasan Anak

154 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018 menunjukkan 2 dari 3 anak pernah mengalami kekerasan fisik, emosional maupun seksual. Demikian juga kasus-kasus yang mengemuka di media massa terkait anak seperti bunuh diri, eksploitasi, dan penelantaran.

“Berbagai fakta ini merupakan contoh dampak dari pengasuhan yang kurang baik,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga pada Acara “Gerak Sinergi Terpadu Pengasuhan Anak (Gesit Asuh)” yang digelar di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada Kamis, 30 Januari 2020.

Pengasuhan menurut Menteri Bintang merupakan hal mendasar dalam pembentukan karakter bagi anak, sehingga dibutuhkan teladan sikap orang tua bagi perkembangan anak. “Anak-anak akan melakukan imitasi atau meniru dari lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pengasuhan anak pada masa tumbuh kembangnya sangat penting, khususnya dalam pengasuhan anak usia dini,” ujar Menteri Bintang.

Terkait upaya pemenuhan hak-hak anak, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak meluncurkan program Gerak Sinergi Terpadu Pengasuhan Anak atau Gesit Asuh. Adanya sinergi antar stakeholder dinilai Menteri Bintang sebagai kunci untuk menjawab permasalahan dan tantangan perlindungan anak.

“Gesit Asuh tidak hanya sekadar tagline, tapi bagaimana kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika bicara upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemen PPPA, kita perlu bergandengan tangan, kita perlu bersinergi,” tambah Menteri Bintang.

Peluncuran Gesit Asuh pada Kamis, 30 Januari 2020

Peluncuruan Gesit Asuh ini pun mendapat tanggapan positif, salah satunya berasal dari Ketua Lembaga Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau Kak Seto. “Saya memberikan apresiasi kepada Kemen PPPA dengan gebrakan ini. Selama ini stakeholder yang terlibat dalam upaya perlindungan anak sering sendiri-sendiri, tidak ada keterpaduan, tidak ada sinergi, yang kadang-kadang justru membuat anak jadi bingung. Dengan adanya gerak sinergi terpadu mudah-mudahan bisa kompak dan satu arah sehingga anak terlindungi dan mendapat pengasuhan yang tepat,” ujar Kak Seto.

Gesit Asuh merupakan jaringan kerja sama sinergi program-program pengasuhan anak berkualitas melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan jaringan media. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Gesit Asuh serta peluncuran iklan Kampanye Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga yang dihadiri perwakilan Kantor Staf Presiden, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Masyarakat oleh Aliansi Pengasuhan Berbasis Keluarga (Aliansi Asuh Siaga), Dunia Usaha oleh Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dan Media oleh Komunitas Jurnalis Kawan Anak (Jurkawan). (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri PPPA Apresiasi Penanganan Korban Bencana Anak, Perempuan & Lansia

24 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan apresiasi atas penanganan terpadu yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di 3 (tiga) provinsi terdampak bencana banjir yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Menteri Bintang usai meninjau kondisi pengungsi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Rabu, 8 Januari 2020.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kementerian/lembaga seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan sudah melakukan penanganan bencana dan para korban bencana yang terkoordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang telah mendahulukan kelompok rentan anak, perempuan dan lansia. Kerja sama yang terpadu tersebut bisa terlihat mulai dari proses evakuasi para korban terdampak hingga bantuan kesehatan bagi korban,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan bahwa sebagai Kementerian yang bergerak pada tataran koordinatif, Kementerian PPPA berupaya memastikan hak-hak kelompok rentan terpenuhi dan korban mendapatkan penanganan serta bantuan yang spesifik gender.

“Kami (Kemen PPPA) mempunyai tugas dan fungsi untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan kepada perempuan dan anak sehingga melihat proses penanganan terpadu yang terkoordinasi baik ini cukup membanggakan. Harapannya ke depan bagaimana dari BNPB melalui PERKA No 14 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana ini tetap menjadi prioritas, dan walaupun sudah dilaksanakan, kami akan tetap kawal untuk mendorong hal itu tetap dilakukan agar kelompok rentan anak dan perempuan tetap merasa aman berada di situasi bencana,” tegas Menteri Bintang.

Terkait kunjungan Menteri Bintang di Kampung Pulo Jakarta, Menteri Bintang menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan arahan presiden serta tindak lanjut atas hasil keputusan rapat koordinasi (Rakor) yang membahas tentang evaluasi tanggap darurat bencana banjir sehari sebelumnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (7/1/2020). Rakor ini dihadiri antara lain Menteri LHK, Mendikbud, Mentan, Kepala BMKG, Gubernur DKI Jakarta Wagub Banten, Wamen BUMN, Wamen PUPR, Sekjen Kemkes, Kepala Basarnas, Wamen Kementerian Desa, Kepala BMKG, Kemsos, dan Kemdagri. Menteri Bintang dalam waktu dekat juga akan meninjau daerah terdampak banjir di Lebak, Provinsi Banten.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri PPPA : Laporan Komnas Perempuan Jadi Bahan Evaluasi

48 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengapresiasi kinerja Komnas Perempuan dalam acara Forum Konsultasi Publik Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia pada Kamis 19 Desember 2019. Apresiasi tersebut ditujukan atas upaya Komnas Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di sepanjang tahun 2015—2019.

“Komnas perempuan telah melakukan pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dan harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminatif sebagai Program Prioritas Nasional,” kata Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019 mencatat sebanyak 2.988 kasus atau 31 % dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan. Oleh karena itu, Menteri Bintang berharap agar Laporan Pertanggungjawaban Publik Anggota Komnas Perempuan Periode 2015—2019 menjadi bahan evaluasi bagi upaya pemberdayaan perempuan yang lebih baik di masa datang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga

“Tantangan perempuan ke depan semakin kompleks seperti kesenjangan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan minimnya rasa aman bagi perempuan yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu kami mengajak Komnas Perempuan dan semua stakeholder bergandengan tangan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” jelas Menteri Bintang.

Salah satu pilar utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) 5 tahun ke depan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.

Ada 5 prioritas Kemen PPPA amanat presiden, salah satunya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan, Isu prioritas tersebut menjadi komitmen bagi kami untuk bersama-sama mendukung pemberdayaan perempuan,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, dalam rangka hari ibu, Kemen PPPA dan Komnas Perempuan serta Forum Pengada Layanan akan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, pada 21 Desember 2019 mendatang.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Jelang Peringatan ke-91 Hari Ibu, Kesetaraan Gender Mulai dari Keluarga

38 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menjelang Peringatan ke-91 Hari Ibu pada 22 Desember 2019, Kementerian PPPA menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya, Nonton Bareng (Nobar) film ‘Surga Kecil di Bondowoso’ dan Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) bersama Menteri PPPA, Bintang Puspayoga di RPTRA Rasela di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta, pada Selasa, 18 Desember 2019 malam.

Menteri Bintang mengatakan, kegiatan ini juga serentak dilakukan di seluruh Indonesia. “Tidak hanya dilakukan di RPTRA Rasela saja, tetapi di seluruh Indonesia. Kami dibantu oleh bapak Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) dan diturunkan melalui surat ke setiap Polsek untuk memutar Film Surga Kecil di Bondowoso,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga di RPTRA Rasela.

Menteri Bintang menyampaikan, jika film ‘Surga Kecil di Bondowoso’ sarat makna penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, terutama peran laki-laki sebagai seorang suami dan ayah.

“Ketika bicara soal kesetaraan gender, tidak bisa hanya disosialisasikan pada perempuan saja tanpa pemahaman itu kita berikan pada laki-laki. Mudah-mudahan film ini menjadi inspirasi, bahwa kita dalam keluarga adalah satu tim. Siapa yang sempat dia yang mengerjakan (pekerjaan rumah).,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, perempuan bisa berdaya, tidak lepas dari dukungan laki-laki. Oleh karena itu penguatan bagi perempuan berupa dukungan dan kesempatan yang sama terutama dalam hal akses ekonomi juga penting.

“Jangan ragu untuk mendorong istri, tidak hanya melakoni tugas di ranah domestik saja tetapi didorong untuk ikut berperan di ranah publik. Masih banyak perempuan yang belum ikut berperan dalam penopang ekonomi keluarga. Makanya ke depan isu ini akan jadi prirotas program Kemen PPPA untuk memberdayakan perempuan di bidang kewirausahaan bergandengan tangan dengan stakeholder,” tambah Menteri Bintang.

Mengangkat tema “Kesetaraan Gender untuk Indonesia Maju”, Nobar dan Ngopi di RPTRA Rasela selain dihadiri Menteri Bintang, juga dihadiri oleh pasangan suami istru pemain film “Surga Kecil di Bondowoso” yakni Ustadz Nur Salim dan Ustadzah Nur Fadlilah, Walikota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko bersama istri, Wakil Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim dan Lurah Rawa Badak Selatan.

Di sisi lain, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko yang turut hadir membagikan cerita tentang pembagian peran antara dirinya dan istri terutama dalam hal pengasuhan anak. “Dalam keluarga, kami selalu mengembangkan komunikasi terbuka. Kami juga berbagi peran terutama dalam pengasuhan anak, saling mengisi. Buat kami, belajar adalah proses yang kontinu. Jadi kami biasa mengikuti parenting program dan terus belajar sebagai orangtua. Ini sebelumnya melalui dialog panjang antara saya bersama istri,” ujar Sigit Wijatmoko.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Tingkatkan Kreativitas Anak, Ayo Lestarikan Permainan Tradisional

122 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Anak-anak harus menjadi ‘penjaga’ kebudayaan Indonesia, salah satunya dengan melestarikan permainan tradisional. Jangan sampai permainan tradisional hilang dan tergantikan oleh gawai atau permainan modern lainnya,” ujar Menteri PPPA Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, saat membuka acara EduAksi Anak.

Gelaran acara EduAksi mengusung tema “Pelestarian Permainan Tradisional Anak” dalam rangka menyambut Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo, Jakarta Utara.

Menteri Bintang menambahkan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini (Minggu, 15 Desember 2019) merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-91 Tahun 2019 yang puncaknya akan diselenggarakan di Semarang pada 22 Desember 2019.

“Banyak sekali rangkaian kegiatan PHI Ke-91, salah satunya adalah EduAksi ini. Kegiatan EduAksi kali ini diselenggarakan berkat dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta melibatkan partisipasi Forum Anak Nasional, Provinsi dan Kota. Ada dua kegiatan pada hari ini yakni EduAksi Anak yang fokus pada pelestarian permainan tradisional anak dan literasi baca anak, dan EduAksi Keluarga yang fokus pada pengasuhan anak dalam keluarga dan kesehatan anak,” tambah Menteri Bintang.

“Permainan tradisional itu sederhana, namun besar sekali manfaatnya dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi. Dewasa ini, banyak anak-anak yang kecanduan gawai, padahal di Indonesia ini ada lebih dari 2.600 permainan tradisional yang juga bisa mengasah kemampuan dan kreativitas anak, maka dari itu ayo sama-sama kita ajak anak-anak kita untuk bemain permainan tradisional,” ungkap Menteri Bintang Puspayoga.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat mencoba salah satu permainan tradisional anak

“Kegiatan Kampanye Pelestarian Permainan Tradisional ini bertujuan agar anak-anak dapat lebih mengetahui jenis-jenis dan mengenali manfaat permainan tradisional. Harapan saya, khususnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa mulai mengajak anak dan orang tua untuk bersama melestarikan permainan tradisional melalui wadah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang di Jakarta di mana jumlahnya sebanyak 312. Tentunya akan menjadi mudah mengingat tujuan kita sejalan dengan tujuan dibentuknya RPTRA yakni memberikan ruang aman bagi anak untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan cara bermain dan belajar di luar ruang. Ke depannya, mudah-mudah kebijakan-kebijakan seperti ini juga dapat dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah bukan hanya di DKI Jakarta saja tapi seluruh Indonesia. Agar Indonesia Layak Anak atau IDOLA dapat dicapai pada tahun 2030,” tutup Menteri Bintang.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kerja bersama dari seluruh komponen Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua/wali, dunia usaha, dan media. Untuk itu, semua pihak bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup anak-anak kita, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, menuturkan pada hakikatnya anak mempunyai 31 hak yang harus dilindungi, dihargai, dan dipenuhi, dan salah satunya hak anak untuk memanfaatkan waktu luang yang diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Salah satu kegiatan menyenangkan dan dapat menjadi cara untuk mengisi waktu luang anak ialah bermain, khususnya dengan melakukan permainan tradisional. Sebab, permainan tradisional memiliki banyak manfaat yang baik untuk perkembangan anak baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan aspek-aspek lainnya.

“Permainan tradisional juga termasuk warisan budaya Indonesia yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak agar memupuk kecintaan anak-anak pada Tanah Air Indonesia. Di dalam permainan tradisional, anak-anak juga ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti rasa Ketuhanan, tenggang rasa, kerja sama, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hal tersebut sangat penting mengingat nilai-nilai luhur Pancasila yang mulai pudar di kalangan anak-anak Indonesia,” tutur Lenny.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi mengatakan permainan tradisional dapat membangkitkan semangat dan kreativitas anak-anak di Jakarta yang kebanyakan sudah pandai bermain gawai. “Kita harus pikirkan masa depan anak-anak Indonesia, 10—20 tahun ke depan persaingan global akan semakin sulit. Oleh karena itu selain pandai dan mempunyai kemampuan yang bagus, anak juga harus dituntut kreatif dan inovatif agar mampu bersaing di masa depan. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menyiapkan dan menciptakan anak-anak Indonesia yang kreatif dan berkompetensi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Pemerintah Kota Jakarta Barat sendiri telah berkomitmen untuk memenuhi hak anak, salah satunya dengan jumlah 58 RPTRA yang menjadi wadah aman bagi anak untuk bermain dan belajar di luar rumah. Besar harapannya itu bisa mendukung tercapainya pemenuhan hak anak secara optimal. Kota Jakarta Barat berkomitmen menjadi Kota Layak Anak,” tambah Rustam.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Kementerian PPPA Dorong Industri Rumahan Jadi Ciri Khas di Cilegon

25 Views

Cilegon, Garda Indonesia | Kementerian PPPA melalui Deputi Perlindungan Hak Perempuan melakukan kunjungan ke Kawasan Industri Rumahan (IR) di Kelurahan Bendungan, dan PT. Chetam di Kota Cilegon, pada Selasa, 10 Desember 2019. IR Kelurahan Bendungan Kota Cilegon merupakan binaan dan Pilot Project Kemen PPPA sejak tahun 2016—2018.

Mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R Danes mengapresiasi DP3AKB Kota Cilegon dan Lurah Bendungan yang telah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang semuanya adalah perempuan hingga dapat berkembang dengan baik.

“Kami harapkan ke depan industri rumahan ini dapat terus ditingkatkan khususnya pada pemasaran produk sehingga dapat dikenal luas dan menjadi ciri khas Kota Cilegon,” kata Vennetia.

Usaha industri rumahan di Kelurahan Bendungan Kota Cilegon ini berupa makanan dan produk rumah tangga (bantal) dengan kualitas yang baik. Selain meninjau, Kemen PPPA memberikan bantuan berupa alat-alat penunjang dan pelatihan kepada pelaku usaha.

Di sisi lain, kunjungan Kemen PPPA ke PT. Chetam dalam rangka melihat komitmen perusahaan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang responsif gender. “Kemen PPPA mengapresiasi PT. Chetam yang telah menyediakan sarana dan prasarana yang responsif gender dalam rangka memenuhi hak perempuan dan anak berupa ruang laktasi dan day care,” ujar Vennetia.

Vennetia menambahkan, hal ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dari para pekerja perempuan karena merasa aman dan nyaman bekerja dengan fasilitas pendukung yang diberikan oleh perusahaan.

Direktur PT.Chetam, Andre Tanuwidjaya menjelaskan selain menyediakan sarana dan prasarana ramah perempuan dan anak, perusahaannya turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas janin yang dikandung oleh ibu hamil dan perempuan pekerja dengan menyediakan garam beryodium untuk meningkatkan kecerdasan anak.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)