Arsip Tag: Kementerian PPPA

Afganistan Belajar Industri Rumahan dari Indonesia

25 Views

Mataram, Garda Indonesia | Pemerintah Republik Islam Afghanistan terus berupaya memajukan negara dan kaum perempuannya meski negaranya masih dilanda perang. Salah satunya dengan belajar tentang Industri Rumahan (IR) dari Indonesia.

Deputi Deputi bidang Teknis dan Kebijakan Kementerian Urusan Perempuan Republik Islam Afghanistan, Spozhmai Wardak mengemukakan hal ini dalam penutupan Second Workshop on Women Economic Empowerment for Afghanistan dan Pertemuan Tim Pengarah di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Jumat malam, 8 November 2019.

“Di workshop ini kami dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan Indonesia dalam memberdayakan perempuan, dan kami mendapat hal-hal positif. Tiga negara (Indonesia – Jerman – Afghanistan) juga sepakat akan mengambil langkah konkret untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Afghanistan ke depan. Keberhasilan workshop ini sangat penting bagi negara dan perempuan Afghanistan,” ujar Deputi bidang Teknis dan Kebijakan Kementerian Urusan Perempuan Republik Islam Afghanistan, Spozhmai Wardak.

Workshop ini merupakan bagian dari program Kerja Sama Triangular antara Indonesia – Jerman – Afghanistan untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Urusan Perempuan, Republik Islam Afghanistan dan Pemerintah Jerman melalui Geselleschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ). Tujuannya untuk menyusun dan memperdalam konsep pemberdayaan ekonomi perempuan yang berada dalam struktur patriarki dan konservatif.

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Kemen PPPA, Muhammad Ihsan menjelaskan dalam workshop kedua ini peserta mempelajari laporan kondisi ekonomi perempuan di Samangan, Afghanistan (daerah percontohan) sebagai tindak lanjut workshop sebelumnya, “Workshop Development Women Empowerment Through Home Industry in Indonesia” yang digelar pada Juli 2019 di Yogyakarta.

“Laporan ini mendiskusikan 4 isu terkait pemberdayaan ekonomi perempuan yang ingin dipelajari oleh Afghanistan yaitu produksi dan pengemasan, pemasaran atau marketing, akses dan keuangan, serta aspek sosial budaya dalam sistem patriarki,” kata Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Kemen PPPA, Muhammad Ihsan.

Peserta workshop terdiri dari perwakilan Kementerian Urusan Perempuan, Republik Islam Afghanistan yaitu Deputi bidang Teknis dan Kebijakan sebagai ketua delegasi, dua direktur, satu perwakilan dari Provinsi Samangan, dan staf bidang monev. Kegiatan yang berlangsung sejak 4 November 2019 ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kami hadirkan banyak narasumber seperti TGH M. Subhi Sasaki, berbagai praktisi dan fasilitator IR di NTB, Koperasi Syariah, Bukalapak, serta berkunjung ke lokasi yang relevan seperti Balai Kemasan. Kiranya bisa menginspirai pihak Afghanistan tentang bagaimana menjalankan home industry development,” kata Ihsan. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Kemen PPPA & Yayasan Sejiwa Edukasi PATBM tentang Parenting di Era Digital

42 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Persoalan anak merupakan persoalan multisektor, karena itu perlu disikapi secara serius, komprehensif melalui aktivitas yang terpadu. Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di desa/kelurahan sangat tepat untuk dikuatkan.

Melalui PATBM, diharapkan terbangun suatu sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang aman, guna mencegah kekerasan, meningkatnya ketrampilan hidup dan ketahanan bagi Anak. Demikian pula masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil Inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sendiri.

Pesatnya perkembangan teknologi di era digital memberikan berbagai dampak baik secara positif maupun negatif khususnya pada anak, dampak positifnya anak dengan mudah mengakses namun dampak negatif juga ditimbulkan dari bahaya internet, yaitu kecanduan bermain games yang rentan menjadi korban kejahatan seksual di dunia maya, serta terpaparnya konten pornografi dan informasi yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa sebanyak 65,34% anak pada usia 9—19 tahun telah memiliki gawai (smartphone), data ini membuktikan bahwa tidak ada daerah yang bebas dari isu kejahatan terhadap anak baik pornografi dan prostitusi di ranah daring.

Kadis PPPA NTT, Sylvia Peku Djawang (kiri) didampingi Kabid Pemenuhan Hak Anak, Dra.Maria Patricia Sumarni,M.M. (baju putih) saat membuka pelatihan Parenting di Era Digital bagi Aktivis PATBM

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Sylvia.R.Peku Djawang, S.P., M.M. pada Selasa, 5 November 2019 di Aula Hotel Neo Aston Kupang.

Bertolak pada kondisi tersebut maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Yayasan Sejiwa menghelat kegiatan Pelatihan Parenting di Era Digital bagi Aktivis PATBM yang dilaksanakan pada tanggal 5—7 November 2019 di Aula Hotel Neo Aston Kupang.

“Pelatihan ini bertujuan untuk menyosialisasikan berbagaí kebijakan pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam bahaya internet,” jelas Sylvia Peku Djawang.

Para aktivis PATBM saat mengikuti pelatihan Parenting di Era Digital

Selain itu, Melalui Aktivis PATBM diharapkan dapat menyampaikan ilmu yang didapatkan kepada para orang tua di lingkungan sekitar, minimal di rumah masing-masing agar menjadi teladan dimasyarakat tentang cara mendidik anak diera digital.

“Tujuan utama kegiatan ini agar dapat membuka wawasan para orang tua dan pendidik, agar mampu menjadi pendamping dan pelindung anak di era digital saat ini. Mereka diajak untuk membentuk diri menjadi suri teladan bagi anak, baik didunia nyata maupun di ranah daring (online) dan menjadi nitizen unggul. Orang tua diberi pemahaman bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak agar bisa dekat dan mampu membangun kedisiplinan, menanamkan nilai luhur serta kebiasaan baik pada anak, serta bagaimana cara mempengaruhi anak agar bisa menjadi manusia yang cerdas, berkarakter dan mandiri,” jelas Sylvia Peku Djawang secara gamblang.

“Intinya agar dapat membentuk anak menjadi generasi masa depan bermanfaat,” tandas Kadis PPPA NTT ini dengan optimis.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Menteri PPPA Ajak TP-PKK, Bhayangkari dan Dharma Pertiwi Sinergi Program

172 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menerima audiensi Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian, Ketua Umum Bhayangkari Fitri Handari dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Nanny Hadi Tjahjanto di Kantor Kementerian PPPA pada Senin sore, 4 November 2019.

Pertemuan tersebut membahas program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bisa disinergikan dan dilaksanakan bersama antara Kemen PPPA dengan Tim Penggerak PKK, Bhayangkari dan Dharma Pertiwi.

“Ibu Ketua Umum TP-PKK, Bhayangkari, dan Dharma Pertiwi ini kapasitasnya sangat luas dan program-program di bawah naungan mereka sangat berkaitan sekali dengan kegiatan Kemen PPPA. Banyak program yang beririsan dan berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan yang bisa disinergikan,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menjelaskan luasnya jangkauan TP-PKK, Bhayangkari, dan Dharma Pertiwi dengan ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia dapat menjadi salah satu jalan mengentaskan masalah ekonomi perempuan, kekerasan, pekerja anak, serta merealisasikan program prioritas Kemen PPPA sesuai arahan Presiden RI.

“Kita ingin kerja sama program yang sifatnya jangka panjang maupun kegiatan spesifik terdekat seperti Peringatan Hari Ibu dengan melibatkan ibu-ibu dari TP-PKK, Bhayangkari, dan Dharma Pertiwi agar lebih masif lagi. Kita cari networking, kerja sama dan solusi apa yang bisa kita lakukan bersama dan yang bisa kita lakukan itu ya sinergi,” jelas Menteri Bintang.

Terkait konsep, Menteri Bintang mengaku masih memikirkan dan mematangkan kembali pola atau konsep yang bisa diberlakukan di seluruh Indonesia terkait PHI. “Saya berencana ada konsep terkait pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan dengan mendorong kolaborasi antara orang tua dan anak dalam pemberdayaan ekonomi yang bisa jadi dibuat kompetisi atau lomba. Masih dikembangkan lagi,” tambah Menteri Bintang.

Apresiasi dan dukungan disampaikan oleh Ketua Umum TP PKK, Ketua Umum Bhayangkari dan Ketua Umum Dharma Pertiwi, Tri Tito Karnavian, Fitri Handari dan Nanny Hadi Tjahjanto dalam pertemuan dengan Menteri Bintang. Mereka banyak memberikan ide dan masukan terkait konsep PHI dan mengaku siap mendukung dan menyukseskan PHI dengan menggerakkan tim yang ada di bawah jajarannya masing-masing. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Bintang Puspayoga Soroti 5 Isu Prioritas Perempuan dan Anak

28 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diamanahkan Presiden RI, Joko Widodo kepadanya saat pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu lalu. Ia menyatakan harapan yang sangat besar terkait isu PPPA dari masyarakat.

“Lima prioritas isu PPPA akan kami lakukan dengan maksimal dengan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Lembaga Masyarakat, organisasi perempuan, dan stakeholder lainnya karena kami memiliki kewenangan terbatas sebagai kementerian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan. Saya berharap semoga sinergi terkait pembangunan PPPA yang kita jalin tidak hanya sekadar wacana, namun dapat diimplementasikan,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat menghadiri Rapat Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Presiden serta Sasaran dan Target Bidang PMK dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

Ia mengatakan 5 (lima) isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI sebagai berikut:
Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak.

Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keempat, penurunan pekerja anak.

Kelima, pencegahan perkawinan anak.

Lebih jauh Menteri Bintang menjelaskan upaya yang tengah dilakukan Kemen PPPA terkait pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, yakni melakukan sinergi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), untuk menjangkau sekitar 5,5 juta perempuan Indonesia yang telah dibimbing dan 36 ribu pendamping yang mayoritas perempuan.

Foto bersama Menteri Bintang Puspayoga dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mendorong semua K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK agar ikut memberikan perhatian dan ikut berperan dalam menyukseskan program Kemen PPPA terkait 5 prioritas pembangunan PPPA.

“Saya berpesan, kepada seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk memberikan perhatian khusus kepada Kemen PPPA agar program terkait pembangunan PPPA dapat dibantu sehingga bisa berjalan secara maksimal. Kita perlu mewujudkan kesadaran kolektif betapa pentingnya peran perempuan karena mereka adalah sumber generasi bangsa dan anak adalah generasi penerus kita,” ucap Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Sesuai Visi dan Misi Presiden, target indikator makro Bidang PMK 2024 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,54, tingkat kemiskinan turun sebesar 6,5%–7%, dan Indeks Gini Ratio sebesar 0.370 – 0,374. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK beserta seluruh menteri di bawah koordinasi Kemenko PMK juga menandatangani Kesepakatan Bersama Pencapaian Visi dan Misi Presiden serta Sasaran dan Target Bidang PMK dalam RPJMN 2020 – 2024.

“Peranan Kemenko PMK adalah melakukan koodinasi, sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian terhadap program – program K/L di bawah koordinator Kemenko PMK untuk memastikan bahwa program – program tersebut memiliki hubungan yang saling tali – menali, koheren, saling mendukung, melengkapi, dan menyempurnakan untuk mencapai sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya, saya berharap agar K/L segera memilih program – program strategis apa yang harus disinergikan dengan K/L lainnya,” tutup Menteri Muhadjir. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Upaya Kementerian PPPA Lindungi Hak Pekerja Perempuan

64 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini perempuan bekerja hampir di semua bidang pembangunan. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rafael Walangitan mengatakan hak perempuan pekerja harus diperhatikan.

Pekerja perempuan memerlukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang baik, khususnya terkait kesehatan reproduksinya.

“Apabila perempuan pekerja tidak diberi perlindungan yang utuh, rentan mengalami masalah salah satunya masalah kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 60% masalah pada pekerja adalah kesehatan termasuk pada perempuan. Bisa dibayangkan nasib generasi yang lahir dari perempuan pekerja yang mengalami gangguan kesehatan, tumbuh kembangnya tidak maksimal,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kemen PPPA, Rafael Walangitan dalam Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2019.

Rafael menjelaskan perempuan pekerja rentan mengalami kekerasan dalam lingkungan kerja baik dari sesama pekerja maupun perusahaan. Kondisi khusus yang dialami perempuan seperti haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui sering kali dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan.

“Masih banyak perusahaan yang belum paham tentang hak-hak pekerja perempuan utamanya terkait kesehatan dan fungsi reproduksi. Misalnya perempuan pekerja tidak mendapatkan kesempatan untuk cuti haid dan melahirkan, ataupun tidak tersedianya ruang laktasi. Padahal, tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia tahun 2019 terbesar dari kelompok perempuan, mencapai 83,60 persen (*/Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019),” ujar Rafael.

Terkait hal ini, Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya melindungi hak pekerja perempuan dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Rafael menerangkan, Kemen PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja, membuat Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) sejak Tahun 2017 bersama 7 Kementerian/ Lembaga, serta membentuk Model Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di 5 kawasan industri. RP3 bertujuan guna meningkatkan perlindungan bagi perempuan pekerja dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di kawasan industri.

“3 (tiga) rumah pekerja perempuan telah terealisasi yaitu di Cakung (Jakarta Timur), Karawang (Jawa Barat), dan Kota Bintan (Kepulauan Riau), menyusul di Kota Cilegon (Banten) dan Kab. Pasuruan (Jawa Timur). Ke depan Kemen PPPA akan bangun tidak hanya di kawasan industri tapi juga di kawasan pariwisata, perkebunan, maritim atau sektor kelautan dan perikanan dan sektor pertanian. Harapannya, RP3 ini tidak sekadar dibentuk tapi jadi satu faktor deterens atau pencegahan tindak pelecehan dan kekerasan pada pekerja perempuan,” tambah Rafael. (*)

Sumber (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA
Editor (+rony banase)

Bintang Puspayoga Terima Tongkat Estafet PPPA dari Yohana Yembise

112 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia periode 2014—2019 Yohana Yembise menyerahkan jabatannya kepada Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga pada kegiatan Pisah Sambut Menteri PPPA di Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Yohana Yembise mengaku sudah mengenal Menteri Bintang sebelumnya, sebagai istri Mantan Menteri dalam Kabinet yang sama yakni Kabinet Kerja dan pernah bertemu dalam beberapa kesempatan di Bali. Yohana berharap Menteri Bintang mampu membawa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) lebih maju lagi.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mengingatkan kepada jajaran pejabat dan satuan kerja di Kemen PPPA tolong layani ibu (Menteri), berikan pemahaman dan pengarahan yang banyak tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Demi kepentingan Kementerian ini ke depan agar lebih hebat lagi dari yang lalu di masa jabatan saya,” ujar Yohana Yembise.

Yohana juga menitipkan pesan kepada Menteri Bintang agar memberi perhatian pada kebijakan-kebijakan yang perlu diselesaikan, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, serta mendorong penyusunan RUU Pengasuhan Keluarga dan RUU Kesetaraan Gender agar bisa masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional).

Tanda kasih Bintang Puspayoga dan Yohana Yembise

I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2019—2024 usai dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 lalu, Menteri Bintang mendapat mandat untuk melanjutkan tongkat estafet pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabinet Indonesia Maju. Menteri Bintang mengaku jika tugas yang diembannya tidak terasa berat karena pondasi yang ditinggalkan Yohana cukup kuat.

“Saya mengapresiasi kepada Ibu Yohana yang telah membangun pondasi yang kuat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini bagi saya yang akan meneruskan, tidak terlalu menjadi beban berat, karena tinggal melanjutkan. Saya juga akan mengajak teman-teman (di lingkungan Kemen PPPA) untuk meningkatkan kembali inovasi sesuai arahan Presiden 5 tahun ke depan yang ingin mewujudkan Indonesia maju,” ujar Menteri yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Bali ini.

Menteri Bintang menambahkan ada 5 poin penting yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi saat dirinya ditunjuk sebagai Menteri PPPA. Hal itu terkait upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, meningkatkan peran ibu dalam pengasuhan anak, menurunkan angka kekerasan, pekerja anak dan perkawinan usia anak.

“Kita sudah punya bumper yang kuat, seperti disebutkan Ibu Yohana salah satunya terkait Revisi Undang-Undang Perkawinan yang dapat mencegah perkawinan usia anak. Satu kata kuncinya, mari kita bergandengan tangan semua stakeholder terkait. Kami mohon kerja samanya, tugas kita ini akan terasa ringan apabila kita bersinergi saya yakin apa yang menjadi prioritas program akan terwujud dengan baik,” jelas Menteri Bintang.

“Walaupun ini medan baru bagi saya, tentu saya akan pelajari lebih dalam lagi. Saya harapkan kerjasama dan dukungan teman-teman di Kemen PPPA. Komitmen hidup saya, bagi saya tidak ada istilah tidak bisa dan tidak ada istilah tidak mungkin asal ada kemauan dan kerja keras. Bantu saya untuk menyukseskan program-program yang menjadi tanggung jawab di kementerian ini” tutup Menteri Bintang.

Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kemen PPPA, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), IWAPI, KOWANI, Mitra Daya Setara (penisunan Kementerian PPPA), perwakilan UNICEF (United Children Fund), UNFPA (United Nation Population Fund), Kementerian/Lembaga dan beberapa organisasi masyarakat dibidang perempuan dan anak. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Bintang Puspayoga Pimpin Rapat Perdana di Kementerian PPPA

152 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Usai resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI periode 2019—2024, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang lebih dikenal Bintang Puspayoga langsung mendatangi kantor Kemen PPPA pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Disambut para Deputi, Staf Ahli Menteri, dan pegawai, Menteri yang piawai bermain tenis meja ini memimpin rapat perdana dengan Sekretaris Kementerian dan para Deputi.

Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Saya ingin menyampaikan beberapa arahan Presiden yang harus kita sikapi bersama. Secara umum, pertama, di semua Kementerian / Lembaga (K/L) tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Kedua, kita harus kerja keras dan kerja cepat. Ketiga, jangan sekali– kali bekerja monoton, harus ada inovasi dan kreativitas dengan situasi dan kondisi yang ada,” tutur Menteri Bintang di hadapan 5 Deputi Kemen PPPA dan Staf Ahli Menteri PPPA.

Menteri PPPA periode 2019–2024, Bintang Puspayoga

Ia menambahkan khusus bagi Kemen PPPA, harus bisa memberdayakan perempuan di dalam bidang wirausaha. “Ketika kita ingin memberdayakan perempuan, banyak K/L yang bisa kita ajak koordinasi dan bersinergi, diantaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,” katanya.

Menteri Bintang menjelaskan selain terkait pemberdayaan perempuan, Presiden juga menekankan pentingnya permasalahan terkait pekerja anak, melaksanakan kegiatan yang mendorong peran ibu dalam pendidikan, menurunkan angka kekerasan, dan mencegah perkawinan anak. Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA dapat bekerja sama dengan K/L lain, termasuk Polri.

“Saya yakin betul, dengan bekerja sama dan bersinergi kita akan memiliki kekuatan dan energi yang lebih besar, efektif, dan efisien. Kita harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang kita laksanakan betul–betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” lanjut Menteri Bintang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang mengaku sebelumnya ia pernah berkecimpung di dunia birokrasi, tepatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang perekonomian. Namun, ia mengatakan tidak akan berhenti belajar dan berjuang dalam menangani isu PPPA, tentunya dengan menjalin sinergi dan kerja sama dengan _stakeholder_ Kemen PPPA, termasuk media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Bagi saya tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa asal ada keinginan. Saya memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa kita bisa bekerja maksimal. Saya ingin terus menambah wawasan dan kemampuan saya terkait amanah yang telah diberikan demi memajukan kementerian ini. Kita perlu bergandengan tangan dengan K/L dan LSM yang bisa menjadi mitra kita dalam menangani isu PPPA, “ tutur Menteri asal Provinsi Bali ini dengan antusias.

“Saya juga mengapresiasi peran media. Kita harus menjalin hubungan baik dengan media karena mereka adalah mitra baik Kemen PPPA. Mereka berada langsung di lapangan dan mungkin lebih paham terhadap permasalahan terkait perempuan dan anak,” tutup Menteri Bintang. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Dua Pesan Menteri PPPA untuk Daerah Wisata Raja Ampat di Papua Barat

81 Views

Raja Ampat, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise membuka Festival Pesona Bahari Raja Ampat 2019 ‘Exotic Raja Ampat, From Ridge to Reef’, pada Jumat sore, 18 Oktober 2019. Hadir mewakili Menteri Pariwisata, Arief Yahya; pembukaan even tahunan Provinsi Papua Barat ini berpusat di Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

“Festival Pesona Bahari Raja Ampat sudah masuk ke dalam Top 100 Calender of Event. Pemerintah pusat dan daerah berusaha agar Raja Ampat lebih maju dan lebih go internasional,” ujar Yohana.

Menteri Yohana mengajak wisatawan yang hadir untuk dapat menyebarluaskan informasi wisata Raja Ampat ke publik. Selain itu, Menteri Yohana juga menitipkan dua pesan yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Bupati Kab. Raja Ampat yang hadir serta masyarakat Kab. Raja Ampat.

“Setiap even yang diselenggarakan harus mempunyai nilai ekonomi, dan masyarakat di sekitarnya harus menerima dampak langsung, termasuk bagi perempuan dan anak. Saya mohon kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan kaum perempuan, dalam bidang industri rumahan seperti kuliner dan fashion,” jelas Yohana.

Menteri PPPA, Yohana Yembise membuka Festival Pesona Bahari Raja Ampat 2019 ‘Exotic Raja Ampat, From Ridge to Reef’, pada Jumat sore, 18 Oktober 2019

Potensi kekerasan pada perempuan dan anak dinilai Menteri Yohana cukup besar terjadi di lokasi atau daerah wisata. Menteri Yohana juga mengingatkan agar baik pemerintah daerah dan masyarakat memperhatikan hak anak.

“Anak-anak juga hak-haknya harus diperhatikan dan dijaga. Tolong saya titip, jaga perempuan dan anak-anak di Raja Ampat. Jangan ada kekerasan kepada mereka. Kita jaga Raja Ampat agar menjadi aman dan ramah terhadap perempuan dan anak-anak. Kita jaga kepercayaan para turis kepada masyarakat yang ada di sini,” tambah Yohana.

Usai pembukaan, dilakukan peluncuran Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Menteri Yohana bersama Gubernur Papua Barat, Bupati Raja Ampat, dan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah yang diberikan kepada perwakilan dua anak Kab. Raja Ampat. Menteri Yohana pun mengapresiasi peluncuran KIA ini sebagai upaya pemda atas pemenuhan hak anak di Kab. Raja Ampat. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)