Arsip Tag: Kementerian PPPA

Forum Anak ASEAN, Delegasi Indonesia Rekomendasi Protokol Kesehatan Keluarga

93 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Empat anak terpilih sebagai delegasi resmi Indonesia membagikan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh ketika mengikuti The 6th ASEAN Children Forum (ACF) 2020 atau Forum Anak ASEAN ke-6 Tahun 2020. Mereka adalah Belva Rehardini (Solo), Abdul Gilang Tawakkal (Makassar), M. Lukman (Jakarta) perwakilan Forum Anak Nasional (FAN) dan Ema Dilsiana (Bekasi) perwakilan dari Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM).

Pertemuan yang diselenggarakan tiap dua tahun sekali tersebut dihadiri perwakilan anak di seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia pada 13 Oktober 2020 di Kamboja secara virtual.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lies Rosdianty mengatakan pada pertemuan yang mengangkat tema “Dampak Pandemi Covid-19 dan Situasi Saat Ini Bagi Anak-anak”, delegasi Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan paparan terkait isu kesehatan mental anak selama pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia.

“Dalam masa pandemi Covid-19 ini, isu penting lainnya adalah adanya gangguan psikologis yang dirasakan tidak hanya bagi orang tua tetapi juga anak-anak. Mereka mengalami tekanan yang berat karena harus melakukan semua aktivitasnya di rumah. Anak yang biasanya bermain, beraktivitas, bertemu dengan teman-temannya jadi sulit atau tidak bisa lagi dilakukan. Pada pertemuan ACF 2020 kemarin, Indonesia diberi kesempatan untuk memaparkan materi tentang kesehatan mental pada anak selama pandemi covid-19,” ujar Lies Rosdianty dalam pertemuan bertajuk Sharing Session Delegasi ASEAN Children Forum 2020 pada Minggu, 25 Oktober 2020 secara virtual.

Lies menambahkan, selain berkesempatan menyampaikan ide dan suaranya, para Delegasi Indonesia juga berkesempatan mendengarkan paparan dari delegasi negara lain dan mendiskusikan rekomendasi yang tepat bagi pemenuhan hak anak selama pandemi Covid-19 sebagai dokumen keluaran (output document). Pada pertemuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan ACF 2022.

Salah satu delegasi anak Indonesia, Abdul Gilang Tawakkal mengisahkan tidak hanya di Indonesia, masalah yang dirasakan selama pandemi Covid-19 ternyata juga dirasakan oleh sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya.

“Ada yang mengalami masalah ekonomi keluarga menurun, stres karena sekolah online, meningkatnya kasus kekerasan pada anak, kesehatan mental yang terganggu, meningkatnya risiko anak terpapar konten yang tidak ramah anak, bahkan tidak semua keluarga memiliki akses internet seperti yang di pelosok-pelosok misalnya. Secara garis besar yang kami tangkap inilah rata-rata yang dirasakan oleh anak-anak di ASEAN,” ujar Abdul Gilang.

Di sisi lain, Belva Aulia menceritakan jika mereka sebagai delegasi Indonesia turut menyampaikan 4 (empat) rekomendasi dalam pertemuan ACF 2020. Salah satunya merekomendasikan agar semua negara di ASEAN dapat membuat dan mendistribusikan e-book (buku digital) tentang informasi pencegahan Covid-19 di keluarga.

“Kami berharap setiap keluarga memiliki e-book pencegahan Covid-19 di keluarga. Kami juga merekomendasikan setiap negara di ASEAN membuat PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) atau family learning center yang menyediakan layanan gratis untuk konsultasi psikologi, edukasi, dan sosialisasi baik online maupun offline ke masyarakat. Mendorong agar orang tua bisa menghabiskan waktu dengan kegiatan yang menyenangkan bersama anak-anak di rumah. Terakhir, kami merekomendasikan untuk semua anak-anak di ASEAN melakukan apa yang kita suka di rumah supaya kesehatan mental kita juga bisa terjaga,” ujar Belva.

Menurut Belva, menciptakan kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan bersama oleh orang tua dan anak dapat menciptakan bounding (ikatan) antar keduanya serta membangun atmosfer yang nyaman dan menyenangkan sehingga membuat anak tidak bosan di rumah.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Banyak Ruang Bermain Ramah Anak Dapat Menyebabkan Anak Jadi Korban

58 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu bermain. Tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain, namun infrastruktur pendukung juga harus diupayakan. Salah satunya dengan penyediaan ruang bermain ramah anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny Rosalin menyebut meski ruang bermain di berbagai daerah telah banyak tersedia, namun sarana dan prasarananya masih banyak yang belum ramah anak. Kondisi ini menyebabkan anak dapat menjadi korban.

“Kita mendorong anak berada pada lingkungan yang aman dan nyaman. Inilah konsep perlindungan anak, agar anak tidak menjadi korban. Sering kali kejadian atau kasus kekerasan pada anak terjadi di ruang bermain. Ruang bermainnya belum ramah anak seperti mudah gelap, lokasinya menciptakan kondisi yang tidak ada pengawasan di sana, dan banyak lagi,” ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin dalam Talkshow bertajuk Sinergi Perguruan Tinggi atas Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Ramah Anak (IRA) melalui daring, pada Senin, 12 Oktober 2020 dengan moderator Marini Widowati, Co Founder Ars86care.

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. Lenny menjelaskan menciptakan ruang publik dan infrastruktur yang ramah anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah upaya menjamin pemenuhan hak anak dan menciptakan kawasan atau wilayah yang mendukung proses tumbuh kembang anak. Di samping merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mencapai Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA, Lenny Rosalin

“Kemen PPPA ingin ini (ramah anak) menjadi inovasi dalam menata kota. Kalau infrastruktur layak bagi anak maka akan layak bagi semua usia. Semua harus layak dan ramah anak, kita berikan perlindungan agar nantinya saat dewasa anak betul-betul menjadi SDM (sumber daya manusia) yang unggul. Kuncinya terletak pada designing for kids designing with kids (merancang untuk anak, merancang bersama anak). Dalam prosesnya sejak men-design anak-anak dilibatkan,” jelas Lenny.

Sinergi perguruan tinggi menurut Lenny dalam mengembangkan wilayah dan infrastruktur ramah anak dapat dilakukan melalui pendidikan, seperti bahan ajar atau mata kuliah terkait wilayah dan infrastruktur ramah anak. Riset dan inovasi terkait wilayah dan IRA, serta pengabdian masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh Asisten Deputi Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari yang menyatakan bahwa perlindungan anak tanggung jawab semua pihak termasuk lembaga pendidikan.

Salah satu narasumber, Ketua KBK Permukiman dan Perkotaan Institut Teknologi Indonesia, Rino Wicaksono menjelaskan unsur paling utama RBRA adalah ruang terbuka hijau. Tidak seperti taman kota yang lebih mengedepankan aksesoris atau estetika, RBRA menurut Rino lebih mengedepankan pemanfaatan yang harus dapat diakses oleh semua anak.

“Prinsip utama pengembangan dari RBRA adalah gratis, tidak boleh bayar sepeser pun sehingga tidak ada satu orang pun dari anak Indonesia yang terhambat untuk bisa memanfaatkan RBRA karena tidak punya uang. Kemudian memiliki prinsip non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, serta sehat,” jelas Rino.

Suasana Talkshow bertajuk Sinergi Perguruan Tinggi atas Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Ramah Anak (IRA) melalui daring, pada Senin, 12 Oktober 2020 dengan moderator Marini Widowati, Co Founder Ars86care

Serupa dengan pernyataan Lenny, menurut Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Bambang Hari Wibisono, anak memang perlu dilibatkan agar kebutuhannya dapat terakomodasi dengan baik. Tidak hanya sekedar menyediakan ruang bermain, dalam mengembangkan RBRA yang paling penting adalah komitmen.

“Kunci utama di dalam mengembangkan IRA adalah komitmen. Tidak hanya komitmen saja tetapi komitmen yang berkelanjutan dan disebarkan sampai tingkat lokal atau daerah. Selain itu, perlu adanya upaya mengembangkan sesuai karakteristik lokal namun tetap inklusif, adanya kemitraan bersifat lintas sektor, dan peran serta masyarakat dan anak,” ujar Bambang.

Pentingnya keterlibatan anak dalam perencanaan dan perancangan infrastruktur dan RBRA dibuktikan oleh Dekan Fakultas Teknis Universitas Bina Nusantara, Johny Fredy Bobby Saragih melalui penelitian. “Kalau anak sebagai objek dari sasaran pembangunan yang ingin kita lakukan, maka harus berbasis perilaku anak. Memang betul, design untuk anak perlu melibatkan anak. Penelitian saya membuktikan, anak bisa menjadi sumber informan menarik bahkan lebih dari manusia dewasa bisa bayangkan. Ide baru dapat muncul dari mereka,” jelas Johny.

Berkaitan dengan keterlibatan perguruan tinggi, Dosen Arsitektur Universitas Trisakti Martinus Bambang Susetyarto menuturkan jika Universitas Trisakti sudah mengembangkan pendidikan dan pengajaran terkait infrastruktur ramah anak. “Ini yang kita lakukan sekarang pada bidang pendidikan dan pengajaran, di semester ini kita akan melakukan exercise (latihan) terkait perancangan sekolah ramah anak tapi dalam konteks sekolah alam. Ini merupakan salah satu ide mahasiswa,” tutur Martinus.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh kabar6.com
Editor (+rony banase)

Sunat Perempuan Timbulkan Trauma Pada Ibu dan Anak Korban Sunat

536 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) atau Pemotongan/Perlukaan Genital Perempuan (P2GP) atau kerap disebut dengan istilah sunat perempuan dari sisi medis tidak memiliki manfaat terhadap kesehatan, namun yang justru mengkhawatirkan adalah sunat perempuan lebih banyak dilakukan oleh bidan yang tidak memiliki SOP untuk melakukan hal tersebut.

“Ada beberapa pengalaman yang kami dengar bahwa ketika ibu yang baru melahirkan dan belum pulang ke rumah kadang kala ditawari paket untuk anak perempuannya, untuk ditindik dan disunat. Sering kali ada tawaran-tawaran seperti itu. Padahal sebenarnya dokter dan perawat atau bidan itu tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk melakukan sunat perempuan,” jelas Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Maydian Werdiastuti dalam Webinar ‘Pencegahan FGM/C atau Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Sesi II’ yang diselenggarakan Kemen PPPA melalui daring pada Rabu, 15 September 2020.

Dalam melakukan pencegahan P2GP ini, Kemen PPPA bersinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan sasaran dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat.

Maydian menjelaskan sunat perempuan masih banyak dilakukan hampir di setiap wilayah di Indonesia terutama saat anak usia 0—1 tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Kajian yang dilakukan oleh Kemen PPPA berkerjasama dengan 4 Universitas Islam Negeri di 4 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) serta penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM), P2GP di Indonesia masih tinggi namun hasil-hasil penelitian/kajian ini masih harus terus dianalisis kembali.

“Kami sekarang sudah memiliki roadmap dan rencana aksi yang akan dilakukan secara bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Komnas Perempuan, BKKBN, dan lain-lain untuk melakukan pendataan, pendidikan publik, dan advokasi kebijakan. Kami juga telah membuat panduan pencegahan FGM/C dan melakukan advokasi sejak 2016 hingga 2020 dengan sasaran pokok tokoh agama dan masyarakat, keluarga, serta remaja,” jelas Maydian.

Sejalan dengan pernyataan Maydian, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Maria Ulfa menuturkan saat ini terjadi perubahan tren usia anak yang mengalami praktik sunat perempuan.

“Dahulu anak berusia 4—5 tahun sehingga anak mengetahui dan merasakan proses sunat yang dialaminya. Saat ini, anak disunat sekitar 40 hari atau sebelum ia berusia satu tahun,” ujar Maria.

Webinar ‘Pencegahan FGM/C atau Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Sesi II’ yang diselenggarakan Kemen PPPA melalui daring pada Rabu, 15 September 2020.

Maria Ulfa juga menambahkan jika praktik sunat perempuan masih terjadi karena tradisi atau budaya yang sudah berlangsung secara turun temurun. Hal ini tercermin dari pengambilan keputusan sunat perempuan yang sering dilakukan oleh orang tua, terutama ibu dan lingkungan sekitar.

“Mengingat sunat perempuan cenderung dilakukan terhadap anak usia bayi, preferensi atau penentuan pilihan terhadap pelaku sunat perempuan didominasi oleh ibu anak perempuan, sementara suami atau ayah anak perempuan cenderung bersikap pasif. Biasanya keputusan untuk melakukan sunat perempuan juga didorong oleh keluarga, terutama mertua atau nenek,” tambah Maria.

Dalam webinar, salah satu narasumber yang merupakan seorang ibu mengaku trauma karena melakukan prosedur sunat perempuan pada anaknya melalui bidan padahal niat awalnya hanya untuk melakukan imunisasi. Sambil tersedu, Kartini menceritakan pengalamannya menyaksikan proses dan dampak sunat pada anaknya yang memberikan efek trauma baginya.

“Pengalaman ini cukup emosional bagi saya. Saya melihat waktu itu, bidan menggunakan gunting kemudian ada sesuatu yang diambil dari alat kelamin anak saya dan ditunjukkan kepada saya. Lalu dari alat kelamin anak saya itu keluar darah, anak saya menangis, dan malamnya demam. Saya tenang saja karena yang melakukan itu bidan yang saya anggap punya otoritas kesehatan yang mempunyai pengetahuan dan kewenangan,” tutur Kartini.

Kartini mengaku, ketika hamil ia sudah mencari informasi terkait sunat terhadap anak perempuan. Namun, membuatnya gamang karena tidak ada informasi yang menurutnya betul-betul utuh sehingga membuatnya ragu apakah anaknya harus disunat atau tidak. Kartini juga mengaku mendapat dukungan dari orang tua dan dikuatkan oleh argumen dari bidan.

“Saya bersyukur sekali karena pendarahan dan demam hanya terjadi sehari. Namun yang menjadi permasalahan sampai saat ini, saya merasakan konflik internal dan sedih sebagai seorang ibu. Mungkin pendidikan publik ini perlu disebarkan sehingga ibu-ibu muda seperti saya punya bekal yang cukup untuk memutuskan. Jujur saja, saya merasakan sebagai orang awam ketika disarankan oleh bidan, saya merasa tidak bisa apa-apa. Saya merasa harus mengikuti karena merasa mereka lebih paham,” jelas Kartini.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh image source
Editor (+rony banase)

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020, Menteri Bintang Minta Dukungan

201 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah melalui proses yang sangat panjang, mulai penyusunan konsep, naskah akademik, hingga menjadi Rancangan Undang-Undang. Namun, pada 2 Juli 2020, Ketua Badan Legislasi DPR RI menjelaskan RUU PKS ditarik dari Program legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/03/menteri-bintang-dorong-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-dalam-raker-dpr-ri/

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pun tidak menampik, RUU PKS masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, namun ia mengajak seluruh pihak mengambil hikmah dari berbagai masukan tersebut untuk memperkaya muatan substansi RUU PKS dalam pembahasan berikutnya.

“Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bagi kita semua, mengingat urgensi adanya RUU ini sangat besar karena kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak kepada korban tetapi juga kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengharapkan tokoh agama dan organisasi keagamaan untuk turut serta mengadvokasi, mengedukasi, menarasikan, dan membangun persepsi yang benar di masyarakat mengenai muatan RUU PKS ini. RUU PKS bukan hanya permasalahan bagi perempuan, tetapi juga menyangkut kepentingan semua pihak, baik laki-laki, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Menteri Bintang dalam Dialog RUU PKS dengan Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan melalui virtual.

Menteri Bintang menjelaskan Kemen PPPA secara proaktif terus membuka ruang diskusi dan dialog untuk mendapat masukan, gambaran, menghimpun berbagai perspektif, upaya, pendapat, dan masukan dari berbagai pihak mengenai strategi terbaik dalam rangka penghapusan kekerasan seksual. Dari berbagai diskusi dan pertemuan tersebut disimpulkan bahwa urgensi disahkannya RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi sebab secara dasar penyusunan RUU PKS telah memenuhi syarat. Selain itu, dibutuhkan sistem pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif dan adanya pengaturan yang berperspektif korban.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang membenarkan jika RUU PKS menjadi sebuah keharusan untuk disahkan karena adanya kekosongan hukum untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban dan memberikan efek jera pada pelaku.

“Dari hari ke hari, korban kekerasan seksual terus bertambah. Namun Undang-Undang yang ada mengalami kekosongan. Sekalipun ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tapi pengaturannya itu terpencar-pencar tidak utuh. Sementara, kita butuh ada sebuah keutuhan alurnya, mulai dari pencegahan sampai rehabilitasi prosesnya utuh. Oleh karena itu, Undang-Undang ini (UU PKS) menurut saya memang penting dan segera,” tutur Marwan Dasopang.

Suasana Dialog RUU PKS dengan Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan melalui virtual.

Dari perspektif tokoh agama, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Cirebon, KH Husein Muhammad meyakini jika tujuan dari semua agama bukan untuk menciptakan kerusakan, membodohi, apalagi melakukan kekerasan tapi untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik, persaudaraan, keadilan, kasih sayang dan cinta. Oleh karena itu, kehadiran RUU PKS diharapkan dapat dimaknai dengan bijak.

“Sesungguhnya secara normatif, RUU PKS ini sudah menjadi dapat diterima tinggal penyesuaian pada isu-isu krusial yang mungkin harus dipahami secara bersama. Mungkin ada pemahaman-pemahaman yang belum cukup disepakati mengenai terminologi sehingga menimbulkan kesan-kesan negatif,” tutur Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Cirebon, KH Husein Muhammad.

Dari dasar hukum, Senior Independent Advisor and Legal Policy and Human Rights Valentina Sagala menjelaskan prinsip dasar pembentukan RUU PKS adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak akan lepas dari Pancasila. Valentina juga membenarkan jika ada kekosongan substansi hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga dibutuhkan sebuah RUU.

“Dalam RUU PKS ini, pengalaman korban berhadapan dengan sistem hukum itu akan tercermin. Artinya negara hadir untuk melindungi para korban. Bisa ada beberapa pengalaman dari korban, pertama kasusnya tidak diadili karena tidak ada hukumnya. Kedua mungkin ada, tapi hukum acaranya terbatas artinya kesulitan dalam mencari pembuktian. Jadi memang RUU ini sebaiknya dibuat evidence base (berbasis bukti) artinya tidak mengada-ada, memang korbannya ada, korbannya menderita maka dari itu perlu diatur,” jelas Valentina Sagala.

Di sisi lain, Prof. Musda Mulia dari Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan seksual dan yang paling menonjol adalah faktor ketidakadilan gender. Musda menegaskan jika pandangan-pandangan bias gender harus dihapuskan, terutama dalam konteks untuk menggolkan RUU PKS.

“Prinsip keadilan gender adalah prinsip yang sejalan dengan konstitusi, bahkan sejalan dengan esensi agama itu sendiri, yang ujungnya adalah memanusiakan manusia. Marilah kita bersama-sama memahami dengan baik bahwa RUU PKS ini sangat-sangat urgen. Semua tokoh agama seharusnya dilibatkan karena Undang-Undang ini bukan untuk mengatur perempuan tetapi membawa kesejahteraan bagi kita semua,” ujar Musda Mulia.

Dalam dialog, dukungan terhadap RUU PKS juga disampaikan oleh berbagai perwakilan tokoh agama yang hadir mulai dari tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, juga Katolik serta organisasi keagamaan lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Bintang Dorong Perempuan Berani Bersuara Untuk Perubahan

258 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perjuangan perempuan untuk dapat didengar, dipertimbangkan, dan menempati posisi penting masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), Bintang Puspayoga, masih lekatnya budaya patriarki, akses, dan kesempatan perempuan yang terbatas menjadi penyebabnya.

“Saat ini masyarakat Indonesia cenderung masih erat dengan pandangan patriarki yang memersepsikan peran utama perempuan ada di ranah domestik. Padahal capaian prestasi dan kemampuan perempuan dapat disandingkan dengan laki-laki. Namun sayangnya banyak perempuan tidak memiliki akses seluas laki-laki,” ujar Menteri Bintang dalam Festival Kepemimpinan Perempuan dan Peluncuran Buku yang diselenggarakan Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan) secara virtual pada Sabtu, 29 Agustus 2020.

Menteri Bintang menuturkan salah satu strategi untuk dapat memeroleh kesetaraan dalam berbagai bidang pembangunan adalah dengan keterwakilan suara perempuan. Oleh karena itu, Menteri Bintang mendorong perempuan untuk berani bersuara dan berharap masyarakat memberikan akses serta kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan, baik di lingkup keluarga, tempat kerja, organisasi, maupun kelembagaan.

“Akan sangat baik jika perempuan tidak hanya didengar pendapatnya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menempati posisi strategis atau bahkan menjadi pemimpin. Perempuan harus diberikan akses dan kesempatan yang lebih luas sehingga potensi dan kemampuannya berkembang maksimal. Saya yakin pemberdayaan perempuan adalah kunci dari kesuksesan pembangunan bangsa demi Indonesia maju,” jelas Menteri Bintang.

Dalam acara tersebut, Menteri Bintang secara resmi meluncurkan buku “Daya Perempuan Akar Rumput : Kepemimpinan Perempuan untuk Perubahan” yang disusun KAPAL Perempuan. Buku ini dituliskan dari pengalaman perempuan akar rumput melakukan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan kesadaran kritis melalui Sekolah Perempuan di desa-desa terpencil kepulauan dan pegunungan serta di kelurahan miskin kota.

Pada acara tersebut Menteri Bintang juga berbincang dengan perempuan-perempuan yang telah berhasil melakukan perubahan di daerahnya. Salah satunya Mulyani, anggota Sekolah Perempuan Nusantara dari Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Mulyani berkisah jika ia dan rekannya berhasil memperjuangkan keberadaan sekolah perempuan di daerahnya dengan berani bersuara meyakinkan tokoh adat yang sempat menentang sebelumnya.

Festival Festival Kepemimpinan Perempuan dan Peluncuran Buku yang diselenggarakan Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan) secara virtual pada Sabtu, 29 Agustus 2020.

“Saya dan dua teman saya pernah diadili di atas Berugak Adat oleh tokoh adat Dusun Segenter karena dinilai menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Namun saya dan teman-teman memiliki kemampuan dan keberanian untuk menjelaskan. Akhirnya, tokoh adat pun bisa menerima keberadaan sekolah perempuan dan kami mulai dilibatkan dalam musyawarah dusun, baik itu kaitannya dengan adat maupun lainnya,” ujar Mulyani.

Menteri Bintang sangat mengapresiasi pengalaman, peran, dan kerja-kerja perempuan di komunitas tingkat akar rumput maupun sekolah perempuan di berbagai daerah seperti di pulau-pulau kecil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, desa terpencil bawah kaki Gunung Rinjani di Lombok Utara dan Lombok Timur, Padang, desa-desa di Gresik, dan pesisir wilayah Kupang, hingga bantaran kali Ciliwung Kota Jakarta yang dituliskan dalam buku tersebut.

“Perempuan semakin ditantang, akan semakin kuat. Mudah-mudahan komitmen ini kita bisa bangun. Dengan semangat dari ibu-ibu sekolah perempuan, kita akan bisa menjawab tantangan. Apalagi dengan buku yang diluncurkan ini mengangkat upaya-upaya dan usaha-usaha yang sudah perempuan-perempuan lakukan di tingkat akar rumput bisa menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya,” tutur Menteri Bintang.

Tulisan ini memuat lebih dari 100 perempuan terpilih dari 6.000 kader perempuan lainnya. Mereka adalah nelayan perempuan, petani, pengusaha mikro, buruh harian, pedagang keliling, dan lain-lain. Perempuan-perempuan tersebut memiliki keberanian untuk melakukan perubahan seperti mengembangkan Pos Pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, melakukan pencegahan perkawinan anak, mengembangkan usaha ekonomi perempuan, mempengaruhi kebijakan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Perempuan serta melakukan pendataan untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Salah satu pendamping dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Nusa Tenggara Barat – Mitra KAPAL Perempuan, Lulu mengaku ikut bangga dengan keberanian perempuan-perempuan dalam bersuara dan memperjuangkan hak mereka dan komunitasnya di tingkat akar rumput sehingga bisa berdaya.

“Perjuangan yang cukup luar biasa hasilnya. Perubahan-perubahan yang mereka lakukan ini ternyata setelah dirangkaikan di dalam sebuah tulisan menjadi kebanggaan untuk kita semua, terutama kami yang mendampingi komunitas itu sendiri. Terlihat hasil kerja-kerja dan keberanian perempuan. Ketika perempuan berani bersuara maka perubahan itu akan ada,” kata Lulu.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Manajemen Rumah Aman & ‘Shelter’ untuk Peningkatan Layanan bagi Korban TPPO

75 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Rumah aman dan shelter (penampungan) memiliki peran penting dalam memberi perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Destri Handayani, pengelolaan layanan rumah aman atau shelter di Indonesia saat ini masih lebih menitikberatkan pada sisi keamanan korban.

“Secara tidak langsung pelayanan yang menitikberatkan pada sisi keamanan korban ini menimbulkan dampak lain, seperti keluarga atau pendamping korban kesulitan berkomunikasi dengan korban karena adanya aturan yang ditetapkan oleh manajemen shelter,” ujar Destri dalam Webinar Manajemen “Memahami Prinsip Perlindungan dan Penanganan Berbasis Korban” pada Selasa, 28 Juli 2020.

Destri menjelaskan, laporan situasi perdagangan orang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika pada Juli lalu salah satunya mengkritisi manajemen shelter yang dianggap kurang ramah. Sebab, dianggap melanggar hak kebebasan bergerak korban.

“Kritik ini menjadi catatan sendiri bagi Gugus Tugas TPPO agar dalam pelaksanaan tugasnya menekankan pada penghormatan dan pemenuhan hak-hak korban. Isu lain yang juga jadi catatan adalah standar layanan dan manajemen rumah aman, ini penting dibahas supaya layanan shelter kita ke depan menjadi lebih baik,” tambah Destri.

Peningkatan pengelolaan shelter menurut perwakilan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial, Dian Bulan Sari, dapat dilakukan dengan memperkuat sistem dan standar operasional prosedur (SOP). Misalnya menerapkan SOP Kunjungan Klien, baik untuk keluarga dan instansi terkait, serta persyaratan khusus untuk kondisi pandemi Covid-19. Terkait hal ini, Dian mengimbau agar penerapan SOP harus diperketat.

“Kita harus mengedepankan hak korban dengan membuka komunikasi antara klien dengan keluarga klien. Namun mereka juga harus mengikuti SOP, karena banyak kasus pengunjung mengaku keluarga tapi ternyata agen yang datang untuk mencoba mengintimidasi para korban. Ada juga mengaku dari instansi ternyata Id Card dipalsukan. Pelaksanaan SOP untuk kunjungan harus lebih ketat lagi,” tutur Dian.

Kesusteran Gembala Baik, SR.M Theresia Anita dari Rumah Aman Shelter Perempuan dan Anak Gembala Baik juga ikut membagikan pengelolaan dan tantangan dalam memperbaiki layanan di shelter. Ia merekomendasi agar dalam setiap tahap pendampingan korban, orientasi selalu diarahkan pada kepentingan korban.

“Kami ada assesmen lanjutan, dengan melibatkan klien dalam mengambil keputusan. Poin penting di sini adalah mengedukasi dan memahamkan mereka akan apa yang sebetulnya mereka alami, sehingga diharapkan mereka akan lebih kooperatif dalam proses pendampingan. Agar klien dapat jujur memberikan informasi, kami juga membuat kesepakatan bersama. Kesediaan klien untuk bertemu pengunjung juga perlu dilakukan,” ujar Suster Anita.

Webinar Manajemen “Memahami Prinsip Perlindungan dan Penanganan Berbasis Korban” pada Selasa, 28 Juli 2020.

Di sisi lain Ahli Manajemen Shelter, Margaretha Hanita memberikan perspektif yang berbeda tentang manajemen shelter. Margaretha menekankan pentingnya persepsi yang benar tentang perbedaan antara shelter dan rumah aman.

“Shelter berbeda dengan rumah aman, ini yang harus kita sepakati dulu karena penanganan rumah aman dan juga shelter sering sekali memiliki persepsi yang tidak sama. Di Indonesia itu tidak mudah menyediakan rumah aman. Namanya rumah aman itu ya betul-betul untuk mengamankan saksi dan korban, dalam konteks keamanan korban jangan lupa apa status korban di situ,” kata Margaretha.

Margaretha juga menghimbau agar ketika mengamankan korban sebaiknya pengelola melakukan analisis ancaman. Hal ini berguna untuk melihat sejauh mana ancaman yang diterima korban, karena status korban biasanya adalah saksi kunci yang akan memberikan keterangan di polisi.

“Kita mau menyelamatkan korban untuk penegakan hukum, makanya harus ada koordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Minimal LPSK tahu bahwa bapak dan ibu melindungi korban, supaya bisa berkoordinasi baik dengan APH (aparat penegak hukum). Makanya kami sangat menyarankan jangan asal melindungi korban tanpa adanya surat rujukan dari penegak hukum. Pendamping dan pengelola shelter dan rumah aman juga harus terlatih mengamankan korban,” jelas Margaretha.

Destri menyimpulkan, manajemen atau pengelolaan shelter dan rumah bagi saksi dan/atau korban memiliki kendala dan tantangan tersendiri, namun tidak berarti kita tidak dapat mewujudkan rumah aman dan shelter yang memenuhi standar yang terus menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan/atau korban sesuai dengan asas pelayanan yang berbasis korban. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disusun SOP pengelolaan shelter dan rumah aman yang lebih detail, dilakukan standarisasi bagi shelter atau rumah aman milik pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan, serta pusat perlu melakukan bimbingan teknis kepada shelter dan rumah aman yang ada di daerah. Masyarakat, NGO, organisasi keagamaan juga memiliki peran sangat penting dalam membantu upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem manajemen pengelolaan shelter atau rumah aman baik di pusat maupun di daerah. Sinergitas antara pemangku kepentingan dan penyedia layanan juga penting untuk dilakukan dalam menyediakan akses rumah aman atau shelter sehingga saksi dan/atau korban TPPO dapat terpenuhi hak-haknya selama proses baik pemberian batuan hukum maupun proses reintegrasi dan pemberdayaan.

Upaya peningkatan pengelolaan shelter dilakukan Kemen PPPA melalui webinar bekerja sama dengan IOM (International Organization for Migration) dengan peserta dari lembaga maupun mitra jejaring pengada layanan TPPO di daerah. Webinar kedua ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, serta upaya pemenuhan hak-hak korban khususnya dalam konteks perbaikan manajemen shelter.

“Upaya perbaikan kita dalam konteks memenuhi salah satu hak korban yaitu hak atas keamanan dan perlindungan bagi korban salah satunya adalah memperbaiki sistem tata kelola shelter. Tentunya ini jadi sinergi kita bersama agar upaya hulu sampai hilir, dari pencegahan hingga penanganan, serta hak-hak korban bisa terpenuhi. Tanpa ada sinergi, tanpa ada kerja sama, tanpa ada koordinasi dan komunikasi yang baik antar kita semua, tentunya kita akan kesulitan di dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang,” jelas Plt. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Kementerian PPPA Perkuat Fungsi UPTD PPA Guna Tangani Kasus Kekerasan

124 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian PPPA mendapat tambahan fungsi sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan penyedia layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di daerah dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan bentukan pemerintah daerah sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi urusan konkuren wajib non layanan dasar.

Saat ini, Kementerian PPPA sementara berupaya membangun sinergi pemberian layanan korban kekerasan perempuan dan anak pusat dan daerah melalui penguatan UPTD PPA. Maka, melalui diskusi bersama Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan diharapkan mendapat gambaran riil di lapangan proses pemberian layanan tersebut.

“Kemen PPPA mendapat tambahan fungsi sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ini bukanlah kepentingan dari Kemen PPPA saja, tetapi harus diartikan sebagai komitmen bersama bagi pemerintah untuk menciptakan sistem yang ramah bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk kekerasan,” ujar Menteri Bintang membuka kegiatan diskusi yang dilakukan secara virtual pada Jumat, 24 Juli 2020.

Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, Menteri Bintang tidak memungkiri jika selama masa pandemi Covid-19, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Menteri Bintang berasumsi jumlah kasus kekerasan tersebut secara riil mungkin lebih banyak dari yang dilaporkan. Oleh karena itu, Menteri Bintang berharap memperoleh rekomendasi terbaik dari FPL guna memperkuat kapasitas UPTD PPA di daerah.

Diskusi virtual tentang penguatan UPTD PPA pada Jumat, 24 Juli 2020.

“Kami (pemerintah) ingin lebih banyak mendengarkan karena teman-teman FPL inilah yang ada di lapangan. Mereka bisa memberikan data-data riil dan konkret terkait permasalahan yang terjadi, yang nanti kita bisa carikan solusi bersama. Melakukan upaya bersama, sinergi, bahu-membahu, saling menguatkan, khususnya dalam pendampingan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh teman-teman Forum Pengada Layanan,” jelas Menteri Bintang.

Dalam diskusi bersama Menteri Bintang, banyak gambaran terkait tantangan dan hambatan yang dibagikan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam FPL, terutama dalam kerja-kerja pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia.

“Dengan kasus dan angka kekerasan yang cukup tinggi, memang dibutuhkan UPTD PPA yang kuat di semua wilayah, baik provinsi ataupun kabupaten. Juga akses rumah aman ini juga penting dikawal, Bu. Itu rekomendasi kami dan tentunya terkait komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar perwakilan Lembaga Women’s Crisis Centre, Dian Mutiara Malang.

“Tantangan berikutnya, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) layanan dari segi kuantitas dan kualitas, terutama para psikolog dan tenaga administrasi juga perlu diperhatikan,” tambah Ika Putri Dewi dari Yayasan Pulih.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri PPPA : Bijak Berinternet, Hak Anak Terpenuhi Namun Tetap Terlindungi

292 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya peran orang tua mendampingi anak dalam mengakses internet. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, internet menjadi kebutuhan bagi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.

“Perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diwujudkan kapan saja dan di mana saja tidak terkecuali di dalam internet. Tugas kita semua untuk memastikan dan memberikan ruang aman, nyaman dan ramah bagi anak,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam Webinar ‘Keluarga Tangkas Berinternet’, pada Selasa, 21 Juli 2020 kerja sama Kementerian PPPA dengan Google Indonesia.

Menteri Bintang menambahkan, berbagai upaya perlindungan harus dilakukan untuk mewujudkan ruang digital aman bagi anak. Oleh karena itu, Menteri Bintang mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan proteksi diri anak agar mereka dapat memanfaatkan internet dengan bijak.

“Bagi orang tua, dampingilah anak-anak selama berinternet jadikan mereka partner diskusi yang setara dengan kita sehingga mereka memahami sisi positif dan negatif dari internet. Bagi para guru, manfaatkanlah teknologi internet dengan sebaik-baiknya sebagai sarana interaksi dan edukasi. Bagi anak-anak, selalu akses konten yang bermanfaat sesuai dengan usia kalian, jika merasa bingung atau ragu segeralah bertanya kepada orang tua atau guru kalian,” pinta Menteri Bintang.

Kementerian PPPA melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi mengingatkan kemungkinan anak dengan atau tanpa sengaja mengunggah konten/gambar/video secara tidak langsung dapat meningkatkan kerentanan anak menjadi korban eksploitasi, salah satunya eksploitasi seksual online. Oleh karena itu, orang tua dan anak juga perlu mewaspadai potensi eksploitasi dan kekerasan pada anak terutama selama masa pandemi Covid-19.

Sejalan dengan pernyataan Menteri Bintang, Aktor, sekaligus Ayah dari 3 anak Darius Sinathrya dalam webinar juga menyatakan jika kunci utama pengawasan anak terhadap internet terletak pada orang tua.

Webinar ‘Keluarga Tangkas Berinternet’, pada Selasa, 21 Juli 2020 kerja sama Kementerian PPPA dengan Google Indonesia

“Menurut saya, peran orang tua sangatlah penting untuk mengajak anak berdialog secara terbuka, memberikan pemahaman untuk lebih bijak dalam berinternet; agar mereka pun bisa lebih mandiri, lebih jeli ketika berinternet, terlindungi dan tetap mendapatkan manfaat internet secara optimal. Apalagi di masa transisi ke ‘new normal’ seperti saat ini. Inilah saatnya kita bagi orang tua untuk mulai menerapkan kebiasaan digital yang baik,” Jelas Darius.

Di sisi lain, Kepala Kebijakan Publik dan Hubugan Pemerintah, Google Indonesia, Putri Alam menyebutkan keamanan dalam berinternet pada anak menjadi salah satu kekhawatiran orang tua saat ini. Apalagi di masa pandemi Covid-19, anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengakses internet.

“Internet membuka banyak peluang bagi anak untuk bermain, belajar dari rumah, bersosialisasi dan berkreativitas. Namun, tidak dipungkiri situasi ini juga membuat anak-anak rentan terhadap risiko keamanan online yang bahkan sering juga menimpa orang dewasa. Berdasarkan riset Report Digital Webbeing for Families yang buat Google bersama Fluent sebanyak 83 persen orang tua khawatir anak terpapar konten yang tidak layak atau negatif saat menggunakan teknologi digital,” jelas Putri.

Merasakan kekhawatiran yang serupa, Creator Generation Siberkreasi dan Co-founder ParenTalk, Nuca Bachri menghimbau kepada orang tua meningkatkan kewaspadaan dan lebih kritis terhadap informasi yang ada di internet.

“Jaman sekarang itu dibutuhkan critical thinking (berpikir kritis), di mana kita harus mengasah sifat-sifat kritis kita. Kita harus punya keraguan dan beberapa layer pertanyaan untuk memastikan konten yang kita akses bermanfaat dan aman bagi kita atau tidak. Critical thinking membuat kita lebih berhati-hati terutama untuk menjaga dan melindungi anak,” ujar Nuca.

Guna meningkatkan keamanan anak berselancar di internet, Kepala Hubungan Publik Asia Tenggara, Ryan Rahardjo membagikan beberapa tips. “Tips nomor satu yang harus kita jaga adalah kata sandi, kedua kita juga tetap harus hati-hati terhadap pesan yang sering sekali meminta informasi pribadi, dan ketiga jangan memberikan data pribadi orang lain tanpa izin orang tersebut,” ujar Ryan. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)