Oelet-TTS, Garda Indonesia | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oelet diambil alih oleh Kepala Desa, M. Nurdin Tapoin, S. Sos, sejak April 2019 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BUMDes Oelet, Andi Anin yang ditemui di Oelet pada Rabu, 21 Agustus 2019.
Baca juga :
Anin menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi adanya penambahan modal BUMDes yang akan dicairkan melalui rekening BUMDes Oelet, namun pihaknya sama sekali tidak mengetahui dengan jelas sumber dana dan sasaran penggunaan dana tersebut.
“Saya selalu Ketua BUMDes Oelet tidak pernah mengajukan proposal untuk penambahan modal, dan saya tidak tahu dana tersebut akan digunakan untuk apa,” jelas Anin.
Lanjut Anin, bahwa setiap penambahan modal atau peningkatan modal harus melalui proposal yang dibuat oleh pengurus BUMDes yang didalamnya menjelaskan tentang tujuan penambahan modal, serta sasaran dari modal tersebut dan program apa yang akan dijalankan.
Selain itu, Anin juga menyampaikan bahwa semua anggota BUMDes Oelet tidak mengetahui tentang penambahan modal tersebut. Sehingga Anin dengan tegas menolak jika benar adanya penambahan modal untuk BUMDes Oelet.
“Saya tidak akan kelola dana tersebut karena saya tidak pernah ajukan proposal dan saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Kalau saya kelola dan kedepan bermasalah siapa yang harus tanggung jawab,” tegas Anin.
Dirinya menerangkan bahwa pada Senin, 19 Agustus 2019, Kepala Desa Oelet pergi ke rumahnya dan meminta buku rekening beserta stempel BUMDes tanpa memberikan penjelasan yang mendetail. Karena tidak ada alasan yang jelas maka Anin tidak menyerahkan stempel juga buku rekening atas nama BUMDes Oelet.
“Dia (Kepala Desa, red) datang dan minta stempel serta buku rekening BUMDes, tapi tidak kasih tahu untuk keperluan apa, hanya bilang dari atasan yang minta,” jelas Anin.
Anin meminta agar Kepala Desa segera melakukan evaluasi kinerja pengurus BUMDes, sehingga bisa mengetahui dengan jelas pengelolaan BUMDes.
“Saya sudah beberapa kali minta untuk evaluasi tapi tidak ditanggapi,” tutup Anin.
Kepala Desa Oelet M. Nurdin Tapoin, S. Sos, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa, sejak SK diterbitkan pada 5 Desember 2018, pengelolaan BUMDes berapa persewaan tenda jadi yang dijalankan oleh pengurus, tidak ada pemasukan sama sekali.
“Selama ini saya nilai, tapi tidak menghasilkan sama sekali malah merugikan,” ujar Tapoin.
Tapoin menjelaskan bahwa Ketua BUMDes saat ini bukan warga Desa Oelet. Terkait pengangkatan sebagai Ketua BUMDes saat itu, dirinya tidak mengetahui dengan jelas status kependudukan dari yang bersangkutan.
“Saat itu saya dari Kupang dan tidak mengetahui dengan jelas statusnya, “ ujar Tapoin.
Lanjutnya, pemilihan Ketua BUMDes berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, namun berjalannya waktu masyarakat komplain sehingga setelah dilakukan pengecekan baru diketahui bahwa Ketua BUMDes bukan penduduk Desa Oelet.
Sementara itu, terkait informasi adanya dana yang akan dicairkan melalui rekening BUMDes, Tapoin menepis bahwa tidak ada dana sama sekali.
Tapoin menambahkan bahwa tujuan dirinya meminta buku rekening dan stempel BUMDes atas permintaan dari bank untuk memastikan keberadaan BUMDes Oelet.
“Itu permintaan dari bank supaya (pastikan) BUMDes itu memang ada atau tidak di desa, “ tutup Tapoin.
Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) Bank NTT cabang Oe’ekama, Javed Tanesib yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan kepastian terkait dana yang akan cair di rekening BUMDes Oelet.
Namun menurut Tanesib, Kepala Desa Oelet, pada beberapa hari lalu pernah berkunjung ke kantor USPD Oe’ekam dan menyampaikan bahwa akan ada dana yang cair lewat rekening BUMDes Oelet.
“Beliau (Kepala Desa Oelet, red) datang dan menyampaikan bahwa akan cair dana sekitar 300 juta lebih melalui rekening BUMDes Oelet, “ jelas Tanesib.
Menanggapi hal tersebut, Tanesib menyampaikan bahwa pihak bank NTT selalu siap melayani, namun harus melalui prosedurnya, yaitu dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
” Saya sarankan agar Ketua dan bendahara BUMDes datang untuk cek apakah betul ada dana yang masuk ke rekening BUMDes, karena proses pengecekan maupun pencairan harus mereka (Ketua dan bendahara BUMDes, red) yang bisa melakukan itu,” ujar Tanesib.
Tanesib juga mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak meminta rekening dan stempel BUMDes. Lanjutnya, pihaknya hanya meminta untuk memenuhi administrasi jika ingin mencairkan dana melalui rekening BUMDes.
“Kami tidak minta (rekening dan stempel BUMDes, red) karena itu kewenangan mereka, “ tutup Tanesib. (*)
Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)