Arsip Tag: desa oelet

Diduga Pengelolaan BUMDes Oelet di Kabupaten TTS Bermasalah

383 Views

Oelet-TTS, Garda Indonesia | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oelet diambil alih oleh Kepala Desa, M. Nurdin Tapoin, S. Sos, sejak April 2019 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BUMDes Oelet, Andi Anin yang ditemui di Oelet pada Rabu, 21 Agustus 2019.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/08/21/krisis-air-bersih-di-tts-masyarakat-minta-pemdes-sediakan-sumur-bor/

Anin menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi adanya penambahan modal BUMDes yang akan dicairkan melalui rekening BUMDes Oelet, namun pihaknya sama sekali tidak mengetahui dengan jelas sumber dana dan sasaran penggunaan dana tersebut.

Ketua BUMDes Oelet, Andi Anin

“Saya selalu Ketua BUMDes Oelet tidak pernah mengajukan proposal untuk penambahan modal, dan saya tidak tahu dana tersebut akan digunakan untuk apa,” jelas Anin.

Lanjut Anin, bahwa setiap penambahan modal atau peningkatan modal harus melalui proposal yang dibuat oleh pengurus BUMDes yang didalamnya menjelaskan tentang tujuan penambahan modal, serta sasaran dari modal tersebut dan program apa yang akan dijalankan.

Selain itu, Anin juga menyampaikan bahwa semua anggota BUMDes Oelet tidak mengetahui tentang penambahan modal tersebut. Sehingga Anin dengan tegas menolak jika benar adanya penambahan modal untuk BUMDes Oelet.

“Saya tidak akan kelola dana tersebut karena saya tidak pernah ajukan proposal dan saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Kalau saya kelola dan kedepan bermasalah siapa yang harus tanggung jawab,” tegas Anin.

Dirinya menerangkan bahwa pada Senin, 19 Agustus 2019, Kepala Desa Oelet pergi ke rumahnya dan meminta buku rekening beserta stempel BUMDes tanpa memberikan penjelasan yang mendetail. Karena tidak ada alasan yang jelas maka Anin tidak menyerahkan stempel juga buku rekening atas nama BUMDes Oelet.

“Dia (Kepala Desa, red) datang dan minta stempel serta buku rekening BUMDes, tapi tidak kasih tahu untuk keperluan apa, hanya bilang dari atasan yang minta,” jelas Anin.

Anin meminta agar Kepala Desa segera melakukan evaluasi kinerja pengurus BUMDes, sehingga bisa mengetahui dengan jelas pengelolaan BUMDes.

“Saya sudah beberapa kali minta untuk evaluasi tapi tidak ditanggapi,” tutup Anin.

Kepala Desa Oelet M. Nurdin Tapoin, S. Sos, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa, sejak SK diterbitkan pada 5 Desember 2018, pengelolaan BUMDes berapa persewaan tenda jadi yang dijalankan oleh pengurus, tidak ada pemasukan sama sekali.

“Selama ini saya nilai, tapi tidak menghasilkan sama sekali malah merugikan,” ujar Tapoin.

Tapoin menjelaskan bahwa Ketua BUMDes saat ini bukan warga Desa Oelet. Terkait pengangkatan sebagai Ketua BUMDes saat itu, dirinya tidak mengetahui dengan jelas status kependudukan dari yang bersangkutan.

“Saat itu saya dari Kupang dan tidak mengetahui dengan jelas statusnya, “ ujar Tapoin.

Lanjutnya, pemilihan Ketua BUMDes berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, namun berjalannya waktu masyarakat komplain sehingga setelah dilakukan pengecekan baru diketahui bahwa Ketua BUMDes bukan penduduk Desa Oelet.

Sementara itu, terkait informasi adanya dana yang akan dicairkan melalui rekening BUMDes, Tapoin menepis bahwa tidak ada dana sama sekali.

Tapoin menambahkan bahwa tujuan dirinya meminta buku rekening dan stempel BUMDes atas permintaan dari bank untuk memastikan keberadaan BUMDes Oelet.

“Itu permintaan dari bank supaya (pastikan) BUMDes itu memang ada atau tidak di desa, “ tutup Tapoin.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) Bank NTT cabang Oe’ekama, Javed Tanesib yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan kepastian terkait dana yang akan cair di rekening BUMDes Oelet.

Kepala Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) Bank NTT cabang Oe’ekama, Javed Tanesib

Namun menurut Tanesib, Kepala Desa Oelet, pada beberapa hari lalu pernah berkunjung ke kantor USPD Oe’ekam dan menyampaikan bahwa akan ada dana yang cair lewat rekening BUMDes Oelet.

“Beliau (Kepala Desa Oelet, red) datang dan menyampaikan bahwa akan cair dana sekitar 300 juta lebih melalui rekening BUMDes Oelet, “ jelas Tanesib.

Menanggapi hal tersebut, Tanesib menyampaikan bahwa pihak bank NTT selalu siap melayani, namun harus melalui prosedurnya, yaitu dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

” Saya sarankan agar Ketua dan bendahara BUMDes datang untuk cek apakah betul ada dana yang masuk ke rekening BUMDes, karena proses pengecekan maupun pencairan harus mereka (Ketua dan bendahara BUMDes, red) yang bisa melakukan itu,” ujar Tanesib.

Tanesib juga mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak meminta rekening dan stempel BUMDes. Lanjutnya, pihaknya hanya meminta untuk memenuhi administrasi jika ingin mencairkan dana melalui rekening BUMDes.

“Kami tidak minta (rekening dan stempel BUMDes, red) karena itu kewenangan mereka, “ tutup Tanesib. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Krisis Air Bersih di TTS, Masyarakat Minta Pemdes Sediakan Sumur Bor

364 Views

Oelet-TTS, Garda Indonesia | Pemenuhan kebutuhan air bersih saat ini menjadi prioritas utama masyarakat, terutama yang jauh dari sumber mata air. Banyak masyarakat yang harus rela membeli air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu tempat yang saat ini kesusahan dalam mendapatkan air bersih berada di Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Media Garda Indonesia menjumpai 2 (dua) orang Ibu yang usianya sudah diatas 40 tahun pada Rabu, 14 Agustus 2019 lalu, yang sementara berteduh dibawah pohon. Salah satu dari mereka membawa 2 (dua) buah jeriken masing-masing 5 (lima) liter dan 10 (liter) dan sebuah gayung mandi yang akan digunakan untuk mengambil air di kali (sungai kecil, red).

Ketika berbincang-bincang bersama mereka, diketahui Ibu yang membawa jeriken bernama Efrosina Lenama, warga RT 12 Desa Oelet. Efrosina, begitu sapaan akrabnya, adalah seorang janda yang ditinggalkan suaminya Set Asbanu (Alm.) sejak 2 Maret 2019 lalu.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, setiap harinya Efrosina mengambil air di kali, dimana mata air tersebut dibuat oleh warga dengan kedalam kurang lebih 40 cm, dan lebar yang tidak jauh berbeda. Untuk tetap menjaga agar air tidak keruh, warga mengambil air menggunakan gayung lalu disaring ke dalam jerigen.

Efrosina mengisahkan bahwa setiap hari keluarganya hanya mengambil air dua kali yaitu pagi dan sore. Lanjut Efrosina, terkadang di pagi hari dirinya tidak mendapatkan air bersih dan harus menunggu beberapa jam lagi. Walaupun jarak rumahnya dengan kali hanya sekitar 1 Km, namun itu tidak menjadi jaminan untuk bisa memperoleh air.

“Ada yang bawa mobil pikap, ada yang bawa sepeda motor. Kalau itu dong (mereka) bawa banyak jeriken besar (20 liter),” kisah Efrosina yang hidup bersama dua orang anak lelakinya.

Selain itu, menurut Efrosina untuk memperoleh air bersih bisa juga membeli pada beberapa pikap yang sehari-harinya hanya menjual air bersih dengan harga yang sedikit bervariasi.

“Kami tidak ada uang untuk beli (air bersih), jadi kalau pagi tidak dapat siang kami harus turun ke kali lagi, “ jelas perempuan yang setiap hari bekerja sebagai penjual sayur.

Lanjutnya, kegiatan mengambil air di kali tersebut tidak hanya dilakukan di musim kemarau saja, tetapi di musim hujan juga beberapa keluarga harus rela menunggu di pinggir kali untuk mendapatkan air bersih karena mata air yang mereka buat tertutup oleh arus air kali tersebut. Jelasnya, terkadang warga harus mengadu kecepatan, antara luapan air kali dan kecepatan lari dari warga jika tidak ingin terseret arus.

“Kami tunggu air turun kami buat lubang-lubang kecil untuk bisa ambil air bersih. Kadang kami tunggu sampai satu hari baru bisa ambil air, “ ungkapnya dibenarkan oleh Juliana Mone warga RT 04.

Sementara itu, Lukman Taek Ketua RT 02 Desa Oelet, yang ditemui Selasa, 20 Agustus 2019 mengatakan bahwa krisis air bersih tersebut sudah melanda kampungnya sejak bulan Juni. Selama ini, keluarganya mengambil air di kali Nonosnaen yang berjarak sekitar 2 Km, namun harus melalui jalanan di jurang untuk mencapai mata air tersebut.

“Kami cuci (pakaian) di kali. Kalau mandi biasanya hari Jumat atau Minggu kami mandi di kali karena tidak bisa mandi di rumah, “ ujar Lukman.

Mata air buatan warga di pinggir kali (sungai kecil)

Lanjut Lukman, lantaran harus menghemat air yang biasanya hanya mampu mereka ambil sebanyak 60 liter per hari, anak-anaknya tidak pernah mandi di pagi hari.

“Pergi Sekolah cuci muka saja, “ ungkap Lukman.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BUMDes Oelet, Andi Anin, tokoh pemuda yang turut hadir dalam musyawarah tingkat desa dalam penetapan usulan anggaran tahun 2019, menyampaikan bahwa krisis air bersih dirasakan oleh semua masyarakat Desa Oelet. Persoalan tersebut menjadi prioritas yang disampaikan oleh masyarakat dalam Musyawarah Dusun (MusDus) dalam perencanaan kegiatan pembangunan di Desa.

“Kita sudah sepakat dan sudah sampaikan di Musyawarah Desa (MusDes) bahwa kita minta kerjakan 1 sumur bor di Dusun A. Dan itu sudah disetujui bersama dalam Musdes, “ jelas Anin saat ditemui di kediamannya.

Lanjut Andi, dari informasi yang mereka peroleh ternyata usulan prioritas masyarakat yaitu sumur bor tidak masuk dalam sistem keuangan desa (siskeudes) tahun 2019. Menurutnya, program sumur bor tersebut diganti dengan program pemberdayaan masyarakat dengan pengadaan ternak sapi, kambing dan ternak babi.

“Kita mau makan minum saja air susah, lalu ternak tersebut kita kasih minum, “ ujar Andi mempertanyakan kebijakan dari pemerintah Desa Oelet.

Kepala Desa Oelet, M. Nurdin Tapoin, S. Sos, yang ditemui di kediamannya membenarkan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Menurutnya, selama ini belum semua masyarakat mendapatkan bantuan ternak, karena bantuan itu hanya dari pihak pertanian.

“Kita akan memberikan bantuan ternak sapi, kambing dan ternak babi kepada masyarakat masing-masing sebanyak 20 ekor ternak, “ jelas Tapoin.

Lanjut Tapoin, dalam musyawarah tingkat kecamatan, usulan 2 unit sumur bor tidak lolos validitas karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga pihaknya mengalihkan ke program pemberdayaan masyarakat. Jelasnya program pemberdayaan masyarakat tersebut menelan biaya sekitar 200 juta rupiah.

“Sumur bor biayanya sangat besar. Untuk pembangunan sampai pada menaranya bisa mencapai 200 juta rupiah per sumur bor, “ beber Tapoin menjelaskan.

Untuk mengatasi kekurangan air bersih, menurut Tapoin, pemerintah Desa Oelet sudah memiliki sebuah dump truck yang bisa digunakan untuk mengambil air bagi ternak yang akan diberikan kepada masyarakat dan juga air bersih untuk kebutuhan masyarakat.

“Kita ada mobil dump truck, masyarakat siapkan uang bensin untuk angkut sendiri air dikali, “ tutur Tapoin.

Plt. Camat Amanuban Timur, Johanes Nuban, S. Ip, yang dikonfirmasi via telepon mengatakan bahwa, kegiatan tersebut menggunakan Dana Desa sehingga harus atas kesepakatan masyarakat. Selain itu, dirinya juga menyebutkan bahwa semua kegiatan bisa dilakukan karena dananya sudah tersedia.

“Kami dari pihak kecamatan tidak bisa membatalkan. Kami hanya mengontrol usulan dari masyarakat dan kerja yang akan dilakukan, “ tutup Nuban. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Rusak Sejak Januari 2019, Jembatan di Neobunu-TTS Belum Diperbaiki

324 Views

Amanuban Timur-TTS, Garda Indonesia | Jembatan Noebunu yang menghubungkan Desa Oelet dan Desa Oe’ekam di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur, ambruk pada Januari 2019 lalu, namun sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah untuk memperbaiki jembatan tersebut.

Pemerintah mengantisipasi kerusakan tersebut dengan memasang 4 (empat) besi baja yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan dengan berat tidak lebih dari 1.000 Kg (1 ton). Namun beberapa waktu lalu, salah satu besi baja mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui.

Saat ini jembatan Neobunu, hanya menggunakan 3 (tiga) besi baja sehingga hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Sementara untuk kendaraan roda enam harus melalui jalan alternatif yang dibuat masyarakat melalui kali Noebunu.

Yohanis Sau, salah satu warga RT 22, RW 08, Desa Oe’ekam, Kecamatan Amanuban Timur, ketika di temui di kediamannya yang berdekatan dengan jembatan Neobunu, mengatakan bahwa kondisi jembatan Neobunu saat ini memprihatinkan, karena walaupun saat ini disiasati dengan besi baja namun tidak menjamin untuk bertahan di musim hujan.

“Sekarang masih bisa lewat (jembatan) tapi musim hujan pasti rusak lagi”, ujar Sau kepada Garda Indonesia pada Rabu, 14 Agustus 2019.

Lanjutnya, jembatan tersebut harus digarap dalam musim kemarau ini untuk menghindari terputusnya arus transportasi di musim hujan. Jelasnya, jika jembatan Neobunu ambruk lagi maka roda ekonomi masyarakat akan terhambat juga.

“Kalau tidak bisa lewat (jembatan) lagi, kasihan masyarakat yang sering membawa hasil kebun untuk dijual di Niki-niki”, jelas pria yang hari-hari bekerja sebagai petani.

Selain menghambat ekonomi, menurutnya arus transportasi akan terganggu dan masyarakat akan terisolasi didalam kampung. Aktivitas masyarakat akan terhalang jika ingin pergi ke Ibukota Kabupaten, atau daerah diseberang jembatan.

“Sebagai pengguna jalan, kita punya kerja juga terganggu. Kita mau ke kampung sebelah saja akan susah”, ucapnya.

Lebih lanjut, Sau Mengungkapkan bahwa jembatan Neobunu menjadi jalan utama yang dilalui masyarakat dibeberapa Kecamatan, sehingga melihat kondisi jembatan saat ini, dirinya meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan yang bisa menyelamatkan kebutuhan masyarakat.

“Harus diperbaiki sekarang, tidak bisa tunggu sampai musim hujan. Terlambat perbaiki bisa putus lagi”, ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa memang ada jalan darurat yang dibuat melewati kali, namun di musim hujan tidak bisa lewat karena air di kali (=sungai kecil) tersebut akan meluap sehingga tindakan cepat harus segera dilakukan pemerintah.

“Kita tidak bisa berharap di jalan darurat. Karena musim hujan itu air penuh di kali”, tutupnya.

Perlu diketahui bahwa jembatan Neobunu juga merupakan jalur menuju Ibukota Kabupaten dan Provinsi yang dilalui oleh masyarakat lain dari kecamatan Fatukopa, Amanatun Utara, Toianas, Kokbaun, Santian, Boking serta Amanuban Timur.

Sementara itu, Plt. Camat Amanuban Timur, Johanes Nuban, S.Ip. ketika dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan bahwa, pihak kecamatan tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki anggaran untuk perbaikan jembatan.

Lanjutnya, pada awal ambruknya jembatan Neobunu pemerintah sudah antisipasi dengan tindakan manual memasang besi baja tersebut. Namun besi tersebut ditaruh juga di atas tanah yang bisa ambruk ketika musim hujan.

Dirinya mengatakan bahwa kerusakan tersebut juga terindikasi adanya perusakan yang sengaja dilakukan oleh pemuda-pemuda disekitar jembatan Neobunu. Termasuk merusak papan informasi yang dipasang juga dirusak oleh orang tak bertanggung jawab.

“Ada pemuda-pemuda yang sengaja merusak jembatan. Mereka beraksi pada malam hari dan tidak diketahui. Papan informasi tentang berat maximum kendaraan yang harus lewat juga dicabut, sehingga ada kendaraan yang kapasitasnya lebih dari 1 ton melintas diatas jembatan dan merusak salah satu besi baja yang dipasang”, jelas Nuban.

Terkait aksi yang dilakukan oknum tak diketahui, lanjut Nuban, pihaknya bersama aparat keamanan setempat sudah melakukan pengawasan dan memberikan arahan sehingga saat ini tidak lagi dirusak.

Pemerintah daerah (Pemda) TTS juga telah mengetahui kondisi jembatan Neobunu. Menurut Nuban, pada kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) yang diadakan di Kecamatan Amanuban Timur beberapa waktu lalu, Bupati TTS juga sudah meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan perusakan pada jembatan tersebut.

Lebih lanjut, Nuban menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemda TTS namun belum ada jawaban yang menjanjikan. Dirinya mengutarakan bahwa dari pihak Pemda belum bisa memastikan jadwal perbaikan jembatan karena belum ada anggaran terkait perbaikan jembatan Neobunu.

“Seharusnya (jembatan) diperbaiki sekarang sehingga bisa digunakan dimusim hujan. Kita sudah bersurat (ke Pemda TTS), namun belum ada anggaran. Kita berharap dalam perubahan anggran tahun ini, bisa dialokasikan anggaran untuk memperbaiki jembatan Neobunu”, tutupnya.

Pantauan media Garda Indonesia di jembatan Neobunu, kendaraan roda enam harus mengambil jalan alternatif yang dibuat masyarakat, namun jalan tersebut juga tidak menjamin untuk dilalui dimusim hujan karena akan sangat berlumpur. Sementara untuk kendaraan roda dua dan empat masih bisa melintasi jembatan dengan baik.(*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)