Belu-NTT, Garda Indonesia | Tunjangan sertifikasi guru triwulan IV dipangkas sebulan, dua orang guru di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), atas nama Yovita Klau (Kepala Sekolah SD Tanah Merah 1 Atambua) dan Fransiska Neolaka mengadu ke Kantor DPRD Belu, pada Senin, 28 Desember 2020.
“Pemotongan ini dialami oleh 600 lebih guru di Belu. Kami berharap kepala dinas dan bupati menaruh perhatian terhadap guru-guru yang terkena dampak pandemi Covid-19,” ungkap Yovita Klau di Ruang Kerja Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu.
Menurut pengakuan kedua orang guru itu, bahwa dana tunjangan sertifikasi triwulan IV yang masuk ke rekening para guru, hanya bulan Oktober dan November 2020.
“Kami datang ke sini bukan bermaksud melapor. Kami hanya meminta bantuan bapak ibu dewan untuk menanyakan kepada dinas teknis. Kalau uang kami dipotong, tolong sampaikan kepada para guru tentang apa alasannya,” pinta Yovita.
Ditegaskan seorang guru lainnya, Fransiska Neolaka, bahwa pihaknya sangat menyayangkan perlakuan sewenang-wenang terhadap para guru dengan cara yang kesannya telah mengebiri hak para guru. Menurut Neolaka, hal demikian seharusnya tidak terjadi, apalagi bertepatan dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda negeri ini.
“Kami sudah berjuang mendidik anak-anak dengan susah payah. Kami merasa sangat tidak dihargai sama sekali karena tunjangan sertifikasi dipangkas sebulan. Pembayaran triwulan IV, hanya 2 bulan tanpa alasan yang jelas. Kami hanya butuh kepastian. Jika tunjangan dikurangi, seharusnya ada penjelasan berbasis kekuatan hukum,” tandas Siska Neolaka.
Keluhan tersebut ditanggapi secara serius oleh Wakil Ketua II DPRD, Cypri Temu. Menurutnya, apa yang dikemukakan kedua guru itu sudah langsung dipahami, lantaran sebelumnya ada guru yang sudah mengadu lewat sambungan telepon seluler.
“Kita akan komunikasikan dengan dinas teknis menyangkut hak para guru. Kami akan cari tahu kendalanya di mana? Ini, tugas buat kami, dan kami akan telusuri. Kesalahannya di mana, kita akan tanyakan. Intinya, hak para guru tidak boleh hilang sepeser pun,” tutur anggota DPRD dari Fraksi NasDem itu.
Anggota DPRD lainnya asal Fraksi NasDem, Aprianus Hale pun turut menerima pengaduan dua guru yang merupakan perwakilan dari 600 lebih guru penerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Belu.
Dikatakannya, ratusan guru dimaksud tidak menerima tunjangan sertifikasi di bulan ke – 12 (Desember, red.) tahun 2020. Sementara, telah termuat dalam SK yang diterima pada bulan Juli 2020 lalu, bahwa para guru berhak atas tunjangan sertifikasi selama 12 bulan. Triwulan I, II, III sudah diterima utuh. Tetapi, pada triwulan IV para guru hanya terima bulan Oktober dan November. Sedangkan bulan Desember tidak diterima dengan alasan Covid -19.
“Pengakuan ibu Yovita, bahwa sebelumnya mereka sudah tanyakan ke sekretaris Dinas P&K dan jawabannya, pemotongan itu dilakukan dengan alasan Covid–19. Padahal, para guru agama tingkat SD dan guru SLTA terima utuh. Pemotongan itu hanya dialami oleh guru–guru SLTP. Kedua guru itu meminta dinas terkait untuk mengeluarkan surat edaran kepada para guru penerima tunjangan sertifikasi tentang alasan pemotongan. Itu tuntutan mereka,” urai Aprianus mengulang kembali isi pengaduan kedua guru tersebut via sambungan telepon seluler, saat dihubungi Garda Indonesia pada Rabu siang, 30 Desember 2020
Menyikapi persoalan itu, anggota DPRD asal Dapil IV itu menerangkan bahwa, jika merujuk pada dalil yang diutarakan sekretaris Dinas P&K (seperti dikatakan ibu Yovita tentang alasan Covid – 19, red.), maka kebijakan itu wajib berlaku di seluruh wilayah Indonesia karena sumber dananya berasal dari DAK Mendikbud.
Pemotongan hak para guru itu, lanjut Aprianus, hanya terjadi di Belu dan tidak terjadi di kabupaten lain. Dipastikannya, bahwa kebijakan itu hanya terjadi di tingkat daerah Belu, bukan nasional. Karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan badan keuangan daerah. “Apa pun informasi pertanggungjawaban yang akan diterima dari dinas terkait, kami akan segera menyampaikan kepada para guru penerima tunjangan sertifikasi di seluruh Kabupaten Belu,” paparnya. (*)
Penulis: (*/ Herminus Halek)