Ruteng, Garda Indonesia | Menanggapi pengelolaan aset Pemda Manggarai yang bermasalah, saat hari pertama berkantor pada Senin, 1 Maret 2021, Bupati Hery Nabit sentil penertiban aset daerah. Bahkan Bupati Hery Nabit didamping Wakil Bupati Heri Ngabut, langsung melakukan pertemuan dengan para Pejabat Eselon II Pemkab Manggarai. Pertemuan perdana tersebut dalam rangka membahas pendapatan daerah, khususnya soal optimalisasi aset.
Heribertus Erik San, S.Fil., M.AP. Ketua Umum Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD) Manggarai, mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Daerah Manggarai tersebut.
Kepada Garda Indonesia, dia mengatakan, “Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai sebetulnya memiliki aset publik dalam jumlah yang signifikan. Namun, masih minimnya kesadaran yang dimiliki Pemda bahwa aset publik merupakan portofolio yang seharusnya dikelola dengan baik. Aset Pemda dapat memberi manfaat langsung yaitu efisiensi atas anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset tersebut,” terang Erik San.
Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan aset di daerah Manggarai. “Sebetulnya, selama ini ada empat faktor lambannya pengelolaan aset di daerah Manggarai. Pertama, belum komprehensifnya kerangka kebijakan di daerah. Kedua, persepsi “tradisional” yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah. Ketiga, keterbatasan data; dan keempat, Keterbatasan kapabelitas SDM,” tegas Ketua Umum LPPKPD Manggarai ini.
Menurut Erik San, pemerintah perlu bersikap tegas dan cepat tanggap masalah pengelolaan aset daerah. Gebrakan baru Pemerintah Daerah Manggarai di bawah Kepemimpinan Bupati Hery Nabit dan Wakil Bupati Heri Ngabut, bisa dimulai dari pengamanan aset-aset Pemda yang bermasalah tersebut. “Sekarang kita punya Bupati dan Wakil Bupati yang baru dengan slogan kampanye waktu Pilkada kemarin, ‘Menuju Perubahan’. Yang rakyat butuh itu perubahan arah kebijakan mengelola daerah ini. Harus ada gebrakan baru, termasuk urus aset daerah yang salah selama ini. Ini bisa jadi pekerjaan rumah pertama Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” tegasnya.
Terkait solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah pengelolaan aset daerah, Erik San selaku Ketua Umum Lembaga LPPKPD Manggarai menawarkan beberapa kebijakan yang perlu ditindaklanjuti. “Yang paling utama itu Pemerintah Daerah Manggarai perlu membenahi kebijakan pengelolaan aset daerah secara komprehensif, tidak boleh setengah-setengah, apalagi seakan berjalan di tempat. Adopsi kebijakan bukan hanya pada tataran formulasi kebijakan saja, tapi implementasi yang penting. Itu yang dibutuhkan masyarakat,” urainya.
Lanjutnya Erik San, ada lima solusi yang Lembaga LPPKPD Manggarai tawarkan. “Pertama, perlu adanya pencatatan atau pendataan aset yang akurat. Kedua, harus ada Standar Operating Prosedur (SOP) yang disusun. Ketiga, aset Pemda berupa tanah perlu disertifikatkan atas nama Pemda. Keempat, Aset Pemda yang dikuasai pihak lain perlu dikaji kembali baik dari isi perjanjian kontrak maupun laba untung bagi pendapatan daerah. Kelima, mekanisme penghapusan aset harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tegas Alumni Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta ini.
Erik San juga mengimbau segenap elemen masyarakat untuk sama-sama kontrol kebijakan Pemerintah Daerah Manggarai Periode 2021—2024 ini. “Masyarakat Manggarai perlu juga sadar betapa pentingnya permasalahan aset ini karena sebagian besar dibeli dari pajak yang mereka bayarkan, sehingga wajib mendorong pengelolaan aset pemerintah agar lebih baik,” terangnya.
Oleh karena itu, tegas Erik San, diperlukan peran serta masyarakat untuk tidak menganggap kecil persoalan aset daerah ini. Elemen masyarakat perlu bersama-sama kontrol kebijakan Pemerintah Daerah Manggarai di bawah kepemimpinan Bupati Hery Nabit dan Wakil Bupati Heri Ngabut sekarang.(*)
Sumber berita (*/jivan)
Editor (+roni banase)
Foto utama oleh floreseditorial.com